Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Serikat Petani Minta Pemerintah Perjelas Regulasi Baru Soal Distribusi Pupuk

    Serikat Petani Minta Pemerintah Perjelas Regulasi Baru Soal Distribusi Pupuk

    Bisnis.com, JAKARTA – Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah memperjelas kebijakan baru distribusi pupuk. Permintaan tersebut menyusul adanya rencana pemerintah untuk memangkas prosedur penyaluran pupuk bersubsidi ke petani mulai 2025.

    Ketua Umum SPI Henry Saragih menilai, keputusan yang akan diambil pemerintah untuk mempermudah penyaluran pupuk subsidi ke petani belum jelas. 

    “Harus diperjelas kebijakan baru distribusi pupuk yang baru tersebut seperti apakah,” kata Henry Saragih kepada Bisnis, Selasa (12/11/2024).

    Dia juga meragukan jumlah regulasi yang dipangkas oleh pemerintah yakni 145 regulasi untuk memudahkan penyaluran pupuk bersubsidi.

    “Apakah benar ada 145 regulasi yang selama ini mengatur distribusi pupuk?” tanya dia.

    Di sisi lain, SPI mengusulkan agar pemerintah mendukung petani untuk memproduksi pupuk organik, misalnya dengan memberikan hewan ternak dan unit produksi olah pupuk organik sendiri.

    Untuk pupuk kimia, Henry mempersilahkan pemerintah untuk mendistribusikannya kepada semua petani, baik itu petani pangan maupun non pangan. Nantinya, distribusi pemasarannya dapat melalui koperasi-koperasi petani dan badan usaha milik desa (BUMD).

    “Jadi produsen pupuk silahkan saja produksi pupuk kimia sesuai yang dibutuhkan seluruh petani Indonesia,” imbuhnya.

    Adapun Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN memutuskan untuk mempermudah prosedur penyaluran pupuk bersubsidi.

    Pemerintah setidaknya memangkas 145 regulasi yang dinilai memperlambat alur distribusi. Terdapat 41 Undang-undang, 23 Peraturan Pemerintah, serta 6 Peraturan Presiden (Perpres), dan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur tentang pupuk.

    Dalam rapat yang digelar hari ini Selasa (12/11/2024) di Kantor Kementan, Menko Pangan Zulkifli Hasan menuturkan, penyaluran pupuk bersubsidi nantinya tidak memerlukan Surat Keputusan dari gubernur dan bupati/wali kota namun cukup dari Kementan sebagai penanggung jawab.

    Nantinya, Kementan menugaskan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk menyalurkan pupuk subsidi ke gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Gapoktan, kata Zulhas, akan bertanggung jawab agar pupuk yang disalurkan sampai kepada petani penerima pupuk subsidi. Kemudian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membayar pupuk subsidi ke PT Pupuk Indonesia (Persero). 

    Untuk itu, pemerintah saat ini tengah merancang regulasi guna mempersingkat prosedur penyaluran pupuk bersubsidi. Rancangan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) itu diharapkan terbit tahun ini dan mulai berlaku di 2024.

    “Putusan hari ini akan ada Perpres, semoga sebulan selesai sehingga Januari [2025 dan seterusnya], pupuk tidak jadi masalah lagi,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Selasa (12/11/2024).

  • Kementan Buka Lowongan Petani Milenial, Gaji Rp 10 Juta Per Bulan

    Kementan Buka Lowongan Petani Milenial, Gaji Rp 10 Juta Per Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebut kehadiran petani milenial penting untuk mencapai ketahanan pangan Indonesia. Pasalnya, petani milenial ini akan dibekali pertanian modern yang akan mengoptimalkan pekerjaan, meningkatkan produksi hingga mengurangi ongkos produksi.

    Selengkapnya dalam program Autobizz CNBC Indonesia, (Selasa, 12/11/2024).

  • Tunggu Prabowo Teken Perpres, Pupuk Subsidi Langsung Diatur Kementan Mulai 2025 – Page 3

    Tunggu Prabowo Teken Perpres, Pupuk Subsidi Langsung Diatur Kementan Mulai 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto disebut segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang penyaluran pupuk subsidi. Nantinya, komando pemberian pupuk subsidi akan berada di Kementerian Pertanian.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menerangkan Perpres itu akan jadi landasan regulasi yang sederhana dalam alur pemberian pupuk subsidi ke petani. Menurutnya, usulan Perpres akan dikirim dan diproses sekitar 1 bulan kedepan.

    “Mudah-mudahan satu bulan bisa selesai, tetapi akan didahului oleh aturan dari Kementerian Pertanian. Sehingga (2025) nanti Januari, Februari, dan selanjutnya pupuk ini tidak akan menjadi masalah lagi,” ujar Menko Zulkifli di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    Dalam aturan itu, nantinya penyaluran pupuk subsidi tak lagi membutuhkan surat keputusan (SK) dari kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati. Namun, setelah Kementan mengeluarkan SK, maka PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai penyalur bisa langsung mendistribusikan ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

    Kunci penting pendataannya berada di Gapoktan. Dia menegaskan, seluruh kecocokan data menjadi tanggung jawab Gapoktan.

    “Nah Gapoktan bertanggungjawab sampai kepada petaninya, karena Gapoktan paling di depan. Jadi kalau ada kesalahan penerima berarti data ada di Gapoktan. Tidak salah satu petani mengakibatkan menghambat seluruh proses, tidak begitu lagi,” jelasnya.

    Senada, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut aturan baru itu bisa berjalan mulai Januari 2025, tahun depan.

    “Tahun depan, setelah Perpres ditanda tangan,” tegasnya.

     

    Baru Separuh Kepala Daerah Keluarkan SK

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, hambatan panjangnya alur tersebut cukup terasa. Dia mencatat, baru ada 50 persen bupati yang menerbitkan SK sehingga penyaluran pupuk tersendat.

    Padahal, penetapan tambahan pupuk subsidi dari 4,7 juta ton ke 9,5 ton telah diputuskan sejak Januari 2024.

    “Bayangkan kemarin keputusan kita di Januari, tetapi SK-nya baru selesai 50 persen di Juni. Korbannya adalah petani. Alhamdulillah ini kabar baik,” ucapnya.

  • Mantap! Petani Milenial Digaji 10 Juta Per bulan, Begini Cara Daftarnya

    Mantap! Petani Milenial Digaji 10 Juta Per bulan, Begini Cara Daftarnya

    GELORA.CO –  Kementerian Pertanian (Kementan) menggagas Program Petani Milenial. Melalui program ini, para Petani milenial bakal digaji sebesar Rp10 juta per bulan.

    Besaran gaji ini diberikan kepada petani milenial sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pemerintah terhadap regenerasi sektor pertanian.

    Menurut Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, gaji petani milenial Rp10 juta lebih tinggi dibandingkan upah rata-rata pegawai di Indonesia.

    “Jika mereka bekerja sebagai petani milenial, mereka dapat memperoleh minimal Rp10 juta per bulan,” kata Amran.

    Jika mereka bekerja sebagai pegawai, mereka dapat memperoleh gaji antara Rp2 juta dan Rp3 juta per bulan,” sambungnya.

    Program Petani Milenial ini bertujuan untuk menarik minat generasi muda dalam menggeluti dunia pertanian dengan memanfaatkan teknologi modern dan inovasi.

    Gaji yang diberikan pun bukan hanya sekadar wacana, melainkan komitmen dari Kementan untuk memajukan sektor pertanian Indonesia.

    Sehingga, dengan kehadiran program ini dapat mengatasi persepsi bahwa bertani bukanlah profesi yang menjanjikan.

    Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mendorong generasi muda untuk aktif berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    Program Petani Milenial menargetkan siswa dan pemuda dari usia 19-39 tahun yang memiliki minat serta kemampuan dalam pertanian.

    Sejauh ini, sebanyak 20.000 orang telah mendaftar dalam Program Petani Milenial.

    Amran menyebut salah satu syarat untuk mendorong generasi muda terlibat dalam pertanian, yakni membuat profesi ini menguntungkan.

    Oleh karena itu, prospek momen bonus demografi dapat dioptimalkan untuk manajemen sumber daya alam (SDA) yang melimpah di Indonesia.

    “Sekarang kita memanfaatkan SDA yang melimpah, kemudian ada teknologi yang kita sudah kuasai,” kata Amran.

    Amran pun berharap petani milenial dapat meningkatkan hasil pertanian mereka dengan menggunakan perangkat berteknologi tinggi seperti traktor dan drone.

    Syarat Daftar petani Milenial

    Sebelum melakukan pendaftaran, ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi calon peserta.

    Adapun syarat daftar petani milenial sebagai berikut.

    WNIBerusia 19-39 tahunBagi berusia di bawah batas minimal, dapat mengikuti dengan syarat lulusan dari SMK jurusan pertanian, perikanan, atau kehutananMemiliki minat dalam usaha bertaniBerdomisili di wilayah yang ditentukanTidak terikat kontrak kerja dengan pihak lainCara Daftar Petani Milenial

    Setelah memastikan seluruh syarat dipenuhi, berikut tata cara daftar petani milenial.

    Buka situs https://latihanonline.pertanian.go.idPilih “Pelatihan Petani milenial”Masukkan NIK dan data pribadi secara lengkapUnggah pas foto berukuran 4×6 dengan resolusi maksimum 700 KBLalu, klik “Daftar”

  • Fasilitasi Alsintan Rp 3 Miliar, Mentan Janjikan Gaji Petani Milenial Rp 10 Juta Per Bulan

    Fasilitasi Alsintan Rp 3 Miliar, Mentan Janjikan Gaji Petani Milenial Rp 10 Juta Per Bulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa petani milenial bisa memiliki pendapatan minimal Rp 10 juta per bulan. Hal ini dinilai dapat tercapai melalui program yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian (Kementan), yakni Brigade Pangan untuk petani milenial atau generasi muda.

    Brigade Pangan merupakan program kelompok usaha di bidang pertanian dengan masing-masing beranggotakan 15 orang yang mengoordinir lahan pertanian dengan luas wilayah mencapai 200 hektare (Ha). Untuk menunjang program ini, Amran berujar akan memfasilitasi alat mesin pertanian (alsintan).

    “Aku beli alat, gratis. Satu kelompok yang berisi 15 orang akan mengelola lahan 200 hektare. Nilai (alat mesin pertanian/alsintan) itu kurang lebih Rp 3 miliar. Pendapatan petani milenial malah minimal di atas Rp 10 juta,” ungkap Amran, dalam diskusi santai bersama wartawan, di kantor Kementan, Selasa (12/11/2024).

    Amran menuturkan, program ini telah diikuti oleh 3.000 peserta petani milenial dan 20.000 lebih pendaftar. Targetnya, program ini akan menggaet 50.000 lebih petani muda yang berasal dari generasi milenial dan gen z.

    “Intinya gini, sekarang kan ada generasi milenial dan generasi z berapa, nah itu kita tingkatkan, boleh menarik, cara membuat pertanian jadi menarik adalah mengadopsi teknologi tinggi, kemudian memberikan pendapatan tinggi di atas dari pada gaji kalau kita jadi pegawai,” katanya.

    Amran mengungkapkan, Kementan terus berupaya menyosialisasikan program ini kepada generasi muda agar tertarik bekerja di sektor pertanian. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) dan sejumlah perguruan tinggi pertanian di Indonesia.

    “Sudah kolaborasi dengan para rektor perguruan tinggi dan juga Mendikti Saintek (Satryo Soemantri Brodjonegoro),” pungkasnya.

    Sebelumnya, dalam wawancara khusus program “Beritasatu Special” BTV, Senin (11/11/2024), Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, program Brigade Pangan untuk petani milenial ini akan menerapkan sistem keuntungan bagi hasil dengan komposisi 80%-20% atau 70%-30%. Misalnya, 80 atau 70% keuntungan untuk pemilik lahan, sementara 20 atau 30% untuk 15 orang pekerja dan pengampu seperti BUMN, Kementan atau Bank Himbara.

    “Hitungan kita, satu orang bisa mendapatkan penghasilan minimal 10 juta setiap bulan. Itu minimal. Asal dia tuh betul-betul mau gitu ya. Ini mekanisasi ya, tentu saja. Tidak manual. Walaupun mekanisasi kan tetap betul-betul sama. Bisa Rp 10 juta sampai Rp 20 juta satu orang. Satu orang,” katanya.

    Menurut Sudaryono, program ini memberi banyak keuntungan bagi negara. Di satu sisi, petani muda memiliki penghasilan yang cukup. Di sisi lain, produktivitas pangan lokal juga meningkat. 

    “Kita juga kampanyekan itu. Brigade Pangan kita sudah ada di 24 titik lokasi, di banyak provinsi dan kabupaten, plus di tempat-tempat cetak sawah kita. Kita laksanakan itu. Dari lulusan politekniknya pertanian kita, dari lulusan SMK Pertanian, dari mana-mana. Dan banyak yang tertarik juga. Bahkan laporan yang saya terima, sudah ada 20.000 orang tertarik,” paparnya.

  • Peternak Susu di Pasuruan Menjerit, Mensesneg Terkejut dengan Terobosan Mentan Amran

    Peternak Susu di Pasuruan Menjerit, Mensesneg Terkejut dengan Terobosan Mentan Amran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan jajarannya atas langkah cepat dalam menyelesaikan konflik antara peternak susu dan industri pengolahan susu.

    Konflik ini sebelumnya memuncak dengan aksi protes peternak di Boyolali dan Pasuruan, yang membuang ribuan liter susu akibat pembatasan kuota penerimaan oleh industri pengolahan susu.

    Mensesneg Prasetyo memang sebelumnya berniat mengunjungi kantor pusat Kementerian Pertanian (Kementan) untuk membahas tentang persoalan susu peternak.

    “Saya terkejut ketika pagi hari sudah mendapat info akan dilakukan pertemuan antara peternak, pengepul, dan industri yang diinisiasi oleh Bapak Mentan,” ungkapnya seusai pertemuan di Kantor Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, pada Senin (11/11/2024) siang.

    Selain bergerak cepat, Mensesneg Prasetyo juga mengapresiasi cara Mentan Amran dalam mencari pemecahan masalah yang solutif.

    Inilah yang harus kita galakkan. Meskipun ada permasalahan, kita mencari solusi bersama-sama. Teman-teman peternak dan industri susu harus bisa tumbuh bersama dan pemerintah hadir di Tengah mereka,” ujarnya.

    Sebagai hasil mediasi, Mentan Amran akan membuat surat keputusan yang mewajibkan industri pengolahan susu untuk menyerap semua susu peternak.

    Langkah ini, lanjut Amran, akan diperkuat melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) yang mewajibkan industri menyerap produksi susu dalam negeri. Mensesneg Prasetyo siap mendukung penuh kebijakan ini.

  • Zulhas Blak-blakan Biang Kerok Serapan Pupuk Subsidi Minim di 2024

    Zulhas Blak-blakan Biang Kerok Serapan Pupuk Subsidi Minim di 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah menambah kuota pupuk subsidi dari semula 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton di 2024. Namun, subsidi pupuk yang telah tersalur baru mencapai 5 juta ton hingga Juni 2024 atau sekitar 52% dari total kuota tahun ini.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, lambatnya penyaluran distribusi pupuk subsidi salah satunya lantaran belum adanya Surat Keputusan alokasi pupuk bersubsidi dari gubernur dan bupati/wali kota.

    “Karena ada Bupati yang belum SK. Baru-baru ini 50%. Juni baru 50%,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (12/11/2024).

    Merujuk Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi TA 2024, alokasi per provinsi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian. 

    Selanjutnya, Keputusan Menteri dijadikan sebagai dasar alokasi di tingkat kabupaten/kota, di mana alokasi pupuk bersubsidi kabupaten/kota ditetapkan sesuai keputusan gubernur. Alokasi pupuk bersubsidi kemudian ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota. 

    Lantaran prosedur penyaluran dinilai terlalu rumit, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN memutuskan untuk mempermudah prosedur penyaluran pupuk bersubsidi. 

    Zulhas mengatakan, penyaluran pupuk bersubsidi nantinya tidak memerlukan Surat Keputusan dari gubernur dan bupati/wali kota namun cukup dari Kementan sebagai penanggung jawab.

    Selanjutnya, Kementan menugaskan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk menyalurkan pupuk subsidi ke gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Gapoktan, kata Zulhas, akan bertanggung jawab agar pupuk yang disalurkan sampai kepada petani penerima pupuk subsidi. Kemudian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membayar pupuk subsidi ke PT Pupuk Indonesia (Persero). 

    Untuk itu, pemerintah saat ini tengah merancang regulasi guna mempersingkat prosedur penyaluran pupuk bersubsidi. Rancangan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) itu diharapkan terbit tahun ini dan mulai berlaku di 2024.

    “Putusan hari ini akan ada Perpres, semoga sebulan selesai sehingga Januari [2025 dan seterusnya], pupuk tidak jadi masalah lagi,” ujarnya.

    Merujuk Peraturan Menteri Pertanian No.10/2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, usulan kebutuhan pupuk bersubsidi harus berdasarkan kebutuhan petani, yang disusun dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

    Penetapan alokasi pupuk bersubsidi per provinsi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian. Keputusan itu dijadikan dasar alokasi di tingkat kabupaten/kota.

    Untuk tingkat kabupaten/kota, penetapan alokasi berdasarkan usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan dan alokasi kabupaten/kota sebagaimana keputusan gubernur. Adapun, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

    Lebih lanjut, penyaluran pupuk bersubsidi selama ini dilaksanakan secara tertutup sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.4/2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

    Secara terperinci, pupuk bersubsidi disalurkan melalui produsen kepada distributor. Selanjutnya distributor menyalurkan pupuk subsidi kepada pengecer hingga sampai pada kelompok tani atau petani.

  • Alur Distribusi Dipangkas, Pupuk Bersubsidi Langsung Disalurkan ke Petani Mulai Januari 2025

    Alur Distribusi Dipangkas, Pupuk Bersubsidi Langsung Disalurkan ke Petani Mulai Januari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas memangkas alur distribusi pupuk bersubsidi. Mulai Januari 2025, pupuk bersubsidi langsung disalurkan ke petani tanpa melewati banyak birokrasi.

    Hal itu berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pupuk Indonesia (Persero), Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan instansi terkait lainnya di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    “Kita baru saja memutuskan pupuk yang subsidi yang selama ini banyak sekali aturan-aturan atau banyak sekali yang mengatur mengenai pupuk bersubsidi itu sehingga sampai kepada petani atau yang memerlukan. Nah, baru saja kita rapat, kita pangkas,” ungkap Zulhas.

    Zulhas menjelaskan, alur distribusi pupuk bersubsidi akan diinstruksikan langsung oleh Kementan kepada Pupuk Indonesia. Kemudian, Pupuk Indonesia akan menyalurkan langsung ke gabungan kelompok tani (Gapoktan).

    Selanjutnya, Gapoktan akan bertugas menyalurkan pupuk bersubsidi hingga ke individu petani. Alur distribusi hingga data penerima nantinya akan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Kementan.

    “Jadi penanggung jawab pupuk bersubsidi Kementan. Nanti SK-nya tidak lagi dari bupati dan gubernur dan 8 kementerian, bayangkan jadi rumit sekali gitu ya. Nah, dari Kementan cukup serahkan kepada Pupuk Indonesia. Nanti Pupuk Indonesia kirim kepada Gapoktan. Itu yang diaudit, dipertanggungjawabkan, nanti Kemenkeu bayar,” terang Zulhas.

    Zulhas mengatakan, aturan ini akan segera berlaku mulai Januari 2025. Saat ini pemerintah tengah menggodok penerbitan perpres yang ditargetkan akan rampung dalam satu bulan ke depan.

    “Jadi mudah-mudahan dengan putusan hari ini akan segera kita sampaikan perpresnya, mudah-mudahan satu bulan bisa selesai. Tetapi akan dimulai oleh aturan dari Kementerian Pertanian sehingga nanti Januari, Februari dan seterusnya pupuk ini tidak akan menjadi masalah lagi kira-kira itu intinya,” katanya.

  • Pemerintah sederhanakan distribusi pupuk subsidi

    Pemerintah sederhanakan distribusi pupuk subsidi

    Jadi, dari Kementan cukup serahkan kepada Pupuk Indonesia, lalu kirim kepada gapoktan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyederhanakan alur distribusi pupuk subsidi bagi para petani yang pada awalnya memerlukan surat keterangan dan regulasi yang rumit di daerah, kini diringkas menjadi hanya tiga level penyaluran.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai melakukan rapat koordinasi di Jakarta, Selasa, menyatakan nantinya penyaluran pupuk subsidi bagi para petani tersebut hanya melalui Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia, serta langsung diserahkan kepada para petani melalui gabungan kelompok tani (gapoktan).

    “Jadi penanggung jawab pupuk bersubsidi Kementerian Pertanian, nanti memutuskan SK-nya. Jadi, tidak lagi nanti ada dari bupati, dari gubernur dari kementerian lain, Kementan saja. Tadi, saya lihat itu ada delapan kementerian, bayangkan kan jadi rumit sekali. Jadi, dari Kementan cukup serahkan kepada Pupuk Indonesia, lalu kirim kepada gapoktan,” kata dia.

    Menko Zulhas mengatakan regulasi terkait penyederhanaan distribusi pupuk subsidi ini bakal dituangkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres), dan akan selesai dalam waktu satu bulan.

    “Ini akan segera kita sampaikan perpresnya, mudah-mudahan satu bulan bisa selesai, tetapi akan dimulai dari Kementerian Pertanian, sehingga nanti Januari, Februari, dan seterusnya pupuk ini tidak akan menjadi masalah lagi,” kata dia.

    Lebih lanjut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan selain menetapkan penyederhanaan distribusi pupuk subsidi bagi para petani, pemerintah juga menambah volume pupuk menjadi dua kali lipat yang sebelumnya hanya menargetkan penyaluran sebanyak 4,7 juta ton, menjadi 9,5 juta ton.

    “Volume pupuk ditambah dua kali lipat dari rencana sebelumnya yaitu 100 persen naik dan kita sekarang berdasarkan kuantum jadi 9,5 juta ton kuantumnya per tahun, kalau luas tanah bertambah, kita tambah,” ujar Mentan.

    Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Gusrizal mengatakan saat ini ketersediaan stok pupuk bersubsidi di tanah air sebesar 1,2 juta ton.

    Jumlah pupuk subsidi 1,2 juta ton di seluruh Indonesia atau setara 175 persen itu merupakan ketentuan minimum sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan

    Terkait distribusi pupuk, ia melanjutkan mendapatkan masukan agar pupuk setiap musim tanam harus ada.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Solopos Hari Ini : Solusi Didapat, Kualitas Susu Harus Tepat – Espos.id

    Solopos Hari Ini : Solusi Didapat, Kualitas Susu Harus Tepat – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Koran Solopos edisi Selasa (12/11/2024).

    Esposin, SOLO—Harian Umum Solopos edisi hari ini, Selasa (12/11/2024), mengangkat headline tentang solusi akhirnya didapatkan untuk menjawab polemik pembatasan penyerapan susu dari produsen lokal oleh industri pengolahan susu (IPS). Akan tetapi ada hal yang harus diperha­ti­kan dari solusi ini yaitu kualitas susu lokal yang juga harus dijaga.

    Diberitakan Solopos hari ini, solusi tersebut didapat seusai rapat koordinasi bersama asosiasi peternak, industri pengolahan susu, serta dinas peternakan daerah di kantor Kementerian Pertanian, Senin (11/11/2024). Dari pertemuan itu Ke­menterian Pertanian (Kementan) bakal menggodok aturan untuk mewajib­kan industri pengolahan susu (IPS) menye­rap stok susu dari peternak lokal.

    Promosi
    Mantap! AgenBRILink Dekatkan Akses Perbankan untuk Warga Rejang Bengkulu

    Perwakilan pengepul susu Bo­yolali sekaligus pengurus KUD Mojosongo, Sriyono Bonggol, yang juga turut hadir dalam ra­pat tersebut mengatakan kabar tersebut disambut gembira. “Ta­di langsung pembatasan kuota [susu] dibuka, jadi mulai hari. Dengan catatan standar kualitas bisa masuk,” kata dia saat di­hu­bungi wartawan dari Boyola­li.

    Sriyono menceritakan dalam rapat koordinasi itu beberapa industri berdalih membatasi pe­nyerapan susu produsen lokal karena kualitas. IPS memang berhak menolak ketika kualitas pasokan susu tidak memenuhi standar. Namun IPS juga memi­liki kewajiban membina peter­nak atau pemasok susu.

    Dia juga mengatakan pengurangan kuota serapan susu dari peternak lokal tak hanya terjadi di Boyolali tapi juga di wilayah lain di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Namun hal ini mencuat lantaran aksi-aksi yang digelar di Boyolali.

    Kecelakaan di Tol Lagi, Peringatan untuk Kemenhub

    JAKARTA—Kecelakaan berupa ta­brakan beruntun di ruas jalan tol Ci­pu­larang Km. 92, Purwakarta, Jawa Ba­­­rat, Senin (11/11/2024) sore akibat truk yang remnya blong sehingga me­na­­brak belasan kendaraan di depannya menjadi peringatan untuk Kementerian Perhubungan.

    Hal ini disampaikan anggota Komisi V DPR, Danang Wicaksana Sulistya yang menilai angka kecelakaan di jalan tol selama ini cukup tinggi. Danang menyoroti beberapa permasalahan utama yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan di jalan tol. Menurut dia, permasalahan truk ODOL atau over dimension and over load alias kelebihan muatan, par­kir di bahu jalan, serta disparitas ke­cepatan antarkendaraan masih menjadi permasalahan serius yang perlu perhatian.

    Selain itu, praktik naik-turun penumpang di lokasi yang tidak se­mestinya dan keberadaan ba­ngunan liar juga turut ber­kontribusi pada peningkatan risiko kecelakaan. Selain faktor teknis dan infrastruktur, Danang juga menekankan pentingnya memperhatikan kesehatan fisik dan mental pengemudi, khusus­nya pengemudi truk.

    Investasi Tak Terpengaruh UMK

    JAKARTA—Besaran nilai investasi yang masuk ke Indonesia disebut tidak berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja kendati upah minimum kota/kabupaten (UMK) terus-menerus ditekan.

    Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, terlihat regulasi yang menekan kenaikan upah minimum secara signifikan terbukti tidak membawa kenaikan serapan tenaga kerja.

    Tim Celios menghitung elastisitas investasi terhadap tenaga kerja dan menunjukkan bahwa pada 2014 setiap Rp1 triliun investasi yang masuk menciptakan penyerapan 3.313 tenaga kerja. Sementara, pada tahun 2023 setiap Rp1 triliun realisasi investasi hanya mampu menyerap 1.283 tenaga kerja.

    12 Desa Kompeten Hadapi Tsunami

    ACEH – Badan  Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan 12 desa di Indonesia kompeten menghadapi bencana tsnunami. Sebanyak 12 desa itu, termasuk empat kelurahan di Kabupaten Bantul, punya strategi menghadapi tsunami.

    Desa-desa tersebut mendapat pengakuan sebagai bagian komunitas masyarakat di dunia yang kompeten menghadapi bencana tsunami. Pengakuan itu dari Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Educational Scientific Cultural Organization (UNESCO).

    Komisi Oseanografi Antarpemerintah (IOC) UNESCO dijadwalkan menyerahkan sertifikat Tsunami Ready Community kepada 12 desa tersebut dalam sesi khusus Forum Second Global Tsunami Symposium di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh pada 12 November 2024.

    Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Selasa (12/11/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.espos.id. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Espos.id yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Espos.id tanpa gangguan iklan.

    Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.