Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Wabah PMK Pada Sapi Menyebar, Daging Impor Terancam Langka dan Semakin Mahal – Halaman all

    Wabah PMK Pada Sapi Menyebar, Daging Impor Terancam Langka dan Semakin Mahal – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA –– Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) buka suara soal mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak sapi.

    Sekretaris Jenderal Aspidi Suhandri mengungkapkan, daging sapi impor terancam langka dan harganya naik, lantaran, ada pembatasan lalu lintas hewan antar daerah.

    Hal ini merujuk pada surat Direktur Kesehatan Hewan tentang Pemutakhiran Situasi Penyakit Hewan Nomor 02004/PK.320/F.4/1/2025 tertanggal 2 Januari 2025.

    “Kami sendiri menunggu hasil update situasi (wabah PMK) terbaru. Hanya memang ada kesulitan untuk distribusi daging ke daerah,” ungkap dia saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (11/1/2025).

    Saat ini ujar dia, daging sapi impor di daerah-daerah masih terbilang aman.

    Pihaknya berharap, Kementerian Pertanian (Kementan) bisa segera pemutakhiran data lalu lintas untuk diinformasikan kepada para impotir daging sehingga pihaknya mengetahui daerah yang bisa dan tidak bisa  menerima daging impor.

    “Memang saat ini stok di daerah masih aman tetapi jika update terlalu lama bisa terjadi kekosongan daging dan harga akan naik,” kata Suhandri.

    Hingga saat ini dari data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS) 28 Desember 2024 – 9 Januari 2025 tercatat 14.630 kasus PMK di Indonesia yang tersebar di 11 provinsi.

    Dengan jumlah kematian sapi mencapai 338 ekor.
    Menyebar Cepat

    Mengutip laman UGM, penyakit PMK atau bernama lain apthae epizootica (AE), aphthous fever, dan foot and mouth disease (FMD) ini disebabkan oleh virus RNA, genus Apthovirus yang termasuk dalam keluarga Picornaviridae.

     Meskipun virus ini memiliki berbagai serotipe, yakni O, A, C, Southern African Territories (SAT – 1, SAT – 2 dan SAT – 3) dan Asia – 1, kasus di Indonesia diyakini bertipe O.

    Dijelaskan Pakar sekaligus Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Prof. Dr. drh. Aris Haryanto, M.Si penyebarannya sangat cepat dan menular pada hewan ternak, baik secara langsung, tidak langsung, maupun melalui udara.

    Penyebaran lewat udara inilah yang membedakan virus ini dengan jenis virus lainnya.

    “Virus ini bisa menyebar secara langsung melalui udara. Jika hewan itu ditempatkan berdampingan, kemungkinan tertularnya besar. Bahkan ada kasus di mana penularannya bisa sampai 200 km jaraknya,” terang Prof. Aris.

    Ia mengungkapkan, kemungkinan lonjakan kasus PMK dikarenakan proses vaksinasi yang belum menyeluruh dan dilakukan secara berkala.

    Kasus PMK kali ini merupakan gelombang kedua, sebelumnya sudah pernah (vaksinasi) dan peternak sekarang sudah terinformasi.

    Namun karena kasusnya mereda, jumlah vaksinasinya juga menurun.

  • Kementan Siapkan Anggaran Rp10 Triliun untuk Bantuan Alsintan 2025

    Kementan Siapkan Anggaran Rp10 Triliun untuk Bantuan Alsintan 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran Rp10 triliun untuk bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pada 2025. Langkah ini dilakukan guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan.

    “Total alsintan yang disiapkan untuk seluruh pengadaan ini tahun (2025) nilainya kurang lebih Rp10 triliun, untuk seluruh Indonesia,” kata Mentan Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Amran mengungkapkan bahwa anggaran Rp10 triliun akan digunakan untuk pengadaan berbagai jenis alsintan, termasuk traktor roda 4, traktor roda 2, combine harvester, rice transplanter, dan pompa air.

    Meskipun anggaran sudah disebutkan, Mentan belum merinci jumlah pasti alsintan yang akan disiapkan dengan anggaran Rp10 triliun tersebut. Namun, alokasi ini akan mencakup seluruh Indonesia.

    Sebelumnya, pemerintah juga menganggarkan Rp12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur jaringan irigasi pertanian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung produktivitas pertanian.

    Infrastruktur irigasi yang akan dibangun mencakup saluran irigasi tersier, primer, dan sekunder. Proyek ini akan mencakup dua juta hektare lahan pertanian di seluruh Indonesia.

    “Bapak Presiden (Prabowo Subianto) setujui irigasi tersier, primer, dan sekunder untuk 2 juta hektare bersama Kementerian PU, anggarannya Rp12 triliun untuk seluruh Indonesia,” ujar Mentan.

    Amran menuturkan bahwa melalui Instruksi Presiden (Inpres), Pemerintah mendukung perbaikan sistem irigasi nasional.

    Mentan menjelaskan bahwa perbaikan sistem irigasi ini akan meningkatkan indeks pertanaman (IP) serta produktivitas padi di Indonesia. Perbaikan saluran irigasi diharapkan mendukung ketahanan pangan nasional.

    Pemerintah pusat bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk merealisasikan proyek besar ini. Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan irigasi juga akan digunakan untuk memperbaiki sistem distribusi air.

    Mentan memberikan penghargaan tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan krusial terkait pembangunan dan revitalisasi infrastruktur irigasi. Kebijakan tersebut dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan.

    Meski begitu, Mentan mengatakan bahwa pembenahan sistem irigasi pertanian, menjadi tanggung jawab seluruh pemerintah di setiap tingkatannya. Baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

    Diketahui, Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi nasional pada tahun 2025 mencapai 32 juta ton, lebih tinggi dibandingkan target tahun sebelumnya yang sebesar 30 juta ton.

    Dengan bantuan alsintan dan revitalisasi infrastruktur irigasi, pemerintah yakin dapat mencapai target produksi padi tersebut. Semua ini bertujuan untuk mendukung swasembada pangan di Indonesia pada tahun 2027.

    “Target produksi nasional dari 30 juta ton menjadi 32 juta ton pada 2025, saya yakin akan tercapai,” kata Mentan.

  • Petani Transmigran Bakal Raup Pendapatan Rp 20 Juta per Bulan – Page 3

    Petani Transmigran Bakal Raup Pendapatan Rp 20 Juta per Bulan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah ingin taraf hidup petani transmigran untuk bisa memiliki pendapatan mencapai Rp 15 juta-Rp 20 juta setiap bulan.

    Seiring hal itu Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan taraf hidup petani transmigran. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (10/1/2025).

    Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman melakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait kerja sama tersebut di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2025.

    “Kami tidak ingin petani dan transmigran dipandang lagi sebagai warga negara kelas dua. Mereka adalah sokoguru pembangunan bangsa,” ujar M Iftitah Sulaiman Suryanagara.

    Ia mengatakan melalui kolaborasi dengan Kementan, para petani dan transmigran bisa mendapatkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) hingga pendampingan.

    “Kami yakin dengan kolaborasi antara Kementerian Transmigrasi yang menyediakan lahan dan tenaga kerja, serta Kementerian Pertanian yang menyiapkan sawah, alat mesin pertanian dan bimbingan, petani dan transmigran bisa lebih sejahtera, dengan pendapatan di atas gaji menteri,” katanya.

    Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kolaborasi dengan Kementan tersebut juga bertujuan untuk mencapai target swasembada pangan pada tahun depan.

    “Kami siap mendukung Kementerian Pertanian sebagai leading sector (penggerak utama) dalam swasembada pangan ini. Ibaratnya, Kementan sebagai ‘infanteri’, kami siap mendukung sebagai ‘kavaleri’,” ucap Iftitah.

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, bantuan alsintan merupakan salah satu kunci meningkatkan produktivitas dan penghasilan para petani.

    “Ini bukan lagi konsep, tapi sudah terbukti di lapangan. Dengan teknologi dan alat mesin pertanian, petani muda dari Aceh hingga Papua sudah bisa mendapatkan Rp15-20 juta bersih per bulan. Kami ingin mewujudkan community welfare (kesejahteraan komunitas),” ujar dia.

    Swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pertanian berencana optimalkan 500 ribu hektar lahan dan mencetak 500 ribu hektar sawah baru di sejumlah kawasan prioritas.

    Dengan menggunakan pendekatan ‘Brigade Pangan’, setiap 200 hektar lahan sawah akan dikelola oleh 15 petani yang telah mengikuti pelatihan dan dilengkapi dengan peralatan mesin pertanian.

  • Harga Cabai Meroket: Petani Tak Menikmati, Ini Biang Keroknya – Halaman all

    Harga Cabai Meroket: Petani Tak Menikmati, Ini Biang Keroknya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Melonjaknya harga cabai hingga menembus Rp130 ribu per kilogram, ternyata tidak dinimati semua petani.

    Misalnya, petani cabai di Kediri, Jawa Timur, yang mengalami gagal panen saat harga lagi tinggi.

    Syawal Abidin, petani cabai asal Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, menyampaikan, tanaman cabai yang ditanam di lahan sekitar 5 ribu meter persegi, semuanya mengalami kegagalan panen.

    Hal ini karena adanya sejumlah penyakit yang menyebabkan tanaman menjadi layu dan akhirnya mati.

    “Meski harga cabai sekarang terdengar mahal, tapi saya belum menikmati kenaikan harga itu. Belum sempat petik sudah pada mati,” ujar Syawal Abidin dikutip dari Kompas.com, Jumat (10/1/20250.

    Syahwal menyebut, kegagalan panen tidak hanya menyerang tanaman cabai miliknya, tetapi rekan petani lainnya juga mengalami hal yang sama.

    “Kalau daerah lain yang kondisi tanamannya perform, pasti menikmati untung di saat musim harga mahal begini. Tapi petani di Paron, belum,” ucapnya.

    Hal yang sama juga diungkapkan, Imam Basori, seorang petani di Kecamatan Ringinrejo. Nasibnya sedikit mujur karena masih bisa menjual cabai meski terbatas. 

    Ia mengaku, tidak semua tamanan cabai di lahannya berhasil dipanen karena adanya serangan hama patek.

    “Awalnya jumlah buahnya tiap batang sangat bagus. Tapi akhirnya kena patek. Akibatnya panen 10 kilogram, yang busuk bisa sampai empat kilogramnya,” ujar Imam.

    Heri, seorang petani cabai di Kecamatan Semen, juga mengalami hal yang sama. Bahkan, hasil panenan cabainya jauh dari cukup untuk menutup biaya produksi. 

    “Buruh cangkul sekarang seharinya saja upahnya sudah Rp 100.000, belum makan dan rokoknya,” ungkapnya. 

    Adapun harga cabai di pasar wilayah Kediri mencapai harga Rp 110 ribu per kg.

    Harga Cabai Tembus Rp130 Ribu per Kg

    Harga cabai rawit merah di Pasar Minggu, Jakarta, dijual oleh pedagang Rp120 ribu sampai Rp130 ribu per kg.

    Kenaikan harga cabai rawit merah tersebut sudah berlangsung jelang tahun baru 2025, bahkan dikatakan pedagang sentuh harga Rp150 ribu per kg pada saat itu.

    Adapun harga normal cabai rawit merah sekitar Rp 40.000-Rp 60.000 per kg.

    Kemudian di Pasar Cileungsi, Bogor, harga cabai rawit merah dibanderol Rp130 ribu per gram.

    Umar yang merupakan pedagang di Pasar Cileungsi menjelaskan, kenaikan harga cabai rawit merah sudah berlangsung sebelum Tahun Baru 2025. 

    “Untuk cabai rawit merah sekarang sampai Rp 130.000 per kilosebelumnya hanya Rp 50.000 per kilogram,” kata Umar.

    Ia menduga, kenaikan harga cabai ini karena stok menipis, sementara daya beli masyarakat tinggi. 

    “Faktor panen gagal sepertinya, belum panen raya juga, kalau sudah panen raya mudah-mudahan ada penurunan harga,” katanya.

    Biang Kerok Harga Cabai Mahal

    Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Muh Taufiq Ratule menyampaikan, kenaikan harga cabai disebabkan oleh masalah distribusi.

    Tidak semua daerah dapat memproduksi cabai, sehingga wilayah yang kekurangan harus mengandalkan pasokan dari wilayah lain.
    Di tengah musim hujan seperti saat ini, banyak distribusi antar wilayah mengalami permasalahan.

    “Apalagi hujan begini kan, banyak yang distribusinya bermasalah. Ada beberapa yang tidak panen. Tapi secara umum, itu [stok] enggak shortage (kekurangan),” ujar Taufiq.

    Ia mengatakan, cabai merupakan komoditas dengan harga yang fluktuatif.

    Dalam periode enam bulan, harga cabai bisa naik dan turun. Meski demikian, petani terus melakukan panen cabai.

    Oleh karena itu, Taufiq menegaskan bahwa kenaikan harga saat ini lebih banyak disebabkan oleh masalah distribusi.

    “Secara nasional, [stok] itu cukup. Hanya penyebaran, distribusi, termasuk dinamika iklim itu. Cabai itu kan memang gitu, 6 bulan kadang naik harganya, kadang turun, tapi petani panen terus,” pungkas Taufiq.

  • Harga Cabai Mahal, Ini Kata Mentan Amran  – Halaman all

    Harga Cabai Mahal, Ini Kata Mentan Amran  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman buka suara terkait lonjakan harga cabai yang terjadi belakangan ini.

    Menurut dia, harga cabai beberapa pekan ke belakang sempat jatuh, sehingga saat ini menjadi kesempatan bagi petani menikmati harga yang tinggi.

    “Kasih napas lah petani. Kasihan,” kata Amran ketika ditemui di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2025).

    Amran menduga kenaikan harga cabai bukan disebabkan oleh kekurangan produksi, melainkan oleh kendala distribusi yang terjadi selama musim hujan seperti saat ini.

    Ditemui di tempat sama, Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Muh Taufiq Ratule memberi pernyataan senada.

    Ia menjelaskan bahwa produksi cabai, baik rawit maupun merah, dalam kondisi cukup. Dengan kebutuhan tahunan mencapai 1,7 juta ton, produksi cabai di Indonesia mampu melebihi 2 juta ton.

    Taufiq juga menduga kenaikan harga cabai disebabkan oleh masalah distribusi.

    Tidak semua daerah dapat memproduksi cabai, sehingga wilayah yang kekurangan harus mengandalkan pasokan dari wilayah lain.

    Di tengah musim hujan seperti saat ini, banyak distribusi antar wilayah mengalami permasalahan.

    “Apalagi hujan begini kan, banyak yang distribusinya bermasalah. Ada beberapa yang tidak panen. Tapi secara umum, itu [stok] enggak shortage (kekurangan),” ujar Taufiq.

    Ia juga menjelaskan bahwa cabai merupakan komoditas dengan harga yang fluktuatif.

    Dalam periode enam bulan, harga cabai bisa naik dan turun. Meski demikian, petani terus melakukan panen cabai.

    Oleh karena itu, Taufiq menegaskan bahwa kenaikan harga saat ini lebih banyak disebabkan oleh masalah distribusi.

    “Secara nasional, [stok] itu cukup. Hanya penyebaran, distribusi, termasuk dinamika iklim itu. Cabai itu kan memang gitu, 6 bulan kadang naik harganya, kadang turun, tapi petani panen terus,” pungkas Taufiq.

    Harga Cabai Tembus Rp 130 Ribu Per Kg

    Harga cabai di berbagai daerah mengalami lonjakan signifikan hingga menembus Rp120 ribu per kilo gram (kg)

    Harga cabai rawit merah di Pasar Minggu, Jakarta, dijual oleh pedagang Rp120 ribu sampai Rp130 ribu per kg. Sedangkan untuk cabai merah kriting naik jadi Rp75 ribu per kg.

    Kenaikan harga cabai rawit merah tersebut sudah berlangsung jelang tahun baru 2025, bahkan dikatakan pedagang sentuh harga Rp150 ribu per kg pada saat itu.

    Mahalnya harga cabai membuat pembelian senilai Rp5.000, hanya dapat 5 atau 8 cabai tergantung dari timbangan ukuran ons.

    Adapun harga normal cabai rawit merah sekitar Rp 40.000-Rp 60.000 per kg.

    Kemudian di Pasar Cileungsi, Bogor, harga cabai rawit merah dibanderol Rp130 ribu per gram.

    Umar yang merupakan pedagang di Pasar Cileungsi menjelaskan, kenaikan harga cabai rawit merah sudah berlangsung sebelum Tahun Baru 2025. 

    “Untuk cabai rawit merah sekarang sampai Rp 130.000 per kilosebelumnya hanya Rp 50.000 per kilogram,” kata Umar.

    Ia menduga, kenaikan harga cabai ini karena stok menipis, sementara daya beli masyarakat tinggi. 

    “Faktor panen gagal sepertinya, belum panen raya juga, kalau sudah panen raya mudah-mudahan ada penurunan harga,” katanya.

    Kemudian, harga cabai di Pasar Besar Kota Malang, Jawa Timur juga semakin pedas. 

    Dari sejumlah pedagang di Pasar Besar Kota Malang mengatakan harga semua jenis cabai mengalami kenaikan. 

    Harga cabai rawit merah menyentuh harga Rp 110 ribu per kg.

    Pedagang menyebut jika kenaikan harga cabai dikarenakan musim hujan dan petani banyak yang gagal panen.

    “Kalau kata petani karena musim hujan dan banyak yang gagal panen. Naiknya juga sejak libur natal kemarin,” terang Suhema pedagang cabai Pasar Besar Kota Malang dikutip dari TribunJatim, Rabu (8/1/2024).

    Suhema menambahkan meski harga cabai naik, pelanggannya tetap membeli karena kebutuhan. 

    “Tetap membeli mereka, karena langganan juga dan kebutuhan,” tambahnya. 

    Tidak hanya cabai, bawang merah juga mengalami kenaikan.

    “Bawang merah juga naik dari Rp 30 ribu sekarang Rp 50 ribu per kilogram,” jelas Suhema. 

    Selain Suhema, salah satu pedagang cabai yang lain yakni Ashari mengatakan jika dirinya tidak berani mengambil banyak stok. 

    “Tidak berani ambil banyak, biasanya 10 kilogram sekarang cuma ambil 7 kilogram. Soalnya cabai umurnya satu hari kalau lama nanti takut busuk,” jelas Ashari. 

    Ashari menambahkan jika pembeli tetap membeli dagangannya meski tidak banyak. 

    “Tetap ada yang beli cuma mereka mengurangi. Biasanya yang beli 1 kilogram sekarang tidak sampai 1 kilo,” tambahnya.  

  • Kementan dan Kementrans Berkolaborasi Genjot Pendapatan Petani dan Transmigran Lebihi Gaji Menteri

    Kementan dan Kementrans Berkolaborasi Genjot Pendapatan Petani dan Transmigran Lebihi Gaji Menteri

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menandatangani kesepakatan bersama (MoU) untuk meningkatkan kesejahteraan petani di kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta, Kamis (9/1/2025). 

    Kedua kementerian sepakat mendorong petani dan transmigran untuk bisa memperoleh pendapatan di atas gaji menteri.

    “Kita tidak ingin petani dan transmigran dipandang lagi sebagai warga negara kelas dua. Mereka adalah Soko Guru pembangunan bangsa. Kita yakin dengan kolaborasi antara Kementerian Transmigrasi yang menyediakan lahan dan tenaga kerja, serta Kementerian Pertanian yang menyiapkan sawah, alat mesin pertanian dan bimbingan, petani dan transmigran bisa lebih sejahtera, dengan pendapatan di atas gaji menteri,” kata M Iftitah.

    Menurut Mentan Amran, hal ini bukan lagi konsep tetapi sudah terbukti di lapangan. “Dengan teknologi dan alat mesin pertanian, petani muda dari Aceh hingga Papua, sudah bisa mendapatkan Rp 15-20 juta bersih per bulan. Kita ingin mewujudkan community welfare (kesejahteraan komunitas),” kata Mentan Amran.

    Kerja sama kedua kementerian ini sebagai wujud sinergi serta kolaborasi guna mencapai target swasembada pangan pada tahun depan.

    “Kami siap mendukung Kementan sebagai leading sector dalam swasembada pangan ini. Ibaratnya, Kementan sebagai Infanteri, kami siap mendukung sebagai kavaleri,” kata Menteri Iftitah.

    Swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintah Presiden Prabowo. Untuk ini, Kementan berencana melakukan optimalisasi 500.000 hektare lahan dan mencetak 500.000 hektare sawah baru, di sejumlah kawasan prioritas.

    Dengan menggunakan pendekatan Brigade Pangan, untuk setiap 200 hektare lahan sawah, akan dikelola oleh 15 petani yang dilatih dan dilengkapi dengan peralatan mesin pertanian.

  • 2 Juta Ekor Sapi Impor Akan Didatangkan Pengusaha Hingga 2029 – Halaman all

    2 Juta Ekor Sapi Impor Akan Didatangkan Pengusaha Hingga 2029 – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pertanian menargetkan 2 juta sapi impor bisa didatangkan para pengusaha hingga 2029 mendatang.

    Menurut Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, kebutuhan daging sapi dan susu masih tinggi sementara pasokan dari dalam negeri relatif kurang.

    Maka dari itu, pengusaha menargetkan 2 juta sapi impor didatangkan pengusaha, yang salah satunya untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis.

    “Kita ingin pengusaha mendatangkan sapi hidup untuk dibudidaya di sini, sehingga kita mampu memenuhi kebutuhan nasional, utamanya untuk pemenuhan makan bergizi gratis,” kata Sudaryono di Surabaya, Jawa Timur, dikutip dari siaran pers pada Kamis (9/1/2025).

    Sudaryono menjelaskan bahwa hampir seluruh komponen makan bergizi gratis menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian (Kementan).

    Komponen itu seperti cabai, bawang, sayur, ayam, telur, daging, dan susu, Namun, untuk sapi masih kurang.

    Menurut Sudaryono, hal ini membuka peluang investasi sebesar-besarnya di sektor peternakan sapi. “Kita membuka ruang investasi bagi siapapun yang mau mendatangkan sapi hidup,” ujarnya.

    Target yang dipasang Kementan bertahap. Pertama, 200 ribu ekor sapi perah dan 200 ribu ekor sapi pedaging pada 2025.

    Hingga 2029, target total sapi indukan yang akan diimpor mencapai sekitar 2 juta ekor. 1 juta ekor di antaranya diperuntukkan sebagai sapi perah.

    Sapi indukan tersebut akan disebar ke berbagai peternak, baik skala kecil maupun besar, melalui pola kemitraan.

    “Pemerintah tidak langsung mengimpor sapi, tetapi membuka ruang bagi investor untuk mendatangkan sapi indukan dan memperbanyak jumlahnya di dalam negeri,” ucap Sudaryono.

    “Dengan hadirnya investasi di sektor peternakan sapi, diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan di Indonesia, terutama dalam menyediakan pasokan pangan yang bergizi bagi masyarakat,” pungkasnya.

     

  • Dengan Dukungan Lamongan, Dirjen Tanaman Pangan RI Optimistis Capai Target Swasembada Pangan

    Dengan Dukungan Lamongan, Dirjen Tanaman Pangan RI Optimistis Capai Target Swasembada Pangan

    Lamongan (beritajatim.com) – Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementerian Republik Indonesia (Kementan RI), Yudi Sastro, mengaku optimistis bahwa dukungan Kabupaten Lamongan akan membantu merealisasikan target swasembada pangan 2025.

    Menurut Yudi, optimisme itu didasari produksi padi Lamongan yang cukup tinggi, bahkan menjadi salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional.

    “Kita melakukan penambahan tanam sebesar 30 persen, tujuannya untuk mencapai target. Namun kita optimis surplus jika melihat potensi Jawa Timur dan terutama Lamongan,” kata Yudi, saat melaksanakan gerakan tanam percepatan luas tambah tanam (LTT) bersama Bupati serta Forkopimda Lamongan, di Desa Kebalanpelang, Kecamatan Babat, Rabu (8/1/2025).

    Yudi juga meng mapresiasi atas capaian Kabupaten Lamongan pada Indeks Penanaman (IP), yakni 1,3 pada tahun 2023 dan 1,6 pada tahun 2024.

    Sementara Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menegaskan Pemerintah Kabupaten Lamongan siap berkontribusi dalam rangka mewujudkan swasembada pangan tahun 2025, seperti yang telah ditargetkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu, sebagai lumbung pangan nasional Pemkab Lamongan telah melakukan ragam upaya untuk meningkatkan produktivitas padi. Di antaranya menyediakan bibit berkualitas, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, embung serta sumur untuk pertanian.

    Selain itu juga melakukan optimalisasi potensi lahan sawah dan bukan sawah untuk ditanami padi, seperti wilayah rawa dan perhutanan sosial. Kemudian penyediaan pompa, pendampingan melalui sekolah lapang baik SL GAP, SL PHT dalam rangka agar budidaya padi bisa dikawal sampai panen dengan hasil yang baik.

    “Pemkab Lamongan dan petani Lamongan siap serempak mensukseskan program swasembada pangan. Bahkan Pemkab Lamongan sudah mencanangkan penggunaan dana desa minimal 20 persen untuk pertanian, dan rencananya akan kami gunakan untuk pelaksanaan sekolah lapang. Tujuannya agar kemampuan petani lebih maksimal dalam mengelola dan mengatasi masalah pertanian,” tutur Pak Yes.

    Selanjutnya orang nomor satu di Kota Soto mengatakan bahwa luas tanam Kabupaten Lamongan bulan Januari hingga hari ini mencapai 3.768 hektare. Sedangkan target pusat adalah 28.344 hektare.

    “Target tanam tahun 2025 dari Kementerian pertanian Republik Indonesia sebesar 192.373 hektar, mulai Januari sampai Desember. Sedangkan, rata-rata realisasi sasaran tanam Kabupaten Lamongan 5 tahun terakhir adalah 154.8 15 hektare. Artinya ada kenaikan target sebesar 37.558 hektare,” katanya. (fak/ted)

  • Lari Cepat Menko Zulhas Mengeksekusi Swasembada Pangan

    Lari Cepat Menko Zulhas Mengeksekusi Swasembada Pangan

    Jakarta –

    Swasembada pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo sebagaimana tertuang dalam butir kedua Asta Cita. Poin dimaksud adalah ‘Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

    Swasembada pangan ditargetkan akan tercapai pada 2028 dan kemudian dipercepat setahun menjadi 2027. Presiden Prabowo optimis, kerja keras dan kerja kompak jajarannya di Kabinet Merah Putih, akan mampu mewujudkan hal tersebut.

    Presiden Prabowo mempercayakan pelaksanaan program ini di bawah koordinasi Zulkifli Hasan yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan. Wirausahawan yang sebelumnya pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Perdagangan RI dan Menteri Kehutanan RI.

    Dibawah kepemimpinannya, meski baru berusia jagung yakni sekitar tiga bulan, Menko Pangan Zulkifli Hasan bergerak cepat mengeksekusi beberapa rencana dan program guna memantapkan langkah mewujudkan swasembada pangan. Langkah awal dilakukan dengan membuat atau merevisi aturan yang menjadi kendala untuk percepatan kemandirian pangan.

    Dengan alokasi anggaran mencapai Rp 139,4 triliun pada tahun 2025 yang tersebar ke beberapa kementerian/lembaga baik di pusat maupun di daerah, Menko Pangan menegaskan komitmennya melaksanakan kerja-kerja percepatan swasembada pangan.

    Di tingkat pusat, tercatat Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Perlu diketahui, tujuan swasembada pangan adalah menciptakan kedaulatan pangan yang kuat. Dimana Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik, tetapi juga menjadi negara yang mampu berperan sebagai produsen dan eksportir pangan utama di kawasan Asia Tenggara.

    Selain itu, program juga sebagai langkah menghadapi tantangan global sekaligus antisipasi dari situasi krisis global. Dimana banyak negara berpotensi akan memilih atau mengutamakan kebutuhan pangan domestik masing masing-masing.

    Apalagi, dalam pelaksanaannya program swasembada pangan tidak hanya berfokus pada satu jenis bahan pokok pangan. Program juga mencakup beberapa komoditas seperti beras, jagung, tebu, kopi, kedelai, cabai, bawang hingga kakao untuk bahan dasar cokelat.

    Eksekusi Beberapa Aturan Menuju Swasembada Pangan

    Sejak dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Pangan pada Oktober 2024, Zulkifli Hasan telah merampungkan quick wins yaitu beberapa kebijakan yang menjadi payung hukum dalam mewujudkan program swasembada pangan.

    Di antaranya mengkoordinasikan revisi Peraturan Presiden tentang Neraca Komoditas, Penetapan Neraca Komoditas, Peraturan Presiden tentang Pupuk, Instruksi Presiden tentang Irigasi dan Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 2025, dan sebagainya.

    Neraca Komoditas didefinisikan sebagai data dan informasi mengenai produksi dan konsumsi komoditas tertentu untuk keperluan industri dan penduduk. Menurut Menko Zulhas, Neraca Komoditas ini memiliki limit tertentu.

    Neraca Komoditas bertujuan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan barang konsumsi untuk penduduk dan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk keperluan industri serta untuk meningkatkan efektivitas penerbitan persetujuan ekspor.

    Neraca Komoditas ini berfungsi sebagai dasar penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor, acuan data dan informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional, acuan data dan informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional dan acuan penerbitan

    Penyusunan Neraca Komoditas meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Kebutuhan, penyusunan dan penetapan Rencana Pasokan dan penetapan Neraca Komoditas.

    Neraca Komoditas 2025 telah ditetapkan dalam rakortas Senin 9 Desember 2024. Dalam rapat itu, pemerintah juga sepakat menghentikan impor sejumlah komoditas pertanian pada 2025, diantaranya beras untuk konsumsi, gula untuk konsumsi, jagung untuk pakan ternak, serta garam untuk konsumsi.

    Selanjutnya, Menko Pangan Zulkufli Hasan mengkoordinasikan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pupuk. Pemerintah sudah sepakat memangkas berbagai regulasi penyaluran pupuk bersubsidi. Kebijakan dituangkan dalam bentuk Perpres Pupuk Bersubsidi.

    Melalui Perpres Pupuk, ke depan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani menjadi lebih singkat. Menteri Zulkifli bersyukur, aturan tersebut sudah dirapatkan bersama Presiden Prabowo Subianto dan atas dasar keberpihakannya kepada petani Perpres Pupuk sudah disetujui.

    Melalui Perpres Pupuk, diharapkan pula ke depan dapat memastikan regulasi dan distribusi yang tepat sasaran. Langkah ini sekaligus menjawab kebutuhan petani dan mendukung target swasembada pangan nasional.

    Aturan berikutnya yang dieksekusi Menko Pangan adalah Instruksi Presiden tentang Irigasi. Selama ini diketahui tidak adanya saluran irigasi yang memadai menjadi penyebab sawah hanya bisa satu kali tanam. Akibatnya banyak lahan sawah di beberapa wilayah yang mengandalkan intensitas hujan.

    Persoalan irigasi ini membuat banyak petani di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan daerah lainnya hanya bisa memanfaatkannya satu kali tanam. Ke depan, melalui pembangunan saluran irigasi diharapkan petani tidak lagi mengandalkan curah hujan.

    Di sisi lain, anggaran di tingkat daerah menjadi salah satu masalah pembangunan saluran irigasi terhambat. Misalnya untuk sawah seluas 1.000 hektare untuk membangun irigasinya harus dari anggaran bupati. Sementara untuk sawah seluas 1.000 – 3.000 hektare menjadi kewenangan pemerintah daerah.

    Dengan revisi peraturan yang dituangkan dalam Inpres, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) bisa membangun saluran irigasi untuk 1.000 hektare sawah.

    Keempat, Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah 2025. Pemerintah sudah menetapkan CPP 2925. Menurutnya, Perum Bulog dan BUMN IDFood nantinya mempersiapkan pengadaan, terutama terkait menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

    Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) sebelumnya sudah menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2025 bersama kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat proses penugasannya.

    Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi NFA sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden 125 Tahun 2022,” kata Zulhas.

    Kementerian/lembaga sepakat menyetujui rancangan jumlah yang diajukan oleh NFA dengan berkomitmen mendukung kebijakan dan program yang dijalankan oleh NFA guna mendukung ketersediaan dan stabilisasi pangan.

    Intan Fauzi. Stafsus Menko Pangan.

    (rdp/rdp)

  • Kapolri Listyo Sigit Perintahkan Kasus Eks Ketua KPK Firli Bahuri Segera Tuntas

    Kapolri Listyo Sigit Perintahkan Kasus Eks Ketua KPK Firli Bahuri Segera Tuntas

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada jajarannya agar segera menuntaskan kasus dugaan pemerasan eks Ketua KPK Firli Bahuri di Kementan.

    Hal tersebut disampaikan Sigit saat menerima audiensi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2024-2029 Setyo Budiyanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2025).

    “Terkait dengan PR-PR [pekerjaan rumah] yang harus dituntaskan ya tentunya kita minta untuk betul-betul bisa dituntaskan seperti tadi [soal kasus Firli],” ujar Sigit.

    Sigit menambahkan sejumlah PR lain terkait dengan penindakan hukum yang saat ini tengah diproses pihaknya bakal segera dituntaskan. 

    Apalagi, lanjutnya, saat ini korps Bhayangkara memiliki Kortas Tipidkor sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum terkait korupsi.

    Di lain sisi, Setyo mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya masih belum mendapatkan laporan terkait dengan koordinasi dalam perbantuan penanganan kasus Firli.

    “Secara spesifik kami pimpinan belum mendapatkan laporan tentang hasil koordinasi itu seperti apa yang sudah dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi nanti mungkin akan kami cek kami minta penjelasannya detailnya seperti apa,” ujar Setyo.

    Namun demikian, Setyo menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membantu penanganan korupsi apabila telah menerima laporan dari Kedeputian Korsup KPK.

    “Setelah itu pimpinan baru bisa mengambil langkah atau tindak lanjut. Nah, setelah itulah pimpinan baru bisa mengambil langkah atau tindak lanjut,” pungkasnya.