Kementrian Lembaga: Kementan

  • Pj Gubernur Pertegas Komitmen Jatim Dukung Swasembada Pangan

    Pj Gubernur Pertegas Komitmen Jatim Dukung Swasembada Pangan

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, memastikan bahwa Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional dan mendukung penuh program swasembada pangan nasional. Pernyataan ini disampaikan Adhy dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan dan sejumlah lembaga negara di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

    “Mudah-mudahan dengan rakor ini Jawa Timur mendapatkan perhatian khusus dan kami pastikan bahwa Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional,” kata Adhy dalam paparannya.

    Adhy menjelaskan, posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional didukung oleh berbagai capaian signifikan di sektor pangan. Di tahun 2024, luas lahan baku sawah (LBS) mencapai 1,2 juta hektare yang terdiri dari sawah beririgasi seluas 719.598,29 hektare dan sawah non-irigasi seluas 488.379,09 hektare.

    Program pompanisasi Kementerian Pertanian untuk mendukung pertambahan areal tanam (PAT) juga telah terealisasi hingga 175.279,83 hektare atau 102,71 persen dari target awal.

    “Potensi luas sawah tadah hujan yang menjadi target seluas 170.654,37 hektare dan telah terealisasi 175.279,83 hektare atau setara 102,71 persen,” ujarnya.

    Produksi pangan di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan. Realisasi tanam padi di tahun 2024 mencapai 2,35 juta hektare, naik 522.439 hektare dibandingkan tahun 2023. Sementara itu, realisasi tanam jagung mencapai 1,25 juta hektare, meningkat 510.608 hektare dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Realisasi tanam jagung naik sebesar 510.608 hektare dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 yaitu 1,19 juta hektare,” terangnya.

    Adhy juga menyampaikan alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur sebesar 1,94 juta ton yang terdiri dari pupuk Urea, NPK, NPK formula khusus, dan pupuk organik. Hingga akhir 2024, 1,67 juta ton pupuk telah disalurkan, setara dengan 85,69 persen dari total alokasi.

    Di sisi sumber daya manusia, Jawa Timur memiliki 3.673 penyuluh pertanian yang terdiri dari 1.705 PNS, 1.953 PPPK, dan 15 tenaga harian lepas. Namun, jumlah ini masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan jumlah petani di Jatim yang mencapai 5,5 juta orang.

    “Ini banyaknya jumlah penyuluh pertanian tidak sebanding dengan banyaknya atau jumlah petani di Jawa Timur, artinya jumlah penyuluh pertanian di Jawa Timur ini masih kurang, dan ini jauh dari kata ideal,” tuturnya.

    Kontribusi Jawa Timur tidak hanya pada sektor pangan, tetapi juga sektor peternakan dan perikanan. Produksi susu mencapai 456,3 ribu ton, telur 1,7 juta ton, dan daging 102,7 ribu ton. Sementara itu, populasi hewan ternak seperti sapi potong mencapai 3,07 juta ekor, sapi perah 266 ribu ekor, dan kambing 4,95 juta ekor.

    Produksi perikanan tangkap di Jawa Timur mencapai 621.437,28 ton, sementara produksi perikanan budidaya mencapai 1,36 juta ton. Selain itu, produksi garam mencapai 1,009 juta ton pada tahun 2024, angka tertinggi secara nasional.

    Namun, Adhy juga mencatat sejumlah tantangan seperti meningkatnya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK), kebutuhan vaksin yang belum mencukupi, perubahan iklim, dan kurangnya regenerasi petani yang dapat memengaruhi produktivitas di masa depan.

    “Ketersediaan vaksin saat ini yaitu dari bantuan kementan 12.500 dosis, belanja Pemprov Jatim 320 ribu dosis yang saat ini dalam proses pembelian. Sementara rencana bantuan tambahan kementan 1,4 juta dosis. Sehingga total kekurangan vaksin 5,4 juta dosis,” ungkapnya. [tok/beq]

  • Isu Defisit Merebak, Produksi Beras 2025 Dipastikan Aman

    Isu Defisit Merebak, Produksi Beras 2025 Dipastikan Aman

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa produksi beras nasional pada tahun 2025 dipastikan aman dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu defisit produksi.

    Berdasarkan data amatan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras di awal tahun 2025, khususnya pada Januari dan Februari, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Dampak El Nino memang sempat menyebabkan penurunan produksi pada awal tahun lalu. Namun, pemerintah melakukan intervensi dengan program pompanisasi dan optimasi lahan rawa (Oplah), yang berhasil meningkatkan produksi beras Agustus-Desember 2024 hingga mencapai tambahan 1,5 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Arief Cahyono, dalam keterangannya di Jakarta, 7 Januari 2025.

    Arief menambahkan bahwa tren positif tersebut berlanjut di awal tahun 2025. Data BPS mencatat peningkatan produksi beras sebesar 37,25% pada Januari dan 50,10% pada Februari dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

    “Bapak Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menargetkan produksi padi nasional mencapai 32 juta ton pada tahun 2025, meningkat dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang mencapai 30 juta ton,” tambah Arief.

    Guna mencapai target tersebut, pemerintah telah mengalokasikan Rp12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi pertanian di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian, terutama di daerah-daerah sentra produksi beras.

  • Kementrans Siap Kontribusi Nyata di Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

    Kementrans Siap Kontribusi Nyata di Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

    loading…

    Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) siap berkontribusi nyata pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan Juru Bicara (Jubir) Kementrans Irwan.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Senin, 6 Januari 2025 di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Program ini menuai banyak pujian dan juga dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementrans, kementerian yang dipimpin Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman.

    Jubir Kementrans Irwan mengungkapkan, Kementrans sebagai salah satu kementerian strategis turut mendukung program MBG ini secara konkret. Sebagaimana diketahui, Kementrans sudah sejak puluhan tahun lalu berjalan di Indonesia, sehingga sudah banyak kawasan transmigrasi, ada lahan pertanian, juga sumber daya manusia (SDM) yang terus berproduksi.

    Bahkan, beberapa kawasan transmigrasi itu sudah bisa berswasembada secara lokal, kabupaten, provinsi, dan juga keluar provinsi tersebut. “Bahkan di beberapa kawasan transmigrasi tersebut menjadi pendukung utama sektor pangan. Sehingga tentu Kementrans sangat mendukung program ini, dan ke depan akan mengharmonisasi dan mengintegrasikan terkait dukungan, terutama bahan pokok utama untuk MBG ini,” kata pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini, Rabu (8/1/2025).

    Karena itu, Staf Khusus Mentrans ini menyampaikan harapannya agar Kementrans bisa terus mendorong produktivitasnya, terutama di kawasan-kawasam transmigrasi yang sektor unggulannya padi dan komoditas pangan lainnya mengingat Kementrans merupakan Kementerian yang paling siap untuk tugas itu. Bahkan beberapa program Kementerian Pertanian (Kementan) juga dilakukan di lahan transmigrasi, seperti yang dilakukan di kawasan transmigran Salor, Merauke, Papua Tengah dengan luas hampir 30.000 hektare.

    “Untuk itu, kita juga dalam waktu dekat akan MoU dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama dengan Kementan, sebagai leading sector ketahanan pangan, termasuk Badan Gizi Nasional, Badan Pangan, Pak Menteri Transmigrasi sendiri sudah roadshow ya,” ucap Irwan.

    Selain itu, Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur ini mengapresiasi Presiden Prabowo karena program yang disuarakan saat kampanye Pilpres 2024 ini sudah dieksekusi sebelum 100 hari kerja presiden.

  • Wabah PMK Menyebar hingga 9 Provinsi, DPR RI Desak Pemerintah Lakukan Upaya Penanganan Serius

    Wabah PMK Menyebar hingga 9 Provinsi, DPR RI Desak Pemerintah Lakukan Upaya Penanganan Serius

    Jakarta (beritajatim.com) – Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang belakangan ini merebak di beberapa daerah termasuk di beberapa wilayah di Jawa Timur. Pemerintah pun didesak melakukan upaya serius dalam menangani wabah PMK.

    Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah mengaku khawatir, apabila merebaknya PMK ini tak segera tertangani, akan meluas ke daerah-daerah lain. Terlebih lagi, kata dia, imbasnya petani peternak yang akan mengalami kerugian. Sebab menurutnya, lonjakan PMK semakin hari semakin meningkat, bahkan menyebabkan kematian pada ribuan hewan ternak, terutama sapi.

    “Laporan dari beberapa daerah di Lamongan, Lumajang (Jawa Timur) dan Rembang (Jawa Tengah), PMK mulai meningkat,” kata Hindun, Selasa (7/1/2025).

    Dia pun mendorong Kementerian Pertanian segera melakukan vaksinasi. Dia pun memandang perlu membatasi pergerakan penjualan sapi antar daerah biar tidak meluas ke daerah lain.

    “Kalau bisa segera diterjunkan petugas untuk melakukan vaksin dan membatasi pergerakan penjualan sapi,” kata anggota Fraksi PKB ini.

    Selain itu, dia menambahkan, agar penanganan PMK bisa lebih cepat dan massif, Kementan diminta berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak lain. “ Kementan harus segera menggandeng dan melibatkan Perguruan tinggi dan juga asosiasi dokter hewan agar penanganannya bisa lebih cepat,” tegasnya.

    Seperti diketahui, wabah PMK kembali merebak di Indonesia. Jenis wabah yang menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, babi, kerbau, hingga domba ini mengalami lonjakan kasus sejak awal bulan Desember 2024 lalu.

    Hingga saat ini, total kasus PMK yang telah dilaporkan mencapai 8.483 kasus dengan jumlah kematian 223 kasus, dan pemotongan paksa sebanyak 73 kasus. Data tersebut tersebar di 9 provinsi, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. [hen/ian]

  • Tito Karnavian jadi Lantik Fadjry Djufry jadi Pj. Gubernur Sulsel

    Tito Karnavian jadi Lantik Fadjry Djufry jadi Pj. Gubernur Sulsel

    Bisnis.com, JAKARTA – Fadjry Djufry resmi ditetapkan menjadi Pejabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) usai dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

    Berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/1/2025). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 170/P Tahun 2024.

    Adapun Fadjry merupakan Pejabat Tinggi Madya yang menjabat sebagai Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian (Kementan).

    Fadjry menggantikan Zudan Arif Fakrulloh yang memperoleh promosi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

    Dalam sambutannya, Tito berpesan agar Fadjry mampu menjalin komunikasi yang baik dengan jajarannya. Selain itu, perlu juga berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pimpinan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga tokoh masyarakat setempat. Mendagri percaya, sebagai putra daerah Sulsel, Fadjry akan mampu melaksanakan penugasan tersebut dengan baik.

    “Kepada hadirin semua dan semua masyarakat Sulawesi Selatan, tolong diterima kehadiran pemimpin baru. Meskipun masa transisi singkat menuju pelantikan [gubernur] definitif nanti, sambil menjembatani untuk mulusnya pelantikan gubernur terpilih,” ujarnya dalam rilisnya, Selasa (7/1/2025). 

    Menurutnya, Fadjry merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang pangan. Pengalaman tersebut diharapkan mampu diimplementasikan di Provinsi Sulsel. Apalagi, provinsi tersebut diketahui menjadi salah satu daerah lumbung pangan di Indonesia.

     

    Dirinya melanjutkan, kebijakan itu juga perlu ditunjang dengan implementasi program pemerintah pusat, seperti penanganan stunting, pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil, program makanan bergizi gratis, serta program hilirisasi.

     

    Tito menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi yang besar terhadap program-program tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Mendagri menyampaikan terima kasih kepada Zudan Arif Fakrulloh.

     

    Menurutnya, Zudan merupakan figur yang memiliki rekam jejak panjang di dunia pemerintahan. Zudan diketahui pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

     

    Sedangkan di Provinsi Sulsel, Zudan juga dinilai telah berkontribusi terhadap upaya penanganan banjir bersama Forkopimda. Upaya tersebut, imbuh Mendagri, perlu juga dilaksanakan oleh Fadjry.

     

    “Saya merasa bangga atas kepercayaan dan amanah yang Bapak (Zudan Arif Fakrulloh) emban, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Kerja sama selama ini, lima tahun saya sebagai Mendagri di periode kabinet lalu [hingga sekarang], kita bersama-sama, dan saling mengisi. Jadi saya juga melepasnya dengan jujur dengan rasa gembira,” pungkasnya.

     

    Hadir pada prosesi pelantikan ini Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, perwakilan Forkopimda Sulsel, dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemendagri.

  • Fadjry Djufry Resmi Dilantik Menjadi Pj Gubernur Sulsel

    Fadjry Djufry Resmi Dilantik Menjadi Pj Gubernur Sulsel

    loading…

    Mendagri Muhammad Tito Karnavian melantik Fadjry Djufry sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/1/2025). FOTO/KEMENDAGRI

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Fadjry Djufry sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Pelantikan Fadjry Djufry sebagai Pj Gubernur Sulsel berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 170/P Tahun 2024. Sebelumnya Fadjry merupakan Pejabat Tinggi Madya yang menjabat sebagai Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian (Kementan). Fadjry menggantikan Zudan Arif Fakrulloh yang memperoleh promosi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Dalam sambutannya, Tito berpesan agar Fadjry mampu menjalin komunikasi yang baik dengan jajarannya. Selain itu, perlu juga berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pimpinan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga tokoh masyarakat setempat. Mendagri percaya, sebagai putra daerah Sulsel, Fadjry akan mampu melaksanakan penugasan tersebut dengan baik.

    “Kepada hadirin semua dan semua masyarakat Sulawesi Selatan, tolong diterima kehadiran pemimpin baru. Meskipun masa transisi singkat menuju pelantikan (gubernur) definitif nanti, sambil menjembatani untuk mulusnya pelantikan gubernur terpilih,” kata Tito.

    Menurut Tito, Fadjry merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang pangan. Pengalaman tersebut diharapkan mampu diimplementasikan di Provinsi Sulsel. Apalagi, provinsi tersebut diketahui menjadi salah satu daerah lumbung pangan di Indonesia.

    Mantan Kapolri itu mengatakan, kebijakan itu juga perlu ditunjang dengan implementasi program pemerintah pusat, seperti penanganan stunting, pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil, program makanan bergizi gratis, serta program hilirisasi. Mendagri menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi yang besar terhadap program-program tersebut.

    Tito pun menyampaikan terima kasih kepada Zudan Arif Fakrulloh. Menurutnya, Zudan merupakan figur yang memiliki rekam jejak panjang di dunia pemerintahan. Zudan diketahui pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    Sedangkan di Provinsi Sulsel, Zudan juga dinilai telah berkontribusi terhadap upaya penanganan banjir bersama Forkopimda. Upaya tersebut, imbuh Mendagri, perlu juga dilaksanakan oleh Fadjry.

    “Saya merasa bangga atas kepercayaan dan amanah yang Bapak (Zudan Arif Fakrulloh) emban, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Kerja sama selama ini, lima tahun saya sebagai Mendagri di periode kabinet lalu (hingga sekarang), kita bersama-sama, dan saling mengisi. Jadi saya juga melepasnya dengan jujur dengan rasa gembira,” ungkapnya.

    (abd)

  • Mendagri Tito Resmi Lantik Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry

    Mendagri Tito Resmi Lantik Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik anak buah Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian, Fadjry Djufry sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel).

    Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/1). Fadjry dilantik.berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 170/P Tahun 2024.

    Fadjry merupakan Pejabat Tinggi Madya yang menjabat sebagai Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian (Kementan).

    Fadjry menggantikan posisi Zudan Arif Fakrulloh yang memperoleh promosi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

    Tito berpesan Fadjry mampu menjalin komunikasi yang baik dengan jajarannya di Pemprov Sulsel. Selain itu, perlu juga berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pimpinan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga tokoh masyarakat setempat.

    “Kepada hadirin semua dan semua masyarakat Sulawesi Selatan, tolong diterima kehadiran pemimpin baru. Meskipun masa transisi singkat menuju pelantikan [gubernur] definitif nanti, sambil menjembatani untuk mulusnya pelantikan gubernur terpilih,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa.

    Tito menilai Fadjry merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang pangan sehingga diharap mampu diimplementasikan di Provinsi Sulsel. Apalagi, provinsi tersebut diketahui menjadi salah satu daerah lumbung pangan di Indonesia.

    Tito mengatakan kebijakan itu juga perlu ditunjang dengan implementasi program pemerintah pusat seperti penanganan stunting, pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil, program makanan bergizi gratis, serta program hilirisasi.

    “Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi yang besar terhadap program-program tersebut,” kata dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Tito menyampaikan terima kasih kepada Zudan. Menurutnya, Zudan merupakan figur yang memiliki rekam jejak panjang di dunia pemerintahan.

    “Saya merasa bangga atas kepercayaan dan amanah yang Bapak (Zudan Arif Fakrulloh) emban, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Kerja sama selama ini, lima tahun saya sebagai Mendagri di periode kabinet lalu [hingga sekarang], kita bersama-sama, dan saling mengisi. Jadi saya juga melepasnya dengan jujur dengan rasa gembira,” kata dia.

    (rzr/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Evaluasi Pemkab Mojokerto Soal Rencana Penutupan Pasar Hewan di Tengah Wabah PMK

    Evaluasi Pemkab Mojokerto Soal Rencana Penutupan Pasar Hewan di Tengah Wabah PMK

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Romadoni

    TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO– Pemkab Mojokerto masih mempertimbangkan terkait penutupan sementara pasar hewan, menyusul merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    Penutupan pasar hewan selama 14 hari tersebut, sesuai instruksi dari Kementan (Kementerian Pertanian) kepada Pemda, sebagai upaya mencegah penyebaran wabah PMK yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Mojokerto.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, mengatakan pihaknya masih melakukan kajian di lapangan untuk mempertimbangkan apakah pasar hewan perlu ditutup sementara akibat wabah PMK.  

    “Kita akan evaluasi perkembangannya terkait rencana tersebut,” jelasnya di Pemkab Mojokerto, Senin (6/1/2025).

    Ia mengungkapkan penutupan sementara pasar hewan akibat wabah PMK nantinya akan diputuskan sesuai dengan hasil kajian di lapangan.

    Pasar hewan di Desa Ngrame, Kecamatan Pungging dikelola oleh Pemda masih beroperasi dengan pengawasan dari tim paramedik Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

    Sedangan, pasar hewan Pandanarum, Kecamatan Pacet dikelola oleh Pemdes Setempat.

    “Masih dikoordinasikan karena pasar hewan pandan merupakan aset desa,” ungkap Teguh Gunarko.

    Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, Nuryadi, menjelaskan tim paramedik melakukan evaluasi sekaligus edukasi ke peternak untuk menekan kasus PMK.

    Dirinya juga belum dapat memastikan terkait rencana penutupan sementara pasar hewan tersebut. Jika terjadi lonjakan kasus PMK maka kemungkinan pasar hewan akan ditutup sementara dan sebaliknya.

    “Kita menunggu petunjuk pimpinan, termasuk koordinasi terlebih dahulu dengan pengelola pasar hewan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa,” cetusnya.

    Menurut dia, kasus PMK di Mojokerto kini relatif kondusif dengan upaya pencegahan mulai dari layanan kesehatan pada hewan sapi yang terjangkit, vaksinasi PMK hingga desinfeksi pasar hewan maupun kandang ternak.

    “Insya Allah kondusif, ini terus monev dan memberikan edukasi untuk menekan kasus penyebaran PMK agar tidak semakin meluas,” pungkasnya.

     

  • Kementan Gencarkan Program YESS untuk Setop Impor 4 Komoditas Pangan

    Kementan Gencarkan Program YESS untuk Setop Impor 4 Komoditas Pangan

    Banyuwangi, Beritasatu.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan impor empat komoditas pangan strategis, yaitu beras, jagung, garam konsumsi, dan gula konsumsi pada 2025.

    Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja ke Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Sirtanio di Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (5/1/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono memperkenalkan program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) yang bertujuan memberdayakan generasi muda pada sektor pertanian.

    Sudaryono menyebut, Banyuwangi sebagai salah satu daerah dengan akselerasi terbaik dalam program YESS. Saat ini, sekitar 9.000 petani muda di Banyuwangi tergabung dalam program tersebut, dari total 200.000 petani muda di Indonesia.

    “Banyuwangi dikenal dengan inovasi sektor pertanian dan kami siap mendukung program-program pertanian di sini,” ujar Sudaryono terkait program YESS guna mendukung setop impor empat komoditas pangan.

    Program YESS dirancang untuk menarik lebih banyak anak muda ke sektor pertanian, termasuk hortikultura, guna meningkatkan produktivitas dan kemandirian pangan nasional.

    Sudaryono menjelaskan, pemerintah menargetkan untuk tidak lagi mengimpor beras, jagung, garam konsumsi, dan gula konsumsi.

    “Program YESS ini diharapkan dapat memenuhi permintaan empat komoditas tersebut secara nasional, sehingga kita tidak lagi bergantung pada impor,” jelasnya.

    Untuk mencapai target tersebut, Sudaryono mengimbau petani muda untuk terjun langsung menanam komoditas tersebut dan menerapkan sistem pertanian terintegrasi.

    Pemerintah melalui Kementan akan terus memberikan dukungan berupa pelatihan, akses pembiayaan, dan teknologi kepada petani muda melalui program YESS. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan dalam negeri sekaligus menarik lebih banyak generasi muda untuk berkontribusi dalam sektor pertanian.

  • Jika Ditemukan Kasus PMK, Pasar Hewan Diimbau Tutup 14 Hari

    Jika Ditemukan Kasus PMK, Pasar Hewan Diimbau Tutup 14 Hari

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) mengimbau pemerintah daerah menutup sementara pasar hewan selama 14 hari jika ditemukan  kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di wilayahnya.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda mengatakan, melalui surat Menteri Pertanian Nomor B-03/PK.320/M/01/2025 tertanggal 3 Januari 2025, Kementan mengingatkan peningkatan kasus PMK yang terjadi pada Desember 2024. “Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah,” kata Agung dilansir Antara, Minggu (5/1/2024).

    Dalam surat tersebut, Kementan menyarankan beberapa langkah antisipatif kepada pemerintah daerah, pertama, memperketat pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit.

    Kedua, menutup pasar hewan selama 14 hari jika ditemukan kasus PMK di lokasi tersebut. “Langkah ini harus disertai pembersihan dan disinfeksi pasar,”  kata dia.

    Ketiga, memaksimalkan peran peternak dan sektor swasta dalam mengendalikan penyakit di tingkat daerah.

    “Penutupan pasar hewan adalah langkah mendesak untuk menghentikan penyebaran PMK. Pemerintah daerah harus sigap melindungi peternak dari kerugian yang lebih besar,” ujar Agung.

    Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani ancaman penyakit. Sinergi lintas sektor sangat penting untuk menjaga populasi ternak dan keberlanjutan usaha peternakan.

    Selain itu, Kementan juga menekankan pentingnya pelaporan kasus PMK atau penyakit lainnya melalui iSIKHNAS, sistem informasi kesehatan hewan nasional. Peternak didorong segera melaporkan dugaan kasus melalui platform ini untuk mempercepat penanganan. “Melalui pelaporan ini, tim kesehatan hewan dapat segera melakukan penyidikan dan pengobatan pada ternak yang sakit,” ujar Agung.

    Langkah lain yang direkomendasikan Kementan adalah pelaksanaan vaksinasi pada hewan sehat dengan pendekatan berbasis risiko. Selain itu, peternak juga diminta aktif melaporkan kasus dugaan PMK melalui layanan WhatsApp call center yang disediakan pemerintah. “Kami ingin semua pihak terlibat, mulai pemerintah hingga peternak,” tambahnya.