Respons Polda Digugat karena Tak Kunjung Tangkap Firli Bahuri
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Polda Metro Jaya
mengatakan,
gugatan praperadilan
terhadap
Firli Bahuri
yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (
MAKI
) dan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), merupakan bentuk dukungan kepada penyidik yang sedang menyiapkan berkas perkara.
“Penyidik atau kami Polda Metro Jaya menyikapi ini sebagai bentuk dukungan yang luar biasa kepada tim penyidik,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).
Ade Ary menjelaskan, saat ini pihak penyidik masih mendalami dan memproses kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
“Saat ini penyidik masih memenuhi petunjuk P19 dan hasil koordinasi dengan JPU pada kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Progres penyidikannya sangat baik dan tidak ada kendala maupun hambatan sama sekali,” imbuhnya.
Dia juga memastikan bahwa progres penyidikan masih dilakukan secara intensif dan tidak mengalami intervensi dari pihak mana pun.
Diberitakan sebelumnya, MAKI dan LP3HI menggugat Polda Metro Jaya serta Kejaksaan Tinggi Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (11/11/2024).
“
Gugatan praperadilan
itu dalam rangka memastikan apa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya itu profesional. Profesionalnya kalau memang sudah selesai pemberkasan, segera diserahkan,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi
Kompas.com
, Jumat (22/11/2024).
Boyamin berharap gugatan praperadilan yang dilayangkan MAKI dan LP3HI dapat memaksa penyidik kepolisian untuk segera menyerahkan berkas perkara kasus ini ke kejaksaan.
“Kami sebagai masyarakat, korban korupsi atau korban perbuatan kejahatan, itu berhak melakukan koreksi. Nah, koreksinya itu bentuknya gugatan praperadilan,” tambahnya.
Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo pada 22 November 2023.
Sejak saat itu, penyidik telah memeriksa 160 saksi, namun hingga satu tahun berlalu, Firli belum juga ditahan.
Polisi juga tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait Firli.
Meskipun status perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, Firli masih berstatus sebagai saksi dalam dugaan pertemuannya dengan SYL.
Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 37 orang dalam konteks dugaan pertemuan Firli dengan SYL, serta dua ahli hukum pidana dan hukum acara pidana.
“Polri tujuh orang, KPK 16 orang, Kementan 10 orang, sipil empat orang,” ungkap Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Selasa (1/10/2024).
Dalam kedua kasus tersebut, polisi menerapkan Pasal 12 e dan/atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP, serta Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-undang KPK RI.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Kementan
-
/data/photo/2024/09/03/66d65a5eb6105.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Respons Polda Digugat karena Tak Kunjung Tangkap Firli Bahuri Megapolitan 23 November 2024
-

Kementan Ungkap Prosedur Pendaftaran Brigade Swasembada Pangan, Ini Syaratnya
Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti, menyosialisasikan tentang prosedur pendaftaran untuk brigade swasembada pangan.
Menurut Idha, langkah pertama yang harus dilakukan calon petani adalah mendatangi dinas pertanian, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
“Dari sana (dinas) akan mengarahkan ke pendamping atau mentor dari kami (Kementan),” ujar Idha seusai mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pembukaan workshop manajemen pendampingan brigade swasembada pangan di Auditorium Utama Kementan beberapa waktu lalu.
Idha menambahkan, dalam prosedur brigade swasembada pangan ini setiap petani memiliki potensi pendapatan lebih dari Rp 10 juta per bulan. Estimasi tersebut didasarkan pada skema bagi hasil antara petani dan lapangan usaha, baik dari sisi produksi maupun penjualan gabah yang dapat mencapai harga Rp 6.000 per kilogram gabah kering giling (GKG).
“Pendapatan itu bukan gaji, melainkan hasil dari penjualan GKG yang dihargai Rp 6.000 per kilogram. Selain itu, ada pembagian lain seperti 20 persen dari lapangan usaha. Jadi, di dalam 15 anggota brigade swasembada pangan, pendapatan per orang bisa mencapai Rp 10 juta,” terangnya.
Idha juga menegaskan, angka pendapatan tersebut murni berasal dari hasil usaha, bukan gaji seperti yang sering diberitakan. Menurutnya, angka ini juga tak lepas dari dukungan pemerintah yang menyediakan skema pertanian modern untuk menekan biaya produksi hingga 50%. Pemerintah juga memberikan hibah berupa alat mesin pertanian kepada setiap kelompok brigade swasembada pangan.
“Selain itu, pemerintah juga menyediakan benih dan pupuk untuk mendukung kelancaran produksi brigade swasembada pangan,” tambah Idha.
Ia juga menjelaskan beberapa kriteria bagi petani milenial yang ingin bergabung dalam brigade swasembada pangan.
“Pertama, mereka harus jujur, memiliki prinsip yang kuat, dan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas. Lahan yang akan dikelola oleh brigade pangan akan mencapai sekitar 200 hektare melalui sistem kemitraan,” ungkapnya.
Sebagai informasi, total pendaftar untuk brigade swasembada pangan ini tercatat mencapai sekitar 23.000 orang dari berbagai kalangan. Mereka akan didampingi oleh aparatur sipil negara (ASN) yang khusus disiapkan untuk memastikan kelancaran produksi guna mencapai swasembada pangan dan mendukung Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan.
“Para petani ini akan menjadi garda terdepan pertanian masa depan, karena mereka akan menggerakkan ekonomi dan mampu mentransformasi pertanian tradisional menjadi lebih modern,” ujar Menteri Pertanian.
Ia menambahkan, brigade swasembada pangan ini juga dapat meningkatkan produktivitas pertanian, yakni sebagai bagian dari visi Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia.
-
Kementan Paparkan Tata Cara Pendaftaran Brigade Swasembada Pangan, Berikut Kriterianya – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pertanian membentuk brigade swasembada pangan. Hal ini sebagai langkah cepat untuk mewujudkan swasembada.
Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti pun menjelaskan bagaimana tata cara melakukan pendaftaran Brigade Swasemabda Pangan. Sebagai langkah pertama, kata Idha, calon petani harus datang langsung ke Dinas-dinas pertanian baik yang ada di Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi.
“Dari sana (dinas) akan mengarahkan ke pendamping atau mentor dari kami (kementan),” ujar Idha saat ditemui usai mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pembukaan workshop manajemen pendampingan brigade swasembada pangan di Auditorium Utama Kementan, Rabu, 20 November 2024, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (23/11/2024).
Idha mengatakan, setiap petani berpotensi memiliki pendapatan lebih dari Rp 10 juta per bulan. Hitung-hitungan tersebut berasal dari swakelola bagi hasil antara lapangan usaha dan petani baik dari sisi pendapatan produksi maupun hasil jual yang mencapai Rp 6.000 per kilogram gabah kering giling (GKG).
Dia pun memastikan angka sebesar itu merupakan pendapatan murni alias bukan gaji yang selama ini muncul di pemberitaaan.
“Itu bukan gaji tapi pendapatan dari harga jual GKG yang mencapai Rp 6.000 perkilogram. Kemudian ada juga pembagian lainya seperti 20 persen lapangan usaha. Jadi kami sudah hitung di dalam 15 orang anggota brigade swasembada pangan itu pendapatan perorangnya bisa 10 juta,” ujar dia.
Menurut Idha, semua pendapatan itu juga tak lepas dari peran pemerintah yang telah menyiapkan skema pertanian modern untuk memangkas biaya produksi hingga 50 persen. pemerintah akan memberi hibah berupa alat mesin pertanian kepada setiap kelompok brigade swasembada pangan.
“Dukungan dari pemerintah juga termasuk benih dan juga pupuk yang disiapkan untuk menopang jalanya produksi brigade swasembada pangan,” katanya.
Kriteria
Idha menambahkan, terdapat beberapa kriteria bagi petani milenial yang akan masuk dan menjadi bagian dari brigade swasembada pangan ini.
“Pertama harus jujur, punya prinsip dan memiliki komitmen meningkatkan produktivitas. Nanti di lapangan luas lahan yang akan dikelola brigade pangan sekitar 200 hektare melalui kelola kemitraan,” katanya.
-

Program Pertanian Dataran Tinggi di Malang Diharap Bantu Perkuat Ketahanan Pangan
Malang: Program pertanian dataran tinggi atau Upland Project Kementerian Pertanian (Kementan) turut diterapkan pada tiga desa di Malang, Jawa Timur. Program ini sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan.
Pemerintah menjalankan program ini bekerja sama dengan Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Para perwakilan lembaga internasional itu meninjau langsung pelaksanaan proyek Upland di tiga desa yang terletak di dua kecamatan, yaitu Pujon dan Ngantang, Kabupaten Malang.
“Program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan. Komoditas seperti padi, bawang merah, dan ternak semuanya berkontribusi dalam meningkatkan nilai tambah. Dan ini merupakan bagian integral dari upaya ketahanan pangan,” kata Country Director South East Asia and The Pacific, Sub Regional Office IFAD, Hani A Elsadani Salem di Malang, Jumat, 22 November 2024.
IFAD berkomitmen mendukung petani miskin di Indonesia. Hani menilai bantuan yang diberikan langsung kepada petani dalam berbagai aspek akan meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan.
“Kami juga fokus pada peningkatan akses pasar, penyediaan sarana pertanian, dan upaya pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Ia menyebut program ini difokuskan pada pertanian di dataran tinggi, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dan bantuan. Padahal, pertanian dataran tinggi mempunyai potensi besar untuk dikembangkan.
“Program ini memiliki dua tujuan utama pertama, meningkatkan ketahanan pangan, dan kedua, meningkatkan penghidupan para petani dan pelaku pertanian lainnya,” ujarnya.
Resident Representative and Director IsDB, Amer Bukvic, menekankan potensi besar Indonesia dalam mengembangkan sumber daya alamnya. Sejak di bangku sekolah dasar, Amer mengaku sudah mempelajari geografi Indonesia dan terkesan dengan kekayaan alam yang dimiliki.
“Kami ingin berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan dan membantu Indonesia, insyaallah, menjadi semakin makmur,” ujar Amer.
Amer menegaskan Program ini juga berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pemasaran produk pertanian, baik di tingkat lokal maupun internasional. Lembaganya ingin mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, menyatakan kerja sama ini telah berlangsung sejak 2021. Ia menyebut dampaknya sudah dirasakan petani di tiga desa yang terletak di dua kecamatan, yaitu Pujon dan Ngantang.
“Program ini tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di luar sektor pertanian,” kata Didik.
Dia berharap program Upland dapat berlanjut dan terus dimanfaatkan petani. Dia yakin potensi, fasilitas, dan pelatihan yang diberikan dapat mendukung produktivitas dan pendapatan para petani.
“Program ini fokus pada komoditas bawang merah, khususnya jenis umbul batu hijau. Hasil bawang merah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga kebutuhan nasional,” jelas Didik.
Malang: Program pertanian dataran tinggi atau Upland Project Kementerian Pertanian (Kementan) turut diterapkan pada tiga desa di Malang, Jawa Timur. Program ini sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan.
Pemerintah menjalankan program ini bekerja sama dengan Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Para perwakilan lembaga internasional itu meninjau langsung pelaksanaan proyek Upland di tiga desa yang terletak di dua kecamatan, yaitu Pujon dan Ngantang, Kabupaten Malang.
“Program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan. Komoditas seperti padi, bawang merah, dan ternak semuanya berkontribusi dalam meningkatkan nilai tambah. Dan ini merupakan bagian integral dari upaya ketahanan pangan,” kata Country Director South East Asia and The Pacific, Sub Regional Office IFAD, Hani A Elsadani Salem di Malang, Jumat, 22 November 2024.
IFAD berkomitmen mendukung petani miskin di Indonesia. Hani menilai bantuan yang diberikan langsung kepada petani dalam berbagai aspek akan meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan.
“Kami juga fokus pada peningkatan akses pasar, penyediaan sarana pertanian, dan upaya pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Ia menyebut program ini difokuskan pada pertanian di dataran tinggi, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dan bantuan. Padahal, pertanian dataran tinggi mempunyai potensi besar untuk dikembangkan.
“Program ini memiliki dua tujuan utama pertama, meningkatkan ketahanan pangan, dan kedua, meningkatkan penghidupan para petani dan pelaku pertanian lainnya,” ujarnya.
Resident Representative and Director IsDB, Amer Bukvic, menekankan potensi besar Indonesia dalam mengembangkan sumber daya alamnya. Sejak di bangku sekolah dasar, Amer mengaku sudah mempelajari geografi Indonesia dan terkesan dengan kekayaan alam yang dimiliki.
“Kami ingin berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan dan membantu Indonesia, insyaallah, menjadi semakin makmur,” ujar Amer.
Amer menegaskan Program ini juga berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pemasaran produk pertanian, baik di tingkat lokal maupun internasional. Lembaganya ingin mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, menyatakan kerja sama ini telah berlangsung sejak 2021. Ia menyebut dampaknya sudah dirasakan petani di tiga desa yang terletak di dua kecamatan, yaitu Pujon dan Ngantang.
“Program ini tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di luar sektor pertanian,” kata Didik.
Dia berharap program Upland dapat berlanjut dan terus dimanfaatkan petani. Dia yakin potensi, fasilitas, dan pelatihan yang diberikan dapat mendukung produktivitas dan pendapatan para petani.
“Program ini fokus pada komoditas bawang merah, khususnya jenis umbul batu hijau. Hasil bawang merah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga kebutuhan nasional,” jelas Didik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(AGA)
-

Wamentan Sudaryono: Ketua KPK terpilih miliki integritas
Sebelum terpilih sebagai Ketua KPK, Setyo Budiyanto dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang penegakan hukum. Selain menjabat sebagai Irjen Kementan, ia juga pernah mengisi sejumlah posisi strategis yang menunjukkan komitmennya terhadap integrit
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto yang merupakan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian memiliki integritas serta pengalaman dan diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Pak Setyo Budiyanto adalah sosok yang memiliki rekam jejak luar biasa. Dedikasinya selama menjabat sebagai Irjen Kementan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas internal, tetapi juga menginspirasi seluruh sektor pertanian untuk menjunjung tinggi transparansi dan integritas,” kata Wamentan Sudaryono di Jakarta, Jumat.
Sudaryono mengatakan, pengangkatan Setyo Budiyanto merupakan langkah tepat untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, terutama di sektor strategis seperti pertanian.
Ia berharap Setyo dapat melanjutkan misi KPK dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Saya yang pernah bekerja di tempat sama (Kementan) tahu betul. Dia jujur, tegas, berintegritas. Dan pengalaman beliau pernah di KPK sebelumnya, di wilayah, serta kementerian saya dukung beliau karena hal tersebut,” tuturnya.
Sebelum terpilih sebagai Ketua KPK, Setyo Budiyanto dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang penegakan hukum. Selain menjabat sebagai Irjen Kementan, ia juga pernah mengisi sejumlah posisi strategis yang menunjukkan komitmennya terhadap integritas dan profesionalisme.
Dengan latar belakang tersebut, Sudaryono meyakini Setyo akan mampu mengatasi berbagai tantangan dan memimpin KPK dengan tegas serta bijaksana.
Sebelumnya, pada Kamis (21/11), Komisi III DPR RI menyetujui calon pimpinan KPK Setyo Budiyanto untuk menjadi Ketua KPK masa jabatan 2024-2029 berdasarkan hasil pemungutan suara, sedangkan Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono otomatis menjadi Wakil Ketua KPK.
Pada kesempatan tersebut, Komisi III DPR RI juga menyetujui lima orang untuk menjadi anggota Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029, yaitu Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Gusrizal, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024 -

Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Ikuti Jejak Firli & Ruki Pimpin KPK
Bisnis.com, JAKARTA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memilih dan menetapkan Setyo Budiyanto sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2024-2029.
Setyo adalah perwira tinggi Polri bintang 3 yang berpengalaman di bidang reserse. Dia adalah petinggi Polri ketiga yang akan menjadi pimpinan di lembaga antikorupsi tersebut.
Sebelum Setyo, ada sosok Firli Bajuri dan Taufeiqurachman Ruki. Seperti diketahui Firli telah mengundurkan diri karena terseret kasus mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Sementara itu, Taufiequrachman merupakan Ketua KPK Pertama yang berpangkat Irjen.
Adapun penetapan Setyo, dilakukan melalui rapat pleno Komisi III DPR RI dengan agenda menetapkan lima orang Pimpinan KPK sekaligus Ketua KPK dan memilih lima orang Dewan Pengawas KPK masa janatan 2024-2029.
Rapat pleno ini berlangsung di Ruang Komisi III DPR RI, Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024).
Mekanisme penetapan ini dilakukan dengan voting atau pemungutan suara dari seluruh delapan fraksi yang ada di Parlemen. Dimulai dari Pimpinan Komisi III DPR RI dan dilanjut dengan para anggota fraksi-fraksi di DPR untuk memasukka surat suara ke dalam kotak suara.
Adapun, Setyo Budiyanto memperoleh 45 dari 48 suara sebagai Ketua KPK. Sementara itu untuk perolehan suara sebagai pimpinan/anggota Setyo memperoleh sebanyak 46 dari 48 suara.
Nantinya, dalam memimpin lembaga antirasuah ini, Setyo akan didampingi oleh empat wakil yaitu Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo.
Berikut 5 nama Pimpinan KPK periode 2025-2029:
1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan): 46 suara sebagai pimpinan, 45 suara sebagai ketua
2. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024): 48 suara sebagai pimpinan, 2 suara sebagai ketua
3. Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK): 48 suara sebagai pimpinan, 1 suara sebagai ketua
4. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023): 39 suara sebagai pimpinan
5. Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado): 33 suara sebagai pimpinan
-

Setyo Budiyanto Pernah Jadi Dirdik, Eks Penyidik Yakin Bawa Perubahan di KPK
Jakarta –
Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo menanggapi terpilihnya Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK baru. Yudi meyakini sosok Setyo pasti mudah diterima pegawai KPK karena berintegritas.
“Saya yakin penerimaan di internal pegawai KPK akan sosok Setyo tidak ada masalah bahkan mendukung penuh dan bisa bekerjasama dengan baik. Sebab memang sosoknya yang tegas dan integritas,” kata Yudi dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).
Yudi menyatakan bahwa tugas berat menanti kepemimpinannya ke depan. Adapun, tugas tersebut yaitu memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun.
“Apalagi kontroversi kontroversi yang terjadi di tubuh KPK dibanding dengan prestasi kerja,” ujarnya.
Di sisi lain, Yudi percaya Setyo bisa mengatasi tantangan tersebut karena pengalamannya sebagai direktur Penyidikan KPK. Sehingga, Yudi meyakini penindakan korupsi akan menjadi prioritas Setyo saat memimpin komisi antirasuah itu.
Yudi–yang pernah bekerja dengan Setyo–menyatakan tidak ada rekam jejak buruk Setyo selama di KPK. Malah, kata dia banyak kasus besar yang ditangani Setyo sebagai Dirdik.
Bagi Yudi, DPR telah memilih. Kini saatnya masyarakat mengawasi kinerja mereka dan memberi kesempatan bekerja. “Dengan sekali lagi harapan pimpinan yang baru ini bisa berprestasi bukan malah menambah persoalan di KPK,” ucapnya.
Seperti diketahui, Komisi III DPR telah menetapkan lima pimpinan KPK terpilih. Setyo Budiyanto dipilih sebagai Ketua KPK 2024-2029.
Penetapan lima pimpinan KPK ini dilakukan secara voting. Penetapan dihadiri puluhan anggota dari seluruh fraksi di Komisi III DPR.
“Dihadiri sebanyak 44 orang dari 47 Komisi III DPR RI dan seluruh 8 fraksi hadir,” kata Habiburokhman membuka rapat.
Berikut 5 pimpinan KPK terpilih:
1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan)
2. Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK)
3. Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado)
4. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024)
5. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023)(taa/dhn)


