Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • Kembali Singgung Kebijakan Jokowi, Said Didu: Kalau Terlambat Sedikit, Indonesia Sudah Habis Dijual

    Kembali Singgung Kebijakan Jokowi, Said Didu: Kalau Terlambat Sedikit, Indonesia Sudah Habis Dijual

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali menyentil kebijakan lama Jokowi yang disebutnya merugikan bangsa Indonesia.

    “Jika kita terlambat sedikit saja atau sàat ini kita masih diam, maka Indonesia sudah habis dijual oleh Joko Widodo,” tulis Said Didu, dikutip dari cuitannya di media sosial X, @msaid_didu, Selasa (28/1/2025).

    Pada cuitan lainnya, Said Didu juga membeberkan saat dia berusaha dibungkam terkait kritik kerasnya terhadap PSN PIK-2.

    “Saya masih ingat saat pemeriksaan saya di Polres Tangerang, datang pesan dari ‘atas’ bhw pelapor dari Apdesi mau cabut laporan asal damai dan saya berhenti bersuara. Saya jawab spontan: tidak ada damai kerena saya ingin membela rakyat dan selamatkan negeriku – apapun resikonya,” ungkap Said Didu.

    Sebelumnya diberitakan, Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan sertifikat ilegal hak guna bangunan (HGB) kawasan laut tak bisa sekadar dibatalkan. Menurutnya harus dipidanakan karena merupakan produk kolusi melanggar hukum.

    “Sertifikat ilegal HGB untuk laut tak bisa hanya dibatalkan tapi harus dipidanakan karena merupakan produk kolusi melanggar hukum,” kata Mahfud MD, dalam akun X, pribadinya, Selasa, (28/1/2025).

    Ditegaskan pengusahaan perairan untuk swasta ataupun perorangan berbeda dengan reklamasi sesuai vonis MK Nomor 3/PUU-VIII/2019 dan UU No. 1 tahun 2014.

    “Vonis MK No. 3/PUU-VIII/2010 dan UU No. 1 Tahun 2014 jelas melarang pengusahaan perairan pesisir untuk swasta ataupun perorangan. Kasus ini beda loh dengan reklamasi,” tandas Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

  • 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Ada Dua Bendungan Siap Diresmikan

    100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Ada Dua Bendungan Siap Diresmikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah proyek infrastruktur siap diresmikan tepat pada 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran. Salah satunya adalah proyek bendungan.

    Setidaknya terdapat dua proyek bendungan yang siap diresmikan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Kedua bendungan itu yakni Bendungan Rukoh di Aceh dan Bendungan Jlantah di Jawa Tengah. Di mana, kedua bendungan itu dibangun oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT). 

    Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita menjelaskan kedua bendungan tersebut dipastikan dapat mendorong sasaran swasembada pangan, karena mampu meningkatkan produktivitas pertanian. 

    “Memasuki 100 Hari Kerja Kementerian BUMN yang dipimpin Pak Erick Thohir, Waskita terus mengerjakan berbagai proyek bendungan yang memiliki sejumlah manfaat sesuai Asta Cita Presiden. Terutama terkait pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru,” kata Ermy dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (28/1/2025).

    Sebagai informasi, Bendungan Rukoh sendiri diklaim dapat mengairi lahan irigasi seluas 11.950 hektare (Ha) dengan pola tanam padi palawija dan intensitas tanam mencapai 300%.

    Sementara itu, Bendungan Jlantah, akan menyuplai air ke lahan persawahan seluas 1.494 ha di Kecamatan Jatiyoso dan Jumapolo. Keberadaan bendungan di Kabupaten Karanganyar ini juga bisa meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 172% menjadi 272% pada lahan seluas 806 ha. Lalu pada lahan seluas 688 ha pun, IP  berpotensi mencapai 272%.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memang menyebut bahwa pihaknya bakal fokus membangun infrastruktur pendukung program swasembada pangan selama 100 hari pertama Prabowo – Gibran.

    Di samping itu, fokus pembangunan juga bakal dilakukan pada proyek yang mendukung ketahanan air dan energi serta hilirisasi.

    “Misalnya program ketahanan pangan dapat didukung melalui infrastruktur bendungan, revitalisasi danau, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa, operasi dan pemeliharaan infrastruktur terkait ketahanan pangan, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah,” tegasnya.

  • Erick Thohir: Karyawan Perempuan Punya Peran Penting Mendukung Keberlanjutan Transformasi BUMN – Halaman all

    Erick Thohir: Karyawan Perempuan Punya Peran Penting Mendukung Keberlanjutan Transformasi BUMN – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan karyawan perempuan BUMN memiliki peranan penting untuk mendukung keberlanjutan transformasi perusahaan pelat merah.

    “Perbaikan dan transformasi BUMN dapat terus berlangsung dengan dukungan karyawan perempuan. Sejak awal masa kepemimpinan saya di Kementerian BUMN, selain memberikan rasa aman dan nyaman, kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan. Termasuk mengupayakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi maupun kekerasan berbasis gender,” kata Erick dikutip Senin (27/1/2025).

    Terkait komposisi karyawan perempuan, di PT Semen Indonesia (SMGR) hingga 2024, secara group memiliki sebanyak 993 karyawan tetap perempuan dan dari jumlah tersebut, 25 persen di antaranya merupakan top talent perempuan yang menempati posisi manajemen senior di perusahaan.

    Direktur SDM dan Umum Semen Indonesia, Agung Wiharto mengatakan, perseroan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif untuk mendorong karyawan dapat berkembang secara optimal.

    Perusahaan menjamin kesempatan yang sama dalam proses rekrutmen dan peluang karier tanpa menjadikan gender sebagai aspek utama, serta mengedepankan azas kesetaraan dan kewajaran dalam proses pengelolaan sumber daya manusia (SDM).

    “Secara khusus, perseroan juga memberikan fasilitas kepada karyawan perempuan terkait dengan kebutuhan kodratinya, seperti cuti melahirkan, ruang laktasi, dispensasi haid, serta memfasilitasi pekerja perempuan yang mengemban beban ganda sebagai seorang ibu dan karyawan,” kata Agung.

    Semen Indonesia juga telah membentuk komunitas karyawan perempuan dengan nama ‘Srikandi SIG’ yang merupakan perpanjangan tangan dari ‘Srikandi BUMN’.

    Melalui kegiatan ini, perusahaan turut mendorong women empowerment dengan pembelajaran seperti change management, managing work dan work planning.

    “Perusahaan berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan untuk ketersediaan karyawan perempuan dan mengisi posisi manajerial dan strategik berdasarkan pertimbangan kompetensi dan hasil penilaian kinerja,” ujar Agung.

  • Saksikan Malam Ini AB+ KISRUH PAGAR LAUT, SIAPA TERSANGKUT? Bersama Abraham Silaban, Hanya di iNews

    Saksikan Malam Ini AB+ KISRUH PAGAR LAUT, SIAPA TERSANGKUT? Bersama Abraham Silaban, Hanya di iNews

    loading…

    Saksikan Malam Ini AB+ KISRUH PAGAR LAUT, SIAPA TERSANGKUT? Bersama Abraham Silaban, Hanya di iNews

    JAKARTA – Polemik terkait hak guna bangunan (HGB) di kawasan pesisir Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten masih berlanjut. Permasalahan ini semakin memanas setelah muncul dugaan adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan lahan yang terkait dengan proyek pagar laut . Proyek ini awalnya dirancang untuk melindungi pesisir dari abrasi dan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, namun kini malah menjadi sumber konflik yang rumit.

    Permasalahan ini akan dibahas secara mendalam di AB+ malam ini bersama Abraham Silaban , Muannas Alaidid selaku kuasa hukum Agung Sedayu Group, dan Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN yang ikut serta dalam aksi pembongkaran pagar laut.

    Kisruh ini semakin membesar setelah diketahui bahwa sebagian besar lahan dengan status HGB tersebut berada di zona proyek pagar laut. Audit yang dilakukan oleh pihak berwenang mengungkap adanya dugaan manipulasi data dan penggelembungan anggaran dalam pengelolaan proyek, memicu pertanyaan besar: siapa yang bertanggung jawab?

    Baca Juga: Pagar Bambu di Perairan Tangerang yang Bikin Gaduh

    Sementara, polemik ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir Desa Kohod . Nelayan setempat yang mengeluhkan bahwa proyek pagar laut telah merusak ekosistem laut, mengurangi hasil tangkapan ikan, dan mempersulit mereka mencari nafkah. Selain itu, warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek mengaku merasa terpinggirkan karena tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan di kawasan tersebut.

    Dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam polemik ini semakin menjadi perhatian publik. Beberapa nama dari kalangan pejabat pemerintah, pengusaha, hingga oknum yang diduga berafiliasi dengan pemegang HGB pun mulai mencuat dalam penyelidikan. Sayangnya, hingga kini, belum ada pihak yang secara resmi dinyatakan bertanggung jawab. Lantas bagaimana kelanjutan dari kisruh pagar laut ini?

    Saksikan selengkapnya liputan mendalam Abraham Silaban di AB+ “KISRUH PAGAR LAUT, SIAPA TERSANGKUT?”, menggali informasi dengan cerdas dan mendalam serta mengungkap dan mendengarkan fakta-fakta langsung dari narasumber terpercaya. Malam ini pukul 20.00 WIB, hanya di iNews.

    (zik)

  • Debat Panas Kuasa Hukum Pengembang PIK 2, Said Didu: Saya Tidak Pernah Mau Jual Tanah ke Siapapun

    Debat Panas Kuasa Hukum Pengembang PIK 2, Said Didu: Saya Tidak Pernah Mau Jual Tanah ke Siapapun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu, berdebat dengan Konsultan Hukum Pengembang PSN PIK-2, Muannas Alaidid.

    Said Didu menegaskan bahwa dirinya tak akan menjual tanahnya yang ada di kawasan PIK-2 ke siapapun itu.

    “Gorengan arahan pimpinan PT AGS – sudah berkali-kali saya katakan saya tidak pernah mau jual tanah saya ke siapapun – apalagi ke perusahaan perampok asset negara dan penggusur rakyat,” kata pria kelahiran Pinrang Sulsel ini, dalam akun X, pribadinya, Senin, (27/1/2025).

    Sementara itu, Konsultan Hukum Pengembang PSN PIK-2, Muannas Alaidid memberikan balasan menohok kepada Said Didu.

    Muannas Alaidid menyebut Said Didu memiliki empang seluas 10 hektar di Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten.

    “Yaelah masih bohong aja. Itu setelah terbongkar, ternyata anda punya empang 10 hektar di Kronjo,” ungkap Muannas.

    Lebih jauh dia menyebut Said Didu mematok pasaran dan NJOP 50 ribu yang menurut Said Didu kata dia murah dibandingkan dengan harga jual Rp20-30 Juta/meter.

    “Baru anda bilang enggak mau jual. Sebelumnya anda rewel soal harga jual beli patokan pasaran dan njop 50rb yang menurut anda murah karena PIK2 nanti jualnya 20jt s.d 30jt/meter,” tuturnya.

    “Di sisi lain anda biarkan teman-teman anda terus buat cerita bohong diviral-viralin sebut sudah ada penawaran dari pengembang empangnya sudah dibandrol 1,5 jt/meter,” tandasnya. (*)

  • Produksi Bata Interlock Presisi, SIG Rencanakan 120 Mesin Baru

    Produksi Bata Interlock Presisi, SIG Rencanakan 120 Mesin Baru

    Padang, CNBC Indonesia – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) berencana membangun 120 mesin baru untuk memproduksi bata interlock presisi.

    Direktur Utama SIG, Donny Arsal menyampaikan, bata interlock presisi yang awalnya dikembangkan oleh anak usaha SIG, yaitu PT Semen Padang juga akan dibangun bukan cuma di Sumatera, namun juga seluruh Indonesia.

    “Bukan cuma di Sumatera, tapi di seluruh wilayah Indonesia yang kita punya pabrik, dan juga di daerah-daerah yang dekat dengan pabrik kita,” ungkap Donny kepada CNBC Indonesia usai acara kunjungan Menteri PKP di fasilitas produksi bata interlock presisi di Padang, Jumat (24/1/2025).

    Selain itu, Donny menambahkan, bahwa untuk skema investasinya, SIG akan mengembangkan bentuk inti dan plasma. Dia merinci, plasmanya itu bisa developer, bisa UMKM, bisa koperasi, bisa BUMDes, dan bisa manufaktur. Adapun untuk plasma bisa tukang dan mesinnya.

    “Sementara semen Indonesia dan grupnya akan menyuplai bahan baku, juga mengontrol kualitasnya, sehingga itu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Jadi tersebar, namun kualitas akan tetap terjaga,” rinci Donny.

    Lebih jauh, Donny juga menyebutkan bahwa titik-titik fasilitas ini juga akan disesuaikan dengan program pemerintah dengan 120 sebagai angka awal. Namun Donny tidak menampik bahwa jika kebutuhan lebih besar maka bisa membutuhkan sampai 600 mesin demi memenuhi target pemerintah.

    “Nah, angka berapa per tahunnya, kita akan menyesuaikan dengan angka yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi, sementara Semen Indonesia dan anak usahanya saat ini sedang menduplikasi mesin dan penyediaan fasilitas di seluruh Indonesia untuk kesiapan pembangunan tersebut,” tegas Donny.

    Sebagai informasi, bata interlock presisi yang dihadirkan oleh SIG dianggap sebagai langkah terobosan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat. Hal ini dinilai sebagai salah satu langkah mengatasi kemiskinan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah.

    “Kementerian PKP berfokus untuk membantu mengatasi kemiskinan dan gap ekonomi, salah satunya melalui pembangunan perumahan yang masif di seluruh Indonesia yaitu program 3 juta rumah setahun,” jelas Fahri dalam sambutannya..

    Fahri Hamzah menyebutkan, bahwa bersama beberapa lembaga pemerintah, Kementerian PKP tengah mengidentifikasi dan menyepakati data kemiskinan, termasuk dalam parameter kepemilikan rumah.

    Dia menyebut, bahwa saat ini terdapat sekitar 30 juta hingga 40 juta rumah keluarga dengan berbagai permasalahan. Di pedesaan, banyak orang punya rumah tapi tidak layak karena tidak teratur atau tidak rapi, kurang sanitasi, dan dihuni terlalu banyak orang dalam satu rumah. Sedangkan di kota, rumah bertumpuk tak teratur dan menjadi sumber polusi yang masif.

    “Pemerintah melalui Kementerian PKP akan mendorong system side ekonomi kita supaya pembangunan rumah tidak terlalu memikirkan pasar. Pemerintah akan menjamin dan mengkonsolidasi dukungan yang dibutuhkan termasuk pembiayaan dan ketersediaan tanah dan berbagai skema dan perizinan yang dipermudah. Pemerintah juga akan membantu untuk ketersediaan bahan bangunan, termasuk bata interlock presisi, tidak hanya untuk rumah tapak tapi juga hunian vertikal. SIG harus terus fokus pada peluang blue ocean untuk mendukung proyek Pemerintah, perkuat ekosistemnya, karena solusi ini adalah masa depan pembangunan rumah kita di Indonesia,” pungkas Fahri.

    Seperti diketahui, Bata Interlock Presisi pertama kali diperkenalkan diIbu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus lalu. SIG juga menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

    Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antarbalok seperti sistem lego. Penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam penerapan yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa.

    Selain bata interlock presisi, SIG juga mendorong aplikasi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang. Hadirnya material bahan bangunan ramah lingkungan yang bisa mempercepat konstruksi rumah tersebut, diharapkan menjadi solusi konkret untuk mendukung Pemerintah menghadirkan sarana infrastruktur dan hunian yang layak bagi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.

    Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dalam industri bahan bangunan, SIG mendorong penggunaan bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau SIG. Ini diyakini sebagai solusi untuk menjawab tantangan pembangunan rumah MBR, yaitu waktu pembangunan, biaya pembangunan, dan kualitas bahan bangunan. 

    (bul/bul)

  • BUMN Keroyokan Dukung Program Makan Bergizi Gratis – Page 3

    BUMN Keroyokan Dukung Program Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) bersama sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkolaborasi mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah untuk memperluas cakupan penerima manfaat.

    Guna mengakselerasi program tersebut, Kementerian BUMN akan membentuk Project Management Office (PMO) yang disesuaikan dengan tugas, peran, dan penentuan wilayah masing-masing BUMN.

    Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, menyampaikan bahwa PTPN Group sepenuhnya mendukung program yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    “Ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sekaligus salah satu bentuk komitmen kami untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional PTPN Group,” ujarnya.

    PTPN Group akan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memastikan distribusi makanan bergizi dapat berjalan tepat sasaran. “Dengan sinergi antar-BUMN melalui PMO, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka kekurangan gizi di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambah Ghani.

    Pada Selasa (22/1/2025) lalu, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf bersama Deputi III Kantor Komunikasi Kepresidenan Fritz Siregar, dan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati, meninjau pelaksanaan Program MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Curug, Kabupaten Tangerang.

    Dalam kunjungan tersebut, Amin turut mengajak pejabat dari PTPN III (Persero), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Pos Indonesia untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan program, mulai dari persiapan bahan baku, pengemasan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.

    “Kementerian BUMN bersama direksi dan komisaris sejumlah BUMN sepakat untuk mendukung Program MBG, khususnya di daerah-daerah. Hari ini kami melihat langsung dapur MBG yang cukup modern. Kami juga akan menyiapkan proyek percontohan dapur yang nantinya dapat menjadi model bagi BUMN lainnya untuk membangun dapur di wilayah lain,” ujar Amin.

     

  • BTN Temukan 120 Ribu Rumah KPR Tanpa Sertifikat, Ini Masalahnya

    BTN Temukan 120 Ribu Rumah KPR Tanpa Sertifikat, Ini Masalahnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan adanya 120 ribu rumah yang menggunakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN namun belum memiliki sertifikat.

    Dikatakan Nixon, persoalan ini muncul akibat pengembang atau developer yang bermasalah.

    “Ada yang developer-nya raib, ada yang masih ada tapi tidak bertanggung jawab, dan sebagainya,” ujar Nixon dalam konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025) lalu.

    Masalah ini, berdasarkan data BTN sejak 2019, melibatkan sekitar 4.000 proyek perumahan.

    Hingga saat ini, BTN telah menyelesaikan sekitar 80 ribu sertifikat dengan bantuan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    Namun, masih ada 38.144 sertifikat yang belum selesai. Nixon mengungkapkan bahwa nilai aset dari sertifikat yang belum selesai mencapai sekitar Rp 1 triliun.

    BTN menargetkan penyelesaian 15 ribu sertifikat tahun ini, sementara sisanya diharapkan selesai pada 2027.

    Lambatnya proses penyelesaian disebabkan oleh sengketa hukum yang melibatkan pengembang tidak bertanggung jawab hingga notaris bermasalah.

    Untuk mencegah masalah serupa, BTN memetakan permasalahan dan menerapkan sistem penilaian atau rating bagi para developer.

    Kata Nixon, developer dengan kategori gold dan platinum berhak menerima relaksasi.

    “Kategori platinum biasanya diisi oleh developer nasional, yang memiliki proyek di banyak kota atau wilayah,” jelas Nixon.

    Penilaian ini didasarkan pada beberapa indikator, seperti volume penjualan, tingkat pinjaman bermasalah (non-performing loan), dan kecepatan pengurusan sertifikat.

  • Dukung Pembangunan 3 Juta Rumah, Ini Langkah Industri Semen – Halaman all

    Dukung Pembangunan 3 Juta Rumah, Ini Langkah Industri Semen – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintah, mendapat dukungan dari industri semen.

    Satu di antaranya, datang dari Semen Indonesia yang membuat bata interlock presisi.

    Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis, siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Dalam 100 hari kerja pemerintahan, perusahaan BUMN terkait akan mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” pungkas Erick dikutip Sabtu (25/1/2025).

    Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dalam industri bahan bangunan, Semen Indonesia mendorong penggunaan bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau, sebagai solusi untuk menjawab tantangan pembangunan rumah MBR, yaitu waktu pembangunan, biaya pembangunan, dan kualitas bahan bangunan. 

    Direktur Utama SIG, Donny Arsal, menyampaikan, bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego.

    Menurutnya, penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa.

    ”Untuk mendukung Pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan tentunya inovasi teknologi,” kata Donny.

    “Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah,” sambungnya.

  • Pertamina Tegaskan Komitmen Keberlanjutan di Forum Ekonomi Dunia 2025

    Pertamina Tegaskan Komitmen Keberlanjutan di Forum Ekonomi Dunia 2025

    Bisnis.com, DAVOS –  PT Pertamina Internasional EP (PIEP), bagian dari Pertamina Hulu Energi Subholding Upstream, menegaskan dukungannya terhadap transisi energi berkelanjutan dalam Forum Ekonomi Dunia 2025 yang berlangsung di Davos, Swiss.

    Saat mewakili Pertamina menjadi pembicara di forum tersebut, CEO Pertamina Internasional EP (PIEP) Jaffee A Suardin, menyampaikan inisiatif strategis yang sejalan dengan target Net Zero Emissions Indonesia pada tahun 2060, sekaligus memperkuat peran perusahaan dalam mendukung swasembada energi nasional.

    Dalam forum yang dihadiri oleh pemimpin global dan pelaku utama industri energi, Jaffee memaparkan langkah-langkah inovatif Pertamina dalam mendukung keberlanjutan energi. Salah satu inisiatif utama adalah penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) dengan injeksi CO2, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi minyak tetapi juga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Langkah ini mencerminkan upaya nyata Pertamina dalam menciptakan operasi yang lebih ramah lingkungan.

    “Sebagai bagian dari upaya bersama mendukung program pemerintah, termasuk Asta Cita Kementerian BUMN dan agenda 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, Pertamina berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan energi dan mencapai swasembada energi. Kami percaya bahwa masa depan energi harus seimbang antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan,” ujar Jaffee Suardin.

    Pertamina juga menekankan perannya dalam pengembangan energi terbarukan, termasuk eksplorasi energi hidro sebagai pilar utama diversifikasi energi bersih. Inisiatif ini tidak hanya mendukung target keberlanjutan nasional, tetapi juga memperkuat posisi Pertamina di kancah global sebagai pelaku utama transisi energi.

    Sementara itu, sebagai entitas yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan aset-aset Pertamina di luar negeri, PIEP memainkan peran strategis dalam memperkuat jejak global perusahaan.

    Dengan portofolio yang tersebar di berbagai kawasan strategis dunia, PIEP terus berkontribusi pada ketahanan energi nasional serta memperkuat posisinya sebagai partner of choice di tingkat internasional dalam pengelolaan dan pengembangan aset energi.

    “Melalui kolaborasi dengan mitra global, PIEP memastikan pengelolaan aset energi luar negeri yang optimal dan sejalan dengan visi jangka panjang pemerintah dalam menciptakan kemandirian energi serta keberlanjutan. Kami siap mendukung agenda pemerintah, termasuk inisiatif transisi energi dalam program Asta Cita dan langkah 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran,” tambah Jaffee.

    Senada, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan, ekspansi Pertamina ke luar negeri melalui anak usaha, salah satunya PIEP, dilakukan untuk memperkuat produksi migas, untuk dibawa kembali ke Indonesia dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

    “Operasional PIEP merupakan upaya mewujudkan kemandirian dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tak hanya memproduksi migas, PIEP juga menerapkan teknologi yang dapat mengurangi emisi karbon, sebagai kontribusinya untuk keberlanjutan,” jelas Fadjar.

    Partisipasi Pertamina dalam Forum Ekonomi Dunia tahun ini menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung visi pemerintah untuk menciptakan sistem energi yang mandiri dan berkelanjutan. Dengan inovasi, kolaborasi, dan fokus keberlanjutan, Pertamina terus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis dalam mewujudkan masa depan energi yang lebih bersih dan mandiri.