Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • Bahlil Dinilai Tebang Pilih dalam Penanganan Tambang

    Bahlil Dinilai Tebang Pilih dalam Penanganan Tambang

    GELORA.CO – Pernyataan tajam kembali dilontarkan oleh Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, yang mempertanyakan arah kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam mengurus sektor pertambangan.

    Menurutnya, ada kecenderungan sikap tidak adil terhadap perusahaan-perusahaan milik negara.

    “Ada apa sebenarnya dengan Menteri ESDM Bahlil? Mengapa seolah begitu membenci BUMN?” sindir Said Didu lewat unggahan di platform X pada Sabtu, 7 Juni 2025.

    Ia menyinggung tekanan terhadap PT Bukit Asam (PTBA), BUMN yang bergerak di sektor tambang, terkait proyek hilirisasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME).

    Proyek tersebut dinilai tidak menguntungkan, namun tetap diwajibkan bagi PTBA, dengan ancaman pengurangan konsesi apabila tidak dijalankan.

    “PT BA diancam akan dikurangi wilayah konsesinya jika tidak menjalankan proyek DME yang secara hitungan bisnis merugi. Padahal, yang seharusnya diwajibkan adalah tambang-tambang swasta pemegang PKP2B, namun justru tidak disentuh,” ujar Didu.

    Lebih lanjut, ia mengangkat kasus tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam polemik tersebut, Bahlil disebut-sebut menyalahkan anak usaha PT Antam, yakni PT Gag Nikel, meskipun lokasinya tidak berada dalam wilayah konservasi.

    “Bahlil menyalahkan PT Gag Nikel yang jaraknya sekitar 30 hingga 40 kilometer dari kawasan konservasi Ecogreen Raja Ampat. Padahal, terdapat perusahaan swasta lain yang letaknya jauh lebih dekat, tapi tak disebut sama sekali,” bebernya.

    Dua perusahaan yang dimaksud adalah PT Kawei Sejahtera Mining dan PT Anugrah Surya Pratama. Didu menilai, sikap diam terhadap dua entitas swasta itu menunjukkan adanya keberpihakan yang mencolok.

    “Tidak ada sedikit pun kritik dari Bahlil terhadap IUP milik konglomerat yang jelas-jelas berada lebih dekat dengan Raja Ampat. Ini justru menciptakan persepsi bahwa ia sedang melindungi kepentingan oligarki,” tegasnya.

    Menurutnya, langkah Bahlil yang vokal hanya terhadap BUMN patut dipertanyakan, terutama jika tidak disertai perlakuan yang sama terhadap pihak swasta.

    “Kita semua sepakat bahwa penegakan hukum di sektor tambang itu penting, termasuk di Raja Ampat. Tapi jangan hanya tegas ke BUMN dan membiarkan tambang-tambang milik oligarki berjalan tanpa koreksi,” tutup Didu.

  • ASDP: Diskon tarif jasa pelabuhan hingga 100 persen saat libur sekolah

    ASDP: Diskon tarif jasa pelabuhan hingga 100 persen saat libur sekolah

    Kami ingin manfaat kebijakan ini benar-benar dirasakan masyarakat, terutama pengguna jasa angkutan penyeberangan di seluruh Indonesia,

    Jakarta (ANTARA) – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan, penerapan diskon tarif jasa pelabuhan hingga 100 persen untuk pengguna jasa angkutan penyeberangan pada tujuh lintasan komersial utama selama libur sekolah hingga 31 Juli 2025.

    “Mulai Kamis, 5 Juni 2025 pukul 00.00 WIB, ASDP resmi menerapkan diskon tarif jasa pelabuhan hingga 100 persen untuk pengguna jasa angkutan penyeberangan tujuh lintasan komersial utama,” kata Direktur Utama PT ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia merinci tujuh lintasan utama tersebut meliputi lintasan Merak – Bakauheni (reguler dan eksekutif); Ketapang – Gilimanuk; Lembar – Padangbai; Kayangan – Pototano; Sape – Labuan Bajo; Telaga Punggur – Tanjung Uban; serta Ajibata – Ambarita.

    Menurutnya kebijakan stimulus ekonomi berupa diskon tarif pelabuhan yang diberikan Kementerian Perhubungan melalui ASDP dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat.

    Selain itu, mempercepat perputaran ekonomi domestik selama musim libur sekolah, serta memastikan kelancaran distribusi logistik antarpulau, khususnya di wilayah kepulauan.

    Ia menuturkan diskon tarif jasa pelabuhan tersebut sebagai bentuk kontribusi ASDP dalam menyukseskan program stimulus Pemerintah.

    “Kami ingin manfaat kebijakan ini benar-benar dirasakan masyarakat, terutama pengguna jasa angkutan penyeberangan di seluruh Indonesia,” ujar Heru.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, stimulus transportasi merupakan strategi pemerintah untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

    “Dengan adanya stimulus ini, diharapkan aktivitas ekonomi lokal kembali menggeliat, dan masyarakat semakin terdorong untuk berwisata dan berpergian di dalam negeri selama libur sekolah Juni–Juli 2025,” jelasnya.

    Diketahui, pemerintah menargetkan program stimulus itu akan menjangkau lebih dari 923.113 penumpang, terdiri dari 812.240 orang untuk kapal penumpang dan 110.873 penumpang bagi kapal perintis.

    Sementara itu, khusus layanan ASDP, diskon tarif diberikan kepada sekitar 506.830 penumpang dan 1.169.053 unit kendaraan berbagai golongan.

    Kebijakan itu mempertegas sinergi antara Pemerintah dan BUMN dalam membangun sistem transportasi yang inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan, yang tidak hanya mendorong konektivitas wilayah, tapi juga memperkuat sektor pariwisata, logistik, dan perdagangan domestik.

    Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyuntikkan anggaran tambahan bagi perusahaan pelat merah yang memberikan diskon sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi.

    Diskon yang dimaksud terdiri atas diskon tiket transportasi dan tarif tol, bagian dari kebijakan paket stimulus ekonomi yang mulai berlaku Kamis (5/6).

    Erick mengatakan, Kementerian BUMN berkomitmen untuk menyelaraskan pelaksanaan kebijakan tersebut dengan tetap menjaga kesehatan keuangan perusahaan-perusahaan negara.

    Terutama, di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia.

    “Tentu karena ini penugasan, kami coba menyelaraskan daripada misi yang pemerintah inginkan. Jadi, balance keuangan kami jaga,” ujar Erick Thohir.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian BUMN siapkan 22 titik Kopdes Merah Putih percontohan

    Kementerian BUMN siapkan 22 titik Kopdes Merah Putih percontohan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kementerian BUMN siapkan 22 titik Kopdes Merah Putih percontohan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 04 Juni 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menyiapkan 22 titik piloting Koperasi Desa Merah Putih untuk menguji skema pendanaan perbankan dan model bisnis koperasi yang terintegrasi dengan ekosistem bisnis BUMN.

    Dalam rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, beberapa BUMN besar akan terlibat dalam piloting ini, antara lain PT Bank Rakyat Indonesia, Perum Bulog, PT Pos Indonesia, dan PT Pertamina Patra Niaga.

    “Piloting ini akan sama-sama kita kawal supaya berhasil, dengan begitu tingkat kegagalan Kopdes/Kelurahan Merah Putih nantinya dapat diminimalisir,” ujar pria yang akrab disapa Tiko itu.

    Tiko menyebut Kementerian BUMN juga akan menyiapkan beberapa mock up Kopdes Merah Putih yang siap menjadi percontohan. Mock up ini akan memiliki standar tampilan dan ekosistem bisnis yang sudah terbentuk, yang diharapkan dapat menjadi referensi terbaik bagi seluruh Kopdes Merah Putih secara nasional.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa telah diputuskan akan ada 80 mock up Kopdes Merah Putih, yang nantinya akan menjadi percontohan secara nasional, mulai dari bangunan fisik koperasi, ekosistem koperasi hingga skema bisnis yang dijalankan.

    “Mock up yang sudah kita identifikasi di beberapa titik akan kita seleksi lagi mana-mana yang kita setujui dan akan kita lakukan dengan pendekatan seideal mungkin,” ucap Ferry.

    Ia menyampaikan bahwa peran satgas wilayah sangat krusial dalam menentukan mock-up koperasi. Selain itu, satgas juga diharapkan dapat memverifikasi dan mengoptimalkan aset yang akan digunakan untuk kegiatan koperasi.

    Pemerintah menargetkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025. Sebanyak 80 ribu koperasi ditargetkan beroperasi pada 28 Oktober 2025.

    Anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan 80 ribu kopdes diperkirakan mencapai Rp400 triliun. Pemerintah akan memberikan plafon pinjaman modal awal hingga Rp3 miliar per unit koperasi.

    Dana ini bukan hibah, melainkan berupa pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Koperasi Desa Merah Putih wajib mengembalikan pinjaman tersebut melalui mekanisme cicilan dalam jangka waktu enam tahun.

    Sumber : Antara

  • 2 Wamen Jabat Komut Operator, Komdigi Jawab Isu Netralitas

    2 Wamen Jabat Komut Operator, Komdigi Jawab Isu Netralitas

    Jakarta –

    Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons terkait isu konflik kepentingan seiring dengan dua Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo menempati jabatan Komisaris Utama (Komut) operator telekomunikasi.

    Pekan lalu, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Telkom mengangkat Angga Raka Prabowo sebagai Komut menggantikan Bambang Brodjonegoro. Sedangkan, Nezar Patria menduduki Komut Indosat Ooredoo Hutchison menggantikan Halim Alam Sjah.

    Penunjukan pejabat tinggi aktif menjadi komut operator ini baru terjadi pertama kali, khususnya pemangku kebijakan yang sekaligus di waktu bersamaan juga pemain di industri telekomunikasi.

    “Saya rasa kalau (penunjukan Wamenkomdigi jadi komut) kan wilayah Kementerian BUMN ya. Jadi, kalau kita terima saja karena yang terbaik daripada kementerian ini tentunya kita siap saja,” ujar Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Politik, Kementerian Komdigi, Arnanto Nurprabowo ditemui di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Ketika ditanya apakah Komdigi akan tetap netral alias tidak berpihak seiring adanya Wamenkomdigi yang menjadi komut operator, Arnanto berkilah bahwa situasi tersebut terjadi juga di kementerian lainnya.

    “Saya rasa wakil menteri bukan hanya di Komdigi, di semua kementerian juga mendapatkan posisi yang sama, kalau bisa dicek, kira-kira seperti itu,” ucapnya.

    “Hanya mungkin spesifikasinya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Terima kasih banyak ya,” katanya menutupi pembicaraan.

    Sementara itu, sebelumnya setelah pemberitaan Angga Raka Prabowo menjadi Komut Telkom, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid juga telah memberikan sedikit pernyataannya.

    Disampaikannya, Wamenkomdigi tidak perlu melepas jabatannya seiring penunjukan menjadi Komut. Ia juga menyakini dapat menjalani dua peran sekaligus.

    (agt/fay)

  • Cek! 6 Paket Insentif dari Prabowo: Diskon Transportasi, Listrik hingga Bantuan Gaji

    Cek! 6 Paket Insentif dari Prabowo: Diskon Transportasi, Listrik hingga Bantuan Gaji

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengumumkan paket insentif yang direncanakan pemerintah. 

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengamini bahwa keputusan final terkait hal ini akan diambil dalam rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri bidang ekonomi dari Kabinet Merah Putih yang berlangsung pada Senin (2/6/2025).

    “Kalau penugasan kan memang masih di kementerian BUMN, di sini ada beberapa poin untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan.

    Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa dalam rapat ini akan ada keputusan resmi terkait peluncuran sejumlah insentif.

    “Salah satunya memang ada beberapa hal yang mungkin nanti diumumkan setelah rapat, ya diskon dan lain-lain. Yang saya belum boleh lapor sebelum [diputus],” pungkas Erick.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengonfirmasi bahwa topik dalam rapat adalah terkait ketahanan pangan. Saat ditanya mengenai potensi penundaan panen raya di Kalimantan Barat, Amran menyatakan akan segera mengecek perkembangan di lapangan.

    “Ya pangan lah,” ujar Amran singkat saat ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

    Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun mengamini bahwa ratas kali ini akan berfokus terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah ke depan.

    “Nanti kita liatkan, topiknya ekonomi ya, nanti kemana Kemnaker nya nanti diliat,” pungkas Yassierli.

    Tak hanya itu, secara bergantian turut hadir Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengungkapkan rencana pemerintah untuk merilis enam jenis paket insentif yang akan mulai diberlakukan pada 5 Juni 2025. 

    Berikut rincian program tersebut:

    1. Diskon Transportasi

    Tiga jenis diskon akan diberikan selama dua bulan saat liburan sekolah (awal Juni hingga pertengahan Juli 2025), yaitu:

    Tiket kereta api didiskon 30%.
    Tiket pesawat mendapatkan insentif PPN DTP sebesar 6%.
    Tiket angkutan laut didiskon 50%

    2. Diskon Tarif Tol

    Pengguna jalan tol akan memperoleh potongan tarif sebesar 20% untuk sekitar 110 juta pengendara selama periode libur sekolah.

    3. Diskon Tarif Listrik

    Diskon 50% diberikan kepada sekitar 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik ≤1300 VA. Program ini berlaku mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025, mengikuti skema yang sama seperti program diskon awal tahun.

    4. Penambahan Bantuan Sosial dan Bantuan Pangan

    Tambahan manfaat Kartu Sembako sebesar Rp200.000 per bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), selama dua bulan. Bantuan pangan berupa 10 kg beras untuk jumlah KPM yang sama.

    5. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    Bantuan Rp300.000 per bulan pada Juni dan Juli 2025 atau dengan total Rp600.000 diberikan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp 5 juta dan 288 ribu guru honorer dengan total anggaran Rp 10,72 triliun.

    6. Perpanjangan Diskon Iuran JKK

    Diskon 50% untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) akan dilanjutkan selama enam bulan ke depan bagi pekerja sektor padat karya, berlaku mulai Agustus 2025 hingga Januari 2026. Program ini dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

  • Resmi! KRL Impor dari China Beroperasi Layani Jalur Bogor dan Cikarang

    Resmi! KRL Impor dari China Beroperasi Layani Jalur Bogor dan Cikarang

    Bisnis.com, JAKARTA — PT KAI Commuter resmi mengoperasikan tiga rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru yang diimpor dari China untuk layanan Commuter Line Jabodetabek pada Minggu, 1 Juni 2025.

    Ketiga rangkaian tersebut diperuntukkan bagi lintas Commuter Line Bogor sebanyak dua rangkaian, dan satu rangkaian untuk Commuter Line Cikarang.

    Direktur Utama KAI Commuter, Asdo Artriviyanto mengatakan pengoperasian ini dilakukan setelah seluruh rangkaian KRL baru tersebut lulus uji sertifikasi keselamatan dan kelayakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 49 Tahun 2023 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri.

    “Mulai 1 Juni 2025 ini, KAI Commuter mulai mengoperasikan layanan pengganti dengan menggunakan tiga train set yang baru untuk lintas Bogor dan Cikarang. Pengoperasian sarana KRL baru ini menjawab harapan masyarakat untuk optimalisasi layanan Commuter Line Jabodetabek,” kata Asdo dalam keterangan resmi pada Minggu (1/6/2025). 

    Asdo mengatakan KRL baru ini merupakan generasi pertama yang dimiliki langsung oleh KAI Commuter dan diberi seri CLI-125. Nama ini merupakan singkatan dari Commuter Line Indonesia (CLI), dengan angka 1 menandakan generasi pertama, dan angka 25 menunjukkan tahun mulai operasional, yakni 2025. 

    Dilengkapi dengan teknologi terbaru, KRL seri CLI-125 mengusung sistem Train Control Monitoring System (TCMS) yang memusatkan kendali operasional untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Selain itu, sistem pintu otomatisnya dilengkapi teknologi Anti Trap guna mencegah risiko penumpang terjepit pintu saat naik atau turun kereta.

    Setiap rangkaian KRL memiliki panjang 20 meter dan lebar 3 meter per kereta, dengan formasi 12 kereta atau Stamformasi 12 (SF12). Desain eksterior bertemakan “Growing”, menampilkan garis lengkung merah putih yang mengarah ke atas, sebagai simbol komitmen KAI Commuter untuk terus tumbuh dan meningkatkan layanan.

    Pada bagian interior, KRL ini memiliki kapasitas angkut antara 250 hingga 300 orang per kereta. Kereta kabin menyediakan 42 tempat duduk, sementara kereta non-kabin menyediakan 54 tempat duduk. Setiap kereta dilengkapi dengan delapan pintu, empat di setiap sisi, guna mempercepat alur naik-turun penumpang.

    Untuk mendukung kenyamanan pengguna prioritas, tempat duduk dengan warna abu-abu ditempatkan dekat pintu. Terdapat pula area khusus untuk pengguna kursi roda yang terletak di kereta nomor 1 dan 12. Menyesuaikan dengan karakteristik daerah operasi, desain kursi juga menampilkan unsur budaya khas Jakarta, seperti gambar ondel-ondel dan tanjidor.

    “Karena dioperasikan di Jabodetabek, desain tempat duduk menampilkan gambar ondel-ondel dan tanjidor yang merupakan bagian dari sejarah kebudayaan Jakarta,” tambah Asdo.

    Selama tahap awal pengoperasian, Asdo mengatakan tim dari pihak manufacturer akan mendampingi sebagai troubleshooter, termasuk mendampingi masinis dan petugas perawatan sarana di Depo KRL untuk memastikan kelancaran operasional.

    Pengoperasian KRL baru ini juga menjadi bagian dari upaya KAI Commuter untuk menggantikan sarana lama yang akan masuk masa konservasi. Selain itu, sejumlah rangkaian lama dengan formasi 8 kereta (SF8) akan dikomposisikan ulang menjadi SF10 atau SF12 untuk meningkatkan kapasitas layanan.

    Di sisi lain, Manajer Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, menyampaikan harapan agar kehadiran KRL baru ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan bagi seluruh pengguna.

    “KAI Commuter mengimbau seluruh pengguna untuk menjaga fasilitas layanan yang tersedia di dalam kereta dengan tidak melakukan aksi vandalisme,” ujarnya.

    KAI Commuter juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pengadaan sarana baru ini, mulai dari PT KAI, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.

    “KAI Commuter juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan antusiasme masyarakat dalam menggunakan Commuter Line Jabodetabek sebagai transportasi utama yang efisien, ramah lingkungan, bebas macet, dan terjangkau dalam mobilitasnya,” tutup Leza.

  • Blak-blakan Soal Penempatan TNI di Jabatan Sipil, Said Didu: Kalau untuk Berantas Mafia, Saya Oke Saja

    Blak-blakan Soal Penempatan TNI di Jabatan Sipil, Said Didu: Kalau untuk Berantas Mafia, Saya Oke Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, angkat bicara terkait penempatan personel militer aktif maupun purnawirawan TNI dalam jabatan-jabatan sipil, termasuk di sektor pengawasan sumber daya alam (SDA).

    Dikatakan Said Didu, langkah tersebut bisa dibenarkan dalam kondisi darurat, selama bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kronis seperti mafia pertambangan dan perampokan SDA.

    “Ini kan banyak orang mengkritik penempatan militer di beberapa titik. Bagi saya ini keadaan darurat. Saya tidak memandang militer atau tidak, tapi kalau untuk menyelesaikan masalah maka itu penting,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (31/5/2025).

    Ia menyoroti operasi penertiban sawit ilegal yang dikomandoi oleh Dewan Pertahanan Nasional, yang menurutnya kini menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    “Penertiban sawit itu dilakukan Dewan Pertahanan Nasional. Lihat, pada saat penertiban, yang hadir selalu Menteri Pertahanan di Kejagung. Polisi gak ikut karena bukan bagian dari Dewan Pertahanan Nasional,” katanya.

    Said Didu menggambarkan strategi Prabowo menggunakan dua lembaga utama.

    Dua lembaga yang dimaksud, Dewan Pertahanan Nasional dan Kejaksaan Agung, sebagai ‘sendok’ untuk menyendok ‘bubur panas Solo’.

    Kata Said Didu, tidak menjadi soal jika posisi strategis seperti Dirjen Bea Cukai dijabat oleh tentara, selama tujuannya jelas dan mendesak.

    Ia bahkan mengingatkan sejarah di masa Orde Baru saat Presiden Soeharto menyerahkan pengawasan bea cukai kepada pihak asing (SGS) karena kondisi yang dinilai darurat.

  • Kementerian BUMN Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pelatihan

    Kementerian BUMN Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pelatihan

    Jakarta –

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar program pelatihan dan pendampingan bertajuk Naik Kelas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan ini berlangsung di Gedung The Gade Tower, Pegadaian, Jakarta Pusat, dan diikuti oleh 164 UMKM binaan serta 41 fasilitator dari berbagai BUMN.

    Program ini dirancang berdasarkan data dari platform Naksir UMKM, sebuah aplikasi digital yang mengklasifikasikan tingkat kematangan bisnis UMKM ke dalam empat kelas. Dengan pendekatan berbasis data tersebut, pelatihan disusun lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan UMKM di setiap tahapan perkembangan bisnis.

    Kepala Biro Humas dan Fasilitasi Dukungan Strategis Kementerian BUMN, Rachman Ferry, mewakili Menteri BUMN Erick Thohir, menjelaskan peningkatan kapasitas UMKM harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

    “Peningkatan kapasitas UMKM tidak dapat diseragamkan. Dengan klasifikasi yang jelas, kami dapat memberikan pendampingan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam tahap transisi dari level menengah ke tingkat yang lebih matang,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Jumat (30/5/2025).

    Materi pelatihan mencakup sertifikasi produk halal dan BPOM, pengelolaan keuangan bersama OJK, hingga penguatan merek lewat pelatihan fotografi, copywriting, dan optimalisasi media sosial. Pelatihan juga didukung Telkom Indonesia lewat pelatihan Point of Sales (POS).

    Berbagai BUMN turut ambil bagian dalam mendukung program ini, di antaranya Pegadaian, Mind ID, PNM, ID FOOD, IFG, Krakatau Steel, dan Danareksa. Masing-masing berperan dalam memberikan akses pembiayaan, logistik, hingga digitalisasi usaha.

    “Ini merupakan bagian dari peta jalan jangka panjang Kementerian BUMN dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan, sekaligus mendukung agenda Pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional,” lanjutnya.

    Dengan mengedepankan pendekatan berbasis data serta sinergi lintas BUMN, Kementerian BUMN berkomitmen untuk memperluas jangkauan dan dampak program pelatihan UMKM ini ke lebih banyak wilayah di seluruh Indonesia.

    (akn/ega)

  • Perkuat Asta Cita Presiden, Kementerian BUMN Beri Pelatihan 164 UMKM Binaan di Pegadaian Tower – Page 3

    Perkuat Asta Cita Presiden, Kementerian BUMN Beri Pelatihan 164 UMKM Binaan di Pegadaian Tower – Page 3

    Pelatihan ini mencakup berbagai aspek krusial pengembangan bisnis, antara lain: 

    Sertifikasi produk (Halal dan BPOM) oleh lembaga terkait
    Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dengan pendampingan dari OJK
    Penguatan merek dan pemasaran digital melalui pelatihan fotografi, copywriting, serta optimalisasi media sosial
    Point of Sales oleh Telkom Indonesia

    Program ini turut melibatkan sejumlah BUMN pendukung, termasuk Pegadaian, Mind ID, PNM, ID FOOD, IFG, Krakatau Steel dan Danareksa, yang berperan dalam menyediakan akses pembiayaan, logistik, serta digitalisasi usaha.  

    “Ini merupakan bagian dari peta jalan jangka panjang Kementerian BUMN dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan, sekaligus mendukung agenda Pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional,” tambah Ferry.  

    Dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi strategis, Kementerian BUMN berkomitmen untuk terus memperluas dampak program ini ke berbagai wilayah di Indonesia.

     

    (*)

  • Petani Sawit Jambi Sukses Panen Perdana Padi Gogo – Page 3

    Petani Sawit Jambi Sukses Panen Perdana Padi Gogo – Page 3

    Sementara itu, Wakil Ketua RSI sekaligus Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Perangin Angin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pertanian (Kementan) cq Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) yang telah memberikan dukungan atas penanaman padi gogo di lahan PSR.

    “Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi yang juga men-support kami sehingga panen perdana ini dapat terlaksana dengan baik,” kata Irwan.

    Sebagai informasi luas lahan padi di Provinsi Jambi pada 2023 seluas 61.035 hektare (ha) yang menghasilkan padi gogo sebesar 274.056 ton. Sementara itu pada 2024 meningkat menjadi 64.120 ha yang menghasilkan panen sebanyak 291.037 ton.

    Program penanaman padi ini didukung penuh Kementerian BUMN melalui kolaborasi strategis bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, serta Institut Pertanian Bogor (IPB University). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. *