Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • Anggota DPR: Pengelolaan Danantara tentukan jadi malaikat atau monster

    Anggota DPR: Pengelolaan Danantara tentukan jadi malaikat atau monster

    Makanya saya selalu menekankan, ini kita menciptakan malaikat yang mensejahterakan bangsa, atau kita menciptakan monster?

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengingatkan kehati-hatian dalam pengelolaan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan menentukan eksistensi badan tersebut menjadi malaikat atau monster bagi bangsa Indonesia.

    “Makanya saya selalu menekankan, ini kita menciptakan malaikat yang mensejahterakan bangsa, atau kita menciptakan monster?” kata Darmadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, apabila pengelola BPI Danantara bekerja dengan integritas maka sovereign wealth fund (SWF) milik Indonesia itu akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tanah air.

    “Kalau tidak diawasi baik, dia akan menjadi monster ini, tapi kalau diawasi dengan baik, dia bekerja dengan baik, kami harapkan integritasnya baik, maka dia akan menjadi malaikat penyelamat bagi bangsa ini, dan dia akan membawa negara Indonesia ini terbang tinggi begitu,” ujarnya.

    Sebab, kata dia, BPI Danantara akan mengelola nilai total aset yang begitu besar sehingga diharapkan struktur pengelola badan tersebut harus memiliki kompetensi yang mumpuni.

    “Makanya ini kompetensinya juga harus kita pertanyakan. Ini Kepala Badan Danantara ini terbukti nggak nanti dengan aset yang begitu besar, yang belum pernah dia kelola kan, ini kan besar sekali Rp14 ribuan (triliun) ini. Dia bisa nerbitkan surat utang, dia bisa mengagunkan aset, dia bisa macam-macam ini. Nah, kekuatan yang diberikan begitu besar, kalau disalahgunakan, saya pikir cukup berbahaya,” urainya.

    Untuk itu, dia menekankan bahwa pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan BPI Danantara menjadi faktor kunci dari kebermanfaatan hadirnya badan pengelola investasi negara itu.

    “Jadi ya kuncinya di sana, kalau saya lihat memang dari pelaksanaannya dan pengawasannya,” katanya.

    Dia berharap para sosok yang ditunjuk ke dalam struktur organisasi BPI Danantara mampu berkinerja baik dalam menjalankan operasional badan tersebut.

    “Kami haraplah mereka kerja dengan baik ya, bekerja dengan baik, integritasnya tinggi, kompetensinya saya lihat juga sudah bagus, ya. Hanya nanti pelaksanaannya saja, integritasnya saja yang nanti kita akan evaluasi ketat di DPR maupun oleh instansi lain begitu,” ucapnya.

    Lebih jauh, dia berharap pula agar pengelolaan Danantara nanti bebas dari intervensi politik agar eksistensi lembaga tersebut sesuai dengan nawacita pendiriannya.

    “Begitu intervensi politik ini masuk, saya pikir semuanya akan berantakan juga gitu kan. Jadi kami harapkan memang pemerintahan ini betul-betul menjaga Danantara ini jangan sampai banyak politikus, banyak pejabat-pejabat yang ikut mengintervensi Danantara ini,” paparnya.

    Dia pun menekankan bahwa DPR RI bersama sejumlah lembaga pengawas lainnya akan ikut mengevaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja BPI Danantara.

    “Saya pikir nanti pengawasannya dari segala arah ini, kalau kita lihat dari Kementerian BUMN, dari DPR, dari BPK, dari auditor, dari penasihat juga mengawasi, dan begitu banyak mengawasi. Kalau sampai ‘lolos’ jago banget ini Kepala Badan Pelaksananya,” ujar dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hilmi Firdausi: Danantara adalah Pertaruhan Terbesar Pemerintah Saat Ini

    Hilmi Firdausi: Danantara adalah Pertaruhan Terbesar Pemerintah Saat Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Qur’an Assa’adah sekaligus Owner SIT Daarul Fikri, Ustaz Hilmi Firdausi, turut memberikan pandangannya terkait proyek Danantara yang digagas pemerintah.

    Dikatakan Hilmi, proyek ini merupakan langkah besar yang menjadi pertaruhan utama pemerintah saat ini.

    “Danantara adalah pertaruhan terbesar pemerintah saat ini,” ujar Hilmi di X @Hilmi28 (24/2/2025).

    Ia berharap Danantara dapat berjalan dengan baik, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta negara.

    Hilmi juga mengajak masyarakat untuk mendoakan agar kebijakan ini sukses dan tidak membawa dampak negatif bagi bangsa.

    “Doakan saja sukses, transparan, dan membawa manfaat untuk rakyat, bangsa, dan negara, bukan malah sebaliknya. Aamiin,” tandasnya.

    Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara akan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto hari ini, Senin, (24/2/2025).

    Peluncuran Danantara dijadwalkan pukul 10.00 WIB di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Peluncuran Danantara akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

    Ekonom Bright Institute, Dr. Yanuar Rizky menyatakan, harusnya Indonesia konsisten, jika Danantara terbentuk, Kementerian BUMN hilang.

    “Fungsi-fungsi yang disebut tadi opraktik, regulator negara, di atur AD/ART, siapa orangnya ya menteri keuangan,” kata Yanuar Rizky.

    Sebaiknya kata dia, lembaga dibuat sederhana saja, Kementerian BUMN nantinya pindah ke Danantara. Chairmannya bisa Presiden atau Menteri Keuangan, kemudian wakilnya dari menteri lain yang ditunjuk presiden.

  • Jadi Pimpinan Danantara, Rosan Roeslani dan Dony Oskaria Harus Mundur dari Jabatan Menteri-Wamen – Halaman all

    Jadi Pimpinan Danantara, Rosan Roeslani dan Dony Oskaria Harus Mundur dari Jabatan Menteri-Wamen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rosan Roeslani dan Dony Oskaria dinilai harus mundur dari jabatannya sebagai menteri dan wakil menteri usai ditunjuk menjadi petinggi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Rosan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Danantara, sedangkan Dony sebagai Chief Operating Officer.

    “Mereka harus mundur dari jabatan politik, termasuk Menteri dan Wamen,” kata Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    Menurut Nailul, keberadaan Danantara bisa menjadi game changer investasi dari BUMN.

    Selama ini, kata dia, investasi yang dilakukan oleh BUMN belum optimal, di mana porsi investasi BUMN masih rendah. 

    Padahal, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen, diperlukan puluhan ribu triliun investasi.

    Sehingga, dengan adanya Danantara, investasi dari BUMN dinilai dapat lebih banyak dan berkualitas serta berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.

    Tujuan pembentukan Danantara juga disebut adalah membuat BUMN menjadi lebih mandiri dan terbebas dari kepentingan birokrasi.

    “Selama ini ruang BUMN terbatas dengan birokrasi karena bentuk operasional BUMN adalah birokrasi di bawah Kementerian BUMN,” ujar Nailul.

    Namun demikian, ia menyebut wewenang Kementerian BUMN masih besar di UU BUMN yang baru dengan masih memegang saham seri A.

    Artinya pengangkatan direksi dan komisaris masih di tangan Kementerian BUMN.

    “Ditakutkan ada dua matahari kembar dalam operasional BUMN,” ucap Nailul.

    Lalu, Nailul juga mengkhawatirkan individu yang mengisi pucuk pimpinan Danantara.

    Sebelumnya, ada pernyataan dari Prabowo bahwa ada peluang bagi mantan presiden menduduki posisi Dewan Pengawas Danantara.

    Usai diluncurkan Prabowo pada Senin ini, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut mantan presiden akan dilibatkan sebagai penasihat Danantara.

    “Itu dikhawatirkan akan menimbulkan penempatan orang yang tidak tepat dan investasi yang dilakukan bukan dinilai dari kelayakan investasi, melainkan untuk kepentingan pribadi,” tutur Nailul.

    Berikutnya adalah dengan adanya APBN yang disuntik kepada Danantara, menimbulkan kekhawatiran penggunaan uang pajak masyarakat untuk investasi Danantara.

    Di saat yang sama, kata Nailul, Danantara tidak bisa diperiksa secara langsung oleh BPK maupun KPK.

    “Padahal setiap uang negara yang disuntik kepada K/L harus diperiksa oleh BPK dan KPK,” jelas Nailul.

    Kekhawatiran lainnya adalah investasi gagal yang dapat merugikan nasabah Bank Himbara yang masuk ke Danantara.

    Ia mengatakan, tidak ada penjelasan secara resmi dari pemerintah apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) nasabah di perbankan plat merah merupakan aset yang dikelola oleh Danantara atau tidak.

    “Terjadi gerakan akan rush money dari bank himbara,” pungkas Nailul.

    Rangkap Jabatan

    Menurut Rosan Roeslani, penunjukan sebagai Kepala Danantara sekaligus merangkap Menteri Investasi dan Hilirisasi, justru menjadikan sinergi yang baik untuk investasi di tanah air.

    “Ya saya kan menteri investasi dan hilirisasi sedangkan bidang danantara justru berada dalam sebagian besar dalam bidang investasi jadi justru ini akan melakukan suatu sinergi yang sangat-sangat baik,” kata Rosan dikutip melalui siaran langsung Kompas TV.

    “Karena dengan ini kita tidak hanya mengurus dari segi roadmap investasi, tidak hanya mengurus mengenai perizinan saja tetapi kita bisa mengkombinasikan dan juga mengakselerasi dengan adanya dana yang ada di kami,” sambungnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi meneken Undang-undang yang menjadi payung hukum lembaga tersebut.

    “Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia menandatangani undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara,” ujar Prabowo.

  • Danantara Diluncurkan Presiden Prabowo Hari Ini, Ekonom Sampaikan Ini

    Danantara Diluncurkan Presiden Prabowo Hari Ini, Ekonom Sampaikan Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara akan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto hari ini, Senin, (24/2/2025). 

    Peluncuran Danantara dijadwalkan pukul 10.00 WIB di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Peluncuran Danantara akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

    Ekonom Bright Institute, Dr. Yanuar Rizky menyatakan, harusnya Indonesia konsisten, jika Danantara terbentuk, Kementerian BUMN hilang. 

    “Fungsi-fungsi yang disebut tadi opraktik, regulator negara, di atur AD/ART, siapa orangnya ya menteri keuangan,” kata Yanuar Rizky.

    Sebaiknya kata dia, lembaga dibuat sederhana saja, Kementerian BUMN nantinya pindah ke Danantara. Nanti chairman nya bisa Presiden atau Menteri Keuangan. Kemudian wakilnya dari menteri lain yang ditunjuk presiden. 

    “Sisanya ada yang anggota merangkap Eksekutif BPI Danantara. Di bawahnya nanti mewakili pihak-pihak lain,” tambahnya.

    Namun kesannya kata dia, ada yang belum ikhlas kalau misalnya tidak punya wewenang. Ada juga beban psikologis dari awal didirikan BUMN dan Danantara.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ekonom Awalil Rizky. 

    Menurutnya, ide adanya super holding itu baik secara teknokratis maupun secara historis di Indonesia itu. Tergantung bagaimananya, rinciannya.

    “Sejarah panjang untuk menuju entah holding atau disebut apapun, semacam badan yang bukan kementerian tapi yang lebih bersifat bisnis, lebih korporasi dibandingkan ke birokrasi. Kementerian BUMN inikan kesannya masih birokrasi, yang diurusi korporasi sehingga,” ungkapnya. (*)

  • Jelang Ramadan, Organisi Indisi Salurkan Ratusan Paket Sembako Untuk Siswa Penyandang Disabilitas di Paud Jakut – Page 3

    Jelang Ramadan, Organisi Indisi Salurkan Ratusan Paket Sembako Untuk Siswa Penyandang Disabilitas di Paud Jakut – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesian Disability Institute (Indisi) bekerjasama dengan BUMN PT BKI melakukan program sosial.

    Program sosial itu berupa penyaluran ratusan paket bantuan sembako serta roti dan susu gratis bagi siswa-siswi penyandang disabilitas, guru, dan staf di paud-paud inklusif Jakarta Utara.

    “Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi siswa-siswi penyandang disabilitas serta guru guru menjelang bulan Ramadan,” ujar Bendahara Umum Organisasi Indisi Timo Maheer Firdaus, melalui keterangan tertulis, Minggu (23/2/2025).

    Dalam acara yang digelar di RPTRA Sungai Bambu, Tanjung Priok itu dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia raya dan sambutan dari Staf Khusus Menteri BUMN Arya Kuntadi, Kepala TJSL Arif Bijaksana, dan Bendahara Umum Indisi Timo Maheer Firdaus.

    “Program ini merupakan wujud nyata komitmen Indisi untuk meringankan beban kebutuhan pokok siswa-siswi penyandang Disabilitas menjelang bulan Ramadan,” ucap Timo Mager.

    Kemudian, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Kuntadi mengatakan, program ini juga didukung sepenuhnya oleh Kementerian BUMN.

    Paket bantuan sembako yang diberikan mencakup kebutuhan pokok seperti beras, minyak, mie, goreng, gula, Susu dan bahan makanan lainnya, yang dirancang untuk membantu kebutuhan harian penerima manfaat.

     

    Penyandang disabilitas memiliki hak kesempatan dan kesetaraan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Hal ini tercantum dalam UU no 8 tahun 2016. Salah satu perusahaan di bidang layanan BPO di wilayah Bandung, Jawa Barat sudah ada 14 orang kary…

  • Pertamina Resmikan Proyek Strategis Nasional, Terminal LPG di Bima

    Pertamina Resmikan Proyek Strategis Nasional, Terminal LPG di Bima

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero), melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga, resmi mengoperasikan Terminal LPG Bima, salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung ketahanan energi di wilayah Indonesia Timur.

    Pembangunan Terminal LPG Bima merupakan bagian dari penugasan pemerintah dalam mendukung program konversi energi serta memperkuat distribusi LPG di Indonesia Timur. Proyek ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap energi.

    Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga, Eduward Adolof Kawi, menyatakan bahwa Terminal LPG Bima merupakan salah satu upaya nyata Pertamina dalam memperkuat infrastruktur energi nasional, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

    Proyek pembangunan Terminal LPG Bima dimulai sejak Maret 2019 dan selesai pada akhir 2023. Meskipun sempat menghadapi tantangan akibat pandemi COVID-19 yang menghambat penyelesaiannya, proyek ini akhirnya dapat dioperasikan sesuai rencana.

    “Dengan hadirnya terminal LPG ini, kami dapat memastikan distribusi LPG yang lebih efisien, merata, dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama di daerah yang selama ini sulit mendapatkan akses energi,” terang Eduward, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Lebih lanjut, Eduward menjelaskan bahwa Terminal LPG Bima menjadi salah satu penguat distribusi LPG untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang sebelumnya dilakukan melalui pengiriman skid tank menggunakan kapal landing craft tank (LCT) dari Terminal LPG Lombok ke Pulau Sumbawa.

    Ia juga menekankan bahwa proyek ini bukan hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga merupakan bagian dari strategi besar dan dukungan Pertamina dalam memastikan ketahanan energi nasional, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dalam menjaga ketahanan dan swasembada energi di Indonesia.

    “Kami memahami bahwa ketersediaan energi yang andal adalah faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Diharapkan, kehadiran Terminal LPG Bima akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, industri, serta sektor UMKM di NTB dan sekitarnya,” terangnya.

    Pada kesempatan yang sama, Koordinator Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Migas, Kementerian ESDM, Sugiarto, mengungkapkan bahwa pembangunan Terminal LPG ini merupakan bagian dari penugasan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 2157 K/10/MEM/2017.

    “Pembangunan Terminal LPG, khususnya di Indonesia Timur, merupakan bagian dari penugasan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Dari empat lokasi yang ditugaskan, tiga di antaranya-Jayapura, Wayame, dan Bima-telah selesai dan siap beroperasi, sementara satu lokasi lainnya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, masih dalam proses penyelesaian,” ujar Sugiarto.

    Sejalan dengan upaya percepatan proyek strategis ini, Kejaksaan Agung melalui Direktorat PPS Jamintel turut berperan dalam memastikan kelancaran pembangunan Terminal LPG Bima. Kasubdit ESDA dan IPTEK Direktorat PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI, Agus Eko Purnomo, menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung memastikan proyek ini berjalan sesuai target dengan prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

    Dari sisi Kementerian BUMN, proyek Terminal LPG Bima mendapat dukungan penuh dalam proses mediasi dan pengawasan. Sub Koordinator Asisten Deputi Bidang Industri, Energi, Minyak, dan Gas Kementerian BUMN, Ni Kadek Yuliartani, menjelaskan bahwa Kementerian BUMN mengawasi jalannya proyek agar sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

    “Kolaborasi antar-BUMN menjadi kunci dalam memastikan proyek ini berjalan lancar. Alhamdulillah, pembangunan ini dapat diselesaikan sesuai timeline yang telah ditetapkan. Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek ini menjadi fokus utama pemerintah dan diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” terangnya.

    Pembangunan Terminal LPG Bima menjadi bukti komitmen pemerintah dan Pertamina dalam mendukung pemerataan akses energi di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah timur. Dengan beroperasinya terminal ini, diharapkan ketahanan energi nasional semakin kuat dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

    (pgr/pgr)

  • Harta Kekayaan Tri Budi Utomo, TNI Aktif Komisaris Utama BUMN Tak Punya Mobil

    Harta Kekayaan Tri Budi Utomo, TNI Aktif Komisaris Utama BUMN Tak Punya Mobil

    PIKIRAN RAKYAT – Tri Budi Utomo ditunjuk Erick Thohir menjadi Komisaris Utama BUMN, berikut harta kekayaan dan profil sang jenderal. Ternyata pria itu adalah TNI aktif yang kini menjabat Pangdam VI/Mulawarman, dilansir dari akun Instagram resmi Kemenhan RI pada unggahan 30 November 2025.

    Tri menjadi Komisaris Utama tepatnya di PT Len Industri (Persero). Perusahaan itu merupakan salah satu BUMN di bawah Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir. Berapa harta yang dimiliki sang jenderal? Simak penjelasan lengkapnya:

    Harta kekayaan Tri Budi Utomo

    Ternyata Tri Budi tercatat terakhir kali melaporkan LHKPN ke KPK pada 31 Desember 2023, belum ada catatan harta kekayaan periode 2024 di website resmi e-lhkpn. Sang jenderal ternyata tidak mempunyai kendaraan. Berikut daftar hartanya:

    Tanah Seluas 1102 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI, Rp275.963.635 KAS DAN SETARA KAS Rp3.079.437.189 HARTA LAINNYA Rp4.683.533.692

    Total harta kekayaan: Rp8.038.934.516

    Profil Tri Budi Utomo Nama lengkap: Tri Budi Utomo TTL: Surakarta, Jawa Tengah 6 Februari 1971 Riwayat pendidikan Tri Budi Utomo Akmil (1994) Dik Komando Dik Gultor Dik Free Fall Seskoad (2009) Sus Danyon Sus Dandim Sesko TNI (2017)

    Harta Kekayaan Agus Subiyanto, Panglima TNI Bangun Masjid Desain ‘Unik’ Berbentuk Baret

    Lahir di Cimahi, Kenapa Jenderal Agus Subiyanto Bangun Masjid Kubah Baret di Pangandaran?

    Karier Tri Budi Utomo Danyon 811 Sat 81 Kopassus (2010) Dandim 0410 Rem-043/Gatam Kodam-II/SWJ (2012) Dansat 81 Kopassus (2016) Dangrup A Paspampres (2017) Danrem 052/Wijayakrama Kodam Jaya (2019) Wadanjen Kopassus (2020) Danpaspampres (2021) Pangdam VI/MLW (sejak 2022) Sekjen Kemhan RI (2024 – sekarang) Komisaris Utama BUMN (2025 – sekarang) Penghargaan Tri Budi Utomo Satyalancana Seroja Satyalancana Kesetiaan VIII Tahun Satyalancana Kesetiaan XVI Tahun Satyalancana Kesetiaan XXIV Tahun Bintang Kartika Eka Paksi Nararya Bintang Yudha Dharma Nararya Bintang Yudha Dharma Pratama Bintang Kartika Eka Paksi Pratama Satyalancana Dwidya Sistha Satyalancana Dharma Nusa Satyalancana Kebaktian Sosial Satyalancana Ksatria Yudha Satyalancana Wira Karya Satyalancana Santi Dharma II Satyalancana Wira Siaga

    Demikian harta kekayaan dan profil Tri Budi Utomo yang merupakan TNI aktif. Ia belum lama ini ditunjuk Erick Thohir sebagai Komisaris Utama BUMN tepatnya di PT Len Industri (Persero).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jelang Ramadan, Bulog Sudah Serap 140 Ribu Ton Beras

    Jelang Ramadan, Bulog Sudah Serap 140 Ribu Ton Beras

    Jakarta, Beritasatu.com – Menjelang Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, permintaan komoditi pangan di pasar diperkirakan naik seperti biasanya akan tetapi sejauh ini pergerakan harga tetap terkendali. Khususnya komoditi beras, pemerintah juga berencana mengambil langkah dalam upaya stabilisasi harga pasokan pangan melalui operasi pasar kebutuhan pangan pokok. 

    Di tengah mulainya masa panen, pemerintah melalui Perum Bulog tengah melakukan penyerapan gabah/beras sesuai ketentuan pemerintah dengan harga Rp 6.500,-/kg. Target sebanyak 3 juta ton penyerapan setara beras ini menjadi peluang pemerintah dalam memberikan harga yang baik kepada petani di Indonesia di tengah prakiraan surplus panen sebanyak 4,9 juta ton hingga Bulan Mei 2025 sesuai dengan informasi dari BPS dan Kementerian Pertanian.

    Dukungan pemerintah berupa pemberian tambahan bantuan dana melalui mekanisme Operator Investasi Pemerintah (OIP) sebanyak 16,5 T membuat Bulog semakin concern dalam upaya penyerapan gabah/beras secara maksimal. Hingga saat ini serapan sudah mencapai lebih dari 140 ribu ton setara beras dengan realisasi harian di atas 8 ribu ton penyerapan.

    Humas Perum Bulog Andrew R. Shahab memberikan bocoran terkait strategi Bulog dalam memenuhi target penyerapan dalam upaya tercapainya swasembada sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. 

    “Hal penting yang kami lakukan pertama kali adalah gencar dalam melakukan sosialiasi terkait Harga Pembelian Pemerintah Gabah Kering Panen (GKP) Rp 6.500,-/kg kepada petani, harga yang ditawarkan pemerintah cukup baik untuk para petani di tengah memasuki masa panen ini,” ujarnya.

    Andrew menambahkan strategi selanjutnya Bulog membentuk Tim Jemput Gabah di tingkat wilayah hingga cabang untuk bisa langsung membeli gabah hingga tingkat petani serta membentuk posko pengadaan hingga tingkat Gudang.

    “Melakukan koordinasi dengan para stakeholders, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mulai dari Dinas pertanian setempat, kelompok tani, gabungan kelompok tani, penyuluh pertanian hingga keterlibatan TNI-Polri hingga babinsa di tiap daerah. Selain sudah dilakukannya MoU antara Kementerian BUMN dan TNI terkait kerjasama strategis dalam upaya mencapai swasembada pangan sesuai arahan Presiden. Salah satu fokus utama dari MoU tersebut adalah menjadikan Babinsa TNI AD sebagai pendampingan pada saat pembelian gabah di petani serta mencari penggilingan untuk bekerjasama dengan Bulog. Kekuatan jaringan TNI-Polri khususnya Babinsa di desa-desa akan memudahkan pemberian informasi akurat dalam pemantauan panen di titik-titik produksi di suatu daerah,” ungkapnya.

    Keterlibatan Penggilingan – penggilingan padi di seluruh Indonesia juga menjadi salah satu upaya Perum Bulog untuk dapat memaksimalkan penyerapan gabah/beras. Bulog dan Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia) telah menjalin komitmen bersama dengan pendampingan dari Kementerian Pertanian untuk dapat bersama-sama dalam memenuhi terget penyerapan gabah/beras sebanyak 3 juta ton.

    “Komitmen bersama ini sekaligus sebagai upaya pencapaian cadangan beras pemerintah untuk mendukung swasembada pangan,” jelas Andrew.

    Melalui pemenuhan target penyerapan setara beras sebanyak 3 juta ton dan stok yang dikuasai saat ini sebanyak 2 juta ton, Bulog memproyeksikan ketercukupan stok beras/ cadangan pangan pemerintah cukup hingga akhir tahun.

  • Menteri PKP lapor Presiden pertemuan dengan BI soal biaya rumah murah

    Menteri PKP lapor Presiden pertemuan dengan BI soal biaya rumah murah

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kanan) menjawab pertanyaan wartawan selepas acara makan siang bersama antara Presiden Prabowo dan sejumlah menteri serta pejabat negara di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (21/2/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Menteri PKP lapor Presiden pertemuan dengan BI soal biaya rumah murah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 06:38 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan hasil pertemuannya dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, pejabat dari BPK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN, terkait pembiayaan program 3 juta rumah murah yang merupakan salah satu prioritas pemerintah.

    Ara, panggilan populer Maruarar, menilai hasil pertemuannya dengan kementerian/lembaga itu menunjukkan kesamaan tujuan untuk mendukung program-program pemerintah, termasuk program 3 juta rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Dua hari berturut-turut kami mengadakan pertemuan yang sangat penting, sangat bersejarah, dan sangat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Tidak ada raja-raja kecil,” kata Menteri Menteri PKP saat menjawab pertanyaan wartawan selepas santap siang bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Ara melanjutkan Gubernur BI Perry Warjiyo sangat mendukung program-program pemerintah.

    “Ini adalah contoh baik, dan saya ditugaskan Bapak Presiden mengawal proses ini sampai tuntas, dan nanti pada waktunya Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan bentuk dukungan konkret Bank Indonesia kepada program-program pemerintah,” kata Maruarar.

    Ara melanjutkan dirinya pun telah bertemu selama empat kali dengan Gubernur BI dalam 2 minggu terakhir.

    “Jadi, saya yang ditugaskan untuk mengawal ini sampai tuntas, dan saya selalu berkoordinasi dengan Pak Dasco (Wakil Ketua DPR), pimpinan DPR. Kemudian juga mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden,” katanya.

    Di Istana, Jumat, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat negara untuk santap siang bersama.

    Beberapa pejabat yang diajak makan siang itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Selain itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.

    Sumber : Antara

  • Ini 20 Jurusan Paling Dicari di Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    Ini 20 Jurusan Paling Dicari di Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    JABAR EKSPRES – Rekrutmen Bersama BUMN 2025 sebentar lagi dibuka, nah buat kamu siswa SMA, SMK, atau fresh graduate, wajib banget tahu jurusan apa saja yang paling dibutuhkan oleh BUMN.

    Informasi ini diumumkan langsung oleh akun Instagram resmi Kementerian BUMN pada Kamis, 20 Februari 2025.

    “Attention, Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) tahun 2025 akan hadir kembali dalam waktu dekat! Persiapkan dirimu dan jadilah bagian dari Insan BUMN. Tunggu tanggal mainnya ya!” tulis akun @kementerianbumn.

    Baca juga : Kapan Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Dibuka? Ini Estimasi Jadwal Pembukaan dan Syarat Daftar

    Berdasarkan rekrutmen tahun-tahun sebelumnya (2023 dan 2024), ada beberapa jurusan kuliah yang selalu menjadi incaran perusahaan-perusahaan BUMN, mulai dari jenjang D3, D4, S1, hingga S2.

    Baik jurusan di bidang Sains dan Teknologi (Saintek) maupun Sosial dan Humaniora (Soshum) memiliki peluang besar.

    Buat kalian yang masih SMA/SMK dan berencana kuliah S1, ini bisa jadi panduan memilih jurusan saat Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) atau jalur mandiri.

    Sementara buat lulusan D3-S1, informasi ini bisa membantu menentukan langkah karier selanjutnya.

    Jurusan Paling Dicari di Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    Berikut 20 jurusan kuliah yang paling dicari BUMN:

    1. Teknik Elektro

    2. Teknik Informatika

    3. Teknik Industri

    4. Teknik Sipil

    5. Teknik Mesin

    6. Teknik Telekomunikasi

    7. Ilmu Hukum

    8. Ilmu Komunikasi

    9. Psikologi

    10. Manajemen

    11. Ilmu Komputer

    12. Perpajakan

    13. Ekonomi dan Bisnis

    14. Kimia

    15. Akuntansi

    16. Sistem Informasi

    17. Statistika

    18. Administrasi Bisnis

    19. Teknik Kimia

    20. Desain Komunikasi Visual (DKV)

    Baca juga : Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Sudah Dibuka? Begini Cara Daftar dan Tips Agar Lolos Seleksi

    Nah, itu dia 20 jurusan yang banyak dicari BUMN. Kalau kamu sedang memilih jurusan kuliah atau mempersiapkan diri untuk melamar ke BUMN, daftar ini bisa banget jadi panduan.

    Jangan lupa persiapkan diri sebaik mungkin untuk Rekrutmen Bersama BUMN 2025!