Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • Sosok Simon Aloysius Mantiri, 5 Bulan Jadi Komut Kini Jabat Dirut Pertamina

    Sosok Simon Aloysius Mantiri, 5 Bulan Jadi Komut Kini Jabat Dirut Pertamina

    Jakarta –

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), menggantikan Nicke Widyawati. Lantas seperti apa sosok bos baru Pertamina saat ini?

    Berdasarkan catatan detikcom, Simon merupakan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Dirinya tercatat sempat menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres kemarin.

    Dalam hal karier, berdasarkan hasil temuan dalam akun LinkedIn miliknya, Simon merupakan Personal Assistant to The CEO PT Nusantara Energy (NEI). Di mana dalam situs resmi perusahaan, NEI merupakan perusahaan investasi yang berbasis di Jakarta dengan portofolio usaha mencakup jasa pertambangan, transportasi laut curah, konstruksi, energi terbarukan, dan pasokan tenaga kerja.

    Selanjutnya Simon Aloysius tercatat menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina sejak 10 Juni 2024 kemarin. Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 Pertamina. Artinya, baru lima bulan Simon jadi Komut Pertamina.

    Barulah kemudian, per hari ini dirinya ditetapkan sebagai Direktur Utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati. Penunjukan ini dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024.

    Sebagai informasi, selain mengangkat Simon sebagai Direktur Utama Pertamina, dalam RUPS kali ini Kementerian BUMN turut menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

    Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

    Sedangkan Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN. Sedangkan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

    Melalui RUPS tersebut, saat ini susunan Direksi Pertamina menjadi:

    Jajaran Dewan Komisaris Pertamina

    1. Komisaris Utama: Mochamad Iriawan

    2. Wakil Komisaris Utama: Dony Oskaria

    3. Komisaris Independen: Raden Adjeng Sondaryani

    4. Komisaris: Heru Pambudi

    5. Komisaris: Bambang Suswantono

    6. Komisaris Independen: Condro Kirono

    7. Komisaris Independen: Alexander Lay

    8. Komisaris Independen: Iggi H. Achsien

    Jajaran Direksi Pertamina

    1. Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri

    2. Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro

    3. Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin

    4. Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra

    5. Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution

    6. Direktur Keuangan: Emma Sri Martini

    7. Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono

    8. Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

    (fdl/fdl)

  • Said Didu Harap Prabowo Kembalikan KPK Menjadi Lembaga Independen Setelah Dimatikan Jokowi

    Said Didu Harap Prabowo Kembalikan KPK Menjadi Lembaga Independen Setelah Dimatikan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu berharap agar Presiden Prabowo Subianto dapat mengembalikan KPK menjadi lembaga yang independen.

    “Bapak Presiden @prabowo yth, untuk ciptakan pemerintahan bersih dibutuhkan @KPK_RI yang kuat dan mandiri. Kembalikan @KPK_RI menjadi lembaga independen setelah dimatikan oleh Jokowi,” kata Said Didu, dalam akun X, Sabtu, (2/11/2024). 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keinginannya membangun pemerintahan Indonesia yang bersih.

    Dia mengutip sejarah kekaisaraan Ottoman atau Usmaniyah Turki saat menyampaikan pidato dalam acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). 

    “Ada satu ajaran dari suatu peradaban yang sukses, imperium yang sukses, yaitu imperium Ottoman Utsmani. Pernah dikatakan bahwa tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih,” kata Prabowo, di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

    Karena itu, orang nomor satu Indonesia itu bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. 

    Prabowo mengingatkan pihak-pihak yang tak mau bekerja sama dengannya mewujudkan pemerintahan bersih untuk menyingkir.

    “Yang bersama-sama ayok (wujudkan pemerintahan bersih). Yang tidak mau bersama saya, minggir!,” ungkapnya. (selfi/fajar)

  • 8 Menteri Rapat di Hari Minggu, Bahas 13 Arahan Prabowo

    8 Menteri Rapat di Hari Minggu, Bahas 13 Arahan Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan delapan menteri ekonomi. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam retreat di Magelang, Jawa Tengah.

    Dalam paparan Airlangga, ada sekitar 13 hal yang dibahas dalam rakortas hari ini. Adapun menteri yang hadir dalam rapat tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

    Pembahasan pertama, mengenai keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan permohonan Partai Buruh dan sejumlah pemohon lain terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Airlangga pemerintah akan segera menindaklanjuti dengan menyusun regulasi baru.

    “Menteri ketenagakerjaan akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong. Dan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu juga ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Ketenagakerjaan dengan BP2MI, sehingga tentu ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga,” kata dia dalam konferesi pers di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Kedua, membahas terkait arahan Prabowo terkait dengan devisa hasil ekspor. Pemerintah akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut untuk menggenjot devisa negara. Ketiga, pemerintah sedang disiapkan kebijakan untuk membantu UMKM mendapatkan kredit dari Himbara yaitu RPP Hapus Buku dan Hapus Tagih dari bank.

    Keempat, pemerintah berencana melanjutkan sejumlah insentif untuk kelas menengah, diantaranya Pajak Penambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik, mobil listrik, dan properti.

    “Kemudian juga penyelesaian beberapa terkait dengan regulasi kredit usaha rakyat Kredit Alsintan dan juga sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya,” jelasnya.

    Kelima, pemerintah juga akan menyiapkan terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi integrasi daripada program siap bekerja dan kartu prakerja.

    Keenam, dari sisi perindustrian, dibahas juga persoalan pengawasan dalam larangan terbatas (lartas) pada impor, fasilitas pelabuhan impor dan harga gas bumi.

    “Tertentu untuk beberapa sektor industri dan pemerintah akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail,” terangnya.

    Ketujuh, pemerintah akan menggodok kebijakan agar UMKM dalam negeri bisa naik kelas dengan bisa ekspor produknya ke pasar internasional. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan Kementerian/Lembaga terkait.

    Kedelapan, program-program seperti KUR, Mekar, dan Makmur, diyakini akan terus didorong dari Kementerian BUMN. Kesembilan, tak lupa hilirisasi juga tetap akan digenjot.

    “Kita akan terus mendorong hilirisasi, termasuk pengembangan daripada hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat,” lanjutnya.

    Kesepuluh, dari segi energi, pemerintah berkomitmen untuk peningkatan lifting migas, pemanfaatan yang lebih luas terhadap biofuel, bioethanol. Pemerintah juga sedang membahas skema subsidi tepat sasaran oleh Kementerian ESDM.

    “(Kesebelas) terkait dengan investasi, terkait dengan tax holiday, ini sudah dari Kementerian Keuangan sudah keluar tentunya ini bisa lebih diefektifkan. Tentu perbaikan dari OSS terutama dengan Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan, ATRBPN, dan juga PU PR, beserta 18 Kementerian lain yang terintegrasi dalam sistem OSS,” jelasnya.

    Keduabelas, dibahas pula mengenai program untuk menggejot pariwisata Indonesia. Dalam bahasan ini diperlukan tindak lanjut terkait dengan harga tiket pesawat yang harus lebih kompetitif.

    “Nah itu tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina,” ucap Airlangga.

    Terakhir, ketiga belas, pemerintah akan mendorong sejumlah perjanjian dagang yang masih belum rampung. Salah satunya yakni perjanjian dagang dengan Uni Eropa.

    “Perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi yaitu EU dengan EU-CEPA, kemudian juga dengan Kanada dan Peru, nah tentu ini yang akan terus didorong dan juga proses aksesi daripada BRICS, OECD, dan CPTPP,” pungkasnya.

    (ada/das)

  • ITF Tak Kunjung Terbit, Pengamat Duga Pemisahan Kementerian Jadi Biang Kerok

    ITF Tak Kunjung Terbit, Pengamat Duga Pemisahan Kementerian Jadi Biang Kerok

    Bisnis.com, JAKARTA – Regulasi dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF) yang telah dicanangkan sejak pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung rampung.

    Ada dugaan pemecahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif menjadi penyebab regulasi ini tak juga diterbitkan.

    Pengamat Pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menduga, rancangan regulasi dana pariwisata ini ditunda dan kemungkinan dikaji ulang mengingat implikasi pemecahan Kementerian cukup besar.

    “Dugaan saya kenapa ini tertunda itu karena ada nomenklatur baru ya, ada pemisahan antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif,” kata Chusmeru kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

    Dampaknya, kata dia, kinerja Kementerian Pariwisata menjadi terhambat, terutama yang berkaitan dengan promosi pariwisata internasional, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan nation branding. Apalagi, dana abadi pariwisata salah satunya digunakan sebagai promosi event internasional dan juga nation branding.

    “Jadi ya memang  ini akan menjadi kendala tentunya,” ujarnya.

    Lantaran belum juga diterbitkan, Chusmeru mengharapkan agar beleid itu nantinya secara jelas menentukan sumber dana yang jelas untuk dana abadi pariwisata. Kemudian, perlu ditentukan siapa yang akan mengelola dana tersebut, serta peruntukannya, mengingat hingga saat ini dana tersebut belum jelas peruntukannya.

    “Jadi tiga poin itu menjadi penting agar nanti tidak overlapping dengan Kementerian Ekonomi Kreatif,” ungkapnya. 

    Awalnya, lanjutnya, dana ini awalnya dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), penyelenggaran event, konser musik, hingga kegiatan olahraga berskala internasional. 

    Sementara, kata dia, kegiatan-kegiatan ini kemungkinan akan dijalankan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Dia khawatir, akan terjadi tumpang tindih jika rancangan regulasi dana abadi pariwisata tidak dikaji ulang. 

    Regulasi terkait dana pariwisata telah dibahas pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan, Kementerian Pariwisata masih terus mengkaji rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF). 

    “Itu nanti kita informasikan lebih lanjut ya. Kami masih mengkaji, kita lagi pelajari, tentunya itu akan diteruskan,” kata Widi di Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

    Sebelumnya, Widi berkomitmen melanjutkan momentum pengembangan pariwisata Tanah Air. Dia turut mengungkap program kerja prioritas yang akan dilakukan dalam enam bulan ke depan. Keempat program itu yakni hearing aspirasi transformasi pariwisata dengan pihak-pihak terkait dan Tourism 5.0 seperti pemasaran Calendar of Events berbasis digital dan AI travel assistance.

    Dia juga akan fokus pada perumusan grand strategy penggunaan Indonesia Quality Tourism Fund untuk diversifikasi atraksi nusantara dan acara berskala internasional serta merancang kerja sama dengan instansi kelas dunia untuk transfer of knowledge guna mewujudkan sekolah unggulan pariwisata kelas dunia.

  • Harapan Serikat Buruh Usai Prabowo Kerahkan Empat Menteri Selamatkan Sritex

    Harapan Serikat Buruh Usai Prabowo Kerahkan Empat Menteri Selamatkan Sritex

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Serikat buruh mengapresiasi langkah cepat dan tegas Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyelamatkan PT Sritex Indonesia.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat yang mewakili para pekerja buruh di PT Sritex. Ia mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Prabowo yang mengupayakan penyelamatan 20 ribu buruh Sritex dengan menggerakkan empat kementerian sekaligus.

    Untuk menyelamatkan para pekerja di perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara ini, Prabowo mengarahkan empat kementerian itu untuk mengevaluasi berbagai opsi dan skema penyelamatan.

    Keempat kementerian tersebut meliputi Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Saya mengapresiasi tentunya langkah cepat dari Presiden Prabowo yang memerintahkan empat menterinya untuk segera menyelesaikan kasus di PT Sritex yang terancam mem-PHK buruh hingga 20 ribu,” ujar Jumhur.

    Lebih lanjut, Prabowo juga dinilai telah menyelamatkan rumah tangga para pekerja buruh di PT Sritex.

    “20 ribu itu besar ya itu kalau rata-rata keluarga di Indonesia hampir 5 orang itu kita hampir sekitar 100 ribu, 100 ribu orang harus diselamatkan karena mereka kalau di PHK ya akan menjadi miskin,” lanjut Jumhur.

    PT Sritex oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang secara resmi dinyatakan Sritex pailit melalui putusan dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

    Dalam putusan itu, PT Sritex dinyatakan telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PT Indo Bharat Rayon, selaku pemohon, berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

  • Biofarma Dapat Kontrak Ekspor Vaksin Rp 1,4 Triliun pada 2025

    Biofarma Dapat Kontrak Ekspor Vaksin Rp 1,4 Triliun pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Perusahaan farmasi BUMN, Biofarma mendapatkan kontrak untuk ekspor vaksin senilai Rp 1,4 Triliun pada 2025. Wakil Direktur Utama (Wadirut) Biofarma Soleh Ayubi menuturkan nilai kontrak tersebut sudah mencapai setengah dari target yang diinginkan Biofarma, yakni Rp 3 triliun pada 2025.

    “Kita kembali dipercaya untuk menyuplai vaksin dan jenisnya macam-macam tadi, di antaranya polio, difteri, tetanus, dan pertusis senilai Rp 1,4 triliun pada 2025 saja,” ungkapnya di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

    Soleh mengatakan, kontrak ini didapatkan setelah rapat besar dengan 43 perusahaan farmasi global yang juga dihadiri WHO, Unicef, dan buyer berbagai negara. Menurutnya, hal ini masih sangat krusial bagi Biofarma untuk menyuplai vaksin 700 juta anak di dunia.

    Dia menambahkan, pihaknya terus berusaha memperbaiki produk. Selain itu, pihaknya juga memastikan supply chain terjamin.

    “Kalau ada gangguan misalkan di Pasteur, Bandung, di pabrik kita, itu dampaknya ke 153 negara. Keterlambatan di titik itu korbannya di 153 negara. Bukan sesuatu yang gampang, sesuatu yang memang superkrusial,” ungkapnya.

    Soleh menyatakan saat ini produksi vaksin Biofarma di pabrik Pasteur, Bandung bisa mencapai 3,1 miliar dosis. Biofarma akan membangun pabrik baru untuk meningkatkan kapasitas produksi vaksin.

    “Kita akan tingkatkan beberapa kali lipat dan ini tidak mungkin dilakukan di pabrik kita yang di Bandung. Teman-teman tahu ya, itu dibangun 130 tahun yang lalu di tengah hutan waktu itu. Sekarang itu sudah di tengah kota penuh banget,” ungkapnya.

    Soleh menjelaskan keamanan pabrik Biofarma di Pasteur kurang mumpuni. Oleh karena itu, pihaknya sedang mencari tempat baru agar dapat digunakan 50-100 tahun ke depan.

    “Nah, dengan seperti itu, kita punya fleksibilitas untuk menaikkan kapasitasnya bahkan sampai lima kali lipat sehingga revenue-nya juga harapannya dari ekspor itu. Kita punya aspirasi internal untuk ekspor 10 tahun ke depan itu bisa menaikkan kapasitasnya sampai 10 kali lipat juga,” ujarnya.

  • Erick Thohir Targetkan Produksi Vaksin Bio Farma Naik 5 Kali Lipat dalam 10 Tahun – Page 3

    Erick Thohir Targetkan Produksi Vaksin Bio Farma Naik 5 Kali Lipat dalam 10 Tahun – Page 3

    Sebelumnya, Erick Thohir menyampaikan keyakinannya bahwa target setoran dividen BUMN sebesar Rp90 triliun pada 2025 akan tercapai, mengingat peningkatan kinerja perusahaan pelat merah.

    Erick menyebut bahwa kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara menjadi fokus utama. Dalam waktu dekat, Kementerian BUMN akan mengadakan rapat bersama DPR RI untuk membahas target tersebut.

    “Minggu depan, kami akan mengadakan RDP untuk menyusun blueprint ke depan dan yang terpenting adalah bagaimana BUMN bisa terus menyumbang pendapatan negara dari pajak dan dividen,” ungkap Erick.

    Dividen BUMN yang akan disetor ke negara atas kinerja tahun 2024 ditargetkan mencapai Rp90 triliun pada 2025. Erick optimistis target ini dapat dicapai dalam sisa waktu tahun ini.

    “Dividen Rp90 triliun sudah disepakati, dan jika melihat kinerjanya, Insya Allah tercapai dalam 2-3 bulan ke depan,” jelasnya.

    Erick juga menyebutkan bahwa prioritas lima tahun pemerintahan Prabowo-Gibran akan terus dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk dengan pimpinan BUMN.

    “Semua program ini sedang kita rapikan agar sesuai dengan visi besar yang telah ditetapkan,” tambah Erick.

  • Erick Thohir Bakal Panggil Bos-Bos BUMN, Ada Apa? – Page 3

    Erick Thohir Bakal Panggil Bos-Bos BUMN, Ada Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir akan memanggil para Direktur Utama perusahaan pelat merah dalam waktu dekat. Tujuannya, memastikan program BUMN sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Diketahui, ada sejumlah aspek yang jadi perhatian Prabowo. Yakni, swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi dan pemerataan ekonomi.

    Erick menilai, BUMN memiliki peran penting dalam mengejar target-target yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia ke-8 itu.

    “Saya akan ketemu para Dirut (Direktur Utama) BUMN nanti beberapa minggu ke depan untuk memastikan sesuai program yang diminta Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Erick dalam Konferensi Pers, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Dia ingin memastikan pertumbuhan ekonomi kedepan tidak sebatas angka statistik. Tapi terjadi pemerataan di wilayah Indonesia.

    “Bahwa tidak hanya sekadar statistik dan angka, tapi pemerataan juga harus terjadi. Percuma pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerataan tidak bisa,” katanya.

    Dia mencontohkan, salah satunya peran dari bank BUMN yang mampu menyalurkan kredit ke UMKM secara mayoritas ditengah persaingan perbankan di Tanah Air.

    “Contohnya bank-bank BUMN yang bisa membuktikan di market yang terbuka, tetapi 92 persen kredit usaha kecil, menengah, ultramikro masih menjadi hal terpenting untuk bank Himbara,” ucapnya.

    “Belum lagi angka 21,2 juta (nasabah) untuk program Mekaar itu sekarang sangat terasa dampaknya, ini penting ada tonggak dalam arti produksi di desa-desa masih menjadi sebuah keberlanjutan,” imbuh Erick.

     

  • Erick Thohir Mau Kumpulkan Semua Bos BUMN Bahas Pemerataan Ekonomi – Page 3

    Erick Thohir Mau Kumpulkan Semua Bos BUMN Bahas Pemerataan Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bahwa BUMN akan menjadi roda pembangunan nasional dan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Langkah ini untuk menjalankan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia.

    Erick Thohir menjelaskan, dirinya akan mengumpulkan seluruh direktur utama BUMN dalam beberapa minggu ke depan untuk kembali mengingatkan program yang diminta Presiden Prabowo Subianto dan memastikan BUMN telah memiliki cetak biru untuk mewujudkannya.

    “Bahwa ini tidak hanya sekadar statistik dan angka, tapi pemerataan juga harus terjadi. Percuma pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerataan tidak bisa,” ujar Erick dalam di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Para bos BUMN akan diminta untuk meneruskan program ekonomi kerakyatan yang telah berjalan dalam lima tahun terakhir. Dengan pasar yang terbuka, Erick menyebut BUMN tetap mampu tampil kompetitif sekaligus berperan besar dalam melindungi ekonomi masyarakat.

    “Contohnya bank-bank BUMN yang bisa membuktikan di market yang terbuka, tetapi 92 persen kredit usaha kecil, menengah, ultramikro masih menjadi hal terpenting untuk bank Himbara. Belum lagi angka 21,2 juta (nasaba untuk program Mekaar itu sekarang sangat terasa dampaknya, ini penting ada tonggak dalam arti produksi di desa-desa masih menjadi sebuah keberlanjutan,” ucap Erick.

    Selain itu, Erick menyampaikan BUMN juga akan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN). Erick mengatakan sejumlah PSN dapat memberikan efek berganda dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Apakah kawasan ekonomi khusus kesehatan di Sanur yang mudah-mudahan nanti di Maret itu akan selesai rumah sakitnya dan beberapa klinik atau project pembangunan jalan tol Sumatera yang harus terus dilanjutkan,” sambung Erick.

    Erick juga tengah menyiapkan sejumlah terobosan dan lompatan dalam mendongkrak kinerja maupun kontribusi BUMN ke depan. Erick menyampaikan keberhasilan BUMN dalam lima tahun terakhir memberikan harapan besar dari pemerintah maupun masyarakat agar bisa berkontribusi lebih besar.

    “Dan juga yang paling penting membantu pendapatan negara dari pajak, dari dividen. Kemarin (target) dividen (2025) sudah diketok Rp 90 triliun oleh Kemenkeu. Kalau kita lihat bukunya ini tinggal dua hingga tiga bulan insyaAllah tercapai,” kata Erick.

  • Prabowo-Gibran Bakal Kumpulkan Menteri Ekonomi, Ini yang Dibahas – Page 3

    Prabowo-Gibran Bakal Kumpulkan Menteri Ekonomi, Ini yang Dibahas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Para menteri di sektor ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan segera berkumpul untuk merumuskan program-program prioritas pemerintahan.

    Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa pertemuan ini akan berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Dalam pertemuan tersebut, rencana kerja jangka pendek (100 hari) hingga jangka panjang (5 tahun) akan menjadi fokus utama.

    “Minggu ini, kami akan mengadakan rapat dipimpin oleh Pak Menko Ekonomi, Pak Airlangga, untuk melihat rencana 5 tahun dan 100 hari ke depan,” kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Setelah pertemuan ini, Erick mengungkapkan bahwa seluruh menteri ekonomi juga akan melaporkan hasil pembahasan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Setiap menteri akan diminta mempresentasikan rencana dan program prioritas lima tahun ke depan langsung kepada Presiden,” tambah Erick.

    Pastikan Program BUMN Sejalan dengan Arahan Presiden Prabowo Subianto

    Erick Thohir juga mengungkapkan rencananya untuk mengundang Direktur Utama BUMN dalam waktu dekat guna memastikan bahwa setiap program BUMN mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Beberapa aspek yang menjadi perhatian utama Presiden adalah swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi industri, dan pemerataan ekonomi.

    “Dalam beberapa minggu ke depan, saya akan bertemu para Direktur Utama BUMN untuk memastikan program-program mereka sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Erick dalam konferensi pers.

    Erick Thohir menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bukan hanya dalam bentuk angka statistik, tetapi juga mencakup pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.

    “Tidak cukup hanya statistik dan angka, pemerataan juga harus terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata tidak akan membawa dampak nyata,” tegasnya.