Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • Segera Cek Rekening! Dividen BBRI 2025 Dibagikan Hari Ini 23 April 2025, Segini Harga per Sahamnya

    Segera Cek Rekening! Dividen BBRI 2025 Dibagikan Hari Ini 23 April 2025, Segini Harga per Sahamnya

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar gembira bagi para pemegang saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Dividen final tahun buku 2024 resmi dibagikan pada hari ini, Rabu, 23 April 2025. Bagi yang tercatat dalam daftar pemegang saham per 14 April lalu, saatnya mengecek rekening karena dana pembagian dividen sudah mulai ditransfer.

    Bank pelat merah ini akan mengucurkan dividen final sebesar Rp31,39 triliun, yang setara dengan Rp208,40 per saham. Keputusan ini merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 24 Maret 2025.

    “Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 14 April 2025,” tutur direksi BRI dalam ringkasan risalah RUPST.

    Total Dividen Mencapai Rp 51,73 Triliun

    Dividen final ini merupakan bagian dari total dividen tunai maksimal yang disepakati, yakni Rp51,73 triliun atau sekitar Rp343,40 per saham. Sebelumnya, BRI telah lebih dulu membagikan dividen interim sebesar Rp135 per saham pada 15 Januari 2025, dengan total nilai Rp20,33 triliun.

    “Dengan demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sebesar-besarnya Rp31,39 triliun atau sebesar Rp208,40 per saham,” kata direksi BRI.

    Total dividen tersebut berasal dari laba bersih konsolidasian tahun 2024 yang mencapai Rp60,15 triliun. Sebagian besar dialokasikan sebagai dividen tunai untuk menunjukkan komitmen perseroan dalam memberi nilai tambah kepada investor.

    Yield Dividen Capai 5,48 Persen

    Dengan harga saham BBRI yang pada 25 Maret 2025 ditutup menguat 5,26% di level Rp3.800, maka yield dividen final mencapai sekitar 5,48 persen. Angka ini termasuk menarik di tengah situasi pasar yang penuh tantangan, dan menunjukkan daya tarik BBRI sebagai saham blue chip dengan fundamental kuat.

    Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, menyatakan bahwa pembagian dividen ini sudah melalui pertimbangan matang.

    “BRI mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan besaran dividen, termasuk kebutuhan ekspansi bisnis, kecukupan likuiditas, dan manajemen risiko bank. Rasio kecukupan modal (CAR) perseroan pun diproyeksikan tetap terjaga di atas 19 persen dalam jangka panjang,” ujarnya.

    Jadwal Penting Pembagian Dividen BBRI 2025

    Bagi yang ingin memahami alur pembagian dividen BRI tahun ini, berikut rangkuman jadwal resminya:

    Cum Dividen Pasar Reguler & Negosiasi: 10 April 2025 Ex Dividen Pasar Reguler & Negosiasi: 11 April 2025 Cum Dividen Pasar Tunai: 12 April 2025 Ex Dividen Pasar Tunai: 14 April 2025 Recording Date (Tanggal Pencatatan Saham): 14 April 2025 pukul 16.15 WIB Tanggal Pembayaran Dividen: 23 April 2025

    Dividen akan dibayarkan secara otomatis ke rekening efek atau bank kustodian tempat saham disimpan. Negara sebagai pemegang saham mayoritas BRI juga akan menerima dividen sesuai porsi kepemilikannya, melalui penyaluran langsung berdasarkan instruksi Kementerian BUMN.

    Rencana Buyback Saham Rp3 Triliun

    Tak hanya pembagian dividen, RUPST BRI 2025 juga menyetujui rencana pembelian kembali saham (buyback) maksimal senilai Rp3 triliun. Langkah ini diambil untuk menjaga harga saham, meningkatkan nilai bagi pemegang saham, serta mendukung program kepemilikan saham karyawan.

    Buyback akan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia maupun di luar bursa secara bertahap atau sekaligus. Proses ini akan diselesaikan paling lambat satu tahun sejak tanggal RUPST.

    Saatnya Menikmati Hasil Investasi

    Pembagian dividen BBRI 2025 menjadi bukti nyata bahwa investasi di emiten perbankan BUMN masih menjanjikan imbal hasil yang solid. Dengan dividen yield yang kompetitif dan kinerja keuangan yang terus menunjukkan pertumbuhan, BBRI tetap menjadi salah satu primadona di lantai bursa.

    Bagi yang sudah memegang sahamnya sebelum tanggal recording date, segera cek rekening efek hari ini. Dan bagi yang belum, mungkin ini saat yang tepat untuk mulai melirik BBRI sebagai portofolio jangka panjang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menkop Budi Arie usulkan BI checking untuk pengurus Kopdes Merah Putih

    Menkop Budi Arie usulkan BI checking untuk pengurus Kopdes Merah Putih

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkop Budi Arie usulkan BI checking untuk pengurus Kopdes Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 22 April 2025 – 13:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan akan mengusulkan agar seluruh pengurus dan pengawas Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjalani pemeriksaan riwayat kredit melalui BI checking sebelum mereka dapat diberikan akses ke pinjaman bank.

    Langkah tersebut juga dinilai perlu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan penyelewengan dana koperasi.

    “Kalau bermasalah (BI checking) maka tidak usah dikasih pinjaman bank,” kata Budi Arie dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

    Mengenai mekanisme pemilihan pengurus koperasi, Budi Arie menerangkan bahwa hal tersebut akan dilakukan melalui musyawarah desa. Sementara itu, untuk karyawan atau pengelola unit usaha koperasi akan melalui proses perekrutan yang berbeda.

    Lebih lanjut, Budi Arie menjelaskan bahwa proses pembentukan Kopdes Merah Putih akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama meliputi pembentukan akta atau legalitas koperasi, yang akan diverifikasi oleh Kemenkop. Tahap kedua adalah pelatihan pengawas dan pengelola koperasi.

    “Kemenkop bertanggung jawab termasuk memeriksa pengurus, pengelola, dan pengawasnya bermasalah tidak dengan BI checking. Kalau bermasalah kami suruh ganti,” jelasnya.

    Ia berharap langkah melakukan BI checking terhadap pengurus dan pengawas Kopdes ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap gerakan koperasi dan memastikan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.

    Pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia saat peluncuran pada 12 Juli 2025 mendatang. Budi Arie memperkirakan anggaran untuk membentuk 80 ribu Kopdes Merah Putih mencapai Rp400 triliun.

    Sementara itu, terkait skema pembiayaan pembentukan Kopdes, Budi Arie mengatakan bahwa itu bakal disusun oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

    Ia menambahkan bank-bank Himbara juga akan dilibatkan dalam pembentukan Kopdes Merah Putih dalam mengawal keuangan dan pinjaman.

    Sumber : Antara

  • 20% Pemimpin di BUMN Kini Perempuan, Berkat Erick Thohir

    20% Pemimpin di BUMN Kini Perempuan, Berkat Erick Thohir

    Jakarta, Beritasatu.com – Komunitas perempuan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Srikandi BUMN mengapresiasi semakin tingginya pemimpin perempuan di perusahaan-perusahaan BUMN.

    Menteri BUMN Erick Thohir dinilai punya andil besar dalam mendorong transformasi ini. Dalam acara peringatan Hari Kartini yang bertajuk “Memimpin dengan Hati, Menginspirasi dengan Aksi” di Grha Pertamina, Jakarta, Erick menyebutkan keyakinannya keterlibatan perempuan sebagai pemimpin mampu membawa perubahan besar.

    “Saya yakin BUMN ini bisa berubah kalau banyak pemimpin perempuannya,” kata Erick Thohir dalam video pernyataannya, Senin (21/4/2025).

    Dalam acara tersebut, hadir pula tokoh perempuan dari berbagai bidang, termasuk Managing Director B-Universe Apreyvita Wulansari, yang memuji capaian BUMN di bawah kepemimpinan Erick. Vita menyebut saat ini sekitar 20% pemimpin perempuan di BUMN, angka yang dinilai sebagai pencapaian luar biasa.

    Tak hanya itu, Juru Bicara Kementerian BUMN sekaligus anggota Srikandi BUMN Putri Viola juga menyampaikan apresiasinya. Menurut Putri, kesempatan besar yang diberikan kepada perempuan membuktikan kepercayaan pemerintah terhadap potensi pemimpin perempuan dalam membawa transformasi di BUMN.

    “Perempuan tidak hanya berperan sebagai pelengkap, tetapi dipercaya mengisi posisi vital, bahkan hingga puncak kepemimpinan,” ungkap Putri.

    Keterlibatan pemimpin perempuan di BUMN menjadi bukti kepekaan, kemampuan manajerial, dan gaya kepemimpinan yang humanis dari perempuan semakin diakui dalam dunia korporasi.

  • Try Sutrisno dan 300 Purnawirawan TNI Dukung Pencopotan Gibran, Ini 8 Tuntutan dan Deretan Faktanya

    Try Sutrisno dan 300 Purnawirawan TNI Dukung Pencopotan Gibran, Ini 8 Tuntutan dan Deretan Faktanya

    PIKIRAN RAKYAT – Langkah politik mengejutkan datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara terbuka menyerukan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

    Gerakan ini diperkuat dengan dukungan lebih dari 300 purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden RI dan eks Panglima ABRI. Pernyataan sikap mereka memicu perdebatan nasional soal batas antara hak berpendapat dan potensi intervensi terhadap demokrasi konstitusional.

    Siapa di Balik Gerakan Ini?

    Forum Purnawirawan Prajurit TNI memang tidak menunjuk satu sosok sebagai ketua umum secara resmi, namun beberapa tokoh senior militer menjadi ujung tombaknya. Nama-nama seperti Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Jenderal (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal (Purn) Hanafie Asnan tampil dominan dalam berbagai forum publik.

    Tanda tangan Try Sutrisno tercantum dalam kolom “mengetahui” pada dokumen pernyataan tersebut, yang menambah bobot moral dan simbolis dari seruan pencopotan Gibran. Menurut informasi yang beredar, Try juga menyampaikan wasiat dan catatan pribadi kepada Presiden Prabowo, sebagai penegasan sikapnya atas situasi politik yang sedang berlangsung.

    Delapan Tuntutan Forum Purnawirawan TNI

    Pernyataan Forum yang dibacakan dalam acara Silaturahmi di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 17 April 2025, memuat delapan poin tuntutan:

    Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih (ASTA CITA), dengan pengecualian pada kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) seperti PIK 2 dan Rempang yang dinilai merugikan rakyat dan merusak lingkungan. Pengusiran tenaga kerja asing Cina, dan pengembalian mereka ke negara asal. Penertiban pengelolaan tambang, agar sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Re-shuffle menteri yang diduga melakukan korupsi dan pejabat yang masih berafiliasi dengan Presiden RI ke-7 (Joko Widodo). Mengembalikan Polri ke fungsi Kamtibmas di bawah Kemendagri. Mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran, karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum. Tuntutan Pencopotan Gibran: Proses Inkonstitusional?

    Salah satu poin paling mencolok adalah permintaan agar MPR mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Forum mengklaim bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah melanggar hukum acara dan konstitusi. Karena itu, proses pencalonan Gibran sebagai cawapres dianggap tidak sah.

    Pernyataan ini dibacakan langsung oleh pakar hukum tata negara Refly Harun melalui kanal YouTube-nya. Ia menegaskan bahwa tuntutan ini tidak sekadar kritik, tetapi bentuk peringatan keras terhadap jalannya demokrasi yang dinilai sudah menyimpang.

    PSI dan Golkar Menolak Keras

    Langkah Forum ini menuai kritik tajam, terutama dari kalangan partai politik. Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menilai desakan mengganti wapres lewat tekanan politik merupakan tindakan yang mencederai demokrasi.

    “Menekan MPR untuk mengganti Wapres adalah bentuk kemunduran demokrasi,” ucap Andy.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan bahwa tidak ada dasar konstitusional untuk melengserkan Gibran.

    “Wapres Gibran adalah produk konstitusional. Pencalonannya sudah melalui jalur hukum yang valid, jadi keberadaannya sebagai wakil presiden sah dan tidak bisa diganggu gugat secara hukum,” tutur Sarmuji.

    Dia juga mengingatkan bahwa para sesepuh TNI seharusnya memahami koridor hukum, sehingga pernyataan mereka tidak menimbulkan konflik konstitusional.

    Isu Mafia dan Ketegangan dengan Kabinet

    Menariknya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut mengungkap bahwa dirinya pernah ditegur oleh Wapres Gibran karena menutup perusahaan yang diduga dikuasai mafia beras. Ia menegaskan, penutupan dilakukan karena perusahaan tersebut melanggar regulasi.

    “Yang penting kami sudah tutup, karena dia melanggar regulasi yang ada di Republik ini,” ujar Amran.

    Pernyataan ini menambah dimensi baru dalam ketegangan politik, menunjukkan bahwa isu mafia dan kepentingan bisnis besar menjadi latar belakang yang juga dipersoalkan Forum Purnawirawan.

    Said Didu Dukung Pemakzulan

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, turut menyuarakan dukungan terhadap upaya pemakzulan Wapres Gibran. Ia bahkan secara terbuka mengunggah pernyataan dukungan melalui akun X @msaid_didu.

    “Dukung pemakzulan Gibran,” katanya pada 22 April 2025.

    Said Didu menilai restu Try Sutrisno terhadap gerakan ini merupakan momentum moral yang tak bisa diabaikan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Said Didu: Semoga Prabowo Sadar, Warisan Ekonomi Jokowi Penuh Masalah

    Said Didu: Semoga Prabowo Sadar, Warisan Ekonomi Jokowi Penuh Masalah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu tentang warisan mantan pemerintahan Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan publik setelah Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, kembali mengangkatnya ke ruang publik.

    Dalam unggahan terbarunya di platform X pada Senin (22/4/2025), Said Didu membeberkan sejumlah indikator yang menurutnya patut menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Beberapa item warisan Jokowi ke Prabowo, utang naik lebih 200 persen, mendekati Rp9 ribu trilyun,” ujar Said Didu mengutip ulang pernyataannya pada 2024 lalu.

    Ia juga menyoroti pelemahan tajam nilai tukar rupiah serta melonjaknya impor kebutuhan pangan, khususnya beras.

    “Rupiah melemah sekitar 35-40 persen. Impor pangan naik sangat besar (beras lebih 1.000 persen),” lanjutnya.

    Tak hanya itu, ia juga menyorot ketimpangan antara laju kenaikan harga kebutuhan pokok dan pertumbuhan upah minimum yang menurutnya masih tertinggal.

    “Harga bahan pokok naik sekitar 50 persen. APBN naik sekitar 70 persen. Dan, UMR (rata-rata) naik hanya sekitar 25 persen,” imbuhnya.

    Di akhir pernyataannya, Said Didu berharap Presiden Prabowo mampu melihat dan memahami kondisi tersebut secara mendalam.

    “Semoga Bapak Presiden Prabowo menyadari,” kuncinya.

    Sorotan terhadap warisan pemerintahan Jokowi ini kembali mencuat di tengah mencoloknya wacana mengenai “dua matahari” dalam pemerintahan baru.

    Isu tersebut mencuat setelah sejumlah pejabat dari Kabinet Merah Putih terlihat menemui Presiden ke-7 RI, Jokowi, beberapa waktu lalu.

  • Tom Lembong Klaim Masyarakat Lebih Suka Gula Lokal karena Lebih Kuning, Ini Kata Eks Pejabat BUMN – Halaman all

    Tom Lembong Klaim Masyarakat Lebih Suka Gula Lokal karena Lebih Kuning, Ini Kata Eks Pejabat BUMN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Eks Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim bahwa masyarakat Indonesia lebih suka gula lokal karena lebih kuning dan butirannya besar.

    Adapun hal tersebut diungkapkan Tom Lembong dalam sidang lanjutan kasus dirinya dalam dugaan korupsi impor gula Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/4/2025). 

    “Jadi, apakah benar bahwa yang namanya gula putih atau gula konsumsi Indonesia itu cukup unik, karena lebih kuning dan butirnya lebih besar daripada standar gula pasir di luar?” tanya Tom Lembong kepada saksi Deputi Bidang Usaha Industri Argo dan Farmasi Kementerian BUMN periode 2015-2016, Wahyu Kuncoro di persidangan.

    Wahyu menerangkan memang karakteristik gula yang dihasilkan dari pabrik-pabriknya BUMN itu lebih kuning warnanya dibandingkan gula rafinasi. 

    Ia melanjutkan mengapa gula lokal lebih kuning karena teknologi yang digunakan pabrik gula BUMN, masih menggunakan sulfur untuk memutihkan gula tersebut. 

    “Sementara kalau di luar pabrik-pabrik yang teknologinya maju itu menggunakan karbonasi,” jawab Wahyu.

    Kemudian Tom Lembong mengatakan hal itu menjadi preferensi konsumen Indonesia.

    “Dimana konsumen Indonesia sukanya gula pasir yang butirnya emang besar, kasar, dan lebih kuning?” tanya Tom.

    Wahyu menerangkan belum ada penjelasan ilmiah terkait hal itu.

    “Tapi paling tidak masyarakat itu memahami yang kuning itu lebih manis,” jawab Wahyu.

    “Betul, kami juga dengar begitu,” respon Tom Lembog.

    “Berarti gula putih, gula kristal putih yang dikonsumsi di Indonesia boleh dibilang cukup unik. Hanya Indonesia yang produksi dan hanya pabrik gula BUMN yang memproduksi,” tanya Tom Lembong.

    “Saya tidak mengetahui persisnya. Intinya pabrik gula kami yang di BUMN itu memang outputnya, gulanya itu memang tidak sebagus gula yang diolah di pabrik rafinasi. Satu karena pabriknya tua, kemudian dua teknologinya sudah teknologi tingkatan zaman Belanda, cuman kami ini mengolah tebu rakyat, jadi tadi kristalnya lebih besar, warnanya lebih kuning,” jelas Wahyu.

    “Tapi, gula itu selalu laris kan? Selalu terjual habis kan?” tanya Tom Lembong.

    “Karena supply and demand memang tidak imbang kan Pak Tom. Jadi karena produksinya di BUMN itu hanya 1,6 juta, butuhnya 3 juta, apapun jenisnya ya diserap,” tegas Wahyu.

    Seperti diketahui dalam perkara ini Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 578 miliar dan memperkaya 10 orang akibat menerbitkan perizinan importasi gula periode 2015-2016.

    Adapun hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Dalam dakwaannya, Jaksa menyebut, kerugian negara itu diakibatkan adanya aktivitas impor gula yang dilakukan Tom Lembong dengan menerbitkan izin impor gula kristal mentah periode 2015-2016 kepada 10 perusahaan swasta tanpa adanya persetujuan dari Kementerian Perindustrian.

    Jaksa menyebut Tom telah memberikan izin impor gula kristal mentah kepada:

    Tony Wijaya NG melalui PT Angels Products (AP),
    Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene (MT),
    Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya (SUJ),
    Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry (MSI),
    Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU),
    Wisnu Hendra ningrat melalui PT Andalan Furnindo (AF),
    Hendrogiarto A. TiwowMmelalui PT Duta Sugar International (DSI),
    Hans Falita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur (BMM),
    Ali Sandjaja Boedidarmo melalui PT Kebun Tebu Mas (KTM),
    Ramakrishna Prasad Venkatesha Murthy melalui PT Dharmapala Usaha Sukses (DUS).

    “Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian memberikan surat Pengakuan Impor atau Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) periode tahun 2015 sampai dengan periode tahun 2016,” kata Jaksa saat bacakan berkas dakwaan.

    Tom kata Jaksa juga memberikan surat pengakuan sebagai importir kepada sembilan pihak swasta tersebut untuk mengimpor GKM untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP).

    Padahal menurut Jaksa, perusahaan swasta tersebut tidak berhak melakukan mengolah GKM menjadi GKP lantaran perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi.

    “Padahal mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP), karena perusahaan tersebut merupakan perusahan gula rafinasi,” kata Jaksa.

    Selain itu, Tom Lembong juga didakwa melakukan izin impor GKM untuk diolah menjadi GKP kepada PT AP milik Tony Wijaya di tengah produksi gula kristal putih dalam negeri mencukupi.

    Tak hanya itu, dijelaskan Jaksa, bahwa pemasukan atau realisasi impor Gula Kristal Mentah (GKM) tersebut juga dilakukan pada musim giling.

    Dalam kasus ini, kata jaksa Tom juga melibatkan perusahaan swasta untuk melakukan pengadaan gula kristal putih yang dimana seharusnya hal itu melibatkan perusahaan BUMN.

    “Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak melakukan pengendalian atas distribusi gula dalam rangka pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula yang seharusnya dilakukan oleh BUMN melalui operasi pasar dan atau pasar murah,” jelasnya.

    Dalam dakwaannya, Tom juga dianggap telah memperkaya diri sendiri dan 10 pihak swasta yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Akibat perbuatannya, Tom Lembong menurut Jaksa telah kerugian keuangan negara sebesar Rp578.105.411.622,47 atau Rp 578 Miliar.

    Angka tersebut ditemukan berdasarkan hasil perhitungan dari Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI).

    Tom Lembong diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

  • Satu Kopdes Merah Putih potensial untung Rp1 miliar per tahun

    Satu Kopdes Merah Putih potensial untung Rp1 miliar per tahun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkop: Satu Kopdes Merah Putih potensial untung Rp1 miliar per tahun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 21 April 2025 – 19:32 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan setiap Koperasi Desa Merah Putih berpotensi meraih keuntungan hingga Rp1 miliar per tahun.

    Dalam jumpa pers, di Jakarta, Senin, Budi Arie mengatakan dengan target pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih, maka keuntungan yang didapat bisa mencapai Rp80 triliun per tahun.

    “(Koperasi) bisnisnya monopoli dan captive market, masa tidak untung,” ujarnya.

    Namun, Budi Arie menekankan bahwa keberhasilan koperasi dalam menghasilkan keuntungan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia.

    Untuk itu, Kementerian Koperasi berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pengelola koperasi melalui serangkaian program, termasuk pelatihan, pendampingan, sertifikasi, supervisi, hingga penyediaan asisten bisnis.

    Mengenai biaya pelatihan pengelola dan pengawas koperasi, opsi daring dan hybrid, menurutnya, sedang dipertimbangkan untuk efisiensi dan aksesibilitas.

    Kemenkop memperkirakan akan ada sekitar 400 ribu pengurus dan diperkirakan 1,2 juta orang yang akan terlibat dalam pengelolaan berbagai unit usaha Koperasi Desa Merah Putih.

    Pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia saat peluncuran pada 12 Juli 2025 mendatang. Budi Arie memperkirakan anggaran untuk membentuk 80 ribu Kopdes Merah Putih mencapai Rp400 triliun.

    Ketika ditanya terkait skema pembiayaan pembentukan Kopdes, Budi Arie mengatakan itu bakal disusun oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

    Ia menambahkan bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga akan dilibatkan dalam pembentukan Kopdes Merah Putih dalam mengawal keuangan dan pinjaman.

    Sumber : Antara

  • Said Didu: Setelah Enam Bulan Prabowo jadi Presiden, yang Terjadi adalah Jokowi 3 Periode

    Said Didu: Setelah Enam Bulan Prabowo jadi Presiden, yang Terjadi adalah Jokowi 3 Periode

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan kritik tajam terhadap dinamika politik nasional di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menyoroti fenomena banyaknya pejabat negara hingga aparat TNI-Polri yang kerap terlihat mendatangi Kota Solo, tempat tinggal Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    “Sepertinya setelah enam bulan Prabowo jadi Presiden, yang terjadi adalah Jokowi 3 Periode,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (21/4/2025).

    Said Didu menyindir arah kekuasaan yang menurutnya masih sangat berpusat pada sosok Jokowi.

    Ia menilai, kehadiran berbagai pejabat negara ke Solo menunjukkan adanya kekuatan pengaruh yang belum sepenuhnya berpindah, meski kepemimpinan nasional secara resmi telah berganti.

    “Terlihat dari semakin banyak pejabat negara, tokoh, TNI, Polisi dll menghadap ke Solo,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Said Didu menyebut bahwa Presiden Prabowo sendiri tampaknya tidak mempermasalahkan situasi ini.

    Bukan tanpa alasan, Said Didu merujuk pada pernyataan resmi dari pihak Istana maupun Ketua MPR yang menyatakan tidak ada yang salah dalam pertemuan tersebut.

    “Presiden Prabowo tidak permasalahkan hal tersebut seperti yang disampaikan istana dan Ketua MPR,” kuncinya.

    Teranyar, Jokowi memberikan sejumlah pesan strategis kepada para peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) angkatan ke-65.

    Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman pribadi Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Kamis ,(17/4/2025) kemarin.

  • Polisi Terjunkan 1.211 Personel Kawal Demo di Kementerian BUMN hingga DPR

    Polisi Terjunkan 1.211 Personel Kawal Demo di Kementerian BUMN hingga DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Polri menerjunkan 1.211 personel untuk mengawal demonstrasi di empat titik di wilayah Jakarta Pusat.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ribuan personel itu terdiri dari Polri, TNI hingga Pemda Jakarta.

    “1.211 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta disiagakan mengamankan seluruh rangkaian kegiatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/4/2025).

    Dia menambahkan, ribuan personel itu akan disebar ke sejumlah titik mulai dari Kedubes AS, Kementerian BUMN, DPR RI hingga Jalan Sarinah. 

    Kemudian, Susatyo meminta kepada seluruh personel agar bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

    Lebih jauh, personel yang terlibat pengamanan diminta agar tidak membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.

    Di samping itu, Susatyo juga mengimbau kepada aksi massa agar tidak melakukan penyampaian pendapatnya dengan anarkis, merusak fasilitas umum hingga mengganggu pengguna jalan lain.

    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di sekitaran Gedung DPR RI,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, demonstrasi di empat titik itu berkaitan dengan aksi damai dukung Palestina di Kedubes AS;  unjuk rasa terkait aktivitas bongkar muat di Tanjung Priok hingga menyebabkan kemacetan di Kementerian BUMN; dan hingga aksi tolak uji materi UU TNI di DPR.

  • Awas Terjebak Macet, Ini Titik Demo 21 April di Jakarta yang Harus Dihindari – Halaman all

    Awas Terjebak Macet, Ini Titik Demo 21 April di Jakarta yang Harus Dihindari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Awas terjebak macet!

    Lima titik di Jakarta Pusat akan jadi lokasi demo besar pada Senin (21/4/2025), termasuk Monas. 

    Lokasi-lokasi ini, seperti Kedubes AS, Kementerian BUMN, dan Balaikota, diprediksi mengalami kemacetan parah.

    Polisi mengimbau pengendara mencari jalan alternatif untuk menghindari macet.

    Lokasi Aksi Unjuk Rasa

    Lima titik demo yang harus dihindari antara lain:

    Kedubes AS: Massa menyuarakan protes tentang Gaza dan Palestina.

    Kementerian BUMN: Aliansi mahasiswa menuntut perbaikan sistem bongkar muat.

    Balaikota DKI Jakarta: Massa aksi mengkritik kebijakan Pemprov DKI.

    Gedung Mahkamah Konstitusi: Demo menuntut uji materi UU TNI dan penolakan UU TNI.

    Kantor Pusat Bank DKI Jakarta: Aksi menuntut manajemen menyelesaikan masalah internal.

    Imbauan Polisi dan Rekayasa Lalu Lintas

    Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengingatkan warga untuk mencari rute alternatif.

    “Mencari jalan alternatif untuk menghindari kemacetan,” kata Kombes Susatyo.

    ILUSTRASI AKSI UNJUK RASA- Aksi unjuk rasa besar di Jakarta Pusat hari ini, menyuarakan berbagai tuntutan penting. Polisi siap mengatur lalu lintas untuk mencegah kemacetan. (Tribunnews.com/Igman Ibrahim)

    Pengamanan Ketat

    Sebanyak 1.211 personel polisi dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa dan memastikan kelancaran lalu lintas.

    Polisi bekerja sama dengan pihak terkait guna meminimalkan dampak kemacetan.

    Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya