Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • Kerugian BUMN Bukan Lagi Ditanggung Negara jadi Konsekuensi Pengalihan Saham ke Danantara

    Kerugian BUMN Bukan Lagi Ditanggung Negara jadi Konsekuensi Pengalihan Saham ke Danantara

    JAKARTA – Pengamat BUMN Herry Gunawan mengatakan bahwa klausul kerugian BUMN tidak dianggap sebagai kerugian negara dalam Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi konsekuensi dari pengalihan saham ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    “Menurut saya, klausul itu merupakan konsekuensi dari rencana pengalihan kepemilikan saham pemerintah di BUMN ke Danantara yang rencananya akan pegang saham seri B, sementara Kementerian BUMN akan jadi pemegang kuasa dari pemerintah sebagai pemegang saham seri A,” ujar Herry kepada VOI, Kamis, 20 Februari.

    Herry juga mengatakan klausul tersebut mengindikasikan bahwa kepemilikan saham negara dilakukan melalui proxy, dalam hal ini Danantara.

    “Ibarat pembagian dividen, nanti akan masuk dulu ke Danantara, kemudian disetor ke bendahara negara. Kalau sekarang, langsung ke bendahara negara, yaitu Kementerian Keuangan,” ucapnya.

    Sekadar informasi, Rancangan Undang-Undang (RUU) terhadap perubahan ketiga Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau RUU BUMN telah disahkan Dewan Perwakilan Rakayat (DPR) untuk menjadi UU pada awal Februari 2025.

    Ada sejumlah klausul dalam amandemen tersebut yang menjadi sorotan publik sebab membuat BUMN nampak kebal hukum. Salah satunya terkait kerugian dan keuntungan BUMN tidak dianggap sebagai kerugian dan keuntungan negara.

    Klausal ini menjadi sorotan lantaran dalam ketentuan sebelumnya modal BUMN merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan. Karena itu, BUMN juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.

    Namun, dalam penjelasan pasal 4B dalam draf UU BUMN tanggal 4 Februari 2025, modal dan kekayaan BUMN disebut sebagai milik BUMN. Sehingga, setiap keuntungan atau kerugian perusahaan BUMN bukan merupakan keuntungan dan kerugian negara.

    Dalam beleid yang telah disahkan menjadi UU tersebut, ada dua poin penting yang juga disetujui pemerintah dan DPR. Pertama, mengenai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Kedua, pemerintah dan DPR juga setuju perubahan status BUMN dan adopsi business judgment rule. Poin ini menegaskan BUMN bukan bagian dari penyelenggaraan negara dan kerugian yang dialami BUMN tidak dianggap sebagai kerugian negara.

    Selain itu dalam beleid terbaru, struktur modal BUMN juga mengalami perubahan besar. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa modal BUMN merupakan bagian dari keuangan BUMN bukan lagi kekayaan negara yang dupisahkan dan dikelola dengan prinsip good corporate governance (GCG).

  • Pemerintah siapkan strategi jaga harga pangan saat Ramadhan

    Pemerintah siapkan strategi jaga harga pangan saat Ramadhan

    Pemerintah berorientasi menurunkan harga komoditas pangan utama yang dibutuhkan masyarakat, terutama minyak goreng dan gula. Bila ada lonjakan, maka segera dilakukan operasi pasar

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah telah menyusun strategi pengendalian harga pangan utama selama bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 2025.

    Kementerian akan berkolaborasi mengawasi harga pangan di pasaran dan melakukan operasi pasar.

    “Pemerintah berorientasi menurunkan harga komoditas pangan utama yang dibutuhkan masyarakat, terutama minyak goreng dan gula. Bila ada lonjakan, maka segera dilakukan operasi pasar,” kata Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Fritz Edward Siregar, dalam rilis pers yang diterima, Kamis.

    Hal itu dikatakannya usai rapat koordinasi terbatas kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Kantor Kementerian Pertanian, Rabu (19/2).

    Fritz menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian dan lembaga terkait berkolaborasi dalam mengawasi harga pangan tetap di bawah harga eceran Tertinggi (HET).

    “Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk memastikan harga tetap di bawah HET. Bila ada gejolak, maka kementerian dan BUMN terkait bergerak saling mendukung,” ujar Fritz.

    Menurutnya, dalam rapat koordinasi terbatas, disepakati keterlibatan sejumlah BUMN untuk melakukan intervensi operasi pasar Gerakan Pangan Murah. Intervensi atau dukungan disesuaikan dengan bidang BUMN terkait.

    Misalnya, kata dia, BUMN bisa membantu melalui aset yang dimiliki menjadi outlet (gerai) untuk pelaksanaan operasi pasar. Bisa juga berupa dukungan angkutan untuk distribusi bahan pangan.

    “Semua harus bergerak, ikut membantu operasi pasar dalam Gerakan Pangan Murah. Semua harus saling mendukung, mengantisipasi ketersediaan bahan pangan di seluruh Indonesia,” kata dia.

    Dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan keras kepada para pengusaha yang tidak mematuhi dan tidak menjalankan penjualan bahan pokok sesuai HET.

    Tidak main-main, perusahaan yang melanggar terancam disegel dan dibekukan izinnya. Mentan menyampaikan tindakan tegas ini dilakukan agar masyarakat tenang, terutama selama menjalankan ibadah puasa.

    “Jangan sampai semua komoditas bahan pokok ini melebihi HET yang telah ditentukan. Karena itu tolong dari Kasatgas Pangan, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, agar HET dan operasi pasar ini dikawal dengan baik sebab ini adalah perintah panglima tertinggi Presiden Prabowo Subianto,” ucap Amran.

    “Kalau ada yang melanggar kami pastikan akan dilakukan penindakan bahkan pencabutan izin usaha,” sambung dia.

    Pemerintah telah menetapkan HET untuk Minyakita sebesar Rp15.700 per liter, sedangkan angka realisasinya Rp17.500 atau melebihi HET.

    Mentan berharap angka sebesar itu dapat diturunkan untuk memenuhi harapan masyarakat dalam penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau.

    “Yang pasti sekali lagi saya katakan jangan ada yang bermain-main di wilayah HET,” kata Amran.

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menambahkan operasi pasar merupakan wujud dan komitmen pemerintah untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat selama Ramadhan.

    “Kami dari Kemendag mendukung secara penuh operasi pasar sebagai wujud menurunkan harga dan menstabilkan harga sekaligus merespons keluh kesah para ibu dalam menghadapi Ramadhan dan Lebaran,” ucap dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Respons Pelita Air Soal Wacana Diskon Tiket Pesawat Lebaran 2025

    Respons Pelita Air Soal Wacana Diskon Tiket Pesawat Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai Pelat Merah PT Pelita Air Service merespons terkait rencana pemerintah memberikan diskon tiket pesawat pada musim mudik Lebaran 2025. 

    Komersial Pelita Air Asa Perkasa mengatakan pihaknya bersama dengan asosiasi telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah untuk meminta fleksibilitas, terutama terkait dengan penghapusan PPN untuk kelas ekonomi. 

    “Dari asosiasi sebenarnya minta fleksibilitas lebih banyak, terutama untuk kemarin ada permintaan agar PPN-nya dihapus untuk yang kelas ekonomi. Karena kan yang dapat PPN-nya airline, yang lain tidak,” kata Asa kepada wartawan, Kamis (20/2/2025). 

    Selain itu, Pelita Air juga berharap agar informasi mengenai kebijakan ini dapat diumumkan lebih cepat, dengan target akhir bulan ini agar konsumen dapat merencanakan perjalanan mereka dengan lebih baik. 

    Pihak maskapai mengingatkan bahwa keterlambatan pengumuman seperti yang terjadi pada masa Natal dan Tahun Baru lalu, dapat mempengaruhi keputusan pembelian tiket para calon penumpang.

    Di sisi lain, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah bakal memberlakukan diskon tarif tiket pesawat sebesar 10% pada masa Lebaran 2025.

    Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi berupa diskon tersebut khusus bagi pemesanan tiket penerbangan domestik atau dalam negeri selama dua minggu pada musim Lebaran mendatang. 

    “Diskon harga pesawat yang besarnya sekitar 10% dan itu diberlakukan dua minggu, seminggu sebelum dan seminggu sesudah lebaran,” ujarnya dalam Kumparan The Economic Insights 2025, Rabu (19/2/2025).

    Pada perkembangan lain, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengaku sudah mulai membahas diskon tiket pesawat jelang Lebaran 2025 dengan berbagai pihak. 

    Saat ditemui usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto, Dudy mengonfirmasi bahwa sudah mulai membahas diskon tiket pesawat pada masa liburan dengan Kementerian BUMN hingga pihak maskapai pelat merah maupun swasta.

    “Kalau pembicaraan sudah, tapi masih dalam proses. Semuanya, dengan airlines, dengan pihak terkait yang lain,” kata Dudy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

  • Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Segera Dibuka, Kapan Tanggalnya?

    Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Segera Dibuka, Kapan Tanggalnya?

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Forum Human Capital Indonesia (FHCI) mengumumkan program Rekrutmen Bersama BUMN 2025 akan dibuka.

    Nantinya sejumlah perusahaan pelat merah akan membuka banyak lowongan untuk berbagai macam posisi dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2025. Kementerian BUMN secara tegas menyebut program ini merupakan untuk memberikan peluang bagi putra-putri terbaik bangsa.

    “Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) Tahun 2025, akan akan HADIR KEMBALI dalam waktu dekat! Persiapkan dirimu dan jadilah bagian dari insan BUMN. Tunggu tanggal mainnya ya!” kata Kementerian BUMN dalam keterangan unggahan di Instagram resminya @kementerianbumn, pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Klasifikasi dan Kategori Rekrutmen

    Kementerian yang dipimpin Erick Thohir tersebut menjelaskan RBB 2025 ini terbuka untuk putra-putri Indonesia dengan klasifikasi dan kategori fresh graduates dan experienced hire serta jenjang pendidikan SMA atau sederajat, D3, D4/S2, dan S2.

    Tidak hanya kategori Reguler atau Umum, dalam program tahun ini pun BUMN membuka kesempatan lebar-lebar bagi disabilitas dan Putra/Putri Papua.

    “Kesempatan ini bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang masa depanmu dan Indonesia. Jadilah bagian dari ekosistem BUMN untuk terus berkembang dan mengabdi pada negeri,” ujar Kementerian BUMN.

    Tahapan Seleksi RBB 2025 Registrasi Seleksi Administrasi Online Test 1 (TKD, AKHLAK, Wawasan Kebangsaan) Online Test 2 (Tes Bahasa Inggris*, dan Learning Agility) Tes Kemampuan Bidang di masing-masing BUMN (Psikotes, Wawancara, Tes Kesehatan, dan lain-lain) Pengumuman Akhir

    Note: yang bertanda * khusus untuk jenjang pendidikan SMA, tidak ada tes bahasa Inggris

    Kapan Jadwal RBB 2025

    Kementerian BUMN belum memberikan jadwal pasti kapan pembukaan Rekrutmen Bersama 2025.

    Mengenai jadwal sendiri pihak Kementerian BUMN tidak menyebutkan secara pasti kapan Rekrutmen Bersama BUMN 2025 ini akan dibuka. Justru mereka hanya meminta calon pelamar terus memantau perkembangan informasi program ini di saluran resmi seperti akun media sosial Kementerian BUMN dan FHCI.

    “Waspada terhadap berita hoax dan penipuan yang mengatasnamakan Kementerian BUMN dan FHCI. Program Rekrutmen Bersama BUMN 2025 TIDAK dipungut biaya apapun!” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Erick Thohir, Maruarar, dan Sri Mulyani Bahas Pendanaan Program 3 Juta Rumah

    Erick Thohir, Maruarar, dan Sri Mulyani Bahas Pendanaan Program 3 Juta Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri BUMN Erick Thohir bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025) malam. Pertemuan ini membahas pendanaan program 3 juta rumah, yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, yang juga memberikan masukan terkait aspek pembiayaan program ini.

    Menurut Sri Mulyani, program 3 juta rumah memerlukan dana besar sehingga dibutuhkan kerja sama dan inovasi pendanaan dari berbagai pihak. Saat ini, Pemerintah sudah mengalokasikan Rp 18 triliun dalam APBN 2025 melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang ditargetkan untuk 220.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Di dalam APBN, kita sudah menetapkan kuota 220.000 rumah dengan dukungan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP,” ujar Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Rabu (19/2/2025) terkait pendanaan program 3 juta rumah.

    Namun, jumlah tersebut masih jauh dari target 3 juta rumah sehingga diperlukan skema pendanaan tambahan. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, pemerintah akan menggelar pembahasan teknis lanjutan dengan beberapa pemangku kepentingan.

    Beberapa di antaranya, yaitu Bank Indonesia yang berperan dalam kebijakan moneter terkait perumahan dan Kementerian BUMN yang mengelola perbankan pelat merah sebagai penyedia kredit pemilikan rumah (KPR). Selain itu, Kementerian PKP yang bertanggung jawab atas implementasi program perumahan rakyat dan Kementerian Keuangan yang mengatur alokasi anggaran dan skema insentif fiskal.

    “Pak Ara (Maruarar) memiliki target yang lebih tinggi, dan kita mendukung dengan mencari berbagai instrumen pembiayaan yang akan segera difinalkan,” tambah Sri Mulyani.

    Pemerintah menargetkan solusi pendanaan final dalam waktu dekat, agar program 3 juta rumah dapat berjalan lancar dan mencapai target sesuai rencana.

  • Pengembang Tuntut Kejelasan Program 3 Juta Rumah, Menteri Ara Jawab Begini

    Pengembang Tuntut Kejelasan Program 3 Juta Rumah, Menteri Ara Jawab Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah asosiasi pengembang menyoroti kejelasan program 3 juta rumah. Pasalnya, sampai dengan pertengahan kuartal I/2025, pemerintah belum juga resmi merilis peta jalan pembangunan program 3 juta rumah.

    Menanggapi hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku saat ini masih menggodok sejumlah skema pembiayaan untuk mendukung program itu. Pasalnya, tambah Ara, kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian PKP hanya sekitar Rp3,46 triliun.

    “Ya, makanya masih berusaha. Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu, dengan APBN Rp3 triliun mau bikin apa?” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rabu (19/2/2025).

    Untuk itu, Ara menyebut, dirinya tengah melobi sejumlah kerja sama dengan kementerian dan lembaga (k/l) lainnya. Terbaru, menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian BUMN terkait kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

    Ara mengeklaim dirinya tidak diam dalam menjalankan tugasnya. Pihaknya masih berjibaku melakukan pengkajian sejumlah skema lainnya salah satunya revisi skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari 75% APBN dan 25% perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.

    “Ini [kebijakan skema baru] jawaban tidak? Memang bisa bangun rumah kalau tidak ada likuiditasnya? Ini salah satu solusi tidak? Jelasin aja sama pengembang,” pungkasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, pengembang properti meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memberikan kejelasan mengenai kelanjutan program 3 juta rumah.  

    Ketua Umum Dewan pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI) Joko Suranto menuturkan. ketidakjelasan kelanjutan program 3 juta rumah yang dinahkodai oleh Kementerian PKP justru membuat pasar properti kurang kondusif. 

    “Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan pada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait program 3 juta rumah dan apa yang menjadi pandangan kepala negara atas program tersebut,” kata Joko saat ditemui di Kebayoran Baru, Selasa (18/2/2025). 

    Selain itu, Joko bersama sejumlah ketua asosiasi perumahan lainnya juga meminta agar industri perbankan dapat menemukan formula pembiayaan baru yang setara dengan FLPP.

    Alasannya, karena penyaluran FLPP pada era Presiden Prabowo sedikit terhambat lantaran adanya rencana perubahan skema dari semula 75% dikucurkan melalui APBN dan 25% dari perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.  

    “Sampai saat ini sudah dianggarkan 220.000 unit [FLPP] tahun ini, tapi pada kenyataannya sudah di-hold tanpa kejelasan, saat ini juga pengembang besar bertanya-tanya kepada kami sebagai pengurus, mereka bingung atas kondisi saat ini ada apa kenapa?,” tegasnya.  

  • Awas Macet! Hindari Jalan Ini saat Pelantikan Kepala Daerah 20 Februari 2025

    Awas Macet! Hindari Jalan Ini saat Pelantikan Kepala Daerah 20 Februari 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Pelantikan kepala daerah yang akan berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025, diperkirakan menyebabkan kepadatan lalu lintas di sekitar Istana Negara dan Monumen Nasional (Monas). Untuk mengantisipasi hal tersebut, rekayasa lalu lintas akan diterapkan mulai pukul 6.00 WIB hingga siang hari.

    Bagi masyarakat yang memiliki aktivitas di sekitar kawasan tersebut, disarankan untuk mencari jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan. Petugas kepolisian juga akan dikerahkan untuk mengatur arus kendaraan serta memastikan kelancaran lalu lintas.

    Rekayasa Lalu Lintas yang Diterapkan

    Sejumlah ruas jalan akan mengalami perubahan arus guna mendukung kelancaran acara pelantikan. Berikut adalah daftar jalan yang terdampak:

    Jalan Veteran Raya menuju Jalan Veteran III akan diarahkan langsung ke Traffic Light (TL) Harmoni. Jalan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Merdeka Utara atau Istana Negara akan dialihkan ke Jalan Perwira. Jalan Ridwan Rais menuju Jalan Merdeka Selatan akan dialihkan ke Jalan Merdeka Timur. Jalan MH Thamrin menuju Bundaran Patung Kuda akan dibelokkan ke Jalan Kebon Sirih. Jalan Abdul Muis yang akan berbelok ke Jalan Budi Kemuliaan akan dialihkan ke Jalan Fachrudin. Jalan Hayam Wuruk yang menuju Jalan Majapahit akan dialihkan ke Jalan Juanda, sedangkan kendaraan dari Jalan Suryo Pranoto menuju Jalan Majapahit akan dialihkan ke Jalan Gajah Mada atau Jalan Ir H Juanda. Jalan Katedral yang menuju Jalan Veteran akan dialihkan ke Pasar Baru. Jalan Veteran Raya menuju Jalan Veteran I dan II akan diarahkan ke Traffic Light Harmoni.

    Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan lebih awal dan menyesuaikan rute perjalanan agar terhindar dari kemacetan yang berpotensi terjadi di sekitar kawasan Istana Negara dan Monas.

    Lokasi Parkir yang Disediakan

    Bagi tamu undangan dan peserta acara pelantikan, beberapa kantong parkir telah disiapkan di area sekitar Monas dan Istana Negara. Berikut adalah daftar lokasi parkir beserta kapasitasnya:

    IRTI Monas – Kapasitas 350 mobil dan 600 motor Stasiun Gambir – Kapasitas 315 mobil dan 630 motor Lemhannas – Kapasitas 250 mobil dan 300 motor Gedung Telkom STO Gambir – Kapasitas 25 mobil dan 50 motor Kementerian BUMN – Kapasitas 90 mobil dan 900 motor Menara Danareksa – Kapasitas 500 mobil dan 200 motor Galeri Nasional – Kapasitas 30 mobil, tidak tersedia untuk motor Gedung Indosat – Kapasitas 60 mobil dan 200 motor Kementerian Pariwisata – Kapasitas 300 mobil dan 200 motor Resto Aroem – Kapasitas 150 mobil dan 50 motor Container Park Kopi Nako – Kapasitas 236 mobil dan 182 motor

    Sejumlah lokasi parkir seperti Stasiun Gambir, Lemhannas, dan Gedung Telkom STO Gambir akan dikhususkan untuk parkir bus yang membawa tamu undangan dan peserta acara. Sementara itu, lokasi parkir lainnya digunakan untuk kendaraan pribadi.

    Ketentuan Parkir Selama Acara

    Agar proses parkir berjalan tertib dan tidak mengganggu lalu lintas, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan:

    Parkir di luar area yang telah ditentukan tidak diperkenankan. Petugas akan mengarahkan kendaraan ke kantong parkir yang tersedia. Tamu undangan diimbau untuk datang lebih awal guna mendapatkan tempat parkir yang sesuai dan menghindari antrean panjang. Petugas parkir akan berjaga di seluruh lokasi parkir untuk memastikan kendaraan diparkir dengan rapi serta memberikan arahan kepada pengunjung. Setiap pengunjung bertanggung jawab atas keamanan kendaraannya sendiri. Pastikan kendaraan dikunci dengan aman sebelum meninggalkan area parkir.

    Acara pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025 akan berdampak pada arus lalu lintas di sekitar Monas dan Istana Negara. Untuk menghindari kemacetan, masyarakat diimbau untuk mencari rute alternatif serta memperhatikan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan.

    Bagi tamu undangan, lokasi parkir yang telah disediakan harus digunakan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak mengganggu lalu lintas di sekitar acara. Dengan kerja sama dari seluruh pihak, diharapkan pelantikan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan lalu lintas yang signifikan.

    Tetap patuhi aturan dan ikuti arahan petugas demi kelancaran acara serta kenyamanan bersama.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Catat Nih, Waktu Diskon Tiket Pesawat Musim Lebaran

    Catat Nih, Waktu Diskon Tiket Pesawat Musim Lebaran

    Jakarta –

    Pemerintah berencana akan memberikan diskon untuk tiket pesawat sebesar 10%. Diskon ini akan diberlakukan seminggu sebelum dan setelah Hari Raya Lebaran 2025.

    Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya, pemerintah memberikan diskon tersebut sebagai stimulus untuk masyarakat di periode libur hari besar keagamaan.

    “Diskon harga pesawat yang besarnya sekitar 10% dan itu diberlakukan dua minggu. Seminggu sebelum dan seminggu sesudah Lebaran,” kata Airlangga, dalam acara Economic Insight di Westin Hotel Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Selain diskon harga tiket pesawat, Airlangga mengatakan, pemerintah juga memberikan diskon untuk tarif jalan tol di beberapa ruas yang menjadi jalur andalan mudik. Namun ia tak merinci ruas-ruas apa saja yang akan dikenakan diskon.

    Pemerintah juga mendorong pelaksanaan program belanja seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) program Every Purchase is Cheap (EPIC) Sale di seluruh outlet minimarket, diskon belanja di seluruh mal, dan lain sebagainya.

    “Dan diskonnnya dari 50% sampai 70% untuk barang-barang tertentu. Di bulan Desember kemarin berhasil mendorong pembelian dalam negeri hampir mendekati di Rp 80 triliun,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menjanjikan diskon tarif tol dan tiket pesawat di masa mudik Lebaran tahun ini. Para menteri pun mulai melakukan pengkajian lanjutan untuk penerapan diskon tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sampai saat ini jajarannya, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) masih butuh waktu untuk mengkaji hal ini. Dia mengatakan bila sudah ada keputusan pihaknya akan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat.

    “Kami belum bisa men-declare karena masih butuh waktu sebentar lagi mohon waktu. Utamanya Kemenhub tadi masih mau duduk langsung dengan Kementerian BUMN, Kemenkeu dan lain-lain. Yang jelas semangatnya sesuai arahan Presiden, bagaimana harga tiket, harga transportasi bisa lebih terjangkau,” papar AHY usai rapat dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

    Di sisi lain, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan sampai saat ini pihaknya masih bicara dengan badan usaha atau operator jalan tol untuk pemberian diskon tarif jalan tol. Menurutnya, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sudah memulai pembicaraan untuk diskon tarif tol sejak hari ini.

    “Angka pastinya belum, tapi kita sudah mulai bicara. Bahkan hari ini Kepala BPJT sudah zoom meeting dengan semua badan usaha. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita bisa umumkan bersama-sama dengan Pak Menko,” kata Dody di kesempatan yang sama.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menyatakan hal yang sama. Koordinasi sudah dilakukan dengan badan usaha.

    “Bahwa pembicaraan sudah, tapi masih dalam proses. Semuanya, dengan airlines dan semua pihak yang terkait dengan penetapan harga tiket,” ujar Dudy di tempat yang sama.

    (kil/kil)

  • Pemerintah dan BI Godok Insentif untuk Program Tiga Juta Rumah, Besarannya akan Diputuskan Besok – Halaman all

    Pemerintah dan BI Godok Insentif untuk Program Tiga Juta Rumah, Besarannya akan Diputuskan Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN melakukan rapat dengan Bank Indonesia (BI) membahas Program 3 Juta Rumah.

    Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara pemerintah dengan BI dan DPR RI yang kala itu membahas mengenai insentif bagi perbankan penyalur kredit di sektor perumahan.

    Menteri PKP Maruarar Sirait tak menjelaskan secara detail insentif apa lagi yang akan disiapkan. Ia menyebut rinciannya akan diungkap pada Kamis (20/2/2025) sore.

    “Besok kita akan lanjut jam 16.00 WIB. Kita akan tindaklanjuti dan kita akan sampaikan mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya apa saja, prosedurnya seperti apa, kami bisa sampaikan besok sore,” kata Maruarar di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pertemuan ini dalam rangka sinkronisasi seluruh kebijakan dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di APBN maupun dari kebijakan Bank Indonesia.

    “Entah melalui makroprudensial maupun melalui mekanisme yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendukung sektor perumahan,” katanya.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, dukungan pihaknya dalam Program 3 Juta Rumah salah satunya datang dari kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, yaitu dengan menurunkan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dari perbankan.

    “Pada hari ini, Rapat Dewan Gubernur sudah memutuskan untuk menambah kebijakan insentif likuiditas itu dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga,” katanya.

    “Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan. Dari sekarang Rp 23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun. Penggunaannya tentu saja Pak Menteri Perumahan yang itu tadi yang disampaikan akan dilakukan secara teknis besok,” ujar Perry.

    Sebelumnya,  Bank Indonesia (BI) meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kepada perbankan yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

    Kesepakatan insentif ini tercipta setelah rampungnya rapat antara BI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian BUMN, Komisi XI DPR RI, dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Dukungan konkret BI untuk kesuksesan program perumahan adalah memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo di kantor BI, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Insentif KLM dilakukan dengan mengurangi giro bank di BI untuk pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), yang wajib dipenuhi secara rata-rata.

    Lewat insentif tersebut, perbankan akan memiliki likuiditas lebih agar bisa menyalurkan dalam bentuk kredit ke sektor perumahan.

    Kini, BI menyediakan Rp 23,19 triliun dan secara bertahap akan naik menjadi Rp 80 triliun.

    “Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujar Perry.

    Dalam kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut bahwa beberapa hal yang menjadi perhatian dalam hal perumahan adalah lahan, likuiditas, tepat sasaran, dan kualitas rumahnya itu sendiri.

    Pada pertemuan ini, Ara, sapaan akrabnya, mengatakan dalam konteks likuiditas, yang dibahas adalah bagaimana sinergi antara pemerintah dan dari sisi moneter, yaitu BI.

    “Ini benar-benar saya merasa sangat baik dan saya merasa di-support oleh ekosistem, dan juga oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia,” kata Ara.

  • Bahas Program 3 Juta Rumah, Ini Kata Erick Thohir

    Bahas Program 3 Juta Rumah, Ini Kata Erick Thohir

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan juga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengadakan rapat mengenai program 3 juta rumah di Kantor Kemenkeu, Rabu malam ini (19/2/2025).

    Pasca rapat, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, bahwa pembahasan 3 juta rumah bukan hanya menyasar untuk rumah rakyat melainkan rumah komersil. “Tadi ada juga beberapa improvisasi, tidak hanya rumah rakyat tetapi rumah komersial yang sedang digodok oleh Pak Menteri (Menteri PKP), luar biasa Pak Menteri ini kerja keras siang malam,” ungkap Erick.

    Adapun beberapa komersialisasi dari program 3 juta rumah itu, kata Erick, akan dilaporkan secara bertahap. “Tetapi intinya ini solusi yang luar biasa,” tegas Erick.

    Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan, untuk merealisasikan program 3 juta rumah ini, pihaknya sedang membahas bersama perbankan di Indonesia terutama HIMBARA yang berada di bawah Kementerian BUMN, untuk bisa memberikan dukungan baik suplai ke produsen rumah maulun permintaan masyarakat.

    “Terutama yang berpendapatan rendah. Jadi ini adalah rumah rkyat, kalau rumah komersial nanti kita diskusi lagi ya pak Erick,” jelas Sri Mulyani.

    Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, rapat hari ini menibdaklanjuti rencana Bank Indonesia melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) yang akan digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah.

    “Tadi kami mendapatkan luar biasa support dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, Bu Sri Mulyani dan Pak Erick. Dan sekarang, langsung malam ini tim teknis dipimpin oleh Bapak Wamen Suhasil, langsung bekerja. Dan besok kami akan bertemu lagi jam 4 sore. Jadi saya ulangi, jam 4 sore besok kami akan bertemu lagi di sini untuk bisa membuat lebih detail,” kata Maruarar kepada wartawan, usai rapat.

    Selain itu, sambungnya, Kementerian BUMN juga akan menggerakkan bank-bank BUMN alias Himbara untuk ikut dalam upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sebagai salah satu upaya mendukung upaya mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

    “Jadi semuanya bisa bergerak cepat. Saya pikir ini terobosan dan contoh baik, contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan mereka, antara pemerintah dan Bank Indonesia,” sebutnya.

    (pgr/pgr)