Kementrian Lembaga: Kementan

Kementan Gelontorkan Rp 700 M untuk Dukung Kesiapan Bahan Baku Makan Bergizi Gratis – Halaman all

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran sekitar Rp 700 miliar untuk mendukung kesiapan bahan baku di dapur-dapur penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan telah meminta dua direktorat jenderal (ditjen) untuk mendukung kesiapan bahan baku.

Dua ditjen itu adalah Ditjen Hortikultura dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH).

Amran menjelaskan nantinya Ditjen Hortikultura akan membantu menyediakan benih, sedangkan Ditjen PKH dari sisi bibit ayam.

“Kami sudah meminta Hortikultura dan Ditjen PKH untuk mem-backup di mana ada dapur-dapur MBG ini. Kita mem-backup untuk kesiapan bahan baku,” kata Amran ketika ditemui di kantornya, Senin (30/12/2024).

Ia mengatakan, kedua ditjen tersebut telah diminta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Desa dalam hal dukungan kesiapan bahan baku, mengingat antar dua kementerian ini telah menandatangani nota kesepahaman.

Anggaran sekitar Rp 700 miliar pun telah disiapkan untuk mendukung kesiapan penyediaan bahan baku dapur-dapur MBG.

“Kalau tidak salah Rp 400-an miliar [ke Ditjen Hortikultura], yang ke [Ditjen] Peternakan Ayam sekitar Rp 300-an miliar. Jadi semuanya Rp700an miliar,” ujar Amran.

Angka yang diungkap Amran ini jauh lebih tinggi dibanding saat ia berbicara ketika rapat bersama DPR RI pada 4 Desember 2024.

Saat rapat tersebut, dalam paparan Amran disebutkan bahwa guna mendukung MBG, anggaran yang disiapkan adalah sebesar Rp 413,67 miliar.

Rinciannya, Rp 7,43 miliar untuk Ditjen Tanaman Pangan dalam rangka penyediaan bantuan ubi jalar dengan volume 1.500 Ha.

Lalu, Rp 206,44 miliar untuk Ditjen Hortikultura dalam rangka penyediaan bantuan benih sayur dan buah kepada 2.500 desa.

Terakhir, Rp 199,80 miliar untuk Ditjen PKH dalam rangka penyediaan bantuan ayam petelur sebanyak 600 ribu ekor.

Sebelumnya, Amran pernah mengungkapkan bahwa bahan pangan untuk MBG akan diperoleh dari desa-desa sekitar lokasi program tersebut dijalankan.

Hal ini dilakukan untuk mendukung pergerakan ekonomi di desa tersebut.

“Bahan bakunya diambil dari sekitar desa atau dapur yang dibangun. Itu target kita. Nanti muaranya adalah terjadi pergerakan ekonomi kerakyatan di desa,” kata Amran di sela-sela acara “Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan” di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Menurut Amran, warga desa akan diikutsertakan dalam MBG dengan cara menanam sayuran untuk kebutuhan program.

Selain sayuran, kebutuhan protein seperti telur, ikan, dan ayam juga bisa diproduksi oleh warga desa tersebut.

Kementan pun siap membagikan secara gratis benih cabai, benih sayuran, rumah benih, umbi-umbian, ayam/itik petelur, pakan, kandang, serta memberikan pendampingan.

“Telur bisa produksi di sekitar masyarakat. Kemudian ikan, ayam, bisa produksi. Pelihara ayam, kemudian kambing dipelihara di sekitar rumah, (menanam) cabai, terong,” ujar Amran.

Hasil produksi dari warga desa ini nantinya akan disalurkan ke dapur-dapur yang mempersiapkan makanan untuk program MBG.

Dengan demikian, bahan pangan tak perlu didapat dari kota besar atau bahkan dari hasil impor.

“Jadi tidak perlu mengimpor atau mengambil dari kota atau dari tempat lain, tetapi bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur pangan bergizi,” ucap Amran.

Program Pekarangan Pangan Bergizi

Amran mengungkapkan bahwa Kementan telah menyiapkan program pekarangan pangan bergizi.

Dia menjelaskan, dalam program tersebut, Kementan akan membagikan benih dan bibit unggul ke rumah tangga.

Harapannya, setiap rumah tangga dapat menyuplai kebutuhan MBG dari tanaman yang mereka budidayakan.

“Jadi di pekarangan bisa tanam sayur-sayuran, umbi-umbian, ternak ayam, bebek, lele di pekarangan,” kata Amran di kantor Kementan, dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat (25/10/2024).

Berdasarkan data yang Amran miliki, ia menyebut ada 70 juta rumah tangga di Indonesia.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Amran mengungkap rata-rata belanja rumah tangga setiap bulannya sebesar Rp 2 juta atau total belanja rumah tangga seluruh Indonesia adalah Rp 1.400 triliun per tahun.

Menurut Amran, pekarangan pangan bergizi dapat berpotensi mengurangi belanja rumah tangga tersebut.

Amran juga optimistis pekarangan pangan bergizi dapat mendorong pergerakan ekonomi di perdesaan.

Ia mencontohkan pangan yang diproduksi di pekarangan dapat disuplai ke sekolah hingga rumah makan.

“Jangan hanya melihat makanan bergizinya. Lihat apa yang bergerak di sekelilingnya. Sayur-sayuran segar, ayam, telur dapat menyuplai bahan baku di sekelilingnya, sehingga ekonomi bergerak di desa,” ujar Amran.

30/12/2024 16:45
Mentan sebut produksi padi capai 30 juta ton hingga akhir 2024

Tahun ini produksi padi 30 juta ton lebih, kalau tidak salah kita hanya minus 500 ribuan ton dari tahun sebelumnya. Padahal ada El Nino, La Nina, kekeringan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa total produksi padi dalam negeri mencapai 30 juta ton lebih hingga akhir Desember 2024.

“Produksi padi terakhir itu,
alhamdulillah 30 juta ton hampir 31 juta ton (hingga Desember 2024),” kata Mentan ditemui usai Rapat Koordinasi bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi R untuk mewujudkan swasembada pangan di Kantor Kementan Jakarta, Senin.

Mentan menyampaikan bahwa produksi padi Indonesia tahun ini mengalami hasil yang cukup menggembirakan meskipun tantangan alam seperti El Nino. Meski begitu, dia tidak menyebutkan secara rinci produksi padi pada tahun 2024.

Amran mengungkapkan bahwa total produksi padi hampir mendekati 31 juta ton. Hasil ini menggembirakan, mengingat beberapa faktor cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang tahun.

“Tahun ini kan itu (produksi padi) 30 juta ton lebih, kalau tidak salah kita itu hanya minus 500 ribuan ton dari tahun sebelumnya. Padahal ada El Nino, ada La Nina, ada kekeringan,” ucap Mentan.

Hal itu karena dampak dari adanya fenomena cuaca El Nino dan La Nina yang menyebabkan kekeringan dan gangguan iklim yang cukup signifikan di beberapa daerah penghasil padi.

Namun, meskipun ada ancaman tersebut, Mentan menyebutkan bahwa produksi padi Indonesia hanya mengalami penurunan kecil, yakni sekitar 500 ribu ton dari tahun sebelumnya.

“Yang rencananya dulu itu kita prediksi itu bisa defisit sekitar 5 juta ton. Tapi alhamdulillah ini hanya 500 ribu ton atau 0,5 juta ton,” ucap Mentan.

Dalam kesempatan sebelumnya, Mentan meyakini Indonesia pada tahun 2025 sudah terbebas dari impor beras, mengingat produksi di tahun tersebut ditargetkan mencapai 32 juta ton.

Pihaknya saat ini menargetkan untuk mencapai swasembada pangan secepatnya sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita.

“Kalau swasembada jangan impor lagi. Itu cari persoalan lagi,” kata Mentan Selasa (26/11).

Ia menjelaskan produksi pada tahun 2025 meningkat secara tahunan sebanyak 1 juta ton dibandingkan tahun 2024. Sehingga dirinya memastikan hal tersebut bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sementara itu, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) luas panen padi pada tahun 2024 diperkirakan 10,05 juta hektare, angka ini mengalami penurunan sebanyak 167,25 ribu hektare atau 1,64 persen dibandingkan luas panen padi di tahun 2023 yang sebesar 10,21 juta hektare.

Sedangkan produksi padi pada tahun ini diperkirakan sebesar 52,66 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami penurunan sebanyak 1,32 juta ton GKG atau 2,45 persen dibandingkan produksi padi di tahun sebelumnya yang sebesar 53,98 juta ton GKG.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

30/12/2024 15:46
Mentan-Menteri PU dan Wakasad sinergi wujudkan swasembada pangan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo serta Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi R bersinergi untuk mewujudkan swasembada pangan.

“Hari ini kita rapat koordinasi, rakor, bersama Bapak Menteri PU, dengan Pak Wakasad, untuk memastikan oplah (optimalisasi lahan) swasembada (pangan) ke depan,” kata Mentan di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan bahwa rapat tersebut untuk memastikan seluruh infrastruktur dan sarana produksi pertanian untuk menuju swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dapat diwujudkan.

Ia mengaku bersyukur atas progres luar biasa atas sinergi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI AD yang telah berjalan dengan baik sesuai rencana kerja.

Dia optimistis jika sinergi semua pihak termasuk Kementerian PU dan TNI AD berjalan lancar, Indonesia akan segera mencapai swasembada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

“Insya Allah kalau ini semua berjalan sesuai dengan rencana kerja kita, kami yakin kita akan swasembada dalam waktu secepat-cepatnya seperti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia,” ucap Mentan.

“Sekali lagi, ini rakor memastikan secara detail, secara rinci infrastruktur, sarana produksi tahun 2025. Semua sudah siap, mulai irigasi, benih, pupuk yang selama ini bermasalah itu sudah kita bahas,” tambah Mentan.

Di tempat yang sama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku siap mendukung Kementerian Pertanian di sektor pembangunan jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian yang telah dipetakan baik di wilayah Pulau Jawa maupun luar pulau tersebut.

“Kami dari Kementerian PU, dalam setiap kesempatan saya selalu mengatakan, kami hanya tukang, kami supporting unit kepada leading sectornya. Arahan dari Bapak Presiden sudah clear, harus bisa swasembada pangan secepat-cepatnya. Untuk urusan swasembada pangan itu sendiri kan leading sector ada Kementerian Petanian,” ucap Dody.

Sementara itu, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi R berharap dengan adanya sinergi Kementan dan Kementerian PU hingga TNI AD dapat meningkatkan produksi pertanian sesuai arahan Presiden.

“Dengan kita bertiga (Kementan, Kementerian PU, TNI AD) hari ini untuk menentukan dan mensinkronkan pelaksanaan yang ada di lapangan, mudah-mudahan produksi kita, produksi pangan kita bisa tercapai sesuai dengan keinginan kita semuanya dan semuanya atas petunjuk Presiden untuk pelaksanaan swasembada pangan,” kata Tandyo.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

30/12/2024 10:31
Kaleidoskop 2024: Kisruh Pupuk Subsidi hingga Program Swasembada Pangan

Bisnis.com, JAKARTA – Swasembada pangan menjadi salah satu program yang kerap digaungkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) semasa memimpin Indonesia selama satu dekade. Program ini kemudian berlanjut di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana swasembada pangan ditargetkan bisa tercapai pada 2027.

Untuk mencapai cita-cita tersebut, ketersediaan pupuk menjadi salah satu faktor penting. Dalam hal ini, pemerintah telah menyiapkan pupuk subsidi untuk mendukung tercapainya swasembada pangan.

Sayangnya, sengkarut permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi yang masih terjadi saat ini dikhawatirkan dapat menghambat upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.

Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya, mulai dari menambah anggaran alokasi pupuk subsidi hingga memangkas sejumlah regulasi demi mempermudah proses distribusi pupuk subsidi ke petani.

Berikut rangkuman Bisnis terhadap sejumlah peristiwa penting di sektor pertanian sepanjang 2024:

1. Pemerintah Tambah Anggaran Pupuk Subsidi

Pada Januari 2024, Presiden Jokowi resmi menambah anggaran pupuk subsidi periode 2024 sebesar Rp14 triliun dari sebelumnya sekitar Rp25 triliun. Tambahan tersebut akan dialokasikan untuk pupuk subsidi di masa tanam (MT) II.

Kala itu, Presiden ke-7 RI optimistis tak akan ada lagi masalah pupuk subsidi tahun ini seiring digelontorkannya anggaran tambahan untuk pupuk subsidi.

Dia juga mengharapkan, adanya kebijakan ini dapat menekan impor beras dan komoditas pangan lainnya karena produksi yang lebih mumpuni berkat adanya tambahan anggaran pupuk subsidi.

“Yang kita harapkan adalah tidak impor beras lagi tapi itu dalam prakteknya sangat sulit karena produksi kita ini selalu tidak mencapai [target],” kata Jokowi saat bertemu dengan petani dan penyuluh se-Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (2/1/2024).

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) telah mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi bagi petani yakni hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kementan mengklaim, kepastian stok dan kemudahan akses pupuk bersubsidi tersebut dapat mendorong petani memproduksi pangan dengan lebih baik.

2. Anggaran Pupuk Subsidi Rp54 Triliun

Pada Maret 2024, pemerintah resmi menambah anggaran pupuk subsidi sebesar Rp28 triliun. Dengan demikian, total anggaran pupuk subsidi untuk petani di seluruh Indonesia mencapai Rp54 triliun untuk 2024.

Seiring adanya tambahan anggaran tersebut, pemerintah menyepakati bahwa setiap tahunnya, volume pupuk subsidi ditetapkan minimal sebesar 9,5 juta ton dengan nilai Rp54 triliun. Hal tersebut resmi diputuskan melalui Surat Menteri Keuangan No. S-297/MK.02.2024.

“Kita sepakati setiap tahun minimal, bukan maksimal, 9,5 juta ton [volume pupuk subsidi], nilainya Rp54 triliun,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (30/3/2024).

3. Pemerintah Utang Rp10,4 Triliun ke Pupuk Indonesia

PT Pupuk Indonesia (Persero) melaporkan utang atau kurang bayar pemerintah atas biaya penyaluran pupuk subsidi pada periode 2020-2023 mencapai Rp10,48 triliun.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, utang pemerintah belum dibayarkan lunas lantaran masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Secara terperinci, dia menjabarkan tagihan tahun 2020 yang telah diaudit BPK sebesar Rp430,23 miliar. Pada tahun 2022, tagihan sebesar Rp16,3 triliun telah dilunasi pada 28 Desember 2023.

Namun, masih ada utang senilai Rp178,45 miliar dari tagihan 2022 yang masih ditangguhkan. Berdasarkan audit BPK tagihan utang 2023 sebesar Rp9,87 triliun.

“Sehingga total kurang bayar piutang subsidi Pupuk Indonesia ke pemerintah sebesar Rp 10,4 triliun,” kata Rahmad dalam rapat dengar pendapat (RDO) Komisi VI DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

4. Masalah Penyaluran Pupuk Subsidi

Realisasi penyaluran pupuk subsidi hingga pertengahan Juni 2024 baru mencapai 2,8 juta ton atau 29% dari alokasi 9,55 juta ton.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi membeberkan, sejumlah penyebab realisasi penyaluran pupuk subsidi cenderung lambat.

Secara terperinci, hingga 15 Juni 2024, realisasi penyaluran pupuk urea tercatat 1,58 juta ton dari alokasi 4,63 juta ton. Selanjutnya, NPK 15-10-12 telah disalurkan sebanyak 1,2 juta ton dari alokasi 4,27 juta ton; NPK formula khusus disalurkan sebanyak 9.334 ton dari alokasi 136.870 ton. Sementara realisasi penyaluran pupuk organik tercatat nihil dari alokasi 500.000 ton.

Adapun, pemerintah menetapkan anggaran subsidi pupuk 2024 bertambah dari sebelumnya Rp26,7 triliun untuk volume 4,7 juta ton, naik menjadi Rp53,3 triliun untuk volume 9,55 juta ton.

Rahmad membeberkan, hingga Mei 2024, terdapat 58% petani yang terdaftar dalam e-RDKK belum menebus jatah pupuk subsidinya.

Terdapat sejumah alasan penyaluran pupuk subsidi lambat, pertama, karena sebagian petani belum menebus pupuk subsidi lantaran menganggap alokasi atau jatah pupuk subsidi terlalu kecil.

29/12/2024 17:50
Menko Zulhas Sebut RI Tak Impor Beras di 2025, Stok Tahun Depan Aman?

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada saat ini mampu memenuhi kebutuhan sekaligus menjaga stabilitas harga hingga jelang panen raya pada periode Maret-Mei 2025.

Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono menyampaikan, saat ini stok CBP yang dikuasai pemerintah dalam hal ini Perum Bulog sekitar 2 juta ton.

“Insyaallah sangat aman untuk jaga harga dan pasokan sampai nanti masuk panen raya sekitar Maret-Mei 2025,” kata Maino kepada Bisnis, Minggu (29/12/2024).

Merujuk neraca akhir tahun 2024, Maino menuturkan bahwa stok beras nasional diestimasikan sekitar 8 juta ton. Ini, kata dia, termasuk yang ada di masyarakat seperti penggilingan, pedagang, rumah tangga, hingga horeka.

Selain itu, produksi beras nasional pada 2025 diestimasikan sekitar 32 juta ton, sementara kebutuhan beras nasional sekitar 30,7 juta ton.

Kendati begitu, Maino tidak dapat berkomentar lebih jauh mengenai produksi beras mengingat hal tersebut sudah masuk ranah Kementerian Pertanian (Kementan).

Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan importasi untuk sejumlah komoditas pangan. Komoditas yang dimaksud yakni beras, garam, jagung untuk pakan ternak, dan gula.

Langkah ini ditempuh sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan dapat tercapai pada 2027.

“Kami memutuskan tahun depan tidak impor beras, agar petani bisa tanam padi yang banyak serta harga di pasaran bagus,” kata Zulhas saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandar Lampung seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2024).

Selain beras, pemerintah juga berencana untuk menyetop impor garam, jagung pakan ternak, serta gula. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, rencana setop impor juga akan dilakukan secara bertahap terhadap komoditas lainnya.

“Jadi sudah ada empat komoditas yang tahun depan kita tidak impor, nanti berkala akan ada komoditas lain yang akan dioptimalkan produksinya di dalam negeri sehingga menguntungkan kita,” ujarnya.

Dia menuturkan, selama ini sektor pertanian secara nasional dalam perkembangannya cukup tertinggal akibat banyak hal. Sehingga saat ini dengan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto melalui program prioritasnya dan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menjadi waktu yang tepat untuk mewujudkan swasembada pangan.

“Semua harus satu tim kompak, dan kolaboratif sebab ini waktunya membangun swasembada pangan nasional, serta meninggalkan ketergantungan impor pangan,” pungkasnya.

29/12/2024 17:44
Kementan Bidik Produksi Jagung Naik 25% di 2025, Begini Strateginya

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan melaksanakan program tanam jagung serentak mulai 19 Januari 2025 di berbagai wilayah Indonesia, guna mendukung percepatan swasembada pangan. Total lahan yang akan ditanam mencapai 1,7 juta hektare.

Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Ali Jamil menyampaikan, total lahan yang akan ditanami jagung mencapai 1,7 juta hektare dengan produktivitas rata-rata 4 ton per hektare.

“Dari luas tersebut, diharapkan 60% efektif ditanam, menghasilkan tambahan produksi sebesar 4 juta ton jagung atau meningkat 25% dari eksisting,” kata Ali Jamil dalam Rapat Koordinasi Peran Polri dalam Mendukung Ketahanan Pangan, dikutip Minggu (29/12/2024).

Ali menyebut, program ini dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan perkebunan dan lahan kering lainnya guna meningkatkan produksi jagung nasional.

Program ini, lanjutnya, merupakan bagian dari prioritas pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, khususnya jagung sebagai salah satu komoditas strategis.

“Dukungan infrastruktur, ketersediaan benih unggul, dan pengawasan distribusi sarana produksi menjadi pilar utama keberhasilan program ini,” ujarnya.

Sebaran target tanam jagung dalam program ini mencakup beberapa provinsi strategis, di antaranya Kalimantan Tengah dengan luas 208.136 hektare, Kalimantan Barat 191.838 hektare, dan Sumatera Selatan 156.431 hektare.

Selain itu, wilayah sentra produksi seperti Sulawesi Selatan, Lampung, dan Jawa Tengah juga menjadi prioritas.

Dalam melaksanakan program, Kementan menggandeng sejumlah pihak, termasuk Kepolisian Republik Indonesia yang akan mendukung pengawasan distribusi sarana produksi dan Bulog sebagai off-taker hasil panen.

Dia menuturkan, kerja sama ini bertujuan untuk memastikan penyediaan benih unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian (alsintan) berjalan sesuai rencana.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci utama untuk menggerakkan penyuluh pertanian dan mendukung pengelolaan usaha tani secara efektif.

Kolaborasi antara Kementan dan Polri juga mencakup pengawalan distribusi pupuk subsidi yang dilakukan oleh Babinkamtibmas. Hal ini bertujuan untuk memastikan distribusi yang transparan dan menjangkau petani di seluruh wilayah yang menjadi target tanam.

Dia mengharapkan, adanya sinergi yang terjalin antara Kementan, Kepolisian, serta pemangku kepentingan lainnya dapat membantu tercapainya target ketahanan pangan nasional.

“Dengan sinergi yang terbangun antara Kementan, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya, kami optimistis target ketahanan pangan nasional dapat tercapai lebih cepat,” pungkasnya.

29/12/2024 16:35
Simak! Ini Cara dan Syarat Petani Dapat Pupuk Subsidi di 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah mengalokasikan pupuk subsidi sebanyak 9,5 juta ton dan mulai disalurkan pada 1 Januari 2025. Petani yang berhak menerima pupuk subsidi harus tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) dan terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Andi Nur Alam Syah menyampaikan, pendataan petani penerima pupuk bersubsidi melalui e-RDKK dapat dievaluasi empat bulan sekali pada tahun berjalan.

“….sehingga data penerima dapat melakukan pembaharuan data petani dan kebutuhan pupuk ketika sistem e-RDKK dibuka,” kata Andi dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (29/12/2024).

Menurutnya, tidak ada istilah daerah kekurangan pupuk bersubsidi. Mengingat, alokasi e-RDKK bisa diperbaharui per empat bulan. Selain itu, kata dia, petani dapat menebus pupuk berdasarkan e-RDKK di kios pupuk lengkap atau KPL menggunakan Kartu Tani atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dia menuturkan, penebusan dapat diwakilkan oleh kelompok tani atau anggota keluarga dengan syarat tertentu, jika petani terkendala karena sakit, usia lanjut, atau transportasi.

Direktur Pupuk dan Pestisida Jekvy Hendra menambahkan, khusus Kabupaten Jombang, tercatat total serapan pupuk bersubsidi pada 2024 mencapai 69,27% dari alokasi 60.999 ton. Ini terdiri dari Urea 25.128 ton, NPK 21.575 ton, NPK Formula Khusus 17 ton, dan Organik 14.279 ton.

Jekvy menyebut, stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Jombang hingga saat ini masih tersedia dan dapat ditebus di kios-kios yang tersedia.

“Sampai saat masih tersedia stok pupuk di Kabupaten Jombang dan bisa ditebus di kios-kios yang tersedia,” tegasnya.

Jekvy menyampaikan, penetapan alokasi juga memerhatikan serapan daerah. Dalam distribusi pupuk subsidi, Kementan telah meminta Dinas Pertanian untuk mengawal proses verifikasi dan validasi penyaluran di tingkat kios pengecer serta mengawal penggunaan pupuk bersubsidi tersebut oleh petani.

“Alokasi 2025 Insya Allah cukup, kami tegaskan kembali, jangan khawatir kurang, pupuk tersedia dan petani bisa langsung menebus pupuk dan kita bersama mengawal penggunaan pupuk subsidi ini,”pungkasnya.

29/12/2024 15:35
Cara Mendaftar Brigade Pangan di 12 Provinsi

Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Pertanian (Kementan) RI menyampaikan informasi mengenai tata cara pendaftaran Brigade Pangan di 12 provinsi. Dengan menggandeng TNI-Polri, Brigade Pangan dibentuk guna mendukung pengelolaan pertanian modern secara terstruktur dan terintegrasi.

Setidaknya terdapat empat tahapan untuk mendaftar Brigade Pangan. Tahapan pertama yaitu persiapan, petani mengajukan pembentukan Brigade Pangan ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) melalui penyuluh pertanian setempat.

Tahapan kedua penetapan. Petani bermusyawarah untuk pembentukan Brigade Pangan serta menyiapkan berkas persyaratan administrasi dan menyerahkannya ke penyuluh yang diketahui oleh Kepala Desa atau Babinsa/Bhabinkabtibmas setempat.

Selanjutnya tahapan penginputan di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Admin Simluhtan BPP menginput Brigade Pangan ke dalam Simluhtan.

Tahapan keempat adalah pelaporan, BPP melaporkan Brigade Pangan yang sudah terdaftar ke Dinas Pertanian dan Perkebunan di Seksi Penyuluhan. Selanjutnya dilakukan penetapan Kelompok Tani oleh Kepala Dinas dan diketahui Babinsa setempat.

Program Brigade Pangan akan fokus di 12 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Selatan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alam Syah menyampaikan Brigade Pangan dibentuk atas arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Brigade ini adalah wujud nyata regenerasi petani melalui partisipasi generasi millenial. Dengan pendampingan yang terstruktur, mereka akan didorong menjadi bagian dari transformasi pertanian modern,” kata Andi dalam kegiatan tanam bersama di Blok B5 Dadahup, Kabupaten Kapuas pada Senin (16/12).

“Langkah ini sekaligus mempercepat swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia,” klaimnya.

(ryn/agt)

28/12/2024 23:00
Waspada Hoaks Informasi Program Kementan dengan Gaji Rp 10 Juta

Jakarta –

Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan banyak penipuan mencatut program Brigade Pangan. Untuk diketahui, program itu dibuat untuk kelompok petani atau anak muda yang ingin membangun pertanian dengan bantuan pemerintah. Pendapatan kelompok petani dalam program ini memang diyakini menjanjikan.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono mengatakan, seiring dengan meningkatnya minat publik terhadap program ini, beredar pula informasi yang tidak benar (hoaks) di berbagai platform media sosial yang berpotensi menyesatkan masyarakat dan mengganggu kelancaran pelaksanaan program.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi terkait Brigade Pangan langsung dari sumber resmi Kementerian Pertanian. Hoaks yang beredar bisa menghambat pelaksanaan program dan merugikan banyak pihak, terutama petani yang menjadi ujung tombak keberhasilan program ini,” ujar Arief dalam keterangannya, Sabtu (28/12/2024).

Beberapa hoaks yang sering ditemukan di media sosial antara lain, informasi palsu Proses Pendaftaran Petani Milenial, terkait mekanisme pembentukan dan pendaftaran Brigade Pangan, serta gaji Rp 10 juta.

Selain itu ada informasi atau klaim tidak benar mengenai pemberian bantuan alat mesin pertanian dan pupuk dengan imbalan tertentu. Lalu ada manipulasi Data Keberhasilan Program dengan menyebarkan data yang sudah dimanipulasi untuk menggiring opini negatif terhadap program.

Arief mengimbau agar masyarakat mengecek sumber informasi yang tepat. Pertama, dapat dilihat dari situs resmi Kementerian Pertanian atau kanal komunikasi resmi seperti akun media sosial terverifikasi.

Kedua, dengan menghubungi langsung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) atau penyuluh pertanian setempat. Ketiga, masyarakat diimbau jangan ikut menyebarkan konten yang belum dipastikan kebenarannya (terverifikasi).

Arief memastikan pemerintah berkomitmen untuk terus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Brigade Pangan. Mekanisme pengawasan diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan program dan memastikan bantuan tepat sasaran.

“Dengan dukungan penuh dari semua pihak, termasuk kesadaran masyarakat dalam memerangi hoaks, kita optimistis bahwa Brigade Pangan akan berhasil menjadi motor penggerak pertanian modern di Indonesia,” tegas Arief.

Apa itu Program Brigade Pangan? Cek halaman berikutnya.

Seperti diketahui Kementerian Pertanian meluncurkan Program Brigade Pangan, yang bertujuan untuk mempercepat swasembada pangan nasional dengan memadukan teknologi modern dan semangat generasi muda. Program ini hadir sebagai respons terhadap tantangan di sektor pertanian, seperti keterbatasan regenerasi petani dan perlunya modernisasi dalam sistem pertanian di Indonesia.

Brigade Pangan dirancang sebagai wadah kolaborasi antara teknologi, manajemen modern, dan pemberdayaan petani milenial untuk mengelola lahan pertanian dalam skala yang lebih luas dan efisien.

Melalui program ini, Kementerian Pertanian berharap dapat meningkatkan produksi padi secara signifikan dan memastikan keberlanjutan sektor pertanian di tangan generasi muda yang lebih adaptif dan inovatif.

Setiap Brigade Pangan terdiri dari 15 petani milenial yang memiliki komitmen dan kemampuan dalam mengelola lahan pertanian secara profesional. Dengan skema ini, setiap brigade bertanggung jawab atas lahan seluas ±200 hektar, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap produktivitas pertanian nasional.

Dalam pelaksanaannya, pembentukan Brigade Pangan diawali dengan pengajuan ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) melalui penyuluh pertanian di tingkat desa.

Selanjutnya, musyawarah dilaksanakan di tingkat desa dengan melibatkan kepala desa dan Babinsa untuk menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. Setelah itu, data brigade akan diinput ke dalam aplikasi Simluhtan, memastikan transparansi dan pemantauan yang efektif oleh pemerintah.

Dukungan dari pemerintah untuk para anggota brigade mendapatkan pelatihan intensif tentang teknik pertanian modern dan manajemen agribisnis, serta akses terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, benih unggul, pupuk berkualitas, dan sarana produksi pertanian lainnya. Selain itu, infrastruktur seperti sistem tata air dan irigasi turut dibangun untuk memastikan optimalisasi lahan pertanian dapat berjalan dengan baik.

Secara ekonomis, program ini memiliki potensi yang menjanjikan. Dengan modal operasional yang diperkirakan mencapai Rp 3,94 miliar per tahun, pendapatan yang dihasilkan dapat mencapai Rp 8,4 miliar per tahun, menghasilkan keuntungan bersih sekitar Rp 4,46 miliar.

Lebih dari itu, setiap anggota brigade diproyeksikan mampu memperoleh pendapatan hingga Rp 10 juta per bulan, yang akan berdampak signifikan pada kesejahteraan petani muda.

“Program Brigade Pangan bukan sekadar upaya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem pertanian yang lebih modern, profesional, dan berkelanjutan. Kami yakin bahwa dengan dukungan penuh dari pemerintah, penyuluh, dan partisipasi aktif generasi muda, Indonesia mampu mewujudkan kemandirian pangan yang kuat,” ujar Arief.

Melalui Brigade Pangan, Kementerian Pertanian optimistis dapat menjawab berbagai tantangan pertanian nasional dan membuka jalan bagi transformasi sektor pertanian Indonesia menuju era yang lebih maju dan berkelanjutan.

28/12/2024 13:30
Kementan Temukan Informasi Palsu Brigade Pangan di Medsos, Warga Diminta Waspada

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan informasi palsu yang bertebaran di media sosial terkait program Brigade Pangan. Masyarakat diminta bijak dan waspada saat mendapat informasi tersebut.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moch. Arief Cahyono mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi terkait program brigade pangan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi terkait Brigade Pangan langsung dari sumber resmi Kementerian Pertanian,” kata Arief dalam keterangannya, Sabtu (28/12/2024).

Brigade Pangan merupakan program Kementan yang bertujuan meningkatkan produksi dan ketahanan pangan nasional, melalui penyediaan benih berkualitas hingga pemberdayaan petani

Sasaran dari program ini adalah petani kecil dan menengah, petani muda, dan petani di daerah dengan kekurangan pangan.

Arief mengungkap, sejumlah informasi palsu yang kerap dijumpai di platform media sosial diantaranya terkait proses pendaftaran petani milenial, mekanisme pembentukan dan pendaftaran brigade pangan, hingga pemberian bantuan alat mesin pertanian dan pupuk.

Informasi-informasi palsu ini, lanjutnya, sudah dimanipulasi untuk menggiring opini negatif terhadap program brigade pangan.

Ilustrasi petani bekerja di sawahPerbesar

Untuk itu, pemerintah meminta masyarakat untuk menghindari informasi palsu dengan cara pertama, cek sumber informasi dari situs resmi Kementan atau platform media sosial terverifikasi.

Kedua, menghubungi langsung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) atau penyuluh pertanian setempat. Terakhir, tidak ikut menyebarkan konten yang belum dipastikan kebenarannya.

Arief memastikan pemerintah berkomitmen untuk terus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program brigade pangan. Mekanisme pengawasan diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan program dan memastikan bantuan tepat sasaran.

“Dengan dukungan penuh dari semua pihak, termasuk kesadaran masyarakat dalam memerangi hoaks, kita optimistis bahwa brigade pangan akan berhasil menjadi motor penggerak pertanian modern di Indonesia,” pungkasnya.

28/12/2024 11:40