Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Nama Dewas dan Pimpinan KPK Terpilih Akan Disahkan di Paripurna DPR

    Nama Dewas dan Pimpinan KPK Terpilih Akan Disahkan di Paripurna DPR

    Jakarta –

    Komisi III DPR lengkap memproses calon pimpinan (capim) dan calon Dewas KPK periode 2024-2029. Komisi III DPR telah sepakat lima capim dan lima calon Dewas KPK dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

    Penetapan lima pimpinan dan lima Dewas KPK terpilih di ruang Komisi III DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, dan pimpinan Komisi III DPR lainnya serta anggota.

    Habiburokhman membacakan rekapitulasi perolehan suara para calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK. Hasilnya, terdapat lima calon pimpinan KPK terpilih berdasarkan voting Komisi III DPR.

    “Jadi ini setuju untuk 5 orang terpilih sebagai anggota, wakil ketua 4, ketua 1 Setyo Budiyanto ya?” kata Habiburokhman.

    “Setuju,” kata anggota Dewan disambut ketuk palu Habiburokhman.

    Calon pimpinan KPK terpilih:
    1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan) 46 suara
    2. Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK) 48 suara
    3. Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado) 33 suara
    4. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024) 48 suara
    5. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023) 39 suara

    Komisi III DPR juga menyetujui lima calon Dewas KPK terpilih berdasarkan voting. Komisi III DPR akan membawa dan melaporkan hasil lima capim KPK dan lima calon Dewas KPK ke rapat paripurna DPR terdekat untuk disahkan.

    “Apakah Komisi III DPR dapat menyetujui calon pimpinan KPK dan nama calon Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 yang kami sebutkan tadi?” ujar Habiburokhman.

    Calon Dewas KPK terpilih:
    1. Wisnu Baroto (Staf Ahli Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum) 43 suara
    2. Benny Jozua Mamoto (mantan Ketua Harian Kompolnas) 46 suara
    3. Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin) 40 suara
    4. Sumpeno (hakim Pengadilan Tinggi Jakarta) 40 suara
    5. Chisca Mirawati (Anggota Asosiasi Bank Asing) 46 suara

    Sebelum penetapan, Komisi III DPR melakukan pemungutan suara atau voting untuk menentukan 5 capim dan 5 anggota Dewas KPK. Penetapan dihadiri puluhan anggota dari seluruh fraksi di Komisi III DPR.

    “Dihadiri sebanyak 44 orang dari 47 Komisi III DPR RI dan seluruh 8 fraksi hadir,” kata Habiburokhman membuka rapat.

    Komisi III DPR menguji capim dan calon Dewas KPK dari Senin (18/11) hingga Kamis (21/11). Nama-nama capim dan calon Dewas KPK berdasarkan Surpres yang dikirim Presiden dan diseleksi oleh panitia seleksi (pansel).

    (rfs/imk)

  • DPR Pilih Setyo Budianto jadi Ketua KPK, Ini 5 Nama Pimpinan 2024-2029

    DPR Pilih Setyo Budianto jadi Ketua KPK, Ini 5 Nama Pimpinan 2024-2029

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memilih dan menetapkan Setyo Budiyanto sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2024-2029.

    Penetapan ini dilakukan melalui rapat pleno Komisi III DPR RI dengan agenda menetapkan lima orang Pimpinan KPK sekaligus Ketua KPK dan memilih lima orang Dewan Pengawas KPK masa janatan 2024-2029.

    Adapun, rapat pleno ini berlangsung di Ruang Komisi III DPR RI, Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024).

    Perlu diketahui, mekanisme penetapan ini dilakukan dengan voting atau pemungutan suara dari seluruh delapan fraksi yang ada di Parlemen. Dimulai dari Pimpinan Komisi III DPR RI dan dilanjut dengan para anggota fraksi-fraksi di DPR untuk memasukka surat suara ke dalam kotak suara. 

    Adapun, Setyo Budiyanto memperoleh 45 dari 48 suara sebagai Ketua KPK. Sementara itu untuk perolehan suara sebagai pimpinan/anggota Setyo memperoleh sebanyak 46 dari 48 suara.

    Nantinya, dalam memimpin lembaga antirasuah ini, Setyo akan didampingi oleh empat wakil yaitu Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo.

    Berikut 5 nama Pimpinan KPK periode 2025-2029:

    1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan): 46 suara sebagai pimpinan, 45 suara sebagai ketua

    2. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024): 48 suara sebagai pimpinan, 2 suara sebagai ketua

    3. Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK): 48 suara sebagai pimpinan, 1 suara sebagai ketua

    4. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023): 39 suara sebagai pimpinan

    5. Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado): 33 suara sebagai pimpinan

  • Program Upland Kementan Dinilai Serius Garap Teknologi UPPO-Biogas

    Program Upland Kementan Dinilai Serius Garap Teknologi UPPO-Biogas

    Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) melalui program pertanian dataran tinggi atau Upland dinilai sangat serius dalam menggarap program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)-Biogas. Itu dapat dilihat saat memberikan pelatihan lengkap, pendampingan intens, hingga kualitas pada fasilitas yang diberikan kepada petani. 

    “Teman-teman di Upland Project ini sudah sangat serius dalam mengurus program UPPO-Biogas ini baik dalam pembinaan maupun penyediaan fasilitas,” kata Dosen Universitas Mataram (Unram) I Gusti Lanang Media, Rabu, 20 November 2024.

    Dia menilai UPPO-Biogas merupakan salah teknologi yang cukup lama dikenal, namun sampai saat ini belum berkembang optimal. Padahal, kata dia, jika ditekuni dengan baik, instalasi biogas dapat membantu petani mengembangkan usaha pertanian, salah satunya pertanian organik. 

    Dia menilai langkah memberikan pelatihan dan fasilitas kepada pertanian tidak hanya bermanfaat dalam waktu dekat. Memberikan pelatihan bantuan dapat langsung bermanfaat selama-lamanya jika pertanian dikembangkan.

    “Program pertanian itu tidak hanya untuk 1-2 tahun maupun tiga tahun tapi selama-lamanya. Jadi pengalaman dan pengetahuan dari program Upland ini nantinya bisa dilanjutkan, diteruskan bahkan dikembangkan,” ujarnya.
     

    Namun, untuk mencapai perkembangan pertanian yang diharapkan tersebut perlu semangat dan komitmen para petani. Dia menilai dua elemen itu perlu saling berkesinambungan dan terus tertanam pada setiap petani yang menerima bantuan Upland. 

    “Di sinilah dibutuhkan selain semangat juga komitmen. Kalau sudah bisa tapi enggak ada komitmen ya pasti tidak akan berkembang,” ujarnya. 

    Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Hermanto menjelaskan program Upland merupakan sistem pertanian terintegrasi yang ramah terhadap lingkungan. Salah satu contohnya, sistem UPPO-Biogas merupakan bentuk nyata pertanian terpadu yang ramah terhadap lingkungan. 

    “Pertanian yang dibangun secara terpadu dalam kegiatan hulu sampai hilir dengan menggunakan inovasi teknologi yang tepat guna,” kata Hermanto.

    Ia menyebut UPPO-Biogas menghasilkan pupuk organik yang diharapkan dapat mengurangi pupuk kimiawi. Sehingga, pertanian yang dibangun dalam konsep pertanian Upland berbasis ekologi dan ramah lingkungan.

    Program yang efisien mancapai tiga target sekaligus. Pertama, produksi pupuk organik, mengolah gas metan menjadi biogas pengganti gas berbasis fosil, dan ketiga peningkatan produktivitas dan pendapatan petani.

    “Sehingga menjadi satu ekosistem yang betul-betul dari hulu hingga hilir dan tentu bisa memberikan kontribusi untuk kita baik untuk produksi pertanian kita maupun kesejahteraan petani yang menjadi fokus Upland,” jelas Hermanto.

    Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) melalui program pertanian dataran tinggi atau Upland dinilai sangat serius dalam menggarap program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)-Biogas. Itu dapat dilihat saat memberikan pelatihan lengkap, pendampingan intens, hingga kualitas pada fasilitas yang diberikan kepada petani. 
     
    “Teman-teman di Upland Project ini sudah sangat serius dalam mengurus program UPPO-Biogas ini baik dalam pembinaan maupun penyediaan fasilitas,” kata Dosen Universitas Mataram (Unram) I Gusti Lanang Media, Rabu, 20 November 2024.
     
    Dia menilai UPPO-Biogas merupakan salah teknologi yang cukup lama dikenal, namun sampai saat ini belum berkembang optimal. Padahal, kata dia, jika ditekuni dengan baik, instalasi biogas dapat membantu petani mengembangkan usaha pertanian, salah satunya pertanian organik. 
    Dia menilai langkah memberikan pelatihan dan fasilitas kepada pertanian tidak hanya bermanfaat dalam waktu dekat. Memberikan pelatihan bantuan dapat langsung bermanfaat selama-lamanya jika pertanian dikembangkan.
     
    “Program pertanian itu tidak hanya untuk 1-2 tahun maupun tiga tahun tapi selama-lamanya. Jadi pengalaman dan pengetahuan dari program Upland ini nantinya bisa dilanjutkan, diteruskan bahkan dikembangkan,” ujarnya.
     

    Namun, untuk mencapai perkembangan pertanian yang diharapkan tersebut perlu semangat dan komitmen para petani. Dia menilai dua elemen itu perlu saling berkesinambungan dan terus tertanam pada setiap petani yang menerima bantuan Upland. 
     
    “Di sinilah dibutuhkan selain semangat juga komitmen. Kalau sudah bisa tapi enggak ada komitmen ya pasti tidak akan berkembang,” ujarnya. 
     
    Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Hermanto menjelaskan program Upland merupakan sistem pertanian terintegrasi yang ramah terhadap lingkungan. Salah satu contohnya, sistem UPPO-Biogas merupakan bentuk nyata pertanian terpadu yang ramah terhadap lingkungan. 
     
    “Pertanian yang dibangun secara terpadu dalam kegiatan hulu sampai hilir dengan menggunakan inovasi teknologi yang tepat guna,” kata Hermanto.
     
    Ia menyebut UPPO-Biogas menghasilkan pupuk organik yang diharapkan dapat mengurangi pupuk kimiawi. Sehingga, pertanian yang dibangun dalam konsep pertanian Upland berbasis ekologi dan ramah lingkungan.
     
    Program yang efisien mancapai tiga target sekaligus. Pertama, produksi pupuk organik, mengolah gas metan menjadi biogas pengganti gas berbasis fosil, dan ketiga peningkatan produktivitas dan pendapatan petani.
     
    “Sehingga menjadi satu ekosistem yang betul-betul dari hulu hingga hilir dan tentu bisa memberikan kontribusi untuk kita baik untuk produksi pertanian kita maupun kesejahteraan petani yang menjadi fokus Upland,” jelas Hermanto.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AGA)

  • Komisi III DPR Akan Tetapkan Pimpinan dan Dewas KPK Hari Ini

    Komisi III DPR Akan Tetapkan Pimpinan dan Dewas KPK Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi III DPR telah selesai melakukan uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test untuk tujuh Calon Dewan Pengawas (cadewas) KPK masa jabatan 2024-2029 pada Rabu (20/11/2024) kemarin.

    Adapun, saat ini Komisi III DPR RI akan melanjutkan pengujian terhadap 3 cadewas KPK yang dijadwalkan mulai pukul 08.00 WIB. Tiga cadewas ini adalah yang mendapatkan nomor urut 8-10 yaitu Hamdi Hassyarbaini, Heru Kreshna Reza, dan Iskandar Mz.

    “Rekan-rekan, kita lanjutkan besok [Kamis] pagi jam 08.00 ya, biar nanti bisa pulang kampung ke Pilkada masing-masing,” tuturnya saat memimpin agenda fit and proper test, pada Rabu (20/11/2024) malam.

    Berdasarkan agenda yang diterima Bisnis, setelah Komisi III DPR RI selesai menguji para capim dan cadewas, mereka akan melakukan rapat pleno untuk memilih dan menetapkan lima orang Pimpinan KPK sekaligus memilih salah satu menjadi Ketua KPK. Tak hanya itu, juga akan memilih Dewan Pengawas KPK.

    Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut mekanisme pemilihan pimpinan dan dewas KPK akan melibatkan semua fraksi. 

    “Semua fraksi ini terlibat. Makanya semua anggota DPR yang ada di Komisi III boleh bertanya, tidak boleh hanya satu fraksi, tapi semua anggota DPR yang ada di dalamnya,” pungkasnya.

    Berikut daftar nama Cadewas KPK yang melakukan fit and proper test mulai Rabu:

    1. Mirwazi (Kabid Pemberantasan Narkoba BNN Aceh)
    2. Elly Fariani (mantan Inspektur Jenderal Kemkominfo)
    3. Wisnu Baroto (Staf Ahli Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum)
    4. Benny Jozua Mamoto (mantan Ketua Harian Kompolnas)
    5. Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin)
    6. Sumpeno (hakim Pengadilan Tinggi Jakarta)
    7. Chisca Mirawati (Anggota Asosiasi Bank Asing)
    8. Hamdi Hassyarbaini (Anggota Komite Audit Superbank)
    9. Heru Kreshna Reza (Komisaris Independen PT Asuransi Kredit Indonesia)
    10. Iskandar Mz (mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri)

    Sementara itu, berikut daftar nama Capim KPK yang telah menjalani fit and proper test:

    1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan)
    2. Poengky Indarti (mantan Komisioner Kompolnas)
    3. Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK)
    4. Michael Rolandi Cesnanta Brata (mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI)
    5. Ida Budhiati (mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
    6. Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado)
    7. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024)
    8. Djoko Poerwanto (Kapolda Kalteng)
    9. Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman periode 2016-2020)
    10. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023)

  • Lombok Timur Diproyeksikan Jadi Lumbung Bawang Putih Nasional

    Lombok Timur Diproyeksikan Jadi Lumbung Bawang Putih Nasional

    Lombok Timur: Kementerian Pertanian memproyeksikan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi lumbung bibit bawang putih berskala nasional untuk mendukung program swasembada pangan. Budi daya bawang putih di Lombok Timur mengalami peningkatan signifikan sejak hadirnya program pertanian di dataran tinggi atau Upland Project Kementan.

    Manajer Program Upland Kementan Muhammad Ikhwan berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dapat memberikan arahan untuk memperluas area budi daya bawang putih. Tujuannya, menjadikan Lombok Timur sebagai pusat produksi bibit bawang putih di tingkat nasional, serta mendukung pembangunan sektor pertanian hortikultura.

    “Kami sangat optimistis bahwa pada tahun 2024 ini, program Upland yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, dengan realisasi pencapaian lebih dari 55 persen,” ujar Ikhwan dalam keterangannya, Rabu, 20 November 2024. 

    Ia berharap program Upland dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi petani di NTB. Terutama, dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, serta menciptakan keberlanjutan yang lebih baik bagi sektor pertanian di daerah tersebut.
     

    Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Lombok Timur, Darajat, mengungkapkan, produktivitas petani Upland telah mencatatkan luasan hingga 458,5 hektare hingga 2024.

    “Yang merupakan realisasi tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Darajat.

    Ia menerangkan program Upland mencakup tiga wilayah utama, yaitu Sembalun, Suela, dan Wanasaba. Pada 2025, pihaknya berencana menggarap 132 hektare tambahan guna menuntaskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 2021 yang sempat tertunda akibat pandemi covid-19.

    Darajat menegaskan pihaknya terus berupaya keras untuk menjadikan Lombok Timur sebagai lumbung bibit bawang putih nasional. Sekaligus, mendorong pengembangan pertanian hortikultura di daerah tersebut.

    “Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi besar untuk pengembangan hortikultura nasional, dan strategi kami adalah meningkatkan produktivitas bawang putih,” ujarnya.

    Berbagai upaya dilakukan untuk mengembangkan hortikultura, seperti perbaikan dalam metode budidaya, serta penyediaan sarana produksi lainnya. Salah satu upaya yang ditekankan adalah penggunaan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan, serta perubahan pola pikir petani agar lebih memahami pentingnya penggunaan pupuk yang berimbang.

    “Upland selalu mendorong penggunaan pupuk organik, dan kami akan terus mengembangkan program ini agar petani kita dapat mengubah pola pikir mereka menjadi lebih baik,” ujarnya.

    Lombok Timur: Kementerian Pertanian memproyeksikan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi lumbung bibit bawang putih berskala nasional untuk mendukung program swasembada pangan. Budi daya bawang putih di Lombok Timur mengalami peningkatan signifikan sejak hadirnya program pertanian di dataran tinggi atau Upland Project Kementan.
     
    Manajer Program Upland Kementan Muhammad Ikhwan berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dapat memberikan arahan untuk memperluas area budi daya bawang putih. Tujuannya, menjadikan Lombok Timur sebagai pusat produksi bibit bawang putih di tingkat nasional, serta mendukung pembangunan sektor pertanian hortikultura.
     
    “Kami sangat optimistis bahwa pada tahun 2024 ini, program Upland yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, dengan realisasi pencapaian lebih dari 55 persen,” ujar Ikhwan dalam keterangannya, Rabu, 20 November 2024. 
    Ia berharap program Upland dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi petani di NTB. Terutama, dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, serta menciptakan keberlanjutan yang lebih baik bagi sektor pertanian di daerah tersebut.
     

    Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Lombok Timur, Darajat, mengungkapkan, produktivitas petani Upland telah mencatatkan luasan hingga 458,5 hektare hingga 2024.
     
    “Yang merupakan realisasi tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Darajat.
     
    Ia menerangkan program Upland mencakup tiga wilayah utama, yaitu Sembalun, Suela, dan Wanasaba. Pada 2025, pihaknya berencana menggarap 132 hektare tambahan guna menuntaskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 2021 yang sempat tertunda akibat pandemi covid-19.
     
    Darajat menegaskan pihaknya terus berupaya keras untuk menjadikan Lombok Timur sebagai lumbung bibit bawang putih nasional. Sekaligus, mendorong pengembangan pertanian hortikultura di daerah tersebut.
     
    “Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi besar untuk pengembangan hortikultura nasional, dan strategi kami adalah meningkatkan produktivitas bawang putih,” ujarnya.
     
    Berbagai upaya dilakukan untuk mengembangkan hortikultura, seperti perbaikan dalam metode budidaya, serta penyediaan sarana produksi lainnya. Salah satu upaya yang ditekankan adalah penggunaan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan, serta perubahan pola pikir petani agar lebih memahami pentingnya penggunaan pupuk yang berimbang.
     
    “Upland selalu mendorong penggunaan pupuk organik, dan kami akan terus mengembangkan program ini agar petani kita dapat mengubah pola pikir mereka menjadi lebih baik,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AGA)

  • Menko Pangan: Impor susu harus dapat rekomendasi Menteri Pertanian

    Menko Pangan: Impor susu harus dapat rekomendasi Menteri Pertanian

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Menko Pangan: Impor susu harus dapat rekomendasi Menteri Pertanian
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 November 2024 – 17:06 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan kunjungan kerja (Kunker) di UD Pramono Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (19/11/2024). Zulhas datang di UD tersebut didampingi anggota DPR RI Muhammad Hatta beserta rombongan.

    Di UD Pramono, Zulhas berdialog langsung dengan para peternak sapi perah terkait permasalahan yang dihadapi para peternak saat ini.

    Dalam dialog, sejumlah peternak mengeluhkan kurangnya serapan susu lokal, pemblokiran rekening hingga penyakit PMK yang menyerang ternak miliknya.   

    Terkait hal itu, Zulkifli Hasan memberi waktu dua pekan kepada penjabat gubernur Jawa Tengah dan Bupati Boyolali untuk menyelesaikan kasus pajak yang dihadapi UD Pramono di Kabupaten Boyolali.

    “Pak Pramono ini rekeningnya masih diblokir. Kita bagi tugas, antara Pak PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dan Pak Wabup Boyolali Wahyu Irawan, untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut,” kata Zulhas seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto, Rabu (20/11). 

    Zulhas juga memberikan waktu terhadap PJ Gubernur Jateng dan Wabup Boyolali selama dua minggu untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan terkait pemblokiran rekening oleh kantor pajak yang dihadapi UD Pramono saat ini .

    ”Paling lambat dua minggu untuk penyelesaian masalah tersebut,” kata Zulhas.

    Selain itu, Zulhas juga akan memfasilitasi permohonan Pramono sebagai  pemilik UD Pramono terkait permintaan cooling atau tempat pendingin susu.

    “Pak Pramono butuh cooling dengan harga Rp400 juta. Kami bantu dari Pak Charlie DPR RI,” katanya.

    Zulhas menambahkan, Indonesia bisa impor susu harus ada rekomendasi dari Menteri Pertanian. kemudian importir tidak akan disetujui apabila tidak membeli susu lokal.   

    “Jadi Kementan tidak akan memberi rekomendasi terhadap importir apabila mereka tidak membeli susu lokal,” ujarnya.   

    Sementara itu Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan, penyelesaian pajak dari awal sudah dilaksanakan, baik dari kabupaten maupun Pemprov Jateng.

    “Ke depan akan diselesaikan. Kami dan Pak Bupati Boyolali diberikan waktu dua minggu untuk menyelesaikan sesegera mungkin. Dan nanti akan kami bahas,“ ucapnya.

    Sementara itu, Pemilik UD Pramono, Pramono berharap dengan bantuan dari pemerintah tersebut nanti pengolahan susu dari para peternak sapi akan lebih optimal dan pelayanan terhadap para anggota lebih maksimal.

    “Ya, kalau rekening masih diblokir nanti akan dibantu dengan Bapak Gubernur. Ya selama diblokir saya sudah menjual 6 ekor sapi untuk membayar para peternak. Adanya bantuan tentu akan lebih eksis lagi,” kata Pramono.

    Pramono menambahkan, setelah mendapat bantuan dari pemerintah rencananya, UD Pramono akan menaikan harga susu per liter Rp100.

    “Tadi dijanjikan bantu pendingin susu, dan dibukakan blokir rekening. Nanti setelah dapat bantuan kami akan menaikan harga susu dari peternak yakni Rp100 per liternya,” katanya.    

    Sebelumnya, Kantor Pajak melakukan pemblokiran rekening milik Pramono yang merupakan pemilik usaha pengepul atau penampungan susu murni UD Pramono di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kementan Bersama TNI-Polri Launching Program Swasembada Pangan

    Kementan Bersama TNI-Polri Launching Program Swasembada Pangan

    Liputan6.com, Lebak Dalam rangka mencapai swasembada pangan, program Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan diluncurkan pada Rabu (20/11/2024). Dalam program tersebut, terdapat sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, TNI-Polri, dan stakeholders lainnya.

    Selain itu, dalam program swasembada pangan tersebut, seluruh stakholders juga berkolaborasi untuk mengoptimalkan lahan produktif guna peningkatan produktivitas dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

    Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi merupakan kunci untuk mewujudkan kemandirian pangan.

    “Sekarang adalah hari yang baik dan momentum yang baik untuk kebangkitan pangan sebagaimana arahan Presiden Prabowo, mudah-mudahan bisa tercapai secepatnya karena kita solid dan saling bahu-membahu,” katanya.

    “Kita semua berjuang untuk swasembada, jangan biarkan ada lahan tidur, ari kita bangun lahan dan bangun masyarakat Indonesia,” imbuh Mentan Amran.

    Sementara itu, Kapolda Banten, Irjen Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan dilakukan pula penanaman benih jagung di Lebak seluas 600 hektare,

    “Kami mulai dengan 50 hektare terlebih dahulu dan ini kita garap sebagai upaya mendukung ketahanan pangan,” ungkapnya.

  • Hampir Satu Tahun Status Tersangka Firli Bahuri, Kapolda Metro: Tenang Saja, Nanti Selesai

    Hampir Satu Tahun Status Tersangka Firli Bahuri, Kapolda Metro: Tenang Saja, Nanti Selesai

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memastikan bakal menyelesaikan kasus dugaan pemerasan eks Ketua KPK Firli Bahuri terhadap di Kementerian Pertanian (Kementan).

    Hal tersebut disampaikan Karyoto kepada awak media saat ditanya soal status tersangka Firli yang akan genap satu tahun pada Jumat (22/11/2024).

    “Tenang saja, nanti selesai [kasus Firli Bahuri],” ujarnya di depan Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Rabu (20/11/2024).

    Berdasarkan catatan Bisnis, Firli telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya sejak Rabu (22/11/2023). Firli jadi tersangka lantaran diduga melakukan pemerasan saat menangani kasus di Kementerian Pertanian.

    Tercatat, dalam waktu hampir delapan bulan itu Firli telah beberapa kali diperiksa oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. 

    Paling baru, Firli juga sempat dipanggil penyidik pada Senin (26/2/2024). Namun, Firli tidak dapat menghadiri pemeriksaan lantaran harus menghadiri suatu agenda.

    Adapun, dalam kasus ini kepolisian telah memeriksa sebanyak 123 saksi serta meminta keterangan kepada 11 ahli.

    Selanjutnya, Firli juga terjerat dalam kasus tindak pidana karena diduga melanggar Pasal 36 juncto 65 UU KPK.

    Pasal 36 UU KPK itu mengatur tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

    Dalam perkara ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memeriksa 37 saksi mulai dari anggota Polri, KPK, Kementan RI hingga sipil.

    Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menyatakan bahwa sejauh ini perkara Firli masih dalam tahap pemenuhan petunjuk P-19.

    “Saya pastikan proses penyidikannya masih terus berlangsung dan progressnya sangat baik. Dimana tim penyidik saat ini masih memenuhi petunjuk P-19 dan hasil koordinasi dengan JPU pd Kantor Kejati DKI Jakarta,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/11/2024).

  • Heboh Susu Impor Masuk RI Bebas Pajak, Mendag Tegas Bilang Begini

    Heboh Susu Impor Masuk RI Bebas Pajak, Mendag Tegas Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, kebijakan impor susu, khususnya dari negara-negara mitra seperti Australia dan Selandia Baru (New Zealand) sudah diatur dengan instrumen yang ada.

    Adapun polemik impor susu ini mencuat usai Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie mengklaim biang kerok dari anjloknya harga susu produksi peternak dalam negeri, karena kebijakan pembebasan bea masuk terhadap produk susu impor. Budi Arie pun mengusulkan agar Kemendag meninjau ulang perjanjian perdagangan bebas (FTA) terkait komoditas ini.

    Budi Santoso mengatakan, kebijakan impor susu diatur dalam Permendag 36/2023 juncto Permendag 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang mewajibkan adanya rekomendasi teknis dari kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Pertanian sebelum impor dilakukan.

    “Kami sudah komunikasi dengan Kementan, apakah nanti persyaratan rekomendasi itu harus ada penyerapan susu lokal dulu oleh industri misalnya, ini akan dibicarakan atau seperti apa mekanisme, itu mungkin yang paling tepat,” kata Budi Santoso saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Budi menjelaskan, peninjauan ulang FTA, seperti ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) dan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) bisa saja dilakukan, namun memerlukan waktu lama.

    “Review itu biasa saja dilakukan, tapi kalau perubahan kan perlu waktu lama. Perubahan itu kan harus menentukan jadwalnya lama. Jadi kita cari yang paling cepat. Tapi pada prinsipnya, instrumen untuk mengatur impor terhadap susu itu sudah ada,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menekankan, susu impor dari Selandia Baru dan Australia umumnya adalah susu bubuk skim (skim milk powder), bukan susu segar. Hal ini menurutnya tidak langsung bersaing dengan susu segar yang dihasilkan oleh para peternak lokal.

    “Skim milk itu bahan baku yang digunakan oleh industri susu di Indonesia. Kita nggak bisa bikin itu, makanya kita impor. Kita nggak punya (skim milk),” jelas Djatmiko.

    Ia pun menyoroti kondisi permintaan susu nasional yang terus meningkat, namun produksi susu segar lokal belum mencukupi dan tidak seluruhnya memenuhi standar industri. “Nah itu harus ada peningkatan kualitas dari produksi peternak, yang jumlahnya juga sebenarnya nggak lebih banyak. Justru peningkatan demand itu lebih tinggi,” lanjut dia.

    Foto: Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    Picu Efek Negatif

    Menanggapi usulan Kemenkop untuk meninjau kembali FTA dengan Selandia Baru dan Australia, Djatmiko mempertanyakan dampak positifnya bagi industri dalam negeri. Sebab menurutnya, peninjauan kembali hingga menaikkan tarif bea masuk justru hanya akan memberikan dampak negatif bagi Indonesia.

    “Kalau di-review lalu tarif dinaikkan, yang rugi siapa? Susu makin mahal di Indonesia. Rakyat makin nggak bisa minum susu. Karena nggak ada logiknya kalau di-review untuk (tarif bea masuk) makin naik, ya makin mahal bahan baku yang dibutuhkan di dalam negeri. Ngapain kita high cost economy,” tegasnya.

    Menurutnya, FTA tidak hanya mendukung ekspor Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memenuhi kebutuhan bahan baku dalam negeri.

    “FTA itu tidak hanya berguna untuk mendukung kemampuan para produsen eksportir kita untuk keluar, tapi juga mendukung kebutuhan industri di dalam negeri. Kalau yang sifatnya bahan baku. Itu kan bahan baku semua, kan nggak mungkin kita minum skim milk,” terang dia.

    Djatmiko menekankan bahwa susu impor, terutama skim milk powder, merupakan kebutuhan vital industri susu nasional.

    “Kita tidak pernah impor susu segar. Jadi, skim milk itu 100% bahan baku industri, bukan untuk konsumsi langsung,” pungkasnya.

    (dce)

  • Komisi III DPR Bakal Selesaikan Uji Kelayakan 10 Calon Dewas KPK Hari Ini

    Komisi III DPR Bakal Selesaikan Uji Kelayakan 10 Calon Dewas KPK Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyampaikan pihaknya akan menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test untuk 10 Calon Dewan Pengawas (Cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu (20/11/2024).

    Adapun, fit and proper test tersebut dilakukan di Ruang Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Sejauh ini, sudah ada tiga cadewas KPK yang melakukan fit and proper test.

    “Bakal diselesaikan hari ini [fit and proper test untuk semua cadewas KPK]. Mungkin sampai malam,” kata Sahroni kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

    Setelah fit and proper test selesai, lanjut Sahroni, pengumuman penetapan pimpinan dan dewas KPK kemungkinan akan dilakukan besok pagi, Kamis (21/11/2024).

    Lebih lanjut, Politikus NasDem ini menyebut mekanisme pemilihan pimpinan dan dewas KPK akan melibatkan semua fraksi.

    “Semua fraksi ini terlibat. Makanya semua anggota DPR yang ada di Komisi III boleh bertanya, tidak boleh hanya satu fraksi, tapi semua anggota DPR yang ada di dalamnya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, pada Senin (18/11/2024) dan Selasa (19/11/2024) Komisi III DPR RI telah menggelar fit and proper test untuk calon pimpinan (capim) KPK. Pada hari pertama ada 4 capim yang diuji dan hari kedua ada 6 capim yang diuji.

    Berikut daftar nama Cadewas KPK yang melakukan fit and proper test mulai hari ini:

    1. Mirwazi (Kabid Pemberantasan Narkoba BNN Aceh)
    2. Elly Fariani (mantan Inspektur Jenderal Kemkominfo)
    3. Wisnu Baroto (Staf Ahli Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum)
    4. Benny Jozua Mamoto (mantan Ketua Harian Kompolnas)
    5. Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin)
    6. Sumpeno (hakim Pengadilan Tinggi Jakarta)
    7. Chisca Mirawati (Anggota Asosiasi Bank Asing)
    8. Hamdi Hassyarbaini (Anggota Komite Audit Superbank)
    9. Heru Kreshna Reza (Komisaris Independen PT Asuransi Kredit Indonesia)
    10. Iskandar Mz (mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri)

    Sementara itu, berikut daftar nama Capim KPK yang telah menjalani fit and proper test:

    1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan)
    2. Poengky Indarti (mantan Komisioner Kompolnas)
    3. Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK)
    4. Michael Rolandi Cesnanta Brata (mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI)
    5. Ida Budhiati (mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
    6. Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado)
    7. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024)
    8. Djoko Poerwanto (Kapolda Kalteng)
    9. Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman periode 2016-2020)
    10. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023)