Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

Kementerian Perhubungan akan Gelar Mudik Gratis Periode Lebaran 2025 – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menyelenggarakan mudik gratis periode Idul Fitri 2025.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa mudik gratis ini membantu masyarakat untuk bertemu dengan keluarga saat Lebaran nanti.

Dia juga bilang, bahwa Kemenhub bakal menggandeng pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Mudik gratis kami akan teruskan. Karena memang mudik gratis ini sangat membantu masyarakat dan juga membantu kami. Membantu kami, kalau mudik gratis ini diselenggarakan oleh Kementerian, lembaga, BUMN, maupun swasta,” kata Menhub Dudy di Roemah Kuliner, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Menhub Dudy bilang berdasarkan evaluasi pelaksanaan mudik gratis periode Natal dan Tahun Baru 2025, Kemenhub bakal mengkoordinir sehingga bisa mengatur alur pelaksanaan mudik gratis.

“Kedepan kita, setelah hasil evaluasi, kita akan mencoba mengkoordinir penyelenggara mudik gratis ini, sehingga kita bisa mengatur flow-nya mereka kembali,” jelas dia.

“Jadi tidak masing-masing suruh jalan sendiri, seperti numpuk di Jalan tol, kemudian macet. Tapi kalau terkoordinir, harapan kami bahwa kita bisa mengatur flow daripada mudik gratis ini, yang biasanya pakai bus dan lumayan banyak,” sambungnya.

Sebelumnya Menhub Dudy mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memprediksikan pergerakan penumpang selama angkutan Lebaran 2025.

Menhub Dudy juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) akan melakukan survei untuk mengetahui prediksi pergerakan masyarakat pada masa angkutan Lebaran tahun 2025.

Nantinya, hasil survei tersebut akan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan sektor transportasi secara nasional.

“Survei akan melibatkan beberapa stakeholder yang berkaitan dengan perencanaan sehingga kita bisa mendapat angka yang lebih akurat lagi. Dengan begitu, pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk mendukung kelancaran angkutan Lebaran tahun ini,” ungkap Menhub Dudy dalam keterangannya.

Adapun Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga akan menggelar mudik gratis bagi masyarakat untuk periode angkutan Lebaran 2025.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, program mudik gratis ini dilakukan setiap tahunnya baik untuk angkutan mudik Lebaran ataupun angkutan Natal dan Tahun Baru.

“Ya insya Allah ada kan program itu bukan program situasional, tapi kan program yang memang sudah berkelanjutan,” kata Erick kepada wartawan di Kementerian BUMN, Rabu (22/1/2025).

Sayangnya Erick belum memetakan rute dan jumlah kendaraan yang dibutuhkan untuk kelancaran program mudik angkutan Lebaran 2025 ini. Meski begitu dia memprediksi bahwa kuota untuk program tersebut akan meningkat dibanding tahun 2024.

“Pasti kita adakan tapi tentu kita juga akan coba hitung lagi seperti apa jumlah kendaraan dibutuhkan, titiknya dimana penyerapan daripada penumpang seperti apa kita akan melakukan itu,” jelas dia.

01/02/2025 08:32
PT PAL Amankan Kontrak Berjalan Rp42,32 Triliun di 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan manufaktur di bidang maritim PT PAL Indonesia mengamankan kontrak berjalan (on-hand) senilai Rp42,32 triliun pada 2025, meningkat 7,01% dari prognosa 2024.

Capaian tersebut tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 yang telah disahkan oleh Kementerian BUMN dan Defend ID dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

“Dengan kontrak berjalan senilai Rp42,32 triliun, PT PAL siap mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan dan kemandirian industri pertahanan,” ujar Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod melalui siaran pers, Jumat (31/1/2025).

Kaharuddin menegaskan bahwa pencapaian ini mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kemampuan PT PAL dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

Saat ini, kata dia, PT PAL tengah menggarap berbagai proyek strategis, termasuk alutsista pesanan Kementerian Pertahanan RI dan TNI Angkatan Laut, produk non-alutsista untuk eksplorasi energi pesanan PT PLN dan PT Pertamina, serta kapal ekspor pesanan Uni Emirat Arab dan Filipina.

“Keberhasilan ini membuktikan bahwa produk PT PAL mampu bersaing dengan produsen global. Hal ini tidak lepas dari dukungan pemerintah dan kepercayaan yang semakin besar dari pasar internasional,” kata Kaharuddin.

Pendapatan PT PAL pada 2025 diproyeksikan berasal dari berbagai sektor, termasuk proyek pertahanan dalam dan luar negeri, pembangunan kapal selam sebagai bagian dari program strategis nasional, serta sektor non-pertahanan seperti pemeliharaan dan perbaikan (Harkan), rekayasa umum, dan elektrifikasi.

“Sektor pertahanan tetap menjadi tulang punggung utama pendapatan kami. Namun, kami juga terus mengembangkan sektor non-pertahanan untuk memperkuat daya saing dan mendiversifikasi sumber pendapatan,” ujar Kaharuddin.

Dalam mencapai target RKAP 2025, imbuh dia, PT PAL telah menyiapkan strategi bisnis yang komprehensif, meliputi peningkatan kapabilitas SDM, optimalisasi teknologi dan inovasi guna meningkatkan daya saing global, serta pengembangan produk pertahanan berteknologi tinggi yang memenuhi standar internasional.

Selain itu, PT PAL juga memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung ekosistem industri pertahanan nasional.

“Target kami tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga kontribusi aktif dalam pembangunan sosial, khususnya melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional PT PAL,” tandas Kaharuddin.

RUPS Defend ID yang dipimpin oleh Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin, turut dihadiri jajaran direksi dari PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, dan PT Dirgantara Indonesia.

Agenda utama mencakup penetapan klasifikasi risiko perusahaan, rencana kerja dan anggaran program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), serta key performance indicator (KPI) direksi dan dewan komisaris tahun 2025. Dengan strategi yang solid dan sinergi antar-BUMN pertahanan, PT PAL optimistis mencapai target bisnis sekaligus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.

31/01/2025 20:24
UMKM Butuh Pasar, Pelaku Usaha Diminta Ikut Terlibat – Page 3

Diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sepakat mendukung Menteri Perdagangan Budi Santoso. Salah satunya terkait perluasan akses pasar UMKM ke kancah global.

Dia mengatakan, kerja sama itu akan membuat UMKM bisa melakukan ekspor produknya ke berbagai negara. Hal ini juga bisa memanfaatkan atase perdagangan dari Kemendag di 33 negara.

“Salah satunya kita akan mencoba mesinergikan beberapa program yang punya keberpihakan kepada UMKM. Kami melihat potensi daripada sinergi BUMN dengan pak Mendag, terutama bagaimana UMKM bisa go internasional, ini kita coba maksimalkan,” kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Pada kesempatan yang sama, Mendag Budi Santoso mengatakan dia memiliki program bertajuk UMKM BISA Ekspor. Dia melirik banyaknya UMKM yang dibina oleh perusahaan pelat merah.

“Nah dari UMKM BISA Ekspor ini kan bagaimana UMKM yang juga banyak dibina oleh BUMN, oleh perusahaan-perusahaan BUMN, kami juga sudah berkomunikasi. Nah kita minta support, dukungan dari Kementerian BUMN agar UMKM yang siap ekspor ini bisa berkolaborasi dengan program kami,” tutur Mendag Budi.

Dia bakal mengandalkan atase perdagangan RI di 33 negara. Nantinya, UMKM yang ingin ekspor bisa mempresentasikan produknya kepada perwakilan perdagangan tadi.

Setelah itu, perwakilan perdagangan RI akan berupaya mencari pembeli potensial. Setelah ditemukan, maka akan ada proses temu bisnis (business matching) antara UMKM dan pembeli di negara tujuan.

“Nah ketika ada, atau sudah dapat buyer, maka dilakukan business matching secara online juga, pertemuan antara UMKM dengan buyer yang difasilitasi oleh atase perdagangan,” ungkap Budi.

31/01/2025 19:50
Hore! Pemerintah Mau Tebar Diskon Tiket Pesawat saat Lebaran

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberi sinyal adanya diskon tiket pesawat saat Hari Raya Lebaran 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan saat ini pemerintah pusat dan daerah tengah menyiapkan stimulus untuk keterjangkauan tarif angkutan pada periode hari besar, termasuk tarif penerbangan saat Lebaran tahun ini.

Dia menjelaskan koordinasi dilakukan dalam peta jalan pengendalian inflasi 2025-2027. Salah satu upayanya adalah memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan.

“Keterjangkauan harga pangan dan tarif angkutan pada periode hari besar keagamaan nasional juga termasuk yang kita hadapi dalam waktu dekat adalah Idulfitri,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP), di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (31/1/2025).

Salah satu potongan harga yang diharapkan masyarakat adalah terkait diskon tarif tiket pesawat saat Lebaran 2025, seperti yang berlaku saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

Airlangga mengatakan pemerintah akan membahas lebih detail terkait rencana diskon tiket pesawat saat Lebaran 2025, terutama terkait mekanisme serta besaran diskon tiket pesawat.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan penurunan harga tiket pesawat dan moda transportasi lain akan diupayakan pada momen Lebaran 2025.

Menko AHY menilai pemberian diskon tarif transportasi dibutuhkan sebagai antisipasi untuk menghadapi kemacetan dan penumpukan penumpang menjelang Lebaran tahun ini.

“Kita ingin meyakinkan sekali lagi, aman nomor 1, kedua nyaman bagaimana kita menghadapi atau mengantisipasi kemacetan dan penumpang dan selebihnya kita berupaya kembali untuk menurunkan harga tiket pesawat termasuk moda transportasi lainnya,” kata AHY saat ditemui usai Rakor di Kemenko IPK, Rabu (8/1/2025).

Selain tiket pesawat, AHY juga mengklaim akan mengupayakan penurunan harga moda transportasi lainnya seperti kapal laut. Menurut AHY, tidak semua masyarakat menggunakan pesawat, ada beberapa daerah yang masih hanya dapat dijangkau oleh kapal.

Seperti yang diketahui, selama periode Nataru 2024/2025 pemerintah menurunkan harga tiket pesawat 10% melalui beberapa kebijakan.

“Kami berusaha keras untuk menjaga keterjangkauan harga tiket, yang biasanya jarang terjadi di musim liburan. Ini hasil kolaborasi Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Pertamina, dan maskapai seperti Garuda, Lion Air, Citilink, serta pengelola bandara,” ujar AHY.

31/01/2025 18:42
Menyoal Pagar Laut dan PIK 2, Gigin Praginanto: Penegakan Hukum Dikendalikan Oleh Uang

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, mengkritik keras penegakan hukum di Indonesia terkait kasus pagar laut dan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Dikatakan Gigin, kasus ini menunjukkan bahwa hukum di Tanah Air masih dikendalikan oleh kekuatan finansial.

“Kasus pagar laut dan PIK 2 adalah etalase bahwa penegakan hukum dikendalikan oleh uang,” ujar Gigin di X @giginpraginanto (31/1/2025).

Ia menilai bahwa kondisi ini justru memperparah kemunduran Indonesia, di mana yang berkembang pesat bukan kesejahteraan masyarakat, melainkan kekayaan para pejabat yang memiliki hubungan erat dengan pebisnis besar.

“Inilah yang membuat Indonesia mundur berkelanjutan, yang maju cuma kekayaan para pejabatnya berkat kerja sampingan sebagai beking pebisnis papan atas,” tukasnya.

Gigin juga menyinggung bahwa dalam berbagai urusan dengan pemerintah, uang menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan dan keputusan hukum.

“Kalau berurusan dengan pemerintah, harus mengikuti falsafah uang di atas segalanya,” Gigin menuturkan.

Selain itu, ia mengkritik simbol-simbol keagamaan yang sering terpampang di kantor-kantor pemerintahan.

Gigin bilang, keberadaan simbol tersebut hanya sekadar pajangan dan kamuflase, sementara di baliknya justru terdapat praktik yang menyerupai kejahatan terorganisir ala mafia.

“Segala simbol keagamaan yang kerap dipajang di dinding-dinding perkantoran hanya sekadar hiasan dan kamuflase bahwa di sana bersarang organized crime ala mafia,” tandasnya.

Sebelumnya, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali mengundang perhatian publik melalui unggahan di platform media sosial X.

31/01/2025 13:29
1 Inpres dan 3 Perpres soal Pangan Tinggal Tunggu Tanda Tangan Prabowo

Jakarta –

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, Instruksi Presiden (Inpres) tentang irigasi sudah berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu ia ungkap usai menggelar rapat koordinasi terbatas dengan lintas kementerian di Graha Mandiri, Jakarta, Jum’at (31/1/2025).

Selain Inpres irigasi, Zulhas juga membahas mengenai Peraturan Presiden (Perpres) tentang neraca komoditas yang telah dirampungkan. Selain itu, pemerintah juga telah menyelesaikan Perpres tentang penyaluran pupuk subsidi serta Perpres tentang penyuluh tani.

“Inpres mengenai irigasi sudah selesai, sudah di tangan Bapak Presiden. Dua, Perpres mengenai naraca komoditas sudah selesai. Tiga, Perpres mengenai pupuk sudah selesai. Empat, mengenai penyuluh sudah selesai,” kata Zulhas usai rapat di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Jum’at (31/1/2025).

Berdasarkan hasil rapat, Zulhas mengatakan, produksi padi dan jagung dalam negeri naik 50% pada bulan Februari dan Maret berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Rapat tersebut juga menghasilkan kepastian Inpres tentang irigasi untuk memacu produksi dalam negeri.

“Jadi empat, yang penunjang landasan utama pokok, agar kita bisa swasembada pangan sudah jadi semuanya. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak bisa melaksanakan perintah Bapak Presiden swasembada pangan secepat-cepatnya,” jelasnya.

Selain itu, Zulhas juga menekankan penyerapan gabah dan jagung yang akan dilakukan Perum Bulog. Ia mengatakan, saat ini Bulog memiliki uang sebesar Rp 39 triliun.

Melalui dana tersebut, Zulhas menekankan, tidak ada alasan menyerap gabah dan jagung berdasarkan harga pembelian pemerintah (HPP), di mana gabah telah ditetapkan sebesar Rp 6.500 dan jagung sebesar Rp 5.500.

“Uang bulog ada Rp 23 triliun, sudah ready. Sekarang sudah disepakati Rp 16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan tadi. Jadi sudah ada Rp 39 triliun. Bisa untuk membeli beras 3 juta ton bulan Februari, Maret, April, waktu panjang raya. Jadi tidak ada adalasan bulog untuk tidak dapat membeli dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” tutupnya.

Adapun rapat ini diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Selain itu, rapat koordinasi ini juga dihadiri Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum, TNI-POLRI, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.

(rrd/rrd)

31/01/2025 12:30
Said Didu Soal Kasus PIK 2: Banyak Pejabat Ternyata Jongos Oligarki

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali mengundang perhatian publik melalui unggahan di platform media sosial X.

Dalam cuitannya, ia menyoroti kasus Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang dinilainya telah membuka kedok banyak pejabat yang ternyata menjadi jongos oligarki.

“Kasus PIK2 membuka topeng banyak pejabat yang ternyata adalah jongos Oligarki pejabat siapa saja yang bisa dikategorikan jongos Oligarki?,” ujar Said Didu (30/1/2025).

Unggahannya langsung mendapat perhatian luas dengan lebih dari 94 ribu tayangan dan ribuan interaksi dari warganet.

Komentar Said Didu ini merespons polemik yang berkembang terkait dugaan penguasaan lahan secara besar-besaran di kawasan PIK 2.

Apa yang disinggung Said Didu sontak memunculkan pertanyaan mengenai keterlibatan para pejabat dalam proyek tersebut.

Sejumlah tokoh turut menanggapi unggahan ini. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duadji, misalnya, menegaskan bahwa kasus PIK 2 telah membuktikan banyak pejabat menjadi jongos oligarki.

“Kasus PIK 2 banyak pejabat ketahuan jadi jongos oligarki; semua orang jadi tahu siapa si jongos,” tulis Susno Duadji dalam kolom komentar.

Sementara itu, elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, menanggapi dengan nada satir.

“Kapan oligarki mulai ada.. ya,” tulisnya, seolah menyindir bahwa praktik oligarki sudah berlangsung lama di Indonesia.

Polemik terkait pengelolaan lahan di PIK 2 semakin menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan bahwa kawasan tersebut melibatkan kepentingan bisnis besar yang mendapat perlakuan khusus dari pemerintah.

31/01/2025 09:13
Perusahaan Aguan Klaim Setor Pajak Rp50 Triliun ke Negara, Said Didu: Ini Angka Penyesatan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pihak Agung Sedayu Group mengklaim menyetor pajak hampir Rp50 Triliun kepada Negara. Hal ini terbilang fantastis.

Namun, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyebut klaim angka tersebut menyesatkan masyarakat.

“Ini angka penyesatan,” kata Said Didu dalam akun X, pribadinya, Kamis, (30/1/2025).

Menurutnya, pajak tersebut bukan uang mereka tapi uang yang bayar pajak karena belanja tanah, rumah, pajak karyawan dan lain-lain.

“Terus diakui dan seakan mereka yang bayar paja. Pajak yang mereka bayar dari uang perusahaan hanya pajak penghasilan badan usaha,” tambahnya.

Soal klaim dari pembangunan PIK 2 yang telah menyerap kurang lebih 200 ribu tenaga kerja, Said Didu juga memberikan sentilan.

“200.000 tenaga kerja hasil gusur rakyat,” tandas pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan ini.

Sebelumnya, pengacara Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid justru menyebut pendapatan Negara dari PIK 2 bahkan bisa mencapai Rp100 Triliun.

“Masa mau kita tuker modal konten buzzer Said didu buat fitnah, mereka buat sendiri, diedit sendiri, di viralin sendiri terus dijadikan bukti. Potensi Pendapatan Negara dari PIK 2 Bisa Mencapai Rp100 Triliun Lebih,” kata Muannas salam akun X.

Dia menyindir balik para pihak yang terus menolak PIK-2. “Kontribusi PIK VS Kelompok Pembenci Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja,” ungkapnya. (*)

31/01/2025 06:00
Developer Nakal Bakal Diblacklist, Bisa Ganggu Program 3 Juta Rumah – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah dan sejumlah bank pelat merah berencana memlokir akses pengembang atau developer nakal ke proyek penyediaan rumah, termasuk rumah subsidi. Mengingat, praktik nakalnya developer itu disebut bisa mengancam program 3 juta rumah.

Perintah blacklist developer nakal sudah disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kepada Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu. Bahkan, rencananya blacklist itu akan diperluas ke bank BUMN hingga BP Tapera.

“Saya akan rapatkan dengan seluruh Himbara untuk kita sharing data, memastikan tadi perlindungan kepada rakyat ini, ini benar-benar kita bisa maksimalkan. Jadi kalau perlu semua Himbara juga kita (berlakukan) blacklist,” kata Erick di Kementerian BUMN beberapa waktu lalu, ditulis Kamis (30/1/2025).

Erick mengapresiasi langkah pembenahan yang dilakukan BTN sejak awal temuan tersebut. Menurutnya, upaya itu bisa mengamankan program 3 juta rumah yang jadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Saya apresiasi untuk BTN yang melakukan tadi self-correction dan juga perbaikan sistem, dimana memang kalau kita mau terus berkembang, apalagi 3 juta rumah ini program yang harus disukseskan,” tegas dia.

Dia menyadari jumlah 120 ribu sertifikat bermasalah atas temuan 2019 itu masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan program 3 juta rumah. Namun, pengamanan terhadap pihak yang menggarap proyek tersebut harus dipastikan sesuai.

“Nah hal ini mungkin dibandingkan program 3 juta rumah, sangat kecil, 120 ribu. Tetapi ini justru fondasi yang cikal bakal, kita harus jaga visi Bapak Presiden. Karena tadi implementasi itu menjadi kunci sebuah kesuksesan program,” terangnya.

30/01/2025 19:00
Kemenperin Tunjuk Petrokimia Gresik Jadi Industri Percontohan Penggunaan Teknologi Dekarbonisasi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjuk anggota holding Pupuk Indonesia, Petrokimia Gresik menjadi salah satu industri percontohan penggunaan teknologi Carbon Capture and Utilization (CCU) dalam rangka mengurangi emisi industri (dekarbonisasi).

Hal ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani Petrokimia Gresik bersama Kemenperin dan Uwin Resource Regeneration Inc. (UWIN) di Jakarta, baru-baru ini.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo mengatakan pihaknya memiliki komitmen kuat untuk mengurangi emisi industri guna mendukung program Net Zero Emission (NZE) yang ditarget Pemerintah tahun 2050.

Upaya ini juga merupakan arahan dari Kementerian BUMN RI dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendorong kehidupan harmonis dengan lingkungan dan alam.

“Petrokimia Gresik telah lama menggencarkan program dekarbonisasi. Melalui serangkaian inisiatif yang terukur, upaya ini memastikan bahwa Petrokimia Gresik tidak hanya menerapkan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) dalam kegiatan operasionalnya, tetapi juga patuh terhadap regulasi emisi yang berlaku,” ujar Dwi Satriyo dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Rabu(29/1/2025).

Pada proyek dekarbonisasi ini, lanjut Dwi, Petrokimia Gresik menggunakan teknologi CCU yang telah terbukti mempercepat penurunan emisi karbon industri. Sementara UWIN merupakan perusahaan swasta manufaktur asal Taiwan yang memiliki teknologi penangkapan dan pemanfaatan karbon (Carbon Capture and Utilization).

Dalam kerja sama ini, UWIN menyediakan mesin teknologi CCU, dan bertanggung jawab atas material yang digunakan atau dihasilkan dari mesin tersebut. Petrokimia Gresik sendiri bertugas menyediakan lahan untuk pemasangan mesin CCU. Selain itu juga melengkapi utilitas listrik, air bersih, dan sumber daya lainnya yang diperlukan selama proyek percontohan.

Lebih lanjut Dwi Satriyo menjelaskan, Petrokimia Gresik juga memiliki Roadmap dekarbonisasi yang akan dijalankan perusahaan tahun 2025 hingga tahun 2030 mendatang.

Diantaranya transisi energi dari batubara beralih ke gas alam pada Furnace di Pabrik Phonska IV, peralihan penggunaan BBM ke bahan bakar gas pada proses pemanasan di Pabrik Asam Sulfat II, Co-Firing biomassa, Pabrik Hybrid Green Ammonia, Pabrik Soda Ash, dan lainnya.

“Dekarbonisasi ini sekaligus menjadi upaya Petrokimia Gresik untuk mendukung Pupuk Indonesia menjadi leader dalam industri hijau. Kepedulian pada lingkungan saat ini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing bisnis, khususnya di pasar internasional,” pungkas Dwi Satriyo. (*)

29/01/2025 20:48