Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • Rini Soemarno Ikut Bertanggung Jawab Proyek Kereta Cepat

    Rini Soemarno Ikut Bertanggung Jawab Proyek Kereta Cepat

    GELORA.CO – Ekonom Anthony Budiawan menyoroti polemik utang dan dugaan mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang kini kembali ramai diperbincangkan publik. 

    Ia mendesak aparat penegak hukum, untuk turun tangan mengusut tuntas proses yang terjadi sejak awal proyek tersebut digagas.

    “Mau tidak mau aparat penegak hukum harus turun tangan, khususnya KPK. KPK harus menyelidiki bagaimana proses ini semua bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Apakah benar Pak Jokowi itu langsung bertanggung jawab atau memang ada oknum di bawahnya yang bermain,” tegas Anthony lewat kanal Youtube Bambang Widjojanto, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.

    Menurutnya, penyelidikan perlu dilakukan untuk memberikan penjelasan secara transparan kepada publik, termasuk apakah ada keterlibatan kementerian terkait yang kala itu memegang kendali atas proyek tersebut.

    “Apakah ada juga selain Jokowi, mungkin Kementerian BUMN yang saat itu dianggap sebagai pemilik proyek, atau di situ juga ada Luhut Binsar Panjaitan,” ujar Anthony.

    Ia juga menyoroti pernyataan Luhut yang menyebut proyek kereta cepat sudah “busuk sejak awal”. Menurut Anthony, pernyataan itu justru mengindikasikan adanya upaya untuk lepas tanggung jawab.

    “Anehnya, Luhut melontarkan statement bahwa proyek kereta cepat Whoosh ini sudah busuk sejak awal. Ini saya lihat sudah agenda untuk cuci tangan lalu mencari kambing hitam,” katanya.

    Anthony menilai, apabila mencari pihak yang paling bertanggung jawab atas proyek tersebut, maka sorotan seharusnya diarahkan pada Kementerian BUMN di masa Menteri Rini Soemarno.

    “Siapa pemilik proyek pada saat itu? Ya Kementerian BUMN. Siapa yang bertanggung jawab? Ya Rini Soemarno. Rini sudah pasti harus ditarik karena dia yang menyelenggarakan semuanya, karena BUMN di bawah dia,” jelasnya.

    Anthony juga mengungkapkan adanya informasi menarik yang menunjukkan bahwa Rini Soemarno sendiri sempat mengaku tidak mengetahui rencana proyek tersebut pada awalnya.

    “Yang menarik, ada informasi yang menyatakan bahwa saat itu Rini mengatakan dia juga tidak tahu mengenai proyek ini awalnya. Proyek ini muncul ketika dia ke China bersama rombongan presiden, lalu visit site ke pabrik kereta cepat. Saat itu Jokowi mengatakan ‘ini saya mau ada satu di Indonesia’,” tutur Anthony.

    Pernyataan itu, lanjut Anthony, sejalan dengan pendapat pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang menyebut bahwa ide pembangunan kereta cepat memang berasal langsung dari Presiden Jokowi.

    “Jadi ini klop dengan pernyataan Agus Pambagio bahwa ide kereta cepat adalah ide Jokowi,” pungkasnya.

  • Jokowi Pecat Empat Pejabat Gegara Kritik Whoosh

    Jokowi Pecat Empat Pejabat Gegara Kritik Whoosh

    GELORA.CO -Untuk memuluskan ambisinya mewujudkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi menggunakan politik tangan besi. Di antaranya memecat empat pembantunya yang mengkritik proyek mercusuar tersebut.

    Hal ini disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dikutip dari YouTube Nusantara TV, Kamis, 30 Oktober 2025.

    “Kereta cepat ada empat pejabat yang diberhentikan gara-gara mengkritik, di antaranya Jonan (Menteri Perhubungan) dan Andrinof Chaniago Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,” kata Said Didu.

    Selain itu, Said Didu juga menyoroti pernyataan loyalis berat Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebutkan proyek Whoosh sudah busuk sejak awal.

    “Tentu kalau Pak Saut (Situmorang) masih komisioner KPK langsung panggil Luhut dong,” kata Said Didu.

    Sebabnya, kata Said Didu, Luhut sudah mengetahui busuknya proyek Whoosh. 

    “Jadi (Luhut) tahu dong siapa yang bikin busuk,” pungkas Said Didu.

  • Jokowi Sejak Awal Tak Pernah Sebut Whoosh Investasi Sosial, Kok Sekarang Belok?

    Jokowi Sejak Awal Tak Pernah Sebut Whoosh Investasi Sosial, Kok Sekarang Belok?

    GELORA.CO -Mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperlihatkan gelagat cuci tangan atas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang terbebani utang.

    Gelagat tersebut terlihat saat Jokowi menyebut Whoosh sebagai investasi sosial. Menurut mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, alasan ini tidak pernah disampaikan Jokowi sejak awal.

    “Selama perancangan, Pak Jokowi tidak pernah menyatakan Whoosh sebagai investasi sosial, jangan setelah gagal menjadi belok,” kritik Said Didu dikutip dari YouTube Nusantara TV, Kamis, 30 Oktober 2025.

    Menurut Said Didu, Whoosh adalah proyek ambisi Jokowi tanpa perencanaan matang. 

    “Ini proyek ambisi pribadi yang menerobos semua akal sehat,” jelas Said Didu.

    Bahkan demi memuluskan Whoosh, Said Didu menyebut ada empat pejabat pemerintah yang dipecat gara-gara menyampaikan kritik atas proyek tersebut.

    “Kereta cepat ada 4 pejabat yang diberhentikan gara-gara mengkritik, di antaranya Jonan (Menteri Perhubungan) dan Andrinof Chaniago Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,” tandasnya.

  • Purbaya Membuka Kotak Pandora Kebobrokan Rezim Jokowi

    Purbaya Membuka Kotak Pandora Kebobrokan Rezim Jokowi

    GELORA.CO -Kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dinilai telah membuka kotak pandora kebobrokan pemerintah era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    “Purbaya dengan gaya netral membuka kotak pandora terhadap hal-hal yang selama ini seakan-akan baik-baik saja. Padahal kelebihan narik anggaran, dana ke daerah (kebijakan Menkeu terdahulu) sangat bobrok,” kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu dikutip dari YouTube Inews, Kamis, 30 Oktober 2025.

    Sebelum ada Purbaya, Said Didu menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati   kerap melakukan monopoli kebenaran.

    “Sebagai pejabat publik, apa hasilnya kebijakan Sri Mulyani? Menaikkan utang dari Rp8.000 triliun menjadi Rp24.000 triliun, menaikkan cicilan utang dari Rp400 triliun menjadi Rp1.600 triliun, bunga utang dari 2 persen menjadi 6-7 persen,” jelas Said Didu.

    Soal utang, Said Didu menyebut klaim pemerintah bahwa utang hingga akhir 2024 sebesar Rp10.269 triliun itu belum hitungan keseluruhan. Jika digabungkan antara utang pemerintah, utang BUMN, utang pensiunan dan utang tertunda, maka jumlahnya mencapai Rp24.000 triliun.

    “Maka ini kotak pandoranya dibuka (oleh Purbaya),” tutup Said Didu yang mengaku sudah mengenal Purbaya sejak tahun 2008. 

  • Peruri tanam mangrove di Karawang, dorong aksi lingkungan dan ekonomi

    Peruri tanam mangrove di Karawang, dorong aksi lingkungan dan ekonomi

    Melalui kegiatan ini, Peruri tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menanam harapan untuk masa depan bumi yang berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) menanam 2.000 pohon mangrove di Perairan Tanjung Pakis Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai upaya mendorong aksi lingkungan dan ekonomi lokal.

    “Melalui kegiatan ini, Peruri tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menanam harapan untuk masa depan bumi yang berkelanjutan,” kata POH Kepala Biro Strategic Corporate Branding & TJSL Peruri Yahdi Lil Ihsan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Kegiatan penanaman mangrove itu turut berkolaborasi dengan CarbonEthics.

    Selain berfungsi sebagai penahan abrasi dan tempat hidup biota laut, ekosistem mangrove juga menyimpan karbon dalam jumlah besar yang berperan penting dalam pengendalian emisi gas rumah kaca.

    Dengan penanaman 2.000 pohon tersebut, Peruri membidik kontribusi pada penyerapan ratusan ton karbon selama masa hidup pohon-pohon tersebut.

    Langkah itu, kata Yahdi, merupakan komitmen perusahaan melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam upaya menjaga lingkungan, termasuk dukungan nyata terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan Nomor 14 (Ekosistem Lautan).

    Di samping penanaman, Peruri juga memberdayakan masyarakat sekitar melalui edukasi konservasi serta pengembangan ekonomi lokal berbasis produk tanaman mangrove.

    Perusahaan berharap aksi-aksi berkelanjutan seperti ini dapat menunjukkan peran perusahaan dalam upaya menjaga keberlanjutan dan ketahanan lingkungan Indonesia.

    Sebelumnya, Peruri juga berkolaborasi bersama 28 badan usaha milik negara (BUMN) dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Olah Sampah di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

    Program Kolaborasi Olah Sampah merupakan inisiatif Kementerian BUMN (kini Badan Pengaturan BUMN) sejak tahun 2022 yang bertujuan membangun sistem pengelolaan sampah berkelanjutan dan mendorong ekonomi sirkular di daerah wisata prioritas nasional.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penjelasan Anak Buah Luhut Whoosh Sudah Busuk Sejak Awal

    Penjelasan Anak Buah Luhut Whoosh Sudah Busuk Sejak Awal

    GELORA.CO -Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Septian Hario Seto mengungkap alasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh disebut busuk sejak awal.

    Seto merupakan salah satu saksi proyek Whoosh saat masih berbentuk proposal. Dijelaskan Seto, ia sudah diminta Luhut untuk mempelajari proposal Whoosh dari China dan Jepang di tahun 2015.

    Saat itu, Seto merupakan staf Luhut saat masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

    “Saya waktu di KSP di awal tahun 2015, ditugaskan Pak Luhut mempelajari dua proposal feasibility study dari China dan Jepang,” kata Seto dikutip dari wawancara di TVOne, Sabtu, 25 Oktober 2025.

    Proyek Whoosh berlanjut saat Luhut menjabat sebagai Menko Marves. Saat itu, Seto menjabat sebagai Deputi Kemenko Marves.

    “Waktu itu ditugasi untuk menyelesaikan proyek ini. Tahun 2020 ada kabinet baru, Kementerian BUMN Erick Thohir mengajak kami di Kemenko Marves menyelesaikan proyek ini,” sambungnya.

    Ia lantas menyinggung pernyataan Luhut soal proyek Whoosh busuk sejak awal.

    “Memang ada berbagai masalah yang terjadi, pembebasan lahan tidak optimal, sehingga konstruksi tidak berjalan maksimal, koordinasi di antara kontraktor-kontraktor, pemilihan isu-isu terkait konektivitas,” kata Seto.

    Soal konektivitas, proyek Whoosh bahkan mengorbankan pabrik di kawasan industri yang diharuskan dilewati jalur kereta cepat.

    “Contoh, pemilihan trase membelah kawasan industri. Ada satu perusahaan baru (yang sudah) membeli tanah, dia siap bangun, tiba-tiba kena trase Whoosh. Akhirnya pabriknya tidak bisa dibangun,” demikian kata Seto. 

  • Buktikan Keberadaan Mafia Migas Jadi Tugas Ahok di Pertamina

    Buktikan Keberadaan Mafia Migas Jadi Tugas Ahok di Pertamina

    JAKARTA – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi Komisaris Utama di Pertamina. Dia akan menjadi pengawas di lembaga yang mengurusi minyak itu.

    Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra El Talattov mengatakan, tantangan Ahok di Pertamina adalah membuktikan keberadaan mafia minyak dan gas (Migas).

    Menurut Abra, Ahok dapat memulai investigasi keberadaan mafia migas melalui hasil laporan tim satgas anti mafia migas yang sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

    “Kan ada ekspektasi publik bahwa Pak Ahok bisa memberantas mafia migas. Kan masih bertanya-tanya siapa, dan di mana sih? Kita memberikan tantangan kepada Pak Ahok. Apakah mau dan berani untuk menindaklanjuti laporan dari tim mafia migas itu, untuk mencari tahu apakah praktik mafia migas itu sekarang masih ada atau tidak?” tuturnya, saat dihubungi VOI, di Jakarta, Senin, 25 November.

    Keberadaan mafia migas ini perlu dibuktikan agar publik tak berprasangka buruk terhadap Pertamina. Dengan begitu, Pertamina bisa berkonsentrasi pada pengembangan bisnisnya. Karenanya, menjadi tugas Ahok juga untuk memberantas keberadaan mafia migas tersebut.

    “Mengawal isu ini bersama stakeholder. Karena kan yang mengambil kebijakan bukan komisaris, tetapi kan dari sisi pemerintah regulator dalam hal ini Kementerian BUMN. Pak Ahok itu tidak bisa mengeksekusi tetapi bersama-sama bisa mendorong supaya isu ini bisa tuntas,” ucapnya.

    Ahok, kata Abra, memiliki karakter yang tegas selama memimpin DKI. Ia berharap sikap Ahok yang demikian bisa dibawa ke Pertamina untuk mengungkap ini.

    “Mungkin dari karakter (Ahok) itu bisa diambil, walaupun bisa jadi sampai terlibat sampai ke lingkaran kekuasaan. Jangan tebang pilih,” tuturnya.

    Abra menilai, ada tiga tugas yang bisa dikerjakan Ahok untuk Pertamina. Pertama, meningkatkan poduksi produk migas Pertamina dari sisi hulu. Kedua, mendorong Pertamina untuk segera menyelesaikan program pengembangan maupun pembuatan kilang minyak. Apalagi, saat ini Pertamina mempunyai enam kilang minyak.

    “Empat yang lama, dua yang baru. Dari enam kilang tersebut belum satupun selesai, jadi masih progres. Pak Ahok kita harapkan bisa mendorong supaya direksi dan jajarannya bisa merampungkan proses pembangunan dan pengembangan tersebut,” jelasnya.

    Sedangkan yang ketiga, kata Abra, Ahok harus mendukung mendorong program bio solar ini agar bisa lebih maksimal. Walaupun impor solar tidak ada, tetapi supaya pemanfaatan bio solar ini bisa lebih masif.

    Anggota Komisi VI Achmad Baidowi mengatakan, pengangkatan Ahok sebagai komisioner utama Pertamina diharapkan bisa meningkatkan kinerja perusahaan yang berhubungan pada hajat hidup di bidang migas.

    Menurut Baidowi, ranah komisaris bukan ranah teknis. Sehingga yang diperlukan adalah kemampuan dalam pengawasan dan audit internal untuk menyehatkan kinerja usaha BUMN.

    Tidak hanya mengungkap mafia migas, Komisi VI berharap Ahok dapat memanfaatkan jabatannya untuk melakukan pengawasan dan menyelesaikan masalah di Pertamina, seperti mafia migas, yang selama ini tidak kunjung terselesaikan 

    “Ya itu salah satunya (mengungkap mafia migas). Termasuk mengawasi percepatan pembuatan kilang-kilang minyak, neraca ekspor impor Pengalaman Ahok di DKI dalam hal transparansi bisa ditularkan,” ucapnya.

  • Luhut Mendadak Pindah Gerbong, Dulu Proyek Kereta Cepat Disebut Hebat, Kini Malah Dicap Busuk

    Luhut Mendadak Pindah Gerbong, Dulu Proyek Kereta Cepat Disebut Hebat, Kini Malah Dicap Busuk

    GELORA.CO –  Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengakui proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung bermasalah sejak awal.

    Menurut Luhut, saat ia mengerjakan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung saat masih jadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Jokowi, sudah bermasalah.

    Saat itu, Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah langsung melakukan audit terhadap proyek tersebut dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

    “Saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang,” ucap Luhut saat menghadiri acara 1 tahun Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

    Di awal proyek ini berjalan, sejumlah pihak sudah memprediksi akan terjadi masalah, karena kerja sama antar perusahaan yang dijanjikan ujung-ujungnya malah mengandalkan APBN.

    Kini, setelah kereta cepat beroperasi 2 tahun, pihak KCIC harus membayar cicilan dan bunga ke pihak China.

    Luhut sebut persoalan utama proyek ini tinggal pada tahap restrukturisasi utang dan menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

    Menariknya, ternyata Luhut pernah memuji dan sangat optimis pada kereta cepat saat masih memegang proyek tersebut.

    Luhut dengan sangat bangga memperkenalkan kereta cepat Jakarta Bandung sebagai tonggak transportasi modern di Indonesia.

    “Indonesia menorehkan tinta sejarah baru dalam dunia perkeretaapian modern,” kata Luhut pada peresmian Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim, pada 2 Oktober 2023.

    Ia juga memuji kinerja pemerintah yang kerja keras menuntaskan proyek ini yang sempat terhambat oleh beberapa faktor, seperti pandemi, pembebasan lahan, hingga anggaran.

    Kerja sama antara Indonesia dengan China telah berhasil membungkam rasa pesimis sejumlah pihak terhadap proyek ini.

    Kini, perubahan sikap Luhut mendapat tanggapan dari berbagai pihak, seperti mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

    Lewat akun media sosial pribadinya, Said Didu menanggapi dengan kritik tajam bahwa Luhur sepertinya buang badan atas apa yang sudah dilakukannya.

    “Mulai buang badan,” tulis Said Didu dalam akun X pribadinya menanggapi pernyataan Luhut, pada 17 Oktober 2025.***

  • Lembaga & Badan Baru Bermunculan, Ini Sepak Terjangnya

    Lembaga & Badan Baru Bermunculan, Ini Sepak Terjangnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ternyata sudah banyak program yang sudah dijalankan. Sejumlah program unggulan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) ini dijalankan oleh badan dan lembaga baru.

    Sejumlah lembaga baru tersebut memang dibentuk dan sudah menjalankan tugas sesuai kewenangannya masing-masing di pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

    Tercatat, pembentukan institusi baru umumnya dilakukan saat Presiden dan Wapres resmi menjabat, namun ada juga yang dipersiapkan di zaman pemerintahan sebelumnya. Umumnya, lembaga dan badan tersebut sudah berfungsi dan beroperasi dalam satu tahun ini. Berikut ini rangkuman lembaga dan badan baru tersebut, serta sepak terjangnya.

    1. Badan Gizi Nasional (BGN)

    Badan Gizi Nasional dibentuk pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Badan ini dibentuk dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dijalankan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Lembaga pemerintah ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN).

    Sesuai dengan Perpres ini, BGN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pada 19 Agustus 2024, Presiden Jokowi pun melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

    Saat itu, BGN mendapatkan alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk menjalankan MBG mulai Januari 2025. Terbukti pada 6 Januari 2025, MBG mulai berjalan.

    Setelah berjalan selama 6 bulan, MBG menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga 22 Juni 2025, sebanyak 1.837 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi hampir seluruh provinsi di Indonesia.

    Menurut Staf Khusus Kepala BGN Bidang Komunikasi, Redy Hendra Gunawan, jumlah SPPG akan terus bertambah dalam beberapa bulan kedepan. Pada Agustus nanti, menargetkan 7.000 SPPG.

    “Program MBG ini setelah berjalan sejak 6 Januari, hari ini sudah hampir 6 bulan lamanya hingga per 22 Juni per hari ini, telah beroperasional sejumlah 1.837 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia,” katanya dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Minggu (22/6/2025).

    “Jumlah SPPG ini akan bertambah di bulan Juli dan Agustus. Di bulan Agustus, kami menargetkan pertambahan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sejumlah 7.000 SPPG dan secara eksponensial akan bertambah sampai bulan November dengan target total 32.000 unit SPPG di seluruh Indonesia,” lanjut Redy.

    Namun, pada perjalanannya BGN menghadapi tantangan yang besar. Tantangan ini yaitu, munculnya kasus keracunan anak-anak sekolah penerima MBG. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat ada 11.660 ribu kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 5 Oktober 2025. Data ini dihimpun dari Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons atau SKDR yang dikembangkan Kemenkes.

    Adapun penyebab kasus keracunan MBG bervariasi, mulai dari kesalahan pengadaan bahan baku, distribusi makanan yang melewati batas waktu aman, hingga pergantian pemasok yang tidak siap secara kualitas.

    Sebagai tindak lanjut, BGN menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar SOP hingga proses perbaikan selesai. Presiden Prabowo juga memerintahkan agar setiap SPPG dilengkapi dengan alat sterilisasi, rapid test makanan, serta melibatkan juru masak terlatih.

    Foto: Kepala BGN, Dadan Hindayana dalam Konferensi pers penanggulangan KLB pada program prioritas makan bergizi gratis di Kementerian Kesehatan, Kamis, (2/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Kepala BGN, Dadan Hindayana dalam Konferensi pers penanggulangan KLB pada program prioritas makan bergizi gratis di Kementerian Kesehatan, Kamis, (2/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Sementara itu sertifikasi akan diperketat. Setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higieni dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan, serta sertifikasi keamanan pangan berbasis HACCP dari lembaga independen.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, Dadan memastikan bahwa pengawasan terhadap dapur penyedia terus diperketat. Hingga saat ini, lebih dari 300 dapur SPPG telah mengantongi SLHS.

    “Per hari ini ada 361 dari total. Terbanyak di daerah Jawa, terutama tadinya basisnya SPPG berbasis restoran, kafe, sama katering. Tapi kita akan percepat semua untuk SLHS, tapi dengan demikian praktiknya kita terapkan, dari awal kan untuk lolos ke verifikasi memang standar-standar itu dipunyai,” tuturnya dikutip dari Detikcom, minggu lalu (18/10/2025).

    Presiden Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sempurna. Pasalnya, dalam pelaksanaannya hingga saat ini masih ada beberapa ribu anak yang keracunan.

    Kendati demikian dia menilai ada pihak-pihak yang membesar-besarkan masalah tersebut dan menjadikannya dasar untuk menghentikan program MBG.

    “Memang program ini tidak sempurna dalam pelaksanaan sampai sekarang ada beberapa ribu anak yang sakit perut keracunan makan, tapi yang dibesarkan adalah keracunan seolah-olah program ini harus dihentikan,” kata Prabowo dalam sidang senat terbuka wisuda 521 sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Sabtu (18/10/2025).

    Dirinya menegaskan kasus keracunan secara statistik hanya 0,0008% dari total penerima MBG atau 8.000 dari 1,4 miliar porsi makanan yang telah dibagikan.

    “Artinya program ini 99,99% berhasil, jadi di mana ada usaha manusia yang 99,99% berhasil dibilang gagal,” ujarnya.

    Prabowo pun menegaskan bahwa ke depan tidak ada satu pun anak yang sakit karena MBG. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan di segala aspek dengan ketat.

    “Kita mau zero error kita mau zero defect walaupun sangat sulit tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur harus punya alat-alat yang terbaik untuk membersihkan dan ini kita akan sempurnakan terus dan juga kita minta semua guru untuk anak-anak sebelum makan, cuci tangan yang benar kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok,” ujarnya.

    Foto: CNBC Indonesia
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah membuka opsi Kementerian BUMN dilebur ke Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    2. Danantara

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi dibentuk setelah Presiden Prabowo menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara pada Februari 2025. Inilah yang menandai terbentuknya Badan Pengelola Inventasi baru yaitu Danantara.

    Sebagai holding BUMN, Danantara memiliki mandat utama untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan BUMN dan meningkatkan nilai investasi dan produktivitas aset melalui pendekatan bisnis yang modern dan berorientasi profit.

    Danantara juga diberi mandat untuk menjadi mitra strategis investor global, membuka peluang kerja sama dalam pengembangan aset negara di berbagai sektor. Terakhir, Danantara harus mendukung program pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sebulan sesudah diundangkan, susunan pengurus Danantara pun dilantik Presiden pada 23 Maret 2025. Dewan Direksinya, yaitu:

    Dewan Direksi Danantara

    Kepala Badan/Chief Executive Officer (CEO) Rosan Roeslani
    Chief Operational Officer (COO) Dony Oskaria
    Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir

    Kemudian, Dewan Pengawasnya, terdiri dari:

    Erick Thohir
    Muliaman Hadad
    Menteri Keuangan
    Para Menko dan Mensetneg

    Sejak dilantik direksi dan pengurusnya, Danantara sudah beroperasi selama 7 bulan. Dalam rentang waktu tersebut Danantara mulai menyisir investasi dan proyek-proyek yang akan dijalankan.

    CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, 33 proyek tersebut salah satunya berfokus di sektor energi dari pengolahan sampah. Rosan menyebut, saat ini pihaknya telah merampungkan Peraturan Pemerintah (PP) sudah rampung, sehingga proses tender segera dilaksanakan.

    “Itu yang 33 itu yang waste to energy kan. Nah kita sedang, PP nya sudah rampung, itu akan segera laksanakan untuk tender prosesnya,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Pada perkembangannya, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengatakan ada lebih dari 100 perusahaan dari dalam negeri maupun asing, yang tergabung dalam 70 konsorsium menyatakan minat terhadap proyek waste to energy.

    “Kita sudah mulai prosesnya dari dua minggu lalu. Ya alhamdulillah bagus sekali,” ujarnya di Hotel JS Luwansa Jakarta, Kamis (15/10/2025).

    Selain proyek waste to energy, Danantara juga menjalankan pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Luas kampung haji tersebut diperkirakan mencapai 80 hektare.

    Danantara akan menanggung penuh pendanaan awal proyek pembangunan kampung haji. Setelah itu, Danantara akan mengajak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengawal pembangunan tersebut.

    “Kalau pendanaan enggak ada masalah, ada Danantara kan. Nanti kerja sama dengan BPKH. Mungkin awalnya pembelian tanahnya dari kami, tapi nanti pembangunan ke depannya ya kita akan kolaborasi dengan BPKH,” ujar Rosan saat ditemui di acara ISEF 2025, dikutip dari Detikcom, (8/10/2025).

    3. Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) di seluruh Indonesia pada 21 Juli 2025. Peresmian digelar di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

    Prabowo menegaskan peluncuran 80.081 koperasi ini bukanlah langkah kecil, melainkan gerakan nasional strategis untuk memotong dominasi ekonomi oleh pihak-pihak besar yang selama ini menghambat kemajuan rakyat.

    Adapun, koperasi ini juga diharapkan dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen. Presiden Prabowo juga menyebut bahwa koperasi-koperasi ini akan didukung dengan infrastruktur nyata seperti gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, hingga kendaraan logistik. Selain itu, akan terdapat pula fasilitas pinjaman super mikro untuk mempermudah distribusi barang dan perputaran ekonomi desa.

    Sebagai catatan, Kopdes menjadi salah satu instrumen pemerintah ke depan untuk mengoptimalkan anggaran dana desa dalam menggerakkan ekonomi masyarakat lebih cepat.

    Kopdes pun diberikan kemudahan untuk mengakses kredit ke perbankan. Kopdes Merah Putih sudah bisa mengajukan pinjaman modal usaha dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Kebijakan ini sudah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui aturan ini, Kopdes Merah Putih bisa mengajukan pinjaman ke Himbara dengan plafon sampai Rp 3 miliar.

    Sejalan dengan ini, Menteri Keuangan yang menjabat saat itu, Sri Mulyani, juga menekan PMK Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Ini artinya, pemerintah dapat menyalurkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 sebagai modal pembiayaan Himbara untuk Kopdes Merah Putih.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang menjabat saat itu menjelaskan melalui program Kopdes Merah Putih, pemerintah juga tidak lagi meninabobokan Pemerintahan Desa hanya dengan menggelontorkan dana desa secara cuma-cuma, melainkan mengajari cara pendanaan kreatif dengan memasukkan dana APBN melalui dana desa untuk menekan biaya pinjaman di bank dan mencegah risiko gagal bayar.

    “Nah caranya bagaimana supaya tidak berat bebannya itu bunganya? maka pemerintah taruh dana di bank Himbara itu jumlahnya Rp 100 triliun sebetulnya tahun depan, Rp 83 triliun kita sudah tempatkan beberapa sekarang dengan subsidize rate,” ucap Anggito.

    “Jadi itu viable dan feasible untuk Himbara lakukan apabila unit usaha koperasi ingin ekspansi usahanya tapi supaya risikonya nol, maka pemerintah dibolehkan intercept, jadi tidak ada gagal bayar,” tegasnya.

    Sebagai catatan, Kopdes juga diwajibkan untuk memberikan imbal jasa 20% ke pemerintah desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan keuntungan dari KopDes Merah Putih ini akan diberikan ke desa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

    Menurut Yandri, hal ini dilakukan sebab KopDes Merah Putih dilahirkan dari musyawarah desa khusus. Dalam pembentukannya pun melibatkan Kepala Desa hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.

    “Karena lahirnya prosesnya, pengawalannya peran desa dan kepala desa, termasuk dana desa sangat kuat di sini, maka desa akan mendapatkan manfaat dari sisa hasil usaha itu, atau laba imbal jasa sekurang-kurangnya 20% dari keuntungan bersih usahanya dan dilaporkan dalam rapat anggota,” ujar Yandri dalam konferensi pers di kantornya, dikutip dari Detikcom, Rabu (13/8/2025).

    4. Badan Penyelenggara Haji (BP Haji)

    Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) adalah embrio dari Kementerian Haji dan Umrah yang pendiriannya telah disahkan. BP Haji awalnya dibentuk pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres No.154 Tahun 2024. BP Haji awalnya diamanatkan untuk mengelola ibadah haji secara profesional. Pasalnya, ke depannya, Kementerian Agama tidak akan lagi bertanggung jawab mengelola haji.

    Lalu, pada perkembangannya, melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, status BP Haji ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah, yang disahkan pada 26 Agustus 2025.

    Pada 8 September 2025, Presiden telah melantik Menteri Haji dan Umrah, yakni Mochamad Irfan Yusuf, yang juga dikenal sebagai Gus Irfan. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah adalah Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Dengan adanya kementerian baru ini, pemerintah berkomitmen menghadirkan pelayanan haji dan umrah yang lebih profesional, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

    Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i mengatakan Presiden sangat menginginkan pertama, agar pelayanan haji ke depan itu harus semakin lebih baik dari pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Wamenag dalam rilis resmi (9/9/2025).

    Presiden berharap berbagai persoalan yang kerap muncul setiap musim haji tidak lagi terulang. “Maka dengan adanya penanganan khusus oleh kementerian ini, kita tidak mendengar lagi perulangan persoalan pelaksanaan haji dan umrah,” jelasnya.

    Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar ongkos haji bisa lebih efisien melalui skema yang lebih sederhana. “Apakah pengurangan durasi tinggal di Arab Saudi, atau juga dengan mekanisme penerbangan, juga dengan akurasi penetapan katering, hotel, dan (layanan) Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina),” kata Wamenag.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ada yang Mulai Buang Badan

    Ada yang Mulai Buang Badan

    GELORA.CO – Pernyataan blak-blakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memantik reaksi tajam dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

    Lewat akun media sosial pribadinya, Said Didu menyindir keras pernyataan Luhut yang mengaku proyek kereta cepat “sudah busuk sejak awal”.

    “Hahaha, ada yang mulai buang badan,” tulisnya singkat seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 19 Oktober 2025.

    Sebelumnya, Luhut dalam sebuah forum di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025, secara terbuka menyebut proyek KCJB sudah bermasalah jauh sebelum dirinya menangani. Ia bahkan menyebut proyek itu harus “diselamatkan” dengan audit menyeluruh.

    “Saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Lalu kita coba perbaiki, kita audit, BPKP ikut, kemudian kita berunding dengan China,” kata Luhut.

    Pernyataan tersebut memunculkan gelombang respons di publik. Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai, ucapan Luhut justru membuka tabir lama soal pengelolaan proyek strategis nasional di masa pemerintahan sebelumnya.

    “Pernyataan Luhut justru membuka tabir ‘busuk’ pemerintahan sebelumnya,” tulis Hensat di akun X.

    Proyek KCJB yang kini dikenal dengan nama Whoosh itu sejak awal menuai kritik tajam. Mulai dari pembengkakan biaya, skema pinjaman luar negeri, hingga jaminan pemerintah yang dinilai membebani keuangan negara.

    Proyek sepanjang 142 kilometer itu melintasi sejumlah wilayah di Jawa Barat, termasuk Purwakarta, Bandung Barat, dan Kota Bandung. Warga sekitar berharap proyek bernilai ratusan triliun ini benar-benar memberi manfaat ekonomi, bukan sekadar menjadi simbol politik yang sarat masalah.