Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • BUMN Perkebunan Geber Tiga Program untuk Memperkuat Swasembada Pangan – Halaman all

    BUMN Perkebunan Geber Tiga Program untuk Memperkuat Swasembada Pangan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto sudah mencanangkan swasembada pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Untuk mendukung program tersebut, BUMN perkebunan menjalankan berbagai program strategis yang berdampak luas dan berkelanjutan seperti program Tanam Padi PT Perkebunan Nusantara (TAMPAN).

    Program ini memanfaatkan pola intercropping padi gogo di lahan peremajaan sawit rakyat.

    “Dengan target luasan 206 ribu hektare dalam lima tahun ke depan, program ini berpotensi memproduksi setengah juta ton gabah,” kata Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, di Jakarta.

    Varietas padi gogo yang digunakan, seperti Situ Bagendit, telah terbukti mampu menghasilkan produktivitas tinggi hingga 5,5 ton per hektare di lahan sawah dan 4,0 ton per hektare di lahan kering. Hasil tersebut tidak hanya menjawab kebutuhan pangan nasional, tetapi juga memberikan sumber pendapatan tambahan bagi petani sawit.

    Program penanaman padi gogo dilakukan melalui kolaborasi PTPN Group dengan Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    Berdasarkan hasil kajian, potensi intercropping padi gogo di lahan PSR ini dapat mendukung swasembada beras dengan potensi nasional mampu menghasilkan tambahan 1,1 juta ton beras melalui target peremajaan seluas 400.000 hektare pertahun.

    Di industri gula, PTPN melalui PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), juga telah meluncurkan “Program Manis” – Menuju Swasembada Gula Indonesia.

    Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem industri gula nasional dengan melibatkan kolaborasi antarpetani, lembaga pemerintah, perbankan, serta BUMN lain seperti PT Pupuk Indonesia dan Himbara (BRI, Mandiri dan BNI).

    Selain merekrut agripreneur tebu kalangan generasi muda, program ini juga membentuk “Saung Manis” di berbagai wilayah, antara lain di Mojokerto, Kediri, Lumajang, Ngawi, Pekalongan, dan Bone.

    Saung Manis men jadi ruang diskusi bagi petani sekaligus wadah penyuluhan pertanian, pelatihan teknis, hingga akses pendanaan dari sektor perbankan.

    Para agripreneur terpilih akan mengelola mini estate tebu dengan luasan 50 hingga 100 hektare, memberikan mereka pengalaman praktis sekaligus memberdayakan potensi lokal.

    “Program ini diharapkan menciptakan sinergi antara peningkatan hasil produksi tebu dan peran strategis generasi muda dalam pertanian modern,” ujar Ghani.

    PTPN juga menjalankan program Makmur yang menawarkan ekosistem terpadu dari penyediaan benih, pupuk, hingga jaminan pasar bagi petani.

    Program ini telah diterapkan pada berbagai komoditas, termasuk tebu, dengan hasil yang signifikan. Di kebun tebu Mangliwetan Bondowoso, misalnya, produktivitas meningkat hingga 45 persen, dari 76 ton per hektare menjadi 110 ton per hektare.

    “Program ini tidak hanya meningkatkan hasil panen tetapi juga meningkatkan pendapatan petani, dengan kenaikan rendemen tebu dari 8,14% menjadi 8,94%,” tambah Ghani.

    Kemitraan dalam dairy farm juga menjadi langkah penting dalam diversifikasi pangan nasional.

    PTPN memanfaatkan asetnya untuk mendukung produksi susu dalam negeri melalui peternakan sapi perah modern. Rencananya program ini akan dikolaborasikan dengan Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

    Program ini selain untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, juga menciptakan rantai pasok lokal yang lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mendukung keseimbangan gizi masyarakat.

    Dampak dari berbagai inisiatif ini mencakup peningkatan produktivitas pangan, penguatan kesejahteraan petani, serta dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. 

  • Konsep Perampingan Birokrat Demi Genjot Investasi

    Konsep Perampingan Birokrat Demi Genjot Investasi

    JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 393 Tahun 2019 tentang langkah strategis dan konkret penyederhanaan birokrasi.

    Surat ini membahas sembilan langkah strategis dan konkret dalam penyederhanaan birokrasi yang akan dilakukan Kemenpar RB. Dimulai dengan mengidentifikasi eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan.

    Tjahjo mengaku berterima kasih karena Komisi II mendukung skala prioritas dan visi misi pesiden dan wakil presiden untuk 2019-2024 terkait reformasi birokrasi. Ia menjelaskan, reformasi birokrasi ini jangan diartikan sebagai pemangkasan.

    “Perampingan eselonisasi bukan pemangkasan. Tapi perampingan yang dilaksanakan secara teliti, hati-hati, dan cermat yang sudah diawali Kemenpan RB mengundang seluruh sekjen kementerian dan sekretaris lembaga menyelesaikan problem masing-masing kelembagaan dan kementerian,” kata Tjahjo usai rapat dengan Komisi II, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 November.

    Menurut Tjahjo, di dalam rapat itu pihaknya juga mendapat saran dari Komisi II agar beberapa jabatan di tingkat pemerintah daerah, seperti di kepala kantor camat, kelurahan yang fungsinya melayani itu tidak dirampingkan.

    “Karena tujuan perampingan yang diarahkan pak Presiden itu untuk mampu meningkatkan pelayanan masyarakat dengan cepat. Kedua, bisa memberikan izin pada investor, baik pusat, daerah, maupun luar negeri. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan,” jelasnya.

    Ditambahkan Tjahjo, perampingan ini tidak berarti secara jumlah. Sebab, kata Tjahjo, tujuannya adalah ingin mempercepat layanan. Pengurangan ini juga tidak hanya terjadi di tingkat eselon III dan IV tetapi juga ditingkat I.

    “Dengan perampingan, jangan dikira terus disusutkan. Beda, dong. Ada eselon I yang berkurang, ada eselon I yang ditambah. Karena apa? Menko Maritim ditambah Menko Maritim plus investasi. Kan itu enggak mungkin dikurangi, ditambah dong untuk bagian investasinya,” ucapnya.

    Usul dari Kementerian BUMN

    Tjahjo mengungkap, ide perampingan birokrasi juga menyasar eselon dari tingkat I hingga IV muncul dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Kementerian BUMN yang punya ide untuk merampingkan. Jadi perampingan itu untuk mempercepat pelayanan,” katanya.

    Tujuan perampingan itu adalah demi kemudahan perizinan para investor. Selain juga untuk memangkas birokrasi yang berbelit.

    “Tidak hanya BUMN (usulan perampingan), semua lembaga kita koordinasi. Tujuan Menpan RB kan mempercepat proses tujuan kabinet Indonesia maju ini,” jelasnya.

    Menyadari kemungkinan adanya gejolak di daerah terkait perampingan birokrasi ini, kata Tjahjo, pihaknya sudah memiliki antisipasi atas kemungkinan terjadinya hal itu.

    “Pak Deputi Irwan sudah kirimkan surat ke kementerian, lembaga dan daerah untuk lihat potensi dan masalah di daerah apa. Mana yang iya dan mana yang tidak,” tuturnya.

    “Masing-masing kementerian lembaga beda, kalau semua daerah ada camat, kepala desa, lurah, kepala kantor. Ini hati-hati luwes tapi progresif untuk menata birokrasi yang katanya berkelas dunia ke depan,” jelasnya.

  • BTN Salurkan 30 Ribu KPR hanya 2 Bulan – Page 3

    BTN Salurkan 30 Ribu KPR hanya 2 Bulan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memberikan apresiasi kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas keberhasilannya dalam mendorong penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Dalam dua bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, BTN berhasil menyalurkan KPR untuk hampir 30.000 unit rumah.

    Dalam acara Akad KPR Massal di Pondok Taktakan, Serang, Banten, Maruarar menegaskan pentingnya peran BTN sebagai BUMN spesialis pembiayaan perumahan.

    “Saya akan sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa Kementerian BUMN telah bekerja sangat baik, terutama melalui BTN, dalam memberikan perumahan bagi rakyat. Saya berharap semua pihak tetap solid untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak,” ujar Maruarar, Kamis (12/12/2024).

    Ia juga mengapresiasi inovasi BTN yang memungkinkan pekerja informal seperti pedagang warung bakso dan sayur, serta pekerja disabilitas, mendapatkan akses KPR. Hal ini menunjukkan komitmen BTN dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian.

    Program 3 Juta Rumah

    Wakil Menteri BUMN, Doni Oskaria, menegaskan bahwa program perumahan menjadi bagian penting dari kebijakan Presiden Prabowo.

    “Kami berfokus pada masa depan keluarga Indonesia dengan program 3 Juta Rumah dan berbagai inisiatif lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat,” jelas Doni.

     

  • Jelang Libur Nataru 2024/2025, Kemenhub Luncurkan Kereta Api tanpa Transit Rute Jakarta-Semarang – Halaman all

    Jelang Libur Nataru 2024/2025, Kemenhub Luncurkan Kereta Api tanpa Transit Rute Jakarta-Semarang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan uji coba direct train atau kereta api tanpa transit pada Senin (9/12/2024) lalu.

    Ini merupakan upaya Kemenhub dalam melakukan terobosan pada sektor transportasi untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan layanan direct train diuji coba sekaligus tersedia secara eksklusif untuk masyarakat pada 9 dan 10 Desember 2024.

    Untuk ke depannya, evaluasi pada pelaksanaan layanan dan animo masyarakat akan terus dilakukan.

    “Menyambut Natal dan tahun baru, PT KAI meluncurkan inovasi layanan direct train yang menghubungkan Stasiun Gambir Jakarta dengan Stasiun Semarang Tawang,” ujar Menhub dalam keterangan resminya.

    “Perjalanan tanpa transit ini menjadi alternatif moda transportasi dengan tujuan Jakarta-Semarang dan sebaliknya,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Menteri BUMN Erick Tohir yang juga turut hadir pada kesempatan tersebut mengatakan, terobosan direct train dilakukan untuk meningkatkan layanan seperti yang dibutuhkan masyarakat.

    “Terima kasih kerja keras Pak Menhub Untuk terus memberikan arahan kepada kami Kementerian BUMN, dan juga semua unsur transportasi darat, laut, udara dan kereta api,” kata Erick Tohir.

    Sementara itu, Direktur Utama PT. KAI Didiek Hartantyo mengungkapkan, direct train dapat terwujud berkat diskresi Menhub terkait jam kerja masinis, yang nantinya akan dievaluasi dari hasil uji coba yang telah dilakukan.

    “Terobosan ini ide awalnya dari Pak Menhub. Jadi kami berinovasi ini atas dukungan Pak Menhub dan semuanya sudah memenuhi tata kelola dan fisik yang baik, baik itu dari aspek keselamatan, kemudian krunya juga demikian,” papar Didiek.

    (Tribunnews.com/Latifah)

  • Dua Bulan Pemerintahan Prabowo, BTN Salurkan KPR 30 Ribu Rumah – Halaman all

    Dua Bulan Pemerintahan Prabowo, BTN Salurkan KPR 30 Ribu Rumah – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyalurkan hampir 30 ribu unit rumah selama dua bulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu menarik perhatian Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    Pria yang akrab disapa Ara itu mengaku kagum melihat kinerja BUMN spesialis pembiayaan perumahan tersebut.

    “Akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus karena bisa mendorong BTN dalam programnya,” katanya di sela acara Akad KPR Massal di Pondok Taktakan, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024), dikutip dari keterangan tertulis.

    “Saya doakan kita semua kompak bekerja sama untuk memberikan perumahan bagi rakyat Indonesia,” lanjutnya.

    Ara juga mengapresiasi inovasi BTN dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

    BTN disebut tidak hanya menyalurkan KPR bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi juga bagi kelompok pekerja informal.

    “Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR,” ujar Ara.

    Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria mengatakan langkah BUMN bersama Kementerian PKP mendorong program perumahan karena program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan masa depan masyarakat Indonesia.

    Menurut dia, program yang dijalankan Prabowo adalah program yang menyangkut masa depan, khususnya anak-anak Indonesia.

    “Kita punya program Tiga Juta Rumah, program Makan Siang Gratis yang berfokus pada masa depan anak-anak dan keluarga Indonesia,” kata Doni.

    Ia menambahkan, program perumahan di Indonesia akan dapat berjalan dengan baik karena dukungan penuh dari Kementerian PKP.

    Siapkan 600 Ribu Unit untuk Tahun Depan

    Di tempat yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, tahun depan pihaknya telah memiliki stok rumah sebanyak 600 ribu unit untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.

    Nixon melanjutkan, BTN berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan.

    Sehingga, 8 persen pertumbuhan ekonomi dan 0 persen poverty dapat terwujud.

    “Sebagai bank penyalur KPR sejak 1976 hingga kini, BTN telah menyalurkan KPR lebih dari 5,2 juta unit yang tersebar secara nasional, baik melalui pembiayaan perumahan subsidi, non subsidi maupun pembiayaan perumahan syariah,” kata Nixon.

    Adapun pada hari ini, BTN serentak melakukan akad massal di seluruh Kantor Cabang BTN di Indonesiav

    Akad massal ini merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN ke-48.

    Mengusung tema “KPR Pasti BTN”,  kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret BTN dalam mendukung upaya pemerintah mempermudah akses masyarakat dalam pembiayaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Kegiatan seremonial penyaluran KPR pada hari ini adalah langkah awal kita semua,” ujar Nixon.

    “Kami berharap bahwa inisiasi ini akan berlanjut terus sampai kebutuhan perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia terpenuhi,” lanjutnya.

    Sementara itu, KPR massal di Serang ini diikuti oleh 235 calon debitur.

    KPR massal mencakup KPR Subsidi dan KPR Non-Subsidi sebanyak 225 unit.

    Lalu, KPR Subsidi dan Non Subsidi melalu BTN Syariah sebanyak 10 unit, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Nixon mengatakan, 72 orang atau lebih dari 30 persen debitur dalam akad massal tersebut adalah wanita.

    81 persen dari mereka tergolong segmen millenial dengan umur termuda yakni 21 tahun.

    “Sampai dengan saat ini BTN masih memiliki potensi debitur yang sudah lolos uji sebanyak kurang lebih 44 ribu yang diharapkan dapat segera disalurkan pada awal bulan Januari 2025,” pungkas Nixon. 

  • Kemenhub Klaim Direct Train Jakarta-Semarang Pangkas Waktu Tempuh hingga di Bawah 5 Jam – Halaman all

    Kemenhub Klaim Direct Train Jakarta-Semarang Pangkas Waktu Tempuh hingga di Bawah 5 Jam – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim layanan direct train atau perjalanan kereta api tanpa transit akan mampu memangkas waktu tempuh Jakarta ke Semarang hingga di bawah 5 jam.

    Sebagaimana diketahui, menyambut Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, PT KAI meluncurkan inovasi layanan direct train yang menghubungkan Stasiun Gambir Jakarta dengan Stasiun Semarang Tawang.

    Perjalanan tanpa transit ini menjadi alternatif moda transportasi dengan tujuan Jakarta-Semarang dan sebaliknya.

    Layanan direct train ini telah diuji coba pada 9 dan 10 Desember 2024.

    Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan bahwa direct train Jakarta-Semarang mampu memangkas waktu 15-20 menit dengan tidak ada pemberhentian.

    Dengan demikian, total durasi perjalanan akan lebih singkat dan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 jam.

    “Biasanya itu kita berhenti di Cirebon, tapi ini kita pangkas, sehingga waktunya bisa di bawah 5 jam,” katanya saat konferensi pers Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Nataru 2024/2025 di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

    Meski demikian, pada uji coba 9-10 Desember lalu, waktu tempuh direct train Jakarta-Semarang belum mencapai di bawah 5 jam.

    Hal itu disebabkan adanya pembatasan kecepatan (taspat) di 17 titik sepanjang jalur.

    Namun, Risal optimis bahwa pada 18 Desember 2024 pembatasan tersebut akan selesai dan kecepatan kereta bisa seperti yang diharapkan.

    “Insyaallah tanggal 18 sudah selesai semuanya hingga kecepatan bisa kembali normal dan waktu tempuh akan semakin singkat. Itu untuk yang Jakarta-Semarang,” ujar Risal.

    Sementara itu, untuk direct train rute Jakarta-Yogyakarta baru akan diuji coba pada Senin pekan depan.

    Direct train Jakarta-Yogyakarta diharapkan bisa memangkas waktu perjalanan dari 7 jam menjadi 6 jam 1 menit.

    Sebagai informasi, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, layanan direct train atau perjalanan kereta api tanpa transit menjadi terobosan baru yang dicetuskan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam menyambut periode libur Nataru 2024/2025.

    “Perjalanan tanpa transit ini menjadi alternatif moda transportasi dengan tujuan Jakarta-Semarang dan sebaliknya,” kata Dudy dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

    Layanan direct train diuji coba sekaligus tersedia secara eksklusif untuk masyarakat pada 9 dan 10 Desember 2024.

    Di satu sisi, terobosan ini untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat.

    “Ke depan, evaluasi pada pelaksanaan layanan dan animo masyarakat terus dilakukan,” terangnya.

    Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Tohir yang juga turut hadir pada kesempatan tersebut mengatakan, terobosan direct train dilakukan untuk meningkatkan layanan seperti yang dibutuhkan masyarakat.

    “Terima kasih kerja keras Pak Menhub Untuk terus memberikan arahan kepada kami Kementerian BUMN, dan juga semua unsur transportasi darat, laut, udara dan kereta api,” kata Menteri Erick.

    Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan, direct train dapat terwujud berkat diskresi Menhub terkait jam kerja masinis, yang nantinya akan dievaluasi dari hasil uji coba yang telah dilakukan.

    “Terobosan ini ide awalnya dari Pak Menhub. Jadi kami berinovasi ini atas dukungan Pak Menhub dan semuanya sudah memenuhi tata kelola dan fisik yang baik, baik itu dari aspek keselamatan, kemudian krunya juga demikian,” ujar Didiek.

  • Kuota LPG 3 Kg Tahun Ini Jebol, ESDM: Masih Terkendali

    Kuota LPG 3 Kg Tahun Ini Jebol, ESDM: Masih Terkendali

    Bisnis.com, JAKARTA – Plt Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyebut, penyaluran liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) yang melebihi alokasi APBN 2024 relatif terkendali.

    Dadan menjelaskan, kuota LPG 3 kg pada APBN 2024 adalah sebesar 8,03 juta ton. Sementara saat ini, penyaluran LPG bersubsidi itu telah mencapai 103% dari kuota tersebut.

    Dengan kata lain, terdapat kelebihan penyaluran sebesar 3% dari kuota yang telah ditentukan. Namun, Dadan menilai kelebihan kuota tahun ini masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    “Angka 3% ini masih lebih rendah dari pertumbuhan yang terjadi selama ini. Pertumbuhan LPG itu di angka 4,5%. Sekarang kita berhasil menurunkan, artinya itu menjadi semakin tepat sasaran,” kata Dadan usai acara Hilir Migas Conference, Expo & Award di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Adapun, Kementerian ESDM mencatat kenaikan penyaluran LPG 3 kg selama 2019 sampai dengan 2022 berada di kisaran 4,5% setiap tahunnya. Kendati demikian, terjadi tren penurunan pada penyaluran 2022 ke 2023 ke level 3,2%.

    Di sisi lain, Kementerian ESDM memproyeksikan kebutuhan kuota LPG 3 kg untuk tahun 2025 berada di level 8,17 juta ton.  

    Proyeksi itu menggunakan realisasi harian periode Januari dan Februari 2024 setiap kabupaten atau kota, sesuai dengan surat Dirjen Migas kepada Dirjen Anggaran Nomor B-1802/MG.05/DJM/2024 tanggal 16 Februari 2024.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menuturkan bahwa penyaluran LPG bersubsidi tahun ini telah overkuota.

    Simon mengatakan, kondisi overkuota itu terjadi sebelum periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Dengan kata lain, overkuota tersebut berpotensi naik lagi.

    “Untuk realisasi PSO [public service obligation] yang sudah dijalankan hingga Desember ini, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk LPG memang ada kelebihan kurang lebih 3% overkuota,” kata Simon dalam konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12/2024).

  • Soal Semen Tonasa Disebut Hanya Sisakan Debu bagi Masyarakat, Walhi: Butuh Ribuan Tahun untuk Karst Kembali

    Soal Semen Tonasa Disebut Hanya Sisakan Debu bagi Masyarakat, Walhi: Butuh Ribuan Tahun untuk Karst Kembali

    Misalnya Peraturan Menteri ESDM No 17 tahun 2012. Kemudian Peraturan Daerah Sulsel Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep.

    “Namun sampai saat ini aturan teknis terkait dengan Perda ini belum ditindaklanjuti di level daerah,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI, Ismail Bachtiar menyoroti pengelolaan PT Semen Tonasa. Ia menyebut perusahaan di bawah naungan Semen Indonesia itu tidak lagi kokoh dan kuat.

    “Semen Tonasa yang dulu dikenal kokoh dan kuat, sekarang enggak lagi Pak. Udah enggak kuat, juga enggak kokoh,” kata Ismail saat rapat bersama Semen Indonesia Group (SIG) di Gedung DPR RI, Rabu (3/12/2024).

    Itu disampaikan di hadapan Direktur Utama (Dirut) SIG Donny Arsal. Ismail pun menyarankan Semen Tonasa jadi strategic holding dari sebelumnya operating holding.

    “Kalau saya perhatikan, karena hampir seluruh strategic holding bapak tarik ke pusat, Pak. Saya tidak tahu, apakah bapak tidak percaya orang Sulawesi atau gimana Pak. Padahal orang Sulawesi jadi Wapres pun bisa, Pak. Apalagi hanya urus semen Indonesia, Pak,” ucap Ismail.

    Wacana itu pun menyeruak. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengaku mempertimbangkan usulan tersebut.

    “5 tahun ke depan ini kita akan men-define holding yang lebih bisa dijalankan seperti tipe apa. Nah, apakah itu strategic ataupun operating,” ujar Erick di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (5/12/2024).

    “Nah, ini kita lagi lihat mengenai data, numbers, SOP (standard of procedures), penugasan. Nah, ini kita coba lihat secara helicopter view, tidak hanya strategic atau ini, nggak bisa. Jadi, kita harus sama-sama,” tambahnya.

  • PLN pastikan kesiapan infrastruktur layanan kelistrikan jelang Nataru

    PLN pastikan kesiapan infrastruktur layanan kelistrikan jelang Nataru

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    PLN pastikan kesiapan infrastruktur layanan kelistrikan jelang Nataru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 16:49 WIB

    Elshinta.com – Menjelang perayaan hari besar Natal 2024 dan pergantian tahun ke 2025, PT PLN (Persero) memastikan kesiapan layanan kelistrikan secara menyeluruh. Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo membeberkan persiapannya dalam konferensi pers bersama Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Aloysius Simon Mantiri yang digelar di Media Center Kementerian BUMN, Jakarta pada Senin (9/12).

    Mewakili Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar momen Nataru tahun ini dapat berjalan dengan nyaman dan lancar. Pihaknya juga mengapresiasi PLN yang telah memastikan keandalan sistem kelistrikan dan membentuk satuan khusus untuk menjaga kelancaran pasokan listrik.

    ”PLN sudah siap untuk menyambut Nataru. Kami sudah pastikan juga kesiapan dengan satgas-satgas yang dibentuk oleh PLN,” kata Arya Sinulingga seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Rabu (11/12). 

    Ia memberi perhatian terhadap potensi peningkatan arus kendaraan listrik di jalur tol yang saat ini makin banyak sehingga peran infrastruktur kendaraan listrik seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sepanjang tol akan sangat krusial.

    ”Kenaikan mobil listrik juga sangat tinggi sekali dibandingkan tahun sebelumnya. Kesiapan PLN untuk SPKLU juga perlu diperhatikan,” tegasnya.

    Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, sebagai bagian dari BUMN sektor energi, pihaknya siap mendukung arahan Pemerintah untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat selama perayaan Nataru. PLN telah melakukan persiapan preventif dengan memastikan seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi andal sejak jauh-jauh hari.

    ”Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto agar Natal dan Tahun Baru ini bisa berjalan dengan lancar. Tentu saja kita ingin memastikan bahwa nanti jalannya ibadah bisa berjalan dengan hikmat, berjalan tanpa ada gangguan apapun. Dalam mengantisipasi agar Natal dan Tahun Baru ini berjalan dengan lancar, persiapan sudah kami lakukan sejak jauh hari,” kata Darmawan Prasodjo.

    Ia menambahkan kalau pihaknya memperkirakan Beban Puncak (BP) di momen Nataru tahun ini akan mencapai 39 gigawatt (GW), dengan daya mampu pasok (DMP) sebesar 53 GW, maka masih terdapat cadangan daya atau reserve margin sebesar 14 Giga Watt (GW).

    ”Kami juga sudah memastikan kecukupan energi primer untuk pembangkit-pembangkit kami dalam status sangat aman. Baik itu pembangkit batu bara, gas, maupun diesel sampai ke daerah-daerah terisolir dan 3T. Kami pastikan seluruh pembangkit memiliki rata-rata hari operasi (HOP) di atas 23 hari,” tegasnya. 

    Selanjutnya, PLN juga telah membentuk tim khusus atau special force siaga Nataru dengan menerjunkan sebanyak 81.591 personel yang bersiaga di 1.853 posko seluruh Indonesia.

    Personel siaga tersebut dibekali peralatan lengkap, yakni 1.731 unit genset, 735 unit Uninterruptible Power Supply (UPS), 1.206 Unit Gardu Bergerak (UGB).

    Guna mendukung mobilitas, personel siaga juga dibekali dengan peralatan lengkap termasuk kendaraan truck crane sebanyak 395 unit, kendaraan motor sebanyak 3.318 unit, dan mobil 3.756 unit.

    “Kami juga melakukan antisipasi terhadap cuaca ekstrem. Kami melakukan digitalisasi terhadap pembangkit, digitalisasi terhadap smart transmission smart distribution sehingga peralatan kami betul-betul siap dan kami bisa merespons dengan cepat,” tambahnya.

    PLN juga menyiagakan infrastruktur bagi pengguna kendaraan listrik yang ingin mudik atau liburan ke luar kota selama Nataru. PLN menyiapkan 2.490 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 1.745 titik strategis di seluruh tanah air. 

    Khusus untuk pengguna jalur trans Jawa dan trans Sumatera, PLN menyiapkan 500 SPKLU yang tersebar di 297 lokasi. Jumlah SPKLU yang disiagakan ini meningkat 8 kali lipat dari periode Nataru sebelumnya. Secara rata-rata SPKLU tersedia di setiap 23 kilometer pada setiap jalur mudik.

    “Semoga perayaan Natal dan Tahun Baru ini bisa berjalan dengan hikmat, berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan apapun. Dan bagi yang mudik, kami ingin mengucapkan selamat jalan, hati-hati di jalan, dan bisa menikmati waktu dengan keluarga,” pungkas Darmawan Prasodjo.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wajib Simak! Ini Langkah Strategis Jasa Raharja-Polri Hadapi Mudik Nataru 2024

    Wajib Simak! Ini Langkah Strategis Jasa Raharja-Polri Hadapi Mudik Nataru 2024

    Jakarta: Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menyampaikan pihaknya siap melaksanakan arahan Kementerian BUMN, mendukung pelayanan momentum libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Bersama Korlantas Polri, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk melakukan rekayasa arus lalu lintas. 

    “Sebagaimana arahan Kementerian BUMN, kami siap berpartisipasi aktif dalam upaya antisipasi Nataru yang aman, nyaman, dan berkeselamatan yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya angka korban kecelakaan,” ujar Rivan di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.

    Jasa Raharja dan Korlantas Polri telah melakukan survei jalur sekaligus pengecekan kesiapan pengamanan ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa, mulai dari jalur Pelabuhan Merak, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali. Melalui kegiatan itu Jasa Raharja berpartisipasi aktif untuk melakukan berbagai program hingga bagaimana cara bertindak petugas di lapangan.
     

    Rivan bersama Korlantas Polri telah menetapkan cara bertindak yang akan menjadi panduan petugas di lapangan. Pertama, melakukan rekayasa lalu lintas serta berkoordinasi dengan polres tetangga guna pengalihan arus alternatif, melakukan gatur, serta membuat rambu petunjuk arah portable, sehingga masyarakat mengetahui jalan alternatif yang akan dilintasi.

    Kedua, melakukan koordinasi dengan Pemda dan Dinas PU untuk dilakukan perbaikan jalan. Ketiga, menginfokan kepada masyarakat melalui media, sehingga masyarakat dapat mengetahui ruas mana saja yang bisa dilintasi. 

    Keempat, berkoordinasi dengan Dinas PU dan Dishub terkait penambahan sarana dan prasarana saat terjadi banjir.

    Menurut Rivan, sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam melakukan pengamanan Nataru, khususnya pada jalur-jalur strategis. “Kami telah berkoordinasi dengan Korlantas Polri, pemerintah daerah, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Perhubungan untuk berupaya mengantisipasi arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.

    Lehih lanjut, Rivan menjelaskan berdasarkan data santunan Jasa Raharja periode Natal dan Tahun Baru 2023 (22 Desember 2023 – 2 Januari 2024), tercatat penurunan total santunan sebesar 20,57% dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini, menurut Rivan, menjadi indikator positif keberhasilan berbagai upaya preventif yang dilakukan.

    “Kecepatan dalam penanganan korban juga terus kami tingkatkan. Rata-rata waktu pencairan santunan meninggal dunia adalah 1 hari 6 jam, sementara penyelesaian berkas hanya membutuhkan waktu 10 menit 13 detik. Dengan pelayanan yang cepat, kita harapkan akan menurunkan fatalitas korban kecelakaan,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Mereka diminta tetap waspada dan mematuhi aturan lalu lintas.

    “Masyarakat perlu menjaga kondisi kendaraan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan menghindari perjalanan yang terlalu melelahkan,” imbuhnya.

    Jakarta: Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menyampaikan pihaknya siap melaksanakan arahan Kementerian BUMN, mendukung pelayanan momentum libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Bersama Korlantas Polri, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk melakukan rekayasa arus lalu lintas. 
     
    “Sebagaimana arahan Kementerian BUMN, kami siap berpartisipasi aktif dalam upaya antisipasi Nataru yang aman, nyaman, dan berkeselamatan yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya angka korban kecelakaan,” ujar Rivan di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.
     
    Jasa Raharja dan Korlantas Polri telah melakukan survei jalur sekaligus pengecekan kesiapan pengamanan ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa, mulai dari jalur Pelabuhan Merak, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali. Melalui kegiatan itu Jasa Raharja berpartisipasi aktif untuk melakukan berbagai program hingga bagaimana cara bertindak petugas di lapangan.
     

    Rivan bersama Korlantas Polri telah menetapkan cara bertindak yang akan menjadi panduan petugas di lapangan. Pertama, melakukan rekayasa lalu lintas serta berkoordinasi dengan polres tetangga guna pengalihan arus alternatif, melakukan gatur, serta membuat rambu petunjuk arah portable, sehingga masyarakat mengetahui jalan alternatif yang akan dilintasi.
    Kedua, melakukan koordinasi dengan Pemda dan Dinas PU untuk dilakukan perbaikan jalan. Ketiga, menginfokan kepada masyarakat melalui media, sehingga masyarakat dapat mengetahui ruas mana saja yang bisa dilintasi. 
     
    Keempat, berkoordinasi dengan Dinas PU dan Dishub terkait penambahan sarana dan prasarana saat terjadi banjir.
     
    Menurut Rivan, sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam melakukan pengamanan Nataru, khususnya pada jalur-jalur strategis. “Kami telah berkoordinasi dengan Korlantas Polri, pemerintah daerah, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Perhubungan untuk berupaya mengantisipasi arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
     
    Lehih lanjut, Rivan menjelaskan berdasarkan data santunan Jasa Raharja periode Natal dan Tahun Baru 2023 (22 Desember 2023 – 2 Januari 2024), tercatat penurunan total santunan sebesar 20,57% dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini, menurut Rivan, menjadi indikator positif keberhasilan berbagai upaya preventif yang dilakukan.
     
    “Kecepatan dalam penanganan korban juga terus kami tingkatkan. Rata-rata waktu pencairan santunan meninggal dunia adalah 1 hari 6 jam, sementara penyelesaian berkas hanya membutuhkan waktu 10 menit 13 detik. Dengan pelayanan yang cepat, kita harapkan akan menurunkan fatalitas korban kecelakaan,” jelasnya.
     
    Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Mereka diminta tetap waspada dan mematuhi aturan lalu lintas.
     
    “Masyarakat perlu menjaga kondisi kendaraan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan menghindari perjalanan yang terlalu melelahkan,” imbuhnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)