Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • Anggota DPR: Danantara solusi fragmentasi struktural yang hambat BUMN

    Anggota DPR: Danantara solusi fragmentasi struktural yang hambat BUMN

    Dulu, kita sering mengalami lost opportunity karena birokrasi anggaran, tapi dengan hadirnya Danantara sebagai superholding, ini menjadi solusi nyata terhadap fragmentasi struktural yang selama ini menghambat BUMN

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyoroti keberadaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai solusi nyata terhadap fragmentasi struktural yang selama ini menghambat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Dulu, kita sering mengalami lost opportunity karena birokrasi anggaran, tapi dengan hadirnya Danantara sebagai superholding, ini menjadi solusi nyata terhadap fragmentasi struktural yang selama ini menghambat BUMN,” kata Demer, sapaan karibnya, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi VI DPR Ri bersama Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN, serta jajaran Direksi Danantara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dia pun menilai kehadiran Danantara sebagai langkah strategis yang mampu menyatukan berbagai entitas BUMN dalam satu kerangka keuangan yang lebih terkonsolidasi.

    Menurut dia, model pengelolaan keuangan yang sebelumnya tersentral pada dua pintu, yakni anggaran murni dan anggaran, seringkali menimbulkan kehilangan peluang ekonomi, karena tidak sinkronnya waktu eksekusi dan kebutuhan bisnis lapangan.

    Dia menegaskan bahwa peran BUMN seharusnya tidak semata-mata sebagai penyetor dividen bagi negara, tetapi lebih penting sebagai agent of development yang memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan seharusnya tercermin dari meningkatnya penerimaan pajak akibat aktivitas ekonomi yang tumbuh, bukan dari dividen yang dipaksakan.

    “Dividen itu bukan yang terpenting, yang utama adalah bagaimana BUMN menjadi motor pembangunan. Kalau ekonomi tumbuh, pajaknya akan tinggi, dan di situlah kekuatan APBN kita,” katanya.

    Dia menyinggung pula perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efisiensi dan kompetitifnya aset-aset BUMN, termasuk dalam hal tarif dan benchmarking internasional. Misalnya, dugaan harga sewa data center milik BUMN yang mencapai tiga kali lipat dari swasta.

    “Tolong benchmark kita diperkuat. Jangan sampai kita punya infrastruktur lengkap tapi kalah efisien dari swasta,” ujarnya.

    Dia pun optimistis terhadap masa depan BUMN, khususnya di bawah komando Menteri BUMN Erick Thohir dan CEO Danantara Rosan Roeslani, dalam merampingkan anak-cucu perusahaan BUMN menjadi sinyal kuat reformasi yang akan terus berlanjut.

    Dia menilai apa yang telah dilakukan Kementerian BUMN melalui Danantara sejauh ini bahkan telah melampaui ekspektasi awalnya dan perkembangan BUMN hari ini menunjukkan arah perubahan yang konstruktif dan menjanjikan bagi perekonomian nasional.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Tak Terima! Menkeu Setengah Mati Cari Uang, Rakyat Malah Rugi Rp 100 T

    Prabowo Tak Terima! Menkeu Setengah Mati Cari Uang, Rakyat Malah Rugi Rp 100 T

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengungkap penipuan beras oplosan yang dilakukan pengusaha telah merugikan masyarakat Indonesia Rp 100 triliun per tahun. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah susah payah mencari uang untuk kesejahteraan rakyat.

    Mirisnya lagi, keuntungan ratusan triliun itu hanya dinikmati empat hingga lima kelompok usaha saja. Prabowo pun meminta Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

    “Kerugian oleh bangsa Indonesia kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp 100 triliun tiap tahun, Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak inilah, bea cukai, inilah dan sebagainya. Ini Rp 100 triliun kita rugi tiap tahun dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha,” kata dia dalam Peluncuran 80.000 Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Senin (21/7/2025).

    Prabowo mengatakan kasus perberasan ini merupakan upaya pengkhianatan kepada bangsa dan ingin masyarakat Indonesia terus lemah dan miskin. Ia menegaskan tidak terima atas kasus yang terjadi.

    “Saya anggap ini adalah penghianat kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima, saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

    Presiden Prabowo meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih Foto: Dok. detikcom

    Prabowo pun tak terima. Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan pengusaha beras yang merugikan harus bisa mengembalikan kerugian masyarakat Rp 100 triliun. Kalau tidak, pemerintah tak akan segan menyita penggilingan-penggilingan terkait.

    “Saya perintahkan Kapolri dan jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan Rp 100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita itu panggilan-penggiling padi yang brengsek itu,” ucapnya.

    Sebagai informasi, peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    (ada/fdl)

  • Prabowo Beberkan Keunggulan Kopdes Merah Putih

    Prabowo Beberkan Keunggulan Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto hari ini meluncurkan sekitar 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ada sejumlah kegiatan bisnis yang akan dijalankan oleh Kopdeskel Merah Putih.

    Prabowo menegaskan Kopdeskel Merah Putih harus memihak petani, peternak hingga nelayan. Setiap desa, lanjut Prabowo, akan mempunyai gudang untuk menyimpan hasil produksi setempat.

    “Nanti tiap Desa akan punya gudang. Jadi hasil kalau belum mampu dijual, simpan,” kata Prabowo, dikutip dari akun Youtube Kemenko Pangan, Senin (21/7/2025).

    Lebih lanjut, di gudang itu terdapat pendingin maupun cold storage. Dengan begitu, hasil produksi, seperti pertanian serta perikanan dapat disimpan. Menurut Prabowo, penyimpanan lemari es itu bahkan ada yang berukuran besar

    Selain itu, setiap Kopdeskel Merah Putih juga akan terdapat berbagai macam gerai, seperti gerai sembako hingga gerai simpan pinjam.

    “Kemudian tiap sebelahnya gudang akan ada gerai-gerai. Ada gerai untuk sembako, ada gerai untuk simpan pinjam. Berarti Himbara itu bisa punya kehadiran di tiap desa, mereka bisa kasih super mikro finance ya bukan microfinance tapi ada yang lebih kecil lagi,” tambah Prabowo.

    Tak ketinggalan, ada apotek serta klinik desa yang menyediakan obat-obatan dengan harga terjangkau. Bahkan, Prabowo mengupayakan obatan-obatan itu dapat diakses dengan gratis bagi yang kurang mampu.

    “Kemudian harus ada apotek setiap desa yang menjual obat generik. Untuk mereka yang benar-benar tidak mampu ya kita upayakan nggak bayar,” jelas Prabowo.

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    (rea/kil)

  • Prabowo Colek Sri Mulyani buat Kasih Obat Gratis di Kopdes Merah Putih

    Prabowo Colek Sri Mulyani buat Kasih Obat Gratis di Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang untuk menyediakan produk-produk yang terjangkau bagi masyarakat, termasuk obat. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk dapat menyediakan obat-obat gratis di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Hal ini disampaikan Prabowo pada momentum peluncuran 80.000 kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten yang berlangsung hari ini. Prabowo menyebut pembentukan 80.000 Kopdeskel Merah Putih ini dapat memangkas rantai distribusi serta menyediakan akses produk-produk penting untuk masyarakat, termasuk obat-obatan.

    Apotek desa atau klinik desa menjadi salah satu unit bisnis yang wajib dijalankan Kopdeskel Merah Putih. Bahkan Prabowo akan mengusahakan obat-obat itu dapat secara gratis diberikan kepada mereka yang tidak mampu. Lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani lah yang mengupayakan kehadiran obat gratis di Kopdeskel Merah Putih.

    “Ya, kita upayakan nggak bayar. Kita upayakan, yang mengupayakan Menteri Keuangan semakin stress. Tapi nggak papa Bu ini mulia nama ibu kan Sri Mulyani jadi harus yang mulia mulia Bu. Ibu akan dicintai oleh semua desa seluruh Indonesia,” kata Prabowo, dikutip dari akun Youtube Kemenko Pangan, Senin (21/7/2025).

    Prabowo menekankan layanan obat gratis bagi yang tidak mampu di Kopdeskel Merah Putih dapat dilaksanakan jika anggarannya tersedia. “Menteri Keuangan setiap kali saya panggil agak stress. Apalagi ini, idenya Presiden ini. Kalau nanti ada dananya, khusus untuk rakyat miskin, obatnya harus gratis,” tambah Prabowo.

    Menurut dia, akses obat-obatan penting bagi rakyat kecil. Apalagi yang ekonominya masih lemah. Ia pun mengapresiasi Kementerian Pertahanan karena membentuk lembaga farmasi untuk membuat obat generik dengan harga murah.

    “Obat-obat yang penting bagi rakyat kecil rakyat yang ekonominya masih lemah. Mereka harus punya akses kepada obat-obat penting dalam harga terjangkau dan untuk itu. Terima kasih Kementerian Pertahanan dengan inisiatif mereka bentuk lembaga farmasi pertahanan membuat obat generik dengan harga murah,” jelas Prabowo.

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    Tonton juga video “Prabowo: BPS Lapor ke Saya, Angka Pengangguran-Kemiskinan Menurun” di sini:

    (rea/kil)

  • Hasil Bumi Nggak Bakal Puso

    Hasil Bumi Nggak Bakal Puso

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menjamin hasil tani para petani di desa tidak akan rusak dan bisa tetap segar ketika dibawa ke pasar. Hal ini bisa terwujud usai dirinya melakukan Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Menurutnya, selama ini masalah petani di desa adalah kurangnya transportasi yang baik untuk mengirim hasil bumi ke pasar. Kadang-kadang, karena tidak ada alat transportasi yang memadai, banyak hasil bumi yang sudah rusak sebelum bisa dijual.

    Dengan peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Prabowo menawarkan hal yang berbeda. Di setiap Koperasi Merah Putih sudah dilengkapi langsung kendaraan pengangkut. Dengan begitu hasil tani bisa dikirim ke pasar sebelum rusak.

    “Setiap koperasi akan ada dua kendaraan, satu truk, satu pick up yang lebih kecil. Jadi nanti semua hasil tani tidak akan puso tidak akan rusak. Semua hasil desa bisa segera (dikirim) ke Kabupaten atau ke sentra-sentra pasar,” beber Prabowo dalam peluncuran yang dilakukan di KDMP Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

    Presiden Prabowo akan meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih Foto: Dok. detikcom

    Bukan cuma hasil bumi yang bisa segera dikirim. Prabowo juga menjamin barang-barang kebutuhan masyarakat desa bisa juga dikirim dengan tepat waktu tanpa perlu ada kelangkaan karena kurangnya transportasi.

    Prabowo percaya kendaraan yang ada juga dapat memberikan akses transportasi bagi masyarakat. Misalnya untuk berdagang di pasar bagi ibu-ibu, ataupun antar jemput anak sekolah di desa. Rantai pasok akan hadir lebih baik dengan adanya Koperasi Merah Putih.

    “Demikian juga yang kendaraan yang lebih kecil pick up itu juga bisa muncul ke ruko-ruko untuk memberi akses, dan kalau tidak dipakai untuk angkut barang bisa dipakai untuk antar anak sekolah dan bisa juga membantu ibu-ibu jualan ke pasar. Jadi dengan dua kendaraan tiap desa. Saya berharap rantai distribusi akan diperlancar,” papar Prabowo.

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    Tonton juga video “Momen Prabowo Sempat Bergaya Pidato Sambil Pakai Teks” di sini:

    (hal/rrd)

  • Prabowo Marah Banyak Pengusaha Jadi Vampir Ekonomi ‘Hisap’ Darah Rakyat

    Prabowo Marah Banyak Pengusaha Jadi Vampir Ekonomi ‘Hisap’ Darah Rakyat

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto geram dengan kelakuan serakah para pengusaha. Menurutnya, belakangan ini banyak sekali perilaku serakah yang dilakukan para pengusaha, bahkan tak jarang pengusaha mengakali peraturan untuk mendapatkan keuntungan.

    Dia bilang sudah muncul mazhab ekonomi baru di Indonesia, yaitu Serakahnomics, di mana pengusaha tak puas mencari keuntungan tanpa mau berbagi dengan pihak lainnya, khususnya masyarakat kecil.

    “Ini sudah bukan pengusaha yang benar, ini bukan bisnis, ini bukan entrepreneurship, ini adalah keserakahan. Jadi ini bukan mazhab ekonomi lagi, ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal neoliberal, pasar bebas, sosialis ekonomi komando dan sebagainya ini bukan ini lain ini saya beri nama serakahnomics ini adalah serakahnomics,” beber Prabowo dalam Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Senin (21/7/2025).

    Menurutnya, banyak sekali pengusaha serakah yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat, tak jarang mengakali aturan yang berlaku. Orang nomor satu di Indonesia itu menilai pengusaha semacam ini sebagai vampir-vampir ekonomi penghisap darah rakyat.

    “Rakyat kita masih banyak yang susah, kok masih ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat? Itu namanya adalah mengisap darah rakyat, itu adalah menurut saya parasit penghisap darah. Itu adalah vampir-vampir ekonomi,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo akan meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih Foto: Dok. detikcom

    Dia mengatakan golongan pengusaha semacam ini akan ditindak tegas oleh pemerintah. Bahkan menurutnya, sudah sekian bulan pihaknya memperingatkan agar pengusaha ini lebih patuh pada aturan yang ada.

    “Saya sudah kasih warning berkali-kali, sekian bulan, tolonglah patuhi ketentuan patuhi undang-undang,” tegas Prabowo.

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    (hal/rrd)

  • Gerakan Ini Tak Disukai Kapitalis Besar

    Gerakan Ini Tak Disukai Kapitalis Besar

    Jakarta –

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih baru saja dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, konsep koperasi seperti ini sudah dibangun semenjak puluhan dan ratusan tahun di dunia, namun tak semuanya berhasil.

    Konsep koperasi semacam ini menurutnya menjadi gerakan yang tidak disukai para kapitalis besar. Para pemodal menurutnya sangat takut tersaingi usahanya dengan munculnya koperasi di tengah masyarakat.

    “Gerakan seperti ini tidak disukai oleh kapitalis besar, pemodal besar tidak suka. Jadi dalam pengertian, mereka itu, tidak semua tentunya ya, bahwa dianggap (gerakan koperasi) bisa jadi saingan,” tegas Prabowo dalam peluncuran yang dilakukan di KDMP Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

    Menurutnya, banyak juga negara-negara besar di dunia yang memiliki sistem ekonomi liberal tidak berkenan dengan pendirian sebuah gerakan koperasi besar di suatu negara. Menurutnya, banyak negara besar yang tidak sudi melihat negara lainnya bangkit.

    Presiden Prabowo akan meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih Foto: Dok. detikcom

    “Ada negara tertentu di dunia yang memang tidak suka melihat ada negara baru, negara besar yang mau bangkit. Ini adalah masalah manusia, masalah geopilitik, masalah hegemoni, masalah bangsa-bangsa sudah ribuan tahun, secara alamiah hasarat dorongannya adalah untuk hegemoni, berkuasa untuk berkuasa secara mutlak, ini sejarah manusiawi,” beber Prabowo.

    Menurutnya, peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat digunakan sebagai alat oleh pihak yang lemah. Koperasi akan mengubah kelemahan jadi kekuatan, menjadi sarana untuk berdaulat. Khususnya di Indonesia yang notabenenya masih sering ditemui masyarakat yang kelaparan dan berada dalam jurang kemiskinan.

    “Koperasi selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana kemerdekaan yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian saya ingatkan kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan Merah Putih, ada DPR, MPR, dan sebagainya kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi,” sebut Prabowo.

    “Kita punya semua tapi rakyat kita ada yang masih lapar, kita belum merdeka. Rakyat kita masih ada yang miskin, kita belum merdeka,” tegasnya menekankan.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan negara yang merdeka adalah yang bisa memberi makan rakyatnya, bangsa yang merdeka adalah yang bisa menjamin memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan itu semua.

    “Karena itu pendiri bangsa kita, perintis kemerdekaan, pejuang kemerdekaan kita dari awal perjuangan kemerdekaan mereka bentuk koperasi-koperasi. Mereka membentuk dari bawah, dari serikat dagang,” pungkas Prabowo.

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    Tonton juga video “Prabowo Sapa Bambang Pacul di Peluncuran Kopdes: Korea Bukan?” di sini:

    (hal/rrd)

  • Paket Gibran-Kaesang Mencuat untuk Pilpres 2029, Said Didu Beri Sentilan

    Paket Gibran-Kaesang Mencuat untuk Pilpres 2029, Said Didu Beri Sentilan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyorot terkait kehadiran Presiden Prabowo Subianto ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said Didu menyampaikan sorotannya terkait kunjungan ini.

    Ia berharap kedatangan Presiden Prabowo ke kediaman Jokowi disebut bukan untuk mendapatkan tugas baru.

    Yaitu menjadi tim sukses untuk pasangan calon Presiden di Pemilu 2029 mendatang yaitu pasangan kedua anak Jokowi Gibran-Kaesang.

    “Semoga kedatangan Pak Prabowo ke kediaman Jokowi di Solo malam ini bukan untuk mendapatkan tugas dari Jokowi untuk menjadi ketua Tim Sukses pasangan Gibran-Kaesang 2029,” tulisnya dikutip Senin (21/7/2025).

    Sebelumnya, Pengamat Politik Muhammad Huda mengungkapkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpotensi untuk mengusung Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2029.

    Prediksi ini mencuat setelah berbagai dinamika politik terkini yang melibatkan kedua tokoh muda ini dalam ranah politik nasional.

    Apalagi saat ini Gibran sudah menduduki posisi nomor dua di Indonesia. Belum lagi kekuatan Ayahnya, Jokowi juga tak bisa diragukan.

    Muhammad Huda menyebut PSI sebagai partai yang telah menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dapat melihat potensi elektabilitas yang kuat dari Gibran dan Kaesang.

    “Gibran dan Kaesang adalah figur yang memiliki daya tarik besar di kalangan pemilih muda dan urban, khususnya di era digital seperti sekarang ini,” ujar Muhammad Huda dalam pernyataan kepada wartawan, Minggu (20/7/2025)

  • Prabowo Ogah Istilah Koperasi ‘Ketua Untung Duluan’ Muncul Lagi!

    Prabowo Ogah Istilah Koperasi ‘Ketua Untung Duluan’ Muncul Lagi!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar manajemen Koperasi Desa Merah Putih bisa bekerja lebih baik dan bersih. Dia mengingatkan agar pengawasan pengurus koperasi bisa dijalankan dengan baik usai dirinya melakukan Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Prabowo bercerita dulu ketika gerakan Koperasi Unit Desa (KUD) digalakkan di era orde baru, seringkali terdengar cerita penyelewengan oleh manajemen koperasi. Bahkan istilah KUD sampai dipelesetkan jadi ‘Ketua Untung Duluan.’

    “Dulu orde baru ada KUD. Cuma akhinya diplesetin, KUD itu jadi singkatan ‘Ketua Untung Duluan,’ ini tak boleh terjadi lagi,” sebut Prabowo dalam peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan d KDMP Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

    Menurut pengalamannya, khususnya saat masih jadi tentara, memang seringkali koperasi dijadikan obyek bancakan oleh manajemen. Dana yang dikumpulkan untuk anggota justru diselewengkan untuk kepentingan dan keuntungan pengelola.

    Dia bercerita saat dirinya masih jadi tentara, dia sempat bertugas untuk memimpin di Batalyon Infanteri 328. Suatu hari, Prabowo sempat meminta laporan koperasi yang ada di tempat itu. Dirinya pun memanggil Ketua Koperasi tersebut, untuk dimintai laporan. Namun, anehnya pengelola koperasi itu justru takut bertemu Prabowo, bahkan sampai gemetaran ketika membawa dokumen laporan tersebut.

    Presiden Prabowo akan meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih Foto: Dok. detikcom

    “Ini kejadian tak boleh dicontoh, saya pernah jadi Komandan Batalion Cilodong Kostrad, sudah sekian bulan saya belum pernah dapat laporan Ketua Koperasi, niatnya baik, gimana kondisi koperasi kita, tolong panggil ketua koperasi, ketuanya seorang kapten,” kisah Prabowo.

    “Tok, tok, tok… Masuk dia masuk dia bawa map. Lho kok dia gemetaran? Kertasnya bergetar. Pasti ada sesuatu yang dia takutin kan,” katanya melanjutkan sambil memperagarkan gerakan bawahannya yang membawa dokumen sambil gemetaran.

    Melihat ada yang tidak beres, akhirnya Prabowo pun langsung meminta Intel untuk mengaudit apa yang terjadi di koperasi tersebut. Dia khawatir ada penyelewengan yang dilakukan oleh bawahannya karena untuk melapor saja sampai harus ketakutan.

    “Kasih intel periksa ini koperasi. Niatnya tidak diperiksa, niatnya mau dapat laporan, tapi dia sendiri (gemeteran),” lanjut Prabowo.

    Namun dia meyakini peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan memberikan warna baru bagi perkoperasian di Indonesia. Koperasi Merah Putih disebut Prabowo akan menjadi milik masyarakat luas bukan cuma segelintir pengelola seperti praktik buruk zaman dahulu.

    Dia berpesan kepada Menteri dan Wakil Menteri Koperasi agar pengawasan pada tiap koperasi diperketat. Kalau perlu, semua kemajuan teknologi digunakan untuk melakukan pengawasan. Dan untuk kesekian kalinya dia kembali menegaskan jangan sampai lagi anggapan koperasi ‘Ketua Untung Duluan’ muncul lagi.

    “Semua ada sistemnya, aliran uang masuk keluar semua pakai teknologi. Kata-kata ‘Ketua Untung Duluan,’ jangan berlaku lagi di era sekarang. Kepala Desa juga harus sanggup, Kepala Desa mengawasi? Ketua Koperasi harus diawasi semua,” tegas Prabowo.

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    Tonton juga video “Sentilan Prabowo ke Orang Kaya Ogah Buat Koperasi: Maunya PT” di sini:

    (hal/rrd)

  • Prabowo Geram Kasus Beras Oplosan, Ancam Sita Penggilingan Padi!

    Prabowo Geram Kasus Beras Oplosan, Ancam Sita Penggilingan Padi!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta agar kerugian yang dialami negara akibat kasus beras oplosan Rp 100 triliun itu dikembalikan ke negara. Apabila hal itu tidak dilakukan, Prabowo akan menyita penggiling-penggiling padi.

    Hal ini disampaikan Prabowo di hadapan puluhan bupati, gubernur, hingga ribuan kepala desa yang hadir dalam Peluncuran 80.000 Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten hari ini. Menurut Prabowo, banyak pengusaha yang bermain curang sehingga dinilai berkhianat kepada bangsa dan negara.

    Prabowo menilai upaya itu dapat membuat Indonesia lemah dan miskin. Untuk itu, Prabowo tidak terima. Ia pun meminta Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk mengusut serta menindak.

    “Saya tidak terima saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak,” kata Prabowo, dikutip dari akun Youtube Kemenko Pangan, Senin (21/7/2025).

    Prabowo menyebut beras biasa dijual dengan harga beras premium. Prabowo pun meminta para pengusaha yang nakal itu untuk bertanggung jawab dengan mengembalikan kerugian negara yang mencapai Rp 100 triliun. Apabila tidak, Prabowo memerintahkan untuk menyita penggilingan padi yang nakal itu.

    “Kalau mereka kembalikan Rp 100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek itu,” terang Prabowo.

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    Tonton juga video “Ultimatum Prabowo ke Penggiling Padi Nakal: Tak Tertib, Saya Sita” di sini:

    (rea/kil)