Mensesneg Masih Koordinasi soal Pengalihan GBK dan Aset Lain ke Danantara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pihaknya masih melakukan koordinasi soal aset-aset yang akan dialihkan ke
Badan Pengelola Investasi
Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait, dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan tentunya dengan Danantara,” ujar Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).
Prasetyo mengatakan
pengalihan aset
Kementerian Sekretaris Negara, termasuk
Gelora Bung Karno
(GBK), adalah arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Arahan itu disampaikan Prabowo dalam acara forum
town hall meeting
BPI Danantara di JCC, Jakarta, Senin (30/4/2025) lalu.
“Ya betul, itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden pada saat beliau memberikan pengarahan dalam acara
town hall
Danantara beberapa hari yang lalu,” ucap Prasetyo.
Oleh karena itu, ia meminta publik bersabar karena pengalihan ini masih dalam proses, termasuk teknis pengelolaannya ke depan yang sedang dibahas.
“Kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini karena bagaimanapun aset GBK di bawah
Kemensetneg
adalah bersifat pengelolaannya di bawah layanan umum yang tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN,” kata Prasetyo.
Sebelumnya, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Danantara juga akan mengelola aset negara yang dipegang Kementsesneg, salah satunya GBK.
Rosan menjelaskan hal ini menjadi alasan Presiden RI Prabowo Subianto menyebut
aset Danantara
sebentar lagi akan menembus 1 triliun dollar Amerika Serikat.
“Jadi ini semua akan, yang tadinya berada di dalam Setneg, akan berada di bawah Danantara,” kata Rosan usai
town hall meeting
Danantara di JCC, Jakarta, Senin.
Rosan juga mengatakan akan mengelola aset yang di bawah Danantara dengan matang sehingga bisa membawa keuntungan bagi negara.
“Dan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif, aset yang bisa menghasilkan baik dari
return of asset
,
return of investment
sesuai dengan parameter atau kriteria benchmarking dengan yang lainnya,” kata Rosan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN
-
/data/photo/2025/04/04/67ef49f65694f.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mensesneg Masih Koordinasi soal Pengalihan GBK dan Aset Lain ke Danantara Nasional 30 April 2025
-

Riwayat Pendidikan Wapres Gibran Disorot, Roy Suryo: Banyak Yang Janggal
Riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, melontarkan keraguannya terhadap latar belakang pendidikan putra sulung Presiden Jokowi tersebut.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah siniar di kanal YouTube milik Bambang Widjojanto, yang tayang belum lama ini.
Dalam siniar tersebut, Roy menyebut ada kejanggalan terkait pendidikan Gibran, terutama soal kerja sama antara University of Bradford yang berbasis di Inggris dan Management Development Institute of Singapore (MDIS), tempat Gibran pernah menempuh pendidikan.
“Ini menarik, karena sebenarnya University of Bradford yang adanya di London, itu ternyata sudah tidak lagi kerja sama dengan MDIS, sekolah yang tempat dia konon dulu pernah sekolah di situ,” ujar Roy Suryo.
Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan keabsahan pendidikan Gibran sejak masa SMA. Roy merinci bahwa Gibran sempat mengenyam pendidikan di SMA Santo Yosef hanya selama dua tahun, lalu pindah ke SMK Kristen di Solo, juga selama dua tahun.
“Bahkan kalau diteliti sekolahnya, sama dari awal. SMA-nya, itu pun bermasalah juga. Mulai dari SMA Santo Yosef yang hanya dua tahun, masuk ke SMK Kristen di Solo yang hanya dua tahun,” kata Roy.
“Kemudian dia lari ke Singapura, kemudian dia masuk tiba-tiba ada ijazah University of Bradford tadi,” lanjutnya.
Pernyataan Roy Suryo pun langsung menuai respons dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.
-

Erick Thohir dan KPK dorong Danantara jadi korporasi sehat
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Erick Thohir dan KPK dorong Danantara jadi korporasi sehat
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 29 April 2025 – 23:23 WIBElshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi korporasi yang sehat.
“Kita harus mendorong Danantara ini menjadi institusi korporasi yang sehat,” ujar Erick di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.
Erick menyampaikan pernyataan tersebut usai melakukan pertemuan bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wijoatmodjo, dan pimpinan KPK.
“Kami di Kementerian BUMN tentu perannya mirip seperti, ya kita bukan berarti melangkahi Menteri Keuangan ya, tetapi mirip seperti Menteri Keuangan dulu,” katanya.
“Nah ini kan ada pengalihan, dan tentu ini mumpung kami baru, nah kami coba menjabarkan seluruhnya, bagaimana secara payung hukumnya nanti untuk pencegahan korupsi. Salah satunya ya selain untuk operasional dan lain-lain,” ujarnya menjelaskan salah satu pertimbangan pertemuan dengan KPK pada Selasa sore ini.
Sementara itu, dia menjelaskan bahwa salah satu langkah pencegahan korupsi di lingkungan BPI Danantara adalah bergantung kepada pimpinannya.
“Selama ini saya rasa kalau niat baik para pimpinan, dari diri kita sendiri, mau bersih-bersih, saya rasa itu yang lebih mudah gitu. Ini yang kami dorong bagaimana tadi ini terpola bukan hanya di sistem, melainkan juga leadership (kepemimpinan) yang mau dibangun secara bersama dengan KPK,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa KPK mendukung BPI Danantara agar dapat dikelola baik, dan tanpa memberikan celah pada korupsi.
“KPK akan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan Kementerian BUMN, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Danantara, sehingga benar-benar keuangan negara dapat dikelola dan dapat bermanfaat dengan baik untuk bangsa dan negara kita ini, untuk masyarakat tercinta,” katanya.
Sumber : Antara
-
/data/photo/2025/04/29/6810bff80fb2d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Erick Thohir Bilang Tidak Mungkin Hilangkan Korupsi di BUMN: Kita Menekan! Nasional 29 April 2025
Erick Thohir Bilang Tidak Mungkin Hilangkan Korupsi di BUMN: Kita Menekan!
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Erick Thohir
mengakui, menghilangkan korupsi di perusahaan pelat merah bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu, kementeriannya berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) untuk membuat sistem yang mencegah korupsi dan mendorong upaya bersih-bersih yang tengah dilakukan.
“Sehingga apa? Kita bisa menekan yang namanya kasus korupsi,” kata Erick Thohir usai menemui Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
“Kita menekan. Kita tidak tidak menghilangkan, karena tidak mungkin (menghilangkan korupsi). Kenapa tidak mungkin? Bukan karena tidak mampu, tetapi memang sistem dan leadership yang harus kita bangun,” imbuhnya.
Erick mengatakan, pertemuan dengan Pimpinan KPK dilakukan dalam rangka konsultasi terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN dan BPI Danantara.
Dia mengatakan, UU BUMN membuat kementeriannya tidak hanya melakukan aksi korporasi, tetapi juga pengawasan. Oleh karenanya, kata Erick, dibutuhkan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar tak terjadi tumpang tindih.
“Dan bukan tidak mungkin juga memeriksa pembagian supaya tidak overlapping dengan peran daripada banyak institusi penegak hukum,” ujarnya.
Dalam kurun 2-3 minggu ke depan, Kementerian BUMN akan merampungkan payung kerja sama dengan KPK dan aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pengawasan penggunaan anggaran Danantara.
“Supaya kita bisa mendorong visi bapak Presiden bagaimana tadi Danantara ini bisa menghasilkan seperti yang dimaui pada saat ini oleh anak cucu ketika tadi, sumber daya alam kita sudah tidak memadai untuk memberikan kontribusi lebih untuk pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Terakhir, Ketua Dewas BPI Danantara itu, meminta waktu selama satu bulan untuk merinci tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di BPI Danantara.
“Nah ini yang memang tadi, kasih waktu satu bulan ke depan. Tidak hanya dari kami (BUMN), dari Danantara juga untuk menyampaikan tadi ya, job atau tugas dari masing-masing dewan-dewan yang sedang terbentuk,” ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendatangi Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Namun, Erick Thohir memasuki Gedung KPK tidak melalui pintu depan, melainkan pintu belakang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Erick Thohir menemui Pimpinan KPK dalam rangka audiensi untuk program pencegahan
korupsi di BUMN
.
“Audiensi untuk program pencegahan korupsi di badan usaha BUMN,” kata Budi dalam pesan singkat.
Budi mengatakan, pembahasan dalam audiensi tersebut akan disampaikan setelah pertemuan.
“Untuk pembahasan lebih rincinya apa saja, nanti akan diupdate setelah pertemuan ya,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Jembatan Asa dari Toko Chazzy, Agen BRILink Penyambung Ekonomi Petani Desa – Halaman all
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Sebuah toko mungil berdiri tenang di tengah perkampungan di Magersaren, Gatak, Delanggu, Kabupaten Klaten.
Dari luar, tak ada yang istimewa, hanya etalase kaca sepanjang tiga meter dan lebar satu setengah meter, menampilkan deretan kartu perdana, sembako, dan papan kecil bertuliskan “Agen Resmi BRILink”.
Namun di balik kesederhanaannya, toko itu adalah nadi ekonomi warga sekitar.
Ia menjadi tempat lalu-lalang petani, pedagang sayur, hingga ibu rumah tangga yang mencari kemudahan dalam urusan keuangan.
Di sanalah Dwi Putri Setyaningsih mengabdikan diri sebagai Agen BRILink, menyambungkan mimpi dan kebutuhan warga lewat layanan perbankan yang mudah dijangkau.
Tak hanya soal transaksi, keberadaan Putri di tengah warga menjelma seperti jembatan harapan.
Ia hadir bagi para petani yang kesulitan modal untuk musim tanam berikutnya.
Perannya juga menjadi jalan keluar bagi pedagang kecil yang membutuhkan dana cepat, tanpa harus terjerat bunga mencekik dari pinjaman liar.
Namun perjalanan itu tak mudah. Pada 2019, saat pertama kali membuka Toko Chazzy, Putri harus melewati enam bulan jatuh bangun..
Jarang ada yang datang, mungkin karena belum ada yang percaya.
Masyarakat masih asing dengan istilah Agen BRILink, apalagi menggunakan jasanya.
Namun Putri tak menyerah. Ia terus menata barang dagangan, terus membuka pintu setiap hari, meski kadang hanya angin yang datang menyapa.
Buah kesabaran itu mulai terasa setelah setengah tahun waktu berlalu.
Warga perlahan berdatangan, mencoba setor tunai, tarik uang, atau sekadar menanyakan informasi soal pinjaman.
Kala itu Putri yang bermodal awal sebesar Rp 5 juta ludes dalam hitungan minggu.
Putri harus bolak-balik ke bank untuk menambah saldo transaksi hingga akhirnya menambah modal menjadi Rp 10 juta.
“Harus wara-wiri ke bank saat itu, saldo cepat habis karena mulai ramai,” kenangnya ketika diwawancarai pada Minggu (20/4/2025).
Namun yang paling membekas bagi Putri bukan soal untung rugi.
Yang paling menyentuh adalah ketika ia bisa membantu tetangga mendapatkan pinjaman modal lewat program Kredit Cepat atau Kece.
Tak sedikit tetangganya yang berprofesi sebagai petani datang dengan wajah penuh harap untuk membeli bibit, pupuk, atau menyewa lahan.
Putri menjadi jalan bagi mereka agar tak lagi tergantung pada pinjaman berbunga tinggi dari rentenir.
Hanya bermodal KTP, KK, dan surat usaha dari kelurahan, warga sudah bisa mengajukan pinjaman melalui agen BRILink tanpa agunan, tanpa tekanan.
“Saya bantu kumpulkan persyaratan, foto usaha mereka, lalu kirim ke mantri BRI,” tutur perempuan berusia 27 tahun itu..
Laris Panggilan
Dalam banyak kesempatan, Putri juga aktif mencari calon penerima pinjaman Ultra Mikro (UMi) dan Kece.
Ia tak segan menawarkan kepada tetangga.
Bahkan dari mulut ke mulut, nama Putri dikenal sebagai agen yang bisa membantu urusan permodalan dengan syarat ringan.
Tak jarang ia diundang dalam acara 17 Agustusan, pertemuan RT, hingga posyandu, hanya untuk berbagi soal cara mendapatkan pinjaman aman dan terjangkau.
Ia bukan sekadar agen BRILink., kehadiran Putri sebagai agen BRILink menjadi tokoh teladan di lingkungannya.
Seseorang yang dipercaya menyuarakan alternatif dari utang-utang liar yang kerap membelit warga desa.
“Harapannya warga tak lagi tergantung rentenir. Lewat UMi dan Kece, bisa dapat pinjaman tanpa takut bunganya mencekik,” ungkap Putri.
Tak heran, pada 2021 ia dianugerahi penghargaan sebagai mitra agen BRILink terbaik untuk transaksi UMi terbanyak.
Ia menerima apresiasi berupa uang sebesar Rp 1,5 juta sebagai bentuk penghargaan dari BRI.
Transaksi di Toko Chazzy pun semakin ramai.
Setiap hari, sekitar 80 transaksi terjadi di tokonya, mulai dari transfer, setor tunai, hingga pembayaran tagihan.
Angka itu berarti 2.000-an transaksi dalam sebulan, meski tokonya libur setiap Minggu.
Pelanggan pun datang dari berbagai kalangan.
Ada yang mencairkan dana KIP Kuliah, ada pula yang mencairkan bantuan sosial PKH.
Semua dilayani dengan sabar dan ramah.
Biaya administrasi yang dikenakan pun standar, sekitar Rp 5.000 per transaksi.
Jika transaksi besar antar bank di atas Rp 5 juta, barulah dikenakan biaya Rp 15.000.
“Tidak mahal, masih sesuai dan bisa dijangkau,” katanya.
Hasil menjadi agen BRILink mulai terasa dari tahun pertama.
Putri bisa membeli perlengkapan bayi, seperti baju dan stroller, dengan hasil usahanya sendiri.
Tahun ketiga, ia membeli sepeda motor.
Kini, ia menabung untuk masa depan buah hatinya dan perlahan merenovasi rumah.
Namun tak semua berjalan mulus.
Pernah suatu kali Putri rugi Rp 1 juta karena salah memberi uang tarik tunai kepada pelanggan.
Pelanggan itu kabur, dan saat itu tokonya belum dilengkapi CCTV.
“Saya jadikan pelajaran, sekarang semua lebih saya perhatikan,” ucapnya.
Masyarakat semakin nyaman bertransaksi di agen BRILink karena tak perlu antre panjang seperti di bank.
Selain itu, transaksi kecil di bawah Rp 5 juta memang lebih disarankan dilakukan di agen BRILink.
Putri pun merasa kehadiran BRILink mempermudah akses layanan keuangan di pelosok desa.
Ia juga mengapresiasi layanan BRI yang cepat tanggap.
Jika mesin EDC mengalami gangguan, petugas akan segera datang memperbaiki.
“Sudah bagus layanan BRI, cepat dan mendukung kami para agen,” katanya penuh syukur.
Capaian Agen BRILink
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau BRI, berkomitmen dalam menyediakan solusi keuangan yang menyeluruh melalui jaringan Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia.
BRI mengambil peran aktif sebagai pelopor inklusi keuangan, mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.
Hingga akhir Desember 2024, BRI mencatat peningkatan yang signifikan dalam jumlah Agen BRILink, yang meningkat dari 740 ribu agen pada Desember 2023 menjadi 1,06 juta agen di Desember 2024.
Grafis capaian Agen BRILink secara nasional dari 2024 dibanding 2023
Ini berarti bahwa sepanjang tahun 2024, sebanyak 324 ribu masyarakat bergabung untuk menjadi Agen BRILink.
Dengan jaringan ini, BRI kini menjangkau lebih dari 85 wilayah di Indonesia dan melayani lebih dari 62 ribu desa.
Inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Utama BRI, Sunarso, menjelaskan,BRI turut berkontribusi mewujudkan dan mendukung Asta Cita.
“Sebagai wujud kontribusi BRI, kami turut mendukung Asta Cita keenam yaitu membangun dari desa dan dari bawah guna mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” jelasnya dalam keterangan tertulis pada Rabu (22/1/2025).
Ia juga menekankan bahwa upaya ini mendukung Asta Cita ketiga pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan.
Agen BRILink memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam memperluas akses keuangan hingga ke pelosok negeri.
Sunarso dalam siaran persnya menyatakan, sebagai elemen strategi hybrid banking, BRI memadukan layanan digital dan fisik untuk memastikan akses layanan keuangan yang merata.
Agen BRILink menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, Agen BRILink tidak hanya bertugas memperluas dan mempermudah akses layanan perbankan, tetapi juga memastikan terjadinya sharing economy yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.
Dengan beragam layanan yang ditawarkan, mulai dari pembayaran tagihan listrik, air, BPJS, telepon, pembelian pulsa, hingga pembayaran cicilan, Agen BRILink menjadi solusi keuangan yang semakin relevan bagi masyarakat.
Selain itu, tersedia juga layanan referral untuk pembukaan rekening tabungan, pinjaman, asuransi mikro, tarik tunai dari luar negeri, serta pembelian tiket perjalanan seperti bus, shuttle, dan kapal ferry.
Semua kemudahan ini menjadikan Agen BRILink sebagai jembatan bagi masyarakat untuk lebih mudah mengakses layanan keuangan.
Di sisi lain, Kementerian BUMN RI juga berupaya mempercepat program prioritas nasional melalui berbagai inisiasi.
Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan bahwa untuk mewujudkan Asta Cita tersebut, diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien antara berbagai pihak.
Erick menjelaskan bahwa inisiatif tersebut mencakup hilirisasi pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, stabilisasi harga pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan energi berkelanjutan.
“Kolaborasi lintas kementerian dan badan menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ungkap Erick Thohir.
(*)
-

Erick Thohir Blak-blakan Soal Korupsi di BUMN
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir blak-blakan bahwa menghapus atau meniadakan praktik korupsi di perusahaan pelat merah perlu waktu dan sinergi dari berbagai pihak.
Hal itu disampaikan Erick usai bertemu dengan pimpinan dan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (29/4/2025). Erick menyebut kementeriannya berkoordinasi dengan lembaga antirasuah ihwal fungsi pengawasan terhadap BUMN yang saat ini dipegang oleh kementerian. Itu sejalan dengan revisi UU BUMN.
Erick mengatakan bakal membentuk sistem dengan KPK dalam rangka menekan angka korupsi tubuh perusahaan pelat merah. Dia menilai upaya yang bisa dilakukan adalah menekan, lantaran menghilangkan korupsi seutuhnya tidak memungkinkan.
“Kita menekan, kita tidak menghilangkan, karena tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Bukan karena tidak mampu, tapi memang sistem dan leadership yang harus kita terus bangun. Di sini lah mengapa kita memerlukan tadi sinergi supaya apa yang kita sepakati ini menjadi konkret,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Erick lalu menuturkan, upaya bersih-bersih BUMN yang dilakukannya sejak pertama menjabat menteri akan terus dilakukan meski fungsi Kementerian BUMN sudah berganti seiring dengan revisi UU. Dia menyebut upaya bersih-bersih akan lebih baik dilakukan sejak dari tingkat pimpinan BUMN.
Adapun Erick mengaku turut membicarakan soal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara saat bertemu dengan pimpinan KPK. Hal itu karena Danantara didirikan dengan landasan revisi UU BUMN.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara itu memastikan, SWF baru Indonesia tersebut akan segera menjelaskan setiap tugas dan fungsi dewan-dewan yang berada di struktur Danantara.
Itu termasuk tugas dan fungsi Ketua KPK dalam Komite Pengawas dan Akuntabilitas Danantara, bersama dengan Jaksa Agung, Kapolri dan lain-lain.
“Ini yang memang tadi kasih waktu satu bulan ke depan. Tidak hanya dari kami, dari Danantara juga untuk menyampaikan tadi ya job atau tugas dari masing-masing dewan-dewan yang sedang terbentuk,” kata mantan pemilik klub sepak bola Inter Milan itu.
Dukungan KPK
Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa pertemuan kedua lembaga guna membahas perubahan pada tubuh BUMN yang cukup signifikan sebagai risiko dari revisi UU BUMN. Khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi.
Johanis mengatakan lembaganya akan memberikan dukungan dalam bentuk pencegahan korupsi. Tujuannya, agar tidak ada celah korupsi pada pengelolaan kekayaan milik BUMN yang kini turut dikelola Danantara.
“KPK akan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan Kementerian BUMN dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Danantara sehingga benar-benar keuangan negara dapat dikelola dengan baik dan dapat bermanfaat dengan baik untuk bangsa dan negara kita ini, untuk masyarakat tercinta,” kata Johanis.
-

Erick Thohir Cs ke KPK, Bahas UU BUMN Baru hingga Danantara
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir dan jajarannya bertemu dengan pimpinan dan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membahas soal pencegahan korupsi di lingkungan perusahaan pelat merah.
Pembahasan itu dilakukan sejalan dengan UU BUMN yang baru dan pembentukan Danantara.
Sebagaimana diketahui, revisi UU No.19/2003 tentang BUMN menjadi UU No.1/2025 mengatur berbagai perubahan regulasi ihwal perusahaan milik negara. Salah satunya adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang memiliki fungsi mengelola aset dan kekayaan BUMN untuk diinvestasikan.
Usai pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa pertemuan kedua lembaga guna membahas perubahan pada tubuh BUMN yang cukup signifikan sebagai risiko dari revisi UU BUMN. Khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi.
Johanis mengatakan lembaganya akan memberikan dukungan dalam bentuk pencegahan korupsi. Tujuannya, agar tidak ada celah korupsi pada pengelolaan kekayaan milik BUMN yang kini turut dikelola Danantara.
“KPK akan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan Kementerian BUMN dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Danantara sehingga benar-benar keuangan negara dapat dikelola dengan baik dan dapat bermanfaat dengan baik untuk bangsa dan negara kita ini, untuk masyarakat tercinta,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku juga berkonsultasi dengan KPK ihwal konsekuensi revisi UU BUMN, yang turut mengubah pola kerja dan penugasan Kementerian BUMN.
Apalagi, berdasarkan UU BUMN yang baru, kementerian tersebut kini memegang 1% saham seri A Dwiwarna, sedangkan Danantara memegang 99% saham seri B.
“Artinya kita ada juga membantu dengan percepatan-percepatan yang kita bisa dorong yang selama ini menggunakan waktu yang cukup panjang, tetapi dengan peran kami yang baru, tadi kami meng-approve yang namanya dividen, juga meng-approve yang namanya merger, penutupan usaha dan lain-lain,” ujarnya.
Imbas revisi UU BUMN, terang Erick, kementeriannya tidak hanya melakukan serangkaian aksi korporasi namun juga memperbarui sistem Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Erick menerangkan bahwa kementeriannya kini memiliki fungsi pengawasan.
Dengan demikian, guna mencegah tumpang tindih kewenangan dengan penegak hukum, Kementerian BUMN berkoordinasi dengan KPK untuk membuat sistem dalam rangka menekan angka korupsi di tubuh pelat merah.
“Kita menekan, kita tidakk menghilangkan, karena tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Bukan karena tidak mampu, tapi memang sistem dan leadership yang harus kita terus bangun. Di sini lah mengapa kita memerlukan tadi sinergi supaya apa yang kita sepakati ini menjadi konkret,” jelasnya.
Secara konkret, Kementerian BUMN dalam kurun waktu dua hingga tiga pekan ke depan akan membentuk payung kerja sama dengan KPK.
Adapun pertemuan itu turut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo serta Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) pada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK.
-

Fahri Hamzah Akui Program 3 Juta Rumah Belum Optimal, Mengapa?
Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan Program 3 Juta Rumah belum akan bisa terealisasi optimal di tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.
Fahri menjelaskan, anggaran menjadi faktor utama yang masih mengganjal. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian PKP saat ini masih dibentuk oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Fahri melanjutkan, karena keterbatasan anggaran yang ada pada tahun ini maka program perumahan yang dijalankan baru program-program yang telah ada sebelumnya seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Selain itu, Kementerian PKP bakal menggandeng badan usaha untuk menggunakan anggaran CSR miliknya mendukung pembangunan rumah rakyat seperti yang sudah dijalankan oleh Sugianto Kusuma hingga Garibaldi Thohir atau Boy Thohir.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut, berapa usulan anggaran yang dibutuhkan Kementerian PKP pada tahun depan, Fahri masih enggan untuk menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan penyusunan.
“Kalau regulasi teknisnya selesai. Baru masif betul itu tahun depan. [Anggarannya berapa] belum, tenang saja sabar,” pungkasnya.
Untuk diketahui sebelumnya, anggaran Kementerian PKP tahun ini ditetapkan sebesar Rp3,46 triliun.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengaku gencar mencetuskan konsep gotong royong guna memenuhi kebutuhan pembangunan di tengah minimnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah.
“Ya, makanya masih berusaha. Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu, dengan APBN Rp3 triliun mau bikin apa?” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rabu (19/2/2025).
Untuk itu, Ara menyebut, dirinya tengah melobi sejumlah kerja sama dengan kementerian dan lembaga (k/l) lainnya. Terbaru, menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian BUMN terkait kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.
-

Sunyi Senyap ‘Ultimatum’ Prabowo ke Direksi BUMN di Acara Danantara
Bisnis.com, JAKARTA — Acara Town Hall Meeting Danantara berlangsung secara tertutup. Tidak jelas alasannya. Awak media yang berada di lokasi diminta keluar ketika Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pembekalan kepada para direksi BUMN yang hadir di acara tersebut.
Padahal, pada awal pembentukannya, Prabowo telah berjanji pengelolaan Danantara akan dilakukan secara transparan. Publik juga diminta untuk mengawasi gerak-gerik Danantara yang sekarang telah menjadi super holding
dan mengelola puluhan ribu triliun kekayaan negara.Usut punya usut, Prabowo memang sengaja meminta sambutannya di acara itu digelar secara tertutup. Hal itu dilakukan, karena dia banyak menegur direksi BUMN yang hadir. Prabowo ingin aset negara yang telah ‘pindah tangan’ ke Danantara, supaya dimanfaatkan seoptimal mungkin dan memberikan nilai tambah untuk perekonomian.
“Enggak enak kan negur ada kalian. Saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktik-praktik yang enggak bener harus ditinggalkan,” ujar Prabowo, Senin (28/4/2025).
Danantara adalah lembaga yang di-launching pada Februari 2025 lalu. Lembaga baru itu telah menggantikan peran Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan dividen dari perusahaan pelat merah. Tidak hanya itu, Danantara juga memiliki kewenangan besar untuk menggunakan dividen yang nilainya tahun ini ditaksir mencapai Rp90-an triliun.
Adapun Prabowo telah memberikan mandat kepada manajemen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja direksi, termasuk menilai aspek prestasi, etika, dan integritas pribadi mereka.
Dia menegaskan bahwa siapa pun yang tidak menunjukkan prestasi, malas, atau menyalahgunakan wewenang harus segera diganti. “Dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya, kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang enggak bener, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti,” ujarnya.
Prabowo juga menegaskan bahwa rekrutmen di Danantara harus berdasarkan kemampuan dan profesionalisme, bukan atas dasar suku, agama, ras, latar belakang politik, atau faktor-faktor non-profesional lainnya. “Ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.
Optimisme Prabowo
Sementara itu, Prabowo optimistis nilai kekayaan Danantara diproyeksikan mendekati US$1 triliun. Menurutnya, apabila dikelola dengan benar, aset tersebut diyakini mampu menghasilkan dana besar yang dapat mendorong kemajuan nasional.
“Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus US$1 triliun dan kalau dikelola dengan baik ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita,” ucapnya.
Dalam pesannya, Prabowo meminta seluruh jajaran Danantara meninggalkan praktik-praktik lama yang dinilai tidak efisien atau tidak sesuai etika.
“Saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang enggak bener harus ditinggalkan, dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya,” tegasnya.
Kepala Negara juga memberikan mandat kepada manajemen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja direksi, termasuk menilai aspek prestasi, etika, dan integritas pribadi mereka.
Dia menegaskan bahwa siapa pun yang tidak menunjukkan prestasi, malas, atau menyalahgunakan wewenang harus segera diganti. “Dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya, kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang enggak bener, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa rekrutmen di Danantara harus berdasarkan kemampuan dan profesionalisme, bukan atas dasar suku, agama, ras, latar belakang politik, atau faktor-faktor non-profesional lainnya.
“Ya saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang atau atas dasar partai politik, tidak. Ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.
Aset Negara Digenggaman Danantara
Di sisi lain, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P Roeslani, mengungkapkan bahwa pihaknya kini mengelola 844 perusahaan yang sebelumnya berada di bawah BUMN, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan.
Menurutnya, seluruh entitas ini resmi berada di bawah kendali Danantara sejak 21 Maret 2025. Tak lama setelah peresmian Super Holding BUMN itu dilakukan.
“Jadi itu ada anak, cucu, cicit, di bawahnya cicit lagi. Jadi kalau di total itu ada 844 perusahaan. Dan itu sudah resmi berada di milik dan antara sejak 21 Maret yang lalu ya. Jadi kami bisa melakukan konsolidasi dan kami sudah lakukan secara bertahap terhadap yang besar-besar yang punya dampak besar terhadap perekonomian,” ujarnya di JCC Senayan, Senin (28/4/2025)
Rosan menegaskan, sejak diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, BPI Danantara bergerak cepat melakukan konsolidasi, terutama terhadap perusahaan-perusahaan besar yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional.
“Sejak peluncuran, kami langsung bergerak cepat. Alhamdulillah, sekarang seluruh perusahaan tersebut, termasuk perusahaan besar, sudah menjadi bagian dari Danantara,” imbuhnya.
Tidak hanya perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Rosan memastikan perusahaan berbentuk Perusahaan Umum (Perum) juga masuk dalam konsolidasi tersebut.
Selain itu, Rosan mengungkapkan bahwa sejumlah aset strategis negara, termasuk kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, juga akan dialihkan ke Danantara.
Aset tersebut, yang delapan tahun lalu diperkirakan bernilai sekitar US$25 miliar akan dikelola secara produktif untuk menghasilkan nilai ekonomi. “Akan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif. Aset yang bisa menghasilkan baik dari return of asset, return of investment. Sesuai dengan parameter atau kriteria benchmarking dengan yang lainnya,” ucapnya.
Tak hanya itu, dia menambahkan, nilai aset BUMN yang saat ini dikelola Danantara sebenarnya jauh lebih besar dari yang sebelumnya banyak disebut, yaitu sekitar US$900 miliar dan akan terus bertambah seiring dengan masuknya aset-aset tambahan.
Langkah ini, menurut Rosan, merupakan bagian dari implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Jadi ini semua akan, yang tadinya berada di dalam mensesneg akan berada di bawah Danantara itu,” pungkas Rosan.
