Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • Kabinet Gemuk Prabowo Menjalar ke Eselon I Kementerian

    Kabinet Gemuk Prabowo Menjalar ke Eselon I Kementerian

    Bisnis.com, JAKARTA – Belum satu bulan setelah menjabat, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan keputusan baru untuk menambah jumlah pejabat eselon I di kementerian Kabinet Merah Putih.

    Salah satu kementerian yang mendapat penambahan pejabat eselon I adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158/2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid itu ditetapkan oleh Prabowo pada Selasa (5/11/2024) dan diundangkan pada hari yang sama.

    Dalam Pasal 7 Perpres 158/2024 mengenai susunan organisasi Kemenkeu, terdapat 22 poin yang berisi daftar direktorat jenderal, badan, hingga staf ahli yang membantu menkeu.

    Di sana, terdapat tiga nama baru, yakni Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

    Adanya ditjen dan badan baru membuat akan terdapat dua pejabat setingkat eselon I baru di Kemenkeu.

    Tidak terdapat lagi nama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di sana. Fungsi BKF akan dijalankan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal beserta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

    Hal itu terlihat dari isi Pasal 13 Perpres 158/2024, bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal.

    Adapun, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang baru dibentuk Prabowo akan menjalankan tugas terkait kebijakan sektor keuangan.

    “Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tertulis dalam Pasal 45 Perpres 158/2024.

    Apabila sebelumnya BKF dipimpin oleh kepala badan, maka Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal beserta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan akan dipimpin oleh direktur jenderal (dirjen).

    Adapun, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan akan dipimpin oleh seorang kepala badan. Dalam Pasal 53, tertulis bahwa badan tersebut bertugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

    Kementerian BUMN

    Selain menambah pejabat di Kemenkeu. Presiden Prabowo juga menambah 3 kursi deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinakhodai Erick Thohir. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden No. 179/2024. 

    Berdasarkan beleid yang diteken Prabowo pada 5 November 2024, jabatan deputi Kementerian BUMN bertambah dari semula 3 kursi kini menjadi 6 kursi.

    Tiga jabatan baru itu adalah Deputi Bidang BUMN Penciptaan Nilai, Deputi BUMN Pemberdayaan Pembangunan, serta Deputi Bidang Kepatuhan dan Tata Kelola. 

    Adapun tiga kursi deputi lainnya masih sama, yakni Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang saat ini masih dijabat oleh Robertus Bilitea, Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi dihuni Tedi Bharata, sementara posisi Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko ditempati oleh Nawal Nely.

    “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 81/2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis beleid anyar tersebut, dikutip pada Kamis (7/11/2024). 

    Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Erick Thohir telah mengungkapkan pihaknya akan memilih 3 deputi baru yang ditambah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini. 

    “Kemarin, dari Menpan RB ada struktur yang baru, itu kami ditambahkan 3 deputi,” ujarnya saat rapat kerja di DPR RI, Senin (4/11/2024).

  • Erick Thohir dan Maruarar Sirait Usul Tenor KPR Diperpanjang 30 Tahun

    Erick Thohir dan Maruarar Sirait Usul Tenor KPR Diperpanjang 30 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengkaji rencana untuk memperpanjang tenor kredit pemilikan rumah (KPR) dari 15 tahun menjadi 30 tahun.

    Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rencana tersebut menjadi salah satu usulan yang dibahas bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

    Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang jauh lebih murah.

    “Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, dia cicilannya jauh lebih murah,” kata Erick di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam. 

    Erick menyatakan bahwa rencana itu bakal menyasar segmen rumah menengah ataupun kelas lainnya. Meski demikian, dia belum memerinci bank pelat merah mana yang akan menerapkan skema pembiayaan tersebut. 

    Di sisi lain, skema pembiayaan KPR dengan tenor hingga 30 tahun pernah diterapkan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dengan pengembang properti PT Brantas Abipraya (Persero) pada 2020.

    Selain itu, berbagai cara juga pernah diupayakan oleh pemerintah untuk mempermudah kepemilikan rumah. Salah satunya dengan menggodok skema KPR flat 35 tahun.

    Skema Flat 35 telah sukses dijalankan di Negeri Sakura dan merupakan skema pinjaman perumahan dengan suku bunga tetap yang disediakan oleh Japan Housing Finance Agency (JHF).

    Flat 35 merupakan pinjaman dengan suku bunga dan jumlah angsuran tetap sampai dengan jatuh tempo. Dengan demikian, hal itu memungkinkan konsumen untuk membuat rencana hidup jangka panjang.

    Pada akhir 2023, Indonesia melalui BP Tapera telah menjalin kerja sama dengan JHF dalam rangka pertukaran informasi untuk mengoptimalkan penyediaan rumah, terutama bagi rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah.

    Kala itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan KPR Flat 35 telah dilakukan pembahasan dan diusulkan kepada Kementerian Keuangan.

    Hal ini sebagai upaya agar konsep pembiayaan perumahan yang ada saat ini bisa dibuat lebih optimal dan menyasar banyak kalangan.

    “Artinya tadi, bagaimana produk FLPP nanti bisa membuat orang mampu mencicil rumah di perkotaan, termasuk tenornya juga diperpanjang. Kemudian, tingkat bunganya harus di level berapa,” ujarnya pada awal Maret 2024. 

  • Divestasi 10% Saham Freeport Mandek, Erick Thohir Buka Suara

    Divestasi 10% Saham Freeport Mandek, Erick Thohir Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan terkait dengan rencana penambahan saham 10 persen PT Freeport Indonesia (PTFI) yang belum terealisasi hingga saat ini.

    Erick mengatakan realisasi rencana tersebut masih menunggu finalisasi rencana investasi dari Freeport Indonesia.

    “Masih dalam status pembicaraan. Memang Freeport sendiri, mereka akan bikin planning dulu nih investasinya berapa,” kata Erick di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Erick mengatakan, perhitungan rencana investasi memang harus dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Freeport merupakan hal yang wajar.

    Dia memastikan, pembahasan mengenai divestasi dari Freeport masih akan terus berlanjut hingga mencapai kesepakatan.

    “Kalau sudah ada angka besarnya baru kita duduk lagi. Ini hal yang lumrah, enggak ada yang alot, namanya proyeksi bisnis plan, total investasi kan harus dihitung dengan benar,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Erick menyampaikan, sebagai perwakilan dari pemerintah, Kementerian BUMN harus memastikan semua berjalan dengan baik, terlebih PTFI merupakan anak usaha dari Mind ID, BUMN holding pertambangan. Ia pun berharap pembahasan ini dapat segera diselesaikan.

    “Ya secepatnya, tergantung nanti proses daripada finalisasi angkanya,” ucap Erick.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tambahan saham 10 persen dari PT Freeport Indonesia (PTFI) berpotensi diperoleh secara gratis oleh Indonesia.

    “Saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis,” kata Bahlil, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).

    Mengenai alasan saham tambahan itu bisa diperoleh secara gratis, Bahlil menyatakan hal itu merupakan hasil dari lobi-lobi yang dilakukan.

    Saat ini Mind ID memegang saham mayoritas PTFI sebesar 51 persen. Indonesia meminta tambahan 10 persen kepemilikan saham Freeport, sebagai syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI.

  • 6 Keraton Yogyakarta Gugat Rp 1.000 ke PT KAI soal Lahan di Stasiun Tugu, Apa yang Diminta? Yogyakarta

    6 Keraton Yogyakarta Gugat Rp 1.000 ke PT KAI soal Lahan di Stasiun Tugu, Apa yang Diminta? Yogyakarta

    Keraton Yogyakarta Gugat Rp 1.000 ke PT KAI soal Lahan di Stasiun Tugu, Apa yang Diminta?
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Keraton
    Yogyakarta
    melayangkan gugatan ke PT Kereta Api Indonesia (KAI).
    Gugatan tersebut terkait dengan tanah Kasultanan yang diklaim oleh PT KAI yang berada di
    Stasiun Tugu
    Yogyakarta.
    Saat dikonfirmasi, Penghageng Kawedanan Panitrapura
    Keraton Yogyakarta
    GKR Condrokirono menyampaikan bahwa sebaiknya masalah ini sebaiknya tidak dibesar-besarkan.
    Menurut Condrokirono, pihaknya hanya ingin sebatas menertibkan administrasi.
    “Lahan tersebut asal-usulnya adalah tanah Kasultanan, kami hanya ingin menertibkan administrasi saja,” ujar Gusti Condro, sapaan akrabnya melalui pesan singkat, Kamis (7/11/2024).
    Berdasarkan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Yogya, gugatan itu terdaftar dengan Nomor: 137/Pdt.G/2024/PN YK.
    Selain PT KAI, pihak yang tergugat adalah Kementerian BUMN. 


    Kompas.com/Puspasari Setyaningrum Suasana di Stasiun Tugu Yogyakarta pada Rabu (20/12/2023) jelang momen libur nataru.
    Dalam gugatan primer tersebut menyatakan, tergugat I tanpa hak dan secara melawan hukum melakukan pencatatan aktiva tetap (aset tetap) Nomor ID Aset 06.01.00053, Nomor AM 400100002010 atas tanah yang berlokasi di Emplasemen Stasiun Yogyakarta lintas Bogor -Yogyakarta KM. 541+900 – 542+600 dengan luas 297.192 m2 yang dimiliki oleh penggugat.
    Memerintahkan tergugat I dan tergugat II untuk melakukan penghapus bukuan aktiva tetap Nomor ID Aset 06.01.00053, Nomor AM 400100002010 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak putusan tingkat pertama dibacakan.
    Memerintahkan tergugat I untuk mematuhi dan melaksanakan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
    Dalam gugatan yang dilayangkan, Keraton Yogyakarta meminta ganti rugi Rp 1.000 kepada PT KAI.
    “Kita hanya minta ganti rugi Rp 1.000,” ucap Gusti Condro.
    Saat ditanya jumlah ganti rugi Rp 1.000, dirinya menyampaikan bahwa yang terpenting adalah tertib administrasi.
    “Yang penting tertib administrasi,” kata dia.
    Sementara itu, Humas PN Yogyakarta Heri Kurniawan membenarkan adanya gugatan ini.
    “Kalau tidak salah soal tanah Sultan Ground (SG), yang ada hubungannya dengan PT KAI,” kata dia, Kamis.
    Kurniawan mengatakan, sidang kedua dengan agenda pemanggilan para pihak akan diadakan pada 12 November 2024.
    “Sidang pertama seminggu yang lalu,” ucapnya.
    Terpisah, Manager Humas KAI Daop 6, Krisbiyantoro saat dikonfirmasi soal gugatan ini mengaku tidak tahu menahu.
    “Saya malah tidak tahu (gugatan), mestinya ya (gugatan ke pusat),” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Peran Bulog, Titik Soeharto: Enggak Usah Malu Menyontek Kebijakan Era Pak Harto

    Soal Peran Bulog, Titik Soeharto: Enggak Usah Malu Menyontek Kebijakan Era Pak Harto

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau biasa dikenal Titiek Soeharto menilai pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak perlu malu menyontek kebijakan era Presiden Soeharto yang terbukti berhasil. Salah satunya mengembalikan peran Perusahaan Umum (Perum) Bulog seperti era Soeharto sebagaimana diwacanakan pemerintah saat ini.

    Menurut Titiek, ide mengembalikan peran dan fungsi Bulog, seperti pada era Soeharto terbukti telah berhasil mengendalikan pasokan dan harga pangan, sehingga layak untuk diterapkan di masa kini.

    “Kalau saya pribadi, kita ngapain sih mesti cari-cari formula baru. Zamannya Pak Harto dahulu kita bisa swasembada beras. Kenapa kita enggak tinggal nyontek saja, lihat dan bisa disesuaikan dengan kekiniannya, ke suasana sekarang gitu,” ujar Titiek, Kamis (7/11/2024).

    Titiek menilai pemerintah tidak perlu ragu untuk mencontoh pengelolaan sektor pangan oleh Bulog di Era Soeharto. Pasalnya, pada era itu, Bulog melaksanakan pengendalian pangan agar harga di petani tetap baik dan harga ditingkat konsumen tetap terjaga.

    Titiek menegaskan bahwa keberhasilan Bulog dulu bukan karena Soeharto semata, tetapi keberhasilan anak-anak bangsa yang pintar era itu.

    “Jadi enggak usah malu lah kalau nyontek yang dilakukan dahulu dan terbukti berhasil. Yang jelek kita tinggalin, yang bagus bisa kita lanjutkan. Apa pun program-program dahulu, keberhasilan dahulu itu bukan produknya Pak Harto, tetapi produk dari anak-anak bangsa yang pintar-pintar. Jadi teruskan saja,” jelas Titiek.

    Karena itu, kata Titiek, Bulog sebaiknya tidak berada di bawah Kementerian BUMN, tetapi langsung di bawah presiden. Dengan itu, kata dia, Bulog dalam menjalankan perannya tidak lagi dibebani kepentingan mencari keuntungan.

    “Yang penting, Bulog itu enggak boleh cari untung, khusus untuk meningkatkan kesejahteraan petani. (Idealnya Bulog) di bawah Presiden mestinya,” tutur dia.

    Senada dengan Titiek, Anggota Komisi IV DPR Slamet, juga setuju dengan gagasan pemerintah yang akan mengembalikan peran Bulog.

    “Kalau (Bulog) kembali ke situ, keluarin dia (Bulog) dari BUMN. Kalau saya lihat cara berpikir Presiden Prabowo cenderung Bulog kembali seperti dahulu sehingga tidak profit oriented,” ucapnya.

    Ia menyebut Bulog harusnya bukan BUMN dan lebih kepada badan yang akan mengkoordinasikan seluruh logistik urusan pangan yang ada di indonesia.

    “Bulog seharusnya bukan menjadi BUMN dan itu lebih keren menurut saya,” ujar Slamet.

  • Said Didu Sebut Terjadi Perampokan Besar-besaran di Proyek PIK 2, Masuk Daftar PSN Era Jokowi

    Said Didu Sebut Terjadi Perampokan Besar-besaran di Proyek PIK 2, Masuk Daftar PSN Era Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 milik konglomerat Aguan di sekitar jalur pantai utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, Banten disebut-disebut bakal merampas hak rakyat.

    Proyek senilai Rp 40 triliun telah dimasukkan ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) di era Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Proyek ini rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 1.755 hektar.

    Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu era Susilo Bambang Yudhoyono ini, membeberkan beberapa fakta di PSN PIK-2.

    Pertama, pengalihan asset negara seperti jalan, irigasi, sungai, hutan mangrove, pantai yang tidak jelas dan luasnya bisa ribuan hektar.

    Selain itu penggusuran paksa dan isolasi terhadap rakyat yang menuntut hak dan keadilan, tapi sampai saat ini terus berlangsung.

    “Aset-aset negara seperti inilah yang akan hilang begitu saja. Jalan-jalan ini dibangun dengan uang negara dan pada saat dibebaskan nanti oleh pengembang, maka ini hilang semua. Sungai ini milik negara semua, saya yakin tidak ada pergantian terhadap Negara. Ratusan sungai seperti ini akan berpindah tangan begitu saja ke pengembang tanpa ganti rugi ke Negara,” kata Said Didu dalam akun X, Kamis, (7/11/2024).

    Menurutnya, hal-hal seperti inilah yang harus diaudit, berapa ribu hektar aset Negara yang berpindah tangan secara gratis ‘kepada pengembang’.

    “Mereka telah dapat kan ini, maka ini dijual dengan harga puluhan juta, sementara dia mendapatkan secara gratis. Dan ini perlu diaudit betul-betul, pejabatnya juga,” ungkapnya. 

  • Buka MTQ Tanpa Sambutan, Wapres Gibran Tuai Kritik Pedas, Warganet: Bisanya Cuma Bagi-bagi Susu

    Buka MTQ Tanpa Sambutan, Wapres Gibran Tuai Kritik Pedas, Warganet: Bisanya Cuma Bagi-bagi Susu

    FAJAR.CO.ID, PALANGKA RAYA — Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, kembali jadi sorotan publik saat berada di Palangka Raya.

    Pasalnya, pada perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional VII Korpri di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dia membuka acara tersebut tanpa sambutan.

    Hal tersebut pun memantik reaksi dan cibiran dari warganet. Pasalnya, wapres-wapres sebelumnya selalu memberikan sambutan pada setiap acara yang dihadiri dan dibuka oleh orang nomor dua Indonesia.

    Salah satu yang menyorot peristiwa itu adalah mantan anggota DPR RI dan eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. “Begitulah kerja boneka Oligarki,” tulis Said Didu, mengomentari kejadian tersebut melalui akun media sosial X.

    “Takut dites mengaji. Mungkin,” balas warganet di kolom komentar.

    “Hi rakyat Indonesia.. Jujurlah pada hati nurani mu.. Wakil presiden skr ini tidak mampu dalam segi apapun,” ujar lainnya.

    “Bisa nya cuman bagi² susu, kaos,” kritik lainnya.

    Sebagai informasi, Wapres Gibran menghadiri acara pembukaan yang dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Jalan RTA Milono Km 1 tersebut, secara langsung. Momen itu disiarkan akun Youtube Diskominfosantik Kalteng.

    Namun, Gibran tidak memberikan sambutan. Dia hanya memukul katambung, alat musik tabuh khas Dayak yang biasa digunakan untuk membuka acara selain gong.

    Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh dalam sambutannya, memohon kepada Wapres RI Gibran, selain Gubernur Kalteng Sugianto Sabran selaku tuan rumah, untuk berkenan memberikan sambutan.

  • Presiden Prabowo teken perpres tentang tujuh kemenko

    Presiden Prabowo teken perpres tentang tujuh kemenko

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi sejumlah menteri/wakil menteri Kabinet Merah-Putih dan perwakilan nelayan serta petani menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya. ANTARA FOTO/Afra Augesti

    Presiden Prabowo teken perpres tentang tujuh kemenko
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 06 November 2024 – 07:18 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan presiden tentang tujuh kementerian koordinator yang ada di dalam Kabinet Merah Putih.

    Sebagaimana salinan perpres yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Rabu, dini hari, ketujuh perpres itu diteken Presiden Prabowo tertanggal 5 November 2024 dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama.

    Ketujuh perpres itu meliputi Perpres Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Perpres Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Perpres Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    Selain itu, Perpres Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Perpres Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Perpres Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; serta Perpres Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Masing-masing perpres itu mengatur antara lain kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, tata kerja hingga ketentuan peralihan dari masing-masing kementerian koordinator yang ada di Kabinet Merah Putih.

    Publik dapat mengunduh masing-masing dari perpres tersebut melalui laman jdih.setneg.go.id.

    Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto terdiri atas 48 kementerian. tujuh di antaranya merupakan kementerian koordinator.

    Dalam Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan tugas dan Fungsi kementerian Negara Kabinet Merah Putih pariode Tahun 2024-2029, disebutkan tujuh kementerian koordinator itu masing-masing bertugas mengoordinasikan sejumlah kementerian/badan/lembaga, yakni:

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:

    Kementerian Ketenagakerjaan
    Kementerian Perindustrian
    Kementerian Perdagangan
    Kementerian ESDM
    Kementerian BUMN
    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
    Kementerian Pariwisata
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan:

    Kementerian Dalam Negeri
    Kementerian Luar Negeri
    Kementerian Pertahanan
    Kementerian Komunikasi dan Digital
    Kejaksaan Agung
    TNI
    Polri
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan

    Kementerian Pertanian
    Kementerian Kehutanan
    kementerian Kelautan dan Perikanan
    Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    Badan Pangan Nasional
    Badan Gizi Nasional
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan

    Kementerian ATR/BPN
    Kementerian Pekerjaan Umum
    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
    Kementerian Transmigrasi
    Kementerian Perhubungan
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengoordinasikan:

    Kementerian Sosial
    Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    Kementerian Koperasi
    Kementerian UMKM
    Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan:

    Kementerian Agama
    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
    Kementerian Kebudayaan
    Kementerian Kesehatan
    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
    Kementerian Pemuda dan Olahraga
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan mengoordinasikan:

    Kementerian Hukum
    Kementerian Hak Asasi Manusia
    Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Akan Bentuk Satuan Pelayanan Gizi, Anggaran Rp 11 Miliar

    Pemerintah Akan Bentuk Satuan Pelayanan Gizi, Anggaran Rp 11 Miliar

    Jakarta –

    Menteri BUMN Erick Thohir bertemu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kantor Kementerian BUMN pada hari ini, Selasa (5/11/2024). Dalam kesempatan itu, keduanya membahas kerja sama strategis percepatan program swasembada pangan nasional.

    Erick mengatakan, pertemuan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional dalam mengimplementasikan program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya mendukung sinergi antara Kementerian BUMN dan BUMN, dengan Badan Gizi Nasional untuk percepatan program swasembada pangan,” ujar Erick dalam keterangan tertulis.

    Erick mengataan salah satu poin utama yang dibahas adalah inisiatif pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP) yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

    Untuk membentuk SP ini, Erick bilang, dibutuhkan dana investasi sekitar Rp 3 miliar -Rp 5 miliar. Dana ini bersumber dari APBN, SP kerja sama dengan BUMN, dukungan instansi seperti TNI, serta kontribusi BUMDes dan pihak swasta.

    Dalam operasionalnya, lanjut Erick, SP akan didanai oleh APBN dengan rata-rata anggaran Rp 11 miliar per tahun. Biaya operasional ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi, biaya pangan, dan logistik di masing-masing wilayah.

    “SP juga membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dari beberapa BUMN khususnya BUMN klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN,” ujar Erick.

    “BUMN akan menjadi garda terdepan dalam mendukung program-program strategis nasional. Dengan sumber daya dan kemampuan yang kita miliki, saya optimistis kita bisa mencapai target swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.

    Ia menjelaskan SP ini ditargetkan dapat melayani sekitar 3.000 peserta dengan menyediakan makanan bergizi gratis sehari sekali atau lima kali seminggu, yakni dari hari Senin hingga hari Jumat.

    “Program ini telah berjalan dalam bentuk pilot project di Magelang dan menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan gizi masyarakat,” ujar dia.

    Erick juga memastikan dukungan penuh terhadap program ini dan menekankan pentingnya peran BUMN dalam membangun ekosistem yang terintegrasi guna mendukung operasional SP. Menurutnya, sinergitas antara Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional merupakan hal yang fundamental dalam mencapai target swasembada pangan.

    “Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan distribusi pangan bergizi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

    (shc/hns)

  • BUMN dan Badan Gizi Berkolaborasi Percepat Program Swasembada Pangan

    BUMN dan Badan Gizi Berkolaborasi Percepat Program Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri BUMN Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk membahas kerja sama strategis dalam mempercepat program swasembada pangan nasional. Erick menegaskan pertemuan ini bertujuan mempererat kolaborasi antara Kementerian BUMN, perusahaan-perusahaan BUMN, dan Badan Gizi Nasional dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya mendukung penuh sinergi antara Kementerian BUMN dan BUMN dengan Badan Gizi Nasional untuk mempercepat swasembada pangan,” ujar Erick saat menerima kunjungan Dadan Hindayana di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Erick menjelaskan, salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut adalah rencana pembentukan Satuan Pelayanan (SP) Gizi yang bertujuan menyediakan makanan bergizi untuk masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Targetnya, SP Gizi ini dapat melayani sekitar 3.000 orang. Mereka menyediakan makan bergizi gratis sekali sehari dari Senin sampai Jumat.

    “Program ini sudah dimulai sebagai proyek percontohan di Magelang dan menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam meningkatkan gizi masyarakat,” jelas Erick.

    Ia menegaskan dukungan terhadap inisiatif ini serta pentingnya peran BUMN dalam menciptakan ekosistem yang terintegrasi untuk mendukung operasional SP Gizi. Erick menggarisbawahi kolaborasi ini sangat penting untuk mencapai target swasembada pangan.

    “Dengan kolaborasi yang solid, kita dapat memastikan pemerataan dan keberlanjutan distribusi pangan bergizi di seluruh Indonesia,” tambahnya.

    Erick menyebutkan pembangunan SP Gizi membutuhkan investasi antara Rp 3 hingga Rp 5 miliar, dengan pendanaan dari APBN, kerja sama BUMN, dukungan instansi, seperti TNI, serta kontribusi dari bumdes dan sektor swasta. SP Gizi tersebut juga akan didukung oleh APBN dengan biaya operasional tahunan sekitar Rp 11 miliar, yang bervariasi tergantung lokasi, biaya pangan, dan logistik di setiap area.

    “SP Gizi ini juga membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dengan berbagai BUMN, terutama di klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN,” lanjut Erick.

    Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan direksi dari PLN, Pertamina, PGN, BRI, BNI, Mandiri, ID Survey, dan Telkomsel. Erick berharap kehadiran perwakilan BUMN ini dapat memperkuat ekosistem pangan nasional dengan peran khusus bagi BUMN klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN.

    “BUMN akan menjadi ujung tombak dalam mendukung program-program strategis nasional. Dengan sumber daya dan kemampuan yang kita miliki, saya yakin kita bisa mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Erick.