Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • Prabowo panggil menteri terkait bahas harga pangan-cabai saat Ramadhan

    Prabowo panggil menteri terkait bahas harga pangan-cabai saat Ramadhan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, guna membahas stabilisasi harga pangan, termasuk harga cabai saat Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025.

    Sejumlah menteri yang terpantau tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin sore, antara lain Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    “Kami akan bahas harga pangan di bulan suci Ramadhan. Sesuai BPS, alhamdulillah pengumuman BPS tadi produksi kita Januari sampai April, angka sementara itu tertinggi selama tujuh tahun,” kata Mentan Amran Sulaiman kepada awak media.

    Amran mengatakan bahwa harga beras di tingkat konsumen sedang turun, namun harga cabai mengalami sedikit peningkatan.

    Berdasarkan pantauan harga melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, pada Senin harga cabai rawit rata-rata secara nasional mencapai Rp103.600 per kg, atau meningkat sebesar 28 persen.

    Senada dengan Amran, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa rapat akan membahas pangan secara keseluruhan.

    “Saya menduga pangan secara keseluruhan. Ada dua menko dan beberapa menteri terkait (yang diundang). Menko pangan dan menko ekonomi,” kata Dadan.

    Adapun terkait dengan stabilisasi harga pangan, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan pemerintah telah menggelar operasi pasar di beberapa daerah menjelang Ramadhan 1446 Hijriah.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati menyebut operasi pasar digelar sejak 24 Februari 2025 sampai dengan 28 Maret 2025 di 215 titik Pulau Jawa dan 110 titik luar Jawa, dengan target ekspansi mencapai 4.500 gerai.

    Kementerian/lembaga yang terlibat dalam operasi pasar itu mencakup Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, serta sejumlah BUMN yang bergerak di bidang pangan dan logistik.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nih! Rencana Besar Prabowo di Proyek IKN Dalam 5 Tahun

    Nih! Rencana Besar Prabowo di Proyek IKN Dalam 5 Tahun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto tetap memprioritaskan pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara atau IKN. Lanjutan pembangunan hingga pengembangannya telah ia tetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.

    Dalam dokumen RPJMN 2025-2029 pembangunan IKN itu ia masukkan ke dalam Asta Cita program prioritas nasional ke-6. Bahkan, dalam program prioritas ke-6 oa telah mendesain rancangan pemindahan ke Ibu Kota Nusantara. Pembangunan IKN juga ia masukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional 2025-2029.

    “Sebagai model pembangunan berkelanjutan dan inklusif, lbu Kota Nusantara dirancang untuk memperkuat konektivitas antardaerah, memperbaiki distribusi penduduk, dan menciptakan peluang baru di luar Jawa, sehingga mendukung penurunan kemiskinan secara lebih merata,” dikutip dari dokumen RPJMN 2025-2029, Senin (3/3/2025).

    Dalam rancangan pembangunannya, pembangunan IKN dilaksanakan dengan fokus utama pada pemenuhan ekosistem perkotaan, termasuk kelengkapan ekosistem suprastruktur politik atau lembaga trias politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk memantapkan posisi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan sekitarnya sebagai area inti yang tangguh dalam menyelenggarakan pemerintahan.

    “Melalui perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke lbu Kota Nusantara dan pembangunan sosial, superlab ekonomi, dan pengelolaan lingkungan lbu Kota Nusantara,” dikutip dari dokumen RPJMN 2025-2029.

    Dalam daftar kegiatan prioritas utama di dokumen RPJMN 2025-2029, disebutkan pula bahwa Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) memanfaatkan sumber dana dari belanja K/L dan badan usaha, antara lain OIKN, Kementerian PKP, Kementerian PU, Kementerian BUMN, Kemenhub, Kementerian PPN/Bappenas, serta badan usaha.

    Untuk target kegiatan terselenggarannya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN, sumber dananya juga dirancang melalui belanja K/L dan badan usaha, antara lain BSSN, OIKN, Kemenkeu, Kementerian Komdigi, Polri, serta badan usaha.

    Prabowo juga menetapkan pengembangan klaster pariwisata di sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan output penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, khususnya di Pulau Derawan dari Pulau Maratua.

    Adapula penyusunan rencana induk/masterplan penataan darl pengembangan di kawasan Pariwisata Berau untuk mendukung pengembangan pariwisata di sekitar IKN dan pengembangan Tourist Information Center sebagai pusat informasi terintegrasi terkait aktivitas pariwisata.

    Pengembangan IKN juga dirancang dengan pengembangan kawasan superhub ekonomi di wilayah sekitar IKN, melalui beberapa sektor, yaitu:

    1. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung, dengan output pembangunan SPAM Regional Kalimantan Tirnur.

    2. Pengembangan klaster pariwisata di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan output pengembangan objek wisata desa dan perdesaan, penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata, desa wisata di wilayah destinasi II yang terpadu, serta fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi di wilayah destinasi II, serta event Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition MICE) dalam negeri.

    3. Pengembangan klaster ekonomi kreatif di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan output kabupaten/kota kreatif yang dikembangkan, penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik, penguatan ekosistem fesyen dan kriya, penguatan ekosistem aplikasi dan gim, penguatan ekosistem kuliner, pelatihan SDM ekonomi kreatif, sertifikasi SDM bidang ekonomi kreatif, serta edukasi kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif, inkubasi produk kreatif subsektor film, animasi, dan video serta musik.

    4. Pengembangan kawasan peruntukan industri di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara

    5. Pengembangan dan peningkatan jaminan ketersediaan bahan baku yang terstandarisasi pada agroindustri hilir, kelapa sawit dan rumput laut untuk peningkatan produktivitas sektor hulu, dengan output kriteria standar Crude Palm Oil (CPO) untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit, fasilitasi investasi hilir kelapa sawit, dan ketertelusuran keberlanjutan produk hilir kelapa sawit, penguatan standarisasi untuk hilirisasi sawit, pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi kedua (HVO/SAF) – Hydrogenated Vegetable Oil/Sustainable Aviation Fuel berbahan baku technical oil, promosi produk dan perkebunan sawit Indonesia yang berkelanjutan terutama di luar negeri, peningkatan kapasitas produksi rumput laut kering, promosi produk rumput laut skala internasional, pengembangan skema penjualan petani ke pabrik pengolahan melalui platform digital yang meningkatkan harga jual di tingkat petani dan pengadaan asuransi pertanian.

    6. Penguatan serta peningkatan teknologi dan inovasi yang terstandarisasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar), dengan output rekomendasi dan regulasi, fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis minyak bumi, fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis gas bumi, fasilitasi investor dalam rangka pembangunan fasilitas Coal to Ammonia di Kutai Timur pendampingan implementasi sektor industri, gasifikasi batubara di Kutai Timur, rekomendasi kebijakan percepatan peningkatan nilai tambah batubara, pengembangan dan pembangunan kilang minyak bumi (Kilang Balikpapan), pengembangan Lapangan Gendalo, Gandang dan Bangka (lndonesia Deepwater Development Project /IDD), percepatan pelaksanaan kegiatan penyimpanan karbon dan penyediaan serta permintaan produk turunan.

    7. Penguatan rantai pasok dan jaminan ketersediaan bahan baku/penolong di industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produksi tekstil (TPT) dan alas kaki), dengan output penyusunan data supply-demand dan tingkat komponen dalam negeri industri kecil pada sektor tekstil, kulit dan alas kaki.

    8. Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi padat karya terampil, dengan output pendampingan penerapan industri 4.0 pada sektor minuman, hasil tembakau, serta bahan penyegar dan penerapan making Indonesia 4.0 pada Industri Kecil Menengah (IKM) pada industri aneka dan IKM kimia, sandang dan kerajinan.

    9. Fasilitasi pengembangan industri padat karya terampil, dengan output pengembangan sektor industri aneka, layanan pemberdayaan penyuluh, rekomendasi kebijakan penumbuhan dan pengembangan industri tekstil, kulit, dan alas kaki serta layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

    10. Peningkatan produksi pangan nabati, dengan output alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan dan hortikultura

    11. Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional serta konektivitas infrastruktur penunjang logistik, dengan output preservasi pada sejumlah jalan atau jembatan koridor logistik.

    12. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, dengan output pengembangan pelabuhan

    13. Optimalisasi dan peningkatan layanan dan prasarana bandara, dengan output pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (Kota Balikpapan), Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (Kota Samarinda) dan pengembangan Bandara Ibu Kota Nusantara (Kabupaten Penajam Paser Utara)

    14. Pembangunan jalan nasional akses perbatasan untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi, dengan output pembangunan jalan koridor logistik Tering-Long Bagun 5

    15. Pengembangan transportasi berkelanjutan, dengan output pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan BTS (Buy the Service) di Kota Balikpapan.

    Rancangan pembangunan IKN juga didasarkan pada skema Kawasan Inti Pusat Pemerintah, Kawasan Ibu KOta Nusantara, dan Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara, berikut ini rinciannya:

    1. Perencanaan dan penataan ruang kawasan inti dan sekitamya, dengan output Rencana Pengembangan Kawasan (RPK)/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perdesaan, pengadaan tanah, serta rekomendasi kebijakan percepatan pemindahan ibu kota negara.

    2. Pembangunan gedung/perkantoran, dengan output bangunan gedung dan penataan kawasan, serta operasional dan pemeliharaan.

    3. Pembangunan gedung/hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan output bangunan gedung dan penataan kawasan, serta operasional dan pemeliharaan.

    4. Pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan output Rumah Susun ASN dan Hankam, hunian/perumahan umum, serta operasional dan pemeliharaan.

    5. Pembangunan sarana prasarana pendukung, dengan output: pembangunan dan perluasan sistem pengolahan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, operasional dan pemeliharaan, rumusan kebijakan pembinaan BUMN dalam pembangunan infrastruktur energi IKN, infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik, serta pembangkit listrik tenaga surya.

    6. Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas, dengan output jaringan jalan akses menuju IKN (jalan tol/jalan bebas hambatan menuju KIPP), infrastruktur jalan dan multi utility tunnel (MUT) dalam KIPP, persiapan pembangunan jalur kereta api (KA) akses KIPP, bandara IKN, layanan angkutan umum massal perkotaan di KIPP, serta operasional dan pemeliharaan.

    7. Pemindahan ASN dan personel hankam, dengan output, diseminasi informasi pemindahan ibu kota negara, rekomendasi kebijakan pengelolaan aset dalam rangka pemindahan, serta koordinasi pelaksanaan pemindahan ASN/Hankam ke lbu Kota Nusantara

    8. Penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas, dengan output sistem informasi kota cerdas, kebijakan pengembangan ekosistem digital, serta layanan sistem perizinan terkait dengan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan

    Di luar itu, target pembangunan IKN selama lima tahun ini yaitu pembangunan sosial, superhub ekonomi, dan pengelolaan lingkungan IKN, mulai dari pembangunan kesehatan, pendidikan, kawasan lindung dan kehutanan, penanggulangan bencana, serta pertanian berkelanjutan.

    (arj/mij)

  • Lewat Rumah Pangan, PNM Ajak Warga Purwokerto Budi Daya Lele-Pepaya

    Lewat Rumah Pangan, PNM Ajak Warga Purwokerto Budi Daya Lele-Pepaya

    Jakarta –

    PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus mendukung ketahanan pangan nasional. Salah satunya melalui program Rumah Pangan PNM yang kembali diluncurkan di Kampung Madani PNM, Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

    Program ini selaras dengan Asta Cita Ketahanan Pangan program Pemerintahan Prabowo, serta sejalan dengan komitmen Kementerian BUMN dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis komunitas.

    Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi menegaskan program ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian dan perikanan berkelanjutan.

    “Rumah Pangan PNM adalah bentuk nyata dukungan kami terhadap ketahanan pangan nasional sekaligus kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem kolam komunal, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembudidayaan ikan lele, sementara penanaman pohon pepaya memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi desa,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, Senin (03/3/2025).

    Hasil panen dari budidaya lele dan pepaya nanti akan disalurkan untuk menyuplai Dapur Gizi Nasional, mendukung program pemerintah dalam penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.

    Program ini juga melibatkan partisipasi aktif nasabah PNM Mekaar serta Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Langgongsari yang didampingi oleh PNM untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.

    Peluncuran Rumah Pangan PNM di Purwokerto pada Rabu (26/2) yang lalu ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang tidak hanya memperkuat kemandirian pangan, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

    (anl/ega)

  • BUMN Bakal Bergabung ke Danantara, Siapa Saja yang Masuk?

    BUMN Bakal Bergabung ke Danantara, Siapa Saja yang Masuk?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan mengonsolidasikan seluruh badan usaha milik negara (BUMN) ke dalam satu entitas. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara agar lebih produktif dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

    Sebagai langkah awal, ada tujuh BUMN, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, PT PLN, PT Pertamina, Bank BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID yang asetnya akan dikelola oleh Danantara. Nantinya, seluruh aset BUMN akan dikelola secara bertahap.

    Danantara menargetkan total aset kelolaan melebihi US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.724 triliun. Pada tahap awal, investasi senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 325,8 triliun akan dialokasikan untuk proyek-proyek strategis yang berfokus pada hilirisasi dan sektor berkelanjutan.

    CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa seluruh BUMN akan masuk ke dalam pengelolaan Danantara secara bertahap. Proses ini dijadwalkan akan mulai berlangsung pada Maret 2025.

    “Memang nanti (BUMN) yang masuk ke Danantara ini adalah keseluruhannya,” kata Rosan pada saat peluncuran Danantara, Senin (24/2/2025).

    Lantas, ada berapa BUMN di Indonesia dan perusahaan apa saja? Dilansir dari laman resmi Kementerian BUMN, berikut lengkapnya!

    Daftar Lengkap BUMN yang Akan Bergabung

    Saat ini, pemerintah memiliki berbagai BUMN yang bergerak di berbagai sektor, seperti energi, kesehatan, manufaktur, mineral dan batu bara, perkebunan, telekomunikasi, hingga jasa keuangan. Berikut daftar lengkap BUMN yang akan masuk ke dalam Danantara:

    1. Industri Energi, Minyak, dan Gas

    PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)PT Pertamina (Persero)

    2. Industri Kesehatan

    3. Industri Manufaktur

    PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)PT Len Industri (Persero)

    4. Industri Mineral dan Batu Bara

    PT Krakatau Steel (Persero) TbkPT Mineral Industri Indonesia (Persero)

    5. Industri Pangan dan Pupuk

    PT Pupuk Indonesia (Persero)Perum BulogPT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

    6. Industri Perkebunan dan Kehutanan

    Perum PerhutaniPT Perkebunan Nusantara III (Persero)

    7. Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

    PT Asabri (Persero)PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)PT Taspen (Persero)

    8. Jasa Infrastruktur

    Perum PerumnasPT Adhi Karya (Persero) TbkPT Brantas Abipraya (Persero)PT Wijaya Karya (Persero) TbkPT Jasa Marga (Persero) TbkPT Pembangunan Perumahan (Persero) TbkPT Semen Indonesia (Persero) TbkPT Waskita Karya (Persero) TbkPT Hutama Karya (Persero)

    9. Jasa Keuangan

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) TbkPT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkPT Bank Mandiri (Persero) Tbk

    10. Jasa Logistik

    PT Industri Kereta Api (Persero)PT Pos Indonesia (Persero)PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)Perum DamriPT Varuna Tirta Prakasya (Persero)PT Pelabuhan Indonesia (Persero)PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)PT Kereta Api Indonesia (Persero)

    11. Jasa Pariwisata dan Pendukung

    Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan IndonesiaPT Garuda Indonesia (Persero) TbkPT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)

    12. Jasa Telekomunikasi dan Media

    PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) TbkPT Produksi Film Negara (Persero)Perum Percetakan Negara IndonesiaPerum Lembaga Berita Nasional AntaraPT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)PT Danareksa (Persero)

    Konsolidasi seluruh BUMN ke dalam Danantara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan optimalisasi aset negara. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara agar lebih produktif dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

  • Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Cari Lulusan SMA, Tanggal Berapa Dibuka? – Page 3

    Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Cari Lulusan SMA, Tanggal Berapa Dibuka? – Page 3

    Meskipun detail resmi belum diumumkan, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, diperkirakan akan ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh para pelamar. Persyaratan tersebut kemungkinan meliputi persyaratan akademis, seperti nilai minimal rapor, serta persyaratan lain seperti kesehatan dan kepribadian.

    Tahapan seleksi juga diperkirakan akan meliputi beberapa tahap, mulai dari seleksi administrasi, tes kemampuan dasar, psikotes, hingga wawancara. Seluruh proses seleksi akan dilakukan secara transparan dan adil.

    Para pelamar disarankan untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, termasuk mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan, mempelajari materi tes yang akan diujikan, dan melatih kemampuan komunikasi dan presentasi. Jangan lupa untuk selalu memantau informasi resmi dari Kementerian BUMN dan FHCI untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai RBB 2025.

    Penting untuk diingat bahwa RBB 2025 merupakan program rekrutmen resmi dan gratis. Waspadai penipuan yang mengatasnamakan RBB 2025 dan meminta sejumlah biaya. Selalu perhatikan informasi resmi dari sumber terpercaya.

    Kementerian BUMN juga menekankan komitmennya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua calon pelamar, termasuk penyandang disabilitas dan putra-putri Papua. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

  • Rumah Pangan PNM, Solusi Ketahanan Pangan untuk Masyarakat Purwokerto

    Rumah Pangan PNM, Solusi Ketahanan Pangan untuk Masyarakat Purwokerto

    Purwokerto, Beritasatu.com – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui program Rumah Pangan PNM yang kembali diluncurkan di Kampung Madani PNM, Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas pada Rabu (26/2/2025). Program ini selaras dengan Asta Cita Ketahanan Pangan program Pemerintahan Bapak Prabowo, serta sejalan dengan komitmen Kementerian BUMN dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis komunitas. 

    Sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Rumah Pangan PNM kali ini mencakup budidaya 120 ribu ekor ikan lele yang menggunakan kolam komunal dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta penanaman 500 pohon pepaya di lahan desa. Program ini tidak hanya meningkatkan kemandirian pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

    Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian dan perikanan berkelanjutan. 

    “Rumah Pangan PNM adalah bentuk nyata dukungan kami terhadap ketahanan pangan nasional sekaligus kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem kolam komunal, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembudidayaan ikan lele, sementara penanaman pohon pepaya memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi desa,” ujar Arief.

    Hasil panen dari budidaya lele dan pepaya akan disalurkan untuk menyuplai Dapur Gizi Nasional, mendukung program pemerintah dalam penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Program ini juga melibatkan partisipasi aktif nasabah PNM Mekaar serta Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Langgongsari yang didampingi oleh PNM untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.

    Peluncuran Rumah Pangan PNM di Purwokerto menjadi langkah nyata dalam mewujudkan model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang tidak hanya memperkuat kemandirian pangan, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui inisiatif ini, PNM berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam membangun ketahanan pangan yang lebih kuat di Indonesia.

  • De Tjolomadoe, Ikon Wisata Heritage yang Berhasil Direvitalisasi PTPP

    De Tjolomadoe, Ikon Wisata Heritage yang Berhasil Direvitalisasi PTPP

    De Tjolomadoe, Ikon Wisata Heritage yang Berhasil Direvitalisasi PTPP
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com 
    –
    De Tjolomadoe
    adalah bangunan bersejarah di Jawa Tengah (Jateng) yang telah bertransformasi menjadi
    ikon wisata

    heritage,
    memadukan unsur sejarah, budaya, dan modernitas.
    Bangunan tersebut dulunya merupakan
    Pabrik Gula
    Colomadu, dan kini menjadi destinasi
    wisata
    berkelas internasional berkat proyek revitalisasi yang dipimpin oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (
    PTPP
    ) dan PT Sinergi Colomadu.
    Proyek yang berlangsung pada 2017–2018 ini berhasil menghidupkan kembali
    pabrik gula
    berusia lebih dari satu abad tanpa menghilangkan identitas sejarahnya. 
    Dengan pendekatan konservasi yang cermat dan inovasi arsitektural, De Tjolomadoe kini tidak hanya menjadi pusat wisata budaya, tetapi juga ruang multifungsi untuk berbagai kegiatan seni, bisnis, dan hiburan.
    Pabrik gula
    tersebut didirikan pada 1861 oleh Sultan Mangkunegara IV dan sempat menjadi salah satu pabrik gula terbesar di Hindia Belanda.
    Namun, setelah berhenti beroperasi pada 1998, bangunan tersebut mengalami degradasi yang cukup parah.
    Menyadari nilai historis yang terkandung, pemerintah melalui Kementerian BUMN menginisiasi proyek revitalisasi agar situs ini dapat difungsikan kembali. 
    Sebagai perusahaan konstruksi terkemuka, PTPP menghadirkan inovasi desain yang mempertahankan keaslian struktur bangunan sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan masa kini.
    Berbagai elemen asli, seperti mesin gilingan tebu dan struktur bangunan utama tetap dipertahankan. Dengan demikian, De Tjolomadoe tetap menjadi ”
    museum
    hidup” yang membawa pengunjung kembali ke masa kejayaan industri gula Indonesia.
    Revitalisasi De Tjolomadoe bukan sekadar restorasi bangunan tua, tetapi juga
    rebranding
    total yang menghadirkan pengalaman baru bagi wisatawan.
    Wisatawan menyebut bahwa konsep wisata museum ini penuh sejarah dan sangat menarik, terutama dengan adanya fasilitas mengendarai mobil antik yang telah disediakan.
    Beberapa inovasi utama yang diterapkan dalam proyek tersebut, antara lain konservasi arsitektural yang memperkuat bangunan dengan transfer
    beam
    agar lebih kokoh tanpa mengubah bentuk aslinya.
    Selain itu, PTPP memanfaatkan sesin eksisting. Mesin-mesin tua yang dulu digunakan untuk produksi gula kini menjadi elemen desain yang memperkaya nilai estetika museum.
    PTPP juga menghadirkan desain interior modern yang merupakan perpaduan gaya industrial dan sentuhan modern, menciptakan suasana unik yang menggabungkan masa lalu dan masa kini.
    Rebranding
    dan pengembangan fasilitas juga dilakukan. Tujuannya, agar publik dapat melihat transformasi pabrik gula ini menjadi pusat wisata
    heritage
    , ruang
    meetings, incentives, conventions, and exhibitions 
    (MICE), serta area komersial.
    Kini, De Tjolomadoe tidak hanya menawarkan wisata sejarah, tetapi juga menghadirkan pengalaman interaktif dan fasilitas berstandar internasional.
    Salah satu daya tariknya adalah
    Museum
    De Tjolomadoe yang menampilkan sejarah pabrik gula dengan berbagai koleksi asli dan mesin-mesin peninggalan.
    Ada juga Besali Café yang menyajikan suasana industrial dengan pilihan kuliner khas.
    Selain itu, terdapat Area Komersial & Creative Space, yang menjadi tempat bagi pelaku UMKM dan industri kreatif untuk berkembang.
    Tak hanya itu, De Tjolomadoe juga memiliki fasilitas MICE sebagai tempat pertemuan dan hiburan, seperti Tjolomadoe Concert Hall, Sarkara Multifunction Hall, dan Amphitheatre Outdoor, yang telah menjadi lokasi konser dan acara internasional.
    Dengan konsep tersebut, De Tjolomadoe tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga menjadi pusat kegiatan budaya dan ekonomi yang berdampak positif bagi masyarakat sekitar.
    Salah seorang wisatawan mengaku, dirinya datang dari Surabaya untuk melihat De Tjolomadoe.
    Wisata
     
    heritage 
    ini dinilai menarik dan wajib dikunjungi.
    “Menarik
    banget
    dan pasti main lagi ke sini bersama keluarga. Nilai sejarahnya menjadikan De Tjolomadoe ini sangat menarik,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (3/3/2025).
    Keberhasilan proyek tersebut tidak lepas dari peran PTPP dalam merancang desain dan konstruksi yang mengedepankan keseimbangan antara pelestarian dan inovasi.
    Berkat pendekatan tersebut, De Tjolomadoe berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi, seperti Indonesia Leading Heritage Convention Center 2024/2025, Abiwara Pariwisata 2019, dan Stevie Awards 2019–Innovation in Brand Renovation/Re-Branding.
    Penghargaan lainnya termasuk New Achievement Asia Pacific Award 2020, Rekor MURI 2018 untuk Tumpeng Terbanyak (17.854 buah), serta Rekor MURI 2019 untuk Lukisan Gulali Rasa Jahe Terbesar di Indonesia.
    Ke depannya, akan dihadirkan paket wisata Candi Prambanan dan Borobudur, yang memadukan wisata alam, budaya, dan sejarah. Inovasi ini didukung oleh PT Taman Wisata Candi (TWC) sebagai salah satu pemegang saham De Tjolomadoe.  
    Sebagai ikon wisata
    heritage
    , De Tjolomadoe terus dikembangkan untuk menjadi pusat seni, budaya, dan pariwisata unggulan di Indonesia.
    Dengan mempertahankan nilai sejarah sambil mengadaptasi inovasi modern, kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi model sukses bagi revitalisasi bangunan bersejarah lainnya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ungkit Gaji di Pertamina, Segini Perbandingan Gaji Ahok dengan Hotman Paris

    Ungkit Gaji di Pertamina, Segini Perbandingan Gaji Ahok dengan Hotman Paris

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Buntut mega korupsi di lingkup Pertamina, Hotman Paris terang-terangan menyindir Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Hotman menyoroti sikapnya yang alih-alih meminta maaf, Ahok malah naik pitam soal skandal korupsi yang dilakukan bawahannya.

    Hotman juga menyindir soal gaji miliaran yang diterima Ahok dari jabatannya sebagai petinggi di Pertamina.

    “Hai Ahok. Saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lo ngotot-ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina,” katanya dikutip Senin (3/3/2025).

    Lalu, berapa kisaran gaji Ahok jika dibandingkan dengan Hotman?

    Ahok

    Gaji seorang Komisaris Utama Pertamina tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

    Gaji Direktur Utama ditentukan oleh internal Kementerian BUMN melalui RUPS/Menteri BUMN setiap tahun.

    Sementara untuk Komisaris Utama adalah 85 persen dari gaji Direktur Utama. Ahok pada 2020 lalu pernah mengungkap besaran gajinya.

    Dia mengatakan sebagai komut Pertamina gajinya bisa tembus hingga Rp 170 juta per bulan. Ada pula bonus tantiem atau insentif kerja.

    Hotman Paris

    Hotman dikenal sebagai pengacara kondang yang dikenal dengan gaya hidup glamour dan serba mewah.

    Bayarannya sebagai pengacara terkemuka ditaksir puluhan juta hingga milyaran rupiah tergantung kasus dan siapa kliennya.

  • Danantara Diklaim Bisa Tingkatkan Investasi, Ini Alasannya!

    Danantara Diklaim Bisa Tingkatkan Investasi, Ini Alasannya!

    JABAR EKSPRES – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengklaim kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat meningkatkan kualitas investasi.

    Menurutnya, kehadiran Danantara akan mendorong investasi dan operasional untuk lebih bertransformasi dan meningkatkan transparansi. Terlebih, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

    “Dengan lahirnya undang-undang, nanti semua investasi itu ada komite investasinya, ini sebuah langkah yang maju,” kata Erick dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (3/3).

    Selanjutnya, sambung dia, dengan adanya komite investasi ini, maka seluruh usulan investasi atau pengembangan yang memakan dana besar akan melalui komite investasi tersebut.

    BACA JUGA:Kehadiran Danantara Ciptakan Lapangan Kerja, Benarkah?

    Kemudian, mengenai masalah operasional, korporasi dan penugasan, Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI itu memastikan pihaknya tetap memeriksa penugasan dan operasional meski telah ada undang-undang yang baru diterbitkan itu.

    “Jadi ini saya rasa solusi yang bagus. ini peningkatan-peningkatan yang harus kita lihat secara optimis,” katanya.

    Selain itu, Erick juga menyampaikan bahwa Kementerian BUMN masih melakukan pengawasan operasional. Fungsi Kementerian BUMN dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tersebut yakni salah satunya adalah mengawasi.

    “Ya, memang salah satunya di undang-undang itu fungsi kami mengawasi, menindak kalau ada kasus korupsi, meng-approve rencana kerja, memastikan antara dividen dan suntikan modal. Seperti itu perannya. Apakah kita mengawasi operasional? Masih. Contoh untuk apa? Yang public service obligation. Apalagi misalnya, subsidi kompensasi. Proyek strategis nasional? Masih. Nanti secara operasionalnya masih,” katanya.

    BACA JUGA:Danantara Kukuh Tak Sedot Dana Nasabah Bank BUMN, Benarkah?

    Sementara itu, terkait peralihan saham dari perusahaan-perusahaan BUMN milik pemerintah ke Danantara, dirinya menyampaikan bahwa hal tersebut masih dalam proses.

    “Ini masih proses. Nanti, habis ini ada kita mendorong peraturan pemerintah (PP) Inbreng. Sama kalau ditanya, Pak Erick kenapa nggak tujuh? Kenapa semuanya? Ya, kalau saya melihatnya begini, kalau kita mau transformasi total bersih-bersih BUMN, jangan tujuh, semuanya menjadi satu asset management,” kata Erick.

  • Was-was Gara-gara Danantara, Erick Thohir – SBY Pasang Badan

    Was-was Gara-gara Danantara, Erick Thohir – SBY Pasang Badan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi alias BPI Danantara dirancang untuk menjadi super holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun demikian pasar belum merespons positif sejak sepekan pasca peluncuran Danantara.

    Dalam catatan Bisnis, Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG parkir di zona merah dengan anjlok 7,83% ke level 6.270,59 sepanjang perdagangan pekan lalu, 24 hingga 28 Februari 2025. Kapitalisasi pasar Bursa juga tercatat anjlok menjadi Rp10.880 triliun.

    Di sisi lain, sejumlah pihak juga mengingatkan bahwa, Danantara yang akan memiliki aset kelolaan senilai US$900 miliar itu, berisiko tinggi. Ada yang merujuk kasus 1 Malaysia Development Behard atau 1MDB. Kasus ini menjadi skandal korupsi terbesar dalam sejarah Malaysia.

    Sekadar catatan, Danantara diluncurkan oleh Prabowo pada Senin pekan lalu. Prabowo sangat optimistis dengan badan barunya itu. Dia bahkan mengklaim Danantara akan menjadi salah satu Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Dana Kekayaan Negara terbesar di dunia. 

    “Danantara akan menjadi salah satu dana kekayaaan atau Sovereign Wealth Fund terbesar di dunia,” kata Prabowo, Senin kemarin.

    Pernyataan Prabowo tidak berlebihan. Pasalnya, sejak berlakunya Undang-undang No.1/2025 tentang BUMN, Danantara secara otomatis akan menggantikan peran Kementerian BUMN sebagai pengelola perseroan serta Kementerian Keuangan dalam pencatatan dividen dari perusahan pelat merah. Ada banyak poin dalam UU BUMN yang memberikan banyak keleluasaan kepada Danantara dari hulu hingga hilir.

    Status BUMN, misalnya, dalam beleid yang lama, adalah lembaga publik dan modalnya adalah bagian dari kekayaan negara yang terpisahkan. Namun dalam aturan yang baru, modal BUMN dianggap sebagai modal perseroan. Meskipun kalau dicermati dalam beleid itu, BUMN tetap menerima pernyataan modal negara sebagai modal.

    Sekadar catatan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 (audited), mencatat bahwa investasi permanen pemerintah atau penyertaan modal pemerintah ke persero yang berada di bawah Kementerian BUMN mencapai Rp2.809 triliun. Nilai ini naik dari posisi tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp2.710,6 triliun.

    Perubahan poin itu akan mengubah status investasi permanen pemerintah yang mencapai Rp2.809 triliun sebagai modal BUMN. Hal itu pada akhirnya akan meminimalkan intervensi negara terhadap perseroan. Apalagi, ada penegasan dalam UU BUMN, bahwa mereka tidak lagi masuk dalam rumpun penyelenggara negara dan statusnya adalah badan hukum private.

    Konsekuensi dari perubahan status modal BUMN dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah kerugian BUMN bukan kerugian negara. Sementara itu keuntungan BUMN adalah keuntungan perseroan. Artinya, karena jika BUMN mengalami kerugian, tidak serta merta bisa dianggap sebagai kerugian negara dan langsung diseret oleh aparat penegak hukum. BUMN yang memperoleh laba, juga tidak wajib untuk menyetor dividen ke kas negara secara langsung. Dividen akan dikelola Danantara.

    Selain pergeseran tentang modal, UU BUMN juga memangkas kewenangan BPK untuk melakukan audit terhadap perseroan. Pasalnya, UU tersebut mengamanatkan kewenangan audit laporan keuangan BUMN ada di tangan akuntan publik. BPK hanya diberikan ruang untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Itupun harus sizin DPR.

    Bos BEI Optimistis

    Adapun Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman meyakini bahwa kehadiran Danantara akan menjadi katalis positif bagi performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Iman Rachman menyatakan bahwa salah satu tujuan utama Danantara adalah menjadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih kompetitif, sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan. 

    Dengan tujuan itu, dia meyakini entitas di bawah naungan Danantara berpotensi besar menjadi pemimpin industri, baik di dalam negeri maupun kawasan Asia.

    “Misalnya, Bank Himbara dan Telkom Indonesia bisa semakin bersaing dengan institusi keuangan dan telekomunikasi di tingkat regional,” ujar Iman dalam diskusi bersama media di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

    Hal tersebut dinilai akan berkorelasi positif dengan potensi kenaikan pendapatan emiten BUMN, sehingga secara simultan mendorong kapitalisasi pasar.

    Hingga akhir Desember 2024, Iman menyampaikan bahwa sebanyak 12 BUMN dan anak usahanya yang tergabung dalam Danantara memiliki kapitalisasi pasar senilai Rp1.893 triliun atau sekitar 15% dari total kapitalisasi pasar BEI. 

    Jika ditelisik dari nilai transaksi, BUMN dan entitas anak juga memberikan kontribusi signifikan dengan porsi mencapai 27% dari total nilai transaksi di BEI.

    “Danantara memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kapitalisasi pasar Indonesia. Namun, diperlukan waktu untuk membangun kepercayaan pasar dan membuktikan efektivitas model bisnisnya,” ucapnya. 

    Erick Thohir Sebut Butuh Proses

    Di sisi lain, Erick Thohir optimistis bahwa kehadiran Danantara akan memberikan sentimen positif terhadap IHSG. Namun, dampak tersebut tidak akan langsung terlihat dalam waktu singkat dan membutuhkan proses untuk terbukti. 

    “Harusnya bisa, tetapi perlu waktu. Kami tidak bisa melawan persepsi yang ada saat ini. Misalnya, ada anggapan bahwa benchmarking antara Danantara dengan sovereign wealth fund lain itu tidak bagus, itu salah besar. Nanti kita buktikan saja,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa meskipun masih banyak kritik terhadap BUMN dan pengelolaan negara, kinerja perusahaan pelat merah saat ini telah menunjukkan kemajuan. Salah satunya adalah pencapaian laba bersih sebesar Rp310 triliun, yang dinilai menjadi bukti bahwa transformasi BUMN telah berjalan dengan baik.

    “Kalau memang BUMN itu buruk, tidak mungkin ada profit Rp310 triliun. Jika pelayanan bandara saja bisa lebih baik, itu membuktikan bahwa BUMN tidak seburuk yang dikatakan orang,” ucap Erick yang juga menjabat Ketua Umum PSSI.

    Pernyataan SBY 

    Sementara itu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak terkait Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dinilai tidak memberikan manfaat dan berpotensi menimbulkan masalah bagi perekonomian Indonesia.

    SBY dalam postingannya di platform X “Twitter” @SBYudhoyono, SBY mengakui bahwa ia mengamati peluncuran Danantara mendapat tanggapan kritis dari ekonom, pengamat, hingga politisi. 

    “Kalangan tersebut menyangsikan governance, transparansi dan akuntabilitas lembaga investasi baru ini. Juga dikhawatirkan jika ada konflik kepentingan dan ‘political envolvement’  yang tidak semestinya,” tulisnya dalam platform tersebut, Minggu (2/3/2025). 

    Menanggapi hal tersebut, SBY menilai niat dan tujuan Presiden Prabowo Subianto membentuk Danantara sebenarnya baik. Pasalnya, kata dia, Danantara diharapkan memperkuat investasi nasional, terutama untuk yang bersifat strategis (long-term strategic investment) yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

    Sebab demikian, dia mengatakan kecemasan masyarakat harus dilihat dari kacamata positif, yakni mereka tak ingin melihat Danantara yang bertujuan “mulia” tersebut gagal dan tak mencapai tujuan seharusnya. 

    “Terhadap suara rakyat seperti itu justru mesti membuat para pengelola Danantara tertantang dan mesti pula membuktikan bahwa kecemasan rakyat itu tak akan terjadi,” tulisnya. 

    SBY kemudian menuturkan, bahwa kuncinya Danantara harus memiliki good governance, pengelola yang cakap, economic & business judgement yang tepat dan pruden, akuntabilitas dan transparansi, kepatuhan pada pranata hukum dan ada progres positif dari waktu dan waktu. 

    “Pengelolaan Danantara harus bebas dari konflik kepentingan, bebas dari unsur politik. Kemajuan Danantara juga harus diinformasikan kepada masyarakat,” imbuhnya.