Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • Erick Thohir Ungkap Alasan Serahkan 47 Aset BUMN ke Danantara

    Erick Thohir Ungkap Alasan Serahkan 47 Aset BUMN ke Danantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri BUMN Erick Thohir berencana menyerahkan 47 aset BUMN untuk dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Keputusan ini masih menunggu proses Peraturan Pemerintah (PP) Inbreng, yang akan menjadi dasar hukum pengalihan aset perusahaan pelat merah tersebut.

    Saat ini, baru tujuh BUMN yang asetnya telah dikelola oleh Danantara, yaitu Pertamina, PLN, BRI, BNI, Bank Mandiri, Mind ID, dan Telkom Indonesia.

    “Kalau kita mau transformasi total dan bersih-bersih BUMN, jangan hanya tujuh, semua saja,” ujar Erick Thohir di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025).

    Alasan Erick Thohir Serahkan 47 Aset BUMN ke Danantara

    Erick menegaskan langkah ini merupakan bagian dari transformasi dan efisiensi BUMN. Menurutnya, pengelolaan aset dalam satu payung besar seperti Danantara akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen investasi negara.

    “Saya tidak ingin bekerja setengah hati. Ini demi mendukung perubahan bangsa agar BUMN bisa lebih sehat dan efisien,” tambah Erick terkait penyerahan aset BUMN kepada Danantara.

    Pengelolaan aset ini akan dilakukan secara bertahap, dengan nilai total aset yang diperkirakan mencapai US$ 909 miliar.

    Erick memastikan fungsi pengawasan tetap dilakukan Kementerian BUMN meskipun pengelolaan aset akan dialihkan ke Danantara. Ia berkomitmen untuk menindak kasus korupsi di BUMN, menyetujui rencana kerja Danantara, dan mengawasi pembagian dividen dan suntikan modal.

    Erick juga menekankan selama lima tahun terakhir, BUMN telah mengalami transformasi transparan. Hal ini dibuktikan dengan capaian profit Rp 310 triliun, yang menurutnya tidak mungkin tercapai jika ada korupsi masif di dalam BUMN.

    Erick menyebut langkah ini telah mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menegaskan hubungannya dengan CEO Danantara Rosan Roeslani, yang sebelumnya menjabat wakil menteri BUMN, tetap harmonis dalam mendukung visi pemerintah.

    “Pak Rosan dahulu pernah jadi wakil menteri BUMN. Jadi saya rasa visinya Bapak Presiden ini sangat positif,” pungkasnya terkait penyerahan aset BUMN kepada Danantara.

  • Mudik Gratis Lebaran 2025, Pemerintah Siapkan 100.000 Kuota

    Mudik Gratis Lebaran 2025, Pemerintah Siapkan 100.000 Kuota

    Jakarta –

    Pemerintah akan kembali mengadakan kegiatan mudik gratis untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran 2025. Kali ini, total ada sebanyak 100.000 kuota yang disiapkan.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mudik gratis ini akan berlaku untuk angkutan darat seperti bus kota, kereta api, hingga angkutan laut.

    “Kementerian Perhubungan juga berupaya bersama dengan Kementerian BUMN untuk mengadakan mudik gratis 100 ribu orang baik itu bus, kereta api, maupun kapal laut,” kata AHY, dalam konferensi pers di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

    Namun demikian, ia tidak menjelaskan secara detail kuota dari masing-masing angkutan. AHY juga tidak menyebutkan kapan program mudik lebaran gratis ini mulai berjalan.

    AHY berharap, langkah ini dapat sedikit membantu masyarakat untuk melaksanakan mudik ke kampung halaman. Program mudik gratis ini juga telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden sekali lagi ingin membuat perjalanan khususnya masyarakat di bulan suci Ramadhan khususnya lebaran jadi lebih aman, nyaman dan terjangkau,” ujarnya.

    Selain mudik gratis, pemerintah juga memberikan diskon tarif untuk sejumlah ruas tol selama periode libur Lebaran 2025. Adapun diskon ini diberikan sebesar 20%.

    “Bagi pengguna jalan darat ada diskon 20% untuk tol di berbagai ruas jalan tol yang ada di Indonesia. Ini upaya untuk mengurangi biaya perjalan darat,” kata AHY.

    Pemerintah juga memberikan diskon untuk tiket pesawat. AHY mengatakan, diskon tiket pesawat diberikan untuk penerbangan domestik dengan besaran diskon mencapai 13%-14%.

    Pada diskon tarif penerbangan kali ini, ada tambahan insentif berupa diskon PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 6%. Hal ini membuat diskon yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025, hanya sebesar 10%.

    “Kali ini ada tambahan insentif dari pemerintah berupa PPN sebagian ditanggung pemerintah 6%. Secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa turunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik selama 2 minggu 13-14%,” ujarnya.

    Diskon tersebut juga dapat terwujud berkat upaya penurunan ongkos kebandaraan serta mengurangi harga avtur di 37 bandara. Upaya ini merupakan kerja sama berbagai Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Perhubungan hingga Kementerian BUMN.

    (shc/eds)

  • Dirut Pertamina Patra Niaga Bakal Diganti? Ini Kata Erick Thohir

    Dirut Pertamina Patra Niaga Bakal Diganti? Ini Kata Erick Thohir

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan penjelasan mengenai kemungkinan pergantian Direktur Utama (Dirut) Pertamina Patra Niaga.

    Menurutnya, pergantian jabatan di beberapa BUMN termasuk Pertamina Patra Niaga akan dilakukan seiring dengan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dijadwalkan pada bulan Maret ini.

    “Nomor satu, kan Maret ini akan ada banyak rapat umum pemegang saham (RUPS). Jadi, tentu pergantian Komisaris dan Direksi akan dijalankan bersamaan dengan rapat tahunan. Kami juga harus menjaga konsistensi masing-masing perusahaan, karena banyak yang mendapatkan penugasan tertentu,” ujarnya, Sabtu (1/3/2025). 

    Menurutnya, setiap pergantian direksi dan komisaris di BUMN harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang termasuk untuk menjaga kelangsungan dan performa perusahaan tersebut. Salah satunya, kasus melibatkan BUMN termasuk Pertamina yang tengah didalami Kejaksaan Agung. 

    “Tentu dengan kasus yang sedang didalami kejaksaan, kami sangat menghargai langkah yang diambil Kejaksaan. Kami juga berpartisipasi, seperti yang dulu kami lakukan pada kasus Asabri, Jiwasraya, dan Garuda. Kami ingin memastikan agar tidak ada kesalahan yang membuat perusahaan gagal dan berdampak buruk pada operasionalnya,” ucapnya. 

    Terkait dengan Pertamina, pihaknya akan melakukan review secara menyeluruh terhadap perusahaan tersebut untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

    “Kami akan review total Pertamina. Seperti apa nanti bisa ada perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan ke depannya,” katanya. 

    Dia menilai, banyak hal yang perlu dikonsultasikan terkait dengan peran berbagai pihak dalam Pertamina termasuk SKK Migas, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN.

    Dia memastikan solusi akan dicari bersama untuk meningkatkan efisiensi. Hal itu dapat dilakukan dengan penggabungan atau merger antara perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam operasional Pertamina.

    “Mungkin ada satu atau dua perusahaan yang perlu dimergerkan, supaya tidak ada pertukaran penjualan antara kilang dan Patra Niaga. Kami akan review, enggak apa-apa. Ini bagian dari improvisasi,” tuturnya. 

    Kendati demikian, Erick menegaskan kondisi keuangan dan pelayanan Pertamina saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dia mengingatkan masalah yang terjadi di perusahaan besar seperti Pertamina tidak bisa hanya dilihat dari sisi oknum atau individu melainkan harus dilihat secara keseluruhan.

    “Jangan sampai persepsi yang buruk muncul hanya karena ada oknum yang bermasalah,” terangnya. 

  • Sabar, Penunjukan Dirut Baru Pertamina Patra Niaga Nunggu Rapat Tahunan – Halaman all

    Sabar, Penunjukan Dirut Baru Pertamina Patra Niaga Nunggu Rapat Tahunan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan penunjukan direktur utama (dirut) baru Pertamina Patra Niaga akan dilakukan bersamaan dengan rapat tahunan yang dijadwalkan pada Maret mendatang.

    Dirut sebelumnya, Riva Siahaan, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero, Subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) pada periode 2018-2023 yang diungkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Erick mengungkapkan bahwa pergantian komisaris dan direksi Pertamina Patra Niaga

    “Di bulan Maret ini akan banyak rapat umum pemegang saham. Jadi tentu pergantian nanti komisaris direksi kita sejalankan dengan rapatan tahunan,” katanya ketika ditemui di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

    Erick menegaskan pentingnya menjaga konsistensi di BUMN karena setiap dari mereka memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

    Di sisi lain, Erick mengapresiasi Kejagung atas langkah yang diambil dalam menangani kasus korupsi tata kelola minyak mentah ini.

    “Dengan kasus yang sedang didalami kejaksaan… Kemarin saya meeting sama Pak JA (Jaksa Agung) sebelum ke Magelang jam 11 malam, bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan kejaksaan. Kita hormati,” ujar Erick.

    Dia bilang, Kementerian BUMN dan Kejagung juga pernah bersama-sama menangani kasus korupsi di Asabri, Jiwasraya, dan Garuda Indonesia.

    Erick menegaskan jangan sampai kasus korupsi yang tertangani di Kejagung berjalan seperti Garuda Indonesia.

    “Yang penting kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama. Akhirnya Garudanya bangkrut tidak bisa terbang. Kalau teman-teman ingat dulu sampai restrukturisasi itu gagal,” ucap Erick.

    “Jangan bicara tiket turun hari ini. Jumlah pesawatnya tidak ada. Waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Terbukti hari ini lebih baik,” jelasnya.

    Sebelumnya, Erick pernah menyatakan bahwa belum akan menunjuk pengganti Riva Siahaan serta Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah.

    “Belum nanti kita konsultasikan,” kata Erick usai menghadiri acara peresmian Bank Emas di Gede Tower Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Erick menyebut penunjukan Plt terhadap dua Dirut anak usaha Pertamina itu akan dibahas dengan Komisaris Utama (Komut) dan Direktur Utama (Dirut) Pertamina serta mengikuti prosedur Tim Penilaian Akhir (TPA).

    “Kan ada nanti Komisaris Utama, ada Dirut nanti kita konsultasi, kita diskusi juga seperti apa nanti TPA proses berikutnya,” jelas Erick.

    Kejagung menetapkan tujuh orang tersangka atas kasus tersebut, dua di antaranya merupakan direktur utama dari anak usaha Pertamina. 

    Tanggapan Pertamina

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pihaknya menghormati Kejagung dalam menjalankan tugas.

    “Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

    Ia menyatakan Pertamina siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah.

    Fadjar mengatakan, Grup Pertamina menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG) serta peraturan berlaku.

    “Pertamina menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tetap berjalan normal seperti biasa,” ujarnya.

    Ketujuh tersangka yang ditetapkan adalah Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, serta Vice President (VP) Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono.

    Lalu, tersangka lainnya ada Dirut PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, beneficiary owner atau penerima manfaat dari PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Keery Adrianto Riza, dan Komisaris PT Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati.

    Terakhir, Komisaris PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Joede.

     

  • Operasi pasar digelar jelang Ramadhan, diskon tol disiapkan

    Operasi pasar digelar jelang Ramadhan, diskon tol disiapkan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Istana: Operasi pasar digelar jelang Ramadhan, diskon tol disiapkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 28 Februari 2025 – 18:58 WIB

    Elshinta.com – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan pemerintah menggelar operasi pasar di beberapa daerah menjelang Ramadhan 1446 Hijriah serta mempersiapkan diskon tarif tol untuk para pemudik jelang libur lebaran.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati kepada wartawan di Jakarta, Jumat, menyebut operasi pasar digelar sejak 24 Februari 2025 sampai dengan 28 Maret 2025 di 215 titik Pulau Jawa dan 110 titik luar Jawa, dengan target ekspansi mencapai 4.500 gerai.

    “Sejumlah kementerian dan lembaga berkolaborasi melaksanakan operasi pasar yang tujuannya untuk menstabilkan harga. Bahkan, seperti minyak goreng, gula, dan daging kerbau, melalui operasi pasar dijual dengan harga lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET),” kata Adita.

    Kementerian/lembaga yang terlibat dalam operasi pasar itu mencakup Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, serta sejumlah BUMN yang bergerak di bidang pangan dan logistik.

    Dia menyebut stimulus itu sudah jauh-jauh hari disiapkan oleh pemerintah menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat menjelang Ramadhan dan jelang libur lebaran.

    “Ramadhan sudah tiba. Ramadhan tenang dan menyenangkan, begitu harapan pemerintah. Artinya, semua harus berlangsung dalam suasana yang aman dan nyaman,” kata Adita.

    Demi memastikan stok pangan cukup dan harganya tetap terjangkau, kata dia, pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

    Menurut dia, beberapa komoditas seperti beras, minyak, gula, daging beku, dan bawang, dipastikan cukup hingga Mei 2025.

    “Tinggal bagaimana kita mengamankan jalur distribusinya agar jangan sampai terjadi kelangkaan di momen-momen penting Ramadhan dan Idul Fitri ini,” ujar Adita.

    Kemudian, pemerintah juga menyiapkan diskon tarif tol di beberapa ruas jalan tol selama periode arus mudik dan arus balik libur lebaran.

    Adita menyebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama kementerian dan lembaga terkait telah mengecek kesiapan transportasi umum di berbagai simpul transportasi.

    Kemenhub juga bakal menerbitkan surat keputusan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Korlantas Polri untuk pengaturan lalu lintas selama periode mudik.

    Koordinasi antarkementerian dan lembaga itu bertujuan memastikan pengaturan berjalan efektif, dan mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di semua jalur, baik darat, laut, maupun udara.

    Tidak hanya diskon tarif tol, Adita menyebut sejumlah operator angkutan akan menyediakan harga tiket khusus dengan diskon tertentu.

    Dalam kesempatan yang sama, dia menyatakan pemerintah mendorong masyarakat untuk mudik lebih cepat demi menghindari kemacetan akibat padatnya lalu lintas pada tanggal-tanggal tertentu terutama menjelang dan sesudah Hari Lebaran.

    Dengan demikian, kata Adita, pemerintah juga mempersiapkan skema bekerja dari mana saja/flexible working arrangement (FWA) terutama untuk aparatur sipil negara (ASN).

    “Untuk FWA ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah mempersiapkan aturannya sebagai acuan bagi ASN,” kata dia.

    Nantinya, tidak hanya ASN, pemerintah juga mendorong sektor swasta juga dapat memberlakukan kebijakan FWA untuk karyawannya menjelang periode libur lebaran.

    “Tak hanya ASN, bagi karyawan di perusahaan-perusahaan swasta pun diimbau dapat memberlakukan kebijakan internal masing-masing untuk pelaksanaan FWA bagi sebagian karyawan yang memang dimungkinkan,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Adakan Mudik Gratis Lebaran 2025, Kuotanya 100.000 Orang!

    Pemerintah Adakan Mudik Gratis Lebaran 2025, Kuotanya 100.000 Orang!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah mengadakan mudik gratis Lebaran 2025 untuk membantu masyarakat kurang mampu dengan kuota 100.000 orang.

    “Mudik gratis 100.000 orang, baik bus, kereta api, maupun kapal laut,” kata AHY dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Sabtu (1/3/2025).

    Program mudik gratis merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN. Pemerintah berupaya menyediakan fasilitas transportasi darat dan laut untuk masyarakat yang ingin mudik atau pulang kampung menyambut Lebaran 2025.

    AHY menyampaikan program mudik gratis diharapkan bisa memberikan bantuan dan kemudahan perjalanan bagi masyarakat. Program ini juga merupakan implementasi dari instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada kementerian dan stakeholder terkait.

    “Ini adalah upaya pemerintah, tentu arahan dan direktif khusus dari Pak Presiden Prabowo Subianto yang ingin membuat perjalanan masyarakat di bulan suci Ramadan, khususnya Lebaran semakin aman, nyaman, terjangkau, dan menyenangkan,” imbuh AHY.

    Selain mudik gratis, pemerintah juga memberi diskon tiket pesawat pada masa mudik Lebaran 2025 hingga 14% untuk periode pembelian mulai 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025, dengan jadwal penerbangan mulai 24 Maret hingga 7 April 2025. 

    Pemerintah juga memberikan diskon tarif sebesar 20% untuk semua ruas jalan tol selama musim mudik Lebaran 2025.

    Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo yang meminta penurunan tarif tol, harga tiket pesawat, dan menggelar mudik gratis untuk masyarakat menyambut Lebaran 2025.

  • Harga Tiket Pesawat Saat Mudik Turun Segini setelah Dapat Diskon PPN

    Harga Tiket Pesawat Saat Mudik Turun Segini setelah Dapat Diskon PPN

    Tangerang, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik. Dalam kebijakan ini, pemerintah menanggung 6% dari total tarif pajak, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, kebijakan ini bertujuan membantu masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara selama periode mudik Lebaran 2025.

    “PMK ini berlaku untuk pembelian tiket mulai 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025, dengan jadwal penerbangan antara 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

    Dengan adanya PMK 18/2025, penumpang hanya perlu membayar PPN sebesar 5%, sementara 6% sisanya akan ditanggung oleh pemerintah. Insentif ini diperkirakan dapat menurunkan harga tiket pesawat kelas ekonomi domestik sebesar 13%-14%.

    “Bagi yang sudah terlanjur beli, mungkin tidak kena (diskon) ya, tetapi tanggal 1 Maret masih bisa,” kata Sri Mulyani.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengoptimalkan layanan transportasi selama musim mudik Lebaran.

    “Kami ingin memastikan adanya insentif penurunan harga tiket. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan para pemangku kepentingan industri penerbangan, harga avtur di 37 bandara berhasil dikurangi, serta fuel surcharge juga ditekan,” ungkap AHY.

    AHY menyampaikan, dengan insentif PPN sebesar 6 persen yang ditanggung pemerintah, harga tiket pesawat ekonomi domestik bisa turun hingga 13%-14%.

    Selain insentif PPN yang membuat hara tiket pesawat menjadi lebih murah, pemerintah juga menyediakan berbagai fasilitas tambahan untuk mendukung kelancaran arus mudik. Salah satunya adalah program mudik gratis bagi 100.000 orang menggunakan bus, kereta api, dan kapal laut yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN.

  • Pemerintah Beri Diskon Tiket Pesawat hingga 14 Persen

    Pemerintah Beri Diskon Tiket Pesawat hingga 14 Persen

    Tangerang, Beritasatu.com – Pemerintah memberikan diskon harga tiket pesawat selama musim mudik Lebaran 2025 sebesar 13% sampai 14%. Kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025 ini diberlakukan untuk meringankan beban masyarakat yang mudik.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan penurunan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13% hingga 14% dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. 

    Menurutnya, periode diskon tiket pesawat tersebut berlaku untuk pembelian mulai 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025, dengan jadwal penerbangan mulai 24 Maret hingga 7 April 2025. 

    “Jadi harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih dua minggu turun di angka 13% hingga 14%,” kata AHY saat konferensi pers di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Sabtu (1/3/2025). 

    Menurutnya pemerintah telah berhasil menurunkan ongkos kebandarudaraan, termasuk biaya bahan bakar avtur di 37 bandara. Kemudian fuel sure charge itu juga bisa dikurangi. Hal ini jelas berdampak pada penurunan harga tiket pesawat.

    “Harga penurunan tiket ini mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang sudah mempersiapkan diri akan pulang kampung, bertemu dengan keluarga, merayakan Idulfitri di kampung halaman masing-masing,” ungkap dia.

    AHY juga menjelaskan perhitungan secara umum yang menyebabkan harga tiket pesawat ekonomi domestik berhasil diturunkan untuk Lebaran 2025, atas kerja sama antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan para stakeholders industri penerbangan. 

    “Yang lebih membahagiakan, terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%,” tambah AHY. 

    Disebutkan, PPN ditanggung pemerintah sebagian tersebut telah diatur dalam PMK Nomor 18 Tahun 2025. “Akan dikurangi PPN-nya sehingga masyarakat hanya membayar 5%. Jadi, 6% ditanggung pemerintah,” jelasnya. 

    Dalam konferensi pers penurunan harga tiket pesawat itu turut hadir juga Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • Istana: Operasi pasar digelar jelang Ramadhan, diskon tol disiapkan

    Istana: Operasi pasar digelar jelang Ramadhan, diskon tol disiapkan

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan pemerintah menggelar operasi pasar di beberapa daerah menjelang Ramadhan 1446 Hijriah serta mempersiapkan diskon tarif tol untuk para pemudik jelang libur lebaran.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati kepada wartawan di Jakarta, Jumat, menyebut operasi pasar digelar sejak 24 Februari 2025 sampai dengan 28 Maret 2025 di 215 titik Pulau Jawa dan 110 titik luar Jawa, dengan target ekspansi mencapai 4.500 gerai.

    “Sejumlah kementerian dan lembaga berkolaborasi melaksanakan operasi pasar yang tujuannya untuk menstabilkan harga. Bahkan, seperti minyak goreng, gula, dan daging kerbau, melalui operasi pasar dijual dengan harga lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET),” kata Adita.

    Kementerian/lembaga yang terlibat dalam operasi pasar itu mencakup Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, serta sejumlah BUMN yang bergerak di bidang pangan dan logistik.

    Dia menyebut stimulus itu sudah jauh-jauh hari disiapkan oleh pemerintah menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat menjelang Ramadhan dan jelang libur lebaran.

    “Ramadhan sudah tiba. Ramadhan tenang dan menyenangkan, begitu harapan pemerintah. Artinya, semua harus berlangsung dalam suasana yang aman dan nyaman,” kata Adita.

    Demi memastikan stok pangan cukup dan harganya tetap terjangkau, kata dia, pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

    Menurut dia, beberapa komoditas seperti beras, minyak, gula, daging beku, dan bawang, dipastikan cukup hingga Mei 2025.

    “Tinggal bagaimana kita mengamankan jalur distribusinya agar jangan sampai terjadi kelangkaan di momen-momen penting Ramadhan dan Idul Fitri ini,” ujar Adita.

    Kemudian, pemerintah juga menyiapkan diskon tarif tol di beberapa ruas jalan tol selama periode arus mudik dan arus balik libur lebaran.

    Adita menyebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama kementerian dan lembaga terkait telah mengecek kesiapan transportasi umum di berbagai simpul transportasi.

    Kemenhub juga bakal menerbitkan surat keputusan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Korlantas Polri untuk pengaturan lalu lintas selama periode mudik.

    Koordinasi antarkementerian dan lembaga itu bertujuan memastikan pengaturan berjalan efektif, dan mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di semua jalur, baik darat, laut, maupun udara.

    Tidak hanya diskon tarif tol, Adita menyebut sejumlah operator angkutan akan menyediakan harga tiket khusus dengan diskon tertentu.

    Dalam kesempatan yang sama, dia menyatakan pemerintah mendorong masyarakat untuk mudik lebih cepat demi menghindari kemacetan akibat padatnya lalu lintas pada tanggal-tanggal tertentu terutama menjelang dan sesudah Hari Lebaran.

    Dengan demikian, kata Adita, pemerintah juga mempersiapkan skema bekerja dari mana saja/flexible working arrangement (FWA) terutama untuk aparatur sipil negara (ASN).

    “Untuk FWA ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah mempersiapkan aturannya sebagai acuan bagi ASN,” kata dia.

    Nantinya, tidak hanya ASN, pemerintah juga mendorong sektor swasta juga dapat memberlakukan kebijakan FWA untuk karyawannya menjelang periode libur lebaran.

    “Tak hanya ASN, bagi karyawan di perusahaan-perusahaan swasta pun diimbau dapat memberlakukan kebijakan internal masing-masing untuk pelaksanaan FWA bagi sebagian karyawan yang memang dimungkinkan,” kata dia.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Misi Kementerian BUMN Bawa UMKM Naik Kelas, Begini Caranya – Page 3

    Misi Kementerian BUMN Bawa UMKM Naik Kelas, Begini Caranya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama PT Surveyor Indonesia terus berkomitmen dalam mendorong transformasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program UMKM Naik Kelas.

    Inisiatif ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden, yang berfokus pada pembangunan ekonomi yang mandiri serta penguatan sektor usaha kecil sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM serta memberdayakan local heroes melalui edukasi, digitalisasi, dan akses pasar.

    Kurikulum Naksir UMKM: Peningkatan Kapasitas Usaha

    Salah satu langkah konkret yang diambil Kementerian BUMN adalah menghadirkan Kurikulum Naksir UMKM melalui Rumah BUMN bersama PT Surveyor Indonesia (PTSI).

    Program ini telah dimulai di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, dengan fokus utama pada pembekalan pelaku usaha dalam aspek legalitas, pemasaran digital, dan perluasan jaringan bisnis.

    Dorong Legalitas UMKM

    PT Surveyor Indonesia memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM terkait legalitas usaha. Beberapa aspek penting yang menjadi fokus antara lain:

    Nomor Induk Berusaha (NIB)
    Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
    Sertifikasi Halal

    Legalitas usaha merupakan faktor krusial bagi UMKM dalam meningkatkan kredibilitas bisnis, memperluas jangkauan pasar, serta memperoleh kepercayaan dari konsumen.

    Dengan memiliki izin usaha yang lengkap, UMKM dapat lebih mudah mengakses fasilitas pendanaan, berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa, serta menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar.