Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • Menteri Erick Ungkap Cita-cita Awal Indofarma Produksi Obat Herbal

    Menteri Erick Ungkap Cita-cita Awal Indofarma Produksi Obat Herbal

    Jakarta, Beritasatu.com – Anak usaha perusahaan farmasi Biofarma, yaitu PT Indofarma awalnya berencana dijadikan pusat produksi obat-obatan herbal. Hal itu diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir saat menanggapi kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Indofarma.

    “Indofarma saya rasa awal daripada cita-cita kami itu kan kalau selama ini kita bergantung oleh obat impor waktu itu atau bahan baku impor yang hampir mencapai 80%. Tadinya kan cita-cita, cita-cita bolehlah Indofarma itu kita mau khususkan untuk herbal, peta jalan kita,” ungkapnya saat konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

    Alasannya kata Erick, potensi obat-obatan herbal Indonesia tidak kalah dengan negara lain, seperti India dan China. Erick melihat saat ini pengobatan herbal sudah menjadi alternatif obat-obatan di dunia.

    “Menjadi sebuah solusi untuk safetyness atau kesehatan secara berkelanjutan. Cuma kan sayangnya ya kembali, good corporate governance-nya kalau dilanggar ya, cita-cita itu ya enggak jadi kenyataan,” ujarnya.

    Erick mengatakan saat ini Indofarma kembali ke langkah awal memproduksi obat-obatan menyehatkan. Dia mengaku sedang melakukan diskusi dengan stakeholder di sektor private untuk memproduksi bahan baku.

    “Ketika produksi terjadi, sama, kita coba melihat kalau bisa 50% dari hasil produksinya itu juga kita untuk dikirim ke luar negeri,” jelasnya.

  • Erick Thohir optimistis dividen Rp90 triliun dapat tercapai

    Erick Thohir optimistis dividen Rp90 triliun dapat tercapai

    Insya Allah kembali konsisten pada komitmen kita ‘good corporate governance’ bersih-bersih dan program berkelanjutanJakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimistis target dividen Kementerian BUMN sebesar Rp90 triliun untuk tahun 2025 dapat tercapai.

    “Kemarin dividen sudah digetok Rp90 triliun oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan), untuk 2024 kalau kita lihat bukunya ini tinggal 2-3 bulan, insya Allah juga tercapai,” ujar Erick di Jakarta, Jumat.

    Erick menyampaikan Kementerian BUMN akan melakukan rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri-menteri ekonomi lainnya untuk membahas program 100 hari dan lima tahun ke depan.

    Selain itu, Kementerian BUMN juga akan melanjutkan program-program yang telah ada seperti peningkatan kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), proyek strategis nasional (PSN) yang dikerjakan oleh BUMN, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali.

    “Insya Allah kembali konsisten pada komitmen kita good corporate governance, bersih-bersih dan program berkelanjutan. Kita terus jaga itu,” katanya.

    Baca juga: Erick Thohir sebut penyehatan Indofarma terus dilakukan

    Baca juga: Erick Thohir harap transformasi BUMN jadi modal majukan pariwisata RI

    Diketahui, BUMN pada 2025 mendapat target untuk meningkatkan jumlah dividen menjadi Rp90 triliun atau naik dari 2024 yang sebesar Rp85 triliun, sedangkan pagu anggaran 2025 yang didapat hanya Rp277 miliar.

    Sesuai dengan Rapat Kerja pada 7 Juni 2024, Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian BUMN sebesar Rp277 miliar dan usulan tambahan sebesar Rp66 miliar.

    Namun, sesuai surat bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, Pagu Anggaran Kementerian BUMN ditetapkan Rp277 miliar, atau belum mengakomodir usulan tambahan sesuai permohonan sebelumnya.

    Baca juga: Erick Thohir bentuk PMO untuk solusi harga tiket pesawat-pariwisata

    Baca juga: KBUMN dan Kemenhub koordinasi tekan biaya logistik sektor transportasi

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemisahan kementerian diyakini dorong UMKM lebih cepat naik kelas

    Pemisahan kementerian diyakini dorong UMKM lebih cepat naik kelas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah optimistis bahwa usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) akan lebih cepat naik kelas menjadi industri kecil dan menengah (IKM) dengan adanya pemisahan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

    Siti, dalam rilis pers di Jakarta, Jumat, mengatakan dengan adanya pemisahan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM, serta sinergi yang kuat antara Kementerian UMKM dan Kementerian Perindustrian, maka perhatian terhadap UMKM akan semakin terfokus.

    Dia berpendapat bahwa sinergi juga perlu dibangun antara eksekutif dan legislatif dalam memberikan perlindungan bagi UMKM, serta menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan UMKM.

    “Butuh komitmen bersama para pemangku kepentingan, termasuk para pelaku UMKM dan industri. Keseriusan, pendampingan. Kemudian regulasi harus berpihak pada UMKM, selain pelaksanaan yang harus tetap dikawal,” ujarnya.

    Menurutnya, saat ini UMKM masih menjadi salah satu penyangga perekonomian Indonesia. UMKM juga telah terbukti menjadi industri yang mampu bertahan pada situasi krisis dan menjadi salah satu solusi berkurangnya angka pengangguran.

    Data ASEAN Investment Report 2022 menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sekitar 65,5 juta UMKM berkontribusi sebesar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja. Angka ini semakin menguat pada tahun 2023 dengan jumlah UMKM mencapai sekitar 66 juta dan berkontribusi 61 persen terhadap PDB.

    Meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM, menurutnya, masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti akses permodalan, pemenuhan legalitas usaha, inovasi produk, dan pemasaran. Namun, dengan dukungan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, tantangan-tantangan ini diharapkan dapat diatasi.

    Ia menambahkan aspek regulasi dan implementasinya juga penting. Sebagai contoh, dalam konteks pemasaran, UMKM perlu beradaptasi dengan era digital dengan mengadopsi strategi pemasaran digital.

    “Perlahan tantangan ini harus kita hadapi dan selesaikan bersama, sehingga tantangan ini menjadi peluang naik kelasnya UMKM yang akan berkorelasi dengan naiknya PDB Indonesia, kata Siti.

    Baca juga: Program Rumah BUMN dinilai dapat lahirkan UMKM “go global”

    Baca juga: Kementerian BUMN: Belanja produk UMKM mencapai Rp47 triliun

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri BUMN Berikan Apresiasi Biofarma yang Bantu Kesehatan Dunia Melalui Vaksin

    Menteri BUMN Berikan Apresiasi Biofarma yang Bantu Kesehatan Dunia Melalui Vaksin

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengapresiasi perusahaan farmasi BUMN, yakni Biofarma yang kembali mendapatkan kepercayaan untuk membantu mendistribusikan vaksin ke seluruh dunia. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan hal ini sebagai bentuk konsistensi perusahaan farmasi BUMN dalam berkontribusi sebagai asisten kesehatan global.

    “Saya mendapat laporan dan kembali kita dipercaya untuk menjadi bagian global players untuk membantu isu kesehatan dunia,” ujar Erick Thohir di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2024).

    Erick menuturkan, Biofarma selama ini telah membantu vaksin 700 juta anak di dunia. Dia menyebut pendistribusian itu dilakukan hingga ke 150 negara.

    “Artinya bahwa kesuksesan ini sebuah konsistensi, bahwa kita ini adalah negara besar yang juga menjadi sebuah ekosistem supply chain seluruh dunia,” ucap Erick Thohir.

    Di lokasi yang sama, Wakil Direktur Utama Biofarma Soleh Ayubi menyampaikan, keberhasilan Biofarma untuk menyuplai beberapa vaksin ke San Paulo, Brasil dengan nilai mencapai Rp 1,4 Triliun untuk 2025.

    Hal ini didapatkan berdasarkan rapat besar perusahaan farmasi global yang dihadiri juga oleh WHO, Unicef, dan buyer berbagai negara.

    “Di San Paulo, Brazil kemarin, kita dipercaya kembali untuk menyuplai vaksin dan macam-macam jenisnya, di antaranya adalah polio, diteri, tetanus, dan pertusis dengan total sekitar Rp 1,4 triliun untuk 2025. Ke depan angka itu akan terus bertambah,” ungkap Soleh Ayubi di Kementerian BUMN.

    Soleh mengungkapkan bahwa angka tersebut baru setengah dari yang ditargetkan Biofarma, yakni sebanyak Rp 3 triliun di pasar ekspor. Dia mengatakan masih sangat krusial, terlebih untuk mensuplai vaksin 700 juta anak di dunia.

    “Makanya kami terus berusaha memperbaiki produk kami dan memastikan supply chain-nya itu terjamin. Kalau ada gangguan misalkan di Pasteur, Bandung, di pabrik kita. Itu dampaknya ke 153 negara, keterlambatan di titik tersebut itu korbannya di 153 negara, bukan sesuatu yang gampang, sesuatu yang memang superkrusial,” papar Soleh.

  • Bio Farma dapat kontrak ekspor vaksin Rp1,4 triliun untuk 2025

    Bio Farma dapat kontrak ekspor vaksin Rp1,4 triliun untuk 2025

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Soleh Ayubi mengatakan pihaknya mendapat kontrak ekspor vaksin untuk 2025 sebesar Rp1,4 triliun.

    “Jenisnya macam-macam tapi di antaranya adalah polio, difteri, tetanus, pertusis, itu total sekitar Rp1,4 triliun untuk tahun 2025 saja,” ujar Soleh di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Jumat.

    Soleh menjelaskan, kontrak ini didapat saat Bio Farma menghadiri pertemuan tahunan di Brasil pada bulan lalu, di mana pesertanya terdiri dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), UNICEF dan 43 perusahaan farmasi global.

    Lebih lanjut, Soleh menyampaikan bahwa kontrak senilai Rp1,4 triliun merupakan separuh dari target ekspor Bio Farma untuk 2025, di mana ditetapkan sebesar Rp3 triliun.

    “Jadi somehow di titik ini, kita sudah bisa secure hampir setengahnya gitu ya. Rp3 triliun itu untuk ekspor saja, kalau yang dalam negeri tidak dalam konteks ini,” katanya.

    Baca juga: Kemenkes: Kolaborasi kunci pemenuhan vaksin yang halal

    Kontribusi vaksin Bio Farma terhadap kesehatan dunia, kata Soleh, sangat luar biasa. 700 juta anak dari 153 negara menggunakan vaksin Bio Farma.

    Oleh karena itu, Bio Farma berkomitmen akan terus memperbaiki produk-produknya dan memastikan rantai pasok vaksin terjamin.

    Bio Farma juga terus melakukan riset untuk membuat vaksin dari beberapa penyakit mengerikan di dunia.

    “HIV, tuberculosis, itu adalah penyakit-penyakit yang sedang kita siapkan solusi-solusinya. Tentu berkolaborasi dengan swasta, dengan guidance dan direction juga dari Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan,” ucap Soleh.

    Baca juga: Bio Farma siapkan produksi radiofarmaka untuk deteksi dini kanker

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • BUMN Bakal Bentuk Satgas dengan Kemenpar Atasi Permasalahan Pariwisata

    BUMN Bakal Bentuk Satgas dengan Kemenpar Atasi Permasalahan Pariwisata

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku akan membentuk tim bersama antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

    Erick menyampaikan, pembentukan tim bersama dalam bentuk satuan tugas (satgas) atau project management officer (PMO) menjadi sebuah terobosan dalam memperkuat integrasi sektor pariwisata nasional.

    “Jadi konteksnya nanti sama-sama, mungkin satu-dua minggu insyaallah timnya sudah terbentuk dan sudah mulai bisa me-review segala kebijakan ataupun turunan dari kebijakan untuk bisa diimplementasikan dengan baik,” kata Erick dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

    Erick menambahkan, kehadiran tim ini menjadi langkah besar dalam membenahi kompleksitas tata kelola pariwisata Indonesia. Hal ini juga menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Di Magelang, arahan Bapak Presiden Prabowo itu salah satunya bagaimana dengan background kita yang berbeda-beda itu menjadi satu. Jadi, bagaimana penugasan yang diminta oleh Pak Prabowo itu bisa dijalankan dengan baik,” ucap Erick.

    Di samping itu, kehadiran satgas ini juga menjadi upaya konkret dalam menyelaraskan seluruh kebijakan untuk menjadi satu keputusan. Hal ini diharapkan, bisa memberikan solusi, termasuk persoalan harga tiket.

    Erick berharap, kolaborasi antarkementerian dapat memberikan terobosan dalam mengejar ketertinggalan sektor pariwisata Indonesia.

    Dia menambahkan, Kementerian BUMN siap mendorong penetrasi BUMN-BUMN yang bergerak di sektor pariwisata hingga transportasi untuk mendukung program peningkatan pariwisata nasional.

    “Sudah terlalu lama juga kita tertinggal dengan negara-negara Asia Tenggara, karena itu penting untuk kita mendukung menteri pariwisata dalam menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo. Kami terus mengolaborasikan seluruh komponen yang kita bisa lakukan bersama-sama,” pungkas Erick.

  • 2 Menteri Prabowo Turun Gunung Bereskan Masalah Tiket Pesawat Mahal

    2 Menteri Prabowo Turun Gunung Bereskan Masalah Tiket Pesawat Mahal

    Jakarta –

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Menteri BUMN Erick Thohir tengah mencari cara untuk mendorong sektor pariwisata. Untuk memacu kunjungan wisatawan, maka berbagai persoalan mesti diselesaikan, salah satunya harga tiket pesawat yang mahal.

    Pemerintah sendiri menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sekitar 14 juta wisman pada tahun ini.

    “Mengenai target kunjungan mungkin bisa dikoreksi ya. Yang tahun 2024 itu 14 jutaan ya untuk wisman ya. Dan kita ada target 5 tahun berikutnya,” kata Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Dia mengatakan, untuk mengejar target tersebut, pemerintah akan lebih menggalakkan promosi di pasar luar negeri. Selain itu, pihaknya akan mencari cara agar harga tiket pesawat bisa terjangkau.

    “Tentu kita akan promosikan lebih ke high quality tourist, menggalakkan promosi ke luar negeri lebih banyak lagi. Tapi mengenai aksesibilitas ya, transportasi, harga tiket yang terjangkau, kita harus segera atasi bersama KL yang lainnya,” ungkapnya.

    Dengan langkah tersebut, kata dia, jumlah wisman dan wisatawan nusantara (wisnus) bisa meningkat karena biaya perjalanan lebih murah. “Supaya wisman dan wisnus terutama bisa travel di Indonesia lebih murah,” katanya.

    Bicara mengenai harga tiket pesawat mahal, Menteri BUMN Erick Thohir bilang, ada sejumlah aturan yang juga harus mendukung penyelesaian masalah tiket mahal.

    “Kompleksitasnya tidak bisa dilihat se-simple itu. Karena kalau kita mau buat perubahan pasti aturannya, policy-nya yang selama ini mengikat kita itu yang kita harus lepas,” kata Erick.

    Erick mengatakan, pariwisata menjadi perhatian pemerintah. Dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi belum lama ini, sektor pariwisata juga dibahas.

    Sementara, terkait dengan pertemuannya dengan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, kali ini. LErick mengatakan, akan membentuk tim bersama yang bertujuan mencari solusi bersama.

    “Bahwa kita bersepakat, kemarin makanya saya kunjungan juga ke Pak Menteri Perhubungan, salah satu statement saya juga mengenai pariwisata. Sesuai dengan diskusi yang kita jalankan hari ini. Kita akan membentuk tim bersama untuk memberikan solusi,” terangnya.

    Erick Thohir mengatakan, solusi yang dimaksud untuk berbagai masalah, termasuk pada harga tiket pesawat yang mahal.

    “Kalau dulu bicara satgas atau versi saya PMO itu sama saja tujuannya. Untuk menyelaraskan semua kebijakan untuk menjadi sebuah satu keputusan yang bisa memberikan solusi termasuk tadi mengenai harga tiket. Karena tidak mungkin kita ini bekerja sendiri-sendiri,” paparnya.

    Lihat Video: Sandi Klaim Tiket Maskapai Garuda Menuju Bali Sudah Turun 45%

    (acd/hns)

  • 8 Mengapa Yasonna Ingatkan Natalius Pigai agar Tak Beda Pendapat dengan Menko Yusril? Nasional

    8 Mengapa Yasonna Ingatkan Natalius Pigai agar Tak Beda Pendapat dengan Menko Yusril? Nasional

    Mengapa Yasonna Ingatkan Natalius Pigai agar Tak Beda Pendapat dengan Menko Yusril?
    Penulis
    Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),
    Yasonna
    Laoly, baru-baru ini mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
    Natalius Pigai
    tentang pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.
    Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta pada 31 Oktober 2024, Yasonna menekankan perlunya kesepakatan dan harmoni dalam kebijakan yang diambil oleh kedua pejabat tersebut.
    Yasonna mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pernyataan yang berbeda antara Menteri HAM dan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM,
    Yusril Ihza Mahendra
    , dapat mengganggu stabilitas dalam pengambilan keputusan.
    Dia mengingatkan bahwa komunikasi yang baik sangat penting agar kedua pihak dapat mencapai kesepakatan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
    Sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna memberikan contoh konkret tentang pentingnya kerja sama antar kementerian dalam penyelesaian pelanggaran HAM.
    Dia mengangkat kasus Talangsari 1989 sebagai contoh sukses penyelesaian nonyudisial yang dilakukan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kasus ini, pemerintah berhasil memulihkan hak-hak individu yang terdampak pelanggaran.
    Penyelesaian nonyudisial dianggap sebagai metode yang lebih manusiawi dan dapat mengurangi ketegangan sosial.
    Yasonna menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan pemulihan hak-hak korban tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan rumit. Ini adalah langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum.
    Dalam rapat tersebut, Yasonna menekankan pentingnya bagi Natalius Pigai untuk mencari pendekatan baru dalam menangani 13 pelanggaran HAM yang teridentifikasi.
    Dia mendorong agar Kementerian HAM melibatkan kementerian dan lembaga lain dalam proses ini, termasuk Kementerian BUMN dan Kementerian Pendidikan, agar upaya penyelesaian lebih komprehensif.
    Yasonna menyarankan agar anggaran untuk penyelesaian pelanggaran HAM tidak hanya bersumber dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga melibatkan kementerian lain yang memiliki relevansi.
    Hal ini mencakup dukungan untuk pendidikan bagi keluarga korban serta bantuan perumahan.
    Dengan pendekatan lintas sektoral, diharapkan anggaran yang diperlukan, yang diperkirakan mencapai Rp 20 triliun, dapat dioptimalkan.
    Dari pembahasan ini, terlihat jelas bahwa koordinasi antar kementerian sangat krusial dalam menangani isu-isu pelanggaran HAM. Yasonna Laoly menekankan bahwa sinergitas dan komunikasi yang baik antara Kementerian HAM dan lembaga lain adalah kunci untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif.
    Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki dan memulihkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan penegakan hak asasi manusia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tingkatkan Daya Saing, BRI Peduli Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Halal UMKM dari Berbagai Daerah

    Tingkatkan Daya Saing, BRI Peduli Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Halal UMKM dari Berbagai Daerah

    Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Dalam UU ini ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku secara menyeluruh, termasuk para pelaku UMKM.

    BRI sendiri telah menggulirkan program bantuan sertifikasi halal sejak tahun 2021 dan telah diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia. “Sertifikasi halal kepada para UMKM binaan BRI merupakan bagian dari target Kementerian BUMN yakni memberikan 5.000 sertifikasi halal terhadap dua sektor, yakni makanan dan Kesehatan,” ujar Catur.

    Salah satu pelaku yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini adalah Petrus Kinho (58), UMKM Tarusan Rumah Rendang dan Minyak Buah Merah dari kota Timika, Provinsi Papua Tengah. Tarusan Rumah Rendang adalah Rumah Makan Khas Minang yang khusus menjual aneka masakan Rendang. Usaha yang dirintisnya sejak Juni 2022 jadi lebih berkembang setelah mendapat sertifikat halal. 

    Selain itu, Petrus juga mengembangkan usaha Minyak Buah Merah yang dirintisnya sejak tahun 2019. Khasiat minyak ini bisa membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit.

    “Dengan adanya sertifikat halal ini, pelanggan saya merasa nyaman. Kami merasa tenang dan percaya diri untuk promosi – penjualan. Selain itu, kepercayaan pasar makin besar, jangkauan pasar makin meluas. Terima kasih banyak kepada BRI yg sudah membantu perjalanan usaha kami”, ungkapnya.

  • Menpar ungkap kontribusi besar Erick Thohir untuk pariwisata Indonesia

    Menpar ungkap kontribusi besar Erick Thohir untuk pariwisata Indonesia

    Kolaborasi ini akan kita tingkatkan lagi untuk tentu daerah-daerah wisata yang lainnya. Nanti tim kami akan tetap bekerja sama untuk membahas hal-hal teknis lainnya,Jakarta (ANTARA) – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan, dukungan strategis Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam meningkatkan pertumbuhan pariwisata Indonesia.
     

    Widiyanti di Jakarta, Kamis mengatakan, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir telah melakukan perubahan besar dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata nasional.

    “Mulai dari peningkatan kualitas destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP seperti KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika, Taman Mini Indonesia Indah, hingga transformasi Candi Borobudur,” kata Widiyanti seusai menyambangi Kantor Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN.

    Menurutnya, kontribusi besar Erick Thohir dalam mendukung pengembangan pariwisata Indonesia, mulai dari peningkatan aksesibilitas guna memperkuat daya tarik wisata dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Kolaborasi ini akan kita tingkatkan lagi untuk tentu daerah-daerah wisata yang lainnya. Nanti tim kami akan tetap bekerja sama untuk membahas hal-hal teknis lainnya,” ucapnya.

    Menpar Widiyanti yang akrab disapa Widi ini mengaku bersyukur bisa bertemu dan berdiskusi langsung dengan Menteri BUMN Erick Thohir terkait rencana pengembangan sektor pariwisata ke depan.

    “Terima kasih, kami ke sini untuk memenuhi undangan Bapak Menteri BUMN dan kita mendiskusikan banyak hal mengenai kolaborasi yang pernah dilakukan dari kementerian sebelumnya dan apa yang kita bisa lakukan lima tahun mendatang,” tutur Widi.

    Dengan kontribusi BUMN yang begitu besar, dia mengatakan hal ini akan memacu Kemenpar untuk bergerak lebih cepat dalam menyinergikan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan pariwisata Indonesia.

    Ia menyebutkan bahwa Kemenpar memiliki target besar dalam mencapai 14 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada 2024 yang baru tercapai 9,09 juta wisman atau atau naik 20,38 persen pada periode Januari-Agustus 2024.

    “Kita ada target lima tahun berikutnya. Tentu kita akan promosikan lebih ke high quality tourist, menggalakkan promosi ke luar negeri lebih banyak lagi,” sambungnya.

    Dia menekankan bahwa kolaborasi antarkementerian menjadi hal yang krusial dalam memajukan pariwisata Indonesia.

    Widi menyampaikan persoalan pariwisata memerlukan kerja sama banyak pihak untuk mencari solusi guna meningkatkan pertumbuhan jumlah kunjungan hingga peningkatan kualitas layanan di sektor pariwisata Indonesia.

    “Mengenai aksesibilitas, transportasi, harga tiket yang terjangkau, kita harus segera atasi bersama kementerian dan lembaga yang lainnya supaya wisman, dan wisnus bisa travel di Indonesia lebih murah,” katanya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024