Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Impor Susu Harus Ada Pertimbangan Teknis dari Kementan

    Impor Susu Harus Ada Pertimbangan Teknis dari Kementan

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bicara impor susu dalam rapat perdana dengan Komisi VI DPR RI. Dalam kesempatan itu, Budi menjelaskan, Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan persetujuan impor (PI) jika ada Pertimbangan Teknis (Pertek) dari kementerian terkait.

    Perihal impor susu, Pertek dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Kemendag tidak akan mengeluarkan PI jika tidak ada Pertek dari Kementerian pembinanya.

    “Termasuk (impor) susu, harus ada pertimbangan dari kementerian pembina dalam hal ini Kementerian Pertanian,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (20/11/2024).

    Budi mengatakan aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan 8/2024 tentang Kebijakan Ketentuan Impor. Dalam aturan tersebut dijelaskan sejumlah barang yang memerlukan Pertek dari Kementerian terkait, seperti teksil, produk teksil, produk susu, baja, dan ban.

    “Kami tidak bisa menerbitkan PI produk tersebut kalau tidak ada Pertimbangan teknis dari Kementerian terkait,” pungkasnya.

    Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari-Oktober 2024, Indonesia mengimpor susu sebanyak 257,3 ribu ton. Angka itu naik 7,07% dibandingkan periode yang sama pada 2023.

    Impor susu dilakukan dari sejumlah negara, seperti Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), Australia, Belgia, Malaysia, dan negara lainnya.

    Saksikan juga video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

    Peternak susu protes. Cek halaman berikutnya.

    Soal susu, belakangan ramai aksi para peternak dan pengepul yang membuang 50 ribu liter susu sapi ke TPA Winong Boyolali. Para peternak dan pengepul susu sapi di Boyolali kecewa lantaran hasil produksinya tidak terserap oleh industri.

    Dikutip dari detikJateng, para peternak menggelar aksi protes dengan cukup atraktif, mulai mandi menggunakan susu hingga membuang susu ke tempat pembuangan sampah.

    Aksi tersebut telah mendapat respons dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta semua pihak mendukung produksi susu dalam negeri. Ia juga sudah memerintahkan Kementerian Perdagangan untuk mengkaji ulang aturan impor susu agar diperketat.

    Hal itu diungkapkan Zulhas guna menanggapi terkait polemik peternak yang membuang puluhan ribu liter susu di Boyolali karena produksinya tak terserap industri.

    “Kita sudah minta berkoordinasi dengan Kemendag agar diutamakan produksi dalam negeri. Jika kurang baru impor,” ujar Zulhas setelah peresmian Pasar Natar di Lampung Selatan dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

    Sementara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan atas rekomendasi Kementerian Sekretariat Negara, pihaknya akan kembali mewajibkan industri untuk menyerap susu peternak lokal. Selaras dengan itu, pemerintah akan segera merevisi perpres terkait.

    “Kami dengan Pak Mensesneg (Prasetyo Hadi), kita revisi sekarang. Kami wajibkan seluruh industri membeli susu peternak, susu sapi yang diproduksi oleh peternak Itu wajib. Insyaallah kedepan lebih baik, akan kembali seperti dulu,” ujarnya, di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024).

    Saksikan juga video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

  • Erick Thohir Beri Sinyal Bakal Rombak Jajaran Komisaris Defend ID – Page 3

    Erick Thohir Beri Sinyal Bakal Rombak Jajaran Komisaris Defend ID – Page 3

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku terbuka dengan rencana Kementerian Pertanian mengelola BUMN Pangan. Menurut dia, ini bagian dari penguatan peran perusahaan pelat merah.

    Dia merujuk pada proses transformasi BUMN yang mulai memangkan jumlahnya dari 114 menjadi 47 perusahaan saja. Pada jumlah ini, BUMN dikatakan memiliki kinerja dan kondisi yang baik.

    “Jadi ya kalau BUMN-BUMN ini sudah dianggap baik, banyak pihak melihat ini bisa dimaksimalkan lebih baik, ya kita terbuka,” kata Erick, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

    Dia menuturkan, saat ini banyak restrukturisasi yang dilakukan terhadap BUMN. Termasuk soal public service obligation (PSO) atau subsidi.

    “Jadi kalau saya tidak pernah berpikir negatif, selama ini pelayanan kepada masyarakat publik itu ditingkatkan, investasi juga bisa memperkuat juga sinergi daripada ekonomi nasional, ya kita sangat terbuka,” ujar dia. 

    BUMN Pangan seperti PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Perum Bulog rencananya berada di bawah komando Kementerian Pertanian. Misalnya berkaitan dengan pelaksanaan subsidi pupuk. 

    Belakangan, hal tersebut telah diproses pemerintah dan penyaluran pupuk subsidi cukup diatur Kementan. Sementara itu, terkait Bulog akan ditransformasikan menjadi badan langsung di bawah Presiden.

    “Dalam membangun bangsa ini, jangan bicara kelebihan atau kekurangan tugas. Yang penting tugas yang ada di depan mata diselesaikan dengan baik dan maksimal,” tegas Erick.

  • Calon Dewas KPK Jalani Uji Kelayakan di DPR Hari Ini 20 November

    Calon Dewas KPK Jalani Uji Kelayakan di DPR Hari Ini 20 November

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon Dewan Pengawas atau Cadewas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi III DPR hari ini, Rabu (20/11/2024), di Ruang Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

    Sebanyak lima Cadewas hari ini akan diberikan waktu masing-masing 90 menit untuk dilakukan pendalaman oleh Komisi III DPR RI. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, yang memimpin agenda hari ini menyebut 90 menit itu sudah termasuk 10 menit untuk Cadewas menyampaikan pokok-pokok makalah yang telah dibuat.

    “Yang kedua pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi kepada setiap Cadewas paling lama 5 menit,” ujarnya.

    Setelah selesai proses konsultasi dan pendalaman oleh Komisi III DPR, Cadewas diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III DPR RI.

    “Untuk mempersingkat waktu dipersilakan saudara Pak Mirwazi untuk menyampaikan makalah paling lama 10 menit,” tutup Ahmad Sahroni.

    Sebelumnya, pada Senin (18/11/2024) dan Selasa (19/11/2024) kemarin, Komisi III DPR telah melakukan fit and proper test untuk 10 Calon Pimpinan (Capim) KPK. Kemudian, untuk hari ini dan besok, Komisi III DPR melakukan fit and proper test untuk 10 Cadewas KPK.

    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan fit and proper test ini akan selesai pada Kamis, 21 November. Kemudian, pihaknya akan melakukan rapat pleno, sehingga minggu ini penetapan capim dan cadewas KPK selesai.

    “Semoga pada hari terkahir hari Kamis semua proses selesai dan kami akan pleno [Kamis malam pukul 21:00 WIB]. Jadi di minggu ini selesai,” jelasnya.

    Berikut daftar nama Cadewas KPK yang melakukan fit and proper test mulai hari ini:

    Mirwazi (Kabid Pemberantasan Narkoba BNN Aceh)
    Elly Fariani (mantan Inspektur Jenderal Kemkominfo)
    Wisnu Baroto (Staf Ahli Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum)
    Benny Jozua Mamoto (mantan Ketua Harian Kompolnas)
    Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin)
    Sumpeno (hakim Pengadilan Tinggi Jakarta)
    Chisca Mirawati (Anggota Asosiasi Bank Asing)
    Hamdi Hassyarbaini (Anggota Komite Audit Superbank)
    Heru Kreshna Reza (Komisaris Independen PT Asuransi Kredit Indonesia)
    Iskandar Mz (mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri)

    Sementara itu, berikut daftar nama Capim KPK yang telah menjalani fit and proper test:

    1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan)
    Poengky Indarti (mantan Komisioner Kompolnas)
    Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK)
    Michael Rolandi Cesnanta Brata (mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI)
    Ida Budhiati (mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
    Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado)
    Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024)
    Djoko Poerwanto (Kapolda Kalteng)
    Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman periode 2016-2020)
    Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023)

  • Wujudkan Swasembada, Mentan Amran Gandeng TNI Bentuk Brigade Pangan di 12 Provinsi

    Wujudkan Swasembada, Mentan Amran Gandeng TNI Bentuk Brigade Pangan di 12 Provinsi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bekerja keras mengawal jalannya program optimasi lahan atau oplah. Menurut Mentan Amran, program tersebut sangat penting karena menjadi penopang utama dalam mewujudkan swasembada.

    “Aku mau kalian cinta terhadap merah putih. Aku yakin dengan cara kita kemarin (bekerja cepat) kita bisa berhasil. Saya senang kalau kalian saling pikul dan saling berkolaborasi,” ujar Mentan Amran dalam kegiatan Penandatanganan Komitmen Kinerja PJ Oplah, di Kantor Pusat Kementan, Senin, 18 November 2024.

    Diketahui, Kementan membentuk brigade pangan di 12 provinsi. Dalam pembentukan ini, Kementan memperkuat kolaborasi dengan jajaran TNI terutama untuk pelaksanaan cetak sawah maupun oplah.

    “Kemudian untuk hortikultura kita berkolaborasi bersama Kementerian Desa. Intinya ada 2 konsep besar yang kita kerjakan. Pertama intensifikasi dan yang kedua ekstensifikasi. Targetnya adalah meningkatkan indeks pertanaman khususnya padi,” katanya.

    Mentan Amran mengatakan semua Direktorat Jenderal dan Badan-badan beserta satuan kerja di bawahnya harus mengambil peranan dalam menyukseskan optimasi lahan. Kata dia, semua jajaran di bawah komandonya harus bekerja keras menjadikan Indonesia sebagai negara terkuat di dunia.

    “Terkait benih saya minta BSIP betul-betul bertangung jawab. Begitu juga dengan Ditjen Hortikultura, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan, Ditjen PSP, dan BPPSDMP, semua harus bergandengan tangan,” katanya.

  • Ditanya soal Ego Sektoral Pemberantasan Korupsi Politikus Golkar Rizki Faisal, Setyo Budiyanto Jawab Begini

    Ditanya soal Ego Sektoral Pemberantasan Korupsi Politikus Golkar Rizki Faisal, Setyo Budiyanto Jawab Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi III DPR RI melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Capim dan Cadewas KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

    Dalam kesempatan itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Rizki Faisal menyinggung soal ego sektoral dalam upaya pemberantasan korupsi ketika berkesempatan bertanya dengan Calon Pimpinan KPK, Setyo Budiyanto.

    Rizki dalam fit and proper test itu menyebut urusan pemberantasan korupsi seringkali dihadapkan dengan tantangan tumpang tindih kewenangan.

    “Dalam konteks pemberantasan korupsi, koordinasi antarlembaga seringkali dihadapkan pada tatangan seperti ego sektoral, sering terjadi juga tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya harmonisasi kebijakan,” katanya, Senin.

    Oleh karena itu, Legislator Dapil Kepri itu bertanya konsep menangani ego sektoral terhadap Setyo agar pemberantasan korupsi bisa maksimal. “Bagaimana anda memastikan koordinasi antarlembaga penegak hukum, pemerintah dan lembaga terkait lainnya dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik atau hambatan birokrasi,” tanya Rizki.

    Selain itu, Presidium Pena 98 Kepri itu dalam fit and proper test juga mempertanyakan cara-cara mendukung pencegahan korupsi apabila Irjen Kementan itu menjadi Pimpinan KPK.

    “Bagaimana KPK di bawah kepemimpinan anda akan menjadi motor penggerak dalam menciptakan sinergi tersebut untuk mendukung pencegahan pemberantasan korupsi secara komperehensif,” ungkap Rizki Faisal.

    Menanggapi hal itu, Setyo mengaku akan transparan dalam segala bentuk koordinasi yang dilakukan. Baik itu, koordinasi internal maupun eksternal.

  • Mentan Tancap Gas Program Oplah, Minta Semangat Merah Putih Dikobarkan

    Mentan Tancap Gas Program Oplah, Minta Semangat Merah Putih Dikobarkan

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bekerja keras mengawal jalannya program optimasi lahan atau oplah. Menurut Amran, program tersebut sangat penting karena menjadi penopang utama dalam mewujudkan swasembada.

    “Aku mau kalian cinta terhadap merah putih. Aku yakin dengan cara kita kemarin (bekerja cepat) kita bisa berhasil. Saya senang kalau kalian saling pikul dan saling berkolaborasi,” ujar Amran dalam keterangan, Senin (18/11/2024).

    Diketahui, Kementan membentuk brigade pangan di 12 provinsi. Dalam pembentukan ini, Kementan memperkuat kolaborasi dengan jajaran TNI terutama untuk pelaksanaan cetak sawah maupun oplah. Hal itu diungkapkan olehnya dalam kegiatan Penandatanganan Komitmen Kinerja PJ Oplah, di Kantor Pusat Kementan, hari ini.

    “Kemudian untuk hortikultura kita berkolaborasi bersama Kementerian Desa. Intinya ada 2 konsep besar yang kita kerjakan. Pertama intensifikasi dan yang kedua ekstensifikasi. Targetnya adalah meningkatkan indeks pertanaman khususnya padi,” tuturnya.

    Amran mengatakan semua direktorat jenderal dan badan-badan beserta satuan kerja di bawahnya harus mengambil peranan dalam menyukseskan optimasi lahan. Dia meminta semua jajaran harus bekerja keras menjadikan Indonesia sebagai negara terkuat di dunia.

    “Terkait benih saya minta BSIP betul-betul bertangung jawab. Begitu juga dengan Ditjen Hortikultura, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan, Ditjen PSP, dan BPPSDMP, semua harus bergandengan tangan,” jelasnya.

    Sebagai langkah nyata, Amran menugaskan jajaran eselon 1 dan para kepala dinas di provinsi, kabupaten, dan kota untuk menentukan tim yang akan diberi tanggung jawab pada program optimasi lahan. Kewenangan tersebut diharapkan mampu mempercepat oplah dalam beberapa tahun ke depan.

    “Silakan kalian tentukan sendiri koordinatornya. Cari orang yang betul-betul mau bekerja untuk merah putih,” tuturnya.

    Amran menambahkan bahwa pengerjaan oplah nantinya akan dibuat target harian, target mingguan, target bulanan, hingga target tahunan yang dikawal ketat oleh jajaran brigade pangan, baik dari Kementan maupun jajaran TNI/Polri.

    “Semua yang masuk pada program oplah ini adalah jalur merah. Yang bekerja keras dan mencapai target akan ada promosi,” tutupnya.

    (akd/ega)

  • Harga Daging Ayam Naik di 195 Wilayah, Kementan: Masih Aman

    Harga Daging Ayam Naik di 195 Wilayah, Kementan: Masih Aman

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan kenaikan harga daging ayam ras masih dalam tahap aman. Sebab, Kementan menilai kenaikan harga tersebut masih di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 40.000/kg.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga daging ayam pada minggu kedua November 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,68% dibandingkan dengan Oktober 2024. Sejalan dengan itu, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga daging ayam ras bertambah menjadi 195 wilayah dengan rata-rata harga daging ayam sebesar Rp 37.684/kg.

    Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Andi Muhammad Idil Fitri mengatakan produksi daging ayam ras saat ini dari Januari hingga Desember 2024 mencapai 3,8 juta ton. Sementara, kebutuhan daging ayam ras pada 2024 mencapai 3,7 juta ton. Hal ini berarti produksi daging ayam ras masih surplus.

    “Produksi untuk daging ayam ras sebesar 3,8 juta ton kemudian kebutuhannya ada 3,7 ton. Artinya neraca kumulatif untuk saat ini masih ada 249 ribu ton,” kata Andi dalam Rapat Koordinasi Inflasi 2024 yang disiarkan secara daring, Senin (18/11/2024).

    Dia pun mengakui memang ada kenaikan harga daging ayam ras. Namun, dia menilai kenaikan tersebut masih dalam tahap aman lantaran masih di bawa HAP yang ditetapkan pemerintah. Meski begitu, pihaknya tetap mengantisipasi agar kenaikan harga daging ayam ras tidak melampaui HAP.

    “Memang tadi disampaikan oleh Ibu Deputi (Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Rinna Syawal) bahwa ada kenaikan, tapi sepanjang itu memang masih dalam kategori di bawah HAP ya, memang masih menganggap bahwa itu aman saja. Tapi, perlu dicermati mengantisipasi apa yang harus kita lakukan tidak terjadi kenaikan yakni signifikan tentunya melampaui HAP,” jelas Andi.

    Adapun beberapa upaya stabilisasi produksi serta harga daging ayam ras telah dilakukan. Di antaranya, konsolidasi Champion pada anak ayam ras terintegrasi di daerah sektor produksi untuk intervensi pasokan daging ayam ras ke daerah yang pasokan daging ayam defisit.

    Kemudian, pihaknya juga telah mengurangi disparitas harga di tingkat produsen dan konsumen dengan optimalisasi penyerapan dan pemotongan ayam hidup di Rumah Potong Hewan Unggas serta pemangkasan saluran distribusi melalui optimalisasi rantai dingin.

    (kil/kil)

  • Pemerintah Pangkas Regulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

    Pemerintah Pangkas Regulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan memangkas regulasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, hal itu dilakukan agar penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani tidak terhambat.

    “Semua yang menjadi kendala untuk mempercepat petani menerima pupuk dari pemerintah, pupuk subsidi, itu dipangkas,” ujarnya di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Saat ini, menurut Amran, ada 147 regulasi untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Panjangnya regulasi tersebut, dinilai mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk secara tepat waktu.

    Regulasi yang sedang digodok ini, kata dia, akan hadir dalam bentuk peraturan presiden (perpres). Namun, Amran belum bisa menyebutkan berapa regulasi yang akan dipangkas terkait dengan penyaluran pupuk.

    “Kita lihat nanti, ini sementara dibahas, diproses. Iya (regulasi), perpres,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan perpres terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

    Saat menghadiri gelaran Hari Pangan Sedunia di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (16/11/2024), Zulkifli mengatakan, pemerintah akan memangkas aturan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani untuk memudahkan distribusi.

    “Kita pangkas semua. Mudah-mudahan nanti Januari perpres-nya keluar. Maka pupuk nanti tidak perlu proses lagi, petani ngajukan dahulu, persetujuan camat, persetujuan bupati, persetujuan gubernur, persetujuan menteri perdagangan, persetujuan menteri pertanian, persetujuan menteri keuangan, rumit,” ujar Zulkifli.

    Perpres tersebut nantinya akan mengatur distribusi pupuk dari produsen langsung ke gabungan kelompok petani (gapoktan). Adapun kuota pupuknya diatur oleh Kementerian Pertanian.

    Dengan adanya perpres itu, alur distribusi pupuk akan dipangkas. Kementan akan mengeluarkan jumlah kuota pupuk melalui surat keputusan, selanjutnya langsung diteruskan kepada Pupuk Indonesia.

    Dari Pupuk Indonesia, pupuk bersubsidi akan disalurkan kepada gabungan kelompok tani (gapoktan).

  • Mentan Amran Ajak TNI Bentuk Pasukan Khusus Bantu Cetak Sawah – Page 3

    Mentan Amran Ajak TNI Bentuk Pasukan Khusus Bantu Cetak Sawah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta  Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggandeng TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membentuk Brigade Swasembada Pangan yang akan membantu optimasi lahan (oplah) dan cetak sawah. Pasukan khusus ini akan ditempatkan di 12 provinsi dan 85 kabupaten di seluruh Indonesia.

    Mentan Amran mengatakan, Brigade Swasembada Pangan menjadi salah satu jalan mewujudkan swasembada pangan 2028.

    “Ini tim bersama TNI, untuk padi, cetak sawah. Oplah itu bersama TNI, PU, Kementerian Pertanian,” ujar Amran dikutip dari Antara, Senin (18/11/2024).

    Kementerian Pertanian (Kementan) memiliki dua strategi dalam mewujudkan swasembada pangan yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

    Langkah intensifikasi di antaranya penambahan luas tanam melalui optimalisasi IP hingga 483.563 hektar, penambahan luas tanam melalui oplah seluas 351.017 hektare (TA 2024) dan 500.000 hektare (TA 2025) serta pompanisasi seluas 1.000.000 hektare, dan dukungan sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, ameliorant, alat dan mesin pertanian, petani dan penggarap sawah, teknologi IPHA).

    Sedangkan langkah ekstensifikasi di antaranya penambahan luas sawah melalui pencetakan sawah seluas 99.760 hektare di daerah layanan irigasi yang sudah terbangun serta seluas 5.956 hektare di daerah yang akan dibangun jaringan irigasi, pencetakan sawah baru seluas 500.000 hektare di lokasi lain, serta dukungan sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, ameliorant, alat dan mesin pertanian, petani dan penggarap sawah).

    Dengan kerja sama ini, diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman sehingga percepatan swasembada pangan dapat terwujud.

    “Ini target kita, ini sasaran kita, jadi jelas dan target berikutnya adalah meningkatkan indeks pertanaman, tanam 1 kali menjadi 2 kali, 2 kali menjadi 3 kali. Ini akan meningkatkan produksi cepat untuk sektor pangan, khususnya padi,” kata Amran.

     

  • Produktivitas dan IP Padi di Desa Rokan Baru Pesisir Meningkat Berkat Optimalisasi Lahan Kementan

    Produktivitas dan IP Padi di Desa Rokan Baru Pesisir Meningkat Berkat Optimalisasi Lahan Kementan

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertanian kembali membuktikan bahwa program Optimalisasi Lahan (Oplah) memberikan dampak positif bagi sektor pertanian di Indonesia. Produktivitas padi di Desa Rokan Baru Pesisir, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, berhasil meningkat signifikan.

    Melalui kegiatan Oplah tersebut, produktivitas padi yang sebelumnya hanya 3 ton per hektar kini melonjak menjadi 6 ton per hektar. Tak hanya itu, indeks pertanaman (IP) juga meningkat dari IP100 menjadi IP200. Peningkatan ini tak terlepas dari kebijakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang memberikan bantuan secara masif kepada petani di seluruh Indonesia.

    Bantuan Kementan mencakup benih bersertifikat varietas Inpari 32, perbaikan tanggul, pembangunan jembatan, bantuan irigasi perpompaan (irpom) dan irigasi perpipaan (irpam), serta bantuan olah tanah. Selain itu, pemerintah juga membangun pintu air dan long storage untuk mengoptimalkan suplai air di daerah tersebut.

    Menurut Penanggung Jawab Perluasan Areal Tanam (PJ PAT) Provinsi Riau, Liferdi Lukman mengatakan bahwa peningkatan produktivitas padi dan indeks pertanaman ini menunjukkan betapa efektifnya program yang dijalankan.

    “Dukungan benih unggul bersertifikat varietas Inpari 32 dari Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, yang dilengkapi dengan saprodi seperti pupuk organik dan dolomit, turut berperan besar dalam peningkatan hasil panen petani,” ujarnya.

    Melalui program PAT, Kabupaten Rokan Hilir juga mendapat bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa 348 unit pompa air, 4 unit irigasi perpompaan, dan 4 unit irigasi perpipaan. Bantuan pompa air ini sangat dirasakan manfaatnya oleh petani, khususnya pada saat lahan mengalami kekeringan di musim kemarau pada bulan Juli-Agustus.

    Selain peningkatan produktivitas, kegiatan Oplah juga berhasil memperluas Luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Kabupaten Rokan Hilir. Pada tahun 2019, LBS di wilayah ini tercatat sebesar 12.185 hektar, sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 13.485 hektar, dengan penambahan luas sebesar 1.363 hektar, di mana 600 hektar di antaranya berada di lahan Oplah Desa Rokan Baru Pesisir.

    Kepala BSIP Riau, Shannora menambahkan bahwa Kabupaten Rokan Hilir sejauh ini telah memperoleh Bantuan Pemerintah (Banpem) alsintan pada periode 2023/2024. Bantuan tersebut meliputi 5 unit kultivator, 42 unit pompa air berukuran 3 inci, 20 unit pompa air berukuran 4 inci, 1 unit combine harvester, dan 2 unit power thresher.

    Dengan adanya dukungan ini, diharapkan petani di Rokan Hilir semakin produktif dan mampu menghadapi tantangan iklim yang tidak menentu. Program ini juga sejalan dengan upaya Kementerian Pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang lebih kuat.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada kesempatan sebelumnya mengatakan bahwa perluasan areal tanam sangat penting sebagai pijakan bersama dalam mencapai target swasembada dan juga Indonesia lumbung pangan dunia.

    “Terkait program penambahan areal tanam (PAT) padi sebagai antisipasi krisis pangan global. Situasi pangan global saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tantangan yang dihadapi dalam penyediaan pangan bagi masyarakat saat ini semakin kompleks seperti adanya peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait kondisi kekeringan saat musim kemarau tahun 2024, serta diperparah lagi dengan situasi tekanan geopolitik yang saat ini semakin dinamis di Timur Tengah,” katanya.

    Mentan mengatakan, pihaknya juga telah melakukan peningkatan produksi beras lewat penambahan area tanam melalui pompanisasi sawah tadah hujan, optimalisasi lahan rawa, tumpang sisip padi gogo pada tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan.

    “Melalui kegiatan ini diharapkan produksi dapat bisa ditingkatkan agar tersedia pangan produksi dalam negeri yang membaik, dan ketergantungan pada impor beras bisa ditekan,” jelasnya.

     

    (*)