Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Kementan pastikan Himbara sediakan Rp300 triliun KUR untuk pertanian

    Kementan pastikan Himbara sediakan Rp300 triliun KUR untuk pertanian

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. ANTARA/HO-Humas Kementan

    Kementan pastikan Himbara sediakan Rp300 triliun KUR untuk pertanian
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 04 Januari 2025 – 07:44 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan seluruh perbankan yang masuk dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) telah penyediaan anggaran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun untuk mendukung peningkatan produksi pertanian.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa anggaran KUR sebesar itu nantinya akan digunakan sebagai akses perkreditan petani dan pengusaha yang mencakup pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) dan juga Rice Milling Unit (RMU) atau mesin penggiling gabah.

    “Jumlahnya Rp300 triliun KUR secara nasional, dan 3 persen di antaranya untuk alsintan, termasuk di dalamnya ada juga RMU. Kalau untuk petani, sebesar Rp100 juta tanpa agunan,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Jumat (3/1).

    Mentan mengaku telah melakukan rapat bersama Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras serta Himpunan Bank Negara (Himbara) guna membahas mengenai hal tersebut.

    Amran menuturkan bahwa kemudahan dan berbagai upaya sepenuhnya untuk meningkatkan produksi nasional serta mempercepat target swasembada agar bisa terwujud secara singkat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sudah lakukan persiapkan agar swasemabda secepat cepatnya. Bulog juga siap melakukan penyerapan. Diperkirakan panen pada bulan Januari, Februari, dan Maret mendatang kenaikannya akan cukup besar,” katanya.

    Mentan juga meminta agar Perpadi segera melakukan penyerapan KUR serta penyerapan hasil panen raya para petani di seluruh daerah. Apalagi, panen raya tahun ini sesuai dengan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam posisi yang sangat besar.

    Ia juga berharap Perpadi seluruh Indonesia membantu penyerapan sebab pada bulan Februari dan Mei akan memasuki masa panen padi.

    “Sekali lagi kami mendorong perbankan untuk membuka akses kredit usaha alsintan. Jadi, inilah bentuk perhatian pemerintah terhadap para petani, semua atas kebaikan Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” katanya.

    Pengusaha penggilingan padi yang tergabung dalam Perpadi menyambut baik solusi cepat yang diberikan Mentan dalam mempermudah akses pembiayaan KUR bagi pengusaha untuk membantu petani dalam meningkatkan produksi sekaligus mempercepat swasembada.

    “Saya sangat senang Pak Menteri bukan orang yang suka basa-basi, Pak Menteri orangnya tegas dan mau mengerti apa yang menjadi harapan kami di Perpadi, yaitu dengan membuka akses perluasan KUR dalam membantu petani meningkatkan produksi,” kata Nurkat Hadi Kusumo, anggota Perpadi Jawa Barat.

    Ketua DPD Perpadi Provinsi Aceh Darmawan berharap semua solusi dari Mentan Amran akan membawa dampak besar pada perkembangan sektor pertanian di Indonesia, di antaranya adalah kembali semangat pertanaman petani Aceh dalam mendukung peningkatan produksi nasional.

    “Saya rasa solusi yang ditawarkan ini jika terealisasi dengan baik, penggilingan padi di Aceh bisa bergairah, pertanian di Aceh semakin bergairah. Jadi, dengan solusi hari ini kami dapat memperoleh optimisme dalam menyediakan gabah petani untuk swasembada,” kata Darmawan.

    Sumber : Antara

  • Anggaran Ketahanan Pangan Tembus Rp159 Triliun di 2024, Naik 30%

    Anggaran Ketahanan Pangan Tembus Rp159 Triliun di 2024, Naik 30%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan anggaran ketahanan pangan menembus Rp159,1 triliun atau melonjak 30% pada 2024.

    Sri Mulyani mengatakan lonjakan anggaran ketahanan pangan termasuk untuk penyediaan pupuk bersubsidi, subsidi bibit, pembangunan infrastruktur, hingga investasi dana internasional.

    “[Sejak pandemi] Kita jadi makin serius. Pangan dan ketahan pangan adalah luar biasa penting. Presiden Prabowo menempatkan ini sebagai prioritas paling tinggi. Tahun ini [2024] kita menaikkan anggaran ketahanan pangan Rp159 triliun, naik 30% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp115 triliun,” kata Sri Mulyani dikutip dari Instagram resmi @smindrawati, Sabtu (4/1/2025).

    Mantan Direktur Bank Dunia itu juga menjelaskan alokasi anggaran digunakan untuk pupuk bersubsidi sebanyak 7,2 juta ton dengan anggaran Rp47,7 triliun kepada petani. Selain itu pemerintah juga memberikan subsidi bibit berbagai macam tanaman budidaya serta hewan ternak.

    “Pupuknya tidak ada atau subsidi tidak tersedia. Makanya bantuan pupuk ditingkatkan harusnya 9 juta atau 7 juta ton. Penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 7,2 juta ton dengan Rp47,7 triliun,” jelasnya.

    Selain memberikan bantuan langsung kepada petani, Sri Mulyani juga menyebutkan pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur seperti bendungan dan irigasi hingga alat-alat mekanisasi pertanian. Langkah tersebut dilakukan karena ketahanan pangan tidak hanya padi melainkan secara keseluruhan.

    Adapula investasi dana pembangunan pertanian sebesar Rp63,1 miliar seperti keamanan stok melalui ID Food yang disebut Sri Mulyani dilakukan sebagai bantuan below the line.

    Sementara itu, pada 2025, anggaran yang dibutuhkan pemerintah mewujudkan swasembada pangan yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp139,4 triliun.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa anggaran jumbo untuk swasembada pangan tersebar di setiap instansi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga kementerian/lembaga lainnya.

    “Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan pada 2025 itu Rp139,4 triliun totalnya, tetapi tersebar,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi bidang pangan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Zulhas menyampaikan bahwa anggaran ketahanan pangan senilai Rp139,4 triliun ini menyebar ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang salah satunya diperuntukkan untuk membuat bendungan dan irigasi. Dari anggaran tersebut, senilai Rp44 triliun adalah untuk perusahaan pelat merah Pupuk Indonesia Holding Company.

    Anggaran ketahanan pangan lainnya juga diperuntukkan untuk penelitian bibit di Badan Riset dan Inovasi (BRIN). Sayangnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak merinci secara detail anggaran yang akan diterima BRIN.

    Kemudian, pemerintah mengalokasikan anggaran swasembada pangan melalui dana desa senilai Rp16,25 triliun. Di samping itu, Zulhas menyampaikan bahwa ada anggaran ketahanan pangan melalui pemerintah daerah hampir mencapai Rp20 triliun.

  • Cara Gampang Daftar Petani Milenial 2025, Gaji Rp 10 Juta per Bulan, Intip Syarat-syaratnya di Sini

    Cara Gampang Daftar Petani Milenial 2025, Gaji Rp 10 Juta per Bulan, Intip Syarat-syaratnya di Sini

    TRIBUNJATENG.COM – Cara Gampang Daftar Petani Milenial 2025, Gaji Rp 10 Juta per Bulan, Intip Syarat-syaratnya di Sini

    Pemerintah kini memiliki program khusus bagi masyarakat yang berminat untuk menggarap pertanian melalui Petani Milenial.

    Petani Milenial pertama kali diumumkan oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

    Andi Amran Sulaiman menjelaskan, tujuan program ini adalah mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan produktivitas untuk mendukung visi Presiden yaitu swasembada dan juga lumbung pangan dunia.

    “Mereka yang akan menjadi ujung tombak pertanian masa depan karena menggerakan roda ekonomi dan juga memiliki kemampuan untuk mentransformasi pertanian tradisional ke modern,” jelasnya.

    Pasalnya sektor pertanian masih kurang diminati oleh para kaum muda, padahal menjadi poin penting dalam keberlangsungan hidup di negara Indonesia. 

    Maka dari itu program Petani Milenial dibuat untuk bisa menjaring para kaum muda sehingga bisa terjun langsung pada sektor pertanian. 

    Keuntungan yang didapatkan oleh petani milenial juga ditargetkan bisa mencapai minimal Rp10 juta per bulan. 

    Melansir rilis Kementan, Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti mengatakan, setiap petani berpotensi memiliki pendapatan lebih dari Rp 10 juta per bulan.

    Hitung-hitungan tersebut berasal dari swakelola bagi hasil antara lapangan usaha dan petani baik dari sisi pendapatan produksi maupun hasil jual.

    Dia pun memastikan angka sebesar itu merupakan pendapatan murni alias bukan gaji yang selama ini muncul di pemberitaaan.

    “Itu bukan gaji tapi pendapatan dari harga jual GKG yang mencapai Rp 6000 perkilogram.

    Kemudian ada juga pembagian lainya seperti 20 persen lapangan usaha.

    Jadi kami sudah hitung di dalam 15 orang anggota brigade swasembada panga itu pendapatan perorangnya bisa 10 juta,” katanya.

    Menurut Idha, semua pendapatan itu juga tak lepas dari peran pemerintah yang telah menyiapkan skema pertanian modern untuk memangkas biaya produksi hingga 50 persen.

    Pemerintah akan memberi hibah berupa alat mesin pertanian kepada setiap kelompok brigade swasembada pangan.

    “Dukungan dari pemerintah juga termasuk benih dan juga pupuk yang disiapkan untuk menopang jalanya produksi brigade swasembada pangan,” katanya.

    Syarat Pendaftaran Petani Milenial 2025

    Idha mengatakan terdapat beberapa kriteria bagi petani milenial yang akan masuk dan menjadi bagian dari brigade swasembada pangan ini.

    “Pertama harus jujur, punya prinsip dan memiliki komitmen meningkatkan produktivitas.

    Nanti di lapangan luas lahan yang akan dikelola brigade pangan sekitar 200 hektare melalui kelola kemitraan,” katanya.

    Sebagai informasi, total pendaftar pada brigade swasembada pangan ini mencapai kurang lebih 23 ribu dari berbagai unsur.

    Mereka akan didampingi para ASN yang disiapkan khusus dalam mengawal jalanya produksi untuk swasembada dan juga lumbung pangan dunia.

    Cara Daftar Petani Milenial 2025

    Merujuk Rilis Kementan 774/HM.160/A.7/11/2024,  langkah pertama untuk calon petani harus datang langsung ke dinas-dinas pertanian baik yang ada di Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi.

    “Dari sana (dinas) akan mengarahkan ke pendamping atau mentor dari kami (kementan),” jelas Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti. (*)

  • Kementan: Tiga Hari Penebusan Pupuk Bersubsidi Tembus 9.191 Ribu Ton – Halaman all

    Kementan: Tiga Hari Penebusan Pupuk Bersubsidi Tembus 9.191 Ribu Ton – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memaparkan, hingga 3 Januari telah terjadi penebusan sebesar 9.191 ribu ton, terdiri dari pupuk Urea 5.646 ribu ton, NPK 3.491 ribu ton, NPK Formula Khusus 16 ton, dan pupuk organik 36 ton.

    Amran menyampaikan, bahwa berdasarkan info dari PT Pupuk Indonesia, petani bahkan sudah ada yang langsung menebus pupuk pada tengah malam tahun baru 2025.

    “Mulai 1 Januari 2025 terbukti pupuk bersubsidi sudah bisa disalurkan dan ditebus petani. Bahkan ada petani yang menebusnya pada dini hari. Mungkin dia sedang coba-coba benar atau tidak, ternyata bisa kan. semangat ini luar biasa,” ujar Amran di Jakarta, Sabtu (4/1/2025).

    Amran menjelaskan, aturan pupuk sudah dipermudah dan 1 Januari 2025 petani sudah bisa akses, sehingga para petani bisa mendapatkan pupuk subsidi secara langsung.

    “Intinya, petani tidak boleh dipersulit,” terang Amran.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Andi Nur Alam Syah berharap tidak ada lagi daerah yang mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Pasalnya, alokasi pupuk bersubsidi telah disediakan sebesar 9,55 juta ton pada 2025.

    “Harus dipastikan bahwa petani terdaftar dalam e-RDKK. Pendataan petani penerima melalui e-RDKK dapat dievaluasi empat bulan sekali pada tahun berjalan sehingga data penerima dapat diperbarui sesuai kebutuhan pupuk,” jelas Andi.

    Dia menegaskan, permasalahan pupuk bersubsidi harus segera diatasi. Petani diberi kemudahan dalam menebus pupuk bersubsidi baik menggunakan Kartu Tani maupun KTP.

    “Petani cukup datang ke kios pengecer resmi, pastikan sudah terdaftar di e-RDKK, dan membawa KTP untuk menebus pupuk subsidi sesuai harga yang diatur,” tambahnya.

    Menurutnya, alokasi pupuk subsidi pada 2025 ini cukup besar. Petani diminta segera menebus dan memanfaatkan pupuk subsidi untuk diaplikasikan pada musim tanam pertama.

    “Musim tanam pertama sudah mulai. Kita percepat proses tanam dengan dukungan pupuk subsidi. Pemerintah bersama Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) bersinergi menyediakan pupuk untuk petani. Insya Allah, target swasembada pangan bisa kita raih,” tegas Andi.

    Selain itu, dia meminta Dinas Pertanian aktif mengawal proses verifikasi, validasi penyaluran di kios pengecer, serta penggunaan pupuk bersubsidi oleh petani.

    Menanggapi berita alokasi pupuk bersubsidi yang berkurang di beberapa daerah seperti Kabupaten Jombang, Bangkalan, dan Purworejo, Direktur Pupuk dan Pestisida Jekvy Hendra menjelaskan bahwa pengalokasian pupuk bersubsidi mempertimbangkan beberapa aspek penting.

    “Selain berdasarkan alokasi anggaran subsidi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, pengalokasian juga memperhatikan serapan anggaran daerah atau realisasi serapan tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan usulan petani melalui e-RDKK. Pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, dapat melakukan realokasi pupuk subsidi antarwilayah dengan mempertimbangkan realisasi penyaluran di lapangan,” ungkap Jekvy.

    Dia juga menekankan bahwa petani tidak perlu khawatir akan kekurangan pupuk subsidi.

    “Kami memastikan kebutuhan pupuk petani terpenuhi , maka kami himbau agar petani segera memanfaatkan pupuk subsidi agar percepatan tanam di MT 1 ini optimal,” tutupnya.

  • Poin-poin Wacana Pemerintah Ubah 20 Juta Ha Hutan Jadi Lahan Pangan

    Poin-poin Wacana Pemerintah Ubah 20 Juta Ha Hutan Jadi Lahan Pangan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah berencana menyulap seluas 20 juta hektare (ha) hutan menjadi lahan untuk pangan, energi, dan air.

    Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni usai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/12).

    Menurutnya, rencana itu guna memanfaatkan lahan hutan cadangan sebagai sumber ketahanan pangan, energi, dan air.

    Ketahanan pangan, energi, dan air sejatinya memang menjadi salah satu misi pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang dimuat dalam 8 misinya yang diberi nama Asta Cita.

    Berikut poin-poin wacana pemerintah ubah 20 juta ha hutan menjadi lahan pangan dan energi:

    Kemenhut jadi penyedia lahan untuk swasembada pangan dan energi

    Raja Juli menyatakan rencana tersebut menjadi dukungan langsung bagi program swasembada pangan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan swasembada energi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Meskipun tugas utama swasembada pangan dan energi tetap berada di Kementan dan ESDM, Kementerian Kehutanan akan berperan sebagai penyedia lahan untuk program ini.

    “Kami sudah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air,” ujar dia.

    Dalam pembicaraan informal bersama Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, ia menyebut salah satu fokus utama salah satunya budidaya padi gogo atau padi yang dapat tumbuh di lahan kering.

    Raja Juli memperkirakan ada potensi sekitar 1,1 juta ha lahan yang bisa menghasilkan hingga 3,5 juta ton beras per tahun. Jumlah tersebut, katanya, setara dengan total impor beras Indonesia pada 2023.

    Selain itu, pemerintah juga berencana menanam pohon aren sebagai sumber bioetanol.

    “Satu hektare aren mampu menghasilkan 24 ribu kilo liter bioetanol. Jika kita menanam 1,5 juta hektare aren, kita bisa menghasilkan 24 juta kiloliter bioetanol, yang dapat menggantikan impor BBM sebesar 26 juta kiloliter,” jelas dia.

    Raja Juli mengatakan konsep ini akan mendukung ketahanan pangan nasional dengan memperluas food estate hingga ke tingkat desa.

    “Ini bukan hanya food estate besar, tapi juga lumbung pangan kecil di kabupaten, kecamatan, bahkan desa,” katanya.

    Respons Kementerian ESDM

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung irit bicara soal wacana membabat hutan demi mengejar target swasembada pangan dan energi tersebut.

    “Itu (lahan untuk swasembada energi yang akan dikelola ESDM) masih dikonsolidasikan,” kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).

    “Kita (Kementerian ESDM) belum dapat (bagian dari 20 juta ha hutan yang akan dibabat),” tegas Yuliot.

    Dirinya juga belum mengetahui pihaknya akan mengelola lahan di daerah mana saja. Ia menegaskan ESDM belum mendapatkan konfirmasi dari Kementerian Kehutanan.

    Lanjut ke sebelah…

    Kritik keras organisasi lingkungan

    Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Uli Arta Siagian mengkritik rencana pengubahan 20 juta lahan hutan menjadi lahan pangan dan energi.

    Uli mengatakan kebijakan itu justru bakal menimbulkan kerugian ekologis. Menurutnya, penggundulan hutan bakal melepaskan emisi dalam skala sangat besar yang berujung kekeringan, pemanasan global, gagal panen, dan zoonosis.

    “Akan menjadi proyek legalisasi deforestasi yang memicu kiamat ekologis. Lingkungan dan keselamatan rakyat Indonesia akan dipertaruhkan,” kata Uli kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/1).

    Dampak lainnya adalah warga-warga di sekitar hutan akan tergusur. Ia pun khawatir konflik agraria timbul diikuti dengan kekerasan dan kriminalisasi pembebasan lahan.

    Uli mengingatkan saat ini sudah ada 33 juta hektare hutan dibebani izin di sektor kehutanan. Lalu 4,5 juta hektare konsesi tambang berada atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Selain itu, 7,3 juta hektare hutan sudah dilepaskan, sekitar 70 persennya untuk perkebunan sawit.

    “Narasi pemerintah untuk memastikan swasembada pangan dan energi hanya sebagai tempelan untuk melegitimasi penyerahan lahan secara besar-besaran kepada korporasi dan untuk memastikan bisnis pangan dan energi bisa terus membesar serta meluas,” ucapnya.

    Pakar jelaskan dampaknya

    Guru Besar IPB University Herry Purnomo menjelaskan alih fungsi hutan menjadi lumbung pangan dan energi tentu memiliki dampak, salah satunya berkurangnya stok karbon yang menyebabkan peningkatan emisi karbon ke atmosfer.

    Selain itu, deforestasi juga akan memberikan dampak pada keanekaragaman hayati yang ada di kawasan tersebut. Herry menyebut hutan dibentuk oleh pohon yang beragam, kontras dengan pertanian yang biasanya monokultur.

    Keanekaragaman tumbuhan tersebut nantinya juga berdampak pada fauna yang tinggal dalam ekosistem hutan.

    “Itu dari segi biodiversitas akan berkurang drastis. Orang utan kan enggak bisa hidup di padi ya. Orang utan enggak punya rice cooker buat masak-masak,” ujar Herry kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/1).

    Alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian juga disebut akan mengurangi kemampuan tanah untuk menahan air, penyerbukan, hingga pengendalian hama dan penyakit.

    Ilmuwan senior CIFOR-ICRAF ini mengatakan hutan dan pertanian harus seimbang, karena keduanya sama-sama dibutuhkan. Namun, ia menyarankan intensifikasi sebagai solusi kebutuhan pangan, bukan malah ekstensifikasi.

  • Mentan Amran Pastikan Panen Raya Dimulai Awal Februari 2025

    Mentan Amran Pastikan Panen Raya Dimulai Awal Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan program swasembada pangan tetap dilaksanakan dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya. Pemenuhan kesiapan swasembada pangan tersebut, disebut Mentan Amran, akan didukung dengan prediksi musim panen raya mulai awal Februari 2025. 

    Hal ini disampaikan Mentan Amran seusai menghelat pertemuan dengan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) di kantor Kementerian Pertanian (Kementan) pada Jumat (3/1/2025). Pertemuan Kementan dengan Perpadi itu sebagai rangkaian kerja sama penyerapan produksi pangan dari petani lokal menjelang panen raya. 

    “Kami memohon Perpadi seluruh Indonesia mendukung agar membantu penyerapan ini lancar, karena kita akan menghadapi Februari, Maret, April, Mei 2025,” ujar Amran kepada wartawan. 

    Mentan Amran menuturkan, prediksi panen raya ini didukung oleh prakiraan Bulog dan Badan Pusat Statistik (BPS). 

    “Bulog memprediksi panen raya kita, Februari, Maret itu naik. Kenaikannya cukup baik. Itu data dari BPS, bukan dari saya,” katanya. 

    Dalam hal tersebut, Mentan Amran menegaskan pemerintah mendukung percepatan produksi petani melalui pemberian kredit usaha alat dan mesin pertanian (Alsintan) atau KUA dan kredit usaha rakyat (KUR) untuk para petani. Total pemberian kredit, yang bekerja sama dengan bank-bank Himbara, untuk petani secara nasional mencapai Rp 300 triliun. 

    Amran juga mengungkapkan total subsidi bunga untuk kredit petani, yang disepakati pula oleh Bank Mandiri, BNI dan BRI, yakni sebesar 3%. 

    Lebih lanjut perihal KUA petani, lanjut Amran, merupakan permohonan Perpadi yang bunga kreditnya disubsidi. Maka dari itu, Amran menegaskan kesepakatan ini disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp 300 Triliun untuk seluruh Indonesia. 

    “Kita sudah sepakat, Mandiri, BRI dengan BNI, tanda tangan bersama. Platformnya Rp 2 Miliar, bunganya 3% untuk kredit usaha alat dan mesin pertanian (Alsintan). Ini lebih rendah lagi,” tegas Amran.

    Terkait KUR petani, Amran mengatakan pemerintah menyediakan kebijakan apabila pengajuan Rp100 Juta, maka diputuskan tanpa agunan. “Kalau KUR petani, itu jika Rp 100 Juta, tanpa agunan. Bunganya itu 6%,” tutup Amran sembaru berharap jadwal panen raya tidak mengalami kendala.

  • Kementan Pastikan Himbara Sediakan Akses Perkreditan Petani untuk Alsintan dan RMU – Halaman all

    Kementan Pastikan Himbara Sediakan Akses Perkreditan Petani untuk Alsintan dan RMU – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyediakan akses perkreditan bagi para petani.

    Himbara menyediakan anggaran Kredit Usaha Rakyat atau KUR sebesar Rp 300 triliun.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan, anggaran KUR sebesar itu nantinya akan digunakan sebagai akses perkreditan petani dan pengusaha.

    Di antaranya mencakup pengadaan Alat dan mesin pertanian (Alsintan) dan juga Rice Milling Unit (RMU) atau alat mesin pertanian yang difungsikan untuk menggiling gabah menjadi beras.

    Disampaikan Amran saat rapat bersama Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras, dan juga Himbara.

    “Jumlahnya Rp 300 triliun KUR secara nasional. 3 persen di antaranya untuk Alsintan termasuk di dalamnya ada juga RMU. Kalau untuk petani 100 juta tanpa agunan,” ujar Amran di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Amran mengatakan, kemudahan dan berbagai upaya ini dilakukan sepenuhnya untuk meningkatkan prodiksi nasional serta mempercepat target swasembada agar bisa terwujud secara singkat sesuai arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita sudah lakukan persiapakan swasembada secepat cepatnya, di mana Bulog juga siap melakukan penyerapan,” tuturnya.

    Amran mengatakan, bahwa diperkirakan musim panen jatuh pada Januari, Februari dan Maret mendatang. Dan angka kenaikan panennya diproyeksi akan cukup besar.

    Amran meminta agar Perpadi segera melakukan penyerapan KUR serta penyerapan hasil panen raya para petani di seluruh daerah. Apalagi panen raya tahun ini sesuai proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam posisi yang sangat besar.

    “Kami mohon Perpadi seluruh Indonesia membantu penyerapan karena kita akan panen Februari dan Mei. Kemudian sekali lagi kita mendorong perbankan untuk membuka akses kredit usaha Alsintan,” kata Amran.

  • DPR Dukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi – Halaman all

    DPR Dukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mendukung penuh langkah Pemerintah yang akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani.

    “Kebijakan ini sangat revolusioner, petani selama ini sangat dirumitkan dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Selama ini penyalurannya sangat birokratis, bertele-tele aturannya, sehingga menyulitkan dan merugikan petani, karena sering kali penyalurannya menjadi lama bahkan melewati musim tanam,” papar Ahmad Yohan dalam keterangan persnya kepada wartawan, Jumat (3/1/2025).

    Politisi PAN ini berharap dengan dikeluarkannya Perpres pupuk bersubsidi, nantinya mereka tidak lagi kesulitan memperolehnya karena akan langsung diterima oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan).

    Sehingga, ketika musim tanam tiba, mereka tidak perlu lagi membeli pupuk nonsubsidi.

    “Komisi IV DPR akan mengawal kemudahan akses bagi petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi ini. Kami meminta Kementan dan Pt Pupuk Indonesia untuk memastikan pupuk bersubsidi diperoleh dengan mudah oleh petani melalui Gapoktan-gapoktan,” ucap Anggota DPR Dari Dapil NTT I ini.

    Selain itu, pihaknya juga meminta Gapoktan-gapoktan untuk benar-benar mendistribusikannya langsung ke petani. 

    “Jangan sampai Gapoktannya justru yang tidak menyalurkan. Kita akan awasi semua, mulai dari Kementan, PT Pupuk Indonesia, hingga Gapoktan, apakah pupuk bersubsidi ini benar-benar langsung diterima petani atau tidak,” tegas Yohan. 

    Mengingat, kata Yohan, penyaluran pupuk subsidi yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu tidak hanya menolong para petani, tapi juga bisa mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan pada 2027 nanti.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkap pemangkasan alur regulasi bagi pupuk subsidi. Mulai tahun depan, para petani tak perlu lagi menunggu surat keputusan kepala daerah.

    Harapannya, Peraturan Presiden (Perpres) soal pupuk subsidi bisa rampung dalam waktu dekat. Dengan begitu, aturan baru yang mempermudah petani bisa berlaku mulai 2025.

    “Kita pangkas semua. Mudah-mudahan nanti Januari Perpres-nya keluar. Maka pupuk nanti tidak perlu petani ngajukan dulu lewati persetujuan Camat, Bupati, Gubernur, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, itu rumit,” ujar Zulkifli Hasan.

    Dia menyebut Perpres tersebut nantinya akan mengatur petani cukup mengajukan permohonan pupuk subsidi melalui Gapoktan ke Kementan. Setelahnya, Kementan menetapkan jumlah kouta yang akan diterima Gapoktan, lalu Pt Pupuk akan menyalurkannya langsung ke Gapoktan.

    “(Regulasi) pupuk kita pangkas. SK dari Kementan, berapa yang diperlukan, langsung (dari) Pupuk Indonesia, langsung ke Gapoktan, insyaallah,” tegas Zulhas.

    Karena itu, kata Zulkifli, jika ada ada keterlambatan distribusi pupuk ke petani, penelusurannya tak perlu berbelit. Hanya ada dua aspek yang terlibat, yakni produsen dan Gapoktan.

    “Kalau ada yang salah, Gapoktan yang tanggung jawab ke petani. Kalau Gapoktan yang salah, tanggung jawab kepada manajer area. Kalau manajer yang salah baru Pupuk (Indonesia) yang tanggung jawab. Jadi sederhana, kita sederhanakan,” ujar Zulhas.

    Zulhas pun memastikan bahwa dirinya tidak segan untuk memberikan teguran hingga hukuman berat apabila distribusi pupuk mengalami keterlambatan.

    “Dihukum itu nanti yang penanggung jawab kabupaten. Satu kali salah, dua kali salah, tiga kali salah ganti,” perintahnya.

    Zulhas mengatakan langkah tegas ini dibutuhkan untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk sebelum masa tanam, sehingga hasil panen pun bisa maksimal. Serta sebagai upaya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

    “Taruhannya swasembada pangan dan nama baik Bangsa Indonesia, tidak main-main,” ungkap Zulhas.

  • Swasembada Pangan dan Sambut Panen Raya Maret 2025, Pemerintah Salurkan Kredit Petani Rp 300 Triliun

    Swasembada Pangan dan Sambut Panen Raya Maret 2025, Pemerintah Salurkan Kredit Petani Rp 300 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam rangka menyambut musim panen raya pada Maret 2025, pemerintah menyalurkan kredit usaha alat dan mesin pertanian (KUA) serta kredit usaha rakyat (KUR) dengan total nilai Rp 300 triliun. Bekerja sama dengan bank-bank Himbara, seperti Bank Mandiri, BNI, dan BRI, program ini bertujuan mendukung percepatan produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan subsidi bunga kredit ini hanya sebesar 3%. Langkah ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional.

    “Untuk menguatkan swasembada pangan dalam waktu singkat, kami memberikan KUR dengan total Rp 300 triliun untuk seluruh Indonesia,” ujarnya dalam pertemuan dengan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Kementerian Pertanian (Kementan) juga melibatkan Perpadi untuk memastikan Bulog dapat menyerap hasil panen petani secara optimal, terutama gabah dan jagung. Mentan Amran meminta dukungan Perpadi agar penyerapan berjalan lancar, terutama menjelang puncak panen pada Februari hingga April 2025.

    “Kami memohon Perpadi mendukung penyerapan hasil produksi petani, sesuai arahan presiden,” tambahnya.

    Kredit usaha alsintan (KUA) disiapkan dengan plafon hingga Rp 2 miliar per petani dan bunga hanya 3%. Sementara itu, kredit usaha rakyat (KUR) hingga Rp 100 juta dapat diajukan tanpa agunan dengan bunga 6% guna mendukung swasembada pangan.

    “Ini adalah wujud perhatian presiden terhadap petani Indonesia,” tegas Amran.

    Sebelumnya, pemerintah menargetkan penyaluran KUR 2024 mencapai Rp 300 triliun dengan distribusi kepada 43 penyalur aktif. Hingga akhir 2024, plafon KUR yang tersisa sebesar Rp 19,5 triliun akan digunakan untuk cadangan kredit usaha alsintan dan peningkatan plafon KUR di semester II.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan kombinasi program KUR, KUA, dan Kartu Tani akan membantu petani memenuhi kebutuhan modal produksi.

    “Semua pihak harus berperan aktif dalam mendukung kesejahteraan petani,” ujar Airlangga.

    Program ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian dan mencapai swasembada pangan. Dengan dukungan berbagai pihak, diharapkan kesejahteraan petani Indonesia semakin meningkat.

  • Perpadi: Pemerintah Harus Lakukan Pengawasan Distribusi Benih dan Pupuk – Halaman all

    Perpadi: Pemerintah Harus Lakukan Pengawasan Distribusi Benih dan Pupuk – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso menekankan, pentingnya pemerintah melakukan pengawasan distribusi benih dan pupuk.

    Sutarto mengatakan, bagian yang juga sangat penting dalam memenuhi produksi dalam negeri adalah melakukan pengawasan terhadap semua distribusi bantuan baik benih maupun pupuk subsidi agar tidak terjadi penyelewengan.

    “Yang harus kita lakukan adalah pemerintah harus melakukan pengawasan apakah benih dan pupuk sudah tersalur dengan baik. Kedua kita harus melakukan pengamanan jangan sampai terjadi gangguan hama penyakit sehingga pemerintah harus melakukan pendampingan,” ujar Sutarto di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Di sisi lain, kata Sutarto, Kementerian Pertanian (Kementan) perlu membangun klaster-klaster pertanian modern di seluruh Indonesia untuk mempercepat capaian swasembada. Sebab, pembangunan klaster akan berdampak besar pada penguatan dan ketahanan bangsa di masa yang akan datang.

    “Dan kalau Klater-klaster ini bisa kita bangun, maka kredit akan mudah, kur mudah, benih mudah dan pupuk juga mudah karena petani sudah tersedia di sana. Nah kami tinggal memperkuat kerjasamanya saja dengan Bulog untuk melakukan penyerapan,” terang Sutarto.

    Sutarto mengatakan peningkatan produksi sangat penting untuk menekan kebijakan impor. Mengenai hal ini, Sutarto mengapresiasi keberhasilan produksi yang sudah dilakukan pemerintah dari waktu ke waktu sehingga stok beras nasional saat ini mencapai 8,2 juta ton.

    “Saya mendukung produski dalam negeri karena makin banyak impor maka produksi tidak akan bergairah. Dan kalau kita lihat angka angka BPS, saya sangat yakin dan optimis produksi kita melimpah. Apalagi kalau kita melihat angka stok nasional yang mencapai 8,5 juta ton. Ini stok yang sangat besar dan sangat aman,” katanya.

    Sutarto merespon soal harga gabah sebesar Rp 6.500 perkilogram dari yang sebelumnya Rp 6.000 perkilogram. Dia menilai, harga sebesar itu mampu menjadi angin segar bagi para petani yang setiap hari berproduksi.

    “Kalau kita bicara harga gabah, di mana harganya Rp 6.500, saya kira ini adalah keseimbangan baru, bagi kami yang penting pemerintah menetapkan harga pembelian ini waktunya sangat tepat, jangan sampai penetapannya setelah panen,” terang Sutarto.