Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • Jasa Raharja Tingkatkan Keselamatan dan Kenyamanan Jelang Mudik Nataru

    Jasa Raharja Tingkatkan Keselamatan dan Kenyamanan Jelang Mudik Nataru

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Jasa Raharja menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) dengan aman, nyaman, dan selamat. Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, mengungkapkan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk memastikan pelayanan terbaik selama momentum penting tersebut.

    Pada konferensi pers terkait “Kesiapan Jasa Marga, Jasa Raharja, dan Hutama Karya dalam Rangka Natal dan Tahun Baru” yang digelar di Media Center, Gedung Kementerian BUMN, Selasa (10/12), ia menekankan pihaknya bersama Korlantas Polri akan berkolaborasi menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk melakukan rekayasa arus lalu lintas.

    “Sebagaimana arahan Kementerian BUMN, kami siap berpartisipasi aktif dalam upaya antisipasi Nataru yang aman, nyaman, dan berkeselamatan yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya angka korban kecelakaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/12).

    Sebelumnya, Jasa Raharja dan Korlantas Polri telah melakukan survei jalur sekaligus pengecekan kesiapan pengamanan ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa, mulai dari jalur Pelabuhan Merak, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali. Melalui kegiatan itu , perseroan berpartisipasi aktif untuk melakukan berbagai program hingga bagaimana cara bertindak petugas di lapangan.

    Rivan menyampaikan bahwa Jasa Raharja bersama Korlantas Polri telah menetapkan cara bertindak yang akan menjadi panduan petugas di lapangan. Pertama, melakukan rekayasa lalu lintas serta berkoordinasi dengan polres tetangga guna pengalihan arus alternatif, melakukan gatur, serta membuat rambu petunjuk arah portabel, sehingga masyarakat mengetahui jalan alternatif yang akan dilintasi.

    Kedua, melakukan koordinasi dengan Pemda dan Dinas PU untuk dilakukan perbaikan jalan. Ketiga, menginformasikan kepada masyarakat melalui media, sehingga dapat mengetahui ruas mana saja yang bisa dilintasi. Keempat, berkoordinasi dengan Dinas PU dan Dishub terkait penambahan sarana dan prasarana saat terjadi banjir.

    Menurut Rivan, sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam melakukan pengamanan Nataru, khususnya pada jalur-jalur strategis.

    “Kami telah berkoordinasi dengan Korlantas Polri, pemerintah daerah, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Perhubungan untuk berupaya mengantisipasi arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat,” ujar dia.

    Di samping itu, Jasa Raharja juga telah menginfokan kepada masyarakat melalui berbagai media terkait ruas jalan yang dapat dilalui, terutama di wilayah terdampak banjir. Hal ini dikarenakan informasi yang jelas diperlukan agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan aman dan efisien.

    Berdasarkan data santunan Jasa Raharja periode Natal dan Tahun Baru 2023 (22 Desember 2023-2 Januari 2024), tercatat penurunan total santunan sebesar 20,57 persen dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini, menurut Rivan, menjadi indikator positif keberhasilan berbagai upaya preventif yang dilakukan.

    “Kecepatan dalam penanganan korban juga terus kami tingkatkan. Rata-rata waktu pencairan santunan meninggal dunia adalah 1 hari 6 jam, sementara penyelesaian berkas hanya membutuhkan waktu 10 menit 13 detik. Dengan pelayanan yang cepat, kita harapkan akan menurunkan fatalitas korban kecelakaan,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, memberikan apresiasi terhadap kecepatan dan respons Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Ia pun mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk tetap waspada dan mematuhi aturan lalu lintas.

    “Masyarakat perlu menjaga kondisi kendaraan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan menghindari perjalanan yang terlalu melelahkan,” pungkas dia.

    Jasa Raharja berharap pelaksanaan mudik Nataru tahun ini dapat berjalan lebih lancar dan minim insiden. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dengan mematuhi aturan lalu lintas dan menggunakan fasilitas yang telah disiapkan.

    (rir/rir)

  • BRI Bersama Holding Ultra Mikro Berperan Aktif Tingkatkan Daya Saing UMKM Melalui Sertifikasi BPOM

    BRI Bersama Holding Ultra Mikro Berperan Aktif Tingkatkan Daya Saing UMKM Melalui Sertifikasi BPOM

    Selanjutnya dalam fase integrasi, BRI mengintegrasikan sistem dan database dengan kementerian/lembaga terkait sehingga menjadi data center UMKM. Terakhir, BRI melakukan integrasi antara sistem dan database milik Perseroan, kementerian/lembaga terkait serta koneksi dengan instansi eksternal terkait perizinan, sertifikasi halal, UMKM ekspor.

    Sementara itu, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyatakan bahwa kolaborasi dengan BPOM adalah langkah penting untuk membantu UMKM menembus pasar yang lebih luas, baik domestik maupun global. Ia optimis dengan inisiasi Kementerian BUMN bersama BPOM akan mendorong semangat entrepreneurship nasabah binaannya dan keluar dari zona subsisten.

    Hal tersebut sesuai dengan tugas besar PNM untuk turut memberikan modal intelektual dan sosial selain modal finansial agar tumbuh menjadi masyarakat yang madani. Dengan akses pembiayaan dan pendampingan, UMKM akan memiliki daya saing lebih dan semakin dipercaya pembeli.

    Sebagai bentuk dukungan, langkah awal yang PNM lakukan adalah dengan memberikan edukasi tentang pentingnya memiliki izin edar BPOM bagi usaha khususnya di sektor makanan, minuman, dan produk herbal. Melalui edukasi yang ringan dan relevan, PNM berharap dapat terus berkontribusi dalam mendukung percepatan pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

    3 tahun setelah terbentuk pada 2021, Holding Ultra Mikro yang terdiri dari BRI, PNM dan Pegadaian berhasil melayani 36,1 juta debitur ultra mikro dengan total penyaluran kredit lebih dari Rp 627,6 triliun pada akhir September 2024. Holding UMi juga memperluas layanan melalui 1.025 Unit Senyum di seluruh Indonesia, memberikan akses kepada lebih dari 180 juta masyarakat ke Tabungan mikro.

  • Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Perampingan Birokrasi

    Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Perampingan Birokrasi

    JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 393 Tahun 2019 tentang langkah strategis dan konkret penyederhanaan birokrasi.

    Dalam SE ini membahas sembilan langkah strategis dan konkret dalam penyederhanaan birokrasi yang akan dilakukan Kemenpar RB. Dimulai dengan mengidentifikasi eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan.

    Tjahjo mengaku berterima kasih karena Komisi II mendukung skala prioritas dan visi misi pesiden dan wakil presiden untuk 2019-2024 terkait reformasi birokrasi. Ia menjelaskan, reformasi birokrasi ini jangan diartikan sebagai pemangkasan.

    “Perampingan eselonisasi bukan pemangkasan. Tapi perampingan yang dilaksanakan secara teliti, hati-hati, dan cermat yang sudah diawali Kemenpan RB mengundang seluruh Sekjen Kementerian dan sekretaris lembaga menyelesaikan problem masing-masing kelembagaan dan kementerian,” ujar Tjahjo, usai rapat dengan Komisi II, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 November.

    Penyederhanaan birokrasi merupakan amanat yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pelantikan pada 20 Oktober 2019. Jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 level. Perampingan birokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile) dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik.

    “Karena tujuan perampingan yang diarahkan Pak Presiden itu untuk mampu meningkatkan pelayanan masyarakat dengan cepat. Kedua bisa memberikan izin pada investor baik pusat, daerah, maupun luar negeri. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan,” jelasnya.

    Perampingan ini tidak berarti secara jumlah. Sebab, kata Tjahjo, tujuannya adalah ingin mempercepat layanan. Pengurangan ini juga tidak hanya terjadi di tingkat eselon III dan IV tetapi juga ditingkat I.

    “Dengan perampingan jangan dikira terus disusutkan, beda dong. Ada eselon I yang berkurang, ada eselon I yang ditambah. Karena apa? Menko Maritim ditambah Menko Maritim plus investasi. Kan itu enggak mungkin dikurangi, ditambah dong untuk bagian investasinya,” ucapnya.

    Tjahjo mengungkap, ide perampingan birokrasi juga menyasar eselon dari tingkat I hingga IV muncul dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Kementerian BUMN yang punya ide untuk merampingkan. Jadi perampingan itu untuk mempercepat pelayanan,” katanya.

    Tujuan perampingan itu, adalah demi kemudahan perizinan para investor. Selain juga untuk memangkas birokrasi yang berbelit.

    “Tidak hanya BUMN (usulan perampingan), semua lembaga kita koordinasi. Tujuan Menpan RB kan mempercepat proses tujuan kabinet Indonesia maju ini,” jelasnya.

    Menyadari kemungkinan adanya gejolak di daerah terkait perampingan birokrasi ini, kata Tjahjo, pihaknya sudah memiliki antisipasi atas kemungkinan terjadinya hal itu.

    “Pak Deputi Irwan udah kirimkan surat ke kementerian lembaga dan daerah untuk lihat potensi dan masalah di daerah apa. Mana yang iya dan mana yang tidak,” tuturnya.

    “Masing-masing kementerian lembaga beda, kalau semua daerah ada camat, kepala desa, lurah, kepala kantor. Ini hati-hati luwes tapi progresif untuk menata birokrasi yang katanya berkelas dunia ke depan,” jelasnya.

  • Penyaluran Kredit Holding Ultra Mikro Tembus Rp 627,6 Triliun

    Penyaluran Kredit Holding Ultra Mikro Tembus Rp 627,6 Triliun

    Jakarta –

    Holding ultra mikro yang terdiri dari BRI, PNM dan Pegadaian terus berupaya untuk mendorong UMKM memiliki daya saing, salah satunya melalui penyaluran kredit. Bahkan pada September 2024, holding ultra mikro sudah menyalurkan kredit ke UMKM sebesar Rp 627,6 triliun.

    Sebelumnya pada akhir November 2024, Erick Thohir mengungkapkan telah sepakat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan jumlah produk UMKM yang memenuhi standar BPOM. Tujuan besar tersebut mengandalkan tiga langkah strategis yaitu memaksimalkan ekosistem pasar digital (PaDi) UMKM, pemanfaatan database program PNM Mekaar dan digitalisasi sinergitas guna konsolidasi database.

    “Program pertama mungkin beberapa bulan ke depan kita tuntaskan bagaimana semua bisa tersertifikasi. Nanti program berikutnya, tadi disampaikan, kita bisa memilih ada program PNM Mekaar, yaitu ibu-ibu di desa-desa yang menempat pinjaman Rp 1-5 juta yang jumlahnya 21,2 juta,” jelas Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

    Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa program sertifikasi BPOM ini selaras dengan upaya BRI dalam pemberdayaan yang menjadi salah satu kunci meningkatkan potensi dan kapasitas pelaku UMKM di Indonesia, mengingat UMKM berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

    “Konsep pemberdayaan kami sungguh komprehensif dan terukur, serta dapat dimonitor dengan baik,” ujar Supari.

    Dalam hal ini, BRI menjalankan program pemberdayaan UMKM melalui tiga fase, yakni fase dasar, integrasi dan interkoneksi. Di fase dasar, BRI melakukan mapping UMKM dengan sistem self-assessment naik kelas dengan menggunakan indikator yang sudah difasilitasi oleh BRI.

    Selanjutnya dalam fase integrasi, BRI mengintegrasikan sistem dan database dengan kementerian/lembaga terkait sehingga menjadi data center UMKM. Terakhir, BRI melakukan integrasi antara sistem dan database milik Perseroan, kementerian/lembaga terkait serta koneksi dengan instansi eksternal terkait perizinan, sertifikasi halal, UMKM ekspor.

    Sementara itu, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyatakan bahwa kolaborasi dengan BPOM adalah langkah penting untuk membantu UMKM menembus pasar yang lebih luas, baik domestik maupun global. Ia optimis dengan inisiasi Kementerian BUMN bersama BPOM akan mendorong semangat entrepreneurship nasabah binaannya dan keluar dari zona subsisten.

    Hal tersebut sesuai dengan tugas besar PNM untuk turut memberikan modal intelektual dan sosial selain modal finansial agar tumbuh menjadi masyarakat yang madani. Dengan akses pembiayaan dan pendampingan, UMKM akan memiliki daya saing lebih dan semakin dipercaya pembeli.

    “Sebagai bentuk dukungan, langkah awal yang PNM lakukan adalah dengan memberikan edukasi tentang pentingnya memiliki izin edar BPOM bagi usaha khususnya di sektor makanan, minuman, dan produk herbal. Melalui edukasi yang ringan dan relevan, PNM berharap dapat terus berkontribusi dalam mendukung percepatan pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional,” tutupnya.

    Sebagai informasi tambahan, 3 tahun setelah terbentuk pada 2021, Holding Ultra Mikro yang terdiri dari BRI, PNM dan Pegadaian berhasil melayani 36,1 juta debitur ultra mikro dengan total penyaluran kredit lebih dari Rp 627,6 triliun pada akhir September 2024. Holding UMi juga memperluas layanan melalui 1.025 Unit Senyum di seluruh Indonesia, memberikan akses kepada lebih dari 180 juta masyarakat ke Tabungan mikro.

    Saksikan juga video: Kemenko PM Ingin Permudah Akses Kredit Usaha Rakyat

    (akd/ega)

  • Sertifikasi BPOM Diharapkan Mampu Tingkatkan Daya Saing UMKM Lokal

    Sertifikasi BPOM Diharapkan Mampu Tingkatkan Daya Saing UMKM Lokal

    Jakarta –

    PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk beserta anggota Holding Ultra Mikro PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bakal mendorong UMKM untuk mendapatkan Sertifikasi BPOM. Langkah ini dilakukan agar UMKM memiliki daya saing yang lebih kuat.

    Sebelumnya pada akhir November 2024, Erick Thohir mengungkapkan telah sepakat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan jumlah produk UMKM yang memenuhi standar BPOM. Tujuan besar tersebut mengandalkan tiga langkah strategis yaitu memaksimalkan ekosistem pasar digital (PaDi) UMKM, pemanfaatan database program PNM Mekaar dan digitalisasi sinergitas guna konsolidasi database.

    “Program pertama mungkin beberapa bulan ke depan kita tuntaskan bagaimana semua bisa tersertifikasi. Nanti program berikutnya, tadi disampaikan, kita bisa memilih ada program PNM Mekaar, yaitu ibu-ibu di desa-desa yang menempat pinjaman Rp 1-5 juta yang jumlahnya 21,2 juta,” jelas Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

    Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa program sertifikasi BPOM ini selaras dengan upaya BRI dalam pemberdayaan yang menjadi salah satu kunci meningkatkan potensi dan kapasitas pelaku UMKM di Indonesia, mengingat UMKM berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

    “Konsep pemberdayaan kami sungguh komprehensif dan terukur, serta dapat dimonitor dengan baik,” ujar Supari.

    Dalam hal ini, BRI menjalankan program pemberdayaan UMKM melalui tiga fase, yakni fase dasar, integrasi dan interkoneksi. Di fase dasar, BRI melakukan mapping UMKM dengan sistem self-assessment naik kelas dengan menggunakan indikator yang sudah difasilitasi oleh BRI.

    Selanjutnya dalam fase integrasi, BRI mengintegrasikan sistem dan database dengan kementerian/lembaga terkait sehingga menjadi data center UMKM. Terakhir, BRI melakukan integrasi antara sistem dan database milik Perseroan, kementerian/lembaga terkait serta koneksi dengan instansi eksternal terkait perizinan, sertifikasi halal, UMKM ekspor.

    Sementara itu, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyatakan bahwa kolaborasi dengan BPOM adalah langkah penting untuk membantu UMKM menembus pasar yang lebih luas, baik domestik maupun global. Ia optimis dengan inisiasi Kementerian BUMN bersama BPOM akan mendorong semangat entrepreneurship nasabah binaannya dan keluar dari zona subsisten.

    Hal tersebut sesuai dengan tugas besar PNM untuk turut memberikan modal intelektual dan sosial selain modal finansial agar tumbuh menjadi masyarakat yang madani. Dengan akses pembiayaan dan pendampingan, UMKM akan memiliki daya saing lebih dan semakin dipercaya pembeli.

    “Sebagai bentuk dukungan, langkah awal yang PNM lakukan adalah dengan memberikan edukasi tentang pentingnya memiliki izin edar BPOM bagi usaha khususnya di sektor makanan, minuman, dan produk herbal. Melalui edukasi yang ringan dan relevan, PNM berharap dapat terus berkontribusi dalam mendukung percepatan pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional,” tutupnya.

    Sebagai informasi tambahan, 3 tahun setelah terbentuk pada 2021, Holding Ultra Mikro yang terdiri dari BRI, PNM dan Pegadaian berhasil melayani 36,1 juta debitur ultra mikro dengan total penyaluran kredit lebih dari Rp 627,6 triliun pada akhir September 2024. Holding UMi juga memperluas layanan melalui 1.025 Unit Senyum di seluruh Indonesia, memberikan akses kepada lebih dari 180 juta masyarakat ke Tabungan mikro.

    Lihat juga video: Peringatan BPOM untuk Apotek yang Salurkan Ketamin Sembarangan

    (akd/akd)

  • BRI Bakal Tingkatkan Daya Saing UMKM Lewat Sertifikasi BPOM

    BRI Bakal Tingkatkan Daya Saing UMKM Lewat Sertifikasi BPOM

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk beserta anggota Holding Ultra Mikro PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berupaya untuk meningkatkan daya saing UMKM. Hal itu sejalan dengan arahan dari Menteri BUMN Erick Thohir.

    Sebelumnya pada akhir November 2024, Erick Thohir mengungkapkan telah sepakat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan jumlah produk UMKM yang memenuhi standar BPOM. Tujuan besar tersebut mengandalkan tiga langkah strategis yaitu memaksimalkan ekosistem pasar digital (PaDi) UMKM, pemanfaatan database program PNM Mekaar dan digitalisasi sinergitas guna konsolidasi database.

    “Program pertama mungkin beberapa bulan ke depan kita tuntaskan bagaimana semua bisa tersertifikasi. Nanti program berikutnya, tadi disampaikan, kita bisa memilih ada program PNM Mekaar, yaitu ibu-ibu di desa-desa yang menempat pinjaman Rp 1-5 juta yang jumlahnya 21,2 juta,” jelas Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

    Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa program sertifikasi BPOM ini selaras dengan upaya BRI dalam pemberdayaan yang menjadi salah satu kunci meningkatkan potensi dan kapasitas pelaku UMKM di Indonesia, mengingat UMKM berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

    “Konsep pemberdayaan kami sungguh komprehensif dan terukur, serta dapat dimonitor dengan baik,” ujar Supari.

    Dalam hal ini, BRI menjalankan program pemberdayaan UMKM melalui tiga fase, yakni fase dasar, integrasi dan interkoneksi. Di fase dasar, BRI melakukan mapping UMKM dengan sistem self-assessment naik kelas dengan menggunakan indikator yang sudah difasilitasi oleh BRI.

    Selanjutnya dalam fase integrasi, BRI mengintegrasikan sistem dan database dengan kementerian/lembaga terkait sehingga menjadi data center UMKM. Terakhir, BRI melakukan integrasi antara sistem dan database milik Perseroan, kementerian/lembaga terkait serta koneksi dengan instansi eksternal terkait perizinan, sertifikasi halal, UMKM ekspor.

    Sementara itu, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyatakan bahwa kolaborasi dengan BPOM adalah langkah penting untuk membantu UMKM menembus pasar yang lebih luas, baik domestik maupun global. Ia optimis dengan inisiasi Kementerian BUMN bersama BPOM akan mendorong semangat entrepreneurship nasabah binaannya dan keluar dari zona subsisten.

    Hal tersebut sesuai dengan tugas besar PNM untuk turut memberikan modal intelektual dan sosial selain modal finansial agar tumbuh menjadi masyarakat yang madani. Dengan akses pembiayaan dan pendampingan, UMKM akan memiliki daya saing lebih dan semakin dipercaya pembeli.

    “Sebagai bentuk dukungan, langkah awal yang PNM lakukan adalah dengan memberikan edukasi tentang pentingnya memiliki izin edar BPOM bagi usaha khususnya di sektor makanan, minuman, dan produk herbal. Melalui edukasi yang ringan dan relevan, PNM berharap dapat terus berkontribusi dalam mendukung percepatan pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional,” tutupnya.

    Sebagai informasi tambahan, 3 tahun setelah terbentuk pada 2021, Holding Ultra Mikro yang terdiri dari BRI, PNM dan Pegadaian berhasil melayani 36,1 juta debitur ultra mikro dengan total penyaluran kredit lebih dari Rp 627,6 triliun pada akhir September 2024. Holding UMi juga memperluas layanan melalui 1.025 Unit Senyum di seluruh Indonesia, memberikan akses kepada lebih dari 180 juta masyarakat ke Tabungan mikro.

    Tonton juga video: Detikcom Award 2023: BRI Raih Banyak Penghargaan Atas KInerja Terbaik Untuk Indonesia

    (akd/akd)

  • Buronan Interpol Haksono Santoso Dibekuk Polda Metro Jaya

    Buronan Interpol Haksono Santoso Dibekuk Polda Metro Jaya

    GELORA.CO – Polda Metro Jaya, Selasa (10/12/2024) malam dikabarkan menangkap buronan Haksono Santoso yang sempat melarikan diri ke luar negeri. Belum ada penjelasan lebih lanjut dari Polda seputar kronologi penangkapan. Informasi yang kami dapat, buronan Interpol itu sudah ditahan di Polda Metro Jaya.

    Pertengahan November 2024 lalu Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Haksono Santoso, dalam kasus tindak pidana penggelapan dana jutaan dolar AS  di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara sekitar tahun 2023.

    Dokumen yang diterima Inilah.com, Jumat (15/11/2024) lalu menyebutkan, surat bernomor DPO/S-34/172/XI/2024/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya itu ditandatangani langsung oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra, diketahui Haksono Santoso kini sudah berstatus tersangka.

    Haksono, dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. “Tersangka diduga melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, yang terjadi di Pluit, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta pada sekitar tahun 2023,” demikian bunyi surat DPO Haksono Santoso.

    Selain itu, dalam surat juga terpampang foto Haksono Santoso dan alamatnya di kawasan Kedoya Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

    “Untuk diawasi/ditangkap/diserahkan/diinformasikan keberadaanya kepada penyidik,” dikutip dari surat DPO Haksono

    Belum diketahui jelas, siapa sosok Haksono Santoso dan dalam perkara penggelapan apa yang kemudian polisi menjeratnya sebagai tersangka. 

    Namun demikian, dari penelusuran lebih lanjut, nama Haksono Santoso diduga mengarah pada sosok Komisaris PT Aries Kencana Sejahtera (AKS). Perusahaan smelter timah ini, disebut kepolisian terlibat dalam kasus ekspor balok timah tanpa izin.

    Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Mabes Polri sempat menyelidiki kasus ini. Hal ini sempat diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bangka Belitung Ajun Komisaris Besar Maladi. Ia membenarkan turunnya tim penyidik dari Bareskrim menyelidiki persoalan tersebut.

    “Bareskrim yang nangani. Bukan Polda. Makanya kita tidak bisa monitor,” ujar Maladi saat dihubungi wartawan, Selasa, 10 Desember 2019 silam.

    Selain itu, Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung juga sempat memeriksa dokumen ekspor 150 ton balok timah. Pemeriksaan dilakukan di gudang Pusat Logistik Berikat (PLB) ekspor timah milik PT Tantra Karya Sejahtera (TKS) 9 Desember 2019.

    Catatan lain, Anggota Komisi III DPR RI fraksi Gerindra Habiburokhman, sempat mempersoalkan adanya undangan Kantor Staf Presiden (KSP) terhadap Haksono Santoso selaku komisaris dan Samuel Santoso, Direktur Utama PT Aries Kencana Sejahtera (AKS).

    “Saya bingung juga apa relevansi bisnis PT AKS dengan Tupoksi KSP sampai mau panggil PT AKS begitu. Seharusnya soal manajemen PT Timah yang lebih relevan kementerian BUMN. Ya itu dia, apa gak berlebihan sampai panggil pihak swasta begitu,” kata anggota legislatif Dapil Jakarta Timur ini saat dihubungi, Kamis (2/4/2020) lalu.

    Dalam surat undangan itu, selain Haksono Santoso dan Samuel Santoso juga mengundang Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Brigjen Agung Budijono. Pertemuan dilakukan Kamis 2 April 2020 lalu.

  • Begini Upaya Pelindo Dukung Program Pembangunan Berkelanjutan

    Begini Upaya Pelindo Dukung Program Pembangunan Berkelanjutan

    Jakarta: PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menunjukkan komitmen dalam pengelolaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang lebih profesional, berdampak dan berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
     
    “Program TJSL Pelindo diharapkan bertransformasi dari kegiatan filantropi menjadi program yang berorientasi pada dampak positif berkelanjutan. Mulai dari perencanaan, implementasi, pengukuran dampak, hingga komunikasi kepada para pemangku kepentingan,” ujar Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Pelindo, Ihsanuddin Usman, dalam keterangannya, Selasa, 10 Desember 2024.
     
    Hal ini disampaikan saat membuka pelatihan peningkatan kapasitas perhitungan Social Return On Investment (SROI). Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari ini diikuti oleh 45 peserta dari 20 unit yaitu kantor pusat, regional, subholding, nonklaster Pelindo, serta turut dihadiri oleh Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN. 
    “Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam mengukur dampak program TJSL secara sistematis dan terukur, sesuai standar metode SROI,” ungkapnya.
     

    Ihsanuddin menegaskan pentingnya integrasi TJSL ke dalam bisnis perusahaan. Menurutnya, setiap unit operasi Pelindo Group harus memiliki minimal satu orang yang kompeten dalam mengelola TJSL. 
     
    “Kapabilitas SDM menjadi kunci. Dengan pengelolaan TJSL yang baik, performa bisnis juga meningkat,” bebernya.
     
    Pelindo juga memastikan program TJSL sejalan dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Fokus Pelindo meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang terintegrasi dengan bisnis perusahaan.
     
    “Ke depan, TJSL harus menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi perusahaan untuk menciptakan value creation yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” terang Ihsanuddin lagi.
     
    Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf  memberikan arahan strategis yang memperkuat urgensi transformasi TJSL di Pelindo.  Dalam peluncuran buku Membangun Insan Pelindo di Museum Maritim Indonesia, 3 Desember 2024, Aminuddin menegaskan bahwa Pelindo memiliki peran strategis dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto.
     
    “Pelindo adalah kunci pendistribusian pangan dan energi. Jika Pelindo mampu beroperasi secara optimal, salah satu tantangan untuk mencapai swasembada pangan dapat teratasi. Dalam konteks TJSL, program Peningkatan Gizi dan pemberdayaan UMKM di wilayah kerja, sangat relevan,” kata Aminuddin.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AGA)

  • Naik Kelas, UMKM Binaan Peruri Ini Siap Go Global

    Naik Kelas, UMKM Binaan Peruri Ini Siap Go Global

    Jakarta: Peruri merampungkan pelatihan bagi UMKM melalui Peruri Digital Entrepreneur Academy Level III yang ditutup dengan acara Graduation Ceremony. Sebanyak 24 peserta UMKM yang berhasil mengikuti rangkaian pelatihan, inkubasi bisnis dan pendampingan intensif selama tiga bulan sejak September 2024.
     
    Peruri Digital Entrepreneur Academy Level III merupakan program inkubasi dan pendampingan dengan fokus utama membantu UMKM go global. Sejak 2022, Peruri Digital Entrepreneur Academy (PEDIA) dirancang sebagai solusi untuk mendorong UMKM naik kelas melalui penguasaan teknologi digital.
     
    Kepala Biro Strategic Corporate Branding & TJSL Peruri Ratih Sukma Pratiwi mengatakan, program tahun ini merupakan inisiatif Peruri untuk mendukung UMKM agar dapat berkontribusi di pasar global. Ia berharap dengan adanya program ini, UMKM dapat mengimplementasikan setiap pembelajaran pada usahanya
    “Serta mampu bekerjasama dengan berbagai pembeli baik di dalam maupun luar negeri, sehingga nantinya dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ratih dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 10 Desember 2024.
     

     
    Pada PEDIA level I di 2022, program ini membina UMKM agar mampu go online dengan memahami dasar-dasar digitalisasi. Selanjutnya, PEDIA level II di 2023, fokus program bertambah ke penguatan kemampuan UMKM untuk go digital, mencakup pengelolaan usaha berbasis platform digital dan strategi pemasaran digital. 
     
    Tahun ini, kurikulum PEDIA bertambah pada upaya memperluas jangkauan pasar ke ranah internasional dengan tiga pendekatan, yaitu business approach, business opportunity, dan business acceleration. Ini diharapkan memberikan pemahaman bagi UMKM terkait strategi bisnis dan mempersiapkan ekspor ke market global. 
     
    Pada Oktober lalu, seluruh peserta PEDIA Level III mengikuti Trade Expo Indonesia (TEI) 2024 yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan. Melalui acara ini, tujuh UMKM binaan Peruri yaitu Dcraft Indonesia, Lavida Home, Mozaas Healthy Laboratory, Ing Pawon, Oishii, Jelujur dan Jacal mendapatkan buyer baru.
     
    Selain itu, Peruri memberikan apresiasi terhadap para UMKM dengan dua jenis kategori, yaitu UMKM Terbaik dan UMKM Special Appreciation. UMKM Terbaik diberikan kepada Dcraft Indonesia dan Addictea, sedangkan most active diberikan kepada Dschoon and Milioki dan most progressive untuk Lavida Home.
     
    “Ke depan, Peruri terus berkomitmen untuk mendorong UMKM di Indonesia memperluas usaha dan jaringan pasarnya melalui pendampingan dan pelatihan. Program ini sejalan dengan arahan dari Kementerian BUMN untuk mendukung pengembangan UMKM serta selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB),” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Daya Saing UMKM Akan Ditingkatkan dengan Standarisasi BPOM

    Daya Saing UMKM Akan Ditingkatkan dengan Standarisasi BPOM

    Jakarta: PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berkomitmen mendukung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Pada akhir November 2024, Erick mengungkapkan telah sepakat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan jumlah produk UMKM yang memenuhi standar BPOM.

    “Program pertama mungkin beberapa bulan ke depan kita tuntaskan bagaimana semua bisa tersertifikasi. Nanti program berikutnya kita bisa memilih ada program PNM Mekaar, yaitu ibu-ibu di desa-desa yang mendapat pinjaman Rp1-5 juta yang jumlahnya 21,2 juta,” kata Erick Thohir, Selasa, 10 Desember 2024.  
     

    Tujuan besar tersebut mengandalkan tiga langkah strategis yaitu memaksimalkan ekosistem pasar digital (PaDi) UMKM, pemanfaatan database program PNM Mekaar dan digitalisasi sinergitas guna konsolidasi database.

    Sementara Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyatakan kolaborasi dengan BPOM adalah langkah penting untuk membantu UMKM menembus pasar yang lebih luas, baik domestik maupun global.

    Ia optimis dengan inisiasi Kementerian BUMN bersama BPOM akan mendorong semangat entrepreneurship nasabah binaannya dan keluar dari zona subsisten. 

    Hal tersebut sesuai dengan tugas besar PNM untuk turut memberikan modal intelektual dan sosial selain modal finansial agar tumbuh menjadi masyarakat yang madani. Dengan akses pembiayaan dan pendampingan, UMKM akan memiliki daya saing lebih dan semakin dipercaya pembeli.

    Sebagai bentuk dukungan, langkah awal yang PNM lakukan adalah dengan memberikan edukasi tentang pentingnya memiliki izin edar BPOM bagi usaha khususnya di sektor makanan, minuman, dan produk herbal.

    Melalui edukasi yang ringan dan relevan, PNM berharap dapat terus berkontribusi dalam mendukung percepatan pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

    Jakarta: PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berkomitmen mendukung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
     
    Pada akhir November 2024, Erick mengungkapkan telah sepakat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan jumlah produk UMKM yang memenuhi standar BPOM.
     
    “Program pertama mungkin beberapa bulan ke depan kita tuntaskan bagaimana semua bisa tersertifikasi. Nanti program berikutnya kita bisa memilih ada program PNM Mekaar, yaitu ibu-ibu di desa-desa yang mendapat pinjaman Rp1-5 juta yang jumlahnya 21,2 juta,” kata Erick Thohir, Selasa, 10 Desember 2024.  
     

    Tujuan besar tersebut mengandalkan tiga langkah strategis yaitu memaksimalkan ekosistem pasar digital (PaDi) UMKM, pemanfaatan database program PNM Mekaar dan digitalisasi sinergitas guna konsolidasi database.
    Sementara Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyatakan kolaborasi dengan BPOM adalah langkah penting untuk membantu UMKM menembus pasar yang lebih luas, baik domestik maupun global.
     
    Ia optimis dengan inisiasi Kementerian BUMN bersama BPOM akan mendorong semangat entrepreneurship nasabah binaannya dan keluar dari zona subsisten. 
     
    Hal tersebut sesuai dengan tugas besar PNM untuk turut memberikan modal intelektual dan sosial selain modal finansial agar tumbuh menjadi masyarakat yang madani. Dengan akses pembiayaan dan pendampingan, UMKM akan memiliki daya saing lebih dan semakin dipercaya pembeli.
     
    Sebagai bentuk dukungan, langkah awal yang PNM lakukan adalah dengan memberikan edukasi tentang pentingnya memiliki izin edar BPOM bagi usaha khususnya di sektor makanan, minuman, dan produk herbal.
     
    Melalui edukasi yang ringan dan relevan, PNM berharap dapat terus berkontribusi dalam mendukung percepatan pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)