Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Survei Membuktikan! Mentan Amran Raih Rapor Kinerja Tertinggi 84,9%

    Survei Membuktikan! Mentan Amran Raih Rapor Kinerja Tertinggi 84,9%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indikator Politik Indonesia mempublikasikan hasil survei atas tingkat kepuasan publik terhadap sejumlah pejabat tinggi negara. Survei dari lembaga yang dipimpin oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi dirilis setelah satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Dalam evaluasi tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi, yakni sebesar 84,9%.

    Selain Mentan Amran Sulaiman, survei tersebut juga mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap pejabat lainnya yang mengetahui nama menterinya. Posisi kedua ada Teddy Indra Jaya, Sekretaris Kabinet sebesar 84,5% dan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan sebesar 84,1%.

    “Yang menarik, Pak Amran Sulaiman justru mencatat tingkat kepuasan paling tinggi di antara pejabat tinggi negara” ujar Prof. Burhanuddin Muhtadi dalam rilisnya, dikutip Sabtu (8/11/2025).

    Burhanuddin menjelaskan, tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran didominasi oleh kalangan petani yang merasakan langsung kebijakan dan kepemimpinan Menteri Pertanian dalam mendukung sektor pertanian nasional.

    “Di antara yang mengenal Pak Amran, umumnya tingkat kepuasannya sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah petani yang merasa diayomi dan dilayani dengan baik,” ungkapnya.

    Burhanuddin menegaskan bahwa hasil ini menjadi bukti bahwa popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kepuasan publik terhadap kinerja pejabat.

    “Ada pejabat yang mungkin tidak sering tampil di media, tetapi kerja-kerjanya dirasakan langsung oleh masyarakat yang menjadi basis penerima manfaat,” jelasnya.

    Berikut ini urutan tingkat kepuasan tersebut adalah sebagai berikut:

    1. Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian (84,9%)

    2. Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet (84,5%)

    3. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan (84,1%)

    4. Nasaruddin Umar – Menteri Agama (83,4%)

    5. Prasetyo Hadi – Menteri Sekretariat Negara (82,9%)

    6. Agus Harimurti Yudhoyono – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan (82,3%)

    7. Tengku H. Najat Subijanto – Kepala Badan/Pimpinan terkait pembangunan nasional (82,2%)

    8. Hanif Faisal Nurofiq – Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (81,1%)

    9. Brian Yuliarito – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (80,4%)

    10. Abdul Mu’ti – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (79,2%)

    Survei evaluasi setahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia dengan melibatkan ribuan responden dari berbagai latar belakang sosial ekonomi di seluruh Indonesia. Penilaian mencakup berbagai aspek kinerja pejabat tinggi negara, mulai dari efektivitas kebijakan hingga dampaknya terhadap kelompok masyarakat penerima manfaat.

    Prestasi Amran

    Sebagai catatan, Amran juga pernah dinobatkan sebagai satu dari 5 menteri dengan kinerja terbaik di jajaran Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Demikian hasil survei yang digelar oleh lenbaga Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Menurut Peneliti Celios M Bakhrul Fikri, survei ini melibatkan 120 responden yang berprofesi sebagai jurnalis.

    “Survei CELIOS bertujuan mengidentifikasi menteri-menteri yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan kebijakan pemerintah selama satu tahun pemerintahan,” kata Bakhrul dalam keterangan di situs resmi Kementerian Pertanian, dikutip Rabu (22/10/2025).

    Dalam laporan bertajuk ‘Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”, sambungnya, Mentan Amran menempati posisi kelima secara keseluruhan dan masuk tiga besar pejabat dengan kinerja terbaik di sektor ekonomi.

    “Menteri terbaik itu diduduki oleh Airlangga Hartarto, mendapatkan nilai 25 dari setiap responden. Kemudian Rosan Roeslani sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, yang juga menduduki peringkat kedua terbaik di bidang ekonomi. Nilainya adalah 9,” papar Bakhrul.

    Dijabarkan, dalam satu tahun terakhir, sektor pertanian mencatat berbagai capaian positif. Produksi padi meningkat, harga gabah petani tetap stabil, dan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 124,36 per September 2025-angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Nilai di atas 100 menunjukkan pendapatan petani lebih besar dari biaya produksinya, menandakan kesejahteraan mereka terus membaik.

    Tak hanya itu, program hilirisasi komoditas strategis dan perluasan akses pasar juga memperkuat kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Mentan Amran menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan para petani. Kementan berkomitmen menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

    “Fokus kami adalah memastikan produksi dalam negeri terus meningkat, harga gabah petani tetap stabil, dan masyarakat mendapatkan akses terhadap beras yang terjangkau serta berkualitas,” katanya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hilirisasi Kelapa di Maluku Utara Bikin Harga Naik 500 Persen

    Hilirisasi Kelapa di Maluku Utara Bikin Harga Naik 500 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menyebutkan Keberhasilan hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan yang ditemuinya saat kunjungan ke Maluku Utara.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, harga kelapa produksi Maluku Utara kini naik 500% karena diolah secara hilirisasi.

    Hal tersebut ia ungkapkan seusai pembahasan investasi hilirisasi bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rosan Roeslani di kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jumat (7/11/2025).

    Kunjungan Amran ke Maluku Utara membuatnya kagum dengan keberhasilan warga lokal yang berhasil meningkatkan potensi produksi kelapa melalui hilirisasi.

    “Kami baru kunjungan di Maluku Utara, harga kelapa sebelum kita hilirisasi harganya Rp 600 per biji. Sekarang itu harganya Rp 3.500 per biji, itu naik kurang lebih 500%,” kata Amran dalam sesi jumpa pers.

    Amran menekankan bahwa investasi pada sektor hilirisasi tidak hanya difokuskan pada peningkatan nilai tambah di dalam negeri, tetapi juga pada komoditas yang sudah memiliki daya saing ekspor di pasar global.

    Ia mencontohkan komoditas kelapa, yang nilai ekspornya telah mencapai Rp 24 triliun, menjadikan Indonesia sebagai eksportir kelapa terbesar di dunia.

    “Jika kita hilirisasi sesuai dengan diagram pohon industri, itu bisa 100 kali lipat. Artinya bisa Rp 2.400 triliun, secara teori,” ungkap Amran.

    Dia melanjutkan, target harga kelapa setelah hilirisasi akan dikejar hingga minimal Rp 5.000 per biji.

    “Kalau bisa naiknya Rp 6.000 per biji, berarti kenaikannya 1.000%,” terang Amran.

    Diketahui, pemerintah menyepakati investasi hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan senilai Rp 371 triliun. Kesepakatan ini dilakukan antara Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Amran mengungkapkan investasi hilirisasi ini mencakup sektor pertanian, perkebunan, pangan, peternakan dan hortikultura. Amran melanjutkan saat ini tengah memasuki tahap studi kelayakan yang akan dituntaskan dalam waktu secepat-cepatnya.

    “Total rencana investasi kurang lebih Rp 371 triliun, kita Investasi sektor pertanian, pangan, peternakan, hortikultura dan perkebunan,” ujar Amran.

    Amran melanjutkan, investasi hilirisasi yang akan dipercepat berpotensi pada sejumlah komoditas. Adapun komoditas yang diprioritaskan yakni kelapa, kakao, mete, kelapa sawit, kelapa dalam, peternakan ayam pedaging dan telur terintegrasi.

    “Untuk peternakan ayam pedaging dan telur terintegrasi itu ada anggaran khusus sebesar Rp 20 triliun. Kita akan buat seluruh Indonesia untuk mensuplai Makan Bergizi Gratis (MBG). Kita menyuplai, jangan sampai telur dan ayamnya ke depan shortage atau kekurangan. Jadi kita siapkan dari sekarang,” terang Amran.

    Pada sisi lain, Menteri Rosan Roeslani menegaskan bahwa hilirisasi sektor pertanian memiliki dampak sosial yang lebih besar dibandingkan sektor mineral karena padat karya dan langsung menyentuh masyarakat di lapangan.

    “Kalau hilirisasi mineral investasinya besar, tetapi tenaga kerja yang terserap sedikit. Justru hilirisasi di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan ini jauh lebih tinggi dampaknya terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Ini yang akan kita akselerasi bersama,” ujar Rosan.

    Rosan juga menambahkan, pihaknya bersama Kementerian Pertanian dan Danantara telah mengidentifikasi proyek-proyek prioritas hilirisasi serta menugaskan sejumlah BUMN untuk mengeksekusinya.

    “Kami dari Danantara akan support penuh dan ikut mengevaluasi setiap tahapan. Produk unggulan, seperti kelapa dan kakao memiliki competitive advantage yang tinggi. Karena itu, kita akan jalankan program ini secara cepat, masif, dan tepat sasaran, dengan melibatkan para petani kecil,” pungkasnya.

  • Rajiv Soroti Temuan Anggur Hijau Terkontaminasi Sianida di Menu MBG

    Rajiv Soroti Temuan Anggur Hijau Terkontaminasi Sianida di Menu MBG

    Jakarta –

    Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, menyoroti temuan buah anggur hijau yang diduga mengandung zat kimia berbahaya, yakni sianida (CN), dengan kadar mencapai 30 miligram per liter. Temuan itu ditemukan di menu program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

    Rajiv menyebut, temuan tersebut pertama kali diungkap oleh Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) Polres Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia menilai kasus ini menjadi alarm keras bagi pemerintah agar lebih ketat dalam mengawasi rantai impor pangan dan memastikan keamanan konsumsi masyarakat.

    “Seluruh buah impor yang beredar di Indonesia itu tidak bisa masuk tanpa izin rekomendasi impor produk holtikultura (RIPH) dan surat persetujuan impor (SPI) yang dikeluarkan Kementerian Pertanian,” kata Rajiv, dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11/2025).

    Untuk itu, Anggota Fraksi Partai NasDem tersebut menegaskan Komisi IV DPR akan meminta data lengkap kepada Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri bagaimana buah anggur hijau yang diduga mengandung sianida bisa lolos dari pengawasan.

    “Komisi IV akan meminta data kepada Menteri Pertanian terkait proses penerbitan RIPH sampai pengawasan di Karantina Pertanian. Ini impor anggur perlu dipertanyakan izinnya, kenapa produk yang mengandung sianida bisa masuk,” ujarnya.

    “Bayangkan, kalau tidak ada pengawasan SPPG yang memeriksa dengan teliti, tentu sangat berbahaya bagi anak-anak, keluarga, atau penerima manfaat program MBG yang bisa terdampak racun berbahaya itu. Apalagi digunakan di SPPG,” tegasnya.

    “Kita apresiasi kerja SPPG yang sangat teliti dalam menjaga mutu makanan untuk program MBG. Ini bentuk kepedulian nyata terhadap keamanan pangan dan mendeteksi dini agar tidak terjadi insiden keracunan makanan MBG seperti sebelum-sebelumnya,” jelasnya.

    Rajiv menegaskan, kasus temuan anggur hijau yang mengandung sianida harus diusut tuntas, mulai dari distributor hingga importirnya. Ia juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan impor, memperkuat kapasitas karantina, serta meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar kasus serupa tidak terulang.

    “Ini harus menjadi momentum perbaikan menyeluruh. Kami di Komisi IV akan mengawasi langkah-langkah perbaikan yang diambil Kementan. Jangan tunggu ada korban dulu baru bertindak. Karena kalau pengawasan lemah, konsekuensinya bisa fatal,” pungkasnya.

    (anl/ega)

  • Menko Zulkifli Hasan Buka Peluang Tambah Pupuk Subsidi Tahun Depan

    Menko Zulkifli Hasan Buka Peluang Tambah Pupuk Subsidi Tahun Depan

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan membuka peluang kuota pupuk subsidi ditambah pada 2026. Hal itu akan dihitung berdasarkan penyaluran pada 2025.

    Pemerintah memberikan kuota pupuk subsidi kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) sebanyak 9,55 juta ton. Adapun, penyerapannya hingga November 2025 ini telah mencapai lebih dari 6 juta ton.

    “Kita lihat, kalau 9 juta habis ya nambah, kalau enggak habis, sekarang baru 6 juta, kita lihat nanti sampai akhir tahun seperti apa,” ungkap Zulkifli di Desa Tamelang, Purwasari, Karawang, Kamis (6/11/2025).

    Mengacu data penyerapan pupuk subsidi saat ini, dia memastikan stoknya masih cukup untuk disalurkan ke petani. Termasuk jika ada percepatan pada distribusinya.

    Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), Yehezkiel Adiperwira mengatakan belum ada kontrak pengadaan pupuk subsidi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk 2026.

    “Kalau 2026 mungkin kami masih belum menerima kontrak dengan Kementan. Sehingga untuk kepastian dari alokasi pupuk subsidi 2026 kami akan koordinasi lebih lanjut dengan Kementan,” ucap dia.

    Genjot Penyaluran Pupuk Subsidi

    Kendati demikian, dia mencatat, per November 2025, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 6,5 juta ton pupuk subsidi dari total kuota 9,55 juta ton. Perusahaan akan mempercepat penyalurannya ke petani.

    “Kami akan dorong terus penyerapan sampai nanti kita bisa memenuhi dari alokasi pemerintah,” kata Yehezkiel.

    “Perkiraan kami akan mendorong hingga 2 juta ton sampai di akhir tahun. Jadi perkiraan di angka 8,2 sampai 8,5 juta ton,” dia menambahkan.

     

     

  • Produksi Beras Indonesia Cetak Rekor Tertinggi

    Produksi Beras Indonesia Cetak Rekor Tertinggi

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa produksi beras nasional tahun 2025 mencapai capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir yakni naik sebesar 4,1 juta ton dibandingkan 2024.

    “Kami laporkan kepada Bapak Presiden, sesuai data BPS, produksi beras nasional meningkat signifikan sebesar 4,1 juta ton. Ini capaian tertinggi sejak 2019,” kata Amran dikutop dari Antara, Rabu (5/11/2024).

    Dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11), Mentan menyampaikan bahwa lonjakan produksi tersebut mengacu pada hasil resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menurut Amran, Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani. Karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan bahwa peningkatan produksi beras juga diikuti dengan penguatan stok nasional dan pengendalian harga di pasar.

    “Stok beras nasional kita diproyeksikan menembus lebih dari 3 juta ton hingga akhir tahun. Ini juga tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kami laporkan kepada Presiden bahwa kondisi stok dan produksi saat ini sangat kuat untuk menjaga stabilitas pangan,” katanya, menjelaskan.

    Amran mengatakan juga melaporkan berbagai langkah strategis yang sedang ditempuh untuk menjaga kesinambungan produksi, mulai dari penguatan irigasi, optimalisasi lahan, hingga hilirisasi pertanian sebagai bagian dari strategi jangka panjang menciptakan lapangan kerja.

    “Kami terus memperkuat irigasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi lahan pertanian. Selain itu, hilirisasi pertanian kini menjadi fokus utama. Potensinya besar untuk menciptakan hingga 1,6 juta lapangan kerja baru dan memperkuat ekspor nonmigas yang sudah tumbuh 9,57 persen hingga September 2025,” katanya.

     

     

  • Mentan Amran Sebut Harga Beras di Papua Mahal karena Distribusi Lewat Pesawat

    Mentan Amran Sebut Harga Beras di Papua Mahal karena Distribusi Lewat Pesawat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap penyebab harga beras di wilayah Papua yang melonjak tajam.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kenaikan harga beras terjadi lantaran tingginya biaya distribusi, terutama akibat kebutuhan pengiriman beras yang menggunakan pesawat.

    Menurutnya, kondisi geografis Papua yang sulit dijangkau menyebabkan distribusi beras harus melalui jalur udara.

    “Terutama tadi [beras] medium di Papua. Memang agak berat, Bu, karena harus naik pesawat, beras harus naik pesawat. Kami sudah ketemu Gubernurnya, Bupatinya. Itu harus Pak Mendagri, kami diskusi tadi, itu ternyata harus naik pesawat,” kata Amran dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025, Selasa (4/11/2025).

    Berdasarkan data BPS, beras mengalami kenaikan harga tajam di kabupaten Intan Jaya dan kabupaten Puncak Jaya masing-masing sebesar 7,68% dan 4,77% sampai dengan pekan keempat Oktober 2025.

    Meski demikian, Amran menyampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menerjunkan tim untuk menurunkan harga beras di wilayah Papua dengan berkolaborasi dengan Perum Bulog.

    “Kami sudah minta Bapanas seluruh daerah yang harga tinggi dengan Dirjennya, Deputinya. Itu langsung turun. Posko di tempat itu,” imbuhnya.

    Sebelumnya, BPS mencatat harga beras mengalami deflasi sebanyak tiga kali dalam lima tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir, beras mengalami deflasi pada Oktober 2021, 2024, dan 2025. Sementara itu, inflasi beras hanya terjadi pada Oktober 2022 dan 2023.

    “Berdasarkan historis, dalam lima tahun terakhir, beras mengalami inflasi Oktober di tahun 2022 dan 2023, sedangkan pada Oktober 2021, 2024, dan 2025 mengalami deflasi,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis BPS, Senin (3/11/2025).

    Secara terperinci, beras mengalami deflasi sebesar -0,10% mtm pada Oktober 2021, -0,08% mtm pada Oktober 2024, dan -0,27% mtm pada Oktober 2025. Di sisi lain, beras mengalami inflasi pada Oktober 2022 sebesar 1,13% mtm dan 1,72% mtm pada Oktober 2023.

    Data BPS menunjukkan, beras menjadi salah satu komoditas peredam inflasi pada Oktober 2025, yakni sebesar -0,27% secara bulanan (month-to-month/mtm).

    Adapun, Pudji menyebut deflasi beras secara bulanan pada Oktober 2025 ini lebih dalam jika dibandingkan dengan September 2025. Dia menambahkan, terdapat 23 provinsi yang mengalami deflasi beras, 3 provinsi stabil, dan 12 provinsi inflasi beras pada Oktober 2025.

    Pada periode yang sama, deflasi beras terdalam mencapai -3,44% mtm di Sulawesi Tenggara, sedangkan inflasi beras tertinggi terjadi di Kalimantan Tengah sebesar 1,09% mtm.

  • Kebutuhan Telur MBG Hampir 1 Juta Ton, RI Bakal Bangun Peternakan Ayam

    Kebutuhan Telur MBG Hampir 1 Juta Ton, RI Bakal Bangun Peternakan Ayam

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan membangun ekosistem peternakan ayam untuk memperkuat pasokan telur dan daging ayam dalam negeri. Hal ini menyusul kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan peningkatan permintaan telur akibat program MBG menjadi momentum positif untuk menggerakkan ekonomi di pedesaan dan memperkuat produksi pangan nasional. Untuk itu, pemerintah akan membangun ekosistem peternakan ayam.

    “Nanti kami sudah buat program, kami diperintahkan menyusun program membangun ekosistem telur, peternakan ayam untuk telur dan untuk pedaging ke depan,” kata Amran dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025, Selasa (4/11/2025).

    Dalam hal pengembangan peternakan ayam pedaging, pemerintah melalui BUMN Pangan bakal menjadi offtaker peternak ayam.

    Lebih lanjut, Amran menuturkan, Kementan akan menyisir setiap daerah dengan harga telur yang masih tinggi sebagai lokasi prioritas pengembangan peternakan ayam petelur.

    Terlebih, dia mengungkap kebutuhan telur untuk mendukung MBG mencapai 700.000 ton hingga hampir 1 juta ton, sedangkan kebutuhan ayam pedaging mencapai 1,1 juta ton.

    Di sisi lain, menurut Amran, program ini tidak hanya untuk menjamin ketersediaan telur bagi MBG, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di seluruh wilayah Indonesia.  Dia menyebut program MBG akan menciptakan lapangan kerja 1,4 juta orang di Indonesia.

    “Jadi ini menggerakkan ekonomi luar biasa, ini ekonomi rakyat, ekonomi Pancasila yang disampaikan oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto],” ujarnya.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat program MBG menyebabkan kenaikan permintaan telur ayam ras dan daging ayam ras.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan program MBG yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir memicu lonjakan permintaan telur dan daging ayam ras yang menjadi bagian dari menu program prioritas Presiden Prabowo.

    Berdasarkan data BPS, telur ayam ras dan daging ayam ras menjadi komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober 2025.

    BPS mencatat, telur ayam ras dan daging ayam ras masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,04% dan 0,02% pada Oktober 2025. BPS menyebut, telur ayam ras dan daging ayam ras mengalami inflasi masing-masing sebesar 4,43% dan 1,13%.

    Pudji menuturkan, inflasi yang terjadi pada komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG.

    “Salah satunya adalah kenaikan permintaan telur ayam dan daging ayam ras dari SPPG yang berasal dari pasar atau juga pengecer dan juga pedagang besar. Jadi diduga ini menjadi salah satu satu indikasi naiknya permintaan telur dan daging ayam ras,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (3/11/2025).

    Namun, Pudji juga menyampaikan penyebab lonjakan permintaan telur ayam dan daging ayam ras juga dipengaruhi komponen biaya produksi daging ayam ras seperti harga Day Old Chicks (DOC) atau anak ayam umur satu hari, harga live bird atau ayam hidup, serta kenaikan harga jagung pakan di beberapa wilayah.

  • KPK Panggil 10 Saksi, Usut TPPU Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo

    KPK Panggil 10 Saksi, Usut TPPU Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap 10 saksi terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

    Salah satu saksi merupakan istri SYL berinisial HUA dengan kapasitasnya sebagai pihak swasta.

    “Pemeriksaan dilakukan di BPK Sulawesi Selatan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (4/11/2025),.

    Selain HUA, KPK juga memeriksa empat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berinisial AI, DHW, EFL, II, dan NS. Kemudian pihak swasta, yakni DSS, YM, AS, dan WTL.

    Adapun SYL saat ini sudah mendekam di penjara usai divonis bersalah dalam kasus pemerasan di lingkungan Kementan dan gratifikasi. Dia dijatuhi hukuman penjara 12 tahun berdasarkan putusan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) Februari 2025 lalu. 

    SYL diwajibkan membayar uang pengganti Rp44,2 miliar dan US$30.000 atas perkaranya di Kementan itu. Adapun, jika SYL tidak sanggup membayar uang pengganti maka jaksa akan menyita harta SYL untuk dilelang.

    Namun dalam catatan Bisnis, pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim memandang tidak semua hasil pemerasan dinikmati secara langsung oleh SYL. Oleh sebab itu, SYL hanya dijatuhi hukuman pidana uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000.

    Meski sudah menjadi terpidana, kasus dugaan pencucian uang yang menjerat SYL sebagai tersangka kini masih bergulir di KPK dalam tahap penyidikan.

     

  • Deflasi Beras Tekan Inflasi Oktober 2025, Terjadi di 23 Provinsi

    Deflasi Beras Tekan Inflasi Oktober 2025, Terjadi di 23 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Oktober 2025 secara umum terjadi inflasi 0,28 persen akan tetapi justru terjadi sebaliknya untuk komoditas beras yang mengalami deflasi sebesar 0,27 persen (m-to-m).

    Kondisi ini berbeda dari tren dua tahun sebelumnya, di mana beras justru mengalami inflasi pada Oktober 2022 dan 2023. Adapun deflasi pada Oktober 2025 tercatat lebih dalam dibandingkan September 2025, menunjukkan penurunan harga yang semakin signifikan di berbagai daerah.

    Secara nasional, sebanyak 23 provinsi mengalami deflasi beras, tiga provinsi mencatat harga yang relatif stabil, dan 12 provinsi lainnya mengalami inflasi beras.

    “Terjadi deflasi beras pada Oktober 2025 lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya,” ujar Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/11/2025),

    Rata-rata harga beras di penggilingan Oktober 2025 secara total turun 0,54 persen dari bulan sebelumnya. Jika dipilah menurut kualitas beras di penggilingan, beras premium turun 0,71 persen dari bulan sebelumnya, dan beras medium turun 0,46 peesen dari bulan sebelumnya.

    Bukan hanya di tingkat penggilingan, di tingkat grosir dan eceran pun komoditas ini pada bulan Oktober 2025 mengalami deflasi dibandingkan bulan sebelumnya.

    “Beras di tingkat grosir, defllasi sebesar 0,18 persen, dan ditingkat eceran 0,27 persen secara month to month” paparnya.

    Harga beras ini merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan mencakup seluruh wilayah di Indonesia.

    Selain beras, sejumlah komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan andil terhadap deflasi pada Oktober 2025. Di antaranya bawang merah dan cabe rawit yang masing-masing menyumbang deflasi sebesar 0,03 persen, tomat sebesar 0,02 persen, dan beras sebesar 0,01 persen.

    “Komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan andil terhadap deflasi pada Oktober 2025. Di antaranya bawang merah dan cabe rawit yang masing-masing menyumbang deflasi sebesar 0,03 persen, tomat sebesar 0,02 persen dan beras sebesar 0,01 persen,” ungkap Pudji.

    Penurunan harga beras yang terjadi secara luas di mayoritas provinsi di Indinesia menjadi faktor penting dalam meredam tekanan inflasi nasional menjelang akhir tahun. Pemerintah melalui berbagai kebijakan distribusi dan pengendalian pasokan dinilai berhasil menjaga stabilitas harga di tengah dinamika cuaca dan produksi yang bervariasi antarwilayah.

    Sementara itu menanggapi kondisi ini, Menteri Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) menegaskan bahwa deflasi beras yang terjadi disebabkan oleh sinergi bersama lintas sektoral dengan pengawalan di setiap kabupaten dengan tujuan kebahagiaan di masyarakat.

    “Tujuan kita menurunkan harga supaya masyarakat bahagia, dan itu sudah tercapai. Tapi kami tidak berhenti di sini. Kami bentuk tim pengawal harga di setiap kabupaten untuk memastikan stabilitas harga beras,” jelasnya.

    Tim tersebut, lanjut Mentan Amran, terdiri atas unsur Kementan, Bappenas, Bulog, serta aparat penegak hukum dan akan terus melakukan operasi pasar terutama di berbagai daerah yang harga berasnya masih di atas rata-rata nasional.

    “Operasi pasar tidak akan berhenti, bahkan saat panen raya nanti kita akan salurkan beras SPHP ke daerah-daerah pegunungan yang bukan sentra produksi,” tegasnya.

    Dengan berbagai kebijakan dan kerja sama lintas sektor, Mentan Amran yakin sektor pertanian Indonesia tengah berada di jalur yang benar menuju kemandirian pangan.

    “Ini adalah keberhasilan kita semua, bukan hanya Kementerian Pertanian, tapi seluruh anak bangsa. Dari Presiden, petani, hingga wartawan yang terus mengawal,” pungkasnya.

  • Produksi Beras RI Tertinggi Sepanjang Sejarah

    Produksi Beras RI Tertinggi Sepanjang Sejarah

    Bisnis.com, GYEONGJU — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan capaian bersejarah Indonesia dalam produksi beras nasional yang mencapai tingkat tertinggi sejak kemerdekaan. Capaian tersebut, menurut Presiden, merupakan hasil nyata dari transformasi besar-besaran di sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi modern dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

    Dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 Sesi Kedua di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan jagung hanya dalam waktu satu tahun, jauh lebih cepat dari target semula empat tahun. Keberhasilan ini, kata Presiden, merupakan bukti konkret bahwa teknologi pertanian presisi dapat mempercepat kemandirian pangan nasional.

    “Kami menggunakan AI di sektor pertanian untuk menerapkan teknik pertanian presisi dan modern. Hasilnya, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan jagung hanya dalam waktu satu tahun. Target kami sebenarnya empat tahun, namun teknologi mempercepat segalanya,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para pemimpin ekonomi APEC.

    Presiden menjelaskan bahwa penerapan AI dan sistem pertanian berbasis data telah membawa perubahan besar dalam pola produksi nasional. Melalui teknologi tersebut, petani kini dapat menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim, mengatur penggunaan pupuk secara efisien, serta memaksimalkan produktivitas lahan.

    “Teknologi dan AI telah membawa Indonesia pada tingkat produksi tertinggi dalam sejarah kemerdekaan. Ini bukan hanya capaian sektor pertanian, tetapi kemenangan bangsa dalam mewujudkan kedaulatan pangan,” tegas Presiden.

    Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya kerja sama antarnegara APEC dalam penguasaan teknologi dan peningkatan keterampilan digital di sektor pertanian. Menurutnya, transformasi berbasis inovasi menjadi satu-satunya cara bagi negara berkembang untuk memperkuat posisi dalam perekonomian global.

    Selain membahas kemajuan teknologi, Presiden Prabowo juga menyoroti perlunya kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan global seperti penyelundupan pangan, korupsi, dan praktik perjudian daring yang mengancam stabilitas ekonomi. Ia menegaskan bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan negara anggota APEC untuk memperkuat tata kelola ekonomi digital yang adil dan aman.

    Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai keberhasilan swasembada pangan yang disampaikan Presiden mencerminkan arah kebijakan nasional yang tepat dalam pemanfaatan teknologi dan inovasi sebagai tulang punggung pertanian modern. Menurutnya, capaian swasembada beras dan jagung yang disebut Presiden menjadi bukti bahwa teknologi pertanian telah terbukti mempercepat produksi dan efisiensi pertanian.

    “Apa yang disampaikan Presiden menjadi bukti bahwa inovasi digital dan AI mampu mendorong peningkatan produksi secara signifikan. Kementan akan terus memperluas penerapan teknologi ini di berbagai daerah untuk memperkuat kemandirian pangan,” ujar Mentan Amran

    Kementerian Pertanian memastikan transformasi berbasis teknologi akan terus dikembangkan secara bertahap melalui sistem pertanian presisi, peningkatan data spasial lahan, dan digitalisasi pemantauan produksi. Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan tidak hanya mempertahankan swasembada, tetapi juga memperluas kontribusi bagi ketahanan pangan dunia.