Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Heboh Demam Babi Afrika di 32 Provinsi RI, Kemenkes Ungkap Cara Penularannya

    Heboh Demam Babi Afrika di 32 Provinsi RI, Kemenkes Ungkap Cara Penularannya

    Jakarta –

    Demam Babi Afrika atau African Swine Fever (ASF) tengah marak di RI. Badan Karantina Indonesia (Barantin) mengatakan ada 32 provinsi RI yang melaporkan wabah tersebut, termasuk Papua, Papua Tengah, hingga Nusa Tenggara Timur.

    Papua Tengah misalnya, mencatat 6.273 ekor babi mati akibat ASF pada Januari 2024. Hingga saat ini di Indonesia belum memiliki vaksin untuk mengatasi wabah tersebut. Berbeda dengan wabah flu burung, yang vaksinnya sudah tersedia.

    Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI Aji Muhawarman mengatakan African Swine Fever (ASF) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Genus, Asfivirus, Family Asfaviridae, dapat menyerang ternak babi domestik dan babi liar pada semua tingkatan umur.

    ASF sangat menular, bahkan menyebabkan kematian hingga 100 persen sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi tinggi di sektor peternakan babi.

    Aji mengatakan virus penyebab ASF ini dapat menyebar melalui beberapa cara, seperti berikut:

    kontak langsung sesama babiseranggamaterial pembawa (fomites) termasuk pakaianperalatan peternakankendaraanpakan mentah yang terkontaminasi.

    “Kemenkes telah berkoordinasi dengan Kementan. ASF bukan penyakit zoonosis tetapi penyakit yang menyerang babi,” kata Aji saat dihubungi detikcom, Selasa (17/12/2024).

    Aji menegaskan virus ASF ini tak berbahaya bagi manusia lantaran tak ada penularan dari hewan ke manusia. Adapun penanggulangan penyakit ini, kata Aji, ada di bawah otoritas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan dan dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

    Untuk menekan penyebaran virus, Aji mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan setempat dalam waktu 1×24 jam jika ditemukan babi yang sakit atau mati. Kemudian, sebaiknya tidak menjual atau membeli babi yang sakit.

    “Melakukan pembersihan dan desinfeksi peternakan babi, mengonsumsi babi dari babi yang sehat yang sudah diawasi pemotongannya oleh otoritas yang berwenang dan dimasak dengan matang. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan,” katanya.

    “Hingga saat ini belum ada vaksin untuk melawan virus ASF,” imbuhnya lagi.

    (suc/naf)

  • Ketua KPK Minta Deputi Korsup Koordinasi-Supervisi Kasus Firli Bahuri

    Ketua KPK Minta Deputi Korsup Koordinasi-Supervisi Kasus Firli Bahuri

    Jakarta –

    Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango meminta Deputi Korsup, Didik Agung Wijanarko untuk melakukan koordinasi dan supervisi terkait kasus mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang ditangani Polda Metro Jaya (PMJ). Nawawi mengatakan koordinasi dan supervisi itu dilakukan agar kasus Firli tidak berlarut-larut.

    Hal itu disampaikan Nawawi dalam acara konferensi pers capaian kinerja KPK periode 2019-2024 di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024). Nawawi mengaku pernah mengimbau Deputi Korsup untuk mengambil alih kasus Firli.

    “Kami pernah menyampaikan, itu memang imbauan kami kepada Deputi Korsup. Deputi Korsup mana nih? Kebetulan beliau ini seangkatan dengan pak Firli, seangkatan sama pak Karyoto (Kapolda Metro Jaya) juga ya pak, ini Irjen Pol Didik Agung,” kata Nawawi.

    “Kami minta itu untuk coba dilakukan koordinasi supervisi perkara Pak Ketua yang lama itu. Karena pasal yang disangkakan antara lain itu pasal mengenai pemerasan. Jadi dugaan tindak pidana korupsi,” sambungnya.

    Nawawi mengatakan pengambil alihan itu tidak langsung serta merta dilakukan. Nawawi menuturkan sebelum melakukan supervisi, KPK akan melakukan koordinasi terlebih dulu.

    “Kami telah memintakan itu Deputi Korsup untuk lakukan tidak ujug-ujug langsung supervisi. Kami minta untuk melakukan koordinasi,” ujarnya.

    “Forum ini juga Pak Deputi menjadi satu ini kepada Bapak untuk lakukan lagi koordinasi jika perlu dilakukan supervisi,” jelasnya.

    “Karena alasan supervisi itu antara lain penanganan perkara yang berbelit-belit tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Lakukan itu karena itu kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi,” lanjut dia.

    Sebagai informasi, kasus Firli saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Pihak Polda telah beberapa kali memanggil Firli. Namun, Firli selalu mangkir dari pemeriksaan.

    Firli merupakan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dugaan pemerasan tersebut pertama kali dilaporkan ke Polda Metro Jaya melalui aduan masyarakat (dumas) pada 12 Agustus 2023. Melalui gelar perkara, Polda Metro lalu mengumumkan Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pada 23 November 2023.

    Firli ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait penanganan permasalahan hukum di Kementan RI pada 2020-2023. Di sisi lain, SYL telah dinyatakan bersalah karena melakukan pemerasan di Kementan dan dijatuhi hukuman 12 tahun pada tingkat banding.

    Polda Metro Jaya juga belum menahan Firli dan mengatakan sedang melakukan pengembangan dugaan korupsi tersebut ke dugaan tindak pidana lain. Firli telah mengajukan dua kali gugatan praperadilan. Gugatan pertama tidak diterima dan gugatan kedua dicabut dengan alasan penyempurnaan berkas.

    (amw/dek)

  • Dorong Produksi Jagung, Target Kementan Buka 1 Juta Hektare Lahan Baru

    Dorong Produksi Jagung, Target Kementan Buka 1 Juta Hektare Lahan Baru

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan membuka 1 juta hektare lahan baru yang akan digunakan untuk meningkatkan produksi jagung.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan, angka 1 juta hektare merupakan hasil kesepahaman antara Kementan dengan Satgas Pangan Polri yang telah dibagi ke 36 Kepolisian Daerah (Polda) di seluruh Indonesia. Sudaryono mengatakan, target ini merupakan bagian dari upaya mencapai swasembada pangan, khususnya jagung.

    “Target 1 juta hektare yang dibagi habis ke 36 Polda. Nanti mekanismenya secara internal akan diputuskan. Bagaimana membagi dengan Polres-nya, approachment kepada pihak swasta atau pemilik lahan dan seterusnya untuk mencapai target 1 juta hektare,” kata Sudaryono usai menghadiri Rapat Koordinasi Upaya Peningkatan Produksi Jagung di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin, (16/12).

    Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Polri, Badan Pangan Nasional (Bapanas), BUMN subsektor perkebunan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta Bank-Bank Pemerintah Anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Sudaryono menyampaikan bahwa setiap Polda akan mendapatkan bagian yang kemudian didistribusikan ke tingkat Polres dan pihak-pihak terkait, termasuk sektor swasta atau pemilik lahan.

    Adapun lahan yang ditargetkan untuk penanaman jagung ini adalah lahan baru yang belum terpakai untuk tanaman lain, seperti padi.

    “Ini tidak memakan target padinya. Padi yang sudah ditargetkan, entah itu padi gogo dan lain-lain terkait perberasan ini tidak tergerus karena target baru yang namanya jagung,” kata Sudaryono.

    Lebih lanjut, Sudaryono mengingatkan bahwa harus ada offtaker untuk menyerap hasil produksi jagung demi menghindari masalah pembelian hasil panen. Dirinya berharap, Perum Bulog dan seluruh asosiasi perusahaan pengolah jagung ikut terlibat dalam program swasembada jagung ini.

    “Jangan sampai kita produksi, kita target 1 juta (hektare), kita suruh orang nanam, BUMN nanam, semua orang nanam, semua sudah disediakan, panen bagus, kemudian offtake-nya yang berantakan,” ucapnya.

    Dalam rapat tersebut, juga disinggung potensi pemanfaatan lahan perkebunan seluas 1,2 juta hektare untuk dijadikan lokasi pengembangan jagung, termasuk lahan tanaman perkebunan kelapa sawit dan karet, baik yang dikelola negara, swasta, maupun masyarakat.

    Sudaryono menyatakan, jagung dapat tumbuh baik sebagai tanaman tumpang sari dengan tanaman perkebunan lainnya.

    “Tadi sudah diidentifikasi secara global ada 1,2 juta hektare, tinggal nanti didetailkan, kebunnnya di mana, titik koordinatnya berapa, luas efektif yang bisa ditanami jagung berapa,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa swasembada pangan merupakan visi Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Mentan Amran berharap semua pihak dapat bekerja sama mencapai target ini, karena menurutnya, pencapaian swasembada pangan adalah perintah yang tidak bisa ditawar.

    “Ini perintah dari Presiden, ini perintah dari panglima tertinggi, harus swasembada, ini mutlak, tidak bisa ditawar,” kata Amran.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • BPS Laporkan Impor Susu RI Turun 6,19% di Januari-November 2024

    BPS Laporkan Impor Susu RI Turun 6,19% di Januari-November 2024

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan impor susu selama periode Januari hingga November 2024. Hal ini diungkapkan oleh Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers Neraca Perdagangan November 2024, pada Senin (16/12/2024).

    Amalia menyampaikan nilai impor susu sepanjang Januari-November 2024 mencapai US$ 834 juta, mengalami penurunan sebesar 6,19% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023.

    Adapun komoditas susu yang diimpor mayoritas berupa susu bubuk atau skim milk, yang menjadi bahan baku penting dalam industri pengolahan susu di Indonesia.

    “Mayoritas yang diimpor adalah dalam bentuk susu bubuk atau skim milk,” kata Amelia, Senin (16/12/2024).

    Dia mengungkapkan, Selandia Baru menjadi pemasok utama susu impor ke Indonesia, menyumbang sekitar 53,28% dari total impor susu Indonesia. Posisi kedua diisi oleh Amerika Serikat (AS) dengan kontribusi 17,44%, kemudian diikuti oleh Australia sebesar 14,84% dari total impor.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, kebijakan impor susu, khususnya dari negara-negara mitra seperti Australia dan Selandia Baru (New Zealand) sudah diatur dengan instrumen yang ada.

    Budi Santoso mengatakan, kebijakan impor susu diatur dalam Permendag 36/2023 juncto Permendag 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang mewajibkan adanya rekomendasi teknis dari kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Pertanian sebelum impor dilakukan.

    “Kami sudah komunikasi dengan Kementan, apakah nanti persyaratan rekomendasi itu harus ada penyerapan susu lokal dulu oleh industri misalnya, ini akan dibicarakan atau seperti apa mekanisme, itu mungkin yang paling tepat,” kata Budi Santoso saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menekankan, susu impor dari Selandia Baru dan Australia umumnya adalah susu bubuk skim (skim milk powder), bukan susu segar. Hal ini menurutnya tidak langsung bersaing dengan susu segar yang dihasilkan oleh para peternak lokal.

    “Skim milk itu bahan baku yang digunakan oleh industri susu di Indonesia. Kita nggak bisa bikin itu, makanya kita impor. Kita nggak punya (skim milk),” jelas Djatmiko.

    Ia pun menyoroti kondisi permintaan susu nasional yang terus meningkat, namun produksi susu segar lokal belum mencukupi dan tidak seluruhnya memenuhi standar industri. “Nah itu harus ada peningkatan kualitas dari produksi peternak, yang jumlahnya juga sebenarnya nggak lebih banyak. Justru peningkatan demand itu lebih tinggi,” lanjut dia.

    (haa/haa)

  • Mendagri Instruksikan Pemda Percepat Pendataan Kondisi Irigasi Guna Dukung Swasembada Pangan – Page 3

    Mendagri Instruksikan Pemda Percepat Pendataan Kondisi Irigasi Guna Dukung Swasembada Pangan – Page 3

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah berkali-kali menyampaikan terkait program swasembada pangan pada tahun 2027. Dia meminta jajaran Pemda untuk bergerak cepat mendukung program tersebut salah satunya dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

    “Mohon didata sawah-sawah kita yang belum ada irigasinya atau irigasinya yang sudah rusak sehingga sawahnya sekali tanam, segera ini minta didaftar, didata, kirim ke Kementan atau PU Dirjen Perairan atau tembusan ke Menteri Koordinator Bidang Pangan, agar ini bisa kita selesaikan,” katanya.

    Zulhas mengungkapkan bahwa pemerintah telah memastikan ketersediaan pupuk dengan alokasi 9,55 juta ton. Ia menyebut, pemerintah juga mengeluarkan regulasi terkait pengangkatan penyuluh dari pusat untuk daerah yang kekurangan maupun tidak aktif penyuluhnya.

    “Bagi kabupaten-kabupaten provinsi yang penyuluhnya tidak aktif atau penyuluhnya kurang, maka sekarang sudah ada Inpres, penyuluh boleh diangkat dari pusat,” ungkapnya.

     

    (*)

  • Sah! Prabowo Lantik Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Periode 2024-2029

    Sah! Prabowo Lantik Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Periode 2024-2029

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029 hari ini, Senin (16/12/2024).

    Berlangsung di Istana Negara pada siang 13.30 WIB, Setyo Budiyanto akan mengemban jabatan sebagai Ketua KPK selama lima tahun ke depan untuk periode 2024—2029.

    Setyo diangkat berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 161/P tahun 2024, tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pimpinan KPK dan keanggotaan dewas KPK untuk masa jabatan 2024—2029.

    “Demi Allah, saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga,” ujar Setyo dalam pelantikkan tersebut

    Sekadar informasi, Komisi III DPR diketahui telah memilih dan mengesahkan pimpinan dan Dewas KPK untuk periode 2024-2029.

    Pemilihan itu setelah melalui rangakaian proses mulai dari seleksi administrasi hingga tahapan fit and proper test di DPR.

    Berikut 5 pimpinan KPK terpilih:

    1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan)

    2. Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK)

    3. Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado)

    4. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024)

    5. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023)

    Komisi III DPR juga telah memilih lima orang sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029.

    Lima orang itu terdiri dari kalangan jaksa, hakim, hingga swasta. Gusrizal pun ditunjuk untuk menjadi Ketua Dewas KPK merangkap anggota setelah ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Berikut 5 anggota Dewas KPK terpilih:

    1. Gusrizal (Ketua Dewas KPK merangkap Anggota)

    2. Wisnu Baroto

    3. Benny Jozua Mamoto

    4. Sumpeno

    5. Chisca Mirawati.

  • Mentan Amran Sulaiman Minta Jaksa Agung Tindak Oknum Pemeras Petani

    Mentan Amran Sulaiman Minta Jaksa Agung Tindak Oknum Pemeras Petani

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin agar menindak oknum yang memeras petani di beberapa daerah. Dugaan pemerasan itu terjadi saat petani akan mendapatkan alat produksi pertanian seperti, traktor.

    Amran mengaku, meski pihaknya belum memiliki bukti, tetapi informasi tersebut didapat dari para petani di beberapa daerah. Padahal, perintah dari Presiden Prabowo Subianto, alat tersebut diberikan pemerintah kepaa petani secara gratis.

    “Alat pertanian yang dikirimkan Kementan ke petani di daerah terkadang dimintai oknum tertentu dalam artian bayar. Kalau misalnya diberikan traktor disuruh bayar, menurut laporan, ada yang bayar sampai Rp 50 juta,” ungkapnya seusai bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Mentan Amran Sulaiman menyebutkan, pemerintah juga memberikan pupuk kepada petani secara gratis atau pupuk bersubsisi. Menurut dia, koordinasi Kementan dengan Kejaksaan Agung dinilai penting karena anggaran yang disediakan pemerintahan mencapai triliunan rupiah.

    “Kami berkoordinasi dengan jaksa agung tentang sarana produksi dan pupuk nilainya Rp 54 triliun. Kemudian alat produksi pertanian yang nilainya sekitar Rp 10 triliun-15 triliun. ini butuh pengawalan sampai ke petani,” tegasnya.

    Amran mengatakan, anggaran subsidi pupuk pada 2023 sebesar Rp 25,3 triliun naik mencapai 100%. Pada 2024, anggaran subsidi pupuk menjadi Rp 54 triliun untuk alokasi pupuk 9,55 juta ton.

    “Ini butuh pengawalan agar swasembada pangan tercapai,” tegas Mentan Amran Sulaiman.

  • Temui Jaksa Agung, Mentan Amran Minta Kawal Soal Anggaran Rp30 Triliun

    Temui Jaksa Agung, Mentan Amran Minta Kawal Soal Anggaran Rp30 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemui Jaksa Agung (ST) Burhanuddin untuk membahas soal pengawalan anggaran pada Kementan RI senilai Rp30 triliun.

    Mentan RI, Andi Amran Sulaiman mengatakan anggaran puluhan triliun itu terkait dengan rencana swasembada pangan yang merupakan fokus dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pengawalannya adalah karena tambahan anggaran cukup besar. Awalnya 6,9 triliun [swasembada pangan] menjadi Rp29 triliun, kurang lebih 30 triliun, ini butuh pengawalan karena ini APBN,” ujarnya di Kejagung, Senin (16/12/2024).

    Dia menuturkan pemerintah memerlukan sarana produksi mulai dari pupuk, alat musim pertanian, hingga irigasi agar mencapai tujuan ketahanan pangan Tanah Air.

    Setidaknya, kata Amran, sarana produksi untuk pupuk saja mencapai sekitar Rp54 triliun. Kemudian, untuk alat pertanian Rp10 triliun-Rp15 triliun.

    “Kami berkoordinasi dengan pak jaksa agung tentang sarana produksi, pupuk, ini nilainya tidak kecil, Rp54 triliun. Kemudian alat pertanian nilainya kurang lebih Rp10 triliun-Rp15 triliun,” tambahnya.

    Amran menambahkan pihaknya kerap mendapatkan laporan dari sejumlah daerah soal oknum yang meminta sejumlah tarif untuk pemberian alat dan mesin pertanian (alsintan).

    Berdasarkan dari laporan yang diterima, kelompok tani harus merogoh kocek Rp50 juta untuk alat besar dan Rp3 juta untuk alat kecil.

    “Padahal ini perintah Bapak Presiden diberikan secara gratis untuk alat pertanian,” pungkasnya.

  • Prabowo Bakal Lantik Pimpinan dan Dewas KPK Hari ini

    Prabowo Bakal Lantik Pimpinan dan Dewas KPK Hari ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan melantik pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029 hari ini, Senin (16/12/2024).

    Berlangsung di Istana Negara pada siang 13.30 WIB, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan bahwa Kepala Negara akan melantik 3 jabatan sekaligus. 

    “[Akan melantik] pimpinan dan dewas KPK, Ketua harian dan sekretaris dewan pertahanan nasional, Gubernur Kalimantan Selatan,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Sekadar informasi, Komisi III DPR diketahui telah memilih dan mengesahkan pimpinan dan Dewas KPK untuk periode 2024—2029.

    Pemilihan itu setelah melalui rangakaian proses mulai dari seleksi administrasi hingga tahapan fit and proper test di DPR.

    Jabatan Ketua KPK selama lima tahun ke depan akan diemban oleh Setyo Budiyanto yang memiliki rekam jejak sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertahanan (Kementan).

    Setyo pun akan ditemani oleh Fitroh Rohcahyanto yang merupakan mantan Direktur Penuntutan KPK, Ibnu Basuki Widodo yang pernah mengemban tugas sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Manado, Wakil Ketua KPK periode 2019—2024 Johanis Tanak, dan Wakil Ketua BPK periode 2019—2023 Agus Joko Pramono

    Tak hanya pimpinan KPK, Komisi III DPR juga telah memilih lima orang sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024—2029 yang memiliki rekam jejak dari kalangan jaksa, hakim, hingga swasta.

    Dewas KPK pilihan Komisi III DPR itu akan dikirimkan ke Presiden untuk penentuan siapa yang menjadi Ketua Dewas. Sejauh ini, 5 anggota Dewas KPK terpilih adalah Wisnu Baroto, Benny Jozua Mamoto, Gusrizal, Sumpeno, dan Chisca Mirawati.

  • Dipercepat, Prabowo Lantik Pimpinan dan Dewas KPK Terpilih Hari ini

    Dipercepat, Prabowo Lantik Pimpinan dan Dewas KPK Terpilih Hari ini

    ERA.id – Presiden Prabowo Subianto akan melantik pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Konisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 pada Senin (16/12/2024) hari ini. Pelantikan akan berlangsung di Istana Negara, Jakarta.

    “Iya benar (dilantik hari ini),” Iya (pelantikan hari ini, red) jam 13.30 WIB,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang kembali terpilih di periode 2024-2029 saat dikonfirmasi, Senin (16/12/2024).

    Kabar pelantikan tersebut juga dibenarkan oleh salah satu wakil ketua KPK terpilih Fitroh Rohcahyanto.

    Pelantikan ini diperkirakan lebih cepat dari seharusnya yaitu di tanggal 20 Desember 2024. Sebab, pimpinan komisi antirasuah periode 2019-2024 atau Jilid V dilantik pada 20 Desember 2019.

    Mereka harusnya selesai pada 2023. Tapi, masa jabatan Pimpinan dan Dewas KPK diperpanjang menjadi lima tahu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima judicial review yang diajukan Nurul Ghufron selaku Wakil Ketua KPK.

    Begitu juga dengan Dewan Pengawas KPK. Jilid pertama yang ada karena revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 juga dilantik pada 20 Desember.

    Sebelumnya, Komisi III DPR telah memilih dan mengesahkan pimpinan dan Dewas KPK untuk periode 2024-2029. Calon yang terpilih itu melalui proses mulai dari seleksi administrasi hingga tahapan fit and proper test di DPR.

    Jabatan Ketua KPK selama lima tahun ke depan akan diemban oleh Setyo Budiyanto. Berikut 5 pimpinan KPK terpilih:

    1. Setyo Budiyanto yang merupakan Irjen Kementan;

    2. Fitroh Rohcahyanto yang merupakan mantan Direktur Penuntutan KPK;

    3. Ibnu Basuki Widodo yang merupakan hakim Pengadilan Tinggi Manado;

    4. Johanis Tanak yang merupakan Wakil Ketua KPK periode 2019-2024; dan

    5. Agus Joko Pramono yang merupakan Wakil Ketua BPK periode 2019-2023

    Sementara Dewas KPK pilihan Komisi III DPR adalah sebagai berikut:

    1. Wisnu Baroto

    2. Benny Jozua Mamoto

    3. Gusrizal

    4. Sumpeno

    5. Chisca Mirawati.