Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • KSAD siap terjunkan prajurit TNI AD bantu Kementan capai swasembada

    KSAD siap terjunkan prajurit TNI AD bantu Kementan capai swasembada

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan siap menerjunkan prajurit TNI AD untuk membantu Kementerian Pertanian dalam mencapai swasembada pangan.

    KSAD ditemui seusai Rapat Koordinasi Irigasi bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri PU Dody Hanggodo di Kantor Pusat Kementan Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dukungan TNI AD untuk peningkatan pertanian telah ada sejak Presiden Prabowo Subianto ketika masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

    Maruli mengungkapkan bahwa kala itu, Prabowo mempunyai program bertajuk Batalyon Produksi, yaitu membantu dan menyukseskan semua program pemerintah termasuk di sektor pertanian.

    “Mungkin pernah mendengar bahwa Presiden (Prabowo Subianto) waktu sejak jadi Menteri (Pertahanan), sudah menyampaikan tentang Batalyon Produksi. Nanti kita punya tim khusus yang terus mengelola tentang program-program pemerintah, bukan hanya pertanian, untuk bisa mendukung itu (swasembada pangan),” kata Maruli.

    “Kalau kita perlu dukungan lagi, nanti prajurit yang akan mendukung kegiatan itu. Akan dikerahkan (prajurit Batalyon),” tambah Maruli.

    Maruli menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal jalannya penguatan infrastruktur irigasi secara penuh, terutama penguatan pada lahan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang mencakup irigasi primer, sekunder, dan tersier.

    Dari hitungan sementara, lanjutnya, total lahan yang akan diperkuat irigasi perairan nantinya mencapai kurang lebih 2,3 juta hektare sesuai paparan yang disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

    “Bagi TNI, kalau kita memperkuat kolaborasi seperti ini, saya yakin kita bisa mempercepat swasembada. Kenapa ? Karena kita sudah punya catatan kerja yang sangat baik. Apalagi TNI AD juga berhasil mengerjakan sistem pengairan hidrolik dan pipanisasi baik di Bawean, Sukabumi, dan daerah lainnya,” tutur Maruli.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (tengah), Menteri PU Dody Hanggodo (kedua kanan), Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kanan), Wakil Menteri Pertanian (kedua kiri) dalam jumpa pers seusai Rapat Koordinasi Irigasi di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). ANTARA/Harianto

    Menurut dia, program yang ada di Kementan harus menjadi perhatian bersama karena merupakan representasi visi Presiden Prabowo Subianto untuk kedaulatan pangan. Karena itu, dia ingin swasembada yang dicanangkan dapat tercapai secara singkat.

    “Jadi penguatan irigasi yang kita lakukan bersama ini saya yakin bisa mempercepat swasembada. Dan oleh karena itu, saya berharap kita memberi perhatian untuk ketahanan pangan,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyambut baik kolaborasi pembangunan infrastruktur irigasi perairan yang akan dikerjakan bersama Kementerian Pekerjaan Umum, dan juga jajaran TNI AD.

    “Kementan bergerak menyediakan sarana produksi, kemudian Kementan PU intinya membantu menyediakan air tiga kali tanam, dan TNI motor penggerak kita di lapangan sehingga bisa mengakselerasi perairan mencapai swasembada pangan,” jelasnya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Setyo Budiyanto Janji Tuntaskan Kasus ‘Loyalitas Ganda’ di KPK

    Setyo Budiyanto Janji Tuntaskan Kasus ‘Loyalitas Ganda’ di KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih 2024-2029 Setyo Budiyanto berjanji segera menuntaskan persoalan loyalitas ganda yang kerap terjadi di institusi lembaga antikorupsi. 

    Loyalitas ganda insan KPK terutama pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) dari instansi lain seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Polri dikeluhkan oleh pimpinan KPK jilid V. 

    Setyo memastikan secara pribadi tidak akan memiliki loyalitas ganda, melainkan hanya loyalitas kepada negara. Untuk diketahui, Setyo adalah perwira tinggi Polri bintang tiga yang saat ini bertugas sebagai Irjen Kementan. 

    “Pastinya kan masalah loyalitas saya tetap diawasi oleh Dewas. Ada aturan-aturan kode etik yang sudah membatasi saya. Loyalitas saya kepada negara. Intinya seperti itu,” ujarnya kepada Bisnis saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/12/2024). 

    Di sisi lain, pengawasan juga akan berlaku terhadap PNYD KPK di bawahnya nanti. Selain adanya koridor tugas dan kewenangan yang diemban, timpal Setyo, para PNYD juga akan saling mengawasi dengan insan KPK. 

    “Menurut saya di sana kan antara PNYD dan internal mereka bergabung, saling mengawasi. Internal mengawasi PNYD, PNYD juga saling melihat. Jadi kalau misalkan PNYD melakukan sebuah hal yg menurut saya di luar koridor, internal bisa memberikan informasi kepada dewas, kepada inspektorat atau kepada atasannya atau kepada siapapun,” terangnya. 

    Setyo menyatakan bahwa nantinya pimpinan KPK jilid VI akan menerapkan kembali prinsip egaliter di antara insan KPK. 

    “Makanya nanti saya akan menciptakan kembali egaliterian,” ucap pria yang pernah menjabat Direktur Penyidikan KPK itu. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Pimpinan KPK jilid V atau periode 2019-2024 mengusulkan agar PNYD dari instansi lain pada lembaga tersebut untuk dialihkan statusnya menjadi pegawai KPK.  

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, terdapat kekhawatiran oleh pimpinan lembaga antirasuah terhadap loyalitas para PNYD. Hal itu karena adanya harapan para PNYD untuk bisa mengembangkan karier mereka, atau mendapatkan promosi di instansi asalnya. 

    Sementara itu, pimpinan KPK tidak bisa memiliki kewenangan untuk mewujudkan hal tersebut. Alex, sapaannya, mengungkap bahwa kekhawatiran itu sudah ada sejak pertama kali dia menjabat pimpinan KPK di 2015 atau saat era Ketua KPK Agus Rahardjo.  

    “Sangat wajar pegawai yang di KPK ketika kmebali ke instansi lainnya itu berharap mendapatkan promosi, dan kami tidak bisa memberikan. So, kalau mereka lebih loyal ke pimpinan instansi asalnya itu sangat manusiawi,” ujarnya pada rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR, Jakarta, Senin (1/7/2024). 

    Berdasarkan data KPK per Juni 2024, jumlah pegawai yang bekerja di lembaga tersebut mencapai 1.844 orang. Di antaranya, terdapat 1.302 orang PNS KPK dan 319 orang PNYD yang bekerja sebagai penyelidik, penyidik hingga penuntut umum. Misalnya, dari Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Polri.

  • Kementan-Kemen PU dan TNI kolaborasi penguatan irigasi demi swasembada

    Kementan-Kemen PU dan TNI kolaborasi penguatan irigasi demi swasembada

    Strategi kita adalah bekerja bersama untuk membangun ataupun rehabilitasi infrastruktur irigasi mendukung pertanaman,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memperkuat infrastruktur irigasi pada lahan intensifikasi dan ekstensifikasi demi mewujudkan swasembada pangan.

    “Faktor penentu keberhasilan peningkatan produksi selain benih dan pupuk adalah ketersediaan air. Strategi kita adalah bekerja bersama untuk membangun ataupun rehabilitasi infrastruktur irigasi mendukung pertanaman,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada Rapat Koordinasi Irigasi di Kantor Pusat Kementan Jakarta, Kamis.

    Mentan memaparkan bahwa pemerintah menargetkan penguatan irigasi untuk total lahan sekitar 2,3 juta hektare. Adapun rinciannya terdiri atas optimasi lahan (oplah) seluas 851 ribu hektare, cetak sawah seluas 500 ribu hektare dan lahan eksisting seluas 1 juta hektare.

    “Ini sudah kita petakan sampai level bawah, 851 ribu hektare untuk oplah daerah rawa yang tanam 1 kali menjadi 3 kali, cetak sawah 500 ribu hektare, kemudian normalisasi irigasi tersier sekunder seluas 1 juta hektare yang dulunya tanam 3 kali karena saluran tersumbat kita perbaiki agar bisa tanam kembali. Target 2025 dan ini kita persiapkan dari sekarang,” papar Mentan Amran.

    Untuk itu, Kementan, Kemen PU dan TNI saling bergandengan tangan untuk mengakselerasi swasembada pangan melalui penguatan irigasi dan program lainnya.

    Sementara itu, Kementerian PU memastikan ketersediaan air melalui penguatan infrastruktur, seperti pintu air, sumur dangkal, sumur dalam, pipanisasi, dam parit, embung dan lainnya. Kemudian, TNI berperan besar dalam pelaksanaan program dan mengawal agar akselerasi swasembada dapat tercapai.

    “Kementan bergerak menyediakan sarana produksi, kemudian Kementan PU intinya membantu menyediakan air tiga kali tanam, dan TNI motor penggerak kita di lapangan,” ungkap Mentan.

    Mentan optimistis dengan kerja keras dan kolaborasi, ketahanan pangan Indonesia dapat dicapai sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita melihat kerja keras kita selama tahun 2024 mampu meningkatkan produksi, sesuai data BPS ada peningkatan di Agustus, September, Oktober. Jadi, kita meyakini bahwa produksi dapat meningkat dengan gerakan-gerakan yang kita lakukan,” ucapnya.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (kiri), Menteri PU Dody Hanggodo (kanan), dalam jumpa pers seusai Rapat Koordinasi Irigasi di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). ANTARA/Harianto/aa.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh sinergi bersama Kementan dan TNI untuk penyediaan air bagi produksi pangan.

    “Air itu multiplier effectnya besar. Fungsi utama ketersediaan air ke depan adalah ketahanan pangan. Kami siap mendukung sektor pertanian, tujuannya agar swasembada pangan tercapai dalam waktu sesingkat-singkatnya,” jelas Dody.

    Di tempat yang sama, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan siap mendukung penuh untuk mengawal jalannya penguatan infrastruktur irigasi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua KPK Terpilih Setyo Budiyanto ungkap Nasib OTT, Bakal Dihapus?

    Ketua KPK Terpilih Setyo Budiyanto ungkap Nasib OTT, Bakal Dihapus?

    Bisnis.com, JAKARTA — Calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2024-2029 Setyo Budiyanto mengungkap nasib operasi tangkap tangan (OTT) pada masa kepemimpinannya di periode mendatang. 

    Setyo mengulang pernyataannya pada saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bahwa OTT akan tetap dilanjutkan. Dia menyebut kegiatan operasi tangkap tangan dilakukan untuk masuk ke kasus yang lebih besar. 

    “Dalam pengalaman saya selama saya bertugas di KPK, yaitu kegiatan itu merupakan pintu masuk untuk bisa mengungkap kasus yang lebih besar, gitu,” jelasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/12/2024). 

    Namun demikian, Setyo menuturkan bahwa dia dan empat pimpinan lainnya nanti akan lebih selektif dan detail dalam melakukan OTT. Tujuannya, agar kasus yang diungkap melalui OTT bisa lebih berkualitas. 

    “Kemudian bisa bermanfaat, ya syukur-syukur nanti bisa kasus-kasus yang hasil atau pengungkapan dengan nilai yang lebih besar,” lanjutnya. 

    Setyo pun menyebut pernyataan calon koleganya, Johanis Tanak terkait dengan penghapusan OTT merupakan versinya sendiri. Hal itu disampaikan oleh Tanak pada fit and proper test November 2024 lalu. 

    “Kami kan belum pernah bertemu secara langsung berlima, gitu. Itu kan penjelasan dulu. Saya yakin itu hanya sifatnya apakah penjelasan beliau dari sisi nomenklatur atau dari sisi penamaan saja, atau memang beliau tidak setuju,” ujar pria yang kini menjabat Irjen Kementerian Pertanian (Kementan) itu.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Johanis Tanak yang juga saat ini petahana pimpinan KPK berjanji bakal menghapus OTT apabila terpilih kembali untuk periode 2024-2029. 

    “Seandainya bisa jadi [Ketua KPK], mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup [tindakan OTT], close. Karena itu tidak sesuai pengertian yang dimaksud dalam KUHAP,” tuturnya. 

  • Komisi IV DPR dukung strategi Kementan wujudkan swasembada pangan

    Komisi IV DPR dukung strategi Kementan wujudkan swasembada pangan

    Kami mendukung agar program ini diperluas ke seluruh Indonesia, bukan hanya di 12 provinsi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi menyampaikan apresiasi dan menegaskan dukungannya terhadap berbagai langkah strategis Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan mewujudkan swasembada pangan nasional.

    “Kami mendukung agar program ini diperluas ke seluruh Indonesia, bukan hanya di 12 provinsi,” kata Dwita dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dwita menyoroti keberhasilan program Brigade Pangan, yang telah melibatkan 23 ribu pemuda dengan potensi penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.

    Menurutnya, program ini sangat bermanfaat dalam regenerasi petani dan peningkatan kesejahteraan.

    Ia juga memberikan apresiasi terhadap sinkronisasi antara Kementerian Pertanian dan lembaga terkait pangan, termasuk pelibatan TNI dan Polri dalam memantau pelaksanaan program.

    Dwita menilai langkah ini penting untuk memastikan integrasi wilayah pangan nasional.

    “Pemahaman tentang neraca kebutuhan dan produksi beras sangat diperlukan agar swasembada pangan bisa terwujud dengan baik,” tambahnya.

    Selain itu, program Pekarangan Pangan Bergizi yang menyasar 2.500 desa dengan alokasi anggaran Rp413 miliar turut menjadi sorotan.

    Menurutnya, program yang memberikan bantuan benih ayam petelur, bibit ubi jalar, dan lainnya ini dinilai relevan dengan kebutuhan lokal serta mendukung keberagaman pangan dan program makan bergizi gratis.

    “Kami mendukung penuh program ini karena memberikan manfaat nyata, terutama melalui kelompok wanita tani (KWT) di daerah. Keberlanjutannya harus diprioritaskan hingga 2025 agar manfaatnya semakin meluas,” tegas Dwita.

    Terkait distribusi pupuk bersubsidi, Dwita mengapresiasi penyederhanaan skema yang dilakukan Kementerian Pertanian, tetapi ia meminta perhatian lebih pada pelaksanaan di lapangan.

    “Langkah ini sudah sesuai arahan Presiden Prabowo, tapi masih perlu optimalisasi agar petani dapat menerima pupuk dengan lebih mudah dan merata,” ujarnya.

    Dwita juga menyoroti pentingnya perubahan struktur organisasi Kementerian Pertanian berdasarkan Perpres Nomor 192 Tahun 2024, terutama penambahan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Begini Lho Cara Strategis Meningkatkan Efisiensi Distribusi Pupuk Bersubsidi

    Begini Lho Cara Strategis Meningkatkan Efisiensi Distribusi Pupuk Bersubsidi

    Jakarta: Distribusi pupuk subsidi masih terus menjadi perhatian banyak pihak, utamanya di tengah target pemerintah Prabowo-Gibran untuk mewujudkan swasembada pangan di 2027.
     
    Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pupuk Indonesia (Persero), Komisi VI DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penyederhanaan rantai distribusi pupuk bersubsidi.
     
    Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi distribusi pupuk bersubsidi dan mendukung produktivitas sektor pertanian nasional. Selama ini, distribusi pupuk bersubsidi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rantai distribusi yang panjang hingga potensi penyalahgunaan.
    “Pertama, (permasalahan) kepada ketidaktepatan sasaran. Itu sebenarnya permasalahannya bukan dari Pupuk Indonesia lagi, itu di pemerintah dari Kementerian sampai gubernur dan bupati. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan (pemenuhan alokasi pupuk) oleh pupuk (Pupuk Indonesia) itu bisa semua, cuma regulasinya, mulai dari SK yang (ada) perlambatan, kelompok-kelompok di bawah yang harus ditentukan sasarannya agar tepat,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, Rabu, 4 Desember 2024.
     
    Panjangnya proses birokrasi distribusi pupuk subsidi juga berakibat pada lambatnya penyerapan pupuk subsidi. “Kemenko Pangan sudah mengatakan, ini permasalahan yang pertama dari (distribusi) pupuk ini berbelit-belitnya regulasi. Sekarang SK dari Kementan turun ke gubernur, paling keluar 25 persen, 50 persen, nah sampai ter-update periode kemarin itu baru 50 persen. Otomatis kekurangan di bawah dirasakan. Di dapil saya mayoritas 65 persen petani kesulitan (mendapatkan pupuk) kenapa, kita sudah dapat alokasi yang sudah ditarget dan itu pun belum tentu tepat sasaran,” ujar Nasim.
     
    Nasim juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan distribusi pupuk. “Ini yang harus evaluasi dari kedinasan, bagaimana-RDKK yang harus dievaluasi per tahun minimal. Lalu bagaimana KP3 PL-nya bisa mengecek, nah itu yang tahu dari kelompok tani dan untuk memproses kelompok tani saja susah,” tegas dia.
     
     

    Pupuk Indonesia telah menyalurkan sebesar 6,7 juta ton pupuk bersubsidi

    “Pengawasan itu (melibatkan) semua unsur, Kepolisian, Dandim, dalam satu pengawasan itu perlu diawasi yang terjadi penyelewengan seperti dijual di atas HET, termasuk di distributor, kios, itu oknum. Perlu pengawasan yang maksimal ke depan,” kata dia.
     
    Sementara itu, meskipun di tengah berbagai tantangan birokrasi dan tata kelola distribusi, hingga 30 November 2024, Pupuk Indonesia telah menyalurkan sebesar 6,7 juta ton pupuk bersubsidi. Angka tersebut setara 88,9 persen dari total kontrak penyaluran yaitu sebesar 7,54 juta ton. Penyaluran tersebut mencakup 3,2 juta pupuk NPK, 3,4 juta pupuk urea, dan 40 ribu pupuk organik.
     
    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi dalam RDP tersebut mengungkapkan, proses penetapan volume (alokasi pupuk bersubdisi) itu berjenjang mulai dari petani ke penyuluh, penyuluh kepada bupati lalu ke gubernur, kemudian kepada Kementan dan begitu disetujui turun lagi dari Kementan ke gubernur, lalu ke bupati, penyuluh dan petani. Sehingga jika berjenjang seperti itu, mungkin begitu (pupuk bersubsidi) sampai ke petani, sudah selesai panen.
     
    “Di zaman pemerintah sebelumnya sudah banyak perbaikan, namun pak Prabowo mengambil langkah yang dramatis lagi, tidak hanya diperbaiki di level Kementan namun langsung menjadi sebuah Perpres. Saya sepakat, kami akan sikapi dengan sangat hati-hati karena Perpres ini harapannya menyederhanakan semua, sehingga petani menjadi mudah menebus pupuk,” tutur dia.
     
    Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI sepakat mendorong percepatan pengesahan Perpres untuk menyederhanakan rantai distribusi pupuk bersubsidi. Selain itu, rapat gabungan dengan Komisi IV juga dinilai pentinguntuk memastikan regulasi dan distribusi yang tepat sasaran. Langkah ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan petani sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Nasdem, PDIP, dan PKS Acungi Jempol Keberanian dan Kerja Cepat Menteri Pertanian

    Nasdem, PDIP, dan PKS Acungi Jempol Keberanian dan Kerja Cepat Menteri Pertanian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gebrakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam menjalankan visi Presiden mendapat pujian dari Anggota Komisi IV DPR RI. Di antara pujian tersebut adalah langkah cepat Mentan dalam memangkas regulasi pupuk subsidi serta mempercepat program intensifikasi dan juga ekstensifiksi.

    Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Cindy Monica Salsabila Setiawan mengatakan kerja cepat Mentan Amran sangat progresif terutama dalam merealisasikan visi Presiden yaitu swasembada pangan secara cepat dan singkat.

    “Kami dari Fraksi Nasdem mengapresiasi kerja cepat Menteri Pertanian dan jajarannya yang progresif dalam mewujudkan cita-cita swasembada pangan sesuai visi Presiden Prabowo Subianto,” ujar Cindy pada Rapat Kerja bersama jajaran Kementerian Pertanian di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024.

    Cindy mengatakan langkah cepat Mentan Amran berhasil memenuhi ketersediaan beras nasional, di mana lebih dari 2 juta ton beras tersedia di gudang-gudang Bulog. Baginya, angka sebanyak itu adalah angka tertinggi mengingat Indonesia baru saja melewati el nino parah sepanjang sejarah.

    “Ini cadangan beras kita mencapai 2 juta ton, di mana ini adalah angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” katanya.

    Disisi lain, Cindy juga mengapresiasi langkah cepat lainnya yaitu kebijakan menarik kembali 40 ribu penyuluh pertanian ke Kementan. Kata Cindy, langkah cepat tersebut diyakini mampu memberi hasil optimal pada pencapaian pangan di masa depan.

    “Upaya pemerintah untuk menarik seluruh kewenangan dan pengelolaan lebih dari 36.000 penyuluh pertanian lapangan atau PPL dari Pemda ke tingkat pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian adalah langkah tepat. Peran mereka dapat dimaksimalkan dengan diberikan fasilitas kerja yang baik serta keilmuan yang up-to-date,” katanya.

  • Bengkulu mendapat alokasi pupuk subsidi 81 ribu ton pada 2025

    Bengkulu mendapat alokasi pupuk subsidi 81 ribu ton pada 2025

    Sumber foto: Antara

    Bengkulu mendapat alokasi pupuk subsidi 81 ribu ton pada 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 16:36 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mendapat alokasi pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI sebanyak 81 ribu ton pada 2025 yang terdiri dari 33 ribu ton jenis urea dan 48 ribu ton jenis NPK.

    “Berdasarkan data yang dirilis, Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi 33 ribu ton pupuk jenis urea dan 48 ribu ton pupuk jenis NPK,” kata Ketua Tim Kerja Seksi Pupuk dan Alinstan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Destriana di Kota Bengkulu, Rabu (4/12).

    Ia menyebut bahwa alokasi pupuk subsidi pada 2025 mengalami peningkatan 13 persen jika dibandingkan pada 2024 yang akan disalurkan ke 134 ribu petani yang ada di Provinsi Bengkulu.

    Seperti untuk jenis urea pada 2025 mendapatkan 33 ribu ton sedangkan pada 2024 yaitu 26 ton dan jenis NPK pada 2025 mencapai 48 ribu ton sedangkan pada 2024 37 ribu ton serta pupuk subsidi formula khusus 2,6 ton untuk Kabupaten Bengkulu Tengah

    Lanjut Destriana, kenaikan alokasi pupuk subsidi di Provinsi Bengkulu salah satunya dikarenakan adanya program penanaman padi gogo dan penambahan area tanah (PAT).

    Sementara itu, Dinas tanaman pangan holtikultura dan perkebunan (DTPHP) Provinsi Bengkulu akan menyusun keputusan gubernur terkait alokasi pupuk subsidi di kabupaten dan kota, sehingga pada 1 Januari 2025 alokasi pupuk subsidi tersebut telah bisa dimanfaatkan kelompok tani (poktan).

    Diketahui, Dinas TPHP Provinsi Bengkulu mencatat, penyaluran pupuk subsidi di wilayah tersebut sejak Januari hingga Oktober 2024 telah mencapai 44.016 ton dari total alokasi 68.781 ton.

    Untuk total penyaluran pupuk subsidi jenis urea sebanyak 16.159 ton dari alokasi 26.285 ton dan jenis NPK yaitu 27.857 ton dari alokasi yang disediakan yaitu 42.495 ton.

    Dengan penyaluran pupuk subsidi tersebut, dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya petani agar segera memanfaatkan alokasi pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah, mengingat saat ini telah memasuki akhir 2024.

    Sumber : Antara

  • BPJPH dan Kementan sinergi pantau jaminan produk halal di RPH

    BPJPH dan Kementan sinergi pantau jaminan produk halal di RPH

    Ini untuk memastikan produk hewan yang dihasilkan memenuhi standar halal yang ditetapkan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Kementerian Pertanian bersinergi memantau jaminan produk halal di Rumah Potong Hewan (RPH) Perumda Dharma Jaya di Cakung, Jakarta Timur.

    “Ini untuk memastikan produk hewan yang dihasilkan memenuhi standar halal yang ditetapkan,” kata Kepala BPJPH Haikal Hasan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Haikal memimpin langsung kunjungan tersebut bersama Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Agung Suganda.

    Babeh Haikal sapaan akrab Haikal Hasan menekankan pentingnya sertifikasi halal untuk produk-produk hewan yang beredar di pasar.

    “Saat memilih daging, pastikan untuk memperhatikan apakah daging tersebut berasal dari RPH yang halal,” ujar Haikal.

    Ia menegaskan bahwa sertifikat halal bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga sebagai jaminan bagi konsumen bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan ketentuan agama dan aman bagi kesehatan.

    Haikal juga mengungkapkan bahwa BPJPH terus bekerja sama dengan Kementan untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi di RPH Dharma Jaya berlangsung sesuai dengan aturan, baik dalam aspek kesehatan hewan maupun kehalalan produk.

    Sementara itu, Direktur Jenderal PKH Kementan Agung Suganda menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan produk hewan yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan kesehatan.

    Agung mengaku bahwa pihaknya mendukung penuh upaya BPJPH dalam memastikan bahwa seluruh produk hewan yang beredar telah terjamin kehalalannya.

    “Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan produk hewan yang tidak hanya aman, tetapi juga ASUH yakni Aman, Sehat, Utuh, dan Halal,” ujar Agung.

    Agung juga menambahkan pentingnya sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) selain sertifikat halal, sebagai bentuk jaminan pemerintah terhadap kualitas produk hewan.

    “Sertifikat halal dan NKV keduanya sangat penting dalam memastikan produk hewan yang beredar memenuhi standar pemerintah,” ucapnya.

    Lebih lanju, Agung mengungkapkan bahwa sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah mengirimkan surat kepada gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya penguatan jaminan halal dan kesehatan produk hewan.

    Surat tertanggal 29 November 2024 tersebut berisi dorongan percepatan sertifikasi halal dan NKV bagi RPH ruminansia/unggas di daerah masing-masing, sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa produk hewan yang diproduksi dan dikonsumsi di Indonesia memenuhi standar yang ditetapkan.

    Kementan melalui Ditjen PKH terus memperkuat pengawasan terhadap RPH dan industri pengolahan produk hewan di seluruh Indonesia.

    “Dengan kerja sama yang erat antara BPJPH dan Kementan, diharapkan tercipta ekosistem yang mendukung distribusi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH),” tutur Agung.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemkab Pamekasan Jatim usulkan 131.371 petani terima pupuk bersubsidi

    Pemkab Pamekasan Jatim usulkan 131.371 petani terima pupuk bersubsidi

    Usulan tentang jatah beli pupuk bersubsidi ini, telah kami sampaikan ke Kementan RI bulan lalu dan kini masih menunggu keputusan

    Pamekasan (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Pamekasan Jawa Timur mengusulkan sebanyak 131.371 petani menerima jatah beli pupuk bersubsidi kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk musim tanam 2025.

    “Usulan ini, sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok yang disampaikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pamekasan,” kata Kepala Bidang Produksi Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pemkab Pamekasan Andy Ali Syahbana di Pamekasan Jawa Timur, Rabu.

    Andy menjelaskan, ke-131.371 petani yang diusulkan mendapatkan jatah beli pupuk bersubsidi itu merupakan petani yang tergabung di 1.034 kelompok tani yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan se-Kabupaten Pamekasan, dengan jumlah rencana tanam mencapai 124.385 hektare.

    “Usulan tentang jatah beli pupuk bersubsidi ini, telah kami sampaikan ke Kementan RI bulan lalu dan kini masih menunggu keputusan,” katanya.

    Jenis pupuk bersubsidi itu meliputi pupuk Urea, NPK, dan pupuk organik.

    “Untuk pupuk organik, yang kami usulkan sebanyak 51.400 ton, urea 27,500 ton, dan NPK sebanyak 36.967 ton,” katanya.

    Andy menjelaskan lebih lanjut, usulan kuota pupuk bersubsidi untuk petani Pamekasan itu lebih banyak dibanding musim tanam 2024.

    Sebab pada musim tanam 2024, jatah kuota pupuk bersubsidi sebanyak 14.289 ton untuk jenis urea, dan sebanyak 23.121 ton untuk pupuk NPK.

    “Dan penambahan pupuk bersubsidi ini juga dalam rangka mendukung program perluasan areal tanam yang dicanangkan pemerintah dalam rangka mendukung program swasembada pangan,” katanya.

    Pewarta: Abd Aziz
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2024