Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • 5 Jenderal TNI hingga Pejabat BUMN Alumni Tarnus Defile Dadakan, AHY-Sugiono Terima Penghormatan Nasional

    5 Jenderal TNI hingga Pejabat BUMN Alumni Tarnus Defile Dadakan, AHY-Sugiono Terima Penghormatan Nasional

    Jenderal TNI hingga Pejabat BUMN Alumni Tarnus Defile Dadakan, AHY-Sugiono Terima Penghormatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Momen tak terduga terjadi dalam Upacara Pembukaan Pendidikan dan Pelantikan Siswa Angkatan ke-36
    SMA Taruna Nusantara
    (TN) di
    Magelang
    , Jawa Tengah, Senin (14/7/2025).
    Sejumlah alumni lintas angkatan melakukan defile dadakan. Namun, yang menjadi sorotan, yang melakukan defile adalah para tokoh penting nasional dari berbagai sektor.
    Defile ini dipimpin langsung oleh Kepala SMA TN Magelang, Mayjen TNI Muhammad Imam Gogor Agnie Aditya, yang juga merupakan alumnus angkatan ke-3.
    Meski tanpa persiapan khusus, barisan alumni tetap tampil kompak saat berjalan melewati area upacara.
    Dua sosok penting alumni, yakni Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Luar Negeri Sugiono, bertindak sebagai inspektur upacara.
    Keduanya menerima penghormatan langsung dari barisan alumni yang ikut dalam defile.
    Yang menarik, defile ini tidak dirancang sebelumnya.
    Aksi spontan ini dilakukan untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-35 SMA Taruna Nusantara.
    Para alumni, yang berasal dari berbagai angkatan, berjalan bersama mengenang masa awal mereka sebagai siswa baru.
    “Tanpa persiapan, tanpa latihan, kami-kami yang sudah puluhan tahun lulus, dari Angkatan 1 sampai 20, menjajal kembali paving block tempat dulu kami defile pertama kali,” kata Staf Khusus Menko Infrastruktur Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangannya, Rabu (16/7/2025).
    Sejumlah nama penting turut serta dalam defile ini, di antaranya Mensesneg Prasetyo Hadi, Anggota DPR Endipat Wijaya, Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achirudin, Deputi Kemenko Infrastruktur Rachmat Kaimuddin, dan Deputi Kementerian BUMN Tedi Bharata.
    Tradisi defile sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan siswa SMA TN.
    “Defile sendiri sebenarnya merupakan tradisi penting di SMA TN yang dijalani dua kali oleh setiap siswa baru; pertama, saat pelantikan resmi setelah satu hingga dua minggu latihan bersama; kedua, setelah menjalani masa pendidikan dasar selama tiga bulan,” ungkap dia.
    Herzaky menyampaikan, tampilan barisan alumni yang tetap rapi dan serempak, meski telah puluhan tahun lulus.
    Hal itu juga disambut senyum puas oleh Menko AHY dan Menlu Sugiono.
    “Semoga kekompakan ini bisa terus mewujud dalam kerja-kerja nyata di berbagai bidang pengabdian untuk bangsa,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung

    Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Pangan: Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 15:36 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan mendapatkan pinjaman modal dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah koperasi tersebut menunjukkan kinerja positif dan terbukti untung.

    Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, di Jakarta, Selasa, sebanyak 103 Kopdes percontohan yang sudah beroperasi akan menjadi model penerapan pendekatan ini. Fokus awal adalah memastikan bahwa berbagai lini usaha yang dijalankan Kopdes, seperti agen LPG, pupuk dan sembako memang menguntungkan.

    “Enggak ada APBN-nya, kan usahanya dulu. Kalau sudah bagus, kelihatan … sudah untung, baru kita pikirkan modalnya gimana. Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya,” kata Zulhas setelah rapat koordinasi persiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta.

    Zulhas mengatakan jumlah pinjaman yang diberikan akan disesuaikan dengan nilai kebutuhan riil dan kelayakan usaha yang diajukan oleh koperasi.

    Sebagai contoh, jika sebuah koperasi membutuhkan modal untuk membeli pupuk senilai Rp60 juta, maka bank akan memberikan pinjaman sebesar itu, bukan jumlah yang lebih besar tanpa dasar.

    Meski demikian, Zulhas tidak menjelaskan secara spesifik dari mana sumber modal awal yang digunakan oleh 103 koperasi percontohan untuk menjalankan usaha pertama kalinya.

    Namun, menurut Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah putih yang ditandatangani pada 11 April 2025, Dana Desa dapat disalurkan sebagai modal penyertaan desa untuk kegiatan ketahanan pangan Koperasi Desa Merah Putih, jika di desa itu tidak terdapat BUMDes atau sejenisnya.

    Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga mengamanatkan bahwa pendanaan untuk percepatan pembentukan 80 ribu koperasi desa dibebankan pada APBN, APBD, APBDes, dan sumber lain yang sah.

    Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih diperkirakan mencapai Rp400 triliun. Sebagai modal awal, pemerintah berencana memberikan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per unit koperasi dari Himbara.

    Dana itu bukan hibah, melainkan pinjaman yang wajib dikembalikan melalui mekanisme cicilan dengan tenor enam tahun.

    Selain itu, Inpres Nomor 9 Tahun 2025 juga menginstruksikan bank-bank Himbara untuk turut mengongkosi pendirian koperasi di bawah koordinasi Kementerian BUMN melalui skema channelling untuk investasi dan program khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema executing untuk modal kerja.

    Akan tetapi, menjelang peluncuran Koperasi Desa Merah Putih, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan menjadi dasar hukum penyaluran pembiayaan dari Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) belum diterbitkan.

    Peluncuran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang semula dijadwalkan pada 19 Juli 2025, diundur menjadi 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

    Sumber : Antara

  • Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung

    Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Pangan: Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 15:36 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan mendapatkan pinjaman modal dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah koperasi tersebut menunjukkan kinerja positif dan terbukti untung.

    Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, di Jakarta, Selasa, sebanyak 103 Kopdes percontohan yang sudah beroperasi akan menjadi model penerapan pendekatan ini. Fokus awal adalah memastikan bahwa berbagai lini usaha yang dijalankan Kopdes, seperti agen LPG, pupuk dan sembako memang menguntungkan.

    “Enggak ada APBN-nya, kan usahanya dulu. Kalau sudah bagus, kelihatan … sudah untung, baru kita pikirkan modalnya gimana. Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya,” kata Zulhas setelah rapat koordinasi persiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta.

    Zulhas mengatakan jumlah pinjaman yang diberikan akan disesuaikan dengan nilai kebutuhan riil dan kelayakan usaha yang diajukan oleh koperasi.

    Sebagai contoh, jika sebuah koperasi membutuhkan modal untuk membeli pupuk senilai Rp60 juta, maka bank akan memberikan pinjaman sebesar itu, bukan jumlah yang lebih besar tanpa dasar.

    Meski demikian, Zulhas tidak menjelaskan secara spesifik dari mana sumber modal awal yang digunakan oleh 103 koperasi percontohan untuk menjalankan usaha pertama kalinya.

    Namun, menurut Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah putih yang ditandatangani pada 11 April 2025, Dana Desa dapat disalurkan sebagai modal penyertaan desa untuk kegiatan ketahanan pangan Koperasi Desa Merah Putih, jika di desa itu tidak terdapat BUMDes atau sejenisnya.

    Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga mengamanatkan bahwa pendanaan untuk percepatan pembentukan 80 ribu koperasi desa dibebankan pada APBN, APBD, APBDes, dan sumber lain yang sah.

    Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih diperkirakan mencapai Rp400 triliun. Sebagai modal awal, pemerintah berencana memberikan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per unit koperasi dari Himbara.

    Dana itu bukan hibah, melainkan pinjaman yang wajib dikembalikan melalui mekanisme cicilan dengan tenor enam tahun.

    Selain itu, Inpres Nomor 9 Tahun 2025 juga menginstruksikan bank-bank Himbara untuk turut mengongkosi pendirian koperasi di bawah koordinasi Kementerian BUMN melalui skema channelling untuk investasi dan program khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema executing untuk modal kerja.

    Akan tetapi, menjelang peluncuran Koperasi Desa Merah Putih, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan menjadi dasar hukum penyaluran pembiayaan dari Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) belum diterbitkan.

    Peluncuran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang semula dijadwalkan pada 19 Juli 2025, diundur menjadi 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

    Sumber : Antara

  • Peluncuran Kopdes Merah Putih Mundur Jadi 21 Juli, Zulhas Beberkan Alasannya

    Peluncuran Kopdes Merah Putih Mundur Jadi 21 Juli, Zulhas Beberkan Alasannya

    Jakarta –

    Peluncuran Koperasi/Desa Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih diundur menjadi 21 Juli 2025. Sebelumnya, rencana peluncuran Kopdeskel akan dilaksanakan 19 Juli 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap mundurnya peluncuran ini karena pada tanggal 19 Juli bertepatan pada hari Sabtu atau libur kerja. Pada hari tersebut dikhawatirkan kepala daerah atau perwakilan daerah tengah melakukan kunjungan kerja, sementara perintah dari Presiden Prabowo Subianto peluncuran ini harus dihadiri semua pihak, terutama dari daerah.

    “Memang rencana tanggal 19, tapi 19 itu kan hari Sabtu. Kita ingin penjelasan presiden itu bisa diketahui, diikuti oleh semua pihak agar nggak dua kali kita kerja kan, baik gubernur maupun bupati, wali kota, kepala desa, DPD. Nah, itu bagus kalau hari kerja, sehingga tidak bergabung, kan hari kerja. Arahan dari presiden, tapi kalau di Sabtu biasanya ada yang ke daerah, ada yang kunjungan kerja dan sebagainya,” katanya dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

    Pembentukan Kopdes telah rampung dengan jumlah 80.000 koperasi. Sementara, dalam peluncuran pemerintah akan merilis 103 Koperasi/Desa Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih percontohan.

    Selain itu, jelang peluncuran yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya dengan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) menyempurnakan pengadaan gerai koperasi desa, misalnya Peraturan Menteri ESDM terkait penyaluran LPG agar Kopdes bisa menjadi pangkalan.

    “Sekarang sudah, tapi aturannya harus segera diselesaikan. Yang kedua mengenai pupuk juga, aturan-aturan mengenai pupuk agar nanti Kopdes juga bisa menjadi pangkalan pupuk. Begitu juga aturan ketiga yaitu warung, Kopdes juga otomatis menjadi izin untuk sembako dan lain-lain. Termasuk kerjasama dengan kantor pos, BNILink, BRIlink, dan MandiriLink,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut sebanyak 103 Kopdeskel Merah Putih siap diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli. Budi Arie menyebut peluncuran tersebut akan dilakukan secara luring maupun daring di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    “Sebanyak 103 Kopdes/Kel percontohan akan ditampilkan di hadapan Presiden secara luring maupun daring pada saat peluncuran Kopdes/Kel Merah Putih tanggal 19 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kab. Klaten, Jawa Tengah,” kata Budi Arie kepada detikcom, dikutip Minggu (13/7/2025).

    Budi Arie menegaskan Kopdeskel Merah Putih percontohan direncanakan tersebar di seluruh Provinsi, baik yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi, Kementerian BUMN, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa dan PDT, dan Kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Nasional.

    Pengurus, pengawas, serta pengelola Kopdeskel Merah Putih percontohan ini akan mendapatkan pendampingan dan pelatihan manajemen perkoperasian agar tata kelola koperasi percontohan berjalan dengan baik. Dengan begitu, dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih lainnya.

    (ada/ara)

  • Kementerian BUMN dorong Danareksa kembangkan wilayah pesisir

    Kementerian BUMN dorong Danareksa kembangkan wilayah pesisir

    Danareksa diharapkan mampu memberikan dukungan dan pendampingan dalam penyusunan kebijakan, serta regulasi penataan kawasan pesisir

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong PT Danareksa (Persero) serta beberapa perusahaan BUMN kawasan lainnya untuk memperkuat perencanaan dan pengembangan wilayah pesisir yang produktif dan berkelanjutan melalui kerja sama strategis.

    Dalam penandatangan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Penataan Ruang laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Danareksa untuk mengembangkan wilayah pesisir di Jakarta, Selasa, Staf Ahli Bidang Industri Kementerian BUMN Andus Winarno mengatakan bahwa pengembangan kawasan ekonomi merupakan sebuah upaya untuk menciptakan kepastian ruang bagi investasi dan pembangunan lintas sektor.

    “PT Danareksa diharapkan mampu memberikan dukungan dan pendampingan dalam penyusunan kebijakan, serta regulasi penataan kawasan pesisir yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi kawasan,” ujar Andus.

    Andus menyampaikan Danaraksa mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat pesisir melalui skema pembiayaan yang inovatif dan inklusif.

    Danareksa juga akan menyediakan fasilitas bisnis matching atau penjajakan bisnis antara potensi investasi dan pemanfaatan ruang laut.

    Selain itu, perseroan akan melakukan studi dalam pengembangan wilayah pesisir dan laut yang mengusung nilai ekonomi biru berorientasi pada mitigasi risiko bencana dan berpihak pada prinsip-prinsip environmental social governance (ESG).

    Menurut Andus, peran aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi biru yang inklusif dan berdampak luas, sehingga mampu mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas.

    Lebih lanjut, Andus mengatakan Indonesia memiliki potensi kelautan yang luar biasa, namun belum dimanfaatkan dengan maksimal.

    Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah belum terintegrasinya fungsi ekologis ruang laut dengan aktivitas ekonomi sehingga pembangunan sektor kelautan masih bersifat sektoral.

    Ia menekankan bahwa pendekatan tata ruang laut menjadi prasyarat utama dalam transformasi menuju ekonomi biru. Oleh karena itu, konektivitas lintas sektor sangat diperlukan.

    “Kementerian BUMN memandang bahwa tata ruang laut merupakan instrumen strategis dalam membangun konektivitas lintas sektor antara konservasi dan produktivitas, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar peran lembaga negara dan partisipasi dunia usaha,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KUR Perumahan Rp130 Triliun Siap Digulirkan, Aturan Terbit Akhir Juli 2025

    KUR Perumahan Rp130 Triliun Siap Digulirkan, Aturan Terbit Akhir Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menyatakan bahwa pihaknya sedang mengebut penyusunan draf Keputusan Menteri (Kepmen) untuk mengatur teknis penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan.

    Ara memastikan bahwa payung hukum tersebut akan terbit pada akhir Juli 2025, sesuai dengan arahan pemerintah agar pencairan KUR sebesar Rp130 triliun dapat segera dieksekusi secara tepat sasaran.

    “Ya memang sudah diminta diputuskan harus akhir Juli. Kami berusaha untuk bisa akhir Juli ini bisa selesai. Artinya, sudah dikeluarkan peraturannya ya,” ujar Ara saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Senin (14/7/2025) malam.

    Dia menambahkan bahwa pihaknya masih akan menggelar sejumlah pertemuan lanjutan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang menaungi lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai penyalur KUR sektor perumahan.

    Meski belum memerinci isi lengkap Kepmen, Ara memastikan aturan tersebut akan mengatur secara rinci mekanisme penyaluran, termasuk besaran plafon yang bisa diterima kreditur.

    “Itulah yang dibicarakan, ya plafonnya berapa [yang akan didapat kreditur nantinya], justru itu yang kita mau bicarakan supaya tepat sasaran,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan.

    Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah.

    “Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).

    Setiap pengembang UMKM akan mendapatkan plafon pembiayaan KUR maksimal Rp5 miliar. Dengan dana tersebut, pengembang diproyeksikan mampu membangun 38 hingga 40 unit rumah subsidi minimalis berukuran 36 meter persegi (m²).

    Sebagaimana diketahui, bunga KUR akan disubsidi pemerintah sebesar 5%, sehingga suku bunga efektif bagi kreditur hanya berkisar 6%–7%.

    “[KUR Perumahan] juga diberikan untuk demand side, untuk perorangan. Di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian, kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp13 triliun,” pungkas Airlangga.

  • Erick Thohir Sambangi Dedi Mulyadi di Bandung, Ada Apa?

    Erick Thohir Sambangi Dedi Mulyadi di Bandung, Ada Apa?

    Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas optimalisasi aset-aset BUMN di wilayah Jawa Barat.

    “Kami berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mengoptimalkan aset-aset BUMN seperti Perhutani dan PTPN di Jawa Barat untuk memastikan program pemerintah dapat melindungi rakyat, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka kemiskinan,” kata Erick dalam unggahannya di Instagram @erickthohir, Senin (14/7/2025).

    Erick mengatakan ke depan Kementerian BUMN dan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan berkolaborasi untuk mengoptimalkan aset-aset BUMN. Hal ini guna mensukseskan program dari Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

    “Program ini untuk mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan,” terang Erick.

    Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan ada sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yang hingga kini belum diakui oleh Kementerian/Lembaga. Menurutnya, sebagian BMN tersebut terbengkalai dikarenakan kasus sengketa atau persoalan hukum lainnya.

    Hal tersebut diungkapkan Erick saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2025). Meski begitu, ia enggan untuk mengungkapkannya BMN tersebut secara terbuka. Ia mengatakan akan menyampaikan hal ini kepada DPR secara tertutup.

    “Karena dari hasil deteksi kami ada barang milik negara yang tidak punya atau dimiliki oleh K/L, ataupun K/L tidak mau memiliki barang ini. Karena mungkin kasus sengketa dan kasus hal-hal lainnya,” katanya.

    “Tapi saya tidak boleh paparin. Mungkin nanti tertutup saja,” tutur Erick.

    (hns/hns)

  • Erick Thohir dan Dedi Mulyadi Bakal Optimalisasi Aset PTPN & Perhutani

    Erick Thohir dan Dedi Mulyadi Bakal Optimalisasi Aset PTPN & Perhutani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana memperkuat kerja sama dalam mengoptimalisasi aset lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan Perum Perhutani. 

    Erick menuturkan langkah optimalisasi aset akan fokus pada penyelamatan lingkungan, relokasi warga terdampak bencana, dan pengelolaan sampah. 

    Kementerian BUMN mendukung langkah Dedi Mulyadi atau KDM untuk mengembalikan fungsi lahan Perhutani yang telah mengalami alih fungsi menjadi vila dan permukiman liar. Pemerintah mencatat sekitar 6.000 hektare kawasan hutan produksi telah rusak akibat konversi lahan ilegal itu. 

    “Kementerian BUMN bersama Danantara mendukung upaya KDM mendorong pengembalian lahan Perhutani maupun PTPN ke fungsi semula,” ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Senin (14/7/2025). 

    Selain itu, relokasi masyarakat terdampak bencana juga menjadi bagian dari pemanfaat lahan BUMN. Menurut Erick, pendekatan jangka panjang diperlukan agar pemulihan pascabencana tidak bersifat sementara. 

    Erick, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), juga menyambut rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pengelolaan sampah berbasis energi. 

    Langkah tersebut dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi persoalan lingkungan secara inovatif dan lintas sektor. 

    “Kami mendukung pengelolaan sampah berbasis energi sebagai bagian dari solusi atas tantangan lingkungan yang menjadi arahan Presiden,” pungkasnya.

    Sebagai tindak lanjut, Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian BUMN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan ditandatangani pada 21 Juli 2025. 

    Keduanya juga berencana membentuk Forum Strategis Pemda Jabar-Kementerian BUMN sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan aset perusahaan pelat merah dan pembangunan daerah. 

  • Perubahan Arah Dua Isu Panas, Said Didu Sebut Era saat Ini adalah Jokowi Tiga Periode

    Perubahan Arah Dua Isu Panas, Said Didu Sebut Era saat Ini adalah Jokowi Tiga Periode

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyoroti tajam dua isu yang saat ini tengah hangat-hangatnya jadi pembahasan.

    Isu pertama terkait pembahasan rencana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dan isu kedua dan sudah panjang menjadi pembahasan yaitu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said memberikan sorotan terkait dua isu ini.

    Ia menyebut adanya perubahan arah dari kedua pembahasan ini.

    Terkait isu pertama, pemakzulan Wapres Gibran menurut ada andil untuk perubahan arah.

    “Perbuahan arah atas  : 

    1) Usulan pemakzulan Gibran dan,” tulisnya dikutip Minggu (13/7/2025).

    Sementara untuk isu ijazah palsu Jokowi, menurut Said Didu ada faktor yang membuat isu selalu terhambat khususnya penunjukkan ijazah asli.

    “2) pengungkapan kasus ijazah palsu, 

    menjadi melemah bahkan akan dihambat karena

    infonya karena ada  “perintah singkat” dari Solo : “hambalang harus pegang komitmen”,” sebutnya.

    Terkait hal ini, Said Didu pun menaruh curiga ada pengaruh besar dan langsung dari mantan Presiden Jokowi Widodo.

    “Kalau info ini benar maka ini bukan lagi matahari kembar,” tuturnya.

    “tapi ini adalah Jokowi 3 Priode,” terangnya.

    Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana memaparkan kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ia menyebut ada tiga jalan dari sisi hukum tata negara.

    Ia menjelaskan, pemakzulan Gibran mesti melibatkan tiga lembaga. DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.

  • Pemakzulan Gibran Melemah Ditengarai Perintah dari Solo, ‘Hambalang Harus Pegang Komitmen’?

    Pemakzulan Gibran Melemah Ditengarai Perintah dari Solo, ‘Hambalang Harus Pegang Komitmen’?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu pemakzulan Gibran yang sempat heboh beberapa waktu terakhir diprediksi bakal melemah. Hal itu ditengarai tidak lepas dari masih kuatnya “Geng Solo” di Pemerintahan Prabowo Subianto.

    Hal tersebut disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Melalui unggahannya di X, Sabtu (12/7/2025)

    “Perubahan arah atas: 1) Usulan pemakzulan Gibran dan 2) pengungkapan kasus ijazah palsu, menjadi melemah bahkan akan dihambat, infonya karena ada ‘perintah singkat’ dari Solo: ‘hambalang harus pegang komitmen’.,” tulis Said Didu melalui cuitannya.

    Dia juga menilai, jika info tersebut benar, bukan matahari kembar lagi tetapi saat ini masih era Jokowi periode ketiga.

    “Kalau info ini benar maka ini bukan lagi matahari kembar – tapi ini adalah Jokowi 3 Priode,” tutup Said Didu dalam unggahan yang telah dilihat lebih dari puluhan ribu pengguna aplikasi milik Elon Musk itu.

    Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, (Menko Polhukam) Mahfud MD itu sebelumnya mengungkapkan argumen menarik terkait isu pemakzulan Gibran.

    Mahfud mengatakan proses pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sepertinya akan sulit diwujudkan.

    Alasannya, karena mengingat kekuatan yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto lebih kuat dibandingkan para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan tersebut.

    “Kalau saya melihatnya ya, sekali lagi saya katakan, kalau sudut hukum moral itu bagus itu surat itu. Tapi dari sudut politik, lebih mungkin bagi saya minta maaf kepada yang sangat bersemangat, menurut saya agaknya tidak jadi itu pemakzulan,” kata Mahfud, dikutip Jumat, (11/7/2025).