Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • Dirut Ungkap Proses Bulog Jadi Badan Khusus

    Dirut Ungkap Proses Bulog Jadi Badan Khusus

    Jakarta –

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani buka-bukaan perkembangan Perum Bulog akan menjadi badan di bawah Presiden. Rencana ini muncul sebulan setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden, tepatnya pada November 2024.

    Rizal memastikan pembahasan Perum Bulog menjadi badan masih terus dilakukan antara Bulog dengan pemerintah. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

    “Intinya kita akan kan sedang mau direvisi itu Perpres 125. Mungkin ke depan Bulog akan diharapkan jadi badan,” kata dia ditemui di Kementerian Koodinator Bidang Pangan, Jumat (12/9/2025).

    Saat ditanya kapan target realisasi rencana tersebut, Rizal mengatakan perubahan itu harus dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rizal juga enggan menanggapi terkait Bulog yang akan lepas dari Kementerian BUMN jika sudah menjadi badan sendiri.

    “Kita tergantung anggota dewan (DPR) nanti. Ya kan nanti harus persetujuan di sana. Kita ikutin aturan ada dari hasil itu bagaimana pertunjuknya,” tuturnya.

    Ia hanya berharap bahwa rencana tersebut dapar terealisasi secepatnya. “Ya kita harapkan seperti itu. Semuanya berharap as soon as possible. Kami belum berani ngomong (target) karena belum juga disidangkan,” tambahnya.

    Untuk diketahui, Perum Bulog bakal ditransformasikan menjadi sebuah badan khusus di bawah Presiden Prabowo Subianto. Bulog bakal diubah statusnya tidak lagi jadi unit usaha BUMN.

    Informasi terkait pembahasan Perum Bulog menjadi badan berawal dari unggahan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Tiko). Dalam story Instagramnya @tiko1973, dia mengunggah foto rapat di Kementerian PPN/Bappenas.

    Keterangan dalam unggahan tersebut, rapat itu membahas terkait tranformasi kelembagaan Bulog. Dalam rapat itu hadir juga Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Rencan ini muncul pada November 2024. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah mengatakan rencana tersebut telah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Atas persetujuan rapat dan izin bapak presiden, kita akan membahas mulai Jumat besok mengenai transformasi lembaga Bulog agar seperti apa. Agar Bulog karena swasembada pangan ini akan sangat tergantung kepada Bulog. Beli gabah dan beli jagung dan lain-lain,” ungkap pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

    Eks Menteri Perdagangan itu juga menyinggung soal transformasi keuangan Bulog. Keuangan Bulog dirasa akan lebih baik bila nantinya menjadi sebuah badan khusus.

    (ada/rrd)

  • Belum Optimal dan Tepat Sasaran

    Belum Optimal dan Tepat Sasaran

    JAKARTA – Wakil Ketua Badan Kepegawaian Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menyoroti penyaluran pupuk subsidi.

    Herman bilang, penyaluran belum dilakukan secara optimal. Sebab, masih banyak petani yang mengaku belum mendapatkan pupuk subsidi.

    Untuk mengatasi persoalan tersebut, BAKN mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Danantara Indonesia dan PT Pupuk Indonesia.

    “Ini kan masih banyak masalah ya. Misalkan seringkali kita mendengar para petani kekurangan pupuk bersubsidi,” ujarnya usai rapat di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 11 September.

    Herman bilang, penyaluran pupuk subsidi belum dilakukan dengan tepat sasaran. Sebab, ada temuan elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok tani (e-RDKK) sudah tidak tepat sasaran.

    “Inilah yang kemudian ada beberapa hasil temuan. RDKK sudah tidak sesuai lagi dengan updating terhadap tepat sasaran,” katanya.

    Berkaca dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sambung Herman, pihaknya ingin memberikan rekomendasi terbaik.

    Terutama terkait sistem distribusi, harga pokok produksi di pupuk, dan pabrik pupuk. 

    “Supaya apa? Supaya kalau semakin efisien harga pokok produksinya bisa turun, maka dengan besaran biaya yang ada atau besaran subsidi yang ada, kuantum pupuknya bisa ditingkatkan. Atau kalau kuantum pupuknya tetap 9,55 juta, maka dana subsidi-nya akan bisa kita perkecilkan,” ujarnya.

    Karena itu, kata Herman, dalam rapat hari ini, BAKN telah memberikan penugasan pada masing-masing kementerian dan lembaga dalam hal ini Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, hingga Danantara.

    “Danantara juga harus mendorong. Kementerian Keuangan tentu harus membuat skema. Skema subsidi itu selain tentu mensubsidi secara langsung terhadap harga supaya lebih rendah dan diterima oleh para penerima pupuk bersubsidi. Tetapi pada sisi lain juga investasinya untuk pabrik pupuk jalan. Supaya ke depannya kalau pabrik pupuknya baru akan lebih efisien,” ujarnya.

    Menurut Herman, semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk merevitalisasi program pupuk bersubsidi dan membuat tata kelola baru.

    “Ini adalah semata-mata untuk sama-sama menunjang menuju programnya Pak Prabowo Subianto untuk menuju kepada kedaulatan dan kemandirian pangan,” ucapnya.

  • DPR Minta Danantara Turun Tangan Atasi Masalah Pupuk Subsidi

    DPR Minta Danantara Turun Tangan Atasi Masalah Pupuk Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong Danantara ikut membenahi masalah tata kelola pupuk bersubsidi nasional melalui revitalisasi pabrik dan investasi.

    Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menyampaikan bahwa hal ini telah dibahas dalam rapat kerja bersama sejumlah kementerian dan lembaga, yakni mengenai finalisasi penelaahan terhadap tata kelola pupuk bersubsidi pada hari ini.

    “Jadi Danantara akan juga fokus dan memiliki arah untuk bisa membangun atau merevitalisasi pabrik [pupuk], bahkan untuk investasi lainnya,” kata Herman saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

    Dia mencontohkan bahwa peran tersebut dapat berjalan pada aspek produksi pupuk, yang mana 60% komponen produksi disebut masih bergantung kepada impor.

    Menurutnya, apabila persentase tersebut dapat diturunkan, maka mata rantai distribusi pupuk akan lebih murah seiring ketergantungan biaya yang dapat ditekan.

    Di samping itu, dia menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut turut membahas rekomendasi DPR untuk sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, hingga Kementerian Keuangan terkait dengan tata kelola pupuk bersubsidi.

    “Skema subsidi itu selain tentu mensubsidi secara langsung terhadap harga supaya lebih rendah dan diterima oleh para penerima pupuk bersubsidi, tetapi pada sisi lain juga investasinya untuk pabrik pupuk jalan,” ujarnya.

    Dengan demikian, Herman memandang bahwa operasional pabrik pupuk ke depan dapat lebih efisien, sehingga dapat menunjang visi kedaulatan dan kemandirian pangan yang dicanangkan pemerintah.

    Hal tersebut disebutnya dapat terwujud apabila permasalahan mengenai distribusi pupuk yang tidak tepat sasaran hingga masalah harga pokok produksi pupuk juga diatasi secara bersamaan.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan anggaran untuk alokasi pupuk bersubsidi senilai Rp46,87 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, anggaran subsidi pupuk dalam RAPBN naik Rp2,71 triliun dibandingkan dengan outlook 2025 sebesar Rp44,15 triliun.

    Dalam dokumen tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa pemberian subsidi pupuk bertujuan untuk mendorong produktivitas petani kecil dan mengurangi biaya usaha tani, serta untuk mendukung ketahanan pangan.

  • Selain Rusia, Diam-Diam Banyak Investor Melirik Kilang Tuban RI

    Selain Rusia, Diam-Diam Banyak Investor Melirik Kilang Tuban RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan terdapat beberapa perusahaan yang ‘melirik’ proyek New Grass Root Refinery (NGRR) atau Kilang Minyak Tuban. Saat ini proyek tersebut masih dikembangkan oleh perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Rusia yakni Rosneft.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyebutkan saat ini belum ada keputusan final pengembangan Kilang Tuban. Namun, evaluasi atas kelanjutan proyek dan mitra strategisnya masih berjalan hingga saat ini.

    “Kalau selain sama (Rusia) banyak yang mau. Tapi kita kan harus analisis dulu, karena kan perjanjiannya sama Rosneft masih berlaku,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Meski banyak perusahaan yang tertarik untuk mengembangkan proyek Kilang Tuban, posisi Rosneft masih sebagai pengelola proyek tersebut.

    Kilang Tuban

    Proyek Kilang Tuban ini merupakan proyek kerja sama antara PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan perusahaan minyak asal Rusia, Rosneft. Keduanya membentuk perusahaan patungan bernama PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PTPRPP).

    Kilang minyak Tuban ini direncanakan dibangun dengan kapasitas 300.000 barel per hari (bph). Proyek ini sudah dicanangkan sejak 10 tahun lalu, namun hingga kini belum juga terbangun.

    Mengutip situs PT Pertamina Rosneft Pengolahan & Petrokimia (PRPP), pada tanggal 7 September 2015, Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) memulai inisiasi rencana pembangunan kilang baru di Tuban, Jawa Timur melalui surat kepada Kementerian BUMN.

    Tuban dipilih dengan mempertimbangkan pelbagai faktor, baik aspek geografi maupun potensi di bidang ekonomi khususnya di Jawa Timur. Sejak tahun 2016 dibentuklah kemitraan bersama antara PT Pertamina (Persero) dengan perusahaan minyak dan gas internasional asal Rusia, Rosneft melalui skema Joint Venture.

    Pada 28 November 2017, bertempat di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kemitraan antara PT Pertamina (Persero) dengan Rosneft diwujudkan melalui pembentukan perusahaan Joint Venture PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP).

    PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya PT Kilang Pertamina Internasional menguasai 55% saham PRPP sedangkan 45% sisanya dikuasai oleh afiliasi Rosneft di Singapura yaitu Rosneft Singapore Pte. Ltd. (dahulu Petrol Complex Pte. Ltd).

    Setelah melalui serangkaian kajian dan dinamika akhirnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tmur No. 188/23/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kilang Minyak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Januari 2019 dimana telah dikukuhkan lahan seluas kurang lebih 840 hektar di 4 desa Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sebagai lokasi pembangunan kilang GRR Tuban.

    Kilang GRR Tuban pun telah disahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wamen BUMN: Transformasi digital wujudkan pembayaran nasional mandiri

    Wamen BUMN: Transformasi digital wujudkan pembayaran nasional mandiri

    Sekarang kita bisa lihat bahwa sistem pembayaran Indonesia cukup mandiri, tidak tergantung kepada sistem pembayaran luar negeri, dan keamanannya juga tidak jelek.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmojo menyampaikan transformasi digital di sektor keuangan Indonesia telah menunjukkan capaian penting, yakni keberhasilan membangun sistem pembayaran nasional yang mandiri melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), QRIS, dan BI-Fast.

    Menurut Wamen BUMN yang akrab disapa Tiko ini, langkah tersebut membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada jaringan global seperti Visa dan Mastercard, sekaligus memperkuat ketahanan digital nasional.

    “Kita tahu waktu itu diputuskan bahwa kita harus lepas secara bertahap ketergantungan kita kepada Visa dan Mastercard dengan membangun GPN, QRIS, dan BI-Fast,” ujar Tiko dalam acara Digital Resilience Summit 2025, di Gedung Peruri, Jakarta, Rabu.

    Tiko menjelaskan Kementerian BUMN bersama-sama dengan Bank Indonesia serta seluruh perbankan Indonesia membangun ekosistem pembayaran dari awal mulai dari infrastruktur, hardware, software, API integration, serta dari sisi keamanan.

    Dengan adanya sistem pembayaran nasional, Indonesia kini menjadi lebih mandiri dan tidak lagi ketergantungan pada sistem pembayaran luar negeri.

    “Sekarang kita bisa lihat bahwa sistem pembayaran Indonesia cukup mandiri, tidak tergantung kepada sistem pembayaran luar negeri, dan keamanannya juga tidak jelek,” katanya lagi.

    Tiko menekankan pembangunan infrastruktur digital harus dilakukan dengan perencanaan yang terstruktur dan mementingkan aspek keamanan, mulai dari enkripsi, sistem autentifikasi multifaktor, hingga tata kelola pengembangan aplikasi yang terintegrasi. Langkah tersebut dinilai Tiko dapat meminimalisir terjadinya peretasan ataupun phising.

    Ia juga menyoroti isu perlindungan data pribadi. Menurutnya, insiden kebocoran data harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola data sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    “Kita bersama-sama pemerintah dan seluruh pelaku swasta, lembaga pemerintah, memastikan bahwa kepercayaan publik kepada perlindungan data harus berjalan dengan efektif, termasuk dengan digital consent dan sebagainya,” ujar Tiko pula.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dukung GPM, Pupuk Indonesia Salurkan 2.574 Paket Beras untuk Warga

    Dukung GPM, Pupuk Indonesia Salurkan 2.574 Paket Beras untuk Warga

    Jakarta –

    PT Pupuk Indonesia (Persero) menyalurkan 2.574 paket beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program Gerakan Pangan Murah (GPM) pemerintah untuk menjaga pasokan dan harga bahan pokok.

    Gerakan Pangan Murah melalui penyaluran beras SPHP merupakan bagian dalam rangkaian kegiatan Pupuk Indonesia Innovation Award (PIIA) 2025 dan dilakukan secara simbolis oleh Komisaris Utama Pupuk Indonesia Sudaryono didampingi oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi kepada tiga perwakilan masyarakat, Kamis (4/9).

    Kegiatan ini menjadi upaya perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) guna memberikan kemudahan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, salah satunya beras. Adapun kegiatan penyaluran akan dilaksanakan di lapangan parkir Kantor Pusat Pupuk Indonesia dimulai dari tanggal 8-19 September 2025.

    “Hari ini melalui langkah sederhana Pupuk Indonesia dalam mendukung Gerakan Pangan Murah Pemerintah, kita melaksanakan seremoni simbolis, kita akan membagikan voucher untuk masyarakat bisa membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP),” ujar Rahmad Pribadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/9/2025).

    Pupuk Indonesia, kata dia, memberikan voucher yang bisa dimanfaatkan masyarakat serta tenaga outsourcing dalam menebus paket beras SPHP. Setiap kepala keluarga yang memiliki voucher nantinya cukup membayar Rp 30.000 per untuk paket kemasan 5 kg.

    Pihaknya berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Di samping itu dapat memperkuat ketahanan pangan.

    “Pupuk Indonesia berharap setiap bulir beras yang kita bagikan bukan sekadar bahan pangan, melainkan sebagai simbol kepedulian Perusahaan kepada masyarakat. Inilah wujud nyata bahwa inovasi dan kebermanfaatan sosial berjalan seiring, menghadirkan harapan, menjaga ketahanan pangan, sekaligus mempererat hubungan Perusahaan dengan masyarakat,” tutup Rahmad.

    Sekadar informasi, Pupuk Indonesia menjadi salah satu BUMN yang dilibatkan pada program Gerakan Pangan Murah yang bersinergi dengan Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, TNI, Polri, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Pos Indonesia, ID Food, dan PT Perkebunan Nasional.

    Diketahui Pemerintah menggelontorkan sekitar 43.665 ton beras stabilitas pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah. Program ini merupakan bagian dari penyaluran beras SPHP yang ditargetkan mencapai 1,3 juta ton untuk periode Juli-Desember 2025.

    (akn/ega)

  • Anggaran Kementerian BUMN Rp 280 Miliar Tahun Depan – Page 3

    Anggaran Kementerian BUMN Rp 280 Miliar Tahun Depan – Page 3

    Melalui paparannya, Erick merinci rencana penggunaan anggaran Rp 604 miliar untuk 2026 tadi. Diantaranya ada untuk menjalankan peran sebagai regulator, pengawasan, pemegang saham Seri A dan Perum, Belanja Pegawai, hingga Administrasi dan Operasional.

    Pembagiannya, Kementerian BUMN sebagai regulator Rp 111 miliar, Pengawasan Rp 118 miliar, Pemegang Saham Seri A dan Perum Rp 101 miliar.

    Lalu, Belanja Pegawai Rp 117 miliar, serta Administrasi dan Operasional Rp 157 miliar. Adapun, Kementerian BUMN mendapat pagu indikatif Rp 150 miliar, artinya ada usulan tambahan Rp 454 miliar, sehingga totalnya Rp 604 miliar.

     

     

  • Sampai Kapan ASN WFH Imbas Aksi Massa Ricuh? Ini Kata Mendagri

    Sampai Kapan ASN WFH Imbas Aksi Massa Ricuh? Ini Kata Mendagri

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) situasional. Penerapan WFH ini imbas aksi massa ricuh di sejumlah daerah.

    “(ASN) Yang WFH? Itu situasional lah, situasional ya,” kata dia singkat saat ditemui di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

    Sebagai informasi, sejumlah Kementerian/Lembaga pada 1 September 2025 menerapkan WFH. Selain kementerian, perusahaan di Jakarta juga menerapkan WFH. Hal ini tergambar juga saat jalan di Jakarta ketika jam sibuk terpantau lengang.

    Contohnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerapkan sistem bekerja secara fleksibel atau bisa disebut Work From Anywhere (WFA) kepada pegawainya. Hal ini menyusul aksi demonstrasi yang belakangan meluas di berbagai wilayah Jakarta.

    Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla mengatakan kebijakan tersebut mulai diberlakukan sejak Kamis (28/8/2025) kepada pegawai Kementerian BUMN, terutama yang terdampak aksi unjuk rasa.

    “Kebijakan tersebut dilakukan sejak Kamis, Kementerian BUMN sudah memberikan opsi untuk bekerja secara fleksibel kepada pegawai yang terdampak. Di hari Kamis masih banyak juga rekan-rekan yang bekerja di kantor, tapi di hari Jumat diberlakukan penuh bekerja secara fleksibel untuk mengantisipasi kendala transportasi dan menjaga keselamatan para pegawai Kementerian BUMN,” katanya saat dihubungi detikcom, Senin (1/9/2025).

    Selain itu, berdasarkan informasi yang didapat detikcom, sudah ada dua Kementerian yang terkonfirmasi mempersilakan PNS-nya untuk WFH, yakni Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), pada, Jumat (29/8).

    Dikutip dari detiknews, pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengimbau pelaksanaan bekerja dari rumah (WFH) dan belajar dari rumah (BDR) pada Senin, 1 September 2025. Imbauan tersebut tertuang dalam dua surat edaran (SE) yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnaker) serta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

    Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi dampak aksi unjuk rasa di sejumlah titik ibu kota yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.

    Imbauan WFH dari Disnaker DKI

    Melalui Surat Edaran Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Nomor e-0014/SE/2025, Pemprov DKI mengimbau perusahaan di wilayah terdampak aksi unjuk rasa untuk melaksanakan WFH pada 1 September 2025.

    Dalam SE tersebut dijelaskan, perusahaan yang pekerjaannya bersifat esensial atau memerlukan pelayanan langsung 24 jam dapat mengombinasikan WFH dan bekerja dari kantor (WFO). Selain itu, perusahaan diminta melaporkan pelaksanaan WFH melalui tautan resmi yang telah disediakan oleh Disnaker DKI.

    (ada/kil)

  • Jadi New Energy Materials Holding, IBC Fokus Hilirisasi Baterai

    Jadi New Energy Materials Holding, IBC Fokus Hilirisasi Baterai

    Jakarta –

    ndonesia Battery Corporation (IBC) kini memiliki mandat baru sebagai New Energy Materials Investment Holding, yang memberikan tanggung jawab besar dalam memperkuat hilirisasi sumber daya mineral Indonesia menjadi bahan baku baterai. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan resmi berbentuk holding untuk memperkuat investasi di sektor baterai.

    Direktur Utama IBC, Toto Nugroho, menjelaskan bahwa keputusan ini didasari potensi besar aset material baterai dan mineral kritis Indonesia yang berada di bawah pengelolaan MIND ID. Seluruhnya dinilai dapat dioptimalkan menjadi beragam produk bernilai tambah.

    “IBC sebagai New Energy Materials Investment Holding, Jadi Kementerian BUMN sudah memutuskan kita akan menjadi investment holding, untuk mengembangkan, melanjutkan hilirisasi sumber daya mineral menjadi bahan baku baterai,” ujar Toto, dikutip dari detikFinance, Senin (17/2/2025).

    Langkah besar ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Pemegang Saham (PPS) bersama empat BUMN yakni Inalum, Antam, Pertamina, dan PLN-mengukuhkan IBC sebagai pengelola investasi strategis dalam pengolahan sumber daya kritis seperti nikel, aluminium, dan tembaga menjadi bahan baku baterai.

    Ke depan, struktur New Energy Materials Holding dibagi menjadi dua bagian penting:

    Battery Material Sub-Holding, yang mengelola JV Smelting-Refinery, JV Precursor-Cathode, dan JV Recycling

    IBC Downstream “OpCo” Sub-Holding, yang menaungi JV Cell, 2WEV (GESITS), 2WEV battery Cell-to-Pack, 2WEV BaaS (Swap Battery, Cabinet, Software), dan other potential down-stream plays.

    (akd/akd)

  • Pemerintah Distribusi Pangan Murah, Beras SPHP Dijual Rp60.000/5Kg

    Pemerintah Distribusi Pangan Murah, Beras SPHP Dijual Rp60.000/5Kg

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa GPM dilakukan untuk menstabilkan harga beras yang sebelumnya bergejolak. Gerakan ini merupakan sinergi Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, TNI, Polri, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Pos Indonesia, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), ID Food, dan PT Perkebunan Nasional. (Dok Kementan)