Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Firli Bahuri Dipastikan Akan Penuhi Panggilan Polisi Hari Ini Megapolitan 28 November 2024

    Firli Bahuri Dipastikan Akan Penuhi Panggilan Polisi Hari Ini Megapolitan 28 November 2024

    Firli Bahuri Dipastikan Akan Penuhi Panggilan Polisi Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar, memastikan, kliennya akan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya di Gedung Bareskrim Polri pada hari ini, Kamis (28/11/2024).
    “Insya Allah hadir, Insya Allah,” ujar Ian saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis.
    Kendati demikian, Ian tidak memberi tahu pukul berapa eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu akan menjalani pemeriksaan.
    “Secepatnya ya,” kata dia.
    Adapun Firli Bahuri dijadwalkan kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
    Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan itu di Gedung Bareskrim Polri pada pukul 10.00 WIB.
    Pemeriksaan ini dalam rangka pemenuhan petunjuk dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta terhadap berkas perkara dugaan pemerasan Firli terhadap SYL.
    “Penyidik menjadwalkan atau mengagendakan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan terhadap tersangka FB pada hari Kamis, 28 November 2024 pukul 10.00 WIB di ruang pemeriksaan lantai 6 Gedung Bareskrim Polri,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).
    Ini merupakan surat panggilan kedua penyidik terhadap Firli setelah dia sempat mangkir dari panggilan pertama.
    Adapun Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL pada 22 November 2023. Sejak itu, data per 1 Oktober 2024, sebanyak 160 saksi telah diperiksa penyidik.
    Namun, hingga lebih dari satu tahun lamanya, Firli belum juga ditahan.
    Bukan hanya pemerasan, polisi juga tengah menangani perkara pertemuan Firli dengan SYL di sebuah lapangan badminton di Jakarta.
    Dalam kasus ini, Firli masih berstatus sebagai saksi meskipun status perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.
    Data 1 Oktober 2024, penyidik telah memeriksa 37 orang dalam konteks dugaan pertemuan Firli dengan SYL. Penyidik juga telah memeriksa dua ahli, yaitu ahli hukum pidana dan hukum acara pidana, terkait dugaan pertemuan Firli dengan SYL.
    “Polri tujuh orang, KPK 16 orang, Kementan 10 orang, sipil empat orang,” ungkap Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Selasa (1/10/2024).
    Dalam kedua kasus tersebut, polisi menerapkan Pasal 12 e dan/atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP, serta Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-undang KPK RI.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polda Metro Jaya Kembali Panggil Mantan Ketua KPK Firli Bahuri Hari Ini

    Polda Metro Jaya Kembali Panggil Mantan Ketua KPK Firli Bahuri Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Polda Metro Jaya bakal kembali memeriksa eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan).

    Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan kasus pemerasan yang diduga terhadap bekas Mentan Syahrul Yasin Limpo tersebut bakal berlangsung di Bareskrim Polri.

    “Telah diagendakan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan terhadap tersangka FB pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 pukul 10.00 WIB,” ujar Ade dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (28/11/2024).

    Dia menambahkan, pemeriksaan terhadap mantan pimpinan lembaga antirasuah itu dilakukan untuk pemenuhan berkas perkara atau P-19.

    “Dalam rangka pemenuhan P-19 maupun hasil koordinasi penuntut umum pada Kejati DKI,” tambahnya.

    Sebagai informasi, Firli telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya sejak Rabu (22/11/2023). Hingga kini, polisi belum melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

    Dalam catatan Bisnis, Firli telah beberapa kali diperiksa oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri dalam periode 2023-2024.

    Paling baru, Firli juga sempat dipanggil penyidik pada Senin (26/2/2024). Namun, Firli tidak dapat menghadiri pemeriksaan lantaran harus menghadiri suatu agenda.

    Adapun, barang bukti dalam penetapan tersangka Firli Bahuri di antaranya dokumen valas senilai Rp7,4 miliar dan beberapa dokumen penggeledahan hingga bukti elektronik yang diserahkan KPK.

  • Usai Nyoblos, Zulhas Ngaku Stok Beras RI Tertinggi Sepanjang Sejarah

    Usai Nyoblos, Zulhas Ngaku Stok Beras RI Tertinggi Sepanjang Sejarah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengeklaim persediaan beras Indonesia melimpah pada tahun ini, sekaligus menjadi stok beras tertinggi sepanjang sejarah.

    Zulhas pun memastikan persediaan beras aman menjelang momentum Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Adapun, eks Menteri Perdagangan (Mendag) 2022–2024 itu sendiri mengaku telah melangsungkan rapat bersama dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (27/11/2024). Dalam rapat tersebut, Zulhas menyampaikan bahwa persediaan stok pangan Indonesia aman dan harga dipastikan stabil.

    “Oh Nataru, kemarin habis rapat kita dengan bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Saya paparan bahwa persediaan stok pangan, harga stabil, cukup, beras kita stoknya tertinggi sepanjang sejarah, ada 8 juta ton [beras] lebih,” kata Zulhas seusai mencoblos di TPS 025, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (27/11/2024).

    Untuk itu, Zulhas mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan beras pada tahun ini.

    “Jadi tidak usah khawatir, barang cukup, stok pangan cukup, Natal tahun baru aman,” tekannya.

    Berdasarkan laman resmi Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 09.28 WIB, Rabu (27/11/2024), harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog terpantau stabil pada pagi hari ini.

    Harga rata-rata beras SPHP Bulog dibanderol Rp12.530 per kilogram di tingkat pedagang eceran. Sementara itu, harga beras premium dan beras medium mengalami penurunan secara nasional.

    Perinciannya, rata-rata beras premium dipatok seharga Rp15.410 per kilogram, turun tipis 0,06% atau Rp10. Sedangkan harga beras medium turun 0,15% atau sebesar Rp20, sehingga dibanderol Rp13.460 per kilogram di pedagang eceran. 

    Sementara itu, mengutip dari akun Instagram resmi Kemenko Pangan, Rabu (27/11/2024), Presiden Prabowo Subianto memanggil Menko dan para Menteri Bidang Pangan dalam rapat terbatas (ratas) terkait pangan di Istana Merdeka pada Selasa (26/11/2024).

    Di sana, Zulhas menyampaikan kabar baik terkait produksi dan stok pangan nasional. Produksi beras pada 2025 diperkirakan mencapai 32 juta ton, sementara stok beras nasional hingga akhir Desember 2024 diproyeksikan mencapai lebih dari 8 juta ton, dengan hampir 2 juta ton dikelola oleh Bulog.

    Lebih lanjut, Zulhas menyampaikan berbagai isu strategis di sektor pangan dibahas dalam ratas, mulai dari distribusi pupuk, neraca komoditas, hingga transformasi kelembagaan Perum Bulog.

    Dalam keterangan pers usai rapat, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan adanya keputusan terkait perbaikan rantai distribusi pupuk yang selama ini dianggap terlalu panjang.

    Zulhas menyebut sudah terjadi kesepakatan terkait Peraturan Presiden (Perpres), di mana Kementerian (Kementan) akan memutuskan aturan ini.

    “Kementan langsung ke Pupuk Indonesia, Pupuk Indonesia langsung ke Gapoktan, pengecer, atau distribusi, sehingga rantai distribusinya menjadi sangat pendek,” terang Zulhas.

    Dia juga menyampaikan keputusan terkait neraca komoditas saat ini akan turut melibatkan Menko Pangan. Adapun sebelumnya, neraca komoditas hanya diputuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

  • Program DDP Dorong Peternak Sapi Tingkatkan Kualitas Produk Susu Dalam Negeri

    Program DDP Dorong Peternak Sapi Tingkatkan Kualitas Produk Susu Dalam Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Menurut catatan Kementerian Pertanian (Kementan) terdapat kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kapasitas produksi susu dalam negeri, yang kemudian menjadi salah satu prioritas Kementan dalam mendongkrak PDB pertanian.

    Saat ini, kebutuhan susu nasional mencapai 4,7 juta ton per tahun, sementara produksi nasional hanya sekitar 1 juta ton, atau hanya memenuhi 21% dari kebutuhan nasional. Hal ini menyoroti kebutuhan kritis akan upaya kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta.

    Sebelumnya, berdasarkan data Gabungan Koperasi Susu Indonesia atau GKSI, rata-rata produksi harian susu segar mencapai 1,23 juta liter per hari. Sementara itu, kebutuhan untuk memenuhi program makan bergizi gratis (MBG) sekitar 3 juta liter per hari.

    Menteri Koperasi Budi Arie mengatakan upaya peningkatan produktivitas susu saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah penurunan jumlah populasi sapi secara signifikan. Sebelum merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK), populasi sapi mencapai 239.196 ekor. Namun, kini berkurang menjadi 214.878 ekor.

    Salah satu upaya untuk mendorong peningkatakan kualitas dan kuantitas produksi susu dalam negeri adalah dengan mengedepankan tata kelola serta standar manajemen peternakan. Upaya ini telah dilakukan Frisian Flag Indonesia (FFI) dengan Dairy Development Program (DDP).

    “Inisiatif ini berfokus untuk mendorong penerapan good dairy farming practices (GDFP) secara konsisten untuk menghasilkan susu segar berkualitas tinggi yang memenuhi standar yang telah ditetapkan,” kata Corporate Affairs Director FFI Andrew F Saputro, dilansir Investor Daily, Rabu (27/11/2024).

    Dairy Development Program yang diluncurkan pada 2013 bertujuan meningkatkan produksi susu lokal berkualitas tinggi. Melalui DDP, FFI telah menjangkau ribuan peternak sapi perah melalui kemitraan dengan koperasi di berbagai wilayah di Pulau Jawa.

    “DDP juga didukung oleh para ahli untuk memberikan pelatihan tentang manajemen kandang, kesehatan dan kesejahteraan hewan, termasuk reproduksi dan pemeliharaan pedet (anak sapi perah),” tambah Andrew.

  • Menjaga Ketahanan Pangan Keluarga

    Menjaga Ketahanan Pangan Keluarga

    Jakarta –

    Dalam upaya menjaga ketahanan pangan keluarga, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan setiap warga negara, terutama keluarga prasejahtera, dapat mengakses makanan bergizi. Salah satu program unggulan yang digagas oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, adalah program makan bergizi gratis. Program ini bertujuan untuk memastikan anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu, mendapatkan gizi yang cukup, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dengan anggaran negara untuk menjangkau target cakupan mencapai 82,9 juta anak, program ini bertujuan untuk mengurangi prevalensi malnutrisi, meningkatkan prestasi akademik, serta mempersiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif. Bahkan untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah telah membentuk Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab atas program nasional ini sampai kepada anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.

    Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo-Gibran, upaya untuk mencapai swasebada beras juga terus dipacu. Selain itu, pemerintah juga fokus pada penguatan ketahanan pangan nasional melalui diversifikasi pangan lokal. Program swasembada pangan yang dijalankan oleh Kementerian Pertanian bertujuan untuk memperkuat peran petani kecil dan petani muda dengan memberikan akses terhadap lahan, pupuk bersubsidi, serta teknologi pertanian modern. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kesejahteraan petani.Mengurangi ketergantungan pada satu bahan pangan pokok juga terus dikampanyekan. Komoditas seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian kini mendapat perhatian lebih sebagai bagian dari pola makan sehat.

    Solusi di Tingkat Rumah Tangga

    Pada acara Pengelolaan Komoditas Hortikultura Skala Rumah Tangga yang diadakan di Makassar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak seluruh rumah tangga di Indonesia memanfaatkan pekarangan mereka untuk produksi pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dapat menghemat anggaran negara triliunan rupiah. Program P2L ini berfokus pada optimalisasi pekarangan rumah untuk menghasilkan komoditas pangan yang dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga, seperti cabai, sayuran, dan protein hewani. Melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada ibu rumah tangga, masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka, serta meningkatkan produktivitas dan ekonomi keluarga.

    P2L juga sejalan dengan program “Makan Bergizi Gratis” yang akan dimulai pada Januari 2024. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga, dengan menyediakan bahan pangan yang bergizi melalui budidaya pekarangan. Kementerian Pertanian berperan aktif dalam mendukung program ini, termasuk bekerja sama dengan investor untuk meningkatkan produksi susu dan daging. Selain itu, Mentan juga mengajak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan seluruh kepala daerah untuk berpartisipasi dalam program ini dengan memanfaatkan pekarangan rumah mereka untuk menghasilkan pangan yang dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar.

    Di banyak daerah, program Pekarangan Pangan Lestari terbukti telah banyak melibatkan kelompok perempuan yang berperan aktif dalam kegiatan pertanian rumah tangga. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola kebun rumah tangga, tetapi juga memainkan peran kunci dalam menciptakan jaringan komunitas yang mendukung ketahanan pangan. Program ini dapat mengadopsi teknik pertanian yang ramah lingkungan seperti hidroponik, pertanian vertikal, dan pertanian organik, yang cocok untuk lahan terbatas di perkotaan. Inisiatif seperti ini tidak hanya memberikan pasokan pangan segar bagi keluarga, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

    Urbanisasi yang pesat di Indonesia juga menjadi tantangan besar dalam menjaga ketahanan pangan, mengingat semakin terbatasnya lahan pertanian dan menurunnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Pertanian perkotaan menawarkan solusi potensial untuk masalah ini. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta, program pertanian perkotaan yang berbasis pada P2L memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan ruang terbatas di sekitar mereka, seperti atap gedung atau pekarangan rumah, untuk menanam tanaman pangan. Teknologi pertanian modern seperti hidroponik dan vertikultur memungkinkan produksi pangan yang efisien meskipun lahan terbatas.

    Selain meningkatkan ketahanan pangan, pertanian perkotaan juga dapat mengurangi emisi karbon, karena produk pangan diproduksi lebih dekat dengan konsumen, sehingga mengurangi kebutuhan transportasi. Program ini juga dapat memperkuat ketahanan pangan lokal dan menyediakan sumber pangan segar bagi masyarakat perkotaan, yang sering kali sulit mengakses pangan bergizi dengan harga terjangkau.

    Tanaman Perkebunan dan Tanaman Obat

    Selain tanaman pangan, pemanfaatan tanaman perkebunan dan tanaman obat juga menjadi bagian integral dari program P2L. Di berbagai daerah, seperti di Desa Sukapulih, Sumatera Selatan, masyarakat menanam tanaman perkebunan seperti tanaman obat, tanaman komersil kopi dan kelapa serta pohon pinang di pekarangan mereka. Tanaman-tanaman ini berfungsi sebagai sumber pangan dan pendapatan bagi keluarga. Selain itu, tanaman obat yang ditanam di pekarangan, seperti jahe, kunyit, dan sambiloto, juga berperan dalam menjaga ketahanan kesehatan keluarga. Dengan cara ini, program P2L tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan, tetapi juga pendapatan keluarga dan kesehatan masyarakat melalui pendekatan yang berbasis pada kearifan lokal.

    Walaupun program P2L dapat berkembang dan diterapkan dengan baik dibeberapa daerah, masih ada beberapa tantangan dihadapi. Penguatan kapasitas kelompok perempuan, perluasan pertanian perkotaan ke daerah yang belum menerapkan, serta pengenalan teknologi pertanian yang lebih inovatif merupakan langkah-langkah penting untuk memperluas dampak program ini. Kebijakan pemerintah yang mendukung pertanian perkotaan dan memberikan bantuan sarana produksi dan modal usahatani bagi rumah tangga berpenghasilan rendah juga akan memperkuat keberlanjutan program P2L dalam jangka panjang.

    Kuntoro Boga Andri

    Kepala Pusat Standarisasi Instrument Perkebunan, Kementan

    (jbr/dhn)

  • Produksi Beras 2025 Diproyeksi 32 Juta Ton, Menko Zulkifli Hasan: Stok Pangan 2024 Tertinggi dalam 5 Tahun

    Produksi Beras 2025 Diproyeksi 32 Juta Ton, Menko Zulkifli Hasan: Stok Pangan 2024 Tertinggi dalam 5 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Produksi beras pada 2025 diproyeksikan mencapai 32 juta ton. Kabar baiknya, stok beras nasional pada 2024 diproyeksikan mencapai jumlah tertinggi dalam lima tahun terakhir.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan, stok beras pada akhir Desember 2024 diperkirakan akan mencapai lebih dari 8 juta ton. Perinciannya, 1,95 juta ton di Bulog dan lebih dari 6 juta ton di masyarakat.

    “Sementara itu stok beras pada akhir Desember akan dicatat sebagai tertinggi 5 tahun terakhir. Stok di Bulog nanti sekitar 2 juta ton, 1.948.000 ton lebih, sedangkan di masyarakat ada 6 juta ton lebih. Jadi kita punya stok beras 8 juta ton lebih. Pada 2025 insyaallah mudah-mudahan impornya tidak sebanyak pada 2024,” paparnya seusai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (26/11/2024).

    Zulhas meyakini impor beras pada tahun depan akan sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Ia pun menyinggung Kementerian Pertanian (Kementan) yang perlu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.

    “Kalau impor pun sedikit, syukur-syukur pak mentan ini kerja keras luar biasa, syukur-syukur insyaallah tahun depan enggak ada impor, tetapi kalau ada impor pun sedikit,” kata Zulhas terkait target atau proyeksi produksi beras pada 2025.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman menargetkan produksi beras mencapai 32 juta ton pada 2025. Mentan juga meyakini dengan target tersebut, Indonesia tak akan impor beras mulai tahun depan.

    “(Target produksi beras) 32 juta ton ya. Doakan insyaallah 2025,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

    Target produksi beras 32 juta ton pada 2025 meningkat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 30,34 juta ton.

    Produksi beras 2024 mengalami penurunan sebanyak 757,13 ribu ton atau 2,43% dibandingkan produksi beras pada 2023 yang sebesar 31,10 juta ton. Sementara itu, Perum Bulog mencatat Indonesia sudah melakukan impor beras sebanyak 2,9 juta ton sepanjang 2024.

  • Presiden Prabowo Subianto Tetapkan Rantai Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani Diperpendek

    Presiden Prabowo Subianto Tetapkan Rantai Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani Diperpendek

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menetapkan rantai distribusi pupuk bersubisi ke petani menjadi lebih pendek dari sebelumnya panjang dan birokratis. Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) presiden bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (26/11/2024).

    Agenda rapat tersebut, terkait sektor pangan, termasuk distribusi pupuk, neraca komoditas, hingga transformasi kelembagaan Perum Bulog. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan presiden nanti akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) terkait distribusi pupuk bersubsi.

    “Kementan langsung ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia langsung ke gapoktan (gabungan kelompok tani), pengecer, atau distribusi sehingga rantai distribusi pupuk menjadi sangat pendek,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Sebelumnya, saat menghadiri gelaran Hari Pangan Sedunia di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (16/11/2024), Zulkifli mengatakan, pemerintah akan memangkas aturan penyaluran pupuk kepada petani untuk memudahkan distribusi pupuk bersubsidi.

    “Kita pangkas semua. Mudah-mudahan nanti Januari perpres-nya keluar. Maka pupuk nanti tidak perlu proses lagi, petani ngajukan dahulu, persetujuan camat, persetujuan bupati, persetujuan gubernur, persetujuan menteri perdagangan, persetujuan menteri pertanian, persetujuan menteri keuangan, rumit,” paparnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan akan memangkas regulasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, agar penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani tidak terhambat.

    Saat ini, menurut dia, ada 147 regulasi untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Panjangnya regulasi tersebut, dinilai mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk secara tepat waktu.

    “Semua yang menjadi kendala untuk mempercepat petani menerima pupuk dari pemerintah, (distribusi) pupuk subsidi, itu dipangkas,” ujar Mentan Amran di Jakarta, Senin (18/11/2024).

  • Kasus Produsen Pupuk Palsu, Mentan Amran Ungkap Potensi Kerugian Petani Rp 3,2 Triliun

    Kasus Produsen Pupuk Palsu, Mentan Amran Ungkap Potensi Kerugian Petani Rp 3,2 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap sejumlah kasus pengadaan pupuk palsu dan pupuk di bawah standar oleh produsen atau perusahaan swasta. Dalam kasus ini, petani berpotensi merugi hingga Rp 3,2 triliun.

    Amran mulanya mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) memasukkan empat perusahaan swasta dalam daftar hitam (blacklist) karena memproduksi pupuk palsu. Selain itu, ada 23 produsen atau perusahaan swasta yang memproduksi pupuk di bawah dari standar yang ditetapkan Kementan.

    Menurut Amran, pengadaan pupuk palsu dan pupuk di bawah standar memiliki dampak besar terhadap petani. Sebab, petani dalam pekerjaannya harus mengeluarkan biaya yang besar untuk pengelolaan tanah.

    “Pembibitan, pupuk, pengelolaan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih Rp 19 juta per hektare. Artinya apa? Pupuk yang palsu itu merugikan petani kita kurang lebih Rp 600 miliar. Yang kurang dari standar itu merugikan petani kita, potensi kerugiannya Rp 3,2 triliun,” paparnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

    Mentan Amran mengatakan, empat produsen pupuk yang di-blacklist seharusnya membuat pupuk NPK. Namun, pupuk yang dibuat justru pupuk palsu karena kandungan NPK itu hanya nol koma dari standar 15%.

    Keempat perusahaan pupuk itu pun kini dilaporkan ke penegak hukum. Mentan juga memastikan, owner dan pihak-pihak yang terlibat tidak akan bisa mendirikan perusahaan baru buntut tindakan yang mereka lakukan.

    Kemudian, kasus 23 perusahaan swasta lainnya tengah didalami oleh Inspektorat Jenderal Kementan. Mentan Amran Sulaiman menegaskan, perusahaan-perusahaan tersebut juga akan ditindak jika terbuki melakukan kesalahan.

    “Kami mengambil langkah-langkah tegas karena ini sangat merugikan petani kita yang menerima pupuk. Mau pupuk yang palsu maupun pupuk yang speknya kurang, itu semua merugikan petani. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjuti,” tegasnya.

    Amran menekankan, Kementan bergerak cepat untuk menindak perusahaan-perusahaan yang bermain-main kepada petani. Apalagi, kata Amran, hal ini juga dapat menghambat program strategis pemerintah yaitu swasembada pangan.

    Sementara itu, Amran mengungkapkan produsen-produsen yang menyalurkan pupuk palsu dan pupuk di bawah standar tersebut sejauh ini tidak akan mengganggu hasil panen Tanah Air.

    “Kalau dibandingkan dengan hasil panen insyaallah tidak berpengaruh. Kan luas tanam kita 10 juta hektare dan yang empat tadi itu luasannya 21.000 hektare. Insyaallah tidak terlalu berpengaruh, tetapi ini merugikan petani kita. Bayangkan petani kita pendapatannya pas-pasan kemudian diberikan pupuk palsu, ini betul-betul maaf, tidak beradab,” kata Mentan Amran Sulaiman soal kasus produsen pupuk palsu yang membuatnya berang.

  • Petani Potensi Rugi Rp3,2 Triliun, Mentan Tindak 27 Perusahaan Pupuk Nakal

    Petani Potensi Rugi Rp3,2 Triliun, Mentan Tindak 27 Perusahaan Pupuk Nakal

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) akan menindak tegas 27 perusahaan yang tidak memproduksi pupuk sesuai dengan standar yang berlaku. Total potensi kerugian petani akibat adanya kasus ini diperkirakan mencapai Rp3,23 triliun.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Kementan menemukan sebanyak empat perusahaan memproduksi pupuk NPK palsu dan 23 perusahaan yang memproduksi pupuk di bawah standar komposisi pupuk yang ditetapkan oleh kementeriannya.

    “Akibat tindakan perusahaan tersebut, potensi kerugian negara mencapai kurang lebih Rp316 miliar. Total potensi kerugian petani diperkirakan mencapai Rp3,23 triliun,” ungkap Amran dalam keterangannya, Selasa (26/11/2024).

    Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut berdampak besar terhadap petani. Mengingat pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam berproduksi.

    Untuk itu, Kementan pada hari ini, Selasa (26/11/2024), segera mengusut kasus penyelewengan tersebut. Secara terperinci, empat perusahaan yang telah terbukti menjual pupuk palsu langsung masuk dalam daftar hitam Kementan.

    Untuk sanksi lebih lanjut, Amran menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Adapun, Kementan tengah menyiapkan berkas untuk kemudian disampaikan ke penegak hukum. 

    “Kami ambil langkah tegas karena merugikan petani kita yang menerima pupuk. Semua berkas kami proses ke penegak hukum,” ujarnya.

    Sementara itu, Amran juga menonaktifkan 11 pegawai Kementan. Pegawai itu terdiri atas pejabat eselon II, pejabat eselon III, dan sejumlah staf yang terlibat dalam kasus tersebut.

    Hal ini, kata dia, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kementerian tidak memberi ruang bagi siapa pun yang merugikan petani.

    “Mafia pupuk dan korupsi harus dihentikan demi keberlanjutan sektor pertanian yang lebih baik,” tegasnya.

    Dia mengharapkan langkah yang diambil kali ini dapat membantu Indonesia dalam mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan, di mana para petani mendapat haknya secara penuh tanpa intervensi dari para mafia. 

    Amran juga memastikan, pengawasan ke depannya kian diperketat untuk mencegah praktik serupa terulang kembali.

  • Mentan Sikat 27 Perusahaan Pupuk Nakal, Petani Bisa Rugi Rp 3,2 Triliun – Page 3

    Mentan Sikat 27 Perusahaan Pupuk Nakal, Petani Bisa Rugi Rp 3,2 Triliun – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menindak 4 produsen pupuk swasta yang kedapatan curang. Yakni, dengan menyalurkan pupuk palsu yang tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi merugikan petani sekitar Rp 600 miliar.

    Amran mengatakan, para produsen dan penyalur tersebut memberikan pupuk ke petani tidak sesuai standar pengadaan pupuk yang diatur Kementan. Keempatnya merupakan perusahaan swasta.

    “Hari ini kami umumkan ada 4 perusahaan pengadaan pupuk yang tidak memenuhi syarat dan 4 itu kami blacklist,” tegas Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Dia menerangkan, keempatnya merupakan penyalur pupuk NPK setelah menang tender lelang Kementan. Setelah kedapatan pupuk yang disalurkan merupakan pupuk palsu, pihaknya akan menyetorkan berkas perkara ke aparat penegak hukum.

    Atas uji kadar yang dilakukan, didapat kalau pupuk yang diberikan ke petani memiliki kadar jauh lebih sedikit dari standar yang ditentukan. Aturannya, kadar NPK minimal dalam pupuk sepatutnya sebesar 15 persen.

    “Kemudian, kami akan kirim berkasnya ke penegak hukum. Karena itu bukan pupuk (asli) yang dikirim, kandungan NPK-nya itu hanya nol koma dari standar 15 persen,” urainya.