Kementrian Lembaga: Kementan

Kementan dan Pupuk Indonesia Teken Kontrak, Pupuk Bersubsidi Siap Meluncur 1 Januari 2025

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) melakukan penandatanganan kontrak pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025. Penandatanganan kontrak antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) dan PT Pupuk Indonesia dilakukan di Hotel Aston, Jakarta, Selasa (24/12/2024). Kontrak tersebut menjadi bagian dari upaya Kementan untuk memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi yang banyak dikeluhkan petani.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Kementan berkomitmen dalam menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi.

“Alhamdulillah untuk pupuk persiapannya sudah matang, semua sudah tanda tangan. Terima kasih Ditjen PSP, dan Pupuk Indonesia. Mulai 1 Januari 2025 pupuk sudah bisa disalurkan dan ditebus petani,” ujar Mentan Amran.

Mentan Amran optimistis berbagai program dan kebijakan tersebut dapat mendongkrak produksi padi nasional guna menjaga ketahanan pangan Indonesia di tengah ancaman perubahan iklim dan konflik geopolitik. Untuk itu, ia berharap semua pihak dapat memberikan andil terbaiknya serta saling bahu-membahu mewujudkan cita-cita swasembada pangan.

“Presiden Prabowo selalu menekankan kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan saling bersinergi. Semoga kita bisa merealisasikan swasembada secepat-cepatnya,” harapnya.

Percepatan Penyaluran

Direktur Pupuk dan Pestisida Jekvy Hendra mengatakan, pada kontrak ini kedua belah pihak menyepakati pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian pada tahun anggaran 2025. Untuk jenis pupuknya mencakup Urea, NPK, NPK Formula Khusus, dan Organik.

“Alokasi pada tahun 2025 sesuai dengan Kepmentan 644/2024 sejumlah 9.55 juta ton dan untuk memangkas regulasi penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan e-RDKK dan alokasi sesuai dengan keputusan kepala dinas pertanian provinsi,” ujar Jekvy.

Jekvy mengungkapkan, penandatanganan kontrak ini merupakan sejarah karena baru pertama kali dilakukan sebelum pergantian tahun. Biasanya, dilakukan pada bulan Maret tahun kontrak berjalan.

“Pada periode Oktober dengan Maret ini adalah musim tanam pertama, yang pada saat-saat seperti sekarang sangat dibutuhkan adalah pupuk oleh petani dan masyarakat di samping curah hujan yang relatif lebih baik kondisi yang juga sudah lebih baik kebutuhan pupuk memang harus tersedia,” katanya.

Dia menambahkan, percepatan penyaluran pupuk ini sesuai yang diarahkan Presiden, kemudian dindaklanjuti oleh Menko Pangan dan dilakukan oleh Menteri Pertanian. Setelah kerjasama ini, pupuk bersubsidi akan tersedia pada tanggal 1 Januari 2025. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini, tidak ada lagi pupuk yang menjadi halangan yang biasanya terjadi pada Januari-Februari.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Pertanian, Menko Pangan yang sudah mendorong dan memberikan suatu langkah-langkah sehingga kami mampu bekerja lebih baik,” ujarnya.

Jekvy melanjutkan, selain percepatan penyaluran, regulasi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi juga sudah diterapkan.

“Kita tidak lagi mengajukan SK daripada Bupati dan Gubernur, tetapi kita hanya meminta verifikasi melalui dinas bahwa memang itu adalah petani miliknya, siapa namanya, kecamatan dan kabupaten yang sudah ada, kemudian masuk ke kita. Nanti Kementerian akan mengeluarkan SK tersendiri, Namanya, alokasi pupuk, yang langsung ditandatangani oleh Dirjen PSP,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 diprioritaskan untuk semua petani termasuk petani Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

“Untuk semua petani, tidak masalah apakah dia statusnya petani penggarap, petani pengolah atau pemilik lahan dan LMDH juga bisa mendapatkan alokasi. Yang penting standar yang utama mereka mempunyai lahan di bawah 2 hektar,” jelasnya.

Menurutnya, setelah adanya perubahan, saat ini petani lebih mudah mendapatkan pupuk. Asal sudah terdaftar, petani tinggal langsung datang ke pengecer kios atau melalui gapoktan dengan KTP atau kartu Tani.

“Kemudian dia sampaikan nanti langsung diproses dan di saat itu juga petani akan langsung bisa membawa pupuk pulang. Hal ini juga bisa diwakilkan kepada kelompok tani atau keluarga seandainya mungkin dia sedang sakit atau berhalangan,” tuturnya.

Pupuk Tersedia di Seluruh Indonesia

Sementara itu Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh menyampaikan apresiasinya kepada seluruh stakeholder. Pihaknya terus melakukan perbaikan-perbaikan dengan dinamika yang ada agar 14,7 juta petani yang terdaftar di RDKK mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Atas nama manajemen PT Pupuk Indonesia terima kasih kepada seluruh stakeholder yang ada terutama Bapak Menko Pangan dan Bapak Menteri Pertanian juga seluruh jajarannya. Termasuk Kementerian Keuangan, seluruh pengawas ada Satgas Pangan, Satgas Sus, Ombudsman ada KP3,” sebutnya.

Tri Wahyudi juga mengapresiasi para distributor dan kios yang selama ini banyak membantu. Dia berharap semua bekerja sama dalam melakukan pengawasan dan perbaikan-perbaikan.

“Kami punya 1.100 distributor dan juga 26.700 kios yang banyak membantu distribusi sehingga sampai hari ini adalah sudah hampir 100% lebih sehingga kami perlu mengapresiasi. Dan mohon maaf apabila masih ditemukan hal-hal yang kurang berkenan,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, sampai hari ini stok pupuk yang tersedia di seluruh Indonesia itu sebesar 1,4 juta ton. Kemudian ada sekitar 400.000 yang tersedia di distributur dan kios.

“Artinya pola yang lama masih kita lakukan sambil menunggu infrastruktur yang ada sehingga tanggal 1 Januari kita bisa eksekusi, sehingga ini harapannya mudah-mudahan para petani bisa memanfaatkan momen baik ini,” pungkasnya.

27/12/2024 11:27
Cara Tebus Pupuk Bersubsidi, Mulai Disalurkan 1 Januari 2025 – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pupuk bersubsidi pada 2025 sudah bisa disalurkan dan ditebus mulai 1 Januari 2025.

Kementan dan PT Pupuk Indonesia Holding Company juga telah melakukan penandatanganan kontrak pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, persiapan penyaluran pupuk subsidi sudah matang dengan koordinasi di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

“Mulai 1 Januari 2025 pupuk sudah bisa disalurkan dan petani bisa langsung menebusnya,” ujar Amran dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 644 Tahun 2024, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton untuk 2025 dengan kebutuhan total nilai subsidi mencapai Rp 46,8 triliun.

Daerah penerima alokasi pupuk subsidi terbesar ada di provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Rinciannya, Jawa Timur 1,88 juta ton atau senilai Rp 8,87 triliun, Jawa Tengah 1,38 juta ton atau Rp 6,74 triliun, Jawa Barat 1,1 juta ton atau Rp 5,33 triliun.

Kemudian, Sulawesi Selatan 922.000 ton atau Rp 4,1 triliun, Lampung 812.000 ton atau Rp 4,21 triliun, dan Sumatera Utara 517.000 ton atau Rp 2,56 triliun.

Lantas, bagaimana cara untuk menebus pupuk bersubsidi?

Cara Tebus Pupuk Subsidi

Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran mengatakan, petani tidak boleh dipersulit untuk mengakses sarana dan prasarana (sarpras) seperti pupuk dan alsintan.

Khusus untuk pupuk bersubsidi, Kementan telah mengambil upaya strategis untuk menyederhanakan alur pendistribusiannya.

“Pupuk, alsintan, kemudian olah tanah pada cetak sawah, itu tanggung jawab penuh di Kementan. Persiapannya sudah matang , aturan pupuk sudah kami tanda tangani dan 1 Januari 2025 petani sudah bisa langsung gunakan, jadi ke petani langsung. Intinya petani tidak boleh dipersulit,” ujar Amran.

Pemerintah saat ini sedang merancang peraturan presiden (perpres) untuk mengatur tata penyaluran pupuk subsidi.

Dengan adanya perpres baru tersebut, pemerintah sekaligus akan memangkas 145 regulasi yang sebelumnya memperlambat penyaluran pupuk subsidi ke petani.

Amran optimistis berbagai program dan kebijakan tersebut dapat mendongkrak produksi padi nasional guna menjaga ketahanan pangan Indonesia di tengah ancaman perubahan iklim dan konflik geopolitik.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alam Syah menambahkan, petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus tergabung ke dalam Kelompok Tani (Poktan) dan terdaftar dalam e-RDKK.

“Harus dipastikan bahwa petani terdaftar dalam e-RDKK, pendataan petani penerima melalui e-RDKK dapat dievaluasi 4 bulan sekali pada tahun berjalan, sehingga data penerima dapat melakukan pembaharuan data petani dan kebutuhan pupuk ketika sistem e-RDKK dibuka,” ujar Andi.

Petani dapat kemudahan dalam menebus pupuk bersubsidi ke kios-kios atau pengecer dengan menggunakan kartu tani atau dengan KTP saja.

“Musim tanam pertama ini petani sudah bisa menebus pupuk subsidi. Bila ada beberapa case exception, seperti petani yang diwakilkan akan diakomodir dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan regulasinya. Hal ini untuk memastikan tujuan program pupuk bersubsidi sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Andi.

Sebagai informasi, Kepala Dinas Pertanian Provinsi juga telah menetapkan penerima pupuk subsidi hingga ke tingkat kecamatan dan memastikan mekanisme pembayaran pupuk subsidi aman.

“Saat ini telah 100 persen seluruh daerah telah ada penetapan alokasi pupuk subsidi hingga tingkat kecamatan, maka tidak ada kendala lagi penyaluran sesuai dengan e-RDKK,”

“Pupuk Indonesia pun menjamin ketersediaannya di tiap daerah. Demikian juga, dalam mekanisme pembayaran subsidi pupuk sesuai dengan peraturan,” paparnya.

(Tribunnews.com/Latifah/Dennis Destryawan)

26/12/2024 19:51
KALEIDOSKOP 2024:Keran Impor Beras 2025 Dibatasi, Impor Sapi Perah Lanjut

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan pasokan beras pada 2025 aman. Pemerintah menyetop impor untuk beras hingga gula, sementara untuk sapi perah tetap berlanjut untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berikut sejumlah peristiwa pada 2024.

Pemerintah mempercepat realisasi impor sapi perah untuk proyek MBG. Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan sebanyak 200.000 ekor sapi perah impor masuk ke Indonesia pada 2025. Ini merupakan bagian dari target 1,2 juta ekor sapi hidup hingga 2029.

Kementan melaporkan sebanyak 50 ekor sapi perah impor asal Australia sudah tiba di Indonesia. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda mengungkap 50 ekor sapi perah impor asal Australia itu dalam keadaan hamil, sehingga Indonesia akan memiliki tambahan anak sapi.

Selain itu, Kementan juga ikut mendorong perizinan sapi perah di Indonesia, serta mempertemukan dengan peternak dalam negeri. Selain itu, ada juga investor jumbo yang berkomitmen membangun peternakan terintegrasi di Indonesia.

Teranyar, Kementan juga menyebut sejumlah perusahaan luar negeri telah menyatakan minat untuk investasi peternakan sapi di Indonesia. Mereka di antaranya Vietnam, Malaysia, Australia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan China.

Rinciannya, sebanyak 141 calon investor berencana impor sapi perah sebanyak 1,2 juta ekor selama lima tahun atau sepanjang 2025-2029.

Lalu, sebanyak 70 calon investor juga berkomitmen untuk memasukkan sapi pedaging betina produktif sebanyak 800.000 ekor dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, total sapi hidup yang akan didatangkan selama lima tahun ke depan mencapai sekitar 2 juta ekor sapi hidup.

Ilustrasi sapi perahPerbesar

Regulasi Pupuk Dipangkas

Terdapat 145 regulasi yang membuat para petani sulit memperoleh pupuk subsidi. Pemerintah pun menargetkan regulasi terkait penyederhanaan penyaluran pupuk subsidi rampung pada 2025. Nantinya, sistem distribusi pupuk menjadi satu pintu di Kementan.

Pada 12 November 2024, pemerintah sepakat untuk memangkas 145 regulasi yang dinilai menghambat penyaluran pupuk subsidi. Kebijakan ini diharapkan dapat membuat petani lebih mudah dan cepat memperoleh pupuk subsidi.

Bukan hanya soal aturan, proses penyaluran pupuk juga membutuhkan persetujuan dari pemerintah daerah. Imbasnya, petani kerap terlambat mendapat pupuk.

Persoalan pupuk subsidi ini juga sempat disentil Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto. Menurut Titiek, sengkarut permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi yang saat ini masih terjadi bisa menghambat pemerintah menuju swasembada pangan.

Dia memandang, perlu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus terkait pupuk subsidi untuk Kementan, mulai dari data, koordinasi antar instansi baik di pusat maupun daerah, permasalahan regulasi hingga pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

26/12/2024 06:35
Kementan Pastikan Stok Beras Tersedia 2 Juta Ton pada Momen Nataru

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan stok beras di momen perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) tetap tersedia. Stok beras yang tersedia tercatat sebanyak dua juta ton.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, stok beras tetap aman di momen liburan akhir 2024 ini.

”Alhamdulillah, stok kita aman. Terutama untuk stok beras kami sudah diskusi dan komunikasi dengan Bulog itu ada 2 juta ton,” kata Mentan dikutip dari keterangan resmi, Rabu (25/12/2024).

Mentan Amran menuturkan, selain stok beras saat Nataru, stok pangan lainnya tetap aman dan tersedia hingga awal 2025. Stok pangan seperti telur, ayam dan cabai tersedia dengan harga tetap stabil.

“Tidak hanya kecukupan produksi yang aman, harga komoditas juga terpantau stabil. Jadi sangat aman, harga bahan pangan juga terjadi penurunan,” ungkap Amran.

Lebih lanjut, Amran juga menegaskan sejumlah daerah yang sudah dipantaunya, menunjukkan tren positif terhadap stabilitas harga komoditas strategis.

“Salah satu contohnya adalah harga cabai yang mengalami penurunan signifikan,” katanya.

Diketahui, tingkat inflasi diperkirakan ditutup dalam kisaran 1,4%-1,6% sampai dengan akhir 2024. Angka itu lebih rendah dari tahun 2023 yang mencapai 2,61%.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year on year (yoy) sebesar 1,55% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,33 pada November 2024.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan, tren inflasi meredam pada pertengahan tahun.

“Inflasi 2024 seperti kita tahu cenderung rendah. Terutama setelah pertengahan tahun, setelah momentum hari raya berakhir. Kalau saya prediksikan secara year on year sampai akhir tahun akan ada di angka 1,4% – 1,6%,” ucap Telisa, pada Rabu (25/12/2024).

Selain itu, Telisa juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bergerak lambat dalam beberapa waktu ini tidak terjadi secara kebetulan. Selain tingkat konsumsi yang anjlok, seperti tercermin dari pelemahan daya beli, situasi geopolitik yang ikut mempengaruhi harga komoditas semakin menekan laju perekonomian nasional.

“Karena memang kondisi global dan nasional yang kurang mendukung. Terutama dari sisi global, Kita tahu ada perlambatan pertumbuhan ekonomi China. Kemudian juga menurunnya harga komoditas global itu juga menjadi penyebab dari perlambatan pertumbuhan,” demikian urai Telisa.

Namun, Kementan pastikan stok beras dan pangan lainnya aman saat momen Nataru atau jelang pergantian tahun dari 2024 menuju 2025.

25/12/2024 21:16
Reaksi Admin Medsos Gerindra Soal Kepala Sekolah Jualan Kotak Nasi Untuk Program Makan Siang Gratis

TRIBUNJATENG.COM – Admin media sosial Partai Gerindra ikut bereaksi soal wali murid yang diwajibkan kepala sekolah untuk membeli kotak nasi seharga Rp 60 ribu.

Kotak nasi itu wajib dibeli terkait penyelenggaraan makan bergizi gratis di sekolah.

Pembelian kotak nasi itu dinilai memberatkan terutama bila keluarga tersebut memiliki dua orang anak sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi Rp 120 ribu per anak.

Rencana kepala sekolah yang mewajibkan wali murid membeli kotak nasi tersebut dinilai tak masuk akal.

Video saat kepala sekolah mewajibkan wali murid untuk membeli kotak nasi ini diunggah pertama kali oleh @Ahmad Lehan.

Dalam video yang diunggah tersebut admin Gerindra turut memberi komentar.

“Itu yang ngomong begitu siapa, Pak?,” tulis tiktok @gerindra.

“Itu kepala sekolahnya,” jawan pengunggah.

Usai admin Gerindra berkomentar, warganet lainnya juga turut memberikan respon.

“kepala sekolah panik wkwk, udah dikomen admin gerindra, tulis akun @fl*****

“sebenernya dari presiden arahannya udah bener. tinggal yg melaksanakan amanah apa tidaknya,” tulis akun @Rac****

“Jangan mau,. makan gratis itu sudah disediakan oleh penyelenggara Untuk wadah makan,” tulis akun @ah****

Viral di Media Sosial

Heboh sekolah diduga wajibkan wali murid beli kotak nasi seharga Rp 60 ribu untuk program makan gratis.

Dalam video yang diunggah di akun TikTok @ahmad.lehan6, tertulis caption ‘acara rapat makan gratis, tapi tempat makannya beli di sekolah harganya Rp 30 ribu, harus beli dua,’ tulis caption pengunggah.

Adapun maksud dan tujuan diwajibkannya wali murid membeli kotak nasi karena seiring dengan berjalannya program makan gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sontak saja video tersebut langsung mendapatkan atensi luar biasa dari masyarakat luas.

Dijelaskan bahwa video tersebut diambil saat para orang tua murid menghadiri rapat di sekolah. Akan tetapi, isi dari rapat tersebut dirasa cukup janggal.

Bagaimana tidak, dijelaskan dalam video bahwa para orang tua murid diduga diharuskan untuk membeli tempat makan untuk anak-anaknya. Hal ini seiring dengan berjalannya program makan gratis dari Presiden pada tahun depan.

Tidak tanggung-tanggung, para setiap anak diharuskan untuk membeli dua tempat makan. Untuk satu tempat makan sendiri dibanderol seharga Rp30 ribu.

“Lagi rapat di sekolah, acara makan gratis tapi harus beli tempat makannya 2 hargra Rp30 ribu 1 (tempat makan), harus 2 jadi Rp60 ribu. Kalau ada dua anak di sekolah jadi 4 bos ,” tulisnya dalam video.

Akan tetapi, belum diketahui video tersebut diambil di sekolah mana. Namun sebagaimana diketahui, program makan gratis sendiri seharusnya tidak memerlukan tambahan biaya lainnya. Baik itu dari pihak sekolah maupun orang tua murid. Apalagi untuk sekadar tempat makan.

Sontak saja, unggahan inipun emnuai komentar dari warganet.

“anak gue udh dsruh beli ompreng dr kapan tau, tapi makan gratis’y smpe skrg blm terlaksana , tulis akun @Cu***

“sebenernya dari presiden arahannya udah bener. tinggal yg melaksanakan amanah apa tidaknya,” tulis akun @ra******

“kalian tau gaa sih, program makan gratis tuh emang bner, tapi stelah sampe ke sekolah, udah beda cerita lagi,” tulis akun @Ra******

Hingga berita ini ditulis belum diketahui secara pasti dimana lokasi sekolah ini berada.

Program Makan Bergizi Gratis Dimulai 6 Januari

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengumumkan informasi terbaru perihal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dadang menyampaikan, nantinya tidak semua anak sekolah dalam program makan bergizi gratis ini akan menerima susu dalam menu mereka.

Sebab, penyaluran susu untuk program pemerintah ini akan diberikan ke daerah-daerah yang terdapat sentra sapi perah.

“Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan kan, tidak usah dipaksakan,” ujar Dadan saat ditemui usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Sebagai alternatif, untuk daerah lain yang bukan sentra sapi perah, nantinya anak-anak di daerah tertentu akan mendapatkan lauk lain sebagai pengganti protein dan kalsium.

Opsi menu pengganti menu tersebut yakni telur dan daun kelor.

“Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor,” ujar Dadan.

Dadan menambahkan, program makan bergizi gratis ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Dan pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap mulai 6 Januari 2025.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian juga menyebutkan bahwa menu susu sapi dalam program makan bergizi gratis akan diberikan di daerah-daerah sentra sapi perah atau daerah yang memiliki stok susu segar mencukupi.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, usai rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

“Disampaikan untuk minum susu, tentu menu ini untuk daerah-daerah yang ketersediaan susunya ada,” kata Agung kepada wartawan usai rapat.

Agung mencontohkan daerah Pujon, Malang, yang merupakan kawasan sentra sapi perah.

“Di sana ada koperasi di Pujon, yang juga menghasilkan produk susu pasteurisasi. Itu diharapkan nanti bisa menyuplai untuk program makan bergizi,” kata Agung.

Selain itu, lanjut Agung, kandungan susu segar dalam produk susu tersebut minimal harus 20 persen.

Sebagai Informasi, program makan bergizi gratis akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Setelah itu, berkembang menjadi 2.000 titik pada April 2025, dan berkembang lagi menjadi 5.000 titik pada Juli-Agustus 2025.

25/12/2024 17:29
Sosok Komjen Pol Setyo Budiyanto, Belum Seminggu Jadi Ketua KPK Tetapkan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka

loading…

Komjen Pol Setyo Budianto yang belum seminggu jadi Ketua KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto jadi tersangka suap dan perintangan kasus Harun Masiku. Foto/Dok.Kementan

JAKARTA – Komjen Pol Setyo Budianto belum lama menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengikuti agenda serah terima jabatan (sertijab) pada Jumat (20/12/2024) bersama Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang juga baru ditunjuk.

Adapun sebelumnya Komjen Setyo Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029. Pada tugasnya, dia didampingi beberapa wakil ketua, seperti Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, serta Agus Joko Pramono.

Belum genap seminggu menjabat, KPK di bawah pimpinan Setyo Budiyanto sudah membuat gebrakan besar.

Lembaga antirasuah tersebut menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan kasus yang menjerat Harun Masiku.

Sosok Komjen Setyo Budiyanto
Komjen Pol Setyo Budiyanto dikenal luas sebagai seorang Perwira Tinggi (Pati) Polri bintang 3. Sebelum ditetapkan menjadi Ketua KPK.

Ia terakhir kali mendapat penugasan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan) RI.

Sekelumit tentang Setyo Budiyanto. Polisi kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 29 Juni 1967 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1989.

Pada awal kariernya, Setyo tercatat pernah menduduki posisi Kepala Unit Harta Benda Satuan Serse Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang. Lalu, Kasat Serse Polres Jeneponto, Kasubbag Opsnal Bagian Sersetik, dan Kapolsekta Wajo Poltabes Ujung Pandang.

Seiring waktu, kariernya beranjak naik secara perlahan. Tak hanya dari pangkat, hal ini dibuktikan dengan kepercayaan untuk menempati berbagai posisi strategis.

25/12/2024 12:35
Polemik di Balik Penetapan Sekjen PDIP Hasto sebagai Tersangka

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka. Dia adalah satu-satunya Sekjen PDIP yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Hasto menjadi tersangka dalam kasus Harun Masiku. Dia diduga turut serta memberikan suap kepada Komisioner KPK Wahyu Setiawan untuk memuluskan Harun Masiku untuk melaju ke Senayan dengan status sebagai anggota DPR Pergantian Antarwaktu alias PAW.

Langkah KPK menersangkakan Hasto memicu polemik. Isu politisasi digaungkan oleh politikus PDIP. Mereka menganggap bahwa Hasto telah menjadi korban kriminalisasi karena sikapnya yang berseberangan dengan pemerintah maupun presiden ke 7 Joko Widodo alias Jokowi.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan mengancam akan mendatangi KPK jika Hasto ditahan dalam kasus tersebut. “Saya bilang, kalau kau itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya Ketua Umum. Bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah Sekjen saya,” ujar Megawati, Kamis (12/12/2024) lalu.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto hanya menegaskan bahwa proses hukum terhadap Hasto murni penegakan hukum. “Ya, kami murni melakukan proses penegakkan hukum saja, gitu, ya,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (24/12/2024).

Setyo juga menyampaikan bahwa upaya penindakan terhadap Hasto dan kasus Harun Masiku merupakan memori jabatan yang juga diserahkan dari pimpinan periode sebelumnya.

“Saya yakin Kedeputian Penindakan sudah melakukan ini, dan ini juga menurut saya bagian daripada isi dari memori serah terima yang kami terima dari pejabat lama. Jadi, sebenarnya, kami juga tinggal melanjutkan saja,” ungkap mantan Irjen Kementerian Pertanian (Kementan) itu.

Selain itu, KPK turut mengembangkan perkara suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan tersebut ke dugaan perintangan penyidikan. Hasto turut ditetapkan tersangka pada kasus tersebut.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK [Hasto] yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI [Donny] selaku orang kepercayaan Saudara HK dalam perkara dimaksud,” ujar Setyo.

Ditetapkan Pimpinan Baru

Adapun berdasarkan sumber Bisnis, surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Hasto telah ditandatangani oleh pimpinan KPK jilid VI yang baru saja resmi menjabat pekan lalu, Jumat (20/12/2024).

Untuk diketahui, sebelumnya pimpinan KPK periode 2024-2029 Setyo Budiyanto Cs telah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024). Mereka baru resmi menjabat setelah melakukan serah terima jabatan dengan pimpinan KPK jilid V yakni Nawawi Pomolango Cs pada Jumat 20 Desember.

Pada sprindik dimaksud, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hasto diduga bersama-sama dengan Harun Masiku, yang saat ini masih buron, memberikan suap kepada anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait dengan penetapan anggota DPR 2019-2024.

Saat dimintai konfirmasi mengenai status hukum Hasto, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut akan mengecek terlebih dahulu. Dia belum mengonfirmasi kabar soal sprindik yang sudah terbit.

“Saya akan coba cek terlebih dahulu infonya, bila ada update akan disampaikan ke rekan-rekan jurnalis,” kata Tessa kepada Bisnis melalui pesan singkat.

Tanggapan PDIP

Sementara itu, PDIP menduga bahwa proses hukum terhadap Hasto berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan mantan kader.

Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan, pengenaan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice kepada Hasto sebagaimana diatur pada pasal 21 UU Tipikor hanya sekadar formalitas teknis hukum. Dia menyebut, proses hukum terhadap Hasto memiliki motif politik.

“Terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo,” ujarnya pada konferensi pers, Selasa (24/12/2024).

Di sisi lain, politisi berlatar belakang pengacara itu menyoroti bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka tidak lama setelah PDIP mengumumkan secara resmi pemecatan terhadap Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Sebagaimana diketahui, sebelum pemecatan secara resmi pada pekan lalu, ketiganya telah dinyatakan bukan lagi bagian dari PDIP karena berada di kubu berbeda saat Pemilu 2024.

“Bahkan, sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat antara lain tiga kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi,” ungkap Ronny.

25/12/2024 11:30
Mentan Ungkap Peran Vital Polbangtan Majukan Pertanian Indonesia – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) memiliki peran yang sangat vital dalam memajukan sektor pertanian Indonesia.

“Sebagai lembaga pendidikan vokasi yang terfokus pada pengembangan keahlian praktis, Polbangtan memberikan kontribusi nyata dalam mencetak sumber daya manusia yang terampil, inovatif, dan siap menghadapi tantangan dunia pertanian modern,” katanya dikutip Rabu (25/12/2024).

Menindaklanjuti hal tersebut, Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor menggelar seminar hasil penelitian yang dilaksanakan di kampus Polbangtan Bogor. Acara ini dihadiri oleh seluruh dosen, pembimbing lapangan praktik (PLP), serta civitas akademika Polbangtan Bogor.

Acara ini diselenggarakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Polbangtan Bogor sehubungan dengan berakhirnya waktu penelitian tahun anggaran 2024, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengatakan melalui pendidikan yang berbasis pada kebutuhan industri, Polbangtan berperan penting dalam menciptakan tenaga kerja yang mampu mengimplementasikan teknologi terbaru di bidang pertanian, mulai dari pertanian tanaman, peternakan, hingga agribisnis.

“Kami di Kementan sangat mendukung upaya Polbangtan memperkuat kompetensi para mahasiswanya, serta mendukung kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, industri, maupun lembaga riset, untuk menghasilkan solusi yang berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani,” katanya

Direktur Polbangtan Bogor, Yoyon Haryantodalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi dalam riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sektor pertanian.

“Kegiatan ini bertujuan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para dosen Polbangtan Bogor selama tahun 2024,” katanya.

25/12/2024 10:30
Menko Zulhas Sebut Aturan yang Hambat Distribusi Pupuk Sudah Dipangkas – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan para petani bakal lebih mudah untuk mendapatkan pupuk. Pasalnya sejumlah aturan yang dulu menghambat proses distribusi pupuk sudah dipangkas.

“Pupuk dulu rantainya (aturannya) panjang kadang kalau panen baru datang. Aturan ini sudah kita pangkas,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagaimana keterangan pers dikutip, Selasa (24/12/2024).

Zulhas mengatakan, nantinya proses perizinan bakal diserahkan kepada Kementerian Pertanian yang kemudian berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia.

“Nanti dari Kementan cukup. Kementan nanti serahkan ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia harus sampai ke Gapoktan, kios, pengecer, atau distributor,” jelasnya.

Zulhas yang juga Ketua Umum PAN ini menegaskan distribusi pupuk tidak boleh telat. Menurutnya, pupuk harus diterima petani sebelum masa tanam tiba.

“Selum tanam (pupuk harus diterima petani). Jadi kalau pupuk sebelum tanam telat, kita panggil, kenapa telat,” tegas Zulhas.

Mantan Menteri Perdagangan ini memastikan dirinya tidak segan untuk memberikan teguran hingga hukuman berat kalau distribusi pupuk mengalami keterlambatan.

“Dihukum itu nanti yang penanggung jawab kabupaten. Satu kali salah, dua kali salah, tiga kali salah ganti,” perintahnya.

Zulhas mengatakan langkah tegas ini dibutuhkan untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk sebelum masa tanam, sehingga hasil panen pun bisa maksimal. Serta sebagai upaya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Taruhannya swasembada pangan dan nama baik Bangsa Indonesia, tidak main-main,” ungkap Zulhas.

Tak hanya itu, Zulhas turut memerintahkan agar gabah-gabah yang dihasilkan oleh para pentani saat panen raya harus diserap. Sehingga kesejahteraan petani bisa ditingkatkan.

“Panen akan maju, biasanya panen raya itu Maret atau April. Ini panen raya akan bergeser ke Februari dan Maret (gabah) harus bisa diserap Bulog. Kepala daerah, bupati atau dinas pertanian jangan sampai panen raya Februari dan Maret gabahnya tidak terserap,” tutur Zulhas.

Dia menambahkan, pihaknya juga sudah membuat formula terkait harga gabah yang akan diserap. Formula itu nantinya bakal disampaikan oleh dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Harga kami sudah rundingkan Rp 6.500 – Rp 7.000. Nanti kita akan laporkan ke Presiden untuk harga gabah,” tutup Zulhas.

24/12/2024 23:08
Teken Kontrak dengan Kementan, Pupuk Indonesia Siap Salurkan Pupuk Bersubsidi Mulai 1 Januari 2025

Jakarta, Beritsatu.com – PT Pupuk Indonesia (Persero) siap menyalurkan pupuk bersubsidi per tanggal 1 Januari 2025. Hal ini dapat dilakukan usai ditandatangani kontrak perjanjian tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 antara Kementerian Pertanian dengan Pupuk Indonesia.

Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh memastikan bahwa Pupuk Indonesia sebagai BUMN yang mengemban tugas sebagai produsen dan pendistribusian pupuk bersubsidi siap melaksanakan tugas tersebut.

“Pupuk Indonesia siap melaksanakan tugas pendistribusian ini, berdasarkan hasil Rakortas di Bandung hari ini, kami diminta per 1 Januari 2025 sudah bisa mendistribusikan kepada yang berhak, tadi disampaikan ada sekitar 14,7 juta petani yang terdaftar di e-RDKK 2025, dan kami sudah siapkan,” demikian ungkap Tri di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Per tanggal 23 Desember 2024, perusahaan telah merealisasikan penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 7,25 juta ton atau telah mencapai 100,5 persen dari kontrak yang ditetapkan pemerintah. Adapun rinciannya terdiri dari pupuk urea sebesar 3,66 juta ton, pupuk NPK sebesar 3,49 juta ton, pupuk NPK Formula Khusus sebesar 42.706 ton, dan pupuk organik sebesar 46.521 ton. Sementara dari stok pupuk bersubsidi per tanggal 23 Desember 2024, Pupuk Indonesia telah menyediakan sebesar 1,47 juta ton yang terdiri dari pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi.

Adapun stok pupuk bersubsidi berjumlah 1,04 juta ton yang terdiri dari urea sebesar 546.758 ton, NPK sebesar 445.560 ton, NPK Formula Khusus sebesar 16.338 ton, dan organik sebesar 35.658 ton. Sedangkan stok pupuk nonsubsidi sebesar 428.619 ton yang terdiri dari urea sebesar 357.384 ton dan NPK sebesar 71.235 ton.

“Stok pupuk yang tersedia di seluruh Indonesia ada 1,4 juta ton dan ada sekitar 400 ribu ton tersedia di distributor dan kios, sehingga 1 Januari kita bisa distribusi. Harapannya para petani bisa memanfaatkan momen yang baik ini, cuaca cukup baik untuk bertanam, pupuknya tersedia, harapan Pak Presiden kita bisa mewujudkan swasembada pangan secepat-cepatnya,” kata Tri.

Menurutnya, kesiapan Pupuk Indonesia dalam menyalurkan pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2025 tidak luput dari dukungan pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN hingga para pengawas seperti Ombudsman, Satgassus Polri, Satgas Pangan, dan Komisi Pengawas Pupuk & Pestisida (KP3). Pemerintah telah berhasil menyederhanakan birokrasi khususnya penyaluran sehingga petani terdaftar sudah bisa menebus Pupuk Bersubsidi per 1 Januari 2025.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, kepada Bapak Menko Pangan, Bapak Menteri Pertanian yang telah menyelesaikan dari sisi regulasi. Sebagai produsen kami tentunya sudah menyiapkan stok pupuk bersubsidi yang siap ditebus oleh petani terdaftar, dan para petani dapat menebus dengan mudah yaitu cukup dengan membawa KTP melalui aplikasi i-Pubers,” tutup Tri.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra mengungkapkan, dalam upaya percepatan penyaluran pupuk subsidi seluruh Kepala Dinas Pertanian Provinsi telah menetapkan penerima pupuk subsidi hingga ke tingkat kecamatan dan memastikan mekanisme pembayaran pupuk subsidi aman.

“Saat ini penetapan alokasi pupuk subsidi hingga tingkat kecamatan telah 100 persen di seluruh daerah, maka tidak ada kendala lagi penyaluran sesuai dengan e-RDKK. Pupuk Indonesia pun menjamin ketersediaannya di tiap daerah. Demikian juga dalam mekanisme pembayaran subsidi pupuk sesuai dengan rekomendasi BPK,” pungkas Jekvy.

24/12/2024 22:10

Kementrian Lembaga: Kementan

Cara Tebus Pupuk Subsidi