Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • Turunkan Harga Beras-Minyak Goreng, Pemerintah Gelar Operasi Pasar Ribuan Titik

    Turunkan Harga Beras-Minyak Goreng, Pemerintah Gelar Operasi Pasar Ribuan Titik

    Jakarta –

    Pemerintah menggelar operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah (GPM) di 4.320 kecamatan di Indonesia. Dalam operasi pasar ini, sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dijual di bawah harga eceran tertinggi.

    Misalnya untuk harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hanya Rp 60.000/5 kilogram (kg), di bawah harga jika sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), Rp 62.500/kg.

    Kemudian harga Minyakita dijual Rp 15.500/liter, di bawah HET Rp 15.700/liter. Lalu ada telur ayam yang dijual RP 26.000/kg, di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) Rp 30.000/kg.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, GPM dilakukan untuk menstabilkan harga beras yang sebelumnya bergejolak. GPM juga digelar di Kementerian Pertanian hari ini.

    Gerakan ini merupakan sinergi Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, TNI, Polri, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Pos Indonesia, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), ID Food, dan PT Perkebunan Nasional.

    “Kami ingin membangun ekosistem pangan yang sehat yang selama ini terjadi anomali di mana-mana. Gerakan pangan murah ini merupakan upaya nyata untuk menjaga stabilisasi pangan khususnya beras agar terjangkau dan dapat diakses masyarakat dengan harga yang baik,” kata Amran di Kementan, Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

    Selain di ribuan titik kecamatan, distribusi juga diperkuat melalui kerja sama lintas sektor, yakni 414 titik distribusi bersama Polri, 449 titik bersama TNI, 129 titik melalui jaringan BUMN, serta 415 titik distribusi lainnya.

    Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengemukakan bahwa gerakan pangan murah dilakukan untuk memastikan stabilitas untuk keterjangkauan harga dan menjaga inflasi.

    “Gerakan ini sangat strategis untuk memastikan ketersediaan beras dengan harga stabil di seluruh lapisan masyarakat. GPM menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengapresiasi gerakan stabilisasi harga pangan ini. Ia mendukung penuh dan siap mendorong berbagai daerah di Indonesia untuk melaksanakan gerakan pangan murah.

    “Operasi pangan yang sebelumnya dilakukan telah memberikan hasil yang baik. Data 4 minggu lalu menunjukkan terdapat kenaikan harga beras di 233 kabupaten/kota. Kemudian per Senin kemarin saat rapat inflasi, itu kenaikan turun menjadi 200 daerah. Artinya gerakan stabilitas harga pangan murah menggunakan stok Bulog cara yang sudah paling tepat,” jelasnya.

    (ada/eds)

  • Bahlil Angkat Bicara soal 4,2 Juta Hektare Tambang Ilegal di Kawasan Hutan

    Bahlil Angkat Bicara soal 4,2 Juta Hektare Tambang Ilegal di Kawasan Hutan

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons temuan Satuan Tugas (Satgas) Penataan Kawasan Hutan (PKH) yang mengungkap adanya aktivitas tambang ilegal seluas 4,2 juta hektare di kawasan hutan.

    Bahlil menegaskan pihaknya sudah menyerahkan persoalan tersebut sepenuhnya kepada Satgas PKH untuk ditindaklanjuti. Ia menjelaskan, temuan tambang ilegal di kawasan hutan terbagi dalam tiga kategori.

    “Itu kan yang ditata itu adalah areal-areal yang di dalam kawasan hutan. Ada tiga kriterianya: mereka melakukan penambangan di areal hutan yang tidak ada IUP-nya, tidak ada IPPKH-nya. Jadi ini illegal mining,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/8/2025).

    Bahlil mengatakan penataan penambangan tersebut mencakup: pertama, tambang yang ada di dalam kawasan hutan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Kedua, penambangan di kawasan hutan yang memiliki IUP tetapi tidak mengantongi IPPKH.

    “Yang ketiga, mereka melakukan penambangan di kawasan hutan ada IUP-nya, ada IPPKH-nya, tapi kuota IPPKH-nya dilanggar. Contoh dia mendapatkan hanya 100 hektare, tapi dia melakukan penambangan lebih dari 100 hektare, mungkin 150 hektare atau 200 hektare. Lebih teknisnya silakan tanyakan ke Satgas,” katanya.

    Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan ada sekitar 4,2 juta hektare lahan pertambangan ilegal. Jutaan hektare lahan tambang itu berada di dalam kawasan hutan tanpa izin.

    “Satgas PKH telah mengidentifikasi lahan seluas 4.265.376,32 hektare yang tidak memiliki IPPKH atau izin pinjam pakai kawasan hutan,” kata Ketua Pelaksana

    Satgas PKH, Febrie Adriansyah, dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2025) dikutip dari detikNews.

    Febrie belum membeberkan di mana tepatnya lokasi tambang ilegal di kawasan hutan itu. Ia hanya menyatakan Satgas PKH bakal melakukan operasi penertiban awal bulan depan.

    “Kami sudah melakukan rapat beberapa kali untuk merencanakan operasi penertiban tersebut. Maka kita putuskan pada tanggal 1 bulan 9 nanti kita akan melakukan operasi tersebut,” ungkap Febrie.

    Setelah lahan tambang ilegal itu berhasil kembali dikuasai negara, pengelolaannya akan dititipkan kepada Kementerian BUMN sebelum diserahkan kepada kementerian terkait secara permanen.

    “Dan hasil penguasaan kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan ketika kita kuasai, sementara akan kami titipkan kepada

    Kementerian BUMN untuk dikelola sampai nanti secara legal dapat diberikan kepada kementerian terkait,” tutur Febrie.

    Tonton juga video “Komisi XII Soal Prabowo Peringatkan Jenderal Terlibat Tambang Ilegal” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Ada 4,2 Juta Lahan Tambang Tanpa Izin, Satgas PKH Bakal Eksekusi

    Ada 4,2 Juta Lahan Tambang Tanpa Izin, Satgas PKH Bakal Eksekusi

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah mengidentifikasi 4,2 juta hektare yang diduga tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan alias IPPKH.

    Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Adriansyah mengatakan identifikasi itu dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Satgas PKH untuk menertibkan tambang ilegal.

    “Untuk menindaklanjuti perintah Presiden tersebut, Satgas PKH telah mengidentifikasi lahan seluas 4.265.376,32 hektare yang kita ketahui tidak memiliki IPPKH,” ujar Febrie di Kejagung, Kamis (28/8/2025).

    Dia menambahkan, pihaknya baru akan melakukan penertiban jutaan hektare lahan pertambangan itu pada awal September 2025.

    Setelah dilakukan penguasaan kembali, Satgas PKH bakal menitipkan lahan tambang yang tidak memiliki izin ke Kementerian BUMN.

    “Maka kita putuskan pada tanggal 1 nanti di bulan 9 kita akan melakukan operasi tersebut,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan saat ini setidaknya ada 1.036 tambang ilegal di Indonesia. Tambang ilegal itu berpotensi dapat menimbulkan kerugian Rp300 triliun.

    Oleh karenanya, Prabowo menyatakan bahwa dirinya bakal menindak semua tambang ilegal tersebut agar bisa menyejahterakan rakyat.

    Orang nomor satu di Indonesia itu juga tidak akan segan menindak pihak-pihak yang menghalangi penindakan ini, termasuk terhadap jenderal aktif maupun pensiunan TNI-Polri serta kader Gerindra.

    “Kami akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan, saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal,” ujar Prabowo di Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8/2025).

  • Aset BTN Syariah tumbuh 18 persen jelang proses akhir “spin-off”

    Aset BTN Syariah tumbuh 18 persen jelang proses akhir “spin-off”

    Aksi korporasi yang menjadi milestone bagi industri perbankan syariah Indonesia ini dapat terwujud atas dukungan pemegang saham, regulator dan masyarakat luas,

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatat, UUS BTN membukukan kinerja positif menjelang proses akhir spin-off menjadi BUS dengan aset tumbuh 18,0 persen year on year (yoy) menjadi Rp65,56 triliun hingga akhir Juni 2025.

    “Aksi korporasi yang menjadi milestone bagi industri perbankan syariah Indonesia ini dapat terwujud atas dukungan pemegang saham, regulator dan masyarakat luas,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Adapun peningkatan aset Unit Usaha Syariah (UUS) BTN atau BTN Syariah ditopang oleh ekspansi pembiayaan yang konsisten.

    Nilai penyaluran pembiayaan BTN Syariah mencapai Rp48,46 triliun atau meningkat sebesar 17,0 persen yoy dibandingkan semester I 2024 yang mencapai Rp41,41 triliun.

    Menurut perseroan, kepercayaan masyarakat juga terus meningkat, sebagaimana terlihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK).

    Penghimpunan DPK BTN Syariah mencapai Rp55,23 triliun pada akhir paruh pertama 2025, tumbuh 19,8 persen yoy dibandingkan Rp46,09 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

    Dengan kinerja positif ini, total laba bersih yang dibukukan BTN Syariah mencapai Rp401 miliar pada akhir Juni 2025 atau naik 8,3 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp370 miliar.

    Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui rencana BTN untuk melakukan spin off melalui akuisisi Bank Victoria Syariah (BVIS) sebagai cangkang bank umum syariah (BUS).

    Selain itu, proses restrukturisasi terkait spin off ini juga telah memperoleh persetujuan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian BUMN dan Danantara Indonesia.

    BTN Syariah segera memasuki babak baru seiring proses akhir spin-off yang mendekati tahap akhir, dengan perubahan nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN) setelah penggabungan dengan BVIS sebagai perusahaan cangkang.

    Sebelumnya, BTN resmi mengakuisisi 99,99 persen saham BVIS pada Juni 2025. Sebagai tindak lanjut, BVIS menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Agustus 2025.

    RUPSLB tersebut menyepakati perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN). Dengan perubahan nama ini, maka BTN Syariah setelah menjadi BUS juga berubah nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN).

    Selain itu, RUPSLB BVIS juga telah menyetujui susunan direksi baru di mana Alex Sofjan Noor ditunjuk untuk mengisi jabatan Direktur Utama.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Erick Thohir tegaskan dukungan program listrik desa dan kopdes

    Erick Thohir tegaskan dukungan program listrik desa dan kopdes

    Erick menegaskan dukungan penuh Kementerian BUMN terhadap sejumlah isu strategis.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan kesiapan dan dukungan Kementerian BUMN dalam penugasan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Listrik Desa dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Dalam rapat terbatas mengenai perekonomian nasional bersama Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8), Erick menegaskan dukungan penuh Kementerian BUMN terhadap sejumlah isu strategis.

    “Program Listrik Desa yang dicanangkan Presiden merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melayani masyarakat kecil, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil dan pelosok. Ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi bentuk keberpihakan terhadap keadilan sosial,” ujar Erick melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

    Percepatan Program Listrik Desa direncanakan akan meliputi 10.068 lokasi di tanah air. Lebih lanjut, Erick menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi lokal.

    Kementerian BUMN akan memastikan koperasi desa memiliki daya dukung yang kuat untuk memangkas rantai pasok, meningkatkan efisiensi distribusi, dan membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat desa.

    “Koperasi bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga simbol kemandirian dan gotong royong. Dengan penguatan dari BUMN, koperasi desa akan menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya pula.

    Kementerian BUMN akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan BUMN terkait, untuk memastikan implementasi program-program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

    Komitmen ini sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan pentingnya pembangunan yang menyentuh kebutuhan riil rakyat.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Freeport optimistis divestasi saham perkuat kontribusi ekonomi

    Freeport optimistis divestasi saham perkuat kontribusi ekonomi

    Kalau nggak di-develop berarti kontribusi kami kepada pemerintah yang sekitar 4 miliar dolar AS per tahun itu berhenti,

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menyebut negosiasi terkait penambahan saham 10 persen masih dilakukan dengan pemerintah Indonesia agar kontribusi terhadap perekonomian nasional terus berlanjut.

    Menurut Tony, Indonesia masih memiliki sumber tembaga yang dapat dieksplorasi, dan dinilai akan merugikan bila tidak dilanjutkan.

    “Kalau nggak di-develop berarti kontribusi kami kepada pemerintah yang sekitar 4 miliar dolar AS per tahun itu berhenti,” kata Tony di Jakarta, Rabu.

    Pertambangan Freeport, lanjutnya, telah berkontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 700 juta dolar AS per tahun dan lebih dari 30 ribu lapangan pekerjaan.

    Dia mengatakan, tidak ada pihak yang diuntungkan apabila kerja antara MIND ID dan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan apabila divestasi dapat dilanjutkan hingga 2061 maka Freeport dapat terus memberikan kontribusi lebih bagi perekonomian.

    “Kalau kemudian bisa dilakukan lebih lanjut lagi sampai 2061 atau bahkan lebih, maka manfaat-manfaat ekonomi itu akan terus berlanjut,” ujarnya.

    Namun demikian, Tony mengatakan, saat ini belum ada pembaruan terkait dengan negosiasi penambahan saham.

    “Itu still under discussion, mudah-mudahan bisa tercapai kesepakatan,” imbuhnya.

    Saat ini Mind ID memegang saham mayoritas PTFI sebesar 51 persen. Indonesia meminta tambahan 10 persen kepemilikan saham Freeport, sebagai syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI.

    Pada tahun lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut penambahan saham 10 persen PT Freeport Indonesia (PTFI) masih menunggu finalisasi rencana investasi dari perusahaan tambang tersebut.

    Erick mengatakan, perhitungan rencana investasi memang harus dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Freeport merupakan hal yang wajar.

    Ia memastikan, pembahasan mengenai divestasi dari Freeport masih akan terus berlanjut hingga mencapai kesepakatan.

    Lebih lanjut, Erick menyampaikan, sebagai perwakilan dari pemerintah, Kementerian BUMN harus memastikan semua berjalan dengan baik, terlebih PTFI merupakan anak usaha dari Mind ID, BUMN Holding Pertambangan. Ia pun berharap pembahasan ini dapat segera diselesaikan.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara Bakal Luncurkan Patriot Bonds, Ini Fungsinya – Page 3

    Danantara Bakal Luncurkan Patriot Bonds, Ini Fungsinya – Page 3

    Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berencana mengambil alih sebagian BUMN berstatus Perusahaan Umum (Perum). Namun, prosesnya dipandang tidak akan mudah, mengingat peran BUMN Perum saat ini.

    Associate Director BUMN Research Universitas Indonesia, Toto Pranoto menilai peralihan pengelolaan Perum ke Danantara tidak mudah. Mengingat perannya yang berbeda dengan perusahaan berstatus Perseroan Terbatas (PT).

    “Fungsi PSO (Public Service Obligation) sebagai tugas utama adalah memastikan layanan publik berjalan lancar, baik ketersediaan maupun harga yang relatif terjangkau. Fungsi komersial dijalankan supaya aspek goingconcern perusahaan bisa terjaga,” ungkap Toto saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (26/8/2025).

    Atas dua fungsi tadi, kata Toto, Danantara tidak bisa berharap BUMN Perum fokus pada sisi komersial dan mencari keuntungan. Menurutnya, Danantara sepatutnya mengurus BUMN komersial, dan Perum tetap berada di luar pengelolaannya.

    “Saran saya apabila Danantara akan lebih fokus di BUMN Komersial, maka BUMN dengan status Perum dikeluarkan saja dari Danantara,” tegasnya.

    Asal tahu saja, Kementerian BUMN tengah melakukan review bisnis Perum. Sejalan dengan itu, Danantara juga tengah membidik sejumlah Perum untuk dialihkan statusnya dan masuk dalam kelolaannya. Saat ini, ada 10 BUMN berstatus Perum.

     

  • Noel Jadi Tersangka KPK, Mantan Petinggi BUMN Ini Beber 20 Kasus Tersembunyi Rezim Jokowi

    Noel Jadi Tersangka KPK, Mantan Petinggi BUMN Ini Beber 20 Kasus Tersembunyi Rezim Jokowi

    Fajar.co.id, Jakarta — Immanuel Ebenezer, salah satu pendukung garis keras Jokowi telah resmi jadi tersangka KPK. Total ada 11 tersangka dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang ditangkap KPK.

    Kasus ini pun jadi sorotan hangat publik. Banyak yang menilai, kasus tersebut hanya puncak dari gunung es. Ada banyak kasus yang masih harus diselidiki berkaitan dengan kebijakan di rezim Jokowi.

    Pandangan itu salah satunya disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Sa’id Didu. Dia bahkan menuliskannya dengan huruf kapital.

    “DUGAAN SAYA, NOEL HANYA PUNCAK GUNUNG ES KORUPSI JOKOWER DAN TERMUL,” tulis Said Didu, melansir akun media sosialnya, Minggu (24/8/2025)

    Penangkapan Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) atas korupsi yang dilakukan di Kemenaker menurut dugaannya hanya puncak gunung es korupsi yang dilakukan oleh Jokower dan Termul selama 10 tahun kekuasaan Jokowi dan masih dilanjutkan sampai sekarang.

    “Korupsi tersebut masih tersembunyi di bawah 20 karpet korupsi rezim Jokowi,” ujar Said Didu.

    Berikut 20 kasus tersembunyi yang diyakini mantan anggota DPR RI itu masuk ranah dugaan korupsi:

    1) Jalan TOL : pembelian ruas tol swasta, pengadaan tanah, dan kenaikan harga pembangunan lebih 2 kali lipat.
    2) Infrastruktur lain : Bandara, Kereta Api, Pelabuhan, dan Jalan.
    3) Pelepasan hutan sekitar 5 juta hektare
    4) Pemberian ribuan izin tambang
    5) Pengadaan BBM, Gas, dan Crude
    6) Bansos
    7) Dana Desa
    8) Judi Online
    9) pencetakan sawah baru, irigasi, dan bendungan
    10) Pembangunan IKN
    11) Pemberian Proyek Strategis Nasional
    12) Pengadaan barang dan jasa di BUMN
    13) Penggusuran tanah rakyat seperti di PIK-2
    14) Penyelundupan
    15) Izin dan kuota impor beras, gula, daging, garam, kedele
    16) Pajak
    17) Bea dan cukai
    18) Penjualan aset negara
    19) CPO dan minyak goreng
    20) Kelautan : ekspor pasir laut, pemagaran laut, dan izin penguasaan laut dan pantai ke swasta.

  • Said Didu Ungkap ‘Dosa-Dosa Jokowi’ yang Akan Terbongkar, Dimulai dari Noel

    Said Didu Ungkap ‘Dosa-Dosa Jokowi’ yang Akan Terbongkar, Dimulai dari Noel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan komentar pedas terhadap era pemerintahan Jokowi.

    Said Didu menyebut penangkapan aktivis Immanuel Ebenezer alias Noel dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan hanyalah puncak gunung es dari skandal besar yang melibatkan lingkaran kekuasaan Jokowi sebelumnya.

    “Noel hanya puncak gunung es korupsi Jokower dan Termul,” kata Said Didu di X @msaid_didu (23/8/2025).

    Kata Didu, selama 10 tahun kekuasaan Jokowi, praktik korupsi diduga dilakukan secara masif di berbagai sektor. Bahkan, ia menuding, praktik itu masih berlanjut hingga kini.

    “Korupsi tersebut masih tersembunyi di bawah 20 karpet korupsi rezim Jokowi,” imbuhnya.

    Said Didu kemudian membeberkan sederet dugaan penyimpangan mulai dari proyek infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, hingga program sosial.

    Bidang Infrastruktur, kata dia, meliputi proyek jalan tol, pembelian ruas tol swasta, pengadaan tanah, serta lonjakan biaya pembangunan yang disebutnya lebih dari dua kali lipat.

    Selain itu, pembangunan bandara, kereta api, pelabuhan, dan jalan juga disorot.

    Di sektor Sumber Daya Alam, ia menyebut adanya pelepasan hutan hingga 5 juta hektar, pemberian ribuan izin tambang, serta pengadaan BBM, gas, dan crude.

    Program Bansos, Dana Desa, hingga proyek pertanian seperti pencetakan sawah baru, irigasi, dan bendungan juga tak luput dari tudingan.

    Lebih jauh, Didu menyinggung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, proyek strategis nasional, serta pengadaan barang dan jasa di BUMN.

  • Relawan Bakti BUMN Dorong Kemandirian Desa Medanglayang Lewat Pertanian – Page 3

    Relawan Bakti BUMN Dorong Kemandirian Desa Medanglayang Lewat Pertanian – Page 3

    Liputan6.com, Ciamis – PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa bersama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) kembali melaksanakan kegiatan Relawan Bakti BUMN Batch VIII di Desa Medanglayang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Program ini menjadi langkah nyata Holding BUMN Danareksa dalam memperkuat ekonomi desa melalui sektor pertanian, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan wisata berbasis kearifan lokal.

    Selama empat hari, 14–17 Agustus 2025, 10 relawan dari berbagai BUMN terjun langsung mendampingi warga Desa Medanglayang melalui serangkaian kegiatan yang digelar, antara lain pelatihan pembukuan untuk UMKM, pengolahan kopi, budidaya jamur, literasi keuangan bagi siswa SD, renovasi sekolah, penghijauan, hingga beautifikasi Jembatan Karsa Mekar (Sekardana). Adapun kesepuluh relawan tersebut berasal dari ASDP, BTN, IFG, Kilang Pertamina Internasional, PLN Indonesia Power, PTPN1, PTPN4, Sang Hyang Seri, Sinergi Gula Nusantara, dan Wijaya Karya.

    Desa Medanglayang dikenal memiliki potensi di bidang pertanian, seperti kopi, jamur, dan talas, serta destinasi wisata alam seperti Puncak Jamiaki, Puncak Puspa, dan Curug Jami. Keindahan alam ini dilengkapi kekuatan budaya lokal seperti kesenian Sisingaan dan Calung yang menjadi daya tarik wisatawan.

    Direktur Manajemen Risiko merangkap Plt. Direktur Keuangan PT Danareksa (Persero) Avianto Istihardjo mengatakan, “Relawan Bakti BUMN merupakan komitmen nyata Holding BUMN Danareksa dan PPA untuk memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat melalui transfer pengetahuan dan keterampilan. Pogram yang digagas Kementerian BUMN ini juga memberikan pengalaman berharga bagi para relawan yang terjun dan berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui kolaborasi yang berkelanjutan.”