Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • Korupsi Taspen: Dana Pensiun Dirampok
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 April 2025

    Korupsi Taspen: Dana Pensiun Dirampok Nasional 29 April 2025

    Korupsi Taspen: Dana Pensiun Dirampok
    Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat
    DI NEGERI
    yang dihuni berjuta harapan masa tua, ironi ini terjadi:
    dana pensiun
    yang semestinya menjadi sandaran hari senja, justru dirampok terang benderang.
    PT Taspen, lembaga negara yang diberi amanah mengelola dana pensiun para abdi negara, kini terseret dalam pusaran korupsi. Skandal investasi fiktif senilai Rp 1 triliun membuktikan, bahkan hak hidup para pensiunan pun tak lagi sakral di mata sebagian pejabat.
    Dalam pengungkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terungkap betapa investasi bodong menjadi alat memperkaya diri.
    Mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius NS Kosasih, bersama petinggi PT Insight Investment Management, diduga menggelapkan dana yang bukan hanya angka di atas kertas, tetapi harga diri dan masa depan para pensiunan.
    Kasus ini bermula dari tahun 2019, saat Taspen menempatkan dana investasi di reksa dana RD I-Next G2. Angka yang fantastis: Rp 1 triliun.
    Prosedurnya? Buram. Tata kelolanya? Terabaikan. Risiko? Seolah tak perlu dihitung.
    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit terakhir menyatakan dengan tegas: kerugian negara akibat investasi bodong ini mencapai Rp 1 triliun.
    Uang itu menguap, meninggalkan lubang besar di fondasi keuangan negara, sekaligus menampar logika manajemen risiko yang semestinya ketat di lembaga pengelola dana rakyat.
    Ironisnya, ini bukan pertama kali dana publik dijadikan bancakan. Yang membedakan, kali ini yang dirampok bukan sembarang dana: ini dana pensiun. Hak orang-orang yang di masa mudanya berpeluh untuk republik ini.
    KPK bergerak. Tak sekadar mengejar bayang-bayang, KPK menahan Antonius Kosasih dan Ekiawan Heri Primaryanto. Enam apartemen mewah di Tangerang Selatan, uang tunai Rp 150 miliar disita sebagai bukti kejahatan yang telanjang.
    Namun, penahanan ini seolah membuka luka lama: mengapa lembaga seperti Taspen bisa begitu mudah mengabaikan prinsip kehati-hatian?
    Di mana fungsi pengawasan internal, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian BUMN saat investasi sebesar itu berjalan tanpa dasar yang kuat?
    Lebih dari sekadar penyimpangan administrasi, ini adalah penghianatan terhadap mandat sosial. Dana yang dikelola Taspen bukan dana modal ventura, bukan dana spekulasi, melainkan dana kesejahteraan puluhan juta orang tua bangsa.
    Kasus Taspen adalah cermin retak dari ketidakmampuan negara melindungi dana publik. Betapa mudahnya nilai Rp 1 triliun—yang seharusnya menopang hidup para pensiunan—diobral untuk keserakahan segelintir orang.
    Ini bukan semata kegagalan individu. Ini adalah kegagalan sistemik. Kegagalan yang memperlihatkan betapa pengawasan BUMN masih lemah, betapa akuntabilitas manajemen keuangan negara masih menjadi jargon kosong.
    Pertanyaannya: sampai kapan kita membiarkan institusi-institusi strategis kita menjadi ladang perburuan rente? Sampai kapan kita menutup mata terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka yang diberi mandat untuk mengabdi?
    Dalam sistem yang sehat, kepercayaan adalah modal. Jika kepercayaan itu dirusak oleh tangan-tangan kotor, seluruh bangunan negara ikut rapuh.
    Mungkin bagi sebagian pejabat, kerugian Rp 1 triliun hanyalah satu laporan di meja. Namun, bagi pensiunan guru di kampung, bagi mantan abdi negara yang menggantungkan masa tuanya pada Taspen, Rp 1 triliun adalah jaminan makan, kesehatan, dan martabat.
    Dalam setiap rupiah yang dirampok, ada peluh, ada air mata, ada rasa percaya yang dicabik-cabik. Itulah yang tidak tercermin dalam neraca keuangan, tapi menganga dalam batin rakyat.
    Mengelola dana pensiun bukan hanya urusan bisnis. Ia adalah urusan keadilan antargenerasi. Ia adalah bentuk penghormatan negara terhadap jasa warga yang membangun negeri ini. Ketika negara gagal menjaga dana itu, negara juga gagal menjaga rasa keadilan.
    Mereka yang kini ditahan, tentu harus diadili dengan proses hukum yang adil dan transparan. Namun, tugas negara tidak berhenti di situ. Lebih dari itu, perlu ada pembenahan total terhadap sistem pengelolaan dana pensiun.
    Transparansi investasi harus menjadi prinsip utama. Otoritas pengawasan keuangan harus diperkuat secara nyata, bukan hanya seremonial.
    Keterlibatan publik, termasuk para pensiunan, dalam mengawasi jalannya investasi harus difasilitasi.
    Dan yang paling penting: pengkhianatan terhadap amanah publik harus diberi hukuman seberat-beratnya agar menjadi pelajaran keras bagi siapapun yang tergoda menyentuh dana publik.
    Jika tidak, maka jangan salahkan rakyat jika mereka kian kehilangan kepercayaan pada negara.
    Ada yang lebih berat dari sekadar menuntut pertanggungjawaban hukum: menuntut pertanggungjawaban moral.
    Mereka yang bermain-main dengan dana pensiun tidak sekadar melanggar hukum, mereka menghancurkan nilai dasar penghormatan terhadap masa tua, terhadap jasa, terhadap keadaban publik.
    Dalam setiap negara yang bermartabat, dana pensiun adalah jantung kesejahteraan sosial. Ketika jantung itu dirusak oleh keserakahan, maka penyakit kronis dalam tubuh republik akan segera menyebar.
    Korupsi Taspen
    bukan sekadar soal uang; ini soal bagaimana negara menghargai rakyatnya.
    Kini publik menanti: bukan hanya siapa yang masuk penjara, tapi juga apakah pemerintah akan sungguh-sungguh memperbaiki sistem pengelolaan dana publik.
    Jika kasus Taspen hanya berakhir dengan hukuman kepada individu tanpa reformasi struktural, kita hanya mengulang siklus busuk yang sama: skandal demi skandal, permintaan maaf demi permintaan maaf, tanpa perubahan berarti.
    Sebaliknya, jika kita berani memperbaiki, maka kasus ini bisa menjadi momentum penting: membangun ulang tata kelola keuangan negara yang berorientasi pada integritas dan keadilan sosial.
    Sebab dalam republik yang sehat, masa tua rakyatnya adalah cermin masa depan bangsanya. Dan kita tidak akan pernah menjadi bangsa besar jika dana pensiun pun tak bisa kita jaga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Merdeka dari Rentenir, Misi Nyata Agen BRILink Buka Akses Modal Ringan di Gambiranom – Halaman all

    Merdeka dari Rentenir, Misi Nyata Agen BRILink Buka Akses Modal Ringan di Gambiranom – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chrysnha Pradipha

    TRIBUNNEWS.COM, WONOGIRI – Di jalanan desa yang tenang, sebuah toko mungil berhasil mencuri perhatian setiap pejalan kaki yang melintas.

    Kilatan lampu dari papan running text yang menyala terang seolah-olah memanggil siapa saja untuk memperlambat langkah dan menoleh.

    Semakin sore, saat warna jingga mulai membalur langit barat, sinar dari papan elektronik itu tampak lebih mencolok di antara bangunan-bangunan sederhana di sekitarnya.

    Di balik kerlap-kerlip lampu itu, berdirilah Toko Indra Prasta, sebuah minimarket kecil yang beralamat di Gambiranom RT 01 RW 07, Baturetno, Wonogiri.

    Bagi warga sekitar, toko ini bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan juga saksi perjalanan panjang seorang wirausahawan desa yang pantang menyerah.

    Saat pertama berdiri, bangunan toko itu hanya seukuran kios sederhana, tidak lebih luas dari dua meter persegi.

    Agus Sudibyo, sang pemilik, membuka usaha kecil tersebut hanya untuk melayani pembelian pulsa dan kuota internet.

    Namun, di balik kesederhanaan itu, tersimpan semangat besar untuk berkembang dan bermimpi lebih jauh.

    Waktu berjalan, dan perlahan-lahan Toko Indra Prasta mulai bertransformasi.

    Kini, toko tersebut sudah menjelma menjadi pusat layanan serba ada, bak sebuah bank mini di tengah kampung.

    “Alhamdulillah sekarang luasnya sudah 12 meter persegi, lengkap jual kebutuhan harian, bensin pom mini, layanan pinjaman ultra mikro, sampai transaksi BRILink,” ujar Agus kepada Tribunnews pada Selasa (15/4/2025).

    Perjalanan Agus di dunia usaha dimulai pada 2011, berbekal keberanian untuk membuka gerai pulsa kecil-kecilan.

    Tidak puas dengan itu, pada 2014 ia memberanikan diri memperluas usahanya menjadi toko kelontong yang melayani kebutuhan warga sekitar.

    Tahun 2016 menjadi titik balik penting dalam hidup Agus.

    Saat itu, seorang petugas bank menawarkan kesempatan menjadi agen BRILink, sebuah layanan perbankan berbasis komunitas yang saat itu masih terdengar asing.

    “Awalnya saya ditawari jadi agen, banyak yang menolak karena katanya repot dan ribet, tapi saya pikir, kenapa tidak dicoba dulu,” kenangnya.

    Agus pun menerima tawaran tersebut, meskipun hasilnya belum terasa dalam setahun pertama.

    Pada masa itu, edukasi mengenai agen BRILink masih minim, dan di satu kecamatan, agen serupa bisa dihitung dengan jari.

    “Belum banyak yang tahu manfaatnya, transaksi juga sepi, tapi saya sabar saja jualan kebutuhan harian sambil jalanin agen BRILink,” tambahnya.

    Kesabaran Agus akhirnya membuahkan hasil setelah satu tahun berjalan.

    Berkat inisiatif bank yang mewajibkan pegawainya untuk berbelanja di agen BRILink minimal Rp 25 ribu menggunakan kartu debit BRI, Toko Indra Prasta mulai ramai dikunjungi.

    Langkah tersebut efektif mengenalkan masyarakat terhadap konsep transaksi non-tunai yang lebih praktis dan aman.

    Kini, dalam sehari, Agus bisa mencatatkan sekitar 100 transaksi, dengan total lebih dari 3.000 transaksi per bulan.

    Jenis transaksi yang paling diminati pelanggan bervariasi, mulai dari pembelian pulsa, pembayaran listrik, angsuran pinjaman, transfer antar rekening, hingga tarik tunai.

    “Biasanya kalau awal bulan ramai tarik tunai karena orang gajian, menjelang tanggal 20 banyak yang setor buat bayar angsuran,” jelas bapak satu anak ini sambil tersenyum.

    Membuka Layanan Ultra Mikro

    Tidak berhenti pada transaksi keuangan biasa, Agus juga melebarkan sayapnya ke layanan pinjaman Ultra Mikro (UMi) dari BRI.

    Kesempatan untuk memperkenalkan UMi ia manfaatkan dalam momen-momen spesial desa, salah satunya saat perayaan Hari Kemerdekaan.

    “Waktu acara Agustusan, banyak orang kumpul, saya manfaatkan untuk sosialisasi soal UMi, sekalian berbagi informasi sambil ngobrol santai,” kisah Agus.

    Menurutnya, daya tarik utama dari program UMi adalah kemudahan akses dan tanpa perlu jaminan, sehingga masyarakat desa yang kesulitan modal bisa terbantu.

    Pinjaman ini menawarkan plafon hingga Rp 5 juta, cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kecil, terutama bagi petani dan pelaku usaha mikro.

    “Biasanya petani setelah panen mau tanam lagi, butuh modal cepat, lewat UMi prosesnya gampang, tanpa survei panjang kalau sudah dikenal,” ungkapnya.

    Lebih dari sekadar membantu, UMi menjadi solusi nyata untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap rentenir.

    Selama ini, rentenir menjadi opsi cepat, namun dengan bunga yang mencekik, bisa mencapai 10 persen dari pinjaman.

    Sebaliknya, bunga UMi hanya sekitar 6 persen, membuat cicilan terasa jauh lebih ringan.

    “UMi ini seperti jalan keluar, supaya masyarakat nggak lagi terjebak utang ke rentenir,” tegas Agus.

    Tak hanya itu, Agus sendiri menjadi contoh nyata keberhasilan program perbankan BRI.

    Pada 2018, ia mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 15 juta untuk memperkuat modal usaha.

    Dana tersebut digunakannya sebagai cadangan untuk pengembangan toko dan kebutuhan lain yang mendukung usahanya.

    “Saya ajukan tenor dua tahun, tapi dalam satu tahun sudah bisa saya lunasi,” ujar Agus bangga.

    Dengan segala inovasi dan kegigihan itu, Toko Indra Prasta kini tidak lagi sekadar minimarket biasa.

    Ia menjelma menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa, jembatan layanan keuangan, dan bukti nyata bahwa tekad keras mampu mengubah segalanya.

    Capaian Agen BRILink

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau BRI, berkomitmen dalam menyediakan solusi keuangan yang menyeluruh melalui jaringan Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia.

    BRI mengambil peran aktif sebagai pelopor inklusi keuangan, mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.

    Hingga akhir Desember 2024, BRI mencatat peningkatan yang signifikan dalam jumlah Agen BRILink, yang meningkat dari 740 ribu agen pada Desember 2023 menjadi 1,06 juta agen di Desember 2024.

    Grafis capaian Agen BRILink secara nasional dari 2024 dibanding 2023

    Ini berarti bahwa sepanjang tahun 2024, sebanyak 324 ribu masyarakat bergabung untuk menjadi Agen BRILink.

    Dengan jaringan ini, BRI kini menjangkau lebih dari 85 wilayah di Indonesia dan melayani lebih dari 62 ribu desa.

    Inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Direktur Utama BRI, Sunarso, menjelaskan,BRI turut berkontribusi mewujudkan dan mendukung Asta Cita.

    “Sebagai wujud kontribusi BRI, kami turut mendukung Asta Cita keenam yaitu membangun dari desa dan dari bawah guna mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” jelasnya dalam keterangan tertulis pada Rabu (22/1/2025).

    Ia juga menekankan bahwa upaya ini mendukung Asta Cita ketiga pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan.

    Agen BRILink memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam memperluas akses keuangan hingga ke pelosok negeri.

    Sunarso dalam siaran persnya menyatakan, sebagai elemen strategi hybrid banking, BRI memadukan layanan digital dan fisik untuk memastikan akses layanan keuangan yang merata.

    Agen BRILink menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Selain itu, Agen BRILink tidak hanya bertugas memperluas dan mempermudah akses layanan perbankan, tetapi juga memastikan terjadinya sharing economy yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

    Dengan beragam layanan yang ditawarkan, mulai dari pembayaran tagihan listrik, air, BPJS, telepon, pembelian pulsa, hingga pembayaran cicilan, Agen BRILink menjadi solusi keuangan yang semakin relevan bagi masyarakat.

    Selain itu, tersedia juga layanan referral untuk pembukaan rekening tabungan, pinjaman, asuransi mikro, tarik tunai dari luar negeri, serta pembelian tiket perjalanan seperti bus, shuttle, dan kapal ferry.

    Semua kemudahan ini menjadikan Agen BRILink sebagai jembatan bagi masyarakat untuk lebih mudah mengakses layanan keuangan.

    Di sisi lain, Kementerian BUMN RI juga berupaya mempercepat program prioritas nasional melalui berbagai inisiasi.

    Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan bahwa untuk mewujudkan Asta Cita tersebut, diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien antara berbagai pihak.

    Erick menjelaskan bahwa inisiatif tersebut mencakup hilirisasi pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, stabilisasi harga pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan energi berkelanjutan.

    “Kolaborasi lintas kementerian dan badan menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ungkap Erick Thohir.

    (*)

  • Menenun Mimpi dari Perca, Perjalanan Lintang Kejora ke Pasar Dunia – Halaman all

    Menenun Mimpi dari Perca, Perjalanan Lintang Kejora ke Pasar Dunia – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chrysnha Pradipha

    TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Di sebuah sudut Kampung Baru, Solo, sebuah toko mungil dengan teras sederhana menjadi saksi bisu perjalanan seorang perempuan menenun takdir.

    Rina Sulistyaningsih, 50 tahun, duduk bersimpuh di antara tumpukan kain jumputan, seolah menjahit setiap harapannya pada lembaran kain-kain berwarna cerah itu.

    Siapa sangka, langkah kecil yang berawal dari iseng mengumpulkan perca kain bekas penjahit kini mengantarnya menapaki pasar mancanegara.

    “Kalau bicara awalnya, rasanya seperti mimpi,” ucap Rina sambil tersenyum getir saat ditemui di toko Lintang Kejora, Sabtu (19/4/2025).

    Tahun 2015 menjadi titik awal, saat dompet kecil dari potongan kain perca keluar dari tangan-tangan kreatifnya.

    Tidak mudah, butuh bertahun-tahun menjual dari pameran ke pameran, dari pasar kecil hingga bazar kampung, hanya untuk membuat orang percaya bahwa karya tangannya layak dihargai.

    “Kadang ada yang menawar sampai di bawah modal. Rasanya pingin menyerah, tapi saya pikir, kalau bukan saya yang percaya, siapa lagi?” kenangnya.

    Saat badai pandemi Covid-19 datang menerpa, dunia seakan berhenti, begitu pula omzet yang nyaris nol.

    Namun justru di tengah kekalutan itu, Rina menemukan secercah cahaya.

    Ia memberanikan diri melangkah ke dunia digital, belajar memasarkan produk lewat media sosial.

    Rumah BUMN Solo, sebuah pusat pembinaan UMKM, menjadi rumah keduanya dalam bertumbuh.

    Di sana, ia belajar dari dasar, yakni bagaimana membuat katalog digital, memotret produk dengan baik, hingga mengelola keuangan usaha.

    “Saya dulu gaptek (gagap teknologi) banget. Pegang handphone buat jualan aja bingung. Di Rumah BUMN, saya benar-benar diajari dari nol,” ungkapnya.

    Tak hanya belajar, Rina membuktikan diri.

    Ia menjuarai kompetisi BRILianpreneur 2021 untuk kategori media sosial, dan membawa pulang Juara 1 dalam even Startup4Industry 2021 yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian.

    “Itu pertama kalinya saya merasa bahwa usaha kecil saya ternyata bisa bersuara di antara ratusan UMKM hebat,” ucap Rina dengan mata berkaca-kaca.

    Kini, dompet, tas, sling bag, hingga kitchen set buatan Lintang Kejora telah menjelajah Bali, Kalimantan Selatan, bahkan sampai Singapura.

    Namun bagi Rina, bukan ekspor atau omzet Rp 12 juta per bulan yang membuatnya bangga.

    “Kebahagiaan saya sederhana. Saat melihat produk saya dipakai orang lain, saya merasa seperti ada bagian kecil dari mimpi saya yang hidup di sana,” katanya pelan.

    Produk pertama Lintang Kejora adalah suvenir dompet dari kain perca yang ia dapat dari penjahit.

    Seiring waktu, banyak peminat memesan produk lain, seperti tas hingga dompet.

    Owner Lintang Kejora, Rina Sulistyaningsih menunjukkan produk kerajinan dari kain jumputan atau kain perca (Tribunnews.com/Chrysnha Pradipha)

    Rina kemudian menambah variasi produk Lintang Kejora dengan produk sling bag, ransel dan aneka tas lainnya.

    Harganya bervariasi mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 500.000.

    Dalam proses produksi, kain jumputan dikombinasikan dengan bahan lainnya seperti kain goni.

    Perihal omzet usaha, ibu dua anak ini telah mengantongi Rp 10-12 juta per bulan.

    Tali Temali Rumah BUMN Solo

    Kisah sukses Rina dengan Lintang Kejora tak luput dari peran Rumah BUMN Solo yang menjadi rumah kedua para pelaku UMKM binaan di Kota Bengawan.

    Koordinator Rumah BUMN Solo, Condro Rini, menyatakan bahwa pihaknya menjadi wadah agar UMKM bisa berkembang dan naik kelas.

    “Kami memberikan pelatihan, pendampingan, dan inkubasi bisnis agar UMKM bisa mandiri dan mampu menjawab tantangan zaman,” ujar Condro pada Kamis (17/4/2025).

    Program yang ditawarkan mencakup berbagai pelatihan tematik, termasuk pelatihan berbasis momen seperti workshop takjil saat bulan Ramadan.

    Contoh produk yang dibuat dalam workshop tersebut antara lain es kuwut, mochi, dan kue bawang dengan modal kurang dari Rp50.000.

    Seluruh program pelatihan di Rumah BUMN Solo disediakan secara gratis bagi para peserta.

    Hingga kini terdapat sekitar 74 ribu UMKM yang terdaftar pada rumahbumn.id dari wilayah Solo Raya.

    Dari jumlah tersebut, sekitar seribu UMKM aktif dalam grup komunikasi daring.

    lihat foto
    RUMAH BUMN – Peran Rumah BUMN Solo bagi 74.000 UMKM yang terdaftar.

    Jumlah mitra terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun sempat menurun saat pandemi COVID-19.

    Pasca pandemi, muncul banyak UMKM baru dari kalangan produktif, seperti mahasiswa dan lulusan baru.

    Kriteria utama untuk menjadi mitra adalah memiliki semangat wirausaha, baik yang sudah punya usaha maupun yang baru ingin memulai.

    Rumah BUMN Solo juga berperan dalam peningkatan daya saing dan akses pasar bagi UMKM.

    Mereka menggandeng platform digital seperti Shopee dan Tokopedia untuk mendukung pemasaran daring.

    Pelatihan yang diberikan mencakup public speaking, konten digital, dan editing video untuk menunjang promosi.

    “Dengan pelatihan ini, UMKM bisa tampil beda dan punya ciri khas produk yang kuat,” kata Condro.

    Produk mitra binaan juga sering diikutsertakan dalam pameran dan bazar, termasuk saat ada kunjungan direksi BRI atau pejabat kementerian.

    Beberapa produk unggulan bahkan sudah berhasil menembus pasar ekspor seperti ke Kanada.

    Kolaborasi menjadi prinsip utama dalam kerja Rumah BUMN Solo, sesuai arahan Kementerian BUMN.

    Selain itu, Rumah BUMN Solo juga mendukung program tahunan BRI seperti BRI UMKM Ekspor yang mempertemukan pelaku usaha dan calon buyer dari luar negeri.

    Tantangan terbesar yang dihadapi adalah membangun kesadaran UMKM tentang pentingnya peningkatan keterampilan usaha.

    Condro menilai, pelatihan harus dikemas menarik agar UMKM tertarik belajar dan meningkatkan kapasitas mereka.

    “Kami tidak ingin usaha mereka sekadar untung sesaat, tapi bisa bertahan bahkan sampai ke generasi berikutnya,” tambahnya.

    Ke depan, Rumah BUMN Solo berkomitmen untuk terus memberikan dukungan berupa ilmu, keterampilan, dan akses jejaring bisnis bagi para UMKM.

    Adapun keberadaan Rumah BUMN Solo membawa manfaat bagi ribuan UMKM, juga menjadi rumah kedua para pelaku usahanya.

    Di antaranya yang berhasil mengembangkan sayap adalah UMKM Sangkar Burung Eank Solo milik Eko Allif Muryanto asal Mojosongo yang telah mengirim produknya hingga ke Belgia.

    Lalu ada juga kain jumputan Lintang Kejora asli Kampung Baru, yang juga merasakan ekspor ke Malaysia dan Singapura.

    Masih banyak lagi UMKM binaan Rumah BUMN Solo yang telah mandiri dan menjadi inspirasi UMKM lainnya di Solo Raya.

    (*)

  • Agrinas Kelola 485.865 Ha Lahan dari Sitaan Satgas PKH

    Agrinas Kelola 485.865 Ha Lahan dari Sitaan Satgas PKH

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Satgas PKH kembali serahkan lahan sekitar 47.000 hektare untuk dikelola oleh perusahaan plat merah yakni PT Agrinas Palma.

    Ketua Satgas PKH sekaligus Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah menyampaikan puluhan ribu hektare itu disita dari wilayah kawasan hutan yang berlokasi di Padang Lawas Sumatera Utara.

    Adapun, lahan itu sebelumnya dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT Torganda sebanyak 23.000 hektare. Sementara, sejumlah 24.000 hektare lagi dikuasai oleh Koperasi Parsus dan PT Torus Ganda.

    “Telah melaksanakan eksekusi fisik atas lahan seluas [kurang lebih] 47.000 Ha di kawasan hutan Register 40, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara,” ujar Febrie dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (28/4/2025).

    Dia menambahkan, lahan itu telah dikuasai oleh sejumlah pihak dengan kepemilikan secara tidak sah selama kurang lebih 18 tahun.

    Di samping itu, Febrie mengatakan bahwa pihaknya bakal menyerahkan kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sebagai langkah awal.

    Dari Kemenhut nantinya akan diserahkan kembali ke Kementerian BUMN dan selanjutnya akan dikelola oleh PT Agrinas Palma.

    “Kemudian dikelola oleh PT Agrinas Palma, mengingat di kawasan tersebut telah ditanami kelapa sawit,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Agrinas Palma sebelumnya telah menerima lahan 438.865 hektare dari Satgas PKH. Dengan demikian, atas penyerahan ini, Agrinas secara total akan mengelola lahan seluas 485.865 hektare.

    Sekadar informasi, Agrinas merupakan perusahaan konsultan konstruksi dan perkebunan. Sebelumnya, perusahaan ini bernama PT Indra Karya yang telah berdiri sejak 1961 di bidang konsultan engineering. 

    Adapun, Agrinas Palma dipimpin oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Sutomo sebagai Direktur Utama. Agus Sutomo merupakan seorang purnawirawan perwira tinggi TNI-AD yang sebelumnya menjabat Irjen Kemhan RI.

  • Budi Waseso Jadi Dirut Bulog dalam Memori Hari Ini, 27 April 2018

    Budi Waseso Jadi Dirut Bulog dalam Memori Hari Ini, 27 April 2018

    JAKARTA – Memori hari ini, tujuh tahun yang lalu, 27 April 2018, Menteri BUMN, Rini Soemarno mengangkat Budi Waseso (Buwas) jadi Direktur Utama Perum Bulog. Pengangkatan itu dilakukan karena Buwas diyakini dapat menjaga stabilitas harga pangan.

    Sebelumnya, Buwas dikenal andal bekerja di luar barak. Narasi itu dibuktikan dengan eksistensinya kala memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN). Ia mampu membawa BNN menggagalkan banyak penyelundupan narkoba.

    Upaya pemberantasan narkoba kerap dianggap hal serius. Masa depan anak bangsa jadi taruhannya. Kondisi itu membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencari sosok yang tepat memimpin BNN. Jokowi lalu mendaulat Buwas yang notabene Kepala Bareskrim Mabes Polri jadi Kepala BNN pada 2015.

    Buwas dianggap bisa membawa BNN maju dan berprestasi. Kondisi itu dibuktikan dengan gebrakan besar yang dilakukan oleh Buwas. Ia pernah membawa BNN menggagalkan penyelundupan sabu-sabu satu ton dari Taiwan di Anyer, Banten.

    Tangkapan itu membuat namanya kian melambung. Publik pun jadi menanti-nanti gebrakan Buwas berikutnya. Namun, Buwas tak sedikit buat kontroversi. Ia pernah mengaku menjadikan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte yang kontroversial sebagai panutan dalam upaya pemberantasan narkoba.

    Ia berharap Indonesia bisa seperti Filipina dalam melawan peredaran narkoba. Sekalipun hal itu tak mungkin karena dekat dengan pelanggaran HAM. Buwas pun sampai punya ide untuk membuat penjara yang dijaga oleh hewan buwas termasuk buaya untuk pengedar narkoba.

    Penjara itu dianggapnya sebagai solusi supaya pengedar narkoba pikir-pikir lagi jika ingin merusak anak bangsa. Ide itu memang tak terealisasi. Namun, jejak Buwas di BNN harum. Ia jadi salah satu pemimpin yang berhasil membawa BNN hingga masa jabatannya habis.

    “Saya katakan jangan pernah berhenti berjuang, kemampuan Pak Buwas pasti mampu menempati berbagai lahan bidang pengabdian di negeri ini. Perang melawan bandar dan pasar narkoba terus kita lakukan demi Indonesia bisa bersih dari narkoba.”

    “Sekali lagi, selamat kepada Pak Buwas karena telah meningkatkan sinergi BNN. Ia juga mampu menjalin sinergi dengan berbagai aparat negara dan lembaga dalam memerangi narkoba,” ungkap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto sebagaimana dikutip laman detik.com, 28 Desember 2017.

    Buwas memang sudah tak di BNN. Namun, eksistensinya di luar barak justru terus berlanjut. Semuanya karena Menteri BUMN, Rini Soemarno mengangkat Buwas sebagai Direktur Utama Perum Bulog pada 27 April 2018. Buwas kala itu menggantikan Djarot Kusamayakti.

    Kantor Pusat Perum Bulog di Jl. Gatot Subroto Kav 49, Jakarta Selatan. (Bulog)

    Buwas dipilihnya karena dianggap pekerja keras. Kemampuan belajar dan adaptasinya bagus. Kondisi itu membuat pemerintah yakin buwas buas mendatangkan upaya penyegaran manajemen perusahaan. Ia dianggap mampu pula membawa bulog sebagai stabilator harga pangan.

    “Ini sebuah bentuk penyegaran dalam manajemen perusahaan. Pemerintah terus mendorong agar Perum Bulog sebagai perusahaan yang mengemban tugas dari pemerintah dapat menjalankan perannya untuk menjaga harga dasar pembelian gabah petani.”

    “Upaya stabilisasi harga khususnya harga pokok. Bulog juga harus dapat menjalankan penyaluran program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra). Terakhir, pengelolaan stok pangan serta bahan pangan lainnya di luar beras,” kata Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro sebagaimana dikutip laman ANTARA, 27 April 2018.

  • ASDP Operasikan 4 Kapal Menuju Raja Ampat, Cek Rutenya – Page 3

    ASDP Operasikan 4 Kapal Menuju Raja Ampat, Cek Rutenya – Page 3

    Sebelumnya, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat total 5,82 juta penumpang dan 1,3 juta unit kendaraan yang telah diseberangkan di 15 lintasan pantauan nasional sepanjang periode layanan Angkutan Lebaran 2025. Layanan ini berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan terkait lain. 

    Data dari posko nasional mencatat, selama arus mudik 21—31 Maret dan arus balik 2—11 April 2025, total 5,27 juta penumpang menyeberang atau meningkat 10,5% dibandingkan tahun lalu. Jumlah kapal meningkat 3,81% menjadi 245 unit, serta jumlah trip naik 4,2% menjadi 21.973 perjalanan.

    Sementara itu, volume kendaraan justru menurun 2%, yang menandakan keberhasilan distribusi antarmoda transportasi.

    Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas sinergi lintas instansi yang berperan aktif dalam pelayanan mudik tahun ini.

    “Apresiasi setinggi-tingginya untuk semua pihak yang telah dengan tulus melayani masyarakat dalam perhelatan tahunan mudik lebaran ini, khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemenko PMK, TNI dan Polri, Pemerintah Provinsi dan Daerah, Dinas Perhubungan, asosiasi perusahaan ferry, para operator kapal, serta pengguna jasa yang tertib mempersiapkan perjalanan lebih awal dan membeli tiket sebelum tiba di pelabuhan. Sinergi ini memberikan hasil positif sehingga dapat tercapai mudik yang selamat, aman dan lancar,” ujar dia dalam keterangannya, Jumat (25/4/2025).

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy menyampaikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 mencapai 90,9%, berdasarkan survei. “Sebanyak 92,1% masyarakat juga menyatakan puas terhadap program mudik gratis,” tambah dia.

    Di sisi lain, Korlantas Polri mencatat penurunan 34,31% angka kecelakaan lalu lintas dari 7.064 kasus (2024) menjadi 4.640 kasus selama Lebaran 2025.

    Penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) dinilai berhasil menyebar waktu keberangkatan, mengurangi kepadatan di titik-titik kritis.

     

  • KAI Berhasil Amankan Aset Rp 781 Miliar di 2024 – Page 3

    KAI Berhasil Amankan Aset Rp 781 Miliar di 2024 – Page 3

    Pemerintah berencana menggabung PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Nasib merger keduanya ada di tangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Hal tersebut diungkap Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo. Pihaknya saat ini masih melakukan kajian merger KAI dan INKA, proses lanjutannya akan ditangani Danantara.

    Pasalnya, sejumlah BUMN berstatus Perseroan Terbatas (PT) telah dialihkan kepemilikannya ke Danantara. Adapun, KAI masuk dalam Holding Operasional Danantara.

    “Lagi dikaji, nanti tim danantara yang lanjutin. Kan udah dialihkan ke Holding Operasi (Danantara) sekarang,” kata Tiko, sapaan akrabnya, di Stasiun Jakarta Kota, Selasa (22/4/2025).

    Dia menjelaskan, Kementerian BUMN turut mendukung aksi korporasi tersebut. Saat ini pihaknya masih melakukan penelaahan aspek ekonomi maupun sisi hukumnya.

    “Ya kita mendukung, lagi kita kaji, kajian ekonominya maupun kajian legalnya. Semoga bisa berjalan nantinya,” tuturnya.

    Kendati begitu, Tiko belum berbicara banyak mengenai target rampungnya merger tersebut. Dia bilang belum tentu merger KAI-INKA selesai pada 2025.

    “Belum, belum tahu, nanti,” tandasnya.

  • Dorong Ekonomi Rakyat, Kementerian BUMN Gelar Workshop UMKM Naik Kelas

    Dorong Ekonomi Rakyat, Kementerian BUMN Gelar Workshop UMKM Naik Kelas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebagai bagian dari program nasional untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah kepemimpinan Erick Thohir terus menggelar Workshop “UMKM Naik Kelas” di berbagai kota di Indonesia.

    Setelah sukses dilaksanakan di tiga kota sebelumnya, yaitu Padang, Bandung, dan Semarang, Surabaya menjadi kota keempat yang menjadi tuan rumah pelaksanaan workshop ini. Kegiatan ini merupakan komitmen nyata Kementerian BUMN dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis kekuatan rakyat.

    Workshop ini dirancang untuk memberikan pelatihan komprehensif kepada para pelaku UMKM, mulai dari aspek legalitas usaha seperti sertifikasi halal dan izin edar BPOM, optimalisasi pengelolaan keuangan berbasis literasi keuangan OJK, hingga strategi memperkuat merek melalui fotografi produk, copywriting, serta penggunaan platform digital dan marketplace. Dengan pendekatan praktis, peserta didorong untuk langsung menerapkan materi yang diterima ke dalam pengembangan usaha mereka sehari-hari.

    Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, melalui program UMKM naik kelas ini diharapkan produk-produk UMKM semakin berkualitas, usahanya semakin tertib administrasi, promosinya semakin luas dengan digitalisasi, dan akses pasarnya semakin besar, dimana hal tersebut merupakan langkah konkret mendukung Visi Presiden Prabowo membangun Ekonomi Rakyat yang kuat dan mandiri.

    Dalam paparannya, Arya pun menyoroti tantangan riil yang dihadapi UMKM di daerah. “Dari pengalaman kita ke daerah daerah, itu ada produknya bagus dikira sudah bisa pameran international, ngomongnya bisa import export tapi di perbankan saja keuangannya belum jelas, rekening saja masih gabung antara rekening rumah tangga dan rekening perusahaan, pasokannya belum jelas, padahal kalau keluar negeri pengalaman kita, kalau sudah kontrak dengan luar negeri pasokannya harus jelas” ujar Arya Sinulingga, Minggu, (27/4/2025).

    UMKM yang mampu naik kelas akan memiliki ketahanan bisnis yang lebih baik, daya saing yang lebih tinggi, serta peluang ekspansi pasar yang lebih luas. Dengan meningkatkan aspek legalitas, keuangan, branding, dan digitalisasi, UMKM tidak hanya memperkuat posisi di pasar lokal, tetapi juga mempersiapkan diri untuk memasuki pasar nasional hingga internasional.

    Transformasi ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang membuka lebih banyak lapangan kerja dan mendorong pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.

    “Jadi ini yang akan kita urus, kita bantuin, kita Workshop ini semua, bantuin ibu ibu dan bapak bapak semua supaya bisa naik kelas kami berharap dengan yang kita punyai ini kita bisa naik kelas,” tambah Arya.

    Adapun workshop di Surabaya ini diikuti oleh 146 peserta dari UMKM sektor usaha pangan dan Fasilitator/Pengelola UMKM BUMN yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Para peserta adalah UMKM pilihan yang telah melewati tahap seleksi dan siap untuk dikembangkan menjadi usaha berdaya saing lebih tinggi.

    Kegiatan ini menghadirkan lima narasumber ahli, dengan beberapa pembahasan diantaranya:

    • M. Suhaeri Rahman (Auditor Halal, PT Surveyor Indonesia) – Sertifikasi Halal

    • Nur Hidayah, S.Si., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, BPOM) – Registrasi Produk

    • Rinaldi Nugraha (Analis Junior Deputi Direktur OJK Jatim) – Pengelolaan Keuangan UMKM

    • Agung Pambudi (Ecosystem Manager, Impala Network) – Branding Produk dan Digital Marketing

    • Achmad Wahyudin (Lead Sales Indibiz Marketplace, Telkom Indonesia) – Point of Sales dan Marketplace.

    Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian BUMN serta beberapa BUMN yang berkolaborasi dalam mewujudkan kegiatan ini diantaranya PT KAI Daop 8, Angkasa Pura Indonesia (Injourney Airport), Bank BTN, Pertamina, Pelni.

    Sebagai bagian dari roadmap pemberdayaan ekonomi nasional, Kementerian BUMN akan terus memperluas jangkauan program “UMKM Naik Kelas” ke berbagai daerah lainnya.

    Melalui kolaborasi antara BUMN, lembaga keuangan, dan komunitas UMKM, diharapkan lahir lebih banyak pelaku usaha yang siap bersaing di tingkat global dan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di masa depan. Kementerian BUMN optimis, dengan langkah-langkah konkret ini, visi besar Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa dapat terwujud secara nyata.

    (dpu/dpu)

  • Dukung Asta Cita Presiden Prabowo dalam Memperkuat Ekonomi Rakyat, Kementerian BUMN Gelar Workshop “UMKM Naik Kelas” di Surabaya – Page 3

    Dukung Asta Cita Presiden Prabowo dalam Memperkuat Ekonomi Rakyat, Kementerian BUMN Gelar Workshop “UMKM Naik Kelas” di Surabaya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sebagai bagian dari program nasional untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah kepemimpinan Erick Thohir terus menggelar Workshop “UMKM Naik Kelas” di berbagai kota di Indonesia. Setelah sukses dilaksanakan di tiga kota sebelumnya, yaitu Padang, Bandung, dan Semarang, Surabaya menjadi kota keempat yang menjadi tuan rumah pelaksanaan workshop ini. Kegiatan ini merupakan komitmen nyata Kementerian BUMN dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis kekuatan rakyat.

    Workshop ini dirancang untuk memberikan pelatihan komprehensif kepada para pelaku UMKM, mulai dari aspek legalitas usaha seperti sertifikasi halal dan izin edar BPOM, optimalisasi pengelolaan keuangan berbasis literasi keuangan OJK, hingga strategi memperkuat merek melalui fotografi produk, copywriting, serta penggunaan platform digital dan marketplace. Dengan pendekatan praktis, peserta didorong untuk langsung menerapkan materi yang diterima ke dalam pengembangan usaha mereka sehari-hari.

    Dalam acara tersebut, Kementerian BUMN diwakili oleh Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri BUMN. Dalam sambutannya menekankan harapannya agar UMKM tidak hanya berjalan di tempat. Akan tetapi melalui program UMKM naik kelas ini, produk-produk UMKM semakin berkualitas, usahanya semakin tertib administrasi, promosinya semakin luas dengan digitalisasi, dan akses pasarnya semakin besar, dimana hal tersebut merupakan langkah konkret mendukung Visi Presiden Prabowo membangun Ekonomi Rakyat yang kuat dan mandiri.

    Dalam paparannya, Arya menyoroti tantangan riil yang dihadapi UMKM di daerah, “Dari pengalaman kita ke daerah daerah, itu ada produknya bagus dikira sudah bisa pameran international, ngomongnya bisa _import export_ tapi di perbankan saja keuangannya belum jelas, rekening saja masih gabung antara rekening rumah tangga dan rekening perusahaan, pasokannya belum jelas, padahal kalau keluar negeri pengalaman kita, kalau sudah kontrak dengan luar negeri pasokannya harus jelas” ujar Arya Sinulingga.

     

    UMKM yang mampu naik kelas akan memiliki ketahanan bisnis yang lebih baik, daya saing yang lebih tinggi, serta peluang ekspansi pasar yang lebih luas. Dengan meningkatkan aspek legalitas, keuangan, branding, dan digitalisasi, UMKM tidak hanya memperkuat posisi di pasar lokal, tetapi juga mempersiapkan diri untuk memasuki pasar nasional hingga internasional. Transformasi ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang membuka lebih banyak lapangan kerja dan mendorong pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.

    “Jadi ini yang akan kita urus, kita bantuin, kita Workshop ini semua, bantuin ibu ibu dan bapak bapak semua supaya bisa naik kelas kami berharap dengan yang kita punyai ini kita bisa naik kelas,” tambah Arya.

    Workshop di Surabaya ini diikuti oleh 146 peserta dari UMKM sektor usaha pangan dan Fasilitator/Pengelola UMKM BUMN yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Para peserta adalah UMKM pilihan yang telah melewati tahap seleksi dan siap untuk dikembangkan menjadi usaha berdaya saing lebih tinggi.

    Kegiatan ini menghadirkan lima narasumber ahli, di antaranya:

    M. Suhaeri Rahman (Auditor Halal, PT Surveyor Indonesia) – Sertifikasi Halal
    Nur Hidayah, S.Si., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, BPOM) – Registrasi Produk
    Rinaldi Nugraha (Analis Junior Deputi Direktur OJK Jatim) – Pengelolaan Keuangan UMKM
    Agung Pambudi (Ecosystem Manager, Impala Network) – Branding Produk dan Digital Marketing
    Achmad Wahyudin (Lead Sales Indibiz Marketplace, Telkom Indonesia) – Point of Sales dan Marketplace.

    Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian BUMN serta beberapa BUMN yang berkolaborasi dalam mewujudkan kegiatan ini di antaranya PT KAI Daop 8, Angkasa Pura Indonesia (Injourney Airport), Bank BTN, Pertamina, Pelni.

    Sebagai bagian dari roadmap pemberdayaan ekonomi nasional, Kementerian BUMN akan terus memperluas jangkauan program “UMKM Naik Kelas” ke berbagai daerah lainnya. Melalui kolaborasi antara BUMN, lembaga keuangan, dan komunitas UMKM, diharapkan lahir lebih banyak pelaku usaha yang siap bersaing di tingkat global dan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di masa depan. Kementerian BUMN optimis, dengan langkah-langkah konkret ini, visi besar Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa dapat terwujud secara nyata.

  • Bukti Segitiga Solo, Oligarki dan Parcok Masih Kuat!

    Bukti Segitiga Solo, Oligarki dan Parcok Masih Kuat!

    – Mantan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin dan kawan-kawan dilepas sementara oleh pihak kepolisian alias ditangguhkan. 

    Arsin cs adalah tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang.

    Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Brigjen Djuhandani Raharjo Puro menyatakan bahwa, masa penahanan Arsin dan tiga tersangka lain dua kali diperpanjang.

    Jika merujuk KUHAP, perpanjangan penahanan berlaku dua kali dengan total 60 hari.

    “Sehubungan sudah habisnya masa penahanan, maka penyidik akan menangguhkan penahanan kepada keempat tersangka kasus Kohod Tangerang sebelum 24 April habisnya masa penahanan,” katanya dikutip Sabtu (26/4/2025).

    Alasan penangguhan penahanan itu karena para tersangka bersikap kooperatif sejak awal.

    Soal berkas perkara yang dikembalikan jaksa penuntut umum, dirinya mengaku bahwa tak ada kesamaan pandangan antara Bareskrim dengan Kejaksaan. 

    Alhasil, masih ada kesalahpahaman melihat konstruksi perkara pagar laut.

    “Terkait hal tersebut, semua kasus pagar laut yang terjadi di Tangerang, penyidik tidak akan melakukan penahanan dikarenakan para tersangka kooperatif,” katanya.

    Sebelumnya diberitakan, berkas empat tersangka kasus pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut Tangerang dikembalikan Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Pengembalian dilakukan Senin, 14 April 2025 lalu. 

    “Bahwa jaksa penuntut umum pada Jampidum telah mengembalikan berkas perkara atas nama Arsin Bin Asip dan kawan-kawan yang disangka melanggar pasal-pasal pemalsuan,” kata Kapuspenkum, Kejagung Harli Siregar, Rabu (16/4/2025).

    Direktur A Jampidum, Nanang Soleh Ibrahim menambahkan, alasan berkas dikembalikan karena perkara tersebut ada tindak pidana korupsi.

    “Ya, sekali lagi perkara tindak pidana korupsi. Karena menyangkut di situ ada suap, ada pemalsuannya juga ada, penyalahgunaan kewenangan juga ada semua,” tutur Nanang.

    Bukti Segitiga SOP masih kuat!

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyindir dengan penegak hukum tidak berani menyentuh oligarki.

    “Sudah dapat diduga bahwa penegak hukum tidak akan berani dan mau menyentuh oligarki yang selama ini menguasai mereka,” tulis Said Didu dikutip di akun X-nya dikutip Monitorindonesia.com, Jumat (25/4/2025).

    Menurutnya, hal ini juga sebagai bukti bahawa rezim Prabowo tak bisa berkutik.

    “Ini bukti bahwa segitiga SOP (Solo, Oligarki, dan Parcok) masih sangat kuat. Rezim Prabowo saat ini tidak bisa berkutik,” sindirinya.

    Sementara itu politisi senior Andi Sinulingga yang mendengar kabar ini juga terkejut dan memberikan respons yang tidak terduga.

    “Gilaaaaaaaak!!!,” sebut Andi Sinulingga.

    Sementara pegiat media sosial Yusuf Dumdum mengaku tidak percaya terkait putusan ini.

    Karena hal inilah yang menurutnya menjadi salah satu penyebab banyak investor yang kabur.

    “Pantas kita tidak dipercaya negera luar. Investor pada kabur ! Lha wong kita suka main drama korea,” katanya.

    Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro sebelumnya mengatakan pihaknya telah menyepakati penetapan empat tersangka dalam kasus ini. 

    Keempat tersangka itu terlibat dalam pemalsuan berbagai dokumen yang digunakan untuk pengajuan hak bangunan.

    ’’Kami menetapkan tersangka terhadap Saudara A sebagai Kades Kohod, Saudara UK selaku Sekdes Kohod, Saudara SP sebagai penerima kuasa, dan Saudara CE sebagai penerima kuasa,” ungkap Brigjen Djuhandhani dalam keterangan pers yang disampaikan pada Selasa (18/2/2025). 

    Keempat tersangka diduga bersama-sama membuat dokumen palsu sejak Desember 2023 hingga November 2024 yang ditengarai oleh Kades dan Sekdes Kohod.

    ’’Di mana keempatnya diduga telah bersama-sama membuat surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa,” katanya.

    Selain itu, mereka juga membuat surat keterangan tanah, surat pernyataan kesaksian, Surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohod dan dokumen lain yang dibuatkan Kades dan Sekdes.

    “Dimana seolah-olah oleh pemohon mengajukan permohonan melakukan pengukuran dan permohonan Hak kantor pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Kohod,” pungkasnya.