Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • Tom Lembong Harap Segera Diadili, Said Didu Bilang Kasusnya untuk Menutup Mulut Terkait Mafia Tambang dan Hilirisasi Nikel

    Tom Lembong Harap Segera Diadili, Said Didu Bilang Kasusnya untuk Menutup Mulut Terkait Mafia Tambang dan Hilirisasi Nikel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong kini dilimpahkan dari Kejaksaan Agung ke Kejari Jakarta Pusat.

    Penyerahan berkas dan tersangka kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan itu dilakukan pada 14 Februari 2025 kemarin.

    Saat dilimpahkan, Tom Lembong sempat tampak kesal karena seperti dihalangi berbicara kepada awak media oleh petugas Kejaksaan.

    “Saya punya hak yah untuk berbicara,” kata Tom Lembong saat ingin berbicara dengan wartawan.

    Tom Lembong sendiri sudah ditahan selama tiga bulan. Dia mengaku kasus ini agak lama diproses.

    “Pokoknya kami mengharapkan profesionalisme dari kejaksaan. Saya punya hak untuk berbicara yah. Kita terus kooperatif supaya kondusif. Jadi bagi saya ini prosesnya agak lama yah,” tuturnya.

    “Sprindik terbitnya Oktober tahun 2023. Katanya penyidikan sudah berjalan 12 bulan. Saya sudah ditahan tiga bulan, jadi buat saya agak lama yah prosesnya. Tentu saja kebenaran terungkap,” lanjutnya.

    Merespons hal tersebut, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu memberikan komentar.

    Dia menyatakan, penahanan Tom Lembong untuk menutup mulut terkait mafia tambang dan hilirisasi nikel.

    “Info yang saya dapat bahwa penahanan @tomlembong adalah untuk menutup mulut terkait mafia tambang dan hilirisasi nikel yang beliau ketahui secara rinci,” ungkap Said Didu dalan akun X, pribadinya, Sabtu, (15/2/2025).

    Menurutnya, penahanan Tom Lembong dalam kasus izin impor hanya kesalahan yang dicari-cari.

    “Izin impor gula hanya kesalahan yang dicari-cari,” tandas pria kelahiran Pinrang Sulsel ini. (*)

  • Efisiensi tak ganggu program prioritas Kemnaker

    Efisiensi tak ganggu program prioritas Kemnaker

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli. (ANTARA/HO-Kementerian Ketenagakerjaan)

    Yassierli: Efisiensi tak ganggu program prioritas Kemnaker
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 22:58 WIB

    Elshinta.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu program prioritas pemerintah di sektor ketenagakerjaan.

    “Kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas kerja, tetapi justru mendorong kami untuk bekerja lebih inovatif dan hal ini menjadi tantangan bagi seluruh jajaran Kemnaker,” ujar Yassierli dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat (14/2).

    Adapun anggaran Kemnaker tahun ini telah dipangkas hingga menyentuh angka 57,1 persen.

    Pagu anggaran Kemnaker tahun 2025 mulanya dialokasikan sebesar Rp4,8 triliun, tapi kini menyusut menjadi Rp2,74 triliun.

    Yassierli menilai, efisiensi anggaran yang diterapkan bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih tepat sasaran, dan semua APBN diprioritaskan untuk menyentuh langsung kepentingan publik.

    Oleh karenanya, meski ada penyesuaian dalam beberapa program, Menaker mengatakan pihaknya akan tetap fokus pada peningkatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas dan daya saing industri, perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, serta pelindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.

    Lebih lanjut, Yassierli menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga untuk berkolaborasi membuat program bersama dalam pelaksanaan pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi.

    Beberapa kolaborasi antar-K/L itu misalnya dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian BUMN, Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kehutanan, Kementerian P3MI dan kementerian/lembaga lainnya.

    Bahkan, lanjut dia, kolaborasi juga kami lakukan dengan industri swasta, lembaga filantropi, komunitas dan lain-lain dalam gerakan produktivitas nasional.

    “Dengan strategi yang tepat, efisiensi anggaran ini justru bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kolaborasi program dengan kementerian/lembaga, pihak swasta hingga berbagai komunitas lainnya dalam mendukung peningkatan kualitas dunia ketenagakerjaan,” ujar Menaker Yassierli.

    Sumber : Antara

  • Menaker Yassierli Pastikan Kemnaker Terus Bekerja Optimal Meski Terjadi Efisiensi Anggaran – Halaman all

    Menaker Yassierli Pastikan Kemnaker Terus Bekerja Optimal Meski Terjadi Efisiensi Anggaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memastikan kementerian yang dipimpinnya tetap menjalankan tugas secara optimal meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran. 

    Ia menegaskan pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu program prioritas pemerintah di sektor ketenagakerjaan.

    “Kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas kerja, tetapi justru mendorong kami untuk bekerja lebih inovatif dan hal ini menjadi tantangan bagi seluruh jajaran Kemnaker,” ujar Yassierli dalam keterangannya Jumat (14/2/2025).

    Menurutnya, efisiensi anggaran yang diterapkan bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih tepat sasaran dan semua APBN diprioritaskan untuk menyentuh langsung kepentingan publik. 

    Karenanya, kata Menaker, meski ada penyesuaian dalam beberapa program, Kemnaker tetap fokus pada peningkatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas, dan daya saing industri.

    Serta perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.

    Lebih lanjut, Yassierli menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan lintas kementerian/ lembaga untuk berkolaborasi membuat program bersama dalam pelaksanaan pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi.

    Misalnya, kata Menaker, dengan Kementerian UMKM, Kementerian pendidikan dasar dan menengah, Kementerian BUMN, Badan Gizi Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian P3MI dan kementerian/lembaga lainnya. 

    Bahkan kolaborasi juga kami lakukan dengan industri swasta, lembaga filantropi, komunitas dan lain-lain dalam gerakan produktivitas Nasional.

    “Dengan strategi yang tepat, efisiensi anggaran ini justru bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kolaborasi program dengan Kementerian/Lembaga, pihak swasta hingga berbagai komunitas lainnya dalam mendukung peningkatan kualitas dunia ketenagakerjaan,” tutupnya.

  • DPR Apresiasi Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran dengan Pangkas Fasilitas Pimpinan

    DPR Apresiasi Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran dengan Pangkas Fasilitas Pimpinan

    loading…

    Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengapresiasi kinerja Menteri BUMN Erick Thohir dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengapresiasi kinerja Menteri BUMN Erick Thohir dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Erick dinilai menciptakan budaya kerja BUMN yang lebih efektif dan efisien.

    “Kami mengapresiasi dan turut bangga atas kinerja Menteri BUMN Erick Thohir yang menurut survei LSI menjadi salah satu dari 10 menteri dengan kinerja terbaik di pemerintahan Prabowo Subianto,” ujar Anam saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Menurut dia, langkah efisiensi ini tidak menghambat program Kementerian BUMN dalam meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah. Dia mengibaratkan peran Kementerian BUMN sebagai striker dalam tim sepak bola.

    “Kalau dalam sepak bola, kementerian lain itu seperti bek atau penjaga gawang, tapi Kementerian BUMN merupakan striker. Ibaratnya mendapatkan striker yang hebat itu tentu tidak mudah. Namun dengan striker yang hebat dapat mencetak gol. Begitu juga Kementerian BUMN dengan biaya pengelolaan yang tidak murah, maka kinerjanya semakin optimal,” kata politikus PDIP itu.

    Anam juga mengingatkan pemerintah terkait potensi dampak negatif jika efisiensi terlalu ketat hingga melemahkan stamina Kementerian BUMN dalam mencapai target laba. Dia tak ingin keterbatasan anggaran menurunkan stamina Kementerian BUMN dalam membawa BUMN mencapai laba sesuai target pemerintah.

    “Saya tidak bisa membayangkan sangat ngeri sekali kalau BUMN ini staminanya menurun. Kalau laba BUMN turun 1 persen saja, maka negara akan kehilangan potensi Rp2 triliun lebih,” ucapnya.

    Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Yulisman mengapresiasi langkah efisiensi yang dilakukan Erick. Dia menyoroti efisiensi signifikan dalam berbagai aspek, termasuk perjalanan dinas dan fasilitas untuk pimpinan.

    “Persentase efisiensi (Kementerian BUMN) tertinggi berasal dari perjalanan dinas yang mencapai 54 persen. Selain itu, pengurangan fasilitas untuk pimpinan hingga 70 persen juga merupakan langkah konkret yang patut diapresiasi,” ujar Yulisman.

    Menurut dia, efisiensi bukan hal baru bagi Erick. Sejak awal menjabat Menteri BUMN, Yulisman menyebut Erick telah konsisten melakukan perampingan dan reformasi dalam tata kelola BUMN. Salah satu keberhasilan yang menonjol adalah pengurangan jumlah BUMN dari ratusan entitas menjadi sekitar 40-an perusahaan.

  • Kumpulkan Direksi Telkom, Erick Thohir Minta Genjot Bisnis Data Center

    Kumpulkan Direksi Telkom, Erick Thohir Minta Genjot Bisnis Data Center

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menggelar pertemuan dengan jajaran direksi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Pertemuan ini membahas strategi pengembangan model bisnis data center.

    Erick mengatakan pengembangan bisnis tersebut perlu dilakukan Telkom Indonesia. Sehingga, perusahaan di bidang teknologi informasi dan komunikasi itu dapat terus berinovasi sesuai tantangan zaman.

    “Hari ini saya berdiskusi dengan Direksi Telkom Indonesia membahas strategi pengembangan bisnis data center untuk memastikan Telkom terus berinovasi dan beradaptasi dengan tantangan zaman,” tulis Erick dalam unggahan akun Instagram resminya @erickthohir, Jumat (14/2/2025).

    Erick menilai, percepatan modernisasi infrastruktur digital menjadi salah satu upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%. Di samping itu, pengembangan ini juga dapat meningkatkan daya saing perusahaan tersebut di taraf global.

    “Percepatan modernisasi infrastruktur digital diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8% yang dicanangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto sehingga mampu bersaing di tingkat global,” jelasnya.

    Erick menambahkan, perusahaan plat merah dalam naungan Kementerian BUMN berkomitmen menghadirkan layanan terbaik dalam memperkuat digitalisasi dalam negeri.

    “Kami di BUMN terus mendorong untuk menghadirkan layanan terbaik dan memperkuat kedaulatan digital Indonesia,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Dirut ASDP Nonaktif Diduga Akali Aturan Caplok PT Jembatan Nusantara

    Dirut ASDP Nonaktif Diduga Akali Aturan Caplok PT Jembatan Nusantara

    Jakarta –

    KPK mengungkap perkara korupsi yang menjerat jajaran Direksi PT ASPD (Persero) nonaktif. KPK mengatakan Direktur Utama PT ASDP nonaktif, Ira Puspadewi, diduga mengakali aturan untuk akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) beserta 53 kapal yang sudah tidak layak.

    Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo, mengatakan Ira selalu Direktur Utama PT ASDP pada tahun 2018 menyepakati tawaran akuisisi dari pemilik PT Jembatan Nusantara (JN) bernama Adjie yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

    Keduanya pun merencanakan seluruh proses akuisisi hingga akhirnya mengakali aturan perusahaan bersama dengan dua tersangka lainnya yakni Harry Muhammad Adhi Caksono selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP dan Yusuf Hadi selaku Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP.

    “Pada saat itu Saudara IP selaku Direktur Utama memerintahkan pada bawahannya untuk membuat satu aturan internal atau Peraturan Direksi terkait dengan proses akuisisi tersebut dengan berbagai hal yang dikecualikan, yang bertentangan dengan aturan di atasnya. Nah, setelah ada payung hukum secara internal di ASDP, proses akuisisi pun dilaksanakan,” jelas Budi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

    Kemudian pada tahun 2019, Ira melakukan proses ‘window dressing’ atau manipulasi laporan keuangan terhadap kinerja PT JN agar terlihat positif. Pada akhirnya, Ira bersama Adjie pun menandatangani nota kesepahaman atau MoU terkait dengan kerjasama usaha.

    Selanjutnya Ira membuat surat untuk diberikan kepada jajaran Komisaris PT ASDP hingga Kementerian BUMN. Surat kepada Dewan Komisaris berisikan tentang memohon persetujuan secara tertulis atas rencana kerjasama dan usaha pengoperasian kapal dengan PT JN Group. Sementara terhadap Kementerian BUMN perihal persetujuan akuisisi.

    Padahal secara aturan izin untuk persetujuan yang dikirim ke Kementerian seharusnya melewati Dewan Komisaris PT ASDP. Sementara, Dewan Komisaris pada saat itu hanya mengetahui tentang kerjasama akuisisi, bukan terkait persetujuan untuk akuisisi.

    Setelah proses akuisisi dilaksanakan, Ira lantas mengembalikan aturan sebelumnya yang menyatakan PT ASDP tidak boleh melakukan proses akuisisi suatu perusahaan. Hingga akhirnya pada tahun 2020 setelah Peraturan Direksi disusun diikuti dengan perubahan RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan) dilakukan perubahan bahwa akan melakukan akuisisi terhadap 53 kapal sesuai dengan yang dimiliki PT JN.

    “Memang kapal-kapal yang diakuisisi oleh perusahaan ASDP atau PT ASDP ini sebenarnya tidak layak dilakukan akuisisi. Karena umurnya dari 53 kapal yang berumur di bawah 22 tahun hanya 11 kapal, sedangkan sisanya sebanyak 42 kapal kurang lebih 10 umurnya hampir 60 tahun, kemudian 20-an umurnya di atas 30-an tahun,” kata Budi.

    “Jadi ini yang membuat keyakinan dari kami tim penyidik serta JPU bahwa memang telah terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang hingga hari ini kami estimasi,” sambungnya.

    Budi juga mengungkap pada saat menyepakati harga, Ira bersama Adjie menggunakan tim penilai yaitu KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) untuk melegitimasi terhadap negosiasi harga tersebut. Namun KJPP ini tidak melakukan valuasi yang sesuai dan hanya menginput nilai sesuai dengan nilai negosiasi yang telah disepakati.

    Budi menyampaikan KPK pun pada akhirnya melakukan koordinasi dengan auditor yang akan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Hasil sementara, nilai kesepakatan akuisisi PT ASDP dengan PT JN yang mencapai Rp 1,2 triliun menimbulkan kerugian negara mencapai hampir Rp 900 miliar.

    “Untuk proses akuisisi tersebut ada kurang lebih Rp 900 miliar yang loss atau hilang,” ungkapnya.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Uji Coba Stasiun Baru Tanah Abang Sebelum Lebaran

    Uji Coba Stasiun Baru Tanah Abang Sebelum Lebaran

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menargetkan Stasiun Baru Tanah Abang mulai dilakukan uji coba sebelum lebaran.

    Rencananya, stasiun tersebut bisa melayani penumpang sebelum masa angkut Lebaran.

    “Saya minta kemarin sebelum Lebaran,” kata Dudy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Dudy mengatakan progres pembangunan Stasiun Baru Tanah Abang sudah mencapai sekitar 80%. Ia juga berharap, stasiun tersebut dapat beroperasi sebelum momen Lebaran.

    “Mereka sih janji kejarnya sebelum Lebaran. Mudah-mudahan sebelum Lebaran. Kalau saya kontraktornya selesai besok,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal menargetkan Stasiun Tanah Abang yang baru akan diresmikan sebelum Idul Fitri. Ia memastikan stasiun ini bisa melayani penumpang sebelum masa angkut Lebaran.

    “Insyaallah sebelum puasa atau lebaran, sebelum hari lebaran kita resmiin. Itu yang baru, (melayani) penumpang, beroperasi, soft launching lah ya. Sebelum masa angkut lebaran,” katanya di Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025).

    Risal memastikan Stasiun Tanah Abang baru melayani penumpang secara aman. Menurutnya tidak mungkin Kemenhub mengorbankan aspek keamanan penumpang.

    Untuk diketahui, proyek pembangunan Stasiun Tanah Abang Baru ini melakukan groundbreaking sejak 30 April 2023. Pengembangan stasiun dilakukan guna mengantisipasi semakin padatnya penumpang KRL di Stasiun Tanah Abang.

    (hns/hns)

  • Erick Thohir Potong Anggaran Fasilitas Pimpinan Kementerian BUMN Senilai Rp7 Miliar – Halaman all

    Erick Thohir Potong Anggaran Fasilitas Pimpinan Kementerian BUMN Senilai Rp7 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memotong anggaran fasilitas pimpinan BUMN sebesar Rp 7 miliar, menyusul adanya kebijakan pemangkasan anggaran di kementeriannya sebesar Rp 115,6 miliar.

    “Saya rasa memang pengurangan fasilitas pimpinan kurang lebih ada penghematan di 7 miliar,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Erick merincikan penghematan ini dilakukan dengan mengurangi anggaran pengadaan souvenir untuk tamu luar negeri yang bertamu di Kementerian BUMN hingga efisiensi perjalanan dinas pimpinan dalam acara seremonial.

    “Itu salah satunya memang kalau kita kedatangan tamu dari luar negeri biasanya kan suka tukeran souvenir itu yang kita beli dari UMKM ya mohon maaf saat ini kita coba cari yang lebih affordable,” ucap Erick.

    “Lalu ada beberapa rapat kemarin dengan Asian Development Bank (ADB), IMF ya kita tidak bisa hadir. Kita pakai Zoom saja seperti zaman Covid,” tambah dia.

    Kendati begitu, Erick memastikan tak ada pengurangan fasilitas untuk pegawai Kementerian BUMN, seperti klinik hingga day care.

    “Kita tahu kalau kita lihat ranking Kementerian BUMN masih kelas 2. Jadi karena kita tidak bisa naikkan mungkin dan lain-lain ya kita pasti lihat di kantor salah satunya dari pengalihan perjalanan dan fasilitas pimpinan kita tetap proteksi yang namanya fasilitas kepegawaian seperti klinik day care dan lain-lainnya itu yang kita coba jaga,” ucap dia.

    Selain itu, Erick juga memastikan tak ada pengurangan pegawai Kementerian BUMN, termasuk sekuriti dan office boy di tengah kebijakan efisiensi anggaran tersebut.

    “Kita coba kurangi fasilitas itu semua tetapi saya sepakat tadi sesuai dengan arahan Komisi VI pengurangan pegawai itu belum ada, sampai hari ini. Lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada,” kata Erick.

     

  • Erick Thohir Pastikan Efisiensi Anggaran BUMN Tidak Berdampak pada Pengurangan Karyawan – Halaman all

    Erick Thohir Pastikan Efisiensi Anggaran BUMN Tidak Berdampak pada Pengurangan Karyawan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan tak ada pengurangan pegawai Kementerian BUMN di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

    “Efisiensi lainnya di protokoler, karena kita coba kurangi fasilitas itu semua tetapi saya sepakat tadi sesuai dengan arahan Komisi VI pengurangan pegawai itu belum ada, sampai hari ini. Lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Selain itu, Erick juga memastikan tak ada pengurangan fasilitas untuk pegawai Kementerian BUMN seperti klinik hingga day care. Sebab, penghematan anggaran yang dilakukan Kementerian BUMN menyasar untuk fasilitas pimpinan.

    Dia mengatakan, pengurangan fasilitas pimpinan di Kementerian BUMN, menghemat anggaran sebesar Rp 7 miliar.

    “Kita jaga juga mengenai day care karena itu fasilitas penting buat pegawai kami karena kita tahu kalau kita lihat ranking Kementerian BUMN masih kelas 2,” ucap Erick.

    “Jadi karena kita tidak bisa naikkan mungkin dan lain-lain ya kita pasti lihat di kantor salah satunya dari pengalihan perjalanan dan fasilitas pimpinan. Kita tetap proteksi yang namanya fasilitas kepegawaian seperti klinik deker dan lain-lainnya itu yang kita coba jaga,” sambung dia.

    Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan, pagu anggaran BUMN telah diusulkan sebesar Rp 215 miliar kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tahun 2025. 

    Mulanya, pagu anggaran BUMN sebesar Rp 277,5 miliar kemudian mengalami efisiensi sebanyak Rp 115,6 miliar. Sehingga sisa pagu BUMN menjadi Rp 161,9 miliar.

    Efisiensi tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    “Kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan tentu belum mendapat konfirmasi 100 persen, tetapi mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang memang mengada-ngada, karena memang batas minimum kami untuk beroperasional kurang lebih di Rp 215 miliar,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Kamis (13/2/2025).

    Menurut Erick, usulan pagu anggaran BUMN menjadi Rp 215 miliar itu untuk menjalankan program-program kementerian yang sudah dilakukan efisiensi seperti pemotongan 54 persen anggaran perjalanan dinas.

    Kemudian 50 persen pengurangan anggaran untuk biaya pengawasan BUMN serta 41 persen pengurangan biaya untuk fasilitas IT. Pengurangan biaya Alat Tulis Kantor (ATK) sebanyak 90 persen, lalu biaya fasilitas pimpinan dikurangi 70 persen.

    Erick menegaskan bahwa untuk kendaraan dinas, BUMN telah memangkas anggaran hingga 66 persen. Dia bilang, Kementeriannya sekarang beralih dari kendaraan mobil listrik menjadi mobil hybrid.

    “Lalu 66 persen menyesuaikan kendaraan dinas yang kemarin kami semua menyewa kami coba mengganti yang lebih murah dari mobil listrik menjadi hybrid tujuannya tadi listrik sekarang hybrid harganya bisa lebih murah itu sampai 66 persen,” jelas Erick.

    Selain itu, penghematan 43 persen untuk kegiatan rapat, meniadakan juga hal-hal yang seremonial. Terakhir, 39 persen efisiensi pemakaian gedung.

    “Jadi memang kami masih berkomunikasi walaupun memang kemarin apa yang kami dapatkan itu kurang lebih Rp 161,9 miliar, semoga ada jalan nanti kita tunggu saja 1 sampai 2 bulan ke depan,” ungkap Erick.

  • Erick Thohir Mohon Anggaran Kementerian BUMN Tak Disunat Lebih dari Rp 215 Miliar – Page 3

    Erick Thohir Mohon Anggaran Kementerian BUMN Tak Disunat Lebih dari Rp 215 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian BUMN terkena efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp 115,52 miliar hingga menjadi Rp 161,9 miliar. Jumlah itu setara 58,37 persen dari pagu awal senilai Rp 277,5 miliar.

    Namun begitu, Menteri BUMN Erick Thohir usul agar pemangkasan anggaran di Kementerian BUMN tidak sampai di bawah Rp 215 miliar. Lantaran angka tersebut jadi batas minimum Kementerian BUMN beroperasi.

    “Kemarin siang kami coba usulkan kepada Kementerian Keuangan. Memang belum dapat konfirmasi 100 persen, tapi mereka lihat usulan kami bukan sesuatu yang mengada-ada karena memang batas minimum kami untuk beroperasi itu di Rp 215 miliar,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Erick mengatakan, pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya. Imbas pemotongan anggaran Kementerian BUMN yang lebih besar dari kebutuhan.

    “Semoga ada jalan, nanti kita tunggu satu dua bulan dua bulan ke depan,” imbuh dia.

    Pemotongan Anggaran Kementerian BUMN

    Secara alokasi, Erick memaparkan, pemotongan anggaran Kementerian BUMN dikenakan untuk beberapa pengadaan, semisal pengurangan fasilitas dan perjalanan dinas.

    “Kementerian BUMN telah melakukan efisiensi terdiri atas pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70 persen, pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen,” terang Erick.

    Selain itu, fasilitas IT juga turut terkena pemotongan hingga 41 persen. Lalu, pengadaan alat tulis kantor (ATK) sebesar 90 persen, kegiatan rapat dan acara seremonial 43 persen, hingga efisiensi pemakaian gedung 39 persen.

    “Kita juga menurunkan biaya pengawasan BUMN sebesar 50 persen, yang sebenarnya sangat penting kalau kita tahu pengawasan itu hal yang harus dimaksimalkan,” imbuh Erick.

    Di luar fasilitas pimpinan, para pejabat Kementerian BUMN juga terkena penyesuaian kendaraan dinas sebesar 66 persen. Dengan cara menggantikan mobil listrik menjadi hybrid.

    “Kendaraan dinas yang kemarin kami semua sewa, kami coba ganti lebih murah dari mobil listrik jadi hybrid. Tujuannya, tadinya mobil listrik sekarang hybrid dengan harganya bisa lebih murah sampai 66 persen,” tutur Erick.