Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Masuk Musim Tanam, Pupuk Indonesia Sudah Salurkan 6,6 Juta Ton Pupuk Bersubsidi

    Masuk Musim Tanam, Pupuk Indonesia Sudah Salurkan 6,6 Juta Ton Pupuk Bersubsidi

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pupuk Indonesia (Persero) berhasil menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 6,6 juta ton kepada petani terdaftar di seluruh Indonesia, sejak adanya alokasi pupuk bersubsidi 2024 ditambah oleh Pemerintah hingga akhir November 2024. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh, di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    “Untuk realisasi pupuk bersubsidi, sampai dengan kemarin 26 November sudah mencapai 6,6 juta ton. Ini sudah 87,7 persen dari kontrak kami dengan Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia 7,54 juta ton,” ungkap Tri.

    Ia menyampaikan bahwa, alokasi pupuk bersubsidi awal tahun 2024 hanya 4,7 juta ton. Kemudian Pemerintah menambah alokasi anggaran untuk produksi pupuk bersubsidi setara 9,5 juta ton pada bulan April. Penambahan ini sebagai upaya Pemerintah untuk peningkatan produktivitas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Keputusan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota di seluruh Indonesia melalui penerbitan Surat Keputusan (SK).

    Penerbitan SK baru terlaksana di pertengahan tahun 2024 sehingga penyaluran pupuk bersubsidi mengalami sedikit keterlambatan karena menunggu terbitnya SK masing-masing kepala daerah. Adapun pupuk bersubsidi yang berhasil disalurkan Pupuk Indonesia hingga di tangan petani terdiri dari Urea sebanyak 3.361.040 ton, selanjutnya NPK 3.210.755 ton, dan pupuk organik Petroganik 38.419 ton.

    Sementara adendum kontrak Pupuk Indonesia dengan Kementan rinciannya Urea 3.621.860 ton, NPK 3.419.661 ton. Tri pun berharap sisa alokasi pupuk bisa dioptimalkan oleh petani hingga akhir tahun 2024 sehingga mampu meningkatkan produktivitas di musim tanam ini. Apalagi Pemerintah semakin mempermudah tata cara penebusan pupuk bersubsidi. Petani terdaftar cukup datang ke kios resmi dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    “Masih ada sisa alokasi, di musim tanam Oktober-Maret silakan petani terdaftar memaksimalkan, karena pupuk sudah tersedia di lapangan,” tandas Tri.

    Sementara petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Permentan Nomor 1 Tahun 2024, yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), menggarap lahan maksimal dua hektar. Selain itu, komoditas strategis yang berhak menerima subsidi pupuk dibatasi sembilan komoditas saja. Antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao.

    Bagi petani yang memenuhi syarat sebagai penerima pupuk bersubsidi tapi belum terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), Pemerintah juga memberikan kemudahan. Petani tersebut diharapkan segera mendaftarkan diri melalui kelompok tani (poktan) di daerahnya, karena eRDKK bisa direvisi setiap empat bulan sekali di tahun berjalan.

    “Bagi petani yang tidak tercatat sebagai penerima pupuk bersubsidi, karena tidak termasuk dalam regulasi, Pupuk Indonesia sudah menyiapkan solusinya melalui pupuk nonsubsidi yang juga bisa didapatkan di kios-kios,” pungkas Tri.

  • Menko Zulhas: Prabowo Restui Bulog Bertransformasi Jadi Badan Otonom

    Menko Zulhas: Prabowo Restui Bulog Bertransformasi Jadi Badan Otonom

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Menko Zulhas menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah merestui Perum Bulog bertransformasi menjadi badan otonom. Usulan untuk mengubah status Bulog agar terlepas dari Kementerian BUMN telah diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin langsung Prabowo.

    “Saya laporan perlunya transformasi Bulog dan kami akan melanjutkan rapat pertama kepada pihak terkait untuk merumuskan konsep transformasi Bulog dan Presiden Prabowo memutuskan untuk silakan dilanjutkan,” katanya dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi terbatas terkait transformasi Bulog di kantor Bulog, Jumat (29/11/2024).

    Pada rapat perdana ini, pria yang akrab disapa Zulhas itu memimpin rakortas perdana bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri PAN RB Rini Widyantini, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. Rapat membahas konsep transformasi, keuangan, hingga status kepegawaian.

    Ia juga menindaklanjuti arahan Prabowo terkait transformasi Bulog menjadi badan otonom. Ada beberapa hal yang dibahas, yakni payung hukum terkait perubahan, kepastian anggaran, dan fungsi kelembagaan dari Bulog nantinya. Setelah bertransformasi, Bulog akan menjadi lembaga yang sangat kuat karena bertugas menjadi penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional.

    Zulhas menekankan perubahan Bulog menjadi badan yang bertanggung jawab langsung pada Presiden Prabowo ini untuk memperkuat perannya dalam menjaga pasokan dan harga pangan, khususnya beras.

    “Jadi tadi banyak yang dibahas. Namun, kesimpulannya akan diperdalam di masing-masing instansi terkait ada Kementan, Bapanas, Kemendag, dan Kemenperin,” ungkap dia.

    Diakui, transformasi tersebut nantinya membuat Bulog sebagai lembaga yang sangat kuat dan sebagai stabilisator dan penyangga. Zulkifli berharap transformasi Bulog bisa cepat berjalan guna mendukung swasembada pangan yang ditargetkan bisa tercapai pada 2027.

  • Cara Daftar Petani Milenial 2024 Jateng, Gaji Rp 10 Juta Lebih Sebulan, Ini Kriteria Maksimal Umur

    Cara Daftar Petani Milenial 2024 Jateng, Gaji Rp 10 Juta Lebih Sebulan, Ini Kriteria Maksimal Umur

    TRIBUNJATENG.COM – Cara Daftar Petani Milenial 2024 Jateng, Gaji Rp 10 Juta Lebih Sebulan, Ini Kriteria Maksimal Umur Pendaftarnya

    Baru-baru ini pemerintah membuat program khusus bagi masyarakat yang berminat untuk menggarap pertanian melalui Petani Milenial 2024. 

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, tujuan program ini adalah mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan produktivitas untuk mendukung visi Presiden yaitu swasembada dan juga lumbung pangan dunia.

    “Mereka yang akan menjadi ujung tombak pertanian masa depan karena menggerakan roda ekonomi dan juga memiliki kemampuan untuk mentransformasi pertanian tradisional ke modern,” jelasnya.

    Pasalnya sektor pertanian masih kurang diminati oleh para kaum muda, padahal menjadi poin penting dalam keberlangsungan hidup di negara Indonesia. 

    Maka dari itu program Petani Milenial dibuat untuk bisa menjaring para kaum muda sehingga bisa terjun langsung pada sektor pertanian.

    Keuntungan yang didapatkan oleh petani milenial juga ditargetkan bisa mencapai minimal Rp10 juta per bulan. 

    Melansir rilis Kementan, Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti mengatakan, setiap petani berpotensi memiliki pendapatan lebih dari Rp 10 juta per bulan.

    Hitung-hitungan tersebut berasal dari swakelola bagi hasil antara lapangan usaha dan petani baik dari sisi pendapatan produksi maupun hasil jual.

    Dia pun memastikan angka sebesar itu merupakan pendapatan murni alias bukan gaji yang selama ini muncul di pemberitaaan.

    “Itu bukan gaji tapi pendapatan dari harga jual GKG yang mencapai Rp 6000 perkilogram.

    Kemudian ada juga pembagian lainya seperti 20 persen lapangan usaha.

    Jadi kami sudah hitung di dalam 15 orang anggota brigade swasembada panga itu pendapatan perorangnya bisa 10 juta,” katanya.

    Menurut Idha, semua pendapatan itu juga tak lepas dari peran pemerintah yang telah menyiapkan skema pertanian modern untuk memangkas biaya produksi hingga 50 persen.

    Pemerintah akan memberi hibah berupa alat mesin pertanian kepada setiap kelompok brigade swasembada pangan.

    “Dukungan dari pemerintah juga termasuk benih dan juga pupuk yang disiapkan untuk menopang jalanya produksi brigade swasembada pangan,” katanya.

    Idha mengatakan terdapat beberapa kriteria bagi petani milenial yang akan masuk dan menjadi bagian dari brigade swasembada pangan ini.

    “Pertama harus jujur, punya prinsip dan memiliki komitmen meningkatkan produktivitas.

    Nanti di lapangan luas lahan yang akan dikelola brigade pangan sekitar 200 hektare melalui kelola kemitraan,” katanya.

    Berikut Syarat Pendaftaran Petani Milenial 2024:

    1. Berusia 19 sampai 39 Tahun

    Perlu kamu ketahui bahwa syarat usia mendaftarkan diri sebagai Petani Milenial adalah berusia 19 tahun sampai 39 tahun terhitung saat pendaftaran. 

    Bagi kamu yang tergolong ke dalam jenjang usia tersebut, kamu bisa daftar.

    2. Berdomisili di Daerah yang Memiliki Program

    Program Petani Milenial belum diterapkan seluruhnya di semua wilayah kota dan kabupaten.

    Untuk memastikan tersebut, baiknya kamu melakukan konfirmasi ke Dinas Pertanian setempat.

    3. Punya Pengalaman

    Kamu juga diharuskan memiliki pengalaman dan terlibat dalam pertanian.

    Hal ini penting agar kamu dapat langsung bekerja dengan maksimal.

    4. Minat dalam Pertanian

    Selain memiliki pengalaman, kamu juga harus memiliki minat dalam usaha pertanian.

    Jika memiliki minat yang lain, tidak disarankan untuk melakukan pendaftaran.

    Cara Daftar Petani Milenial 2024

    Merujuk Rilis Kementan 774/HM.160/A.7/11/2024,  langkah pertama untuk calon petani harus datang langsung ke dinas-dinas pertanian baik yang ada di Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi.

    “Dari sana (dinas) akan mengarahkan ke pendamping atau mentor dari kami (kementan),” jelas Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti.

    Petani Milenial 2024 pertama kali diumumkan oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. (*)

  • Alasan Firli Mangkir Diperiksa Polisi, Ada Pengajian dengan Anak Yatim

    Alasan Firli Mangkir Diperiksa Polisi, Ada Pengajian dengan Anak Yatim

    Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa Hukum eks Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan alasan kliennya tidak hadir dalam pemeriksaan ke Bareskrim lantaran menghadiri sejumlah agenda. Kuasa Hukum Firli, Ian Iskandar mengatakan agenda itu salah satunya pengajian rutin bersama anak yatim di kediamannya.

    Dia menambahkan pengajian itu juga berbarengan dengan hari ke-7 keponakan Firli meninggal dunia. Oleh karena itu, pada pengajian itu ada agenda pemberian sedekah.

    “Nah perlu kami jelaskan bahwa kenapa pada panggilan hari ini beliau tidak hadir, ya pada saat yang bersamaan pada setiap hari Kamis di rumah beliau itu ada pengajian rutin,” ujarnya di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Pada hari yang sama, kata Ian, mantan pimpinan lembaga anti rasuah juga memiliki agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Namun, dia tidak menjelaskan agenda tersebut secara detail.

    “Jadi pada saat yang bersamaan ada kegiatan yang tidak bisa dia tinggalkan,” tambahnya.

    Dia menambahkan, Firli juga tidak pernah berniat untuk mangkir dalam setiap panggilan penyidik kepolisian. Sebab, setiap ada pemeriksaan, kubu Firli kerap menanyakan soal materi yang akan diklarifikasi ke kliennya.

    “Hal apa saja yang ingin dimintai keterangan, pihak-pihak penyidik tidak dapat menjelaskan hal itu. Sehingga kami menganggap tidak perlu lagi dilakukan panggilan untuk diperiksa,” pungkasnya.

    Firli Mangkir Lagi 

    Sebelumnya, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menyampaikan Firli Bahuri tidak dapat hadir atau mangkir dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri hari ini, Kamis (28/11/2024).

    “Tersangka FB melalui kuasa hukumnya Ian Iskandar pada pukul 10.54 WIB pagi ini telah menyampaikan kepada penyidik bahwa tersangka FB tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini,” ujar Ade dalam keterangan tertulis, Kamis (28/11/2024).

    Oleh karena itu, Ade menyatakan saat ini pihaknya bakal melakukan konsolidasi untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyidikan kasus dugaan pemerasan Firli di lingkungan Kementan.

  • Kementan Atur Strategis Capai Target Swasembada Pangan – Page 3

    Kementan Atur Strategis Capai Target Swasembada Pangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dalam upaya mendukung peningkatan produksi pangan, Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) khususnya Polbangtan Bogor berkomitmen melalui sejumlah inisiatif strategis, di antaranya Monitoring dan Evaluasi (Monev) bantuan irigasi pompa dan irigasi perpipaan.

    Kegiatan Monev terkait program Perluasan Areal Tanam (PAT) yang menyasar Kelompok Tani Tulus Rahayu Abadi di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Kamis (21/11/2024), pekan lalu.

    Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengatakan Kementerian Pertanian RI terus berupaya meningkatkan produksi pangan strategis.

    “Hal ini tentunya perlu dukungan dari SDM pertanian yang memiliki potensi besar yang berasal dari usia produktif, sehingga cita-cita menuju swasembada pangan dapat tercapai,” katanya.

    Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementan (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menegaskan bahwa program PAT bertujuan memenuhi kebutuhan pangan pokok, yang akan semakin meningkat.

    “PAT harus difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok,” katanya.

    Direktur Polbangtan Bogor, Yoyon Haryanto mengatakan kegiatan Monev bukan hanya menjadi langkah evaluasi, juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan sektor pertanian.

    “Para petani merasa didukung, baik secara teknis maupun moral, untuk terus mengembangkan potensi lahan mereka,” katanya.

    Dalam kunjungannya, tim Polbangtan Bogor, Gian Febriza dan Juju Julaeha bertemu dengan penyuluh dan para petani penerima manfaat. Diketahui, bantuan pompa irigasi yang diterima kelompok tani telah mengairi areal sawah seluas 14 hektar.

    “Dampak positif dari program PAT ini sangat dirasakan oleh petani, terutama dalam meningkatkan produktivitas lahan yang sebelumnya sulit terjangkau air,” katanya.

    Juju Julaeha menambahkan bahwa program PAT diharapkan dapat bersinergi dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen Polbangtan Bogor.

    “Kami ingin keberlanjutan dari program, tidak hanya terhenti pada bantuan, juga mencakup pembinaan berkelanjutan yang melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis petani,” katanya.

     

  • Kementan Diperbolehkan Bangun Irigasi, Ini Alasannya – Page 3

    Kementan Diperbolehkan Bangun Irigasi, Ini Alasannya – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan pada 2028. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan target itu bisa dicapai dengan kerja sama antarsektor.

    Dalam mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal meneken Nota Kesepahaman (MoU). Zulkifli Hasan menilai langkah itu jadi bukti kerja cepat pemerintah.

    “Hari ini Menteri Pertanian dan Menteri Desa melakukan MoU, saya sungguh apresiasi. Menteri Desa dan Menteri Pertanian kerjanya cepat sekali. Seluruh Indonesia sudah dijelajahi, mulai dari Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, cepat sekali gerakannya,” ujar Zulkifli Hasan, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    “Sebagaimana perintah Bapak Presiden Prabowo kita harus swasembada pangan 2028. Kata kunci kita ini semua satu tim,” dia menambahkan.

    Dia menjelaskan, banyak pihak terlibat untuk mengejar target tersebut. Mulai dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berkaitan dengan produksi, Mendes PDT Yandri Susanto sebagai pusat produksinya di desa, hingga Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

    Kemudian, penelitiannya turut melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ditambah lagi, ada aspek pengamanan yang dilakukan TNI/Polri.

    “Karena untuk swasembada pangan tahun 2028 itu semua pihak terlibat. Menteri Pertanian, Menteri Desa, Menteri BUMN, Dirut Pupuk, (Menteri) PU pengairannya, irigasinya, bendungannya, Pak Polisi pengamanannya, TNI teritorinya membantu, bupati kemudian wali kota, kepala desa, Menteri Kehutanan tanahnya. Penelitian benihnya ada BRIN. Jadi ini seluruh sektor terkait, oleh karena itu, kita satu tim perlu kerja sama yang kuat yang kokoh,” beber Zulkifli.

     

     

  • Zulhas Ungkap Banyak Sawah di Indonesia Hanya Bisa Ditanam Sekali Setahun, Ini Penyebabnya

    Zulhas Ungkap Banyak Sawah di Indonesia Hanya Bisa Ditanam Sekali Setahun, Ini Penyebabnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan banyak lahan sawah di Indonesia hanya bisa ditanami satu kali dalam setahun. Kondisi ini terjadi di berbagai wilayah seperti Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan daerah lainnya.

    “Banyak sekali sawah kita, baik di Pulau Jawa, di Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain yang hanya satu kali tanam,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

    Menurut Zulhas, salah satu kendala utama sawah di Indonesia yang hanya satu kali tanam adalah minimnya irigasi karena hanya mengandalkan curah hujan. Selain itu, keterbatasan anggaran di tingkat daerah juga menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur irigasi.

    “Sawah yang satu kali tanam itu tidak ada irigasinya karena mengandalkan curah hujan. Nah, kenapa begitu? Karena keterbatasan anggaran dari daerah,” jelas Zulhas.

    Zulhas menambahkan, pengelolaan lahan sawah dibagi berdasarkan luasnya. Lahan sawah yang luasnya kurang dari 1.000 hektare menjadi tanggung jawab anggaran bupati atau wali kota. Sementara untuk lahan dengan luas antara 1.000 hektare hingga 3.000 hektare, kewenangan pembangunan irigasi berada di tangan gubernur.

    “Kalau luasnya 1.000 hektare, anggarannya dari bupati. Kalau seribu sampai tiga ribu hektare, gubernur yang bertanggung jawab membangun irigasi,” terangnya.

    Ia juga menyebutkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memiliki kemampuan untuk menangani masalah sawah di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan upaya mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan potensi pendapatan negara jika sawah-sawah tersebut dikelola dengan optimal.

    “Kementan punya kemampuan untuk membantu karena ini (sawah di Indonesia) menjadi fokus ketahanan pangan. Maka itu boleh dikerjakan oleh pusat, dan semuanya akan diatur melalui sub-Perpres,” pungkas Zulhas.

  • Eks Ketua KPK Firli Bahuri Mangkir dari Pemeriksaaan di Bareskrim

    Eks Ketua KPK Firli Bahuri Mangkir dari Pemeriksaaan di Bareskrim

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi memastikan eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tidak hadir atau mangkir dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri hari ini, Kamis (27/11/2024).

    Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Kuasa Hukum Firli, Ian Iskandar. Meski demikian, Ade tidak menjelaskan secara detail alasan Firli Bahuri absen dalam pemeriksaan kali ini.

    “Tersangka FB melalui kuasa hukumnya Ian Iskandar pada pukul 10.54 WIB pagi ini telah menyampaikan kepada penyidik bahwa tersangka FB tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini,” ujar Ade dalam keterangan tertulis, Kamis (28/11/2024).

    Ade menambahkan saat ini pihaknya bakal melakukan konsolidasi untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyidikan kasus dugaan pemerasan Firli di lingkungan Kementan.

    “Selanjutnya tim penyidik akan melakukan konsolidasi terkait hal ini, untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka penyidikan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Firli telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya sejak Rabu (22/11/2023). Firli jadi tersangka lantaran diduga melakukan pemerasan saat menangani kasus di Kementerian Pertanian.

    Dalam kasus dugaan pemerasan ke eks Mentan Syahrul Yasin Limpo ini juga kepolisian telah memeriksa sebanyak 123 saksi serta meminta keterangan kepada 11 ahli.

    Di sisi lain, Firli juga terjerat dalam kasus tindak pidana karena diduga melanggar Pasal 36 juncto 65 UU KPK. Pasal 36 UU KPK itu mengatur tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

    Dalam perkara ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memeriksa 37 saksi mulai dari anggota Polri, KPK, Kementan RI hingga sipil.

  • Firli Bahuri Mangkir Pemeriksaan Terkait Kasus Pemerasan SYL Megapolitan 28 November 2024

    Firli Bahuri Mangkir Pemeriksaan Terkait Kasus Pemerasan SYL Megapolitan 28 November 2024

    Firli Bahuri Mangkir Pemeriksaan Terkait Kasus Pemerasan SYL
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
    Firli Bahuri
    mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
    “Tersangka FB (Firli Bahuri) tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Kamis (28/11/2024).
    Namun, Ade Safri tidak menjelaskan lebih lanjut alasan Firli tidak memenuhi panggilan tersebut.
    “Selanjutnya tim penyidik akan melakukan konsolidasi terkait hal ini untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka penyidikan,” pungkas dia.
    Adapun Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL pada 22 November 2023. Sejak itu, data per 1 Oktober 2024, sebanyak 160 saksi telah diperiksa penyidik.
    Namun, hingga satu tahun lamanya, Firli belum juga ditahan.
    Bukan hanya pemerasan, polisi juga tengah menangani perkara pertemuan Firli dengan SYL di sebuah lapangan badminton di Jakarta.
    Dalam kasus ini, Firli masih berstatus sebagai saksi meskipun status perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.
    Data 1 Oktober 2024, penyidik telah memeriksa 37 orang dalam konteks dugaan pertemuan Firli dengan SYL. Penyidik juga telah memeriksa dua ahli, yaitu ahli hukum pidana dan hukum acara pidana, terkait dugaan pertemuan Firli dengan SYL.
    “Polri tujuh orang, KPK 16 orang, Kementan 10 orang, sipil empat orang,” ungkap Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Selasa (1/10/2024).
    Dalam kedua kasus tersebut, polisi menerapkan Pasal 12 e dan/atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP, serta Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-undang KPK RI.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diperiksa Bareskrim Hari Ini, Kuasa Hukum Pastikan Firli Bahuri Bakal Hadir

    Diperiksa Bareskrim Hari Ini, Kuasa Hukum Pastikan Firli Bahuri Bakal Hadir

    Bisnis.com, JAKARTA – Kuasa Hukum eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan kliennya siap hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim hari ini, Kamis (28/11/2024).

    Sebelumnya, penyidik gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortastipidkor menjadwalkan pemeriksaan itu pada 10.00 WIB di Gedung Bareskrim Polri. 

    Namun, Ian Iskandar dan rombongan kubu Firli terlebih dahulu menyambangi Polda Metro Jaya sekitar 10.40 WIB.

    “Kita menyerahkan surat kepada pihak Polda Metro terkait dengan panggilan hari ini, mengenai substansinya nanti bisa ditanya pihak Polda Metro aja,” ujar Ian di Polda Metro Jaya, Kamis (28/11/2024).

    Selang satu jam kemudian, Ian dan rombongan keluar dari gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Belum jelas alasan Ian datang terlebih dahulu ke Polda Metro Jaya.

    Meskipun begitu, Ian menekankan dirinya beserta Firli bakal hadir untuk memenuhi pemeriksaan kepolisian terkait dengan kasus dugaan pemerasan di Kementan atau terhadap Syahrul Yasin Limpo.

    “Insyaallah hadir, Insyaallah, secepatnya ya [ke Bareskrim],” tambahnya.

    Sebagai informasi, Firli telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya sejak Rabu (22/11/2023). Hingga kini, polisi belum melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

    Dalam catatan Bisnis, Firli telah beberapa kali diperiksa oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri dalam periode 2023-2024.

    Paling baru, Firli juga sempat dipanggil penyidik pada Senin (26/2/2024). Namun, Firli tidak dapat menghadiri pemeriksaan lantaran harus menghadiri suatu agenda.