Kementrian Lembaga: Kementan

Demi Kebangkitan Susu Nasional, Industri-Peternak Harus Harmonis

Jakarta: Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong penguatan kemitraan antara industri dan peternak untuk kebangkitan sektor persusuan nasional melalui peningkatan produksi, kualitas, dan keberlanjutan usaha peternakan sapi perah.

“Kami mendorong industri pengolahan susu atau IPS untuk aktif bermitra dengan koperasi dan peternak lokal. IPS harus ikut berperan dalam mendukung peningkatan populasi sapi perah nasional,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Agung Suganda dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu, 15 Desember 2024.

Dia menyampaikan pihaknya sedang menyiapkan regulasi. Dan seluruh IPS diminta untuk berkomitmen mendukung Pemerintah meningkatkan populasi sapi perah. “Pemerintah tidak memaksa, hanya kita meminta industri ikut memperhatikan nasib rakyat,” ujar dia.

Agung mengungkapkan pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Produksi Susu Nasional. Regulasi ini akan menjadi pijakan untuk memastikan penyerapan susu segar dari peternak dan menekan impor bahan baku susu.

“Langkah-langkah strategis juga dilakukan melalui pengusulan 30 lokasi menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN),” tuturnya.

Dengan status PSN, lanjut Agung, biaya sewa lahan akan lebih murah, ditambah dengan dukungan infrastruktur dan logistik. Hal itu termasuk dalam RPJMN 2025-2029 yang akan memperkuat ekosistem persusuan nasional.

Dia menyampaikan industri persusuan nasional mendapat perhatian serius dari Kementan menyusul dampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada 2022.

“Wabah PMK menurunkan populasi sapi perah lebih dari 10 persen dan menekan produktivitas hingga 30-40 persen. Dampaknya luar biasa bagi persusuan nasional,” ujar Agung saat meninjau fasilitas Milk Collection Center (MCC) yang merupakan hasil kemitraan PT Frisian Flag Indonesia (FFI) dengan Koperasi SAE Pujon di Malang.

Dia menyebutkan saat ini konsumsi susu Indonesia baru mencapai 16 liter per kapita per tahun, jauh di bawah Vietnam yang sudah mencapai 26 liter.

“Kami ingin susu masuk dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden, agar masyarakat lebih teredukasi dan gizi anak-anak Indonesia terpenuhi,” tambah Agung.

Tambah populasi sapi perah satu juta ekor

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor susu yang saat ini mencapai 80 persen dari kebutuhan nasional, pemerintah menargetkan penambahan populasi sapi perah sebanyak satu juta ekor dalam lima tahun ke depan hingga 2029.

“Pada 2025, target kami adalah mendatangkan 200 ribu ekor sapi perah. Saat ini, sudah ada komitmen investor yang akan mendatangkan 185 ribu ekor sapi tahun 2025. Artinya, kita hanya butuh 15 ribu ekor lagi untuk mencapai target tahun depan,” jelas Agung.

Agung turut mengapresiasi langkah PT Frisian Flag Indonesia (FFI) bersama Koperasi SAE Pujon yang membangun fasilitas Milk Collection Center (MCC). “Fasilitas ini menjawab keraguan terkait kualitas susu dari peternak, sehingga semakin mudah diterima oleh industri,” kata Agung.

Kemitraan ini menjadi bukti nyata bagaimana koperasi dan perusahaan swasta dapat berkolaborasi untuk memperkuat sektor peternakan.

“Ini contoh yang bisa diterapkan di daerah lain. Pemerintah tidak memaksa, tetapi kami meminta semua pihak di industri susu untuk memperhatikan nasib peternak,” tegasnya.

Dengan berbagai langkah strategis ini, Ditjen PKH Kementan optimistis industri persusuan nasional dapat kembali bangkit dan berkembang.

“Semoga ini menjadi penggerak dan pendorong bagi seluruh sektor untuk memperkuat persusuan Indonesia, sehingga lebih mandiri, berkualitas, dan memberikan kesejahteraan bagi peternak,” kata Agung.

“Dari upaya ini, harapan besar muncul untuk Indonesia yang lebih kuat dalam memenuhi kebutuhan susu nasional dan menekan ketergantungan impor,” tambah Agung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

16/12/2024 05:45
Perjuangan Pemerintah Hentikan Kebakaran Hutan

JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia. Pasca karhutla 2015, pemerintah telah mengambil langkah koreksi besar-besaran yang efektif menekan karhutla di 2016-2018. Namun masih tingginya ancaman karhutla seperti di 2019, membuat pemerintah terus melakukan berbagai terobosan.

”Memasuki tahun 2020, pemerintah akan melakukan setrategi pencegahan berbasis desa, mengintensifkan upaya pengendalian karhutla dan memperkuat aksi pencegahan di tingkat tapak,” ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya sebagaimana dilansir media, Rabu (6/11).

Dalam paparan yang juga disampaikan pada kalangan pengusaha saat Rakornas KADIN 2019 ini, Siti Nurbaya menerangkan bahwa untuk pencegahan berbasis desa, akan ada sinergisitas antara KLHK dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Desa (Kemendes) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Diantaranya untuk inventarisasi desa-desa rawan karhutla, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak hanya dengan mengandalkan sawit, mengembangkan penerapan teknologi pembukaaan lahan tanpa bakar (PLTB) dan mekanisasi pertanian.

Selain itu perusahaan bidang kehutanan dan perkebunan diharuskan menjalankan kewajiban-kewajiban dalam pencegahan karhutla yang telah diatur oleh regulasi, dan membantu masyarakat desa sekitar kawasannya untuk mengembangkan alternatif usaha perekonomian.

Untuk dukungan anggaran terkait pencegahan karhutla, selain dari dukungan Pemerintah Pusat (APBN), juga akan diperkuat melalui Dana Desa, dan Pemerintah daerah (APBD, DBH-DR).

Dalam catatan sejarah panjang karhutla, Indonesia pernah mengalami beberapa karhutla hebat di antaranya tahun 1994 (5,9 juta ha), 1997-1998 (11,8 juta ha), 2006 (3,8 juta ha), dan 2015 (2,6 juta ha).

Indonesia berhasil menekan karhutla di tahun 2016 (438,3 ribu ha) dan 2017 (165,4 ribu ha), melalui langkah koreksi seperti penguatan sistem pengendalian karhutla, moratorium izin gambut, moratorium izin sawit, tata kelola ekosistem gambut, hingga pada penegakan hukum lingkungan.

Namun tantangan karhutla kembali meningkat di 2018 (510,5 ribu ha) dan 2019 (857,7 ribu ha sd September).

”Meski dibandingkan dengan tahun 2015 kebakaran yang terjadi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 67%, kita tetap tidak boleh lengah. Karena 99% kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh manusia,” ungkap Siti Nurbaya.

Setrategi penanganan karhutla sebagaimana arahan Presiden Jokowi pada Rakornas Dalkarhutla 2019, antara lain prioritas pencegahan, penataan pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan, pemadaman segera terhadap titik api yang muncul, dan penegakan hukum bagi pelaku Karhutla.

Untuk pencegahan, dilakukan patroli terpadu pencegahan karhutla di 8 provinsi rawan (Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan).

Patroli terpadu diperkuat dengan patroli mandiri dan patroli rutin oleh Manggala Agni, Brigdalkarhut Taman Nasional/Balai KSDA/KPH. Patroli bersinergi dengan Tim Operasi Gabungan (Pemda, Swasta, Masyarakat) di desa rawan kebakaran.

”Desa Jangkauan dalam program ini pada tahun 2019 adalah 1.461 desa dengan 415 Pos Komando di tingkat desa. Kita akan terus perkuat patroli terpadu pencegahan karhutla di tingkat tapak,” ungkap Siti Nurbaya.

Juga dilakukan peningkatan upaya deteksi dini melalui kamera thermal CCTV, penggunaan drone, serta monitoring hotspot melalui Web Sipongi KLHK, LAPAN, BMKG, BNPB (sudah tersedia juga dalam bentuk aplikasi android).

Selain itu dilakukan pemantauan kerawanan karhutla pada areal gambut, dimana data dapat dimonitor per jam dan memberikan alarm kesiapsiagaan bagi pelaksana lapangan.

KLHK juga telah mengembangkan SiMATAG-0.4m (Sistem Informasi Muka Air Tanah Gambut). SiMATAG-0.4m dibangun KLHK sebagai upaya monitoring tingkat keberhasilan pelaksanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut melalui pengumpulan database pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) dan curah hujan di areal konsesi maupun lahan masyarakat.

”Database tersebut mengelola data pemantauan dari 10.331 TMAT yang tersebar di seluruh Indonesia dan diupdate secara kontinyu melalui aplikasi gadget (mobile application based),” jelasnya.

KLHK juga terus melaksanakan upaya sosialisasi alternatif Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) melalui pemanfaatan sisa pembersiahan lahan untuk cuka kayu, kompos dan briket arang.

Untuk penegakan hukum, hingga Oktober 2019 telah dilakukan proses hukum pada 79 perusahaan pemegang konsesi yang terlibat Karhutla. Sepanjang tahun 2015-2019, KLHK telah memenangkan gugatan hukum lingkungan lebih dari Rp19 triliun, yang sebagian besar diantaranya berasal dari kasus karhutla.

15/12/2024 05:35
KPK Periksa Pejabat Kementan & Direktur Perusahaan, Dalami Dugaan Korupsi Fasilitas Pengolahan Karet – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi berupa pengadaan barang dan jasa atau sarana fasilitas pengolahan karet di Kementerian Pertanian (Kementan).

“Didalami terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa untuk fasilitasi pengolahan karet pada Kementerian Pertanian,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika dalam keterangannya, Jumat (13/12/2024).

Dalam hal ini, ada dua orang yang dimintai keterangannya terkait dengan proses tersebut, yakni berinisial S dan EJ pada Rabu (11/12/2024) lalu. Namun, pihak KPK belum merinci kedua saksi itu.

Berdasar informasi yang diterima Tribun, S merupakan Kasubdit Pengolahan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementan bernama Siprihatono.

Sementara EJ adalah Direktur PT Haje Multi Plasindo Erfie Jahja.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” ujarnya.

Untuk informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa (PBJ) sarana fasilitasi pengolahan karet pada Kementerian Pertanian (Kementan) tahun anggaran 2021–2023 disinyalir telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 75 miliar.

“Kerugian negara Rp 75 miliar,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepa, Senin (2/12/2024).

KPK diketahui telah meningkatkan penanganan kasus ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka.

Lembaga antirasuah itu juga telah mencegah delapan orang bepergian ke luar negeri.

Tak hanya itu, KPK juga menggeledah lokasi untuk mencari bukti terkait kasus dugaan korupsi di Kementan di era kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo (SYL) tersebut.

Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK menyita uang tunai, catatan, dan barang bukti elektronik.

“Hasil penggeledahan, yakni uang, catatan, BBE (barang bukti elektronik),” ujar Tessa.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan modus korupsi sarana fasilitas pengolahan karet di Kementan.

Jenderal polisi bintang satu ini mengatakan, Kementan membeli asam semut yang disalurkan ke petani untuk pengolahan karet.

KPK menduga terjadi penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan asam semut tersebut.

“Cuma yang terjadi adalah penggelembungan harga. Jadi, harga yang tadinya dijual misalnya Rp 10.000 per sekian liter, menjadi Rp 50.000 per sekian liter,” tutur Asep.

13/12/2024 14:22
Bukan Firli, Kasus Etik Pimpinan Ini yang Paling Bikin Pusing Dewas KPK

Bisnis.com, JAKARTA — Kasus pelanggaran etik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron merupakan perkara yang paling membuat pusing para Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Hal itu diakui oleh tiga orang anggota Dewas KPK periode pertama yakni Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho serta Syasuddin Haris pada konferensi pers Laporan Kinerja periode 2019-2024, Kamis (12/12/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, kasus etik Ghufron diputus oleh Dewas KPK pada September 2024 lalu. Pimpinan KPK jilid V itu dijatuhi sanksi teguran tertulis karena terbukti menyalahgunakan pengaruhnya untuk meminta mutasi seorang pegawai di Kementerian Pertanian (Kementan).

Tumpak, yang juga Ketua Dewas KPK, mengaku kasus etik Ghufron paling sulit ditangani karena upaya perlawanan terlapor etik itu melalui gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pengajuan uji materi Peraturan Dewas (Perdewas) KPK ke Mahkamah Agung (MA) hingga pelaporan ke Bareskrim Polri.

Menurut Tumpak, Ghufron tidak seharusnya menggugat Perdewas KPK yang menjadi landasan hukum atas proses etiknya. Dia menilai Dewas adalah bagian dari KPK yang bertugas untuk menegakkan kode etik para insan komisi antirasuah.

Di sisi lain, Perdewas KPK dinilai Tumpak sejatinya sudah muncul sejak pembentukan pertama lembaga tersebut. Dia juga merupakan salah satu pimpinan KPK jilid pertama, yang turut membuat norma dan kode etik insan KPK. Oleh sebab itu, dia menilai aneh apabila Ghufron menggugat Perdewas.

“Jangan kau gugat aturannya, aneh itu yang paling menjengkelkan. Lebih menjengkelkan lagi bukan hanya digugat, diadukan lagi kami kembali ke Bareskrim. Gila itu atas dasar menyalahgunakan,” kata Tumpak pada konferensi pers, Kamis (12/12/2024).

Hal tersebut diamini oleh dua kolega Tumpak, yakni Albertina dan Syamsuddin. Ketiganya merupakan pihak yang dilaporkan oleh Ghufron ke Bareskrim.

Albertina mengaku waktu dan pikiran para anggota Dewas menjadi terbagi karena harus merespons soal gugatan ke PTUN dan MA, sekaligus laporan polisi. Di sisi lain, Dewas harus mencari bukti soal kasus etik yang menjerat Ghufron.

“Memang sangat memusingkan itu, dan lebih sebenarnya kami melihat juga memusingkan kenapa Dewas berlima yang dilaporkan cuma kami bertiga,” kata Albertina.

Sementara itu, Syamsuddin Haris menilai kasus Ghufron melelahkan karena Dewas harus menanggapi berbagai gugatan yang dilayakan pimpinan KPK itu selama berbulan-bulan.

“Itu cukup lama. Kami membahas dan diskusi dengan penasihat hukum. Memakan waktu berbulan-bulan. Waktu kami tersita untuk itu,” paparnya.

Untuk diketahui, Majelis Etik yang beranggotakan Dewas KPK menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas kasus pelanggaran etik yang menimpanya.

Sanksi itu terkategorikan sedang. Pimpinan periode 2019-2024 itu terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Dewas (Perdewas) KPK No.3/2021.

“Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa teguran tertulis yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa selaku pimpinan KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan menaati dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku,” bunyi amar putusan etik terhadap Ghufron, September 2024 lalu.

12/12/2024 22:51
Satgas Pangan Polri Turun Gunung, Cek Industri Pengolahan Susu Segar di Jatim dan Jateng – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Satgas Pangan Polri bersama Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan monitoring keamanan, mutu, dan penyerapan industri susu segar di wilayah Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng), di antaranya Boyolali, Blitar, dan Pasuruan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui proses dan hasil produksi susu di wilayah tersebut.

Penyidik Madya Direktorat Tindak Pidana Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, Kombes Teguh Widodo menjelaskan, Satgas Pangan Polri bersama Kementan berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pengecekan ke PT Indolakto (Purwosari-Pasuruan) sebagai industri pengolahan susu (IPS).

Menurut dia, PT Indolakto ini mulai operasional tahun 2008 dan berlokasi di Jalan Raya Purwosari Km 62, Kemirahan, Tejowangi, Kecamatan Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur. Adapun produknya berupa susu UHT dan kental manis.

“Merek yang dimiliki oleh PT Indolakto antara lain, Indomilk dan Tiga Sapi (Krimer Kental Manis). Telah memiliki sertifikasi NKV dengan nomor UPS 3514090-037 level I Sumber bahan baku berasal dari susu segar dalam negeri (SSDN) dan impor (5,1-5,8%),” kata Teguh dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).

Teguh mengatakan, susu segar dalam negeri (SSDN) ini diperoleh dari 9 koperasi unit desa, 7 pengepul, dan 2 private framing. Sedangkan bahan baku impor berupa WMP dan SMP (NZ, AUS, US).

“PT Indolakto menerima SSDN rata-rata 100 ton/hari. Tidak ada MoU antara IPS dengan para supplier susu (koperasi, pengepul, atau peternak). Namun, IPS memberi informasi kepada para supplier susu terkait dengan rencana produksi. Penyerapan susu melalui sistem PO berdasarkan kebutuhan untuk produksi,” jelas dia.

Lebih lanjut, Teguh mengatakan harga dasar susu yang diberlakukan oleh IPS adalah Rp8.000-RP8.500/kg tergantung dari kualitas susu. Menurut dia, apabila kualitas susu bagus itu diberikan reward. Dan sebaliknya, apabila jelek atau di bawah standar itu akan diberkan penalti.

“Parameter yang diperiksa adalah organoleptik (warna, bau, rasa, kekentalan), uji fisika, suhu penerimaan, BJ, titik beku, uji alkohol, uji mendidih dan uji kimia (total solid, lemak, protein, laktosa, PH, kadar asam, SNF, cemaran mikroba (TPC),” kata perwira menengah Polri ini.

12/12/2024 21:21
Kementan Tetapkan HET Pupuk Subsidi Terbaru, Berlaku 1 Januari 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) resmi menetapkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tahun anggaran 2025 yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No.644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang diteken oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada 19 November 2024.

“Menetapkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2025,” tulis Amran dalam surat keputusannya, dikutip Kamis (12/12/2024).

pupuk subsidi terdiri atas pupuk organik dan anorganik (urea dan NPK). Melalui beleid ini, Amran mematok HET pupuk organik sebesar Rp800 per kilogram.

Untuk pupuk urea, pemerintah menetapkan HET di level Rp2.250 per kilogram. Kemudian, pupuk NPK dipatok sebesar Rp2.300 per kilogram dan pupuk NPK untuk kakao ditetapkan sebesar Rp3.300 per kilogram.

Amran menuturkan, pupuk bersubsidi ini ditujukan untuk petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai. Kemudian hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan/atau perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi, dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektare.

“Termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)/Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah kembali menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 9,5 juta ton pada tahun depan. Volume tersebut mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar 4,5 juta ton.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah menyederhanakan sistem distribusi pupuk yang sebelumnya melibatkan banyak kementerian dan lembaga negara, menjadi satu pintu di Kementan, dengan menyusun regulasi baru terkait pupuk subsidi.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut proses penyusunan regulasi terkait pupuk subsidi telah memasuki tahap final dan akan segera diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Insya Allah segera kita ajukan kepada Bapak Presiden agar tahun depan kita sudah bisa merealisasikan secara bertahap,” ujar Sudaryono, Rabu (11/12/2024).

Dia mengungkap, Kepala Negara secara prinsip menyetujui penyederhanaan regulasi pupuk subsidi. Mengingat, sektor pertanian menjadi perhatian utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan.

Melalui mekanisme teranyar ini, Sudaryono mengharapkan distribusi pupuk bersubsidi akan lebih mudah dan para petani akan semangat untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.

12/12/2024 16:18
Mentan Amran Tebar Pupuk Subsidi dari Sabang-Merauke, Berlaku 1 Januari 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pupuk bersubsidi mulai tersedia pada 1 Januari 2025 untuk musim tanam pertama tahun depan (MT I/2025).

Amran menyampaikan, pupuk bersubsidi tersebut akan didistribusikan secara merata dari Sabang sampai Merauke.

“Moga-moga ke depan, mulai 1 Januari. Sekarang persiapan 1 Januari, semua sudah running. Pupuk sudah tersedia, kami sudah cek di lapangan,” kata Amran ketika ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024).

Selain pupuk bersubsidi, pemerintah juga akan menyalurkan alat mesin pertanian. Pengiriman alat-alat tersebut akan dilakukan mulai Januari 2025.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi sebelumnya telah memastikan bahwa stok pupuk bersubsidi mencukupi.

“Insya Allah, mulai Januari 2025 pupuk dapat langsung dimanfaatkan oleh petani,” kata Rahmat dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).

Sesuai arahan Kementan, Perseroan telah menyesuaikan sistem dan proses bisnis kami sesuai arahan dari Kementan. Rahmat meyakini, Peraturan Presiden baru terkait distribusi pupuk subsidi nanti dapat diimplementasikan dengan baik.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut, penyederhanaan regulasi distribusi pupuk subsidi, merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyampaikan, aturan distribusi pupuk yang sebelumnya melibatkan belasan kementerian dan 145 regulasi kini telah diringkas secara bertahap.

“Prinsipnya, pupuk harus mudah diakses oleh petani tanpa mengabaikan akuntabilitas,” ungkap Sudaryono.

Adapun, alokasi pupuk nasional untuk tahun 2025 telah ditetapkan melalui Kepmentan No. 644/2024 dan telah diinformasikan kepada dinas-dinas terkait di seluruh Indonesia.

“Dengan terbitnya Kepmentan dan petunjuk teknis (juknis) yang telah disiapkan, pupuk subsidi akan didistribusikan tepat waktu hingga ke tingkat kecamatan,” jelasnya.

Dia optimistis, produktivitas pertanian nasional akan meningkat dengan mekanisme distribusi yang lebih sederhana.

“Pupuk yang tersedia tepat waktu dan sesuai kebutuhan akan meningkatkan semangat petani, produksi nasional naik, dan target swasembada pangan bisa tercapai secepat-cepatnya,” pungkasnya.

12/12/2024 15:27
Komitmen Wujudkan Swasembada Pangan, Mentan: Kita Malu kalau Tak Kerja Keras, Presiden Kerja 10 Jam

Komitmen Wujudkan Swasembada Pangan, Mentan: Kita Malu kalau Tak Kerja Keras, Presiden Kerja 10 Jam
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Pertanian (Mentan)
Andi Amran Sulaiman
menegaskan komitmennya untuk mewujudkan
swasembada pangan
di Indonesia.
Dalam acara Rapat Koordinasi
Swasembada Pangan
yang berlangsung di Kantor
Kementerian Pertanian
, Jakarta, pada Kamis (12/12/2024), Amran menyatakan akan bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan tersebut, terinspirasi oleh etos kerja Presiden
Prabowo Subianto
yang dikenal sebagai sosok pekerja keras.
“Kita malu kalau tidak kerja keras. Kalau Presiden kerja 10 jam, saya katakan ‘Aku kerja 20 jam’. Itu tekadku, Insyaallah swasembada, kita akan rebut dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ujar Amran.
Dalam kesempatan itu, Amran mengajak seluruh peserta rapat, yang sebagian besar terdiri dari perwira TNI Angkatan Darat (AD), untuk berkolaborasi dalam mewujudkan swasembada pangan.
Adapun acara ini turut dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi Revita.
“Para Dirjen (Kementan), Dandim kira-kira gimana? Bisa swasembada pangan?” tanya Mentan.
“Bisa,” jawab para hadirin.
Amran kemudian memuji Presiden Prabowo yang dianggap sangat peduli terhadap masyarakat kecil.
Menurutnya, salah satu bentuk kepedulian tersebut adalah melalui upaya mencapai swasembada pangan.
“Jadi nanti swasembada, Insya Allah swasembada, Insyaallah swasembada,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian, termasuk anggaran irigasi.
“Sekarang anggaran sudah ditambah. Luar biasa Presiden kita menyayangi masyarakat kecil. Saya perhatikan beliau. Kami baru satu bulan lebih, setiap kita diskusi masalah orang kecil, beliau langsung beri solusi,” tambahnya.
Amran memberikan beberapa contoh nyata dari langkah-langkah yang diambil oleh Prabowo dalam waktu singkat kepemimpinannya.
Pertama, terkait pemenuhan kebutuhan pupuk bagi petani. “Baru satu bulan lebih memimpin. Satu, pupuk beliau yang dulu
ngotot
naikkan volumenya 100 persen. Itu Rp 24 triliun. Hari ini dinikmati petani 120 juta seluruh Indonesia,” jelasnya.
Kedua, Amran menyebutkan langkah pemerintah dalam mengatasi utang yang macet selama 10 tahun bagi pelaku UMKM, yang kini telah diputihkan.
“Ketiga, anggaran dinaikkan tiga kali lipat untuk pertanian, dari Rp 6,9 triliun menjadi Rp 29 triliun. Itu luar biasa,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2024 11:53
Kementan Gandeng TNI AD Kejar Target Swasembada Beras

Jakarta –

Kementerian Pertanian bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat (AD) untuk meningkatkan produksi beras. Hal ini juga dalam rangka mengejar target swasembada beras.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kerja sama ini akan mulai dilakukan awal 2025. Amran memastikan kebutuhan produksi di lapangan, seperti pupuk subsidi hingga bantuan alat mesin pertanian (Alsintan).

“Mulai 1 Januari semua sudah running, pupuk sudah tersedia di lapangan. Alsintan dikirim Januari. TNI melakukan pendampingan untuk padi,” kata Amran dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2024).

Selain itu, saat rapat koordinasi dengan TNI AD, Amran mengatakan kolaborasi lainnya juga dilakukan seperti bersama Polri untuk swasembada jagung. Kemudian kerja sama antara Kementan dengan Kementerian Desa untuk hortikultura.

“Kolaborasi untuk swasembada Padi, TNI, PU, Kementerian Pertanian. Untuk Jagung, Polri, Kementerian Desa, dan Kementan. Jadi jelas-jelas arahnya, insyaallah besok jam 1, ini kemarin dengan Pak Kapolri, Panglima TNI, kemudian TNI adalah Padi, kita fokus ke sana,” terangnya saat rapat koordinasi.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Letjen TNI Tandyo Budi mengatakan akan melaksanakan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal swasembada beras. Dia meyakini produksi beras akan meningkat, dari sebelumnya tanam dua sampai tiga kali, kemudian bisa empat kali.

“Strategi besar Pak Menteri, swasembada pangan secepat-cepatnya cetak sawah cukup besar perlu waktu. Menteri Amran optimalkan sawah-sawah eksisting ditingkat 2 kali tanam jadi, 3 kali tanam, 4 kali tanam, peningkatan irigasi kolaborasi kita semua menuju Indonesia swasembada pangan,” terangnya.

Tonton Video: Dukung Swasembada Pangan, Polres Jakbar Tanam Bibit di Lahan 1,5 Hektare

(ada/ara)

12/12/2024 11:12
Peraturan Penyederhanaan Distribusi Pupuk Subsidi Masuk Tahap Final, Segera Diajukan ke Prabowo – Halaman all

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut bahwa proses penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan distribusi pupuk bersubsidi telah memasuki tahap final.

Regulasi yang akan menyederhanakan distribusi pupuk bersubsidi ini akan segera diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sudaryono menyebut penyederhanaan akan mengubah alur distribusi yang sebelumnya melibatkan banyak kementerian dan lembaga, menjadi satu pintu di Kementerian Pertanian (Kementan).

“Sekarang kita sederhanakan, kita ringkas, dan insyaallah segera kita ajukan kepada bapak presiden agar tahun depan kita sudah bisa merealisasikan secara bertahap,” kata Sudaryono di Kantor Pupuk Indonesia, Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (12/12/2024).

Sudaryono mengatakan, Prabowo secara prinsip telah menyetujui penyederhanaan regulasi pupuk subsidi ini.

Sebab, sektor pertanian menjadi perhatian utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan.

Sudaryono berharap dengan mekanisme baru ini distribusi pupuk bersubsidi akan lebih mudah.

Para petani diharapkan akan semangat untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.

“Insyaallah bapak presiden secara prinsip setuju, tinggal di lingkup kita secara teknis harus memastikan pupuk yang akan didistribusikan gampang dan membuat para petani senang,” ujar Sudaryono.

Ia pun meminta para petani untuk bersabar dan mengikuti seluruh mekanisme yang akan diterapkan.

Menurut Sudaryono, kebijakan ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran.

Penyaluran yang tepat sasaran dinilai bisa meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung tercapainya swasembada pangan dalam waktu dekat.

“Kami mohon kepada petani, percayalah proses ini menjadi komitmen prioritas. Ini bagian dari keinginan Bapak Presiden yang menginginkan penyaluran pupuk tepat sasaran,” ucap Sudaryono.

“Sehingga dengan mekanisme ini insyaallah produktivitas kita naik, semangat naik, produksi naik, dan swasembada bisa kita raih dalam tempo dan waktu secepat mungkin,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah telah resmi memangkas rantai distribusi pupuk bersubsidi.

Hal itu dipastikan usai Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Pertanian menggelar rapat koordinasi terbatas yang melibatkan kementerian/lembaga (K/L) lain.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa distribusi pupuk subsidi yang selama ini melibatkan banyak pihak seperti bupati, gubernur, dan beberapa kementerian, akan dipangkas.

Sistem distribusi yang baru ini akan menjadikan Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab utama, yang akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait distribusi pupuk subsidi.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menjelaskan bahwa sebelumnya ada setidaknya delapan K/L yang terlibat dalam proses distribusi pupuk subsidi.

Hal itu, menurut dia, membuat proses tersebut menjadi sangat rumit dan tidak efisien.

Dengan kebijakan baru ini, Kementerian Pertanian cukup menyerahkan kepada Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), yang kemudian akan mendistribusikan pupuk subsidi kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

“Nah dari Kementerian Pertanian cukup serahkan kepada Pupuk Indonesia, Pupuk Indonesia kirim kepada Gapoktan. Itu yang diaudit, dipertanggungjawabkan, kemudian nanti Kementerian Keuangan bayar,” kata Zulhas dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024).

Gapoktan, yang langsung berhubungan dengan petani akan bertanggung jawab untuk menyalurkan pupuk kepada anggotanya.

Jadi, jika ada masalah terkait distribusi, Gapoktan akan bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa pupuk sampai ke petani.

“Kalau ada kesalahan penerima, berarti data ada di Gapoktan. Tidak salah satu petani menghambat seluruh proses. Tidak begitu lagi,” ujar Zulhas.

Pria yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan bahwa perubahan ini akan mulai Januari 2025.

Peraturan Presiden (Perpres) akan disiapkan dalam satu bulan ini, kemudian akan ditindaklanjuti peraturan turunan dari Kementerian Pertanian.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan bahwa ini adalah berkah bagi petani seluruh Indonesia

“Kita sepakati bahwa dipersingkat, dipermudah, disederhanakan. Kami mewakili pemerintah membuat keputusan untuk distribusi pupuk,” kata Amran.

“Kami serahkan ke Pupuk Indonesia, Pupuk Indonesia langsung direct ke kelompok tani,” lanjutnya.

12/12/2024 07:07