Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • Komisi VI Minta Kementerian BUMN Evaluasi Holding Semen dan Kinerja Direksi SIG

    Komisi VI Minta Kementerian BUMN Evaluasi Holding Semen dan Kinerja Direksi SIG

    Jakarta –

    Komisi VI DPR RI mengusulkan agar Semen Indonesia Group (SIG) diubah menjadi strategic holding dari sebelumnya operating holding. Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menganggap perusahaan semen pelat merah itu hanya menikmati hasil aktivitas operasi entitas-entitas usahanya yang tersebar di daerah.

    “Kalau boleh kita rekomendasi aja, Semen Indonesia ini menjadi strategic holding aja, jangan lagi jadi operating holding, supaya adil. Kayak misalnya ini anak-anak perusahaan cuman dikasih permain-mainannya setiap bulan, setiap minggu. Yang bagus-bagusnya ditarik ke pusat,” kata Kawendra saat Rapat Dengar Pendapat dengan direksi SIG, Rabu (4/12/2024).

    Praktik holding yang menikmati hasil aktivitas operasi entitas-entitas usaha yang tersebar di daerah itu diungkapkan anggota Fraksi PKS, Ismail Bachtiar, yang menyoroti kemerosotan PT Semen Tonasa.

    Menurut Ismail, penyebabnya adalah karena hampir seluruh strategic holding PT Semen Tonasa ditarik ke pusat oleh SIG. Ia mengatakan kinerja produksi PT Semen Tonasa bagus, kemudian diambil oleh SIG dan disisakan ‘debunya’ untuk masyarakat Sulawesi Selatan.

    Ismail meminta Direktur Utama SIG Donny Arsal untuk mempercayakan pengelolaan hal-hal strategis kepada entitas usaha yang berada di daerah tersebut.

    Tak hanya menyoroti efektivitas holding, Komisi VI DPR juga meminta kinerja Direksi SIG dievaluasi. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar,Ahmad Labib, mempertanyakan menurunnya penjualan atau market share SIG dalam 5 tahun terakhir dan malah kalah saing dengan kompetitornya, Indocement yang justru market share-nya terus tumbuh.

    Termasuk, kata Labib, penurunan ini juga terjadi pada kemampuan perusahaan mendapatkan laba ataureturn on asset(ROA) dibandingkan dengan kompetitor yang malah mengalami kenaikan.

    Labib mengatakan, ROA standar industri sebesar 5%. Sementara ROA SIG yang memang sudah rendah, yaitu 3% di 2019 justru semakin terpuruk menjadi 2,65% di 2023. Hal berbeda dengan ROA Indocement, yang naik dari 6,6% di 2019 menjadi 7% di 2023.

    Senada, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto mengatakan kondisi keuangan perusahaan yang buruk dan turunnya pangsa pasar semen SIG menjadi sinyal bahwa direksi tidak bekerja maksimal.

    Dia pun meminta direksi SIG segera merumuskan strategi marketing agar SIG kembali menguasai pangsa pasar semen di Indonesia.

    “Kesalahan ini harus segera dideteksi, apa penyebabnya. Kami harapkan SIG bekerja maksimal. Meski kapasitasnya melebihi demand, tetapi kalau kita bandingkan dengan pesaing, mereka lebih baik. Ini kan direksinya orang hebat semua, apa yang salah di sini,” kata Darmadi.

    (tor/gbr)

  • Pengamat: MIND ID jadi Holding BUMN sektor tambang andalan Indonesia

    Pengamat: MIND ID jadi Holding BUMN sektor tambang andalan Indonesia

    Mineral Industri Indonesia menjadi salah satu perusahaan BUMN yang bisa diandalkan menyumbang dividen kepada negara dalam beberapa tahun terakhir ini

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat tambang dan energi Ferdy Hasiman mengungkapkan Holding Mineral Industri Indonesia (MIND ID) menjadi salah satu perusahaan BUMN yang diandalkan Indonesia.

    “Mineral Industri Indonesia menjadi salah satu perusahaan BUMN yang bisa diandalkan menyumbang dividen kepada negara dalam beberapa tahun terakhir ini. Sejak tahun 2021, MIND ID sangat konsisten memberikan dividen besar kepada negara, selain BUMN perbankan, seperti PT Bank BRI Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk.,” ujar Ferdy Hasiman dalam keterangan dikutip di Jakarta, Kamis.

    Tahun 2021, MIND ID memberikan dividen kepada pemegang saham (negara) sebesar Rp505 miliar dan tahun 2022 meningkat sebesar Rp900 miliar. Namun, tahun 2023, tak main-main, MIND ID menjadi penyumbang dividen terbesar ke negara sebesar Rp11,2 triliun dari total dividen perusahaan BUMN sebesar Rp81,2 triliun.

    “Yang membuat MIND ID menjadi besar dan menguasai tambang mineral di tanah air adalah strategi holding yang begitu sukses dilakukan kementerian BUMN sejak era Menteri BUMN Rini Soemarno hingga Menteri BUMN Erik Thohir. Keberanian Menteri-menteri BUMN ini menggabungkan perusahaan tambang BUMN, seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Indonesia Asahan Alumina (INALUM), PT Timah Tbk (TINS) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menjadi pijakan awal MIND ID melompat jauh seperti sekarang ini.” kata Ferdy Hasiman.

    Dengan gagasan membentuk perusahaan holding di bawah INALUM waktu itu, membuat BUMN tambang menjadi besar di mana asetnya mencapai Rp100 triliun. Dengan demikian holding tambang menjadi leluasa meminjam dan menerbitkan obligasi sebesar 5 miliar dolar AS untuk membeli 51 persen saham Freeport. Alhasil, investor global kemudian berbondong-bondong mengejar global bond INALUM sampai terkumpul sebesar 5 miliar dolar AS.

    “Hasil penjualan global bond tersebut, INALUM kemudian mampu membeli Freeport tahun 2019, di akhir pemerintahan Jokowi periode pertama sebesar 5 miliar dolar AS. Sejak saat itu, Freeport dengan operasi tambang Grasberg di Mimika, Papua berhasil kembali ke pangkuan bumi Pertiwi,” ujar Ferdy Hasiman.

    Holding juga membuat MIND ID semakin mudah membeli 11 persen saham perusahaan nikel terbesar di Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk. Sebelumnya MIND ID menguasai 20 persen saham Vale. Setelah sukses membeli 11 persen, MIND ID mampu mengontrol 31 persen saham Vale. Dengan menguasai saham Vale, dividen MIND ID semakin besar dan kontribusinya kepada negara juga ikut naik.

    “MIND ID kemudian juga menjadi raja di bidang tambang, karena menguasai semua sektor tambang di tanah air. Strategi holding yang dilakukan kementerian BUMN adalah obat mujarab untuk mengembalikan tambang asing ke pangkuan bumi pertiwi sesuai amanat konstitusi. Bukan hanya itu, tambang BUMN kemudian menjadi motor penggerak roda perekonomian nasional dan daerah,” ujar Ferdy Hasiman.

    Dirinya juga menyampaikan, tata kelola perusahaan (good corporate governance) adalah salah satu syarat bagi MIND ID jika ingin berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan asing. MIND ID terus berbenah dan melakukan revolusi budaya kerja internal agar lebih kompetitif, profesional dan memiliki semangat melayani rakyat.

    Hal penting yang dilakukan anggota MIND ID sebagai perusahaan negara adalah tetap menjaga dan merawat lingkungan hidup, melakukan reklamasi paska tambang. Pengelolaan tambang harus memperhatikan isu lingkungan hidup. Untuk ANTM, misalnya, masalah lingkungan hidup adalah salah satu syarat penting bagi perusahaan bermitra dengan produsen mobil listrik, seperti Tesla.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Erick Thohir: Peningkatan layanan bandara untuk kenyamanan penumpang

    Erick Thohir: Peningkatan layanan bandara untuk kenyamanan penumpang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut sejumlah inovasi yang dilakukan PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports dalam meningkatkan pelayanan terhadap penumpang pesawat bertujuan untuk memberikan kenyamanan.

    Kementerian BUMN terus berkomitmen dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini merupakan wajah bandara yang mana kita harus lebih friendly, harus lebih nyaman,” ujar Erick melalui keterangan dikutip Kamis.

    Erick menyoroti pembaruan perubahan seragam petugas Aviation Security (Avsec) PT Angkasa Pura Indonesia. Warna seragam yang sebelumnya biru kini diganti menjadi merah dengan desain yang lebih ramah dan hangat.

    “Ini bagian dari mengubah persepsi, perlu penampakan yang bersahabat. Kita mau lebih baik, lebih nyaman, dan juga merasa yang datang itu disambut dengan baik, mudah-mudahan semuanya berubah seragamnya pada 15-20 Desember,” ucapnya.

    Selain pembaruan seragam, lanjut Erick, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta juga menghadirkan elemen baru yang menonjolkan kekayaan alam dan budaya Indonesia.

    Keberadaan taman dan elemen hijau di area bandara, kata Erick, memberikan kesan segar bagi pengunjung.

    Erick menyampaikan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berencana membuat konektivitas antara kereta bandara dengan LRT.

    Kementerian BUMN disebut Erick akan selalu mendukung gagasan tersebut, lantaran mempermudah masyarakat dalam mobilitas.

    Dengan langkah-langkah ini, Erick berharap Bandara Soekarno-Hatta dapat menjadi fasilitas yang tidak hanya melayani keberangkatan dan kedatangan, tetapi juga menjadi tujuan wisata seperti bandara-bandara internasional lain.

    Melalui inovasi dan kerja sama antarinstansi, Erick optimistis wajah baru bandara Internasional Soekarno-Hatta dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna jasa, sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi wisata dunia.

    “Lihat Bandara Changi Singapura, ada air terjunnya, ada pamerannya. Masa kita kalah sama Singapura, katanya kita bangsa besar,” kata Erick.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Rakyat Tidak Rela Uangnya untuk Bayar Gaji Penghina!

    Rakyat Tidak Rela Uangnya untuk Bayar Gaji Penghina!

    GELORA.CO – Nama Presiden Prabowo Subianto kini justru ikut terseret dalam kasus viral Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah.

    Seperti diketahui, Gus Miftah tengah viral karena melontarkan kata-kata kasar pada seorang penjual es teh pada saat acara Magelang Bersholawat.

    Ucapan Gus Miftah menuai banyak Kritikan tajam tidak hanya dari masyarakat tetapi juga ulama dan politisi senior.

    Buntut kejadian tersebut kini banyak pihak yang meminta Presiden Prabowo untuk mencopot Gus Miftah dari jabatannya sebagai staf khusus presiden.

    Di Kabinet Presiden Prabowo, Gus Miftah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Gaji yang didapatkan Gus Miftah dari jabatannya tersebut selevel Menteri.

    Disebutkan bahwa gaji pokok Menteri sebesar Rp5.040.000 per bulan.

    Sementara untuk tunjangan jabatan Rp13.608.00 per bulan.

    Jika dihitung Gus Miftah bisa mendapatkan Rp18.648.000 per bulan dari jabatannya tersebut.

    Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan adalah jabatan yang mentereng dan strategis.

    Dengan adanya kasus tersebut, banyak pihak yang menilai bahwa sosok Gus Miftah tidak pantas untuk mengemban jabatan tersebut.

    Hal ini pun ternyata juga disetujui oleh eks Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

    Said Didu mengatakan bahwa rakyat Indonesia tidak akan rela uang mereka digunakan untuk menggaji Gus Miftah yang disebut sebagai seorang penghina.

    “Rakyat tdk rela uangnya digunakan bayat gaji PENGHINA,” tulis Said Didu lewat cuitan di akun X nya.

  • Dukung Program Makan Bergizi Gratis, PGN dan BGN Kerja Sama Penyediaan Pasokan Gas Bumi

    Dukung Program Makan Bergizi Gratis, PGN dan BGN Kerja Sama Penyediaan Pasokan Gas Bumi

    Jakarta: PT PGN Tbk dan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kerja sama dalam rangka penyaluran gas bumi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko yang berlaku mulai 2 Desember 2024.

    Kerja sama ini juga menjadi tindak lanjut penugasan dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada  delapan BUMN. Salah satunya PGN, untuk mendukung penuh kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo.

    “PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi,” kata Erick dalam Siaran Press Kementerian BUMN, 8 November 2024.
     

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menerangkan, kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus program Makan Bergizi Gratis. BGN memperkirakan akan ada 30 ribu Satuan Pelayanan Gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur Satuan Pelayanan Gizi.

    “Kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan Program MBG. Kita akan bersama-sama menjadikan Satuan Pelayanan Gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG,” ujar Dadan.

    PGN berkomitmen mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan BGN dalam program MBG. Dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas PGN dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia. Dalam kerja sama dengan BGN ini, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun Compressed Natural Gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN.
     

    “Kami sangat mengapresiasi dapat bekerja sama dengan BGN. PGN diberikan kesempatan untuk berkiprah dalam menyukseskan program pemerintah. Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh Satuan Pelayanan Gizi. Dukungan PGN ini diharapkan dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik, sehingga dapat sejalan dengan tujuan dari Asta Cita Pemerintah khususnya swasembada energi,” ujar Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko.

    Wilayah operasi PGN saat ini tersebar di 17 Provinsi meliputi 73 kabupaten/ kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline. Pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi Satuan Pelayanan Gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.

    Gas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya. Maka akan menjadi nilai lebih ketika gas bumi dimanfaatkan dalam pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia. Selain itu, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.

    “PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian satuan pelayanan gizi. Semoga dapat memberi kebermanfaatan yang berkelanjutan terutama demi menyiapkan generasi berkompetensi tinggi menuju Visi Emas Indonesia 2045 dan menjadi peluang bagi PGN melakukan berbagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia,” tutur Arief.

    Jakarta: PT PGN Tbk dan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kerja sama dalam rangka penyaluran gas bumi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko yang berlaku mulai 2 Desember 2024.
     
    Kerja sama ini juga menjadi tindak lanjut penugasan dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada  delapan BUMN. Salah satunya PGN, untuk mendukung penuh kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo.
     
    “PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi,” kata Erick dalam Siaran Press Kementerian BUMN, 8 November 2024.
     

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menerangkan, kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus program Makan Bergizi Gratis. BGN memperkirakan akan ada 30 ribu Satuan Pelayanan Gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur Satuan Pelayanan Gizi.
    “Kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan Program MBG. Kita akan bersama-sama menjadikan Satuan Pelayanan Gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG,” ujar Dadan.
     
    PGN berkomitmen mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan BGN dalam program MBG. Dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas PGN dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia. Dalam kerja sama dengan BGN ini, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun Compressed Natural Gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN.
     

    “Kami sangat mengapresiasi dapat bekerja sama dengan BGN. PGN diberikan kesempatan untuk berkiprah dalam menyukseskan program pemerintah. Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh Satuan Pelayanan Gizi. Dukungan PGN ini diharapkan dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik, sehingga dapat sejalan dengan tujuan dari Asta Cita Pemerintah khususnya swasembada energi,” ujar Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko.
     
    Wilayah operasi PGN saat ini tersebar di 17 Provinsi meliputi 73 kabupaten/ kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline. Pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi Satuan Pelayanan Gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.
     
    Gas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya. Maka akan menjadi nilai lebih ketika gas bumi dimanfaatkan dalam pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia. Selain itu, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.
     
    “PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian satuan pelayanan gizi. Semoga dapat memberi kebermanfaatan yang berkelanjutan terutama demi menyiapkan generasi berkompetensi tinggi menuju Visi Emas Indonesia 2045 dan menjadi peluang bagi PGN melakukan berbagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia,” tutur Arief.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Menteri BUMN pastikan harga tiket pesawat sudah turun

    Menteri BUMN pastikan harga tiket pesawat sudah turun

    Garuda saya cek (tarif pesawat), sesuai dan aman, kemudian Citilink sudah benar, Pelita Air juga benar sesuai arahan dari Presiden Prabowo

    Tangerang (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bahwa tarif atau harga tiket pesawat periode liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di beberapa maskapai penerbangan nasional sudah turun sebesar 10 persen.

    “Garuda saya cek (tarif pesawat), sesuai dan aman, kemudian Citilink sudah benar, Pelita Air juga benar sesuai arahan dari Presiden Prabowo,” ucap Erick di Tangerang, Banten, Rabu.

    Ia mengungkapkan penurunan harga tiket pesawat ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, serta dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

    Sehingga tarif pesawat pada periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di seluruh bandara akan meringankan beban masyarakat dalam berlibur maupun mudik.

    “Kami juga berterima kasih kepada Pertamina dan pengelola bandara bagaimana bisa bantu menurunkan harga tiket sesuai Instruksi Presiden,” ujarnya.

    Erick menyebutkan ke depan pihaknya bersama jajaran direksi BUMN akan terus memantau tarif pesawat itu di setiap akhir bulan.

    “Mudah-mudahan dengan kerja sama di setiap Kementerian dengan kompak memberikan solusi, pasti memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara maksimal,” ungkap dia.

    Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan menambahkan, pihaknya telah menurunkan harga tiket penerbangan khusus rute domestik per 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025.

    Menurutnya, implementasi kebijakan penurunan harga tiket penerbangan untuk periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 sebesar 10 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Kemudian, Ia menambahkan, untuk periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ini Garuda bersama Citilink sudah menyiapkan dan memperkuat armada penerbangan dengan total 98 pesawat.

    “Untuk Garuda kami menyiapkan 58 pesawat, kemudian Citilink kami siapkan 40 pesawat,” ungkap dia.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Erick Thohir: Pemerintah siapkan peta jalan untuk harga tiket pesawat

    Erick Thohir: Pemerintah siapkan peta jalan untuk harga tiket pesawat

    Tiket seasonal ini kan ada high, ada low. Nah ini kita meminta bikin rencana 5 tahun. Gimana Lebaran, gimana Nataru (Natal dan Tahun Baru). Apalagi tadi, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) semuanya planning sekarang

    Tangerang (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan membuat rencana lima tahunan terkait dengan harga tiket di Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) maupun musim libur lainnya.

    “Tiket seasonal ini kan ada high, ada low. Nah ini kita meminta bikin rencana 5 tahun. Gimana Lebaran, gimana Nataru (Natal dan Tahun Baru). Apalagi tadi, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) semuanya planning sekarang,” ujar Erick usai melakukan peninjauan kesiapan Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu.

    Erick menyampaikan, pemerintah segera membuat peta jalan terkait dengan industri penerbangan di Indonesia, dan memitigasi situasi apa yang biasanya terjadi pada periode HBKN dan musim libur.

    Menurut dia, hal ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian BUMN, tetapi perlu melibatkan seluruh kementerian/lembaga lainnya.

    “Jadi tidak selalu kagetan. Nah ini yang kita harus lagi perbaiki, Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan) setuju, Pak Menteri Perhubungan setuju, Ibu Menteri Pariwisata setuju, jadi semuanya kita kerja sama. Tidak hanya BUMN, tetapi private sector harus terlibat sama-sama, jadi nggak sendiri-sendiri, kita kerja itu harus sama-sama,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, pihaknya berupaya menekan harga tiket pesawat untuk periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 sehingga lebih murah.

    Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (4/12), Dudy mengatakan telah dilakukan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga negara serta para pemangku kepentingan, dengan kesepakatan pemberian dukungan instrumen terhadap kelas ekonomi penerbangan domestik antara lain pemberian potongan harga jual avtur di 19 bandara dengan rentang Rp700 sampai dengan Rp980 per liter yang berlaku selama Desember 2024.

    Di samping itu, pemberian dukungan instrumen lainnya terhadap kelas ekonomi penerbangan domestik yakni penurunan fuel surcharge dari 10 persen menjadi 2 persen untuk tipe jet dan dari 25 persen menjadi 20 persen untuk tipe propeler.

    Kemudian opsi penambahan jam bandara dan layanan navigasi penerbangan menjadi 24 jam.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • PT PP Infrastruktur Lakukan Divestasi Saham Bisnis Telekomunikasi kepada Mitratel

    PT PP Infrastruktur Lakukan Divestasi Saham Bisnis Telekomunikasi kepada Mitratel

    Jakarta, Beritasatu.com – PT PP Infrastruktur sebagai anak usaha dari PT PP (Persero) Tbk (PTPP) yang bergerak dalam bidang investasi di sektor infrastruktur seperti pengolahan air bersih dan telekomunikasi melakukan penandatanganan Akta Jual Beli Saham (Share Purchase Agreement) pada salah satu anak usahanya yang bergerak di Bidang Telekomunikasi yaitu PT Ultra Mandiri Telekomunikasi (PT UMT) dengan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel). Penandatanganan ini dilakukan pada Senin (2/12/2024) di Menara Danareksa Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Plh. Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur Kementerian BUMN Bapak Bin Nahadi, Perwakilan Asisten Deputi Bidang Telekomunikasi dan Media Kementerian BUMN Bapak Wawan Chaerul Anwar, Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk Bapak Novel Arsyad beserta jajaran, Direktur Strategi Portofolio PT Telkom Indonesia Tbk Bapak Budi Setyawan Wijaya, Direktur Utama PT PP Infrastruktur Bapak Helmi Adam beserta jajaran, Direktur Utama PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Bapak Theodorus Ardi Hartoko beserta jajaran.

    PT UMT merupakan anak usaha dari PT PP Infrastruktur yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi, menyediakan layanan dan solusi inovatif untuk mendukung kebutuhan industri komunikasi di Indonesia. Keberhasilan PT PP Infrastruktur telah dibuktikan dengan dilakukannya aksi jual beli saham oleh salah satu raksasa di bidang telekomunikasi, yaitu PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) dengan melalui proses beauty contest. Jual Beli Saham PT UMT ini memiliki nilai sebesar Rp 650 miliar.

    Melalui keberhasilan ini, PTPP telah merealisasikan salah satu strategi portofolio dalam rangka mendukung pengembangan bisnis lainnya. Sebaliknya, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk menunjukkan komitmen untuk mewujudkan visi nya menjadi Digital Infraco terdepan dengan memperbesar portofolio fiber optiknya.

    Dalam kata sambutannya, Direktur Strategi Korporasi dan HCM PTPP I Gede Upeksa Negara menyatakan bahwa aksi korporasi ini merupakah langkah strategis yang penting bagi kedua belah pihak.

    “Penandatanganan akta jual beli saham yang kita saksikan hari ini merupakan langkah strategis yang sangat penting, tidak hanya bagi masing-masing pihak yang terlibat, tetapi juga bagi perkembangan industri infrastruktur telekomunikasi di Indonesia,” kata Gede.

    Proses pelepasan saham UMT dilakukan secara bisnis komersial, diawali dengan penunjukan PT Indonesia Infratructure Finance (IIF) sebagai financial advisor dan terbuka untuk umum. Dari beberapa perusahaan yang menyatakan minatnya, terpilih 1 BUMN, 2 perusahaan swasta nasional dan 1 perusahaan asing yang mengikuti beauty contest.

    “Sebagai salah satu pelaku utama di sektor konstruksi dan investasi, PTPP memandang transaksi ini sebagai wujud nyata keseriusan perusahaan dalam mendukung perkembangan industri infrastruktur telekomunikasi. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan upaya kami dalam memperkuat portofolio perusahaan untuk mendukung core business kami secara lebih terintegrasi,” ucap Gede.

    Hal senada diungkapkan oleh Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko yang menjelaskan bahwa akuisisi ini bernilai strategis dalam memperkuat ekosistem bisnis dan mempertahankan penguasaan pangsa pasar.

    “Konsistensi kami dalam mengkonsolidasikan bisnis menara, fiber optik dan jasa penunjang lainnya akan membawa Mitratel sebagai Digital Infraco terbesar di Asia Pasific,” ujarnya.

    Penandatanganan ini adalah bagian dari komitmen PTPP dan PP Infra untuk terus mendukung perkembangan sektor infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Kerja sama ini juga mencerminkan sinergi positif antara PTPP, PT PP Infrastruktur dan Mitratel untuk menghadirkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan masing-masing.

  • PGN-BGN kerja sama penyediaan gas untuk program makan bergizi gratis

    PGN-BGN kerja sama penyediaan gas untuk program makan bergizi gratis

    Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh satuan pelayanan gizi

    Jakarta (ANTARA) – PT PGN Tbk melakukan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka penyaluran gas bumi untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

    Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan dalam kerja sama tersebut, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun compressed natural gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN.

    “Kami sangat mengapresiasi dapat bekerja sama dengan BGN. PGN diberikan kesempatan untuk berkiprah dalam menyukseskan program pemerintah. Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh satuan pelayanan gizi,” ujarnya.

    Ia berharap PGN dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik, sehingga dapat sejalan dengan tujuan dari Astacita pemerintah khususnya swasembada energi.

    Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko, yang berlaku mulai 2 Desember 2024.

    Kerja sama tersebut juga merupakan tindak lanjut penugasan dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada delapan BUMN, salah satunya PGN, untuk mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dan BGN melalui program MBG Presiden Prabowo.

    “PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi,” kata Erik dalam siaran pers Kementerian BUMN pada 8 November 2024.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus program makan bergizi gratis.

    BGN memperkirakan akan ada 30.000 satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur satuan pelayanan gizi.

    “Kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG. Kita akan bersama-sama menjadikan satuan pelayanan gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG,” ujar Dadan.

    PGN pun berkomitmen mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan BGN dalam program MBG.

    Dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas PGN dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia.

    Wilayah operasi PGN saat ini tersebar di 17 provinsi meliputi 73 kabupaten/kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline.

    Pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi satuan pelayanan gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.

    Gas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya, sehingga akan menjadi nilai lebih ketika gas bumi dimanfaatkan dalam pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia.

    Selain itu, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

    Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Rute Perintis DAMRI Rugi, Pemerintah Bakal Tanggung Jawab – Page 3

    Rute Perintis DAMRI Rugi, Pemerintah Bakal Tanggung Jawab – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Perum DAMRI menghadapi tantangan besar dalam melayani angkutan perintis di daerah terpencil dan perbatasan. Kerugian DAMRI sering terjadi akibat rendahnya tingkat keterisian penumpang yang tidak sebanding dengan biaya operasional.

    Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN, Desty Arlaini, menyoroti bahwa kompensasi dari pemerintah untuk Damri kerap tidak memadai. Ia meminta perhitungan yang lebih menguntungkan bagi perusahaan tersebut.

    “Perhitungan kompensasi layanan sebisa mungkin harus full cost, ditambah margin yang memadai untuk Perum DAMRI,” ujar Desty dalam diskusi media di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Penyesuaian Sesuai Undang-Undang BUMN

    Desty menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang BUMN, setiap penugasan pemerintah kepada BUMN harus disertai penggantian biaya penuh, ditambah margin keuntungan yang memadai.

    Ia juga menjelaskan bahwa operasional DAMRI di wilayah terpencil tidak bisa hanya mengandalkan penjualan tiket penumpang. Tantangan utama adalah load factor (keterisian penumpang) yang rendah karena jumlah masyarakat di wilayah tersebut cenderung sedikit.

    “Di daerah terpencil dan perbatasan, jumlah penumpang jarang mencapai kapasitas bus. DAMRI terus menghadapi gap negatif akibat load factor yang rendah,” katanya.

    Masalah Barang Tidak Dihitung sebagai Keterisian

    Masalah lain yang dihadapi DAMRI adalah barang bawaan penumpang yang besar tidak dihitung dalam sistem keterisian. Hal ini memperburuk perhitungan operasional Damri.

    “Barang yang dibawa penumpang, meskipun besar, tidak dihitung sebagai load factor. Ini semakin menambah negatif gap yang dialami DAMRI,” jelas Desty.