Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • Dirut KAI: Tak Ada Direct Train saat Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Dirut KAI: Tak Ada Direct Train saat Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menegaskan tak akan ada layanan kereta api langsung atau direct train di momen mudik lebaran 2025.

    Direct train sempat diuji coba pada masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) lalu. Namun, Didiek memastikan tak akan menyediakan layanan itu kembali.

    “Jadi, untuk angkutan lebaran ini kita tidak mengoperasikan direct train,” ungkap Didiek dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Direct Train saat Nataru

    Dia mengatakan, masa Nataru saat itu, ada dua direct train. Yakni, Jakarta-Semarang dan Jakarta-Yogyakarta. Keduanya tidak berhenti di stasiun antara dua kota tersebut.

    “Jadi setelah evaluasi, waktu Nataru kita lakukan dua direct train, yang pertama ke Semarang, yang kedua dari Jakarta ke Jogja,” ucapnya.

    Didiek mengatakan sudah melakukan evaluasi. Hasilnya, tidak akan ada lagi layanan direct train pada masa libur mudik Lebaran 2025 ini. Padahal, sebelumnya sempat diproyeksikan mendapat jadwal reguler.

    “Maka berdasarkan evaluasi, untuk angkutan Lebaran in kami tidak mengoperasikan,” tegas Didiek.

     

  • Damri Mau Jual Tiket Terusan Lintas Pulau, Sekali Bayar Termasuk Kapal Feri

    Damri Mau Jual Tiket Terusan Lintas Pulau, Sekali Bayar Termasuk Kapal Feri

    Jakarta –

    Perum Damri berencana menjual tiket terusan layanan bus dengan kapal penyeberangan antarpulau. Hal ini dilakukan guna memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan.

    Direktur Utama Perum DAMRI Setia N Milatia Moemin menyampaikan rencana untuk mengeluarkan tiket terusan ini masih dalam tahap kajian lebih mendalam.

    “Kami sedang mengelola bagaimana nanti ada tiket terusan, bisa dari ujung Sumatera sampai ujung Timur Indonesia. Kita sedang coba untuk bikin ala-ala kaya di Eurail Pass, tapi ini sedang kami godok,” kata Setia di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Ia mencontohkan, salah satu skema yang tengah digodok adalah interkoneksi transportasi dari Palembang ke Lampung menggunakan bus, kemudian dari Lampung ke Jakarta menggunakan kapal penyeberangan, namun tiket kapal penyeberangan tersebut sudah masuk dalam tiket Damri.

    Kemudian dari Jakarta, masyarakat bisa melanjutkan perjalanan menuju Surabaya dan menggunakan kapal penyeberangan ke Bali dengan tetap menggunakan satu tiket.

    Setia menyampaikan rencana tiket terusan ini ditargetkan rampung Lebaran tahun depan. Hal ini guna memudahkan masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman.

    “Mudah-mudahan lebaran tahun depan ini sudah jadi. Sehingga orang bisa jalan dari ujung Sumatera, dari Sabang sampai terus ke paling tidak ke tempat yang bisa mengelola penyeberangan,” katanya.

    Tonton juga Video: Penampakan Flare Menyala di Atap Bus Saat Suporter Rayakan Juara AFF U-19

    (ara/ara)

  • Inbreng Saham BUMN ke Danantara Dilakukan Bertahap – Page 3

    Inbreng Saham BUMN ke Danantara Dilakukan Bertahap – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Juru Bicara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Putri Violla menyampaikan proses pengalihan saham kepemilikan BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dilakukan bertahap.

    Dia menjelaskan, pada tahap awal akan ada 7 BUMN yang sahamnya di-inbreng ke Danantara. Secara bertahap, seluruh BUMN akan dikelola oleh badan baru bentukan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Sejauh ini, seperti itu rencananya, jadi kalau sekarang mungkin yang 7 dulu,” kata Putri ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Adapun, 7 BUMN yang sebelumnya disebut segera masuk adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero).

    Kemudian, ada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID.

    Putri mengatakan, sesuai rencana, semua BUMN akan pindah ke Danantara. Namun, dia belum berbicara banyak mengenai tahapannya tersebut.

    “Tapi nanti kemudian semuanya. Kita kalau sudah ada informasi lebih lanjut nanti kita kasih informasinya,” tandasnya.

    Seluruh BUMN Masuk Danantara

    Diberitakan sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) resmi meluncur. Nantinya, seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dikelola badan baru bentukan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan seluruh BUMN akan dikelola di Danantara. Sebelumnya, santer terdengar ada 7 BUMN raksasa yang akan lebih dulu masuk.

    “Oh seluruh BUMN masuk ke Danantara, jadi bukan hanya 7,” kata Dony di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Adapun, 7 BUMN yang sebelumnya disebut segera masuk adalah:

    PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    PT PLN (Persero)
    PT Pertamina (Persero)
    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID.

    Maksimal Akhir Maret 2025

    Wakil Menteri BUMN ini memastikan tidak hanya 7 BUMN dengan aset terbesar itu yang akan dikelola. Tapi seluruh BUMN kepemilikan sahamnya harus diimbreng ke Danantara maksimal akhir Maret 2025 mendatang. Waktu tersebut sejalan dengan jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

    “Sebelum RUPS sudah harus pindah ke (Danantara), diimbrengkan ke Danantara,” ungkapnya.

    “Bulan, bulan Maret ini, akhir Maret ini sudah (harus imbreng saham),” imbuhnya.

    Dia memastikan BUMN lain yang bergerak di sektor pangan hingga aviasi pun masuk kedalam hitungannya.

  • BUMN Didorong Optimalkan AI untuk Maksimalkan Strategi Komunikasi – Halaman all

    BUMN Didorong Optimalkan AI untuk Maksimalkan Strategi Komunikasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komunikasi yang kuat dan strategis menjadi kunci keberhasilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjaga kepercayaan publik dan menjalankan perannya sebagai agen pembangunan. 

    Untuk memperkuat strategi komunikasi hingga ke level terbawah, Kementerian BUMN menggelar “Workshop Komunikasi dan Optimasi AI untuk Media Sosial” pada 21-22 Februari 2025 di Bandung.

    Workshop diikuti 121 peserta yang terdiri dari perwakilan tim komunikasi dan pengelola media sosial di berbagai BUMN.

    Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri BUMN dalam sambutannya bilang, workshop ini menandai perubahan pola komunikasi di lingkungan BUMN.

    “Terima kasih ini kita ngomongin tentang workshop komunikasi, perubahannya ada. Tahun ini memang kita mengubah pola komunikasi. Kalau dulu tahun lalu kita ngomongin social media rangers, kalau sekarang kita sudah masuk kepada supaya semua BUMN, sampai cabang-cabangnya, ngomongin komunikasi. Karena BUMN ini punya potensi besar untuk komunikasi,” ujarnya.

    Dimulai dari Desentralisasi

    Dijelaskan, komunikasi yang efektif di era digital tidak hanya terpusat pada kantor pusat atau tim humas di tingkat korporasi, tetapi harus merata hingga ke setiap unit kerja. “Namanya komunikasi, yang paling baik adalah desentralisasi. Harus membuat komunikasi sampai dengan level terbawahnya,” kata Arya Sinulingga.

    Dengan komunikasi yang terdesentralisasi, setiap unit di BUMN memiliki pemahaman yang sama dalam menyampaikan pesan kepada publik. Ini akan memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat, transparan, dan konsisten, sesuai dengan strategi komunikasi perusahaan.

    Sebaliknya, kesalahan dalam komunikasi bisa berdampak besar bagi perusahaan. “Salah komunikasi akan membuat goyah sebuah lembaga atau perusahaan. Kesalahan komunikasi dapat menghilangkan opportunity perusahaan,” ujarnya.

    Karena itu, setiap individu yang bertanggung jawab atas komunikasi di BUMN perlu memahami pentingnya menyampaikan pesan dengan benar dan tepat sasaran.

    Topik utama yang dibahas dalam workshop ini meliputi:

    Pertama, desentralisasi komunikasi di lingkungan BUMN untuk memastikan keselarasan pesan dari pusat hingga cabang dan unit terkecil

    Kedua, strategi komunikasi digital berbasis AI guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyampaian informasi

    Ketiga, storytelling dan branding BUMN di media sosial sebagai upaya membangun citra positif perusahaan

    Keempat, pemanfaatan AI dalam pembuatan dan distribusi konten agar komunikasi lebih cepat dan berbasis data

    Kelima, best practices dalam pengelolaan komunikasi lintas unit di BUMN

    Kegiatan workshop ini juga diwarnai site visit ke PT Pos Indonesia untuk memahami lebih dalam transformasi digital dan strategi komunikasi perusahaan dalam menghadapi perubahan industri.

    Serta, kunjungan ke dua UMKM binaan Rumah BUMN, yaitu Kampung Radjoet (Rumah BUMN Pertamina) dan Batik Dama Karya (Rumah BUMN BRI) untuj mendapatkan wawasan langsung tentang peran BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui program-program binaan.(tribunnews/fin)

  • Wamenko Polkam Bicara Rencana Diskon Harga Tiket Pesawat Hingga Tarif Tol Saat Idul Fitri 2025 – Halaman all

    Wamenko Polkam Bicara Rencana Diskon Harga Tiket Pesawat Hingga Tarif Tol Saat Idul Fitri 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menko Polkam Lodewijk F Paulus berbicara terkait rencana diskon harga tiket pesawat hingga tarif tol saat Idul Fitri tahun 2025.

    Ia mengatakan saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak terkait soal rencana  tersebut.

    “Di antaranya tentunya sejauh mana, diskon untuk tiket pesawat. Diskon tiket pesawat itu berdampak kepada fuel recharge tentunya, kemudian parking fee yang lebih murah, sehingga dengan demikian tentunya tidak ada alasan dari airline untuk tidak menurunkan harga tiket,” kata Lodewijk F Paulus usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di kantor Kemenko Polkam Jakarta Pusat pada Senin (24/2/2025).

    “Ini tentunya masih dikomunikasikan, masih dikoordinasikan seberapa besar penurunan dari tiket. Kalau waktu Nataru itu 10 persen. Kita harapkan mungkin lebih dari 10 persen tentunya setelah dikoordinasikan,” lanjut dia.

    Namun, ia memastikan akan ada diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk Idul Fitri 2025.

    Hal itu, ucap dia, disampaikan pada saat rapat.

    “Yang sudah pasti tadi untuk tol itu mendapat diskon sebesar 20 persen. Itu cukup besar sehingga diharapkan semuanya itu memberikan kelancaran dalam proses arus mudik,” ungkapnya.

    Dalam rapat tersebut sejumlah pejabat dari sejumlah kementerian, lembaga, dan BUMN turut hadir.

    Mereka di antaranya dari Kemenko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Selain itu, hadir pula pejabat dari Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ketenagakerjaan, TNI, Polri, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BMKG, BNPB, BNPP, BIN, BSSN, Bulog, hingga PT Pertamina Patra Niaga.

    Rapat yang dimulai sekira pukul 14.00 WIB tersebut berlangsung tertutup.

    Rapat baru usai sekira pukul 18.30 WIB.

    Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah hal di antaranya pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi, ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan pada masa Ramadhan dan Idul Fitri, dan kesiapan infrastruktur arus mudik dan balik serta kebijakan tarif tol.

    Selain itu juga soal distribusi BBM, strategi peningkatan wisata, pemberian THR bagi pekerja swasta, dukungan TNI dan bantuan alutsista sarana transportasi, kesiapan pengamanan, hingga informasi prakiraan iklim dan cuaca.

  • Peruri Dukung UMKM Naik Kelas, Kirim 20 Binaan ke Pelatihan

    Peruri Dukung UMKM Naik Kelas, Kirim 20 Binaan ke Pelatihan

    Bandung, Beritasatu,com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk Peruri terus berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

    Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan ekonomi mandiri dan berkelanjutan. Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan bahwa pelatihan dan pendampingan merupakan strategi utama untuk memperkuat fondasi UMKM agar mampu bersaing di tingkat nasional dan global.

    Kementerian BUMN kembali mengadakan pelatihan “UMKM Naik Kelas” untuk ketiga kalinya, kali ini di Bandung pada 22 Februari 2025, sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi UMKM. 

    Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran aplikasi Naksir UMKM , yang telah berhasil mengumpulkan data potensi UMKM secara nasional. Aplikasi ini merupakan sebuah platform asesmen yang dirancang untuk menentukan level kematangan UMKM. Melalui aplikasi ini, UMKM dikategorikan ke dalam empat kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4, sehingga pelatihan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

    “Dalam kurun waktu lima tahun, kami telah bertemu dengan ribuan UMKM, mengadakan berbagai pameran, dan memberikan pelatihan di berbagai daerah,” ungkap Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

    Menurutnya, pengalaman ini mengajarkan BUMN bahwa langkah pertama dalam membantu UMKM naik kelas adalah mengetahui di kelas mana mereka berada. “Oleh karena itu, kami merancang aplikasi Naksir UMKM untuk membantu mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu ditingkatkan,” Arya menambahkan.

    Sebagai salah satu BUMN, Peruri memiliki komitmen yang sama untuk mendorong UMKM naik kelas. Sejak 2022, Peruri telah menyelenggarakan Peruri Digital Entrepreneur Academy, sebuah program pembinaan dan inkubasi bisnis bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM melalui adopsi teknologi digital. 

    “Dalam acara pelatihan UMKM Naik Kelas yang diselenggarakan Kementerian BUMN, Peruri mengirimkan 20 UMKM binaannya yang merupakan anggota dari Rumah BUMN Karawang untuk mendapatkan insight-insight baru guna menambah wawasan yang berguna untuk meningkatkan kapasitas dari para UMKM,” ujar Kepala Biro Strategic Corporate Branding dan TJSL Peruri Ratih Sukma Pratiwi.

    Menurut Ratih, Peruri berkomitmen membantu UMKM terus bertumbuh dan berkembang untuk menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yang mandiri dan berdaya saing.

  • Pemerintah Targetkan Ekspor UMKM Tembus Rp307 Triliun Tahun Ini

    Pemerintah Targetkan Ekspor UMKM Tembus Rp307 Triliun Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menargetkan ekspor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke 33 negara dengan nilai mencapai US$18,84 miliar atau setara Rp307 triliun (kurs Jisdor Rp16.303) tahun ini.

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan, nilai ekspor UMKM yang ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 12,54% jika dibanding tahun sebelumnya.

    “Bahwasanya kami mempunyai target ekspor untuk UMKM di 33 negara dan khususnya untuk di 2025 ini sebesar US$18,84 miliar,” kata Roro usai melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Kementerian BUMN tentang Sinergi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Siap Ekspor di Kantor Kemendag, Senin (24/2/2025).

    Untuk mencapai target tersebut, salah satu upaya yang dilakukan Kemendag adalah menggandeng Kementerian BUMN, dengan menandatangani nota kesepahaman untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM agar siap ekspor.

    Penandatanganan nota kesepahaman ini telah dilaksanakan hari ini, Senin (24/2/2025) di Kantor Kemendag, yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

    Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim menuturkan, nota kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen kedua kementerian dalam upaya peningkatan ekspor khususnya produk-produk UMKM.

    “Nota kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen antara kedua belah pihak dalam upaya peningkatan ekspor khususnya untuk produk-produk UMKM,” ujar Isy. 

    Pembahasan nota kesepahaman ini telah berlangsung sejak 11 Desember 2024 dan dalam kurun waktu dua bulan, kedua kementerian menyelesaikan pembahasan substansi kerja sama secara intensif serta melakukan finalisasi konsep nota kesepahaman.

    Isy mengatakan, nota kesepahaman ini berlaku selama 3 tahun dengan empat ruang lingkup yang dikerjasamakan. Pertama, pengembangan dan pemberdayaan UMKM untuk peningkatan ekspor yang meliputi penguatan rantai pasok dalam negeri.

    Selanjutnya, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan dukungan skema pembelian. Keempat, kegiatan lainnya dalam rangka sinergi pengembangan dan pemberdayaan UMKM sehingga ekspor yang disepakati oleh kedua belah pihak.

    Adapun, nota kesepahaman ini dapat diperpanjang oleh perjanjian kerja sama atau bentuk lainnya yang dibuat dan disepakati oleh kedua kementerian yang ditunjuk atau diberi kewenangan oleh Kemendag dan Kementerian BUMN. 

  • DPR Bakal Panggil Istaka Karya cs Buntut Utang Rp 786 M ke 179 Vendor

    DPR Bakal Panggil Istaka Karya cs Buntut Utang Rp 786 M ke 179 Vendor

    Jakarta –

    Komisi VI DPR RI berencana memanggil perwakilan Kementerian BUMN, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), kurator PT Istaka Karya (Persero) dan bank Himbara menyusul kasus tidak dibayarnya vendor oleh Istaka Karya. Total utang yang belum dibayar mencapai Rp 786 miliar dari sekitar 179 vendor.

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI mengaku kesal atas terjadinya persoalan ini sehingga perlu diselesaikan. Hari ini Komisi VI sudah melakukan pertemuan dengan Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka Karya (Perkobik) di Gedung DPR RI.

    “Terus terang saya gregetan, marah, kesal bacanya laporannya, makanya saya datang. Ini harus diselesaikan, saya usulkan kita akan undang kembali pihak PPA, kurator dan Kementerian BUMN untuk dudukkan apa permasalahannya, kita urai. Ini kedzoliman luar biasa, ada yang meninggal, bunuh diri, ini nggak tenang hidup ini kalau begini,” tegas Andre dalam rapat dengar pendapat umum di DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

    Andre menyebut pertemuan akan dilakukan pada Rabu pekan ini. Perwakilan Kementerian BUMN, PPA, kurator dan bank Himbara akan dipertemukan dengan perwakilan vendor yang tidak dibayar.

    Pada kesempatan itu, politisi partai Gerindra itu mengaku sedih saat mengetahui kasus ini. Ia juga menyayangkan tidak mengetahui ada vendor tidak dibayar oleh Istaka Karya, meskipun dirinya sudah duduk di parlemen pada periode sebelumnya.

    “Saya terus terang bacanya sedih, kok saya waktu jadi anggota DPR nggak tahu periode kemarin ada hal ini. Harusnya bapak lapor kita waktu proses pailit jadi kita bisa advokasi bapak dari awal, sehingga dia nggak bisa macem-macem. Ini PR besok-besok ke depan, kalau ada para pihak yang merasakan dirugikan BUMN jangan ragu lapor komisi VI,” bebernya.

    Meskipun, RDPU antara Perkobik dengan Komisi VI DPR RI pernah dilakukan pada 2023 dengan rekomendasi pembentukan Panitia Kerja (Panja). Korban Istaka Karya juga dijanjikan solusi bersifat out of the box oleh Komisi VI.

    Sementara itu, Anggota Komisi VI Darmadi Durianto menyampaikan simpatinya kepada para korban. Ia meminta Perkobik untuk menyediakan data-data yang dibutuhkan agar bisa ditindaklanjuti oleh DPR.

    “Kami menyadari betapa sakit dan menderitanya hati bapak ibu, ini kan pengusaha ada yang kecil ada yang besar, banyak dari Komisi VI juga pengusaha, menyadari kalau udah ngerjain, nggak dibayar, tiap hari dilewatin jalannya negliatin, harus bayar lagi, tentu ini sakit,” tutur Dramadi.

    Di sisi lain, Ketua Perkobik Bambang Susilo mengaku sudah bersurat kepada Menteri BUMN Erick Thohir belasan kali namun belum pernah diterima. Ia lalu menyatakan harapannya agar negara mau bertanggung jawab kepada vendor untuk sejumlah proyek yang sudah dikerjakan dan telah selesai.

    “Sekali lagi, harapan kami adalah ada di bapak ibu semuanya. Karena kami sudah belasan kali berkirim surat kepada BUMN, sekalipun belum pernah kami diterima oleh Menteri BUMN,” sebut Bambang.

    (ily/rrd)

  • Kemendag dan Kementerian BUMN Sinergi Bawa UMKM Tembus Pasar Ekspor – Page 3

    Kemendag dan Kementerian BUMN Sinergi Bawa UMKM Tembus Pasar Ekspor – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perdagangan dengan Kementerian BUMN melakukan penandatanganan nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Siap Ekspor.

    Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, di Ruang Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Issy Karim, mengatakan acara ini bertujuan untuk memperkuat pengembangan UMKM agar siap bersaing di pasar ekspor global.

    Penandatanganan MoU ini merupakan bentuk komitmen kedua kementerian dalam mendukung peningkatan ekspor, khususnya produk-produk dari UMKM Indonesia.

    “Nota kesempatan ini merupakan bentuk komitmen antara kedua belah pihak dalam upaya peningkatan ekspor, khususnya untuk produk-produk UMKM,” kata Issy dalam laporannya.

    Percepat UMKM Go International

    Kata Issy, sebagaimana arahan Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN, menegaskan pentingnya kolaborasi antar kedua instansi pemerintah untuk mempercepat perkembangan UMKM yang siap untuk go international.

    Kolaborasi ini berawal dari pembahasan yang dimulai pada tanggal 11 Desember 2024, yang digagas oleh Wakil Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri BUMN.

    Pembahasan intensif selama dua bulan ini menghasilkan kesepakatan mengenai substansi kerjasama yang mencakup pengembangan dan pemberdayaan UMKM, dengan fokus utama pada peningkatan ekspor produk-produk lokal.

    “Dalam kurun waktu 2 bulan, Perwakilan Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN telah berhasil menyelesaikan pembahasan substansi kerjasama secara intensif, serta melakukan finalisasi konsep nota kesepahaman,” ujarnya.

     

  • Kemendag Bidik Nilai Ekspor UMKM Rp 306 Triliun Tahun Ini

    Kemendag Bidik Nilai Ekspor UMKM Rp 306 Triliun Tahun Ini

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan ekspor UMKM mencapai US$ 18,84 miliar setara Rp 306 triliun (kurs Rp 16.250) di 2025. Tujuan dalam ekspor tersebut ke 33 negara.

    “Target ekspor untuk UMKM di 33 negara dan khususnya untuk di tahun 2025 ini sebesar US$ 18,84 miliar dengan harapan bahwa ini bisa meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 12,54%,” kata dia dalam acara penandatanganan nota kesepahaman Kemendag dan Kementerian BUMN, di Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

    Untuk mencapai target tersebut, salah satu cara yang dilakukan dengan pendampingan penjajakan bisnis atau business matching melalui perwakilan perdagangan di 33 negara. Selain itu kolaborasi antar kementerian juga dilakukan, salah satunya dengan Kementerian BUMN.

    “Setiap bulan kami menargetkan dari setiap perwakilan perdagangan kita di luar negeri. Nah harapannya melalui kerjasama ini dukungan dari perusahaan-perusahaan BUMN dapat mensejahterakan tentunya para UMKM hingga kemudian bisa tembus ke pasar internasional,” jelasnya.

    Perluasan kerja sama dagang juga terus dilakukan untuk menambah pasar ekspor produk UMKM. Kerja sama dagang yang tengah diselesaikan ke beberapa negara, yakni Kanada, Peru, hingga Uni Eropa. Negara lain juga menjadi sasaran Indonesia terutama negara tetangga.

    “Kita mempunyai pasar yang cukup besar di middle east hingga bahkan Malaysia. Kalau negara-negara tetangga kita di south east asia itu bisa kita optimalkan juga. Lalu kemudian tentu tidak lepas lagi dengan negara-negara tetangga lainnya seperti di Australia, ini kita juga ada perwakilan perdagangan di sana,” terangnya.

    (ada/kil)