Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Wamentan Apresiasi Pemkot Semarang Bikin Urban Farming untuk Perkuat Ketahanan Pangan Dalam Negeri

    Wamentan Apresiasi Pemkot Semarang Bikin Urban Farming untuk Perkuat Ketahanan Pangan Dalam Negeri

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono mengapresiasi upaya Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dalam menggalakkan konsep pertanian perkotaan atau urban farming sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan. 

    Menurut Sudaryono, urban farming sangat bagus dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri, sekaligus membantu negara dalam mengendalikan inflasi. Urban farming merupakan program masa depan yang harus dikembangkan secara berkelanjutan.

    “Saya sudah mendengar urban farming di kota Semarang berjalan masif. Industrinya juga bagus bahkan sudah ada yang ekspor,” ujar Wamentan Sudaryono saat membuka Simpang Lima Farmers Market di lapangan Simpang Lima, Minggu (8/12) pagi. 

    Wamentan, yang akrab disapa Mas Dar ini mengatakan bahwa Kota Semarang memiliki potensi besar dalam mengembangkan pertanian modern berbasis kota.

    Selain pasar yang sangat luas, kota Semarang juga merupakan salah satu daerah terpadat di Provinsi Jawa Tengah.

    “Saya kira walaupun Semarang itu namanya kota tapi dari sisi pertanian modern sudah sangat bagus dan bisa mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan,” katanya.

    Selain itu, Wamentan Sudaryono juga mengungkapkan bahwa salah satu program dari Kementerian Pertanian yang relevan dengan upaya urban farming ini adalah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dengan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan dalam menanam tanaman pangan, buah-buahan, dan tanaman obat keluarga (Toga).

    “Program KRPL bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan di rumah tangga. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menciptakan ketahanan pangan yang lebih baik,” tambah Wamentan Sudaryono.

    Mengenai hal ini, kata Wamentan Sudaryono, pemerintah siap memfasilitasi penguatan urban farming baik dari sisi pendampingan maupun penguatan benih unggul.

    “Kalau dari Kementan, karena saya wakil menteri pertanian silahkan Bu Wali (Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu) untuk meneruskan program urban farming ini. Nanti kalau misalnya ada yang perlu kita bantu, Insyaa Allah kita siap bantu. Bentuk dukungan kami adalah bisa melalui bibit dan bantuan bagi petani milenial kita seperti pendampingan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian,” paparnya. 

    Menanggapi hal ini, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyampaikan terima kasih atas arahan dan berbagai bantuan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pembangunan dan pengembangan sektor pertanian di Kota Semarang.

    “Terima kasih untuk Pak Wamen (Sudaryono) dan juga jajaran Kementerian pertanian yang selama ini turut berkontribusi dalam mengembangkan sektor pertanian kota (urban farming) di Semarang,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wamentan Sudaryono bersama Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti, serta unsur Forkopimda Kota Semarang, meninjau sejumlah produk hasil olahan pertanian lokal, seperti tanaman pangan, sayuran, hingga tanaman hias.

    Sebagai bentuk dukungan, Wamentan Sudaryono juga memborong berbagai produk olahan pertanian lokal tersebut. (eyf)

  • DPR Dukung Penuh Program Cetak Sawah di Kabupaten Kapuas Guna Percepat Akselerasi Swasembada Pangan

    DPR Dukung Penuh Program Cetak Sawah di Kabupaten Kapuas Guna Percepat Akselerasi Swasembada Pangan

    Liputan6.com, Dadahup – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendukung penuh upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto yaitu mewujudkan swasembada pangan secara cepat dan singkat. Di antara dukungan tersebut antara lain adalah optimasi lahan rawa dan program ekstensifikasi atau cetak sawah.

    Anggota Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Kementan terutama dalam akselerasi program/kegiatan. Mengenai hal ini, dia berharap, berbagai program yang dilakukan ini bisa menjadi model bagi pengembangan lahan produktif di wilayah lain di seluruh Indonesia.

    “Program cetak sawah ini bukan hanya menciptakan ketahanan pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan juga secara kongkrit mampu meningkatkan perekonomian daerah,” ujar Yohan yang didampingi Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Andi Nuralamsyah saat meninjau progres kerja oplah di Blok B, Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Sabtu, 7 Desember 2024.

    Untuk itu, Yohan meminta semua mitra kerja di Komisi IV segera memberikan update data terbarunya sebagai pegangan bersama dalam mengevaluasi berbagai kebijakan. Dia ingin antara data dan program kerja memiliki kesamaan yang valid sehingga target yang telah ditentukan bisa tercapai dengan hasil memuaskan.

    “Kami meminta semua mitra kerja Komisi IV untuk memberikan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam mendukung swasembada pangan memiliki kesamaan yang baik,” katanya.

    Direktur Jenderal PSP, Andi Nuralamsyah menjelaskan bahwa hingga saat ini progres kegiatan ekstensifikasi di Kapuas mencapai 2.380 hektare. Capaian ini meningkat signifikan mengingat pemerintah telah menggunakan mekanisme e-catalog untuk menjamin transparansi dan efisiensi pengadaan sarana dan prasarana pertanian.

    “Kontrak kami menetapkan bahwa lahan yang dibuka harus siap tanam. Tidak ada lagi lahan mangkrak. Target kami adalah produksi tiga kali tanam dalam setahun untuk meningkatkan produktivitas pangan,” katanya.

     

    Selain itu, kata Dirjen PSP, pemerintah juga mendorong penggunaan varietas benih unggul lokal yang adaptif terhadap kondisi tanah di Kabupaten Kapuas, di mana tingkat pH tanah di sana mencapai lima sehingga sangat ideal untuk pertumbuhan padi dan dolomit yang dapat diminimalkan.

    Untuk diketahui, program cetak sawah merupakan program strategis nasional yang saat ini tengah dikerjakan di lima Provinsi Indonesia. Di antaranya ada di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Selatan sebagai lokasi terbesar cetak sawah yaitu mencapai satu juta hektare.

    Pelaksanaan cetak sawah 150.000 hektare di Kalimantan Tengah yang akan berlangsung pada tahun 2025. Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan produktivitas pangan, tetapi juga melibatkan TNI dalam pengolahan lahan, distribusi peralatan dan juga pembangunan infrastruktur pendukung.

    “Dengan pendekatan kolaboratif dan komitmen yang kuat, program cetak sawah di Dadahup diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” jelasnya.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa target swasembada pangan akan tercapai baik dengan dukungan seluruh pihak. Salah satunya melalui cetak sawah, kata Mentan, pemerintah menargetkan Indonesia terbebas dari kebijakan impor sehingga mampu mencapai swasembada pangan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau tiga juta (ha) kita garap dengan baik, insyaallah kita tidak akan tergantung impor 20 sampai 30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah kita rawat dengan baik, tidak bisa alih fungsi lahan,” katanya.

  • Jadi Produk Unggulan, Pemkab Kediri Patenkan Nanas Simplek

    Jadi Produk Unggulan, Pemkab Kediri Patenkan Nanas Simplek

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri memberikan perhatian penuh terhadap sektor pertanian. Kali ini dengan mendaftarkan nanas simplek ke Kementerian Pertanian melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP).

    Menurut Kabid Pengelolaan Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri Dwi Kristiyono, hal tersebut karena melihat buah ini memiliki potensi yang besar sebagai salah satu produk unggulan Kabupaten Kediri. Proses pendaftaran verietas nanas simplek ini cukup memakan waktu dan proses yang panjang.

    “Mulai dari identifikasi, baik daun, bunga, buah, kandungan nutrisi, rasa dan lain-lain, dilanjutkan observasi. Proses ini Dinas bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan juga dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Timur,” ujar Dwi Kristiyono kepada wartawan.

    Apabila nanas simpek sudah terdaftar di Kementan, maka dia, akan lebih mudah untuk menjaga kelestarian dan keamanan varietas serta memberi kemudahan bagi masyarakat Kediri untuk mengembangkannya.

    Pihaknya mengatakan, jika varietas tersebut dimiliki oleh Pemkab Kediri, nanas tersebut tidak akan klaim milik pihak lain, sehingga masyarakat Kediri lebih mudah untuk mengembangkan varietas simplek.

    “Pengajuan mulai tahun 2023 dan pada bulan Agustus 2024 tanda daftar varietas keluar. Dan dilanjutkan untuk proses lebih lanjut ke pelepasan varietas. Sehingga bisa menjadi varietas unggul nasional,” imbuh dia.

    Ke depan, pihaknya akan tetap fokus untuk mendampingi varietas nanas simplek supaya terdaftar resmi di Kementerian Pertanian. “Rencana di 2025 kita mendampingi semoga pelepasasan varietas nanas simplek bisa berhasil,” paparnya.

    Dwi menambahkan proses panjang juga berangkat dari mengikuti umur tanaman tersebut. Mulai dari benih tumbuh kecil, selanjutnya proses bunga, berbuah, kondisi warna buah sampai kestabilan tanaman.

    Pemkab Kediri bersama BRIN dan juga dari BPSB Provinsi Jawa Timur mendampingi selama proses mulai masa tanam sampai panen dan memotret keunggulan dan keunikan varietas dibanding varietas unggul yang sudah ada. Selain itu juga pembuatan makalah untuk diusulkan masuk varietas unggul ke Kementan.

    Pemkab Kediri harus ada komitmen untuk pegembangannya. Untuk itu varietas-varietas yang akan dilepas, harus punya keunggulan dan nilai ekonomis yang cukup tinggi.

    Sebagai informasi, Nanas Simplek sendiri mulai dikenal dan dikembangkan masyarakat Kediri sejak ahun 2000. Dengan sebaran di Kecamatan Ngancar, Plosoklaten, Kecamatan Wates, Kecamatan Puncu, dan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

    Aroma buah nanas ini sangat harum menyengat dan tekstur daging lembut ketika sudah matang. Lalu, dagingnya tidak berserat, manis dan segar serta sedikit asam. Sedangkan potensi hasil panen bisa mencapak 65 sampai 80 ton per hektare.

    Dan nanas tersebut memiliki keunggulan ukuran mahkota kecil, rasa sangat manis, tidak berserat serta bisa beradaptasi di dataran rendah kabupaten Kediri dan sekitarnya. [ADV PKP/nm]

  • Demi Swasembada Pangan, Politisi PDIP Dukung Lumbung Pangan di Merauke

    Demi Swasembada Pangan, Politisi PDIP Dukung Lumbung Pangan di Merauke

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Rokhmin Dahuri mendukung penuh pengembangan lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan. Hal itu dinilai sebagai upaya strategis menuju swasembada pangan Indonesia.

    Rokhmin bahkan berani mengeklaim tidak hanya dirinya dan Komisi IV DPR, melainkan seluruh rakyat Indonesia mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

    “Salah satu terobosan penting adalah mencetak sawah di luar Jawa, khususnya di lahan yang produktif dan cocok untuk pertanian,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

    Rokhmin menyampaikan hal itu saat melakukan kunjungan kerja di Merauke, Sabtu. Turut mendampingi Rokhmin, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, jajaran forkopimda, dan Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.

    Rokhmin menyoroti tantangan yang dihadapi pada berbagai aspek, mulai dari on farm hingga hilirisasi. Dia juga menekankan kemandirian pangan adalah hal yang krusial bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.

    “FAO (Food and Agriculture Organization) pernah menyatakan bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa yang bergantung pada impor pangan tidak akan bisa maju. Indonesia dengan populasi 280 juta jiwa harus serius dalam menggarap sektor pangan ini,” bebernya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro menyampaikan pengembangan lumbung pangan di Merauke yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan pemangku kepentingan lainnya.

    “Insyaallah kami bersama TNI dan pemda akan membangun Merauke sebagai lumbung pangan Indonesia. Tadi kita sudah melihat progres yang ada. Namun, dukungan dari Komisi IV sangat dibutuhkan,” ujarnya demi terwujudnya swasembada pangan.

    Yudi menambahkan tantangan utama di lapangan, antara lain minimnya alat dan mesin pertanian (alsintan) serta keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, mekanisasi pertanian menjadi solusi penting.

    “Ke depan, kita tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pengolahan di hilir. Pada tahun depan, kami menargetkan pengadaan vertical dryer sehingga hasil panen dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik,” ungkapnya.

    Kunjungan itu menjadi momentum penting bagi Komisi IV DPR untuk memastikan program lumbung pangan di Merauke berjalan sesuai rencana.

    Dengan sinergi yang kuat antarberbagai pihak, program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung tercapainya swasembada pangan di Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) akan terus melakukan akselerasi cetak sawah di Papua dengan target satu juta hektare (ha).

    Pihaknya mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar Kementan mengakselerasi gagasan besar cetak sawah sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan.

    “Selain itu, beliau berpesan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Jadi, pemerintah hadir untuk masyarakat terkait lumbung pangan di Merauke dan target swasembada pangan dicapai secepat-cepatnya,” tegas Mentan Amran Sulaiman.

  • Cara Mudah Tebus Alokasi Pupuk Bersubsidi

    Cara Mudah Tebus Alokasi Pupuk Bersubsidi

    Jakarta: Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo mengajak seluruh petani terdaftar untuk mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi di akhir tahun ini.
     
    Dwi Satriyo menambahkan petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024, yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), dan menggarap lahan maksimal dua hektar.
     

    “Bagi petani yang tidak tercatat sebagai penerima pupuk petani tersebut segera mendaftarkan diri melalui Kelompok Tani (Poktan) di masing-masing daerahnya. Hal ini penting karena pemerintah memberikan kemudahan melalui regulasi terbaru,” tegas dia dikutip Sabtu, 7 Desember 2024.
     
    Pendataan petani penerima melalui e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dapat dievaluasi empat bulan sekali pada tahun berjalan. Hal ini membuat data petani penerima dan kebutuhan dapat dilakukan pembaruan ketika sistem e-RDKK dibuka.
    “Kami berharap alokasi pupuk bersubsidi yang disiapkan Pemerintah bisa diserap petani dengan optimal sehingga produktivitas dan kesejahteraannya dapat terus ditingkatkan serta menyokong tercapainya swasembada pangan,” pungkasnya.
     
    Dia mengingatkan komoditas strategis yang berhak menerima subsidi pupuk sesuai regulasi adalah sembilan komoditas. Antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao.
     
    Untuk memastikan kelancaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi, Petrokimia Gresik telah melaksanakan digitalisasi pada semua lini bisnis, termasuk proses distribusi dan pengelolaan pergudangan.
     
    Pemanfaatan teknologi ini sekaligus sebagai upaya Petrokimia Gresik untuk meningkatkan pengawasan, sehingga pupuk bersubsidi yang tersalurkan tepat sasaran. Adapun sejumlah aplikasi digital yang diciptakan Petrokimia Gresik untuk kelancaran distribusi antara lain Warehouse Management System (WMS), Sistem Scheduling Truk Online (SISTRO) dan Petrokimia Gresik Port Information System (Petroport).
     
    “Kami juga sering blusukan ke daerah-daerah, untuk memastikan stok langsung di lapangan dan memastikan pupuk bersubsidi diterima oleh petani terdaftar. Ini sebagai komitmen Petrokimia Gresik untuk menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan regulasi,” jelas Dwi Satriyo.

    Penambahan volume pupuk bersubsidi

    Pemerintah pada pertengahan 2024 resmi menambah volume pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Atas penambahan alokasi tersebut, selanjutnya Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia memberikan kontrak senilai 7,54 juta ton kepada Pupuk Indonesia untuk pemenuhan pupuk bersubsidi tahun 2024.
     
    Penambahan ini dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional. Ia pun mengimbau petani melakukan penebusan agar produktivitas pertanian nasional dapat terus ditingkatkan.
     
    “Stoknya kami siapkan cukup banyak, pupuknya juga sudah ada di kios-kios resmi, penebusannya lebih mudah. Petani terdaftar bisa menebus pupuk bersubsidi cukup dengan membawa KTP ke kios,” ujar Dwi Satriyo.
     
    Adapun stok pupuk bersubsidi yang disiapkan Petrokimia Gresik per tanggal 2 Desember 2024, terdiri dari Urea 52.365 ton, NPK 246.875 ton, dan Petroganik 17.094 ton. Stok tersebut jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan Pemerintah. Lebih lanjut ia menjelaskan, Petrokimia Gresik senantiasa menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai regulasi.
     
    Untuk mengoptimalkan penyerapan pupuk bersubsidi menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru),Petrokimia Gresik yang merupakan perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 316.334 ton.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SAW)

  • Wamentan Sudaryono: Inovasi dan Kreativitas Kunci Sukses Pembangunan Pertanian

    Wamentan Sudaryono: Inovasi dan Kreativitas Kunci Sukses Pembangunan Pertanian

    Liputan6.com, Bogor – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengajak seluruh jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pelayanan informasi publik. Hal ini disampaikan dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di IPB International Convention Center, Bogor, pada Jumat (6/12/2024).

    Dalam sambutannya, Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini mengapresiasi kinerja Kementan dalam pencapaian swasembada pangan. Wamentan menekankan pentingnya keterbukaan layanan informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi perizinan hingga kinerja Kementan.

    “Dengan keterbukaan informasi publik yang bisa diakses, itu dapat menyampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa orang-orang pertanian terus bekerja keras. Kita berusaha memberi tahu bahwa kita abdi negara digaji APBN dan ini loh hasil kerja kita,” katanya.

    Wamentan Sudaryono juga mendorong para pegawai Kementan untuk menyampaikan hasil-hasil kinerja unggulan kementerian, seperti riset terkait emisi gas karbon dalam sektor pertanian.

    Menurut Wamentan Sudaryono, pencapaian tersebut perlu lebih dikenal oleh publik agar masyarakat memahami kontribusi Kementan terhadap pembangunan nasional.

    “Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras kita. Itu harus ditingkatkan dan gunakan cara-cara kreatif. Misalnya, di Kementan ternyata ada yang meneliti emisi gas karbon di pertanian. Itu harus disampaikan apa yang kita laksanakan. Artinya, Inovasi dan Kreativitas Kunci Sukses Pembangunan Pertanian,” terangnya.

    Wamentan Sudaryono menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pemerintah sebagai pelayan rakyat. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui komunikasi yang baik dan pelayanan informasi yang transparan.

     

    Oleh karena itu, Wamentan Sudaryono menyampaikan bahwa Kementan akan menyiapkan sistem layanan informasi untuk menyerap aspirasi masyarakat pada tahun 2025 mendatang. Hal ini guna memperkuat program pembangunan pertanian, terutama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

    “Kita ini pelayan masyarakat, tugas kita menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Kita punya cita-cita tinggi untuk swasembada sebagaimana arahan Presiden Prabowo, dan ini didorong salah satunya dengan komunikasi yang baik kepada masyarakat luas,” ungkapnya.

    Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Handoko Agung Saputro, turut mengapresiasi upaya Kementan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

    Ia menyatakan bahwa banyak kementerian lain yang menjadikan Kementan sebagai contoh dalam hal keterbukaan informasi.

    “Sejak dulu Kementan mempunyai dinamika luar biasa dalam rangka meningkatkan kualitas standar layanan informasi publik. Dan ternyata banyak dari kementerian lain yang belajar dan memacu diri karena capaian luar biasa Kementan,” ujarnya.

    Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Kementan ini juga mencatat peningkatan jumlah satuan kerja yang mendapatkan predikat informatif.

    Plt. Sekretaris Jenderal Kementan, Ali Jamil mengungkapkan, pada tahun 2024, sebanyak 70 unit kerja dan unit pelaksana teknis (UPT) Kementan berhasil mencapai standar keterbukaan informasi yang lebih tinggi. Ia berharap bahwa peningkatan kualitas layanan informasi ini dapat terus mendorong Kementan untuk lebih proaktif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan publik akan informasi yang akurat dan transparan.

    “Hasil monitoring telah dilakukan sejak 2016 menunjukkan dampak signifikan dari tahun ke tahun serta mendorong satuan kerja untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publiknya. Semoga jajaran Kementan semakin proaktif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan publik atas informasi,” harapnya.

  • Lewat UPLAND Kementan, Petani Lada Ini Paparkan Upaya Tembus Pasar Global – Halaman all

    Lewat UPLAND Kementan, Petani Lada Ini Paparkan Upaya Tembus Pasar Global – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pertanian melalui program UPLAND membuktikan bagaimana kerja keras seorang petani bernama Yogi Dwi Sungkowo mengolah hasil bumi Indonesia. 

    Hasil olahan Yogi diketahui dapat bersaing di kancah internasional. 

    Yogi berhasil membawa produk lokal lada ke pasar global, membuktikan bahwa petani kecil dari pelosok desa pun mampu bersaing dengan pelaku industri besar.

    Berawal pada 2016, Yogi bersama kelompok taninya di Purbalingga memulai perjalanan mereka sebagai produsen benih lada. 

    Dengan benih berkualitas yang telah diakui oleh Kementan, kelompok tani ini menjadi sumber utama benih lada untuk beberapa wilayah di Jawa Tengah dan beberapa provinsi lainnya.  

    Kala itu, mereka melakukan aktivitas pertanian secara sederhana, tetapi sudah memiliki dampak besar, dengan distribusi yang meluas hingga ke Kecamatan Jobong, Pengadegan, dan Putasari di Purbalingga.

    “Awalnya, kami hanya fokus pada produksi benih. Namun, kami menyadari bahwa potensi lada tidak hanya berhenti di situ,” cerita Yogi kepada wartawan, Jumat (6/12/2024). 

    Pada tahun yang sama, melihat potensi lada Yogi memutuskan untuk memperluas usahanya ke perdagangan lada putih. 

    Dengan segala keterbatasan, ia mulai mengumpulkan lada dari petani lokal, mengemasnya secara sederhana, dan memasarkannya ke pembeli, termasuk ke pasar Jakarta. 

    Meski jumlahnya masih kecil, sekitar 15-20 ton per musim, langkah ini menjadi awal bagi Yogi untuk melihat potensi besar lada di pasar lokal dan nasional.

    Kemudian pada 2021, Yogi bergabung dengan UPLAND Project, sebuah program yang memberikan pembinaan dan dukungan mulai dari hulu hingga hilir kepada petani. Kehadiran UPLAND membawa perubahan signifikan ri berbagai aspek.

    Melalui program UPLAND Yogi bersama kelompok tani mendapatkan pelatihan praktik budidaya yang baik hingga pendampingan dalam pengelolaan pascapanen. Kelompok tani bahkan berani mengambil langkah besar dengan memastikan produk lada dapat dijual ke luar negeri. 

    “Petani yang awalnya hanya melakukan budidaya tradisional mulai memahami pentingnya SOP. Ini meningkatkan hasil panen dan kualitas produk secara signifikan,” ungkap Yogi.

    Selain merubah cara padang para petani dalam produk yang berkualitas, melalui program UPLAND, petani juga mendapatkan akses ke alat-alat modern, seperti mesin perontok, seed cleaner, dan alat pengering, yang membantu mereka menghasilkan produk dengan standar kualitas yang lebih tinggi.

    Tidak hanya berhenti di situ, Yogi dan kelompok taninya mulai melakukan diversifikasi produk. 

    Dari sekadar menjual lada putih mentah, mereka kini memproduksi lada bubuk dalam berbagai kemasan, seperti saset, botol plastik. Namun, perjalanan itu tidak tanpa tantangan.

    “Kami sempat terkendala hak merek dagang dan harus mendesain ulang kemasan produk kami. Tapi, kami tetap berkomitmen menjaga kualitas karena produk berkualitas pasti akan diterima pasar,” kata dia.

    Salah satu pencapaian terbesar Yogi bersama kelompok tani binaan UPLAND adalah membawa produk lada ke pasar internasional.

    “UPLAND memfasilitasi kami dengan promosi dan membawa produk kami ke acara-acara besar. Tanpa dukungan ini, mustahil bagi kami, petani desa, untuk bisa dikenal di luar negeri,” ujar Yogi.

    Di tengah keberhasilannya, Yogi tetap menjadikan kualitas sebagai prioritas utama. Dia yakin dengan menjaga kualitas terbaik pasar tidak akan berbindah ke produk lain. 

    Dengan bahan baku yang melimpah dan tekad yang kuat, Yogi yakin bahwa produk lada dari Purbalingga tidak hanya mampu bersaing di pasar domestik tetapi juga memiliki tempat di pasar global.

    “Kami berkomitmen menjaga mutu produk. Produk yang berkualitas pasti akan diterima pasar. Sekali kami bermain-main dengan kualitas, pelanggan akan meninggalkan kami,” tandas dia.

  • Komnas HAM Terima Aduan Tim Hukum Tom Lembong soal Kasus Impor Gula – Page 3

    Komnas HAM Terima Aduan Tim Hukum Tom Lembong soal Kasus Impor Gula – Page 3

    Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku telah memeriksa 30 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2015–2016 yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.

    “Sedang diperiksa saksi-saksi dan ahli. Ini kan baru sekitar 30 orang (saksi),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Sementara itu, lanjut dia, ahli yang telah diperiksa terkait kasus tersebut berjumlah tiga orang.

    Adapun pada Selasa ini, tim jaksa penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung memeriksa tujuh saksi dalam kasus dugaan korupsi Tom Lembong.

    Saksi-saksi yang diperiksa tersebut berasal dari sejumlah kementerian, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Persero, dan Sucofindo, serta pihak swasta.

    Dari kementerian, saksi yang diperiksa berinisial YW selaku anggota Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Tebu dan Pemanis Lain Kementerian Pertanian (Kementan) dan MM selaku Deputi Koordinasi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

    Selanjutnya, penyidik memeriksa saksi berinisial SYL selaku Sekretaris Perusahaan PT PPI tahun 2016–2021 dan IRS selaku Senior Manager Pengembangan Komoditi PT PPI tahun 2016-2017. Sementara itu, saksi dari PT Sucofindo adalah ARA selaku karyawan PT Sucofindo pada jabatan Kabag Fasilitasi Perdagangan.

    Terakhir, dari pihak swasta, penyidik memeriksa EC selaku Manajer Impor PT Sentra Usahatama Jaya, PT Medan Sugar Industry, dan PT Andalan Furnindo, serta LM selaku Manajer Accounting PT Andalan Furnindo.

    Dijelaskan Harli bahwa ketujuh saksi tersebut diperiksa untuk tersangka atas nama Tom Lembong dan kawan-kawan. “Pemeriksaan saksi ini untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut,” ucapnya.

  • 150.000 Ha Sawah Beralih Fungsi Tiap Tahun, Bagaimana Nasib Swasembada Pangan?

    150.000 Ha Sawah Beralih Fungsi Tiap Tahun, Bagaimana Nasib Swasembada Pangan?

    Bisnis.com, BANDUNG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat pergeseran fungsi lahan pertanian menjadi area perumahan dan permukiman terus meningkat setiap tahunnya.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap setidaknya ada sekitar 100.000 hektare hingga 150.000 hektare lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi area perumahan setiap tahunnya.

    “Saat ini setiap tahun alih fungsi lahan dari sawah menjadi industri, maupun perumahan 100.000 sampai 150.000 hektare setiap tahun. Padahal Bapak Presiden [Prabowo Subianto] juga bilang [menargetkan] swasembada pangan,” jelasnya dalam Rakernas DPP REI, Kamis (5/12/2024).

    Untuk itu, Nusron menyebut, pihaknya segera meneken regulasi untuk menangani permasalahan tersebut. Hal itu dilakukan guna tetap sejalan dengan target yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menjelaskan, nantinya pemerintah bakal menetapkan sistem agregat cetak sawah apabila terdapat area sawah atau lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi perumahan ataupun kawasan industri.

    “Nah, nanti alih sawah boleh. Tapi harus mengganti membuat sawah baru. Ya kan nanti ada hitung-hitungannya. Kalau sawahnya teknis, [harus buka] sekian kali. Kalau sawahnya lagi, sekian kali,” tegasnya.

    Untuk diketahui, keseriusan pemerintah merealisasikan target swasembada pangan kian kentara usai Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran senilai Rp23,61 triliun untuk mendukung swasembada beras untuk tahun anggaran 2025. 

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa alokasi anggaran itu untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar swasembada beras bisa dilakukan dalam waktu singkat. 

    “Menindaklanjuti arahan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan memerintahkan Kementerian Pertanian agar swasembada pangan beras dapat diwujudkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, maka kami mengusulkan reprioritasi pemanfaatan anggaran 2025 sebagai berikut,” kata Amran dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Amran menuturkan, nantinya kegiatan untuk mendukung swasembada beras senilai Rp23,61 triliun akan dilakukan untuk berbagai kegiatan.

    Adapun, pada 2025 Kementerian Pertanian menargetkan bakal menggarap cetak sawah seluas 225.000 hektare.

    “Kegiatan oplah 851.000 hektare, cetak sawah 225.000 hektare, pompanisasi tadah hujan 500.000 hektare, potensi tanam Kementerian PU 300.000 hektare, padi gogo PATB 300.000 hektare,” ujarnya.

  • Rancangan Permenkes Dinilai Ganggu Kepastian Harga Tembakau

    Rancangan Permenkes Dinilai Ganggu Kepastian Harga Tembakau

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menilai, rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik dapat mengganggu kepastian harga tembakau di Tanah Air.

    Ketua Kelompok Substansi Tanaman Tebu dan Tanaman Pemanis Lainnya, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Haris Darmawan menyampaikan, ketika tarif cukai hasil tembakau (CHT) naik sebesar 23%, industri mengurangi produk rokoknya yang berujung pada kurangnya penyerapan tembakau petani. 

    Dari sisi harga pun tidak sesuai, meski hasil tembakau diserap oleh industri. Sebab, kata dia, petani mau tidak mau akan mengeluarkan tembakaunya.

    “Apalagi dengan ada pengetatan. Permenkes ini mengganggu,” kata Haris di sela-sela agenda Bisnis Indonesia Forum, Kamis (5/12/2024).

    Dalam penyusunan RPMK, Kementan mencoba untuk netral. Namun, rancangan tersebut muncul dan mengindikasikan keinginan untuk menghilangkan tembakau.

    Padahal, kata Haris, Indonesia memiliki Undang-undang No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, di mana petani bebas menanam tanaman yang menguntungkan.

    “Tidak ada ikatan. Artinya tidak ada suruhan untuk petani tembakau beralih kepada tanaman lain,” tegasnya. 

    Menurutnya, petani tembakau merupakan petani turun temurun sehingga sulit untuk diminta menanam tanaman lain, utamanya untuk areal tanam. Sebab, kata dia, areal tembakau bukan soal kuantitas melainkan kualitas.

    Adanya rancangan regulasi itu lantas membuat Kementan bertanya-tanya, mengingat hal ini menimbulkan ketidakpastian harga bagi petani tembakau.

    “Kepastiannya maksudnya kami adalah kepastian harga. Diserap sih diserap, karena kita masih kurang.,” pungkasnya.