Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • DPR Bakal Pastikan Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Dirasakan Langsung Oleh Petani – Halaman all

    DPR Bakal Pastikan Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Dirasakan Langsung Oleh Petani – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menyampaikan pihaknya akan mengawal langsung kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga pembelian petani (HPP) gabah dan jagung, serta tidak melakukan impor terhadap sejumlah produk pangan di tahun 2025.

    “Kebijakan Pak Prabowo ini luar biasa demi sejahteranya para petani, dan program swasembada pangan. Karena itu, DPR akan mengawal kebijakan ini betul-betul diimplentasikan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Ahmad Yohan dalam keterangan persnya kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).

    Komisi IV DPR, kata Yohan, sebagai mitra Pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengawal kebijakan di bidang pangan akan segera mengadakan rapat dengan para pihak seperti Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan pihak lainnya.

    “Segera kita akan rapat dengan Bulog, Kementan, Bappenas, dan lainnya, untuk membahas dan memastikan bagaimana kebijakan ini terlaksana dan terawasi dengan baik,” ucap politisi PAN ini.

    Yohan pun mengingatkan, agar para pihak terkait tidak main-main dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden Prabowo tersebut. 
    “Jangan sampai ada kasus HPP gabah dan jagung sudah naik, tapi pembelian oleh Bulog masih di bawah HPP. Komisi IV juga akan mengecek langsung apakah pembelian gabah dan jagung sudah sesuai HPP,” tegasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga pembelian petani atau HPP untuk komoditas gabah dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram, dan HPP jagung dari sebelumnya Rp5.000 per kilogram menjadi Rp5.500 per kilogram pada 2025.

    “Berapa pun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Nantinya, gabah dan jagung produksi petani akan ditampung di gudang Bulog, induk koperasi, dan lainnya.

    “Pendek kata, perintah Presiden memutuskan tadi, gabah dan jagung berapa pun produk petani akan dibeli dengan harga HPP,” Zulhas menandaskan.

    Pemerintah juga memastikan tidak akan melakukan impor terhadap komoditas beras, jagung, gula, dan garam untuk tahun 2025 nanti. “Kita sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras ya tahun depan. Tidak impor beras, kemudian jagung. Tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” tutur Ketua Umum PAN ini.

  • Wamendagri minta kepala daerah pantau progres irigasi di lapangan

    Wamendagri minta kepala daerah pantau progres irigasi di lapangan

    “Di lapangan tentu sangat berbeda, ada yang sederhana karena bangunan zaman Belanda seperti di Subang yang kami tengok kemarin yang hancur lima tahun yang lalu. Jadi bangunannya bangunan zaman Belanda. Kemudian ada lagi persoalan sedimentasi yang men

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah terus memantau progres irigasi di lapangan, mengingat setiap daerah memiliki dinamika yang berbeda-beda.

    Hal ini ditekankan Bima pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan Terbatas se-Jawa Tengah 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa.

    “Di lapangan tentu sangat berbeda, ada yang sederhana karena bangunan zaman Belanda seperti di Subang yang kami tengok kemarin yang hancur lima tahun yang lalu. Jadi bangunannya bangunan zaman Belanda. Kemudian ada lagi persoalan sedimentasi yang menahun,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia tak hentinya mengingatkan bahwa irigasi menjadi kunci akselerasi swasembada pangan.

    Ia menyebut tahun depan pemerintah menargetkan sekitar dua juta hektare lahan irigasi terbangun, serta terverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga terus melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk melihat langsung progres irigasi, seperti kali ini di wilayah Semarang, Jateng.

    “Akan mengunjungi satu titik di Kelurahan Mangkang Wetan, di sana persoalannya normalisasi dari Sungai Beringin yang kemudian membuat sungai itu terlalu rendah. Jadi enggak bisa ngalir gitu ya. Jadi ini contohnya para kepala daerah diminta langsung turun ke lapangan untuk nge-lead di sana,” ujarnya.

    Kemudian, dia menyoroti terkait pendayagunaan penyuluh pertanian yang regulasinya saat ini sedang dalam proses harmonisasi.

    Analisis jabatan kepegawaian penyuluh juga tengah dibahas bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

    “Dari existing 37 ribu (penyuluh pertanian) ini, kita perlu banyak sekali tambahan dan tentunya diminta agar menjadi atensi para kepala daerah untuk memastikan peningkatan kapasitas, transisi kepegawaian, dan sebagainya,” tambah Bima.

    Selain itu, Bima menekankan bahwa dinamika lapangan yang terjadi berkaitan dengan progres irigasi dan swasembada pangan dapat disampaikan dalam Rakor Pengendalian Inflasi.

    Adapun rakor yang digelar oleh Kemendagri setiap Senin tersebut bisa menjadi wadah bagi kepala daerah untuk menyampaikan berbagai pemikiran dan masukan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  •  Program Food Estate Prabowo Akan Fokus ke Tiga Wilayah – Halaman all

     Program Food Estate Prabowo Akan Fokus ke Tiga Wilayah – Halaman all

     

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengatakan, program food estate pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan berfokus pada tiga wilayah yakni Sumatera, Kalimantan dan Papua.

    Menurutnya, program food estate di wilayah Kalimantan Tengah dan Merauke Papua itu merupakan langkah keberlanjutan demi menciptakan swasembada pangan. Nusron mengeklaim program tersebut tetap berjalan di dua wilayah itu.

    “Food estate tidak digeser dari Kalteng ke Merauke Kalteng tetap jalan, Merauke tetap jalan. Kenapa? Karena untuk mencapai swasembada pangan memang kita butuh Kalimantan, butuh juga Papua, dan juga butuh Sumatera,” kata Nusron di Kantor ATR/BPN, Selasa (31/12/2024).

    “Jadi fokus food estate pada pemerintahan kali ini ada 3, Sumatera, Kalimantan, sama Papua,” sambungnya.

    Nusron mengatakan, pemerintah Indonesia masih perlu lahan sekitar 1,6 juta hektare untuk mencapai swasembada pangan di tahun 2027 mendatang.

    Padahal dalam catatannya, rata-rata Kawasan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (KP2B) setiap tahun di Jawa dan Sumatera itu terkoreksi plus minus antara 100 ribu sampai 150 ribu hektare.

    Ini menjadi tantangan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.

    “Jadi untuk mengejar hari ini saja, kita itu butuh 1,6 juta hektare. Belum untuk menutup kira-kira 5 tahun mendatang. Kalau asumsinya 5 tahun mendatang, setiap tahun terkoreksi 100 ribu sampai 150 ribu hektare, kan perlu tambahan lagi,” jelas dia.

    Bahkan, KP2B di Pulau Jawa terkoreksi setiap tahunnya. Sehingga perlu ada tambahan tamah serta persediaan lahan pengganti imbas lahan sawah yang sudah terkoreksi itu.

    “Tanah itu gimana caranya? Ada tambahan baru plus persediaan lahan pengganti kepada yang hari ini menjadi sawah dikoreksi, terkoreksi untuk kepentingan, baik kepentingan hilirisasi maupun kepentingan perumahan yang di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera,” jelas dia.

    “Kenapa karena dua-duanya membutuhkan. Manusia juga butuh lahan karena butuh papan juga. Tapi manusia juga butuh pangan. Kalau semuanya dipakai ke rumah, gak ada yang buat nanak, ke depan masakan makan apa juga,” imbuhnya menegaskan.

    Untuk diketahui, pemerintah akan menyiapkan 100 ribu pekerja yang merupakan transmigran untuk mengelola lumbung pangan atau food estate di beberapa wilayah Indonesia.

    Ini merupakan salah satu langkah Indonesia mencapai swasembada pangan yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

    Upaya menempatkan transmigran di kawasan pertanian modern ini merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Transmigrasi (Kementrans).

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa para transmigran ini akan ditempatkan di lima lokasi lumbung pangan yang akan dibangun pemerintah.

    “Pendekatannya kita holistik bukan parsial, membangun kawasan sejalan dengan lumbung pangan yang kita bangun di daerah Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan,” kata Amran di Kantor Kementan, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (17/12/2024).

    Amran menjelaskan bahwa dari kolaborasi ini, kawasan pertanian modern akan dikelola oleh tenaga kerja yang disiapkan Kementerans dalam program transmigrasi.

    Dengan sistem dan fasilitas yang disiapkan pemerintah, diharapkan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

    Lewat pertanian modern, Amran memperkirakan transmigran bisa mendapatkan pendapatan dari hasil pengolahan pertanian sebesar minimal Rp 10 juta per bulan.

    Menurut Amran, angka tersebut sama seperti yang didapatkan beberapa petani di Merauke dan Aceh.

    Ia juga mengatakan bahwa lahan yang dikelola sejalan dengan lahan yang dibangun dalam program optimasi lahan dan cetak sawah dengan fokus utama pada komoditas padi.

    “Lahan kan di situ juga, lahan untuk pertanian, oplah, cetak sawah. Kita siapkan 3 juta hektare. Fokus utamanya pada padi, kemudian hortikultura dan perkebunan,” ucapnya.

    Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menambahkan, sekitar 100 ribu pekerja hingga 2029 mendatang ditargetkan untuk ditempatkan di lima wilayah lumbung pangan tersebut.

    Khusus wilayah Papua, pemerintah melakukan transmigrasi lokal atau perpindahan penduduk dari wilayah lingkup pulau itu saja.

    “Dengan kolaborasi ini, kita mendekatkan tenaga kerja dengan lahan pekerjaannya,” kata Iftitah.

    Pada lahan-lahan pertanian yang tersedia untuk mencapai swasembada, Kementrans akan menyediakan tenaga kerja beserta perumahannya.

    Rencana ini disebut akan dimulai pada Januari 2025 dengan pembentukan working group antara Kementan dan Kementrans sebagai langkah awal untuk merancang implementasi secara efektif.

     

  • Wamendagri Bima Arya Tinjau Irigasi di Mangkang Wetan Semarang

    Wamendagri Bima Arya Tinjau Irigasi di Mangkang Wetan Semarang

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya meninjau saluran irigasi di Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Selasa (31/12/2024).

    Wamendagri meninjau saluran irigasi yang berada di aliran Sungai Beringin. Irigasi di saluran tersebut terdampak pasca Sungai Beringin dilakukan normalisasi. Sehingga, sawah di wilayah Mangkang Wetan tidak teraliri air.

    “Ini saya bersama Bu Wali, Mba Ita, dan jajaran Kemenko Pangan melihat satu titik yang diusulkan untuk dilakukan perbaikan irigasinya. Ini suatu contoh, masa lalu pradigmanya berbeda. Ada kebutuhan untuk mengatasi banjir, berdampak pada saluran irigasi. Kemudian, air berkurang, bahkan mati. Sehingga, tiga tahun terakhir, menurut laporan teman-teman, tidak lagi panen,” jelas Arya.

    Dia meminta Pemerintah Kota Semarang mengecek agar usulan perbaikan irigasi di wilayah ini bisa dilakukan pada 2025 mendatang.

    Menurutnya, ada dua juta hektar lahan pertanian yang sudah diverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk dibangun irigasi pada 2025.

    “(Di Mangkang Wetan), semestinya masuk supaya kemudian nanti dilakukan pembangunan berupa cekdam, banjir bisa kami kendalikan, airnya bisa dialirkan ke saluran sekunder dan tersier,” jelasnya.

    Dengan perbaikan saluran irigasi, Arya berharap, petani bisa melakukan tiga kali panen dalam satu tahun. Satu hektar diharapkan bisa panen enam ton. Hasil panen bisa untuk kebutuhan masyarakat maupun dibeli Bulog untuk dipasarkan. Hal ini penting untuk swasembada pangan.

    “Saya minta dicek lagi sampai mana usulannya. Kalau belum, saya minta untuk diprioritaskan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Bima mengatakan, Kemenko Pangan memiliki anggaran Rp 22 triliun untuk perbaikan irigasi seluruh Indonesia sebanyak dua juta hektar.

    “Total estimasi kebutuhan hampir tiga juta hektar, setelah diverifikasi bisa fokus untuk kapasitas produksi padi itu sekitar dua juta,” terangnya.

    Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, tinjauan saluran irigasi bersama Wamendagri ini merupakan bagian dari rapat koordinasi (rakor) pangan yang diselenggarakan di Gedung Gradhika, Provinsi Jawa Tengah.

    “Alhamdulillah bisa meninjau empat titik saluran di sungai, tersier, sekunder, jadi satu kesatuan. Di wilayah Mangunhargo sudah ada peluang dari Wamen untuk semua diusulkan,” jelas Ita, sapaannya.

    Dia akan melakukan review untuk mengecek kembali titik-titik yang akan diusulkan perbaikan saluran irigaai.
    “Arahan beliau jadi satu kesatuan. Kami review lagi. Moga-moga dengan revitalisasi irigasi di Kecamatan Tugu akan bisa memberikan dampak luar biasa. Sirkular ekonomi lebih baik,” ungkapnya.

    Ita menyebut, dampak irigasi yang belum baik di Mangkang Wetan mengakibatkan 80 hektar lahan pertanian di kelurahan tersebut tidak teraliri air. Sementara, di Mangunharjo, ada 90 hektar sawah terdampak saluran irigasi yang tidak berjalan lancar.

    “Kami harap dengan normalisasi irigasi, bukan hanya 170 hektar saja, tapi wilayah kec tugu ada 400 hektar sawah, kalau bksa teraliri semua, bisa menambah ketahanan pangan di Semarang,” ujarnya. (eyf)

  • Bersama 19 Organisasi Lainnya, Pimpinan Presidium PNI Jan S Maringka Resmi Bergabung ke Formas – Halaman all

    Bersama 19 Organisasi Lainnya, Pimpinan Presidium PNI Jan S Maringka Resmi Bergabung ke Formas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Hashim Djojohadikusumo secara simbolis meresmikan dan menyerahkan Bendera Pataka Formas kepada Jan S Maringka selaku pimpinan Presidium Persatuan Nusantara Indonesia (PNI). 

    Organisasi PNI bersama 19 Organisasi baru lainnya resmi dilantik dan bergabung Formas.

    Peresmian dan pelantikan Presidium PNI dilaksanakan dalam rangkaian Gathering Akhir Tahun Formas dan Launching Gerakan Peduli Anak Sekolah (GEMAS) di Auditorium Abdulrahman Saleh, Radio Republik Indonesia (RRI), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12/2024).

    Jan Maringka yang merupakan mantan Jaksa Agung Muda Intelejen (JAM Intel) Kejaksaan Agung RI 2017-2020 dan eks Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2022-2023, menerima langsung pataka organisasi dari Hashim Djojohadikusumo didampingi Ketua Umum FORMAS, Yohanes Handoyo Budhisedjati.

    “Saya Hasjim Djojohadikusumo atas nama Wanbin Formas menyerahkan Bendera Pataka kepada Dr Jan S Maringka SH MH Pimpinan Presidium PNI yang menyatakan bergabung kepada Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS). Semoga sukses dan bisa bekerjasama membangun Indonesia Emas 2045,” kata Hasjim sapaan akrabnya.

    Jan Maringka sapaan akrabnya mengatakan, organisasi PNI siap berkontribusi membantu pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan anggaran di semua sektor. Termasuk juga mengawasi pemberian makanan bergizi bagi anak sekolah.

    “Apa yang disampaikan Pak Hashim itu adalah sejalan dengan konsep jaga pangan yang telah kami gaungkan saat menjabat Irjen Kementan RI beberapa waktu lalu,” ujar Maringka di sela-sela acara pelantikan dan peresmian.

    Pada momen peresmian 19 organisasi baru Formas, Ketua Wanbin Formas, Hashim Djojohadikusumo memberikan sambutan di hadapan ratusan anggota dan pengurus FORMAS. Hashim berpesan, agar Formas yang telah memiliki dukungan 56 organisasi masyarakat sipil hendaknya semakin kuat dan terus bersinergi untuk mengawal dan memonitoring kinerja pemerintah.

    Hashim juga berharap jajaran Formas ikut berperan mengawasi program pemerintah terutama dalam mengawasi anggaran program Pemberian Makanan Bergizi bagi anak sekolah.

    “Saya tau pelaksanaan program pemberian makanan bergizi ini sudah mulai bermunculan tikus-tikus. Tikus-tikus ini maksud saya adalah para koruptor yang ingin makan dari situ. Ada laporan bahwa UKM yang mau ambil bagian dalam penyediaan makanan bergisi di Badan Gizi harus menyetor dana sekian miliar,” ungkap Hashim dengan raut wajah serius.

    Menanggapi pernyataan Hashim tersebut, Ketua Umum FORMAS Handoyo Budhisejhati mengatakan, dengan bergabungnya ke 19 organisasi baru, hal ini menunjukan bahwa masyarakat mulai timbul kepedulianya terhadap program program pemerintah.

    “Dan organisasi-organisasi ini akan terus berperan aktif di dalamnya untuk berkomitmen serta bekerja sama dengan pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan Makmur,” ujar Handoyo.

    Pada kesempatan ini, Formas juga meluncurkan program GEMAS. “Hal ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap cita-cita bangsa dan Asta Cita Presiden Prabowo untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, khususnya di sektor Pendidikan,” ujarnya.

    Pada kesempatan ini turut hadir mentan Panglima TNI Yudo Margono, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Dirut RRI Hendrasmo, Anggota DPR RI Mardani Alisera, Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso, Ketua KPTIK Dedi Yudianto, Ketum SPRI Hence Mandagi, Ketum SMSI Firdaus, Ketum PPDI Fery Sibarani, dan puluhan pimpinan organisasi lainnya yang tergabung dalam Formas.

  • Tak Semua Penerima Makan Bergizi Gratis Dapat Susu, Diganti Daun Kelor

    Tak Semua Penerima Makan Bergizi Gratis Dapat Susu, Diganti Daun Kelor

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Gizi Nasional menyebut tidak semua penerima Makan Bergizi Gratis akan mendapatkan susu dalam menu mereka. Daun kelor dan telur ayam akan menjadi menu pengganti susu.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan telur dan daun kelor bisa menggantikan kebutuhan gizi yang terkandung dalam susu.

    Ia menjelaskan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium bagi anak-anak peserta program.

    “(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan (daun) kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor,” ujar Dadan usai Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin lalu (23/12).

    Menurutnya, penyaluran susu akan diprioritaskan ke daerah-daerah sentra sapi perah. Sementara keberadaan menu di daerah-daerah non peternakan sapi perah tidak akan dipaksakan.

    “Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan, tidak usah dipaksakan,” imbuhnya.

    Namun, Dadan memastikan susu tetap akan menjadi bagian dari menu di daerah dengan peternakan sapi perah yang mencukupi.

    “Di daerah-daerah dengan peternakan sapi perah yang cukup, itu akan menjadi bagian dari makanan mereka,” tegas dia.

    Ia juga mengungkapkan program makan bergizi gratis ini direncanakan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap, mulai 6 Januari 2025.

    “Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan,” pungkasnya.

    Selama ini, pasokan susu lokal memang belum mampu memenuhi kebutuhan susu nasional. Sebanyak 80 persen susu yang diminum masyarakat merupakan produk impor, sisa 20 persennya baru dipasok peternak lokal. Dengan adanya program Makan Bergizi Gratis, kebutuhan susu nasional kian besar.

    Karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.

    Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

    “Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan,” demikian bunyi paparan Amran.

    Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029. Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton.

    “Sumber (impor): Australia, Brazil, New Zealand, Amerika Serikat, dan Meksiko,” bunyi paparan Amran.

    (pta/agt)

  • Kementan bergerak cepat tangani PMK dengan vaksinasi massal serentak

    Kementan bergerak cepat tangani PMK dengan vaksinasi massal serentak

    Kami telah mendistribusikan vaksin PMK dan melakukan vaksinasi ke berbagai wilayah provinsi di Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan dinas peternakan provinsi, kabupaten/kota, serta asosiasi untuk bergerak cepat menangani Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dengan melaksanakan vaksinasi massal serentak.

    “Kami telah mendistribusikan vaksin PMK dan melakukan vaksinasi ke berbagai wilayah provinsi di Indonesia. Distribusi ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus PMK dan menjaga kesehatan ternak,” kata Kepala Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma Surabaya Edy Budi Susila dalam keterangan, di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan bahwa Kementan melalui Ditjen PKH berkolaborasi dengan dinas peternakan provinsi, dinas yang membidangi fungsi peternakan di kabupaten/kota, serta Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) telah mendistribusikan vaksin pada 28-29 Desember 2024.

    Edy menjelaskan bahwa vaksin PMK yang didistribusikan adalah produksi BBVF Pusvetma Kementan dan telah teruji dan mendapatkan persetujuan penggunaan oleh Ditjen PKH untuk pengendalian penyakit PMK di Indonesia.

    Edy menambahkan bahwa distribusi vaksin PMK mencapai sejumlah 2.000 botol atau 50.000 dosis yang disebarkan ke berbagai wilayah, antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Lampung.

    Untuk Jawa Timur, distribusi vaksin sejumlah 12.500 dosis diserahkan ke Dinas Kabupaten Kediri, Blitar, Tulungagung, Jombang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Jember.

    Sementara itu, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHNAK) Ditjen PKH Kementan Makmun mengawali distribusi vaksin tersebut di wilayah Kediri.

    Dia menyampaikan bahwa bantuan vaksin PMK merupakan komitmen nyata dari Kementan untuk melakukan pengendalian penyakit PMK di lapangan.

    Selain vaksin, Kementan juga telah menyediakan bantuan berupa obat-obatan, antibiotik, dan desinfektan untuk membantu peternak dalam mengatasi potensi penyakit lainnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal PKH Kementan Agung Suganda mengingatkan perlunya meningkatkan kesiapsiagaan terkait potensi meningkatnya penyakit hewan.

    Menurutnya, kesehatan ternak merupakan faktor penting dalam mendukung peningkatan produksi ternak nasional.

    Ia menegaskan bahwa vaksinasi sebagai langkah preventif yang sangat penting untuk menjaga kesehatan ternak dan mencegah penularan penyakit, termasuk PMK.

    “Pengendalian penyakit hewan sangat diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan hewani dan memperkuat subsektor peternakan di Indonesia,” katanya, di Jakarta, Jumat (27/12).

    Kementan juga membuka layanan Hotline Satuan Tugas untuk pelaporan penyakit hewan melalui nomor 0811-1182-7889. Masyarakat yang menemukan kasus penyakit hewan dapat segera melaporkan untuk mendapatkan penanganan yang cepat.

    Sinergi antara Kementan, produsen obat hewan, Dinas Peternakan, dan stakeholder lainnya menjadi kunci dalam mengatasi wabah PMK.

    Dengan kerja sama yang solid, diharapkan penyebaran PMK dapat dikendalikan dengan baik, sehingga subsektor peternakan Indonesia dapat dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

    “Mari kita bersinergi untuk mencegah penularan PMK dan menjaga kesehatan ternak demi masa depan peternakan yang lebih baik,” kata Agung pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kejar Swasembada Pangan 2027, Kementerian PU Siap Genjot Pembangunan Irigasi

    Kejar Swasembada Pangan 2027, Kementerian PU Siap Genjot Pembangunan Irigasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pihaknya siap membuat jaringan irigasi di sejumlah daerah optimasi lahan (oplah). Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mendukung swasembada pangan pada 2027 yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.

    Perlu diketahui, swasembada pangan sedianya ditargetkan pemerintahan Prabowo Subianto tercapai pada 2028-2029. Namun kini, dipercepat menjadi 2027.

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan pihaknya siap mendukung Kementan yang merupakan leading sector untuk mencapai swasembada pangan.

    “Kalau kami dari Kementerian PU, dalam setiap kesempatan saya selalu mengatakan kami hanya tukang, kami supporting unit kepada leading sector-nya [Kementan],” kata Doddy saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (30/12/2024).

    Apalagi, Dody menyebut bahwa arahan dari Presiden Prabowo juga sudah sangat jelas agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Untuk itu, dia berharap Kementan bisa memberikan arahan dan tugas untuk Kementerian PU dalam mempercepat swasembada pangan.

    “Jadi Kementerian Pertanian yang menge-lead kita, saya mesti mengerjakan apa, melakukan apa, kapan bisa saya mengerjakan,” tuturnya.

    Di samping itu, Dody menyampaikan KemenPU juga mendukung langkah percepatan yang dilakukan Kementan terutama terkait ketersediaan pupuk dan benih.

    Lebih lanjut, Dody juga menyatakan KemenPU bersama dengan Kementan dan TNI Angkatan Darat (AD) telah mengidentifikasi lahan pengairan sekitar 2 juta hektare untuk mendukung swasembada pangan.

    “Area yang sudah kita identifikasi sekitar 2 juta hektare dan itu sudah kita bahas bersama. Siapa melakukan apa, kapan itu sudah kita lakukan bersama. Tinggal kemudian gong besarnya tentu dari Pak Menteri Pertanian sebagai pengampu urusan swasembada pangan ini,” terangnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi total target pembangunan irigasi untuk tahun depan mencapai 2 juta hektare.

    Adapun, luasan tersebut masih akan bertambah banyak terutama setelah adanya bantuan irigasi perpompaan yang dikerjakan jajaran TNI seluas 400.000–500.000 hektare.

    “Dari irigasi tersier, primer, sekunder ada kurang lebih 2 juta yang dikerjakan. Sementara dari TNI ada kurang lebih 500.000 yang sudah disiapkan untuk irpom. Sementara yang kita fokuskan ada di pulau Jawa untuk upland dan yang normalisasi ada 1 juta,” tandasnya.

  • Mentan Amran Sulaiman Sebut Normalisasi Lahan Irigasi Difokuskan di Pulau Jawa

    Mentan Amran Sulaiman Sebut Normalisasi Lahan Irigasi Difokuskan di Pulau Jawa

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan pembenahan sistem irigasi atau normalisasi lahan irigasi pada awal 2025 akan difokuskan di Pulau Jawa terlebih dahulu. Sistem irigasi ini ditujukan untuk daerah dataran tinggi (upland) di Pulau Jawa, yang juga untuk normalisasi.

    Hal ini disampaikan Amran seusai menghadiri rapat koordinasi (rakor) dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan TNI Angkatan Darat (AD). Rakor dilakukan untuk memastikan optimalisasi lahan (oplah) swasembada pangan. Salah satunya dengan cara irigasi nasional.

    “Jawa untuk upland dan normalisasi Pulau Jawa dahulu karena produksi kita 50% sampai 60% dari Pulau Jawa. Itu juga sekaligus normalisasi irigasi,” ujarnya saat jumpa pers di kantor Kementan, Senin (30/12/2024).

    Mentan Amran mengungkapkan, proyek kolaborasi sistem irigasi yang dilakukan di luar pulau Jawa, akan difokuskan pada optimalisasi lahan (oplah). Hal itu merujuk pada lahan tanam berupa rawa.

    “Daerah rawa yang dahulu tanam satu kali menjadi tiga kali. Jawa yang dahulu tanam dua kali menjadi tiga kali. Nah, itu fokusnya,” jelasnya.

    Sementara itu, untuk luasnya, Amran menyebutkan, normalisasi lahan irigasi ada satu juta dari dua juta hektare lahan yang sudah ditargetkan pemerintah. “Itu tadi mungkin kurang lebih 1 juta dari 2 juta hektare (normalisasi irigasi). Kan ada rawa dan ada irigasi di Pulau Jawa,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan pemerintah menargetkan dua juta hektare (ha) lahan irigasi pada awal 2025 sebagai salah satu langkah untuk menunjang swasembada pangan.

    Menurut Dody, dua juta hektare lahan tersebut adalah hasil pembahasan kolaborasi dari kementeriannya bersama Kementerian Pertanian (Kementan) dan TNI AD. “Area yang sudah kita identifikasi sekitar 2 juta hektare dan itu sudah kita bahas bersama,” ujarnya.

    Dody menerangkan, dari lahan tanam seluas 2.087.602 hektare, luas sistem irigasi yang disediakan, yakni 537.855 hektare. Selain itu, Kementerian PU juga mengoptimalisasi lahan seluas 665.485 hektare dan pompanisasi seluas 884.261 hektare.

    “Tinggal kemudian gong besarnya tentu dari Pak Menteri Pertanian sebagai pengampu urusan swasembada pangan ini,” tuturnya terkait normalisasi lahan irigasi.

  • Swasembada Pangan, Pemerintah Targetkan 2 Juta Hektare Lahan Irigasi pada 2025

    Swasembada Pangan, Pemerintah Targetkan 2 Juta Hektare Lahan Irigasi pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menargetkan dua juta hektare (ha) lahan irigasi pada awal 2025 sebagal salah satu langkah untuk menunjang swasembada pangan.

    Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Wakil Kepala Staf TNI AD Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, di Gedung A Kementerian Pertanian pada Senin (30/12/2024).

    Dody menjelaskan, dua juta hektare lahan tersebut adalah hasil pembahasan kolaborasi dari kementeriannya bersama Kementerian Pertanian (Kementan) dan TNI AD. “Area yang sudah kita identifikasi sekitar 2 juta hektare dan itu sudah kita bahas bersama,” ujarnya.

    Dody menerangkan, dari lahan tanam seluas 2.087.602 hektare, luas sistem irigasi yang disediakan, yakni 537.855 hektare. Selain itu, Kementerian PU juga mengoptimalisasi lahan seluas 665.485 hektare dan pompanisasi seluas 884.261 hektare.

    “Tinggal kemudian gong besarnya tentu dari Pak Menteri Pertanian sebagai pengampu urusan swasembada pangan ini,” tuturnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerangkan sistem irigasi dari setiap tingkatan sudah dipersiapkan untuk mengairi dua juta hektare lahan tanam tersebut. Kemudian, dari pihak TNI AD, disediakan lahan irigasi pompa pipanisasi (Irpom) seluas 400.000-500.000 hektare.

    “Jadi dari irigasi tersier, primer, sekunder sudah diidentifikasi 2 juta. Kemudian dari TNI 400.000 sampai 500.000 hektare, Irpom,” jelas Amran terkait lahan irigasi untuk menunjang swasembada pangan.

    Sekadar informasi, Kementerian PU juga akan memberikan dukungan optimalisasi lahan melalui normalisasi/pemeliharaan saluran 2.600 kilometer (km), pembangunan/rehabilitasi bangunan/pintu air 2.490 unit, serta pengadaan dan pemasangan pompa prain 10 unit. Untuk pompanisasi juga disediakan pompa 30.400 unit dan pipa 1.801 km.

    Sebelumnya, Kementan mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan Kementerian PU dan TNI Angkatan Darat (AD) di kantor Kementan pada Senin (30/12/2024) pagi untuk memastikan optimalisasi lahan swasembada pangan. Salah satunya dengan cara irigasi nasional.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan selain membahas sistem irigasi nasional, pihaknya juga membahas infrastruktur, dan sarana produksi pangan pada 2025.

    “Semua sudah siap. Mulai irigasi, benih, pupuk yang selama ini bermasalah. Itu sudah kita bahas. Insyaallah menunjukkan hasil yang positif persiapan kita. Jauh lebih bagus dari 2024,” jelas Amran saat jumpa pers.

    Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pihaknya berperan sebagai tukang, dalam pembangunan infrastruktur, seperti yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. “Kami hanya tukang. Kami supporting unit kepada leading sector-nya,” ucapnya.

    Dody menegaskan, sarana irigasi atau produksi bagi swasembada pangan, merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran menteri di Kabinet Merah Putih. “Arahan dari Bapak Presiden sudah crystal clear, harus bisa swasembada pangan secepat-cepatnya,” katanya terkait lahan irigasi.