Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Kementerian Pertanian Alokasikan Rp 23,61 Triliun untuk Swasembada Beras pada 2025

    Kementerian Pertanian Alokasikan Rp 23,61 Triliun untuk Swasembada Beras pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan alokasi anggaran 2025 sebesar Rp 23,61 triliun untuk mendukung program swasembada beras. Menteri Pertanian atau Mentan Amran Sulaiman mengatakan, hal itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan secepatnya mewujudkan swasembada pangan atau beras.

    “Kami mengusulkan reprioritasi pemanfaatan anggaran tahun 2025 sebagai berikut, kegiatan mendukung swasembada pangan (beras) sebesar Rp 23,61 triliun,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Amran menjelaskan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan optimasi lahan seluas 851.000 hektare (ha), pencetakan sawah baru 225.000 ha, pompanisasi untuk lahan tadah hujan 500.000 ha, pengelolaan potensi lahan bersama Kementerian Pekerjaan Umum seluas 300.000 ha, dan tumpang sisip padi gogo pada tanaman perkebunan dan sawit yang luasnya mencapai 300.000 ha.

    Menurut Mentan Amran Sulaiman, Kementan juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 413,67 miliar untuk mendukung program pangan bergizi. Alokasi anggaran ini diturunkan dalam bentuk bantuan benih sayuran dan buah, ubi jalar, dan ayam petelur sejumlah 600.000 ekor untuk kegiatan pekarangan pangan bergizi di 2.500 desa.

    Dari anggaran Kementan pada 2025, Amran menargetkan produksi beras mencapai 32,83 juta ton, jagung 16,68 juta ton, kedelai 334.000 ton, aneka cabai 3,08 juta ton, bawang merah 1,99 juta ton, kopi 772.000 ton, kakao 641.000 ton, tebu 36 juta ton, kelapa 2,88 juta ton, daging sapi/kerbau 399,41 ribu ton, dan daging ayam 4,34 juta ton.

    Amran juga menyampaikan realisasi pelaksanaan anggaran 2024. Dia mengungkapkan, dari pagu APBN sebesar Rp 15,56 triliun, realisasi anggaran Kementan pada 30 November 2024 mencapai Rp 13,12 triliun atau 84,29%.

    “Dalam sisa waktu satu bulan ke depan, kami akan terus berupaya untuk mempercepat semua kegiatan dan realisasi serapan anggaran dan menargetkan realisasi serapan anggaran pada akhir Desember 2024 minimal 96%,” tegas Mentan Amran Sulaiman.

  • Petrokimia siapkan stok 316 ribu ton pupuk bersubsidi

    Petrokimia siapkan stok 316 ribu ton pupuk bersubsidi

    Stoknya kami siapkan cukup banyak, pupuknya juga sudah ada di kios-kios resmi, penebusannya lebih mudah. Petani terdaftar bisa menebus pupuk bersubsidi cukup dengan membawa KTP ke kios

    Gresik (ANTARA) – Petrokimia Gresik menyiapkan sebanyak 316.334 ton pupuk bersubsidi di kios-kios resmi untuk menjaga stok menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Anuurogo menyatakan, melalui adanya stok pupuk bersubsidi tersebut maka petani terdaftar dapat mengoptimalkan penebusan dengan proses yang mudah di akhir tahun ini.

    “Stoknya kami siapkan cukup banyak, pupuknya juga sudah ada di kios-kios resmi, penebusannya lebih mudah. Petani terdaftar bisa menebus pupuk bersubsidi cukup dengan membawa KTP ke kios,” katanya di Gresik, Jawa Timur, Rabu.

    Dwi menjelaskan, pemerintah pada pertengahan 2024 resmi menambah volume pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

    Atas penambahan alokasi tersebut, selanjutnya Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan kontrak senilai 7,54 juta ton kepada Pupuk Indonesia untuk pemenuhan pupuk bersubsidi 2024.

    Ia menuturkan, penambahan ini dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional sehingga diharapkan petani dapat menebusnya agar produktivitas pertanian nasional terus meningkat.

    Adapun stok pupuk bersubsidi yang disiapkan Petrokimia Gresik per 2 Desember 2024bterdiridari Urea 52.365 ton, NPK 246.875 ton, dan Petrogonik 17.094 ton.

    Sementara untuk memastikan kelancaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi, Petrokimia Gresik telah melaksanakan digitalisasi pada semua lini bisnis termasuk proses distribusi dan pengelolaan pergudangan.

    Pemanfaatan teknologi ini sekaligus sebagai upaya Petrokimia Gresik untuk meningkatkan pengawasan sehingga pupuk bersubsidi yang tersalurkan tepat sasaran.

    Sejumlah aplikasi digital yang diciptakan Petrokimia Gresik untuk kelancaran distribusi antara lain Warehouse Management System (WMS), Sistem Scheduling Truk Online (SISTRO), dan Petrokimia Gresik Port Information System (Petroport).

    Selain itu, Petrokimia Gresik juga melakukan pemantauan ke daerah-daerah untuk memastikan stok langsung di lapangan dan memastikan pupuk bersubsidi diterima oleh petani terdaftar.

    Ia menambahkan, petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024.

    Kriteria tersebut yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), dan menggarap lahan maksimal dua hektare.

    Untuk komoditas strategis yang berhak menerima subsidi pupuk sesuai regulasi ada sembilan komoditas yakni antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao.

    Bagi petani yang tidak tercatat sebagai penerima pupuk bersubsidi, Dwi berharap petani tersebut segera mendaftarkan diri melalui Kelompok Tani (Poktan) di masing-masing daerahnya.

    Pemerintah memberikan kemudahan melalui regulasi terbaru yaitu pendataan petani penerima melalui e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dapat dievaluasi empat bulan sekali pada tahun berjalan.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mentan usulkan reprioritasi anggaran 2025 dukung swasembada pangan

    Mentan usulkan reprioritasi anggaran 2025 dukung swasembada pangan

    agar swasembada pangan beras dapat diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya maka kami mengusulkan reprioritasi pemanfaatan anggaran 2025

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengusulkan kepada Komisi IV DPR RI untuk reprioritasi anggaran tahun 2025 guna mendukung swasembada pangan dan program pangan bergizi.

    “Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan memerintahkan Kementerian Pertanian agar swasembada pangan beras dapat diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya maka kami mengusulkan reprioritasi pemanfaatan anggaran 2025,” kata Mentan Amran dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta, Rabu.

    Pada 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat anggaran Rp29,37 triliun, termasuk tambahan anggaran sebesar Rp21,47 triliun.

    Mentan merinci reprioritasi anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2025 mencakup kegiatan mendukung swasembada pangan beras sebesar Rp23,61 triliun, dan mendukung program pangan bergizi sebesar Rp413,67 miliar.

    Untuk mendukung swasembada pangan beras, akan dilakukan kegiatan optimasi lahan (oplah) 851 ribu hektare (ha), cetak sawah 225 ribu ha, pompanisasi tadah hujan (PAT) 500 ribu ha, potensi tanam (KemenPU) 300 ribu ha, serta padi gogo (PTAB) 300 ribu ha.

    Baca juga: Mentan: Penghentian sementara impor daging domba melindungi peternak

    Baca juga: Kementan-Kemenimipas libatkan WBP jadi pelopor ketahanan pangan

    Selain itu, Kementan juga mendukung program pangan bergizi melalui kegiatan pekarangan pangan bergizi dengan anggaran dialokasikan Rp413,67 miliar pada 2.500 desa, yang dilakukan melalui bantuan benih, sayuran, buah, ayam petelur 600 ribu ekor, dan bantuan ubi jalar.

    Dengan adanya reprioritasi tersebut maka pagu per program lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 meliputi ketersediaan, akses, konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp23,33 triliun, nilai tambah dan daya saing industri Rp2,08 triliun, pendidikan dan pelatihan vokasi Rp548,65 miliar, dukungan manajemen Rp3,41 triliun, sehingga total pagu Rp29,37 triliun

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kementan: Sapi perah bunting impor asal Australia mulai tiba

    Kementan: Sapi perah bunting impor asal Australia mulai tiba

    Sebanyak 50 ekor sapi perah bunting jenis Frisian Holstein asal Australia telah tiba di Indonesia, menandai dimulainya upaya percepatan investasi di subsektor peternakan

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan sebanyak 50 ekor sapi perah bunting jenis Frisian Holstein asal Australia telah tiba di Indonesia.

    “Sebanyak 50 ekor sapi perah bunting jenis Frisian Holstein asal Australia telah tiba di Indonesia, menandai dimulainya upaya percepatan investasi di subsektor peternakan,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa kehadiran sapi perah bunting itu diharapkan dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan minum susu yang digalakkan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Agung menegaskan bahwa kedatangan sapi perah bunting itu merupakan bagian dari rencana blueprint Kementerian Pertanian untuk mendorong peran investor dalam meningkatkan populasi sapi perah di Indonesia.

    “Kami mengapresiasi PT. Juang Jaya Abdi Alam yang telah memulai investasi strategis ini, dan memang upaya ini akan bertahap pada periode berikutnya,” ujarnya.

    Ia berharap langkah itu dapat menjadi contoh bagi investor lain untuk turut berkontribusi dalam pembangunan subsektor peternakan di tanah air.

    Sapi perah bunting yang dimiliki oleh PT. Juang Jaya Abdi Alam tersebut rencananya akan ditempatkan di Lampung, untuk mendukung penyediaan susu di provinsi tersebut. Sapi-sapi tersebut sudah dalam keadaan bunting dengan usia bervariasi antara 3 hingga 7 bulan.

    “Harapannya, selain menghasilkan pedet (anak sapi), sapi-sapi ini juga akan mulai memproduksi susu untuk kebutuhan lokal pada pertengahan tahun depan,” tambah Agung.

    Selain sapi perah bunting, pada kesempatan yang sama juga didatangkan 600 ekor bibit domba dan kambing perah, yang terdiri dari 400 ekor domba Droper dan 200 ekor kambing perah jenis Saanen. Bibit ternak ini milik PT. Samana Agri Yasa dan rencananya akan dikirim ke instalasi karantina di Cilacap, Jawa Tengah.

    Kedatangan sapi perah bunting, domba, dan kambing perah ini merupakan langkah konkret dalam mempercepat investasi sapi perah nasional, sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mentan Lebih Ambisius Dibanding Prabowo, Targetkan Swasembada Pangan Kurang dari 4 Tahun – Page 3

    Mentan Lebih Ambisius Dibanding Prabowo, Targetkan Swasembada Pangan Kurang dari 4 Tahun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa swasembada pangan sesegera mungkin. Salah satu pejabat yang mendapat tugas merealisasikan target tersebut adalah Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.

    Menteri yang lahir di Bone Sulawesi Selatan ini mengungkapkan sejumlah strategi yang tengah disiapkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mencapai target swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Kementan berkomitmen mempercepat upaya mencapai swasembada pangan dengan berbagai langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor.

    “Yang pertama, Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar kami (Kementan) mencapai swasembada pada pangan secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya,” kata Amran kepada Merdeka.com, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    “Beliau targetkan pada kami 4 tahun paling lambat, tapi kami berupaya keras agar sebelum 4 tahun sudah bisa swasembada kembali,” tambahnya.

    Fokus pada Komoditas Utama

    Mengenai prioritas komoditas pangan, Amran menyebutkan padi dan jagung menjadi fokus utama Kementan saat ini. Namun, ia juga menegaskan pentingnya memperhatikan sektor lain yang memiliki nilai strategis di tingkat nasional dan global.

    “Nah kita prioritaskan dua dulu, padi dengan jagung, kemudian juga kita memperhatikan sektor perkebunan yang nilainya, yang nilainya banyak di tingkat dunia,” jelasnya.

    Selain itu, Kementan juga memberi perhatian pada hortikultura untuk mendukung penyediaan pangan bergizi di daerah. Dalam hal ini, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Desa untuk mengembangkan program yang mendukung ketahanan pangan berbasis hortikultura di wilayah pedesaan.

    “Ada 6 komoditas kita perhatikan, kemudian juga hortikultura. Hortikultura ini kita kolaborasi dengan Kementerian Desa untuk me-me-support pangan bergisi di daerah. Nah ini nanti kita kolaborasi semua sektor untuk mencapai suasem pada pangan dan menggerakkan sektor pergembunan hortikultura, pertanakan dan lain-lain,” papar Amran.

     

  • Kementan: Sistem e-RDKK Mencegah Penyimpangan Pupuk Subsidi dan Tidak Bisa Diperjualbelikan

    Kementan: Sistem e-RDKK Mencegah Penyimpangan Pupuk Subsidi dan Tidak Bisa Diperjualbelikan

    Andi menjelaskan tidak semua orang dapat masuk e-RDKK, ada rangkaian proses yang harus dijalani. Tujuannya agar bantuan subsidi pupuk benar- benar tepat sasaran. Persyaratan utama agar masuk e-RDKK adalah petani memiliki e-KTP, kemudian melakukan usaha tani dan tergabung dalam kelompok tani yang menyusun RDKK-nya.

    Untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan maksimal luasan usahanya 2 ha. Semua data RDKK yang telah disusun tersebut diinput dalam sistem e-RDKK dan disetujui oleh Kadistan Kabupaten/Kota.

    “Verifikasi data RDKK semua diarahkan ke e-RDKK, kebutuhan pupuk sesuai dosis rekomendasi) yang kemudian PPL menginput dan setelah itu ada proses verifikasi berjenjang sampai dengan pengesahan oelh Kepala Dinas didalam sistem e-RDKK,” terang Andi.

    Apabila datanya sesuai dengan persyaratan petani tersebut akan terdaftar dalam e-RDKK. Bila tidak atau belum sesuai akan dikembalikan ke dinas secara elektronik atau melalui sistem e-RDKK.

    “Setelah proses ini rampung, petani bisa melakukan pembelian pupuk subsidi dengan kartu tani maupun KTP. Tidak bisa diperjualbelikan,” pungkasnya.

     

    (*)

  • Kejagung Telah Periksa 30 Saksi dalam Kasus Korupsi Tom Lembong – Page 3

    Kejagung Telah Periksa 30 Saksi dalam Kasus Korupsi Tom Lembong – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku telah memeriksa 30 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2015–2016 yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.

    “Sedang diperiksa saksi-saksi dan ahli. Ini kan baru sekitar 30 orang (saksi, red.),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Sementara itu, lanjut dia, ahli yang telah diperiksa terkait kasus tersebut berjumlah tiga orang.

    Adapun pada Selasa ini, tim jaksa penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung memeriksa tujuh saksi dalam kasus dugaan korupsi Tom Lembong.

    Saksi-saksi yang diperiksa tersebut berasal dari sejumlah kementerian, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Persero, dan Sucofindo, serta pihak swasta.

    Dari kementerian, saksi yang diperiksa berinisial YW selaku anggota Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Tebu dan Pemanis Lain Kementerian Pertanian (Kementan) dan MM selaku Deputi Koordinasi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

    Selanjutnya, penyidik memeriksa saksi berinisial SYL selaku Sekretaris Perusahaan PT PPI tahun 2016–2021 dan IRS selaku Senior Manager Pengembangan Komoditi PT PPI tahun 2016-2017. Sementara itu, saksi dari PT Sucofindo adalah ARA selaku karyawan PT Sucofindo pada jabatan Kabag Fasilitasi Perdagangan.

    Terakhir, dari pihak swasta, penyidik memeriksa EC selaku Manajer Impor PT Sentra Usahatama Jaya, PT Medan Sugar Industry, dan PT Andalan Furnindo, serta LM selaku Manajer Accounting PT Andalan Furnindo.

    Dijelaskan Harli bahwa ketujuh saksi tersebut diperiksa untuk tersangka atas nama Tom Lembong dan kawan-kawan. “Pemeriksaan saksi ini untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut,” ucapnya.

     

  • Anomali di Tengah El Nino dan Kekeringan yang Terjadi, Harga Beras Deflasi 0,45%

    Anomali di Tengah El Nino dan Kekeringan yang Terjadi, Harga Beras Deflasi 0,45%

    Deflasi yang tercatat pada November 2024 tersebut menjadi bukti bahwa program intensifikasi lahan rawa, ekstensifikasi, dan penggunaan teknologi serta mekanisasi dari Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil menjaga stabilitas produksi.

    Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono mengatakan bahwa Kementan terus berupaya memperkuat produksi pangan.

    “Kami menyiapkan benih, pupuk, dan sarana produksi lainnya untuk memastikan keberlanjutan produksi,” katanya.

    Arief menjelaskan, selama 2024, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memasifkan pemberian bantuan pompa dan menggiatkan optimasi lahan rawa (oplah).

    “Dengan pompanisasi, sawah tadah hujan yang sebelumnya hanya bisa tanam satu kali, bisa meningkat meningkat menjadi dua bahkan tiga kali tanam dalam setahun,” jelasnya.

    “Sementara melalui oplah, pemerintah meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas melalui penataan sistem tata air dan penataan lahan rawa,” imbuh Arief.

    Ia pun menyebut, program pompanisasi telah mengairi lebih dari 1,1 juta hektare lahan tadah hujan dan dampaknya terhadap peningkatan produksi sangat signifikan.

    “Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrem, program terobosan dari Mentan Amran telah mampu menjaga ketahanan pangan Indonesia,” sebut Arief.

     

    (*)

  • 1,5 Bulan Menjabat, Menko Curhat Hadapi Banyak Tantangan di Sektor Pangan – Page 3

    1,5 Bulan Menjabat, Menko Curhat Hadapi Banyak Tantangan di Sektor Pangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan cerita mengenai tantangan yang dihadapi di sektor pangan selama 1,5 bulan menjabat.

    Zulkifli menyoroti berbagai masalah yang membuat sektor pangan dan pertanian di Indonesia menjadi sangat rumit dan terbengkalai.

    Ia menilai, salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya dukungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam menyediakan bibit unggul. 

    “Kalau bahas bibit pasti berkaitan dengan BRIN karena Pertanian sudah enggak boleh lagi melakukan penelitian. BRIN kadang-kadang ngomongin mengenai moderasi beragama, padahal kita butuhnya bibit unggul padi, ini memang enggak mudah. Pertanian sungguh-sungguh terbengkalai,” ujar Zulkifli Hasan dalam acara Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Zulkifli juga menyoroti banyaknya pakar pertanian di Indonesia, tetapi hal tersebut tidak serta-merta mendorong tercapainya swasembada pangan. “Jadi, padahal banyak pakar, tapi menuju swasembada tetap ruwet,” ujar dia.

    Penyederhanaan Distribusi Pupuk

    Salah satu langkah yang telah dilakukan Zulkifli Hasan adalah merapikan sistem distribusi pupuk yang selama ini dinilai terlalu rumit. Ia menuturkan sebelumnya, pengadaan pupuk melibatkan banyak tahapan administrasi yang memperlambat proses. 

    “Misalnya pupuk. SK bupati kita hilangkan. SK gubernur kita hilangkan lagi aturan menteri perdagangan. Macam-macam kita hilangkan. Sekarang distribusi pupuk langsung dari Kementerian Pertanian ke Direktur Utama Pupuk, lalu ke Gapoktan atau pengecer,” kata dia.

    Ia menuturkan, langkah ini dilakukan untuk memastikan pupuk bisa langsung sampai kepada petani tanpa melalui prosedur berbelit-belit. Zulkifli Hasan juga mengatakan penyuluh pertanian yang sebelumnya kurang optimal kini diurus langsung oleh Kementerian Pertanian agar dapat memberikan dukungan secara menyeluruh.

    “Penyuluh di kabupaten kadang-kadang jadi supir, macam-macam. Dan saya juga tiga kali rapat sudah selesaikan. Penyuluh sekarang yang ada dari pusat. Oleh Kementan ditangani langsung oleh Kementan karena nanti penyuluh itu tidak hanya tanaman padi. Tapi tanam dalam artian luas,” kata dia.

  • Firli Mangkir Lagi, Polisi Bakal Jemput Paksa?

    Firli Mangkir Lagi, Polisi Bakal Jemput Paksa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali mangkir dalam pemeriksaan kasus kasus dugaan pemerasan di Kementerian Pertanian alias Kementan.

    Sebelumnya, Firli Bahuri telah mangkir dalam pemanggilan keduannya di Bareskrim Polri dengan alasan menghadiri agenda pengajian pada Kamis (28/11/2024).

    “Saat ini tim penyidik sedang melaksanakan konsolidasi untuk membahas rencana tindak lanjut penyidikannya,” ujarnya saat dihubungi Selasa (3/12/2024).

    Kemudian, Ade juga menyatakan bahwa pihaknya masih belum bisa mengungkapkan rencana upaya jemput paksa terhadap mantan pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

    “Nanti kita akan update hasil konsolidasinya ya,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Firli telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya sejak Rabu (22/11/2023). Firli jadi tersangka lantaran diduga melakukan pemerasan saat menangani kasus di Kementerian Pertanian.

    Barang bukti penetapan tersangka Firli Bahuri di antaranya dokumen valas senilai Rp7,4 miliar dan beberapa dokumen penggeledahan hingga bukti elektronik yang diserahkan KPK.

    Dalam catatan Bisnis, Firli telah beberapa kali diperiksa oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri dalam periode 2023-2024.

    Adapun, Firli juga sempat dipanggil penyidik pada Senin (26/2/2024). Namun, Firli tidak dapat menghadiri pemeriksaan lantaran harus menghadiri suatu agenda.