Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Top! PERTETA Nobatkan Mentan sebagai Bapak Swasembada Pangan Nasional

    Top! PERTETA Nobatkan Mentan sebagai Bapak Swasembada Pangan Nasional

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keberhasilan Indonesia mencetak surplus beras pada tahun 2025 menjadi tonggak sejarah baru bagi sektor pangan nasional. Atas capaian strategis tersebut, Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia (PERTETA) resmi menganugerahkan gelar Bapak Swasembada Pangan Nasional kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum PERTETA, Desrial, dalam forum resmi yang dihadiri para pakar pertanian, akademisi, dan praktisi dari teknik pertanian seluruh Indonesia. Desrial menegaskan bahwa capaian ini menjadi bukti nyata transformasi besar sektor pangan di bawah kepemimpinan Amran.

    “Tahun lalu kita masih mpor beras, Alhamdulillah tahun ini kita diproyeksi justru surplus sekitar 4 juta ton. Ini luar biasa. Ini terjadi dalam kepemimpinan Pak Menteri Pertanian. Karena itu, kami sepakat memberikan award sebagai Bapak Suasembada Pangan Nasional,” ujar Desrial pada Seminar dan Kongres Nasional Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia (PERTETA) 2025, Sabtu (15/11/25).

    Pada kesempatan tersebut, Mentan Amran menyampaikan rasa terima kasih kepada PERTETA serta seluruh civitas akademika teknik pertanian Indonesia.

    Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan untuk dirinya pribadi, melainkan milik petani, penyuluh, akademisi, dan seluruh masyarakat yang bekerja keras mewujudkan kemandirian pangan.

    Amran menuturkan selain meningkatkan produksi pangan, pemerintah kini juga sedang bergerak masif mengembangkan hilirisasi komoditas pertanian sebagai strategi membangun ekonomi kerakyatan yang kokoh. Menurutnya, hilirisasi akan menjadi lokomotif ekonomi baru Indonesia berkat nilai tambah yang sangat besar.

    “Kita akan hilirisasi semua sumber daya pertanian. Ada anggaran Rp371 triliun untuk kita optimalkan. Ambil contoh kelapa, selama ini dijual seribu rupiah per butir. Jika diolah menjadi VCO atau coconut milk, nilainya bisa meningkat berkalilipat. Ini peluang besar yang harus kita gerakkan bersama,” ujarnya.

    Selain itu, ia memaparkan bahwa ekspor kelapa dan turunannya kini telah mencapai Rp24 triliun, dan potensinya bisa melonjak hingga Rp2.400 triliun jika Indonesia mengolah seluruh produksi secara penuh. Ia juga menegaskan bahwa peluang ekonomi berbasis hilirisasi dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru serta menggerakkan ekonomi desa.

    “Peluang besar yang kita miliki harus dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. PERTETA juga harus ambil bagian, karena masih banyak potensi yang bisa kita kembangkan bersama,” terang Amran.

    Untuk itu, ia mengajak PERTETA untuk mengambil peran lebih besar dalam pengembangan teknologi pertanian nasional, khususnya pada sektor hilirisasi. Ia menekankan bahwa peluang Indonesia menjadi negara maju berbasis pangan sangat besar, namun harus ditopang oleh inovasi nyata yang dihasilkan perguruan tinggi dan para insinyur pertanian.

    “Jangan meneliti hanya mengikuti ego akademik. Telitilah sesuai kebutuhan rakyat. Jika kita mau maju, penelitian harus diarahkan pada tantangan nyata pertanian dan hilirisasi. Itu yang dibutuhkan Indonesia,” ucap Amran.

    Lebih jauh, Amran mendorong PERTETA untuk mulai memproduksi alat pertanian dan hilirisasi sederhana yang bisa langsung diuji coba oleh Kementan. Mentan Amran menegaskan bahwa ia menunggu keberanian perguruan tinggi menghasilkan prototipe nyata yang bermanfaat bagi petani.

    “Kalau perlu, kumpulkan seluruh dekan teknik pertanian dari berbagai kampus. Tentukan fokus risetnya, lalu buat prototipe. Kalau alatnya bagus, langsung saya beli. Kita butuh inovasi, bukan sekadar diskusi,” terangnya.

    Amran juga meminta PERTETA mengembangkan desain alat tanam murah, teknologi pengolahan hasil (VCO, sensor, drone), hingga traktor amfibi yang dapat digunakan di lahan rawa. Ia menegaskan bahwa anggaran pertanian dapat digunakan untuk menyerap teknologi yang benar-benar aplikatif.

    “Arah risetnya jelas, pangan dan hilirisasi. Kalau alatnya jadi dan cocok untuk petani, kita beli. Negara butuh inovasi kalian,” pungkas Amran.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tuai Capaian Besar di Sektor Pangan, Amran Banjir Apresiasi dari DPR

    Tuai Capaian Besar di Sektor Pangan, Amran Banjir Apresiasi dari DPR

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat apresiasi besar dari Komisi IV DPR RI, yang menilai berbagai kebijakan strategis di era Presiden Prabowo Subianto telah membawa dampak nyata bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), menyatakan arah swasembada pangan kini semakin nyata berkat reformasi besar yang dijalankan pemerintah.

    “Berbagai indikator menunjukkan peningkatan signifikan pada produksi, kesejahteraan petani, stabilitas pasokan, hingga reformasi tata kelola pangan nasional,” ujar Titiek, dikutip Sabtu (15/11/2025).

    Titiek menegaskan capaian tersebut merupakan buah konsistensi kebijakan pemerintah yang sejak Oktober 2024 menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas nasional. Dia juga mencermati data BPS yang menunjukkan bahwa Indonesia akan sepenuhnya menghentikan impor beras pada 2025, setelah sebelumnya mengimpor lebih dari 7,5 juta ton pada 2023-2024.

    “Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan,” tegasnya.

    Berdasarkan laporan resmi BPS, produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan 2024. Titiek menilai capaian ini merupakan hasil gotong royong petani yang diperkuat oleh keberpihakan kebijakan Kementerian Pertanian di bawah komando Amran Sulaiman.

    Nilai Tukar Petani (NTP) pangan yang mencapai 124,36, melampaui target pemerintah dinilainya sebagai bukti bahwa petani kini memiliki ruang ekonomi yang lebih baik.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menyatakan bahwa kebijakan pangan nasional saat ini terbukti memberikan hasil konkret bagi petani dan masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah pemerintah semakin memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tani di berbagai daerah.

    “Kebijakan yang dijalankan pemerintah sudah berada pada jalur yang benar dan semakin terlihat manfaatnya. Saat ini, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para petani,” ujar Yohan.

    Yohan juga menekankan bahwa keberhasilan ini terlihat dari semakin tertatanya distribusi pupuk, terjaganya harga gabah di tingkat petani, serta penguatan cadangan beras pemerintah.

    Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono Caping, turut mengapresiasi perbaikan tata kelola pertanian dalam satu tahun terakhir. Ia menyatakan bahwa peningkatan produktivitas di berbagai daerah telah berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat.

    “Di bawah kepemimpinan Pak Amran, sektor pertanian bukan hanya mampu mencukupi kebutuhan beras nasional, tetapi juga menjadi pendorong penting bagi roda ekonomi masyarakat di desa maupun perkotaan. Dengan menguatnya ekonomi desa secara lebih merata dan nyata, dampaknya langsung menyentuh masyarakat,” ujar Riyono.

    Ia memastikan Komisi IV akan terus mendukung program pembangunan pertanian, termasuk proyeksi produksi beras 2025 yang menjadi modal memperkuat kesejahteraan petani.

    Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Alex Indra Lukman, juga mengapresiasi perbaikan tata kelola pertanian dalam satu tahun terakhir. Alex menyoroti kebijakan pupuk pemerintah sebagai salah satu perubahan besar yang langsung membantu petani.

    “Kebijakan yang ditempuh Kementan membuat kerja petani jauh lebih efektif, dari akses pupuk hingga penggunaan alsintan yang kini lebih tepat sasaran,” ujarnya.

    Dia menilai simplifikasi alur distribusi pupuk serta penurunan harga pupuk sebesar 20 persen telah menekan biaya produksi petani dan memperkuat arah pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, juga menyampaikan apresiasi kepada Amran. Dia menilai peningkatan kinerja sektor pangan merupakan hasil konsistensi kebijakan dan kerja terarah Kementan sebagai leading sector pembangunan pangan nasional.

    “Kami memberikan apresiasi kepada Mentan dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras mengimplementasikan visi besar Presiden Prabowo dalam pembangunan pangan,” ujarnya.

    Kharis menilai berbagai terobosan, mulai dari reformasi tata kelola pupuk, penetapan HPP gabah Rp6.500/kg, penguatan stok Bulog, hingga peningkatan produktivitas di lapangan menjadi pendorong perbaikan kesejahteraan petani.

    “Reformasi sistem pupuk ini sangat penting agar petani kecil hingga menengah dapat memperoleh pupuk dengan akses yang lebih sederhana dan harga yang lebih bersahabat,” jelasnya.

    Serangkaian apresiasi dari Komisi IV DPR RI ini menegaskan bahwa sektor pertanian berada pada jalur yang tepat. Kerja keras Amran tidak hanya menghasilkan dampak ekonomi yang luas, tetapi juga menghadirkan perubahan mendasar yang memperkuat fondasi masa depan pangan Indonesia.

     

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bocoran APBN Oktober 2025: Pajak Seret hingga K/L Pulangkan Anggaran Rp3,5 Triliun

    Bocoran APBN Oktober 2025: Pajak Seret hingga K/L Pulangkan Anggaran Rp3,5 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan gambaran terkait dengan realisasi penerimaan maupun belanja negara sampai dengan akhir Oktober 2025. Dia menyebut otoritas masih berupaya mengejar penerimaan pajak di tengah pengembalian anggaran kementerian/lembaga hingga Rp3,5 triliun. 

    Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jumat (14/11/2025) menggelar rapat Asset and Liability Committee atau ALCo. Rapat yang melibatkan lintas unit eselon I Kemenkeu itu membahas analisis dan asesmen kondisi ekonomi makro, pasar keuangan dan fiskal yang memengaruhi APBN.

    Rapat ALCo biasanya digelar sebelum nantinya hasil asesmen itu disampaikan ke publik melalui konferensi pers APBN KiTa. Dari rapat ALCo itu, Purbaya mengungkap salah satu progres APBN sampai dengan akhir Oktober 2025 yakni jaminan defisit terjaga di bawah 3% terhadap PDB. 

    “Sampai akhir tahun kami sudah hitung semuanya, defisit yang paling penting di bawah 3% terjaga dengan baik. Itu yang paling penting,” terangnya kepada wartawan, Jumat (14/11/2025). 

    Sementara itu, dari sisi penerimaan khususnya pajak, Purbaya mengakui otoritas menemukan ada beberapa wajib pajak (WP) yang belum membayar kewajibannya tepat waktu. Beberapa di antaranya adalah pengusaha, sehingga fiskus menyurati sampai dengan mendatangi WP dimaksud. 

    “Ada pengusaha yang belum bayar pajak, kami kirim surat kepada mereka supaya bayar tepat waktu. Jadi segala effort diarahkan untuk yang belum bayar pajak sesuai dengan aturan,” ungkapnya. 

    Untuk diketahui, rasio pajak atau tax ratio sampai dengan kuartal III/2025 jatuh ke 8,58% terhadap PDB. Itu merupakan yang terendah pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. 

    Rasio pajak sampai dengan kuartal III/2024 mencapai 9,48%, kuartal III/2023 sebesar 10,15%, dan kuartal II/2022 sebesar 10,9%.

    ANGGARAN RP3,5 TRILIUN DIPULANGKAN

    Sementara itu, dari sisi belanja, Purbaya mengungkap ada kementerian/lembaga yang mengembalikan anggarannya ke Kemenkeu. Nilainya mencapai total Rp3,5 triliun. 

    “Ada juga beberapa yang sudah mengembalikan uang. Kami hitung-hitung ada Rp3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang karena mereka enggak mampu belanjain,” ungkapnya pada kesempatan yang sama.

    Akan tetapi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu enggan memerinci lebih lanjut kementerian/lembaga mana yang mengembalikan anggarannya ke Bendahara Negara. 

    Untuk diketahui, Purbaya sempat mengutarakan rencana untuk menyisir dan merealokasi anggaran kementerian/lembaga yang tidak terbelanjakan secara optimal sampai dengan akhir Oktober 2025. Peringatan itu dia sampaikan khusus untuk kementerian/lembaga dengan anggaran besar. 

    Pada konferensi pers APBN KiTa Oktober 2025 lalu, ada tiga kementerian/lembaga dengan serapan anggaran terendah atau di bawah 50%. Salah satunya adalah pelaksana utama Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni Badan Gizi Nasional (BGN). 

    Sebelumnya, lembaga baru yang bertugas menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu juga telah mengembalikan anggaran tambahan yang pernah diajukan yakni sekitar Rp70 triliun. 

    “Beberapa K/L dengan anggaran besar kita note [beri catatan] bahwa penyerapannya masih di bawah 50%, BGN per tgl 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50% di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

  • Anggota DPR beri saran terhadap investasi Rp20 triliun buat peternakan

    Anggota DPR beri saran terhadap investasi Rp20 triliun buat peternakan

    “Kebijakan ini seharusnya fokus pada tiga hal utama. Pertama, memperkuat sektor pembibitan (DOC atau anak ayam) yang saat ini sulit diakses,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim memberikan tiga saran terhadap rencana investasi Rp20 triliun oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk pembangunan peternakan ayam terintegrasi pada 2026.

    “Kebijakan ini seharusnya fokus pada tiga hal utama. Pertama, memperkuat sektor pembibitan (DOC atau anak ayam) yang saat ini sulit diakses,” ujar anggota komisi DPR yang bermitra dengan Danantara dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Kedua, kata dia, investasi tersebut dapat dialihkan untuk fokus mengintervensi ketersediaan pakan ternak yang terjangkau dan berkualitas yang saat ini dinilai mahal dan sulit didapatkan.

    “Ketiga, jika ingin masuk ke produksi, maka sebaiknya diarahkan ke provinsi yang masih defisit produksi, bukan yang sudah surplus,” sarannya.

    Selain itu, dia menyarankan pemerintah untuk mengkaji secara kritis terkait rencana investasi tersebut agar tidak mengancam keberlangsungan peternak mandiri, khususnya peternak ayam petelur.

    “Ini menjadi keresahan di kalangan peternak, terutama peternak telur mandiri. Mereka khawatir akan terdesak oleh peternakan besar yang akan dimodali Danantara,” katanya.

    Ia juga mengingatkan pemerintah agar belajar dari pengalaman masa lalu ketika masuknya investasi besar di sektor ayam pedaging yang membuat peternak kecil gulung tikar.

    “Dulu, ketika investasi besar masuk ke ayam pedaging, hampir semua peternak kecil ambruk. Hanya sedikit yang mampu bertahan, dan itu pun karena memiliki pasar langsung. Selebihnya berubah menjadi pekerja bagi perusahaan besar,” ujarnya.

    Sebelumnya, pada 7 November 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur yang terintegrasi senilai Rp20 triliun pada 2026 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, serta memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

    Mentan menjelaskan investasi besar itu merupakan hasil kerja sama strategis antara Kementan dengan Danantara.

    Pada 11 November 2025, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pemerintah sedang mengkaji skema pembangunan peternakan tersebut secara menyeluruh.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • EUDR Ditunda: Perusahaan Besar UE Untung, Petani Kecil RI Tertekan

    EUDR Ditunda: Perusahaan Besar UE Untung, Petani Kecil RI Tertekan

    Bisnis.com, NUSA DUA, BALI — Penundaan implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) hingga Desember 2026 dinilai menguntungkan perusahaan besar di Eropa yang telah siap memenuhi regulasi, namun menambah tekanan bagi petani kecil di Indonesia.

    Duta Besar RI untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, Andri Hadi, menuturkan Indonesia sejak awal mengambil pendekatan proaktif dan konstruktif dalam menanggapi EUDR.

    Dia menyampaikan, Indonesia bersama negara lain berkali-kali menyoroti kekhawatiran perihal waktu persiapan yang singkat, sistem benchmarking, dan risiko bagi petani kecil sejak 2022 silam.

    Adapun, penundaan yang diusulkan Komisi Eropa muncul lantaran sistem teknologi informasi (TI) EUDR belum siap sepenuhnya.

    “Proposal tersebut menetapkan jadwal yang direvisi, yakni penundaan kewajiban bagi usaha mikro dan kecil hingga 30 Desember 2026. Jadi penundaan ini hanya berlaku untuk usaha mikro dan kecil,” kata Andri dalam acara 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025). 

    Namun, usulan penundaan hanya berlaku untuk importir usaha mikro dan kecil di UE, sedangkan usaha menengah dan besar tetap harus mematuhi ketentuan mulai Desember 2025. Ini artinya, perusahaan besar di UE berpotensi diuntungkan karena sudah memiliki sistem ketertelusuran yang mapan.

    “Secara lebih luas, proposal ini dianggap menguntungkan perusahaan besar yang sudah memiliki sistem keterlacakan penuh, serta produsen UE berbasis kecil, sementara memberikan bantuan terbatas untuk operator menengah yang menghadapi risiko beragam,” tuturnya.

    Andri menilai perbedaan kesiapan otoritas antarnegara UE dapat menimbulkan risiko “forum shopping”, di mana importir memilih pelabuhan masuk dengan regulasi yang lebih longgar.

    Kendati demikian, menurutnya, penundaan ini juga memberi waktu bagi Indonesia untuk memperkuat sistem nasional, termasuk sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), akurasi data geolokasi, serta kapasitas petani kecil.

    Selain itu, Andri juga menyoroti pentingnya memanfaatkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU—CEPA) sebagai platform kerja sama untuk mendorong perdagangan berkelanjutan berbasis dialog.

    Meski begitu, dia menekankan IEU—CEPA tidak dirancang untuk menggantikan EUDR, melainkan menyediakan platform kerja sama untuk memajukan keberlanjutan, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan.

    Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyebut EUDR yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan internasional, membebani petani kecil, menciptakan diskriminasi terhadap negara berkembang, dan berpotensi melanggar keadilan sosial dalam rantai pasok.

    “Prinsip universal menjadi hukum internasional. Maka standarnya pun harus berlaku secara universal. Bukan berarti standar pengelolaan sawit negara barat (Eropa) lebih baik, dan ASEAN tidak. Sebab seharusnya European Union Deforestation Regulation [EUDR] memiliki standar yang sama,” ujar Arif.

    Dia mengusulkan mekanisme komunikasi yang telah terbukti melalui pengalaman Indonesia–Uni Eropa dalam perjanjian FLEGT-VPA di sektor kehutanan.

    Lebih lanjut, dia juga merekomendasikan pembentukan Licensing Information Unit di Indonesia sebagai pintu komunikasi resmi bagi otoritas Eropa untuk memverifikasi asal-usul dan status keberlanjutan produk, dengan data tetap disimpan di Indonesia.

    Menurutnya, mekanisme serupa dapat direplikasi untuk EUDR melalui integrasi antara dashboard nasional Indonesia dan sistem EUDR, sehingga verifikasi dapat berjalan tanpa membebani petani kecil dan tanpa melanggar kedaulatan data.

    Dengan pendekatan ini, kata dia, implementasi EUDR dapat menjadi lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan internasional.

    Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat industri sawit nasional kini mencakup 16,38 juta hektare, dengan 42% dikelola oleh pekebun rakyat. Industri ini menyerap 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung.

    Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Abdul Roni Angkat menyampaikan dalam upaya meningkatkan produktivitas, pemerintah mempercepat Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan reformasi regulasi besar-besaran seperti penyederhanaan persyaratan dari 14 syarat menjadi 2 syarat, yakni verifikasi dipangkas dari tiga tahap menjadi satu tahap, integrasi proses melalui sistem digital nasional.

    “Penyederhanaan PSR merupakan langkah nyata memudahkan pekebun dan mempercepat peremajaan,” terang Abdul.

    Dia menambahkan, seiring meningkatnya kebutuhan domestik untuk minyak goreng dan biodiesel, pemerintah mendorong hilirisasi sawit melalui pembangunan fasilitas biodiesel, DMO minyak goreng, margarin, bio propylene glycol, hingga unit pengolahan inti di berbagai provinsi seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan.

  • Buktikan Harga Beras Tak Naik, Mentan Amran Langsung Sidak ke Pasar

    Buktikan Harga Beras Tak Naik, Mentan Amran Langsung Sidak ke Pasar

    Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, yang turut mendampingi sidak menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Solo memiliki tim pengendali inflasi daerah yang aktif memantau harga kebutuhan pokok setiap hari.

    “Kami ada tim inflasi daerah, jadi kalau ada harga yang sedikit naik pasti akan diintervensi dan langsung kami koordinasikan dengan Kementan dan Bulog. Tapi hari ini situasinya sangat baik. Kalau ada harga yang tidak sesuai HET, silakan dilaporkan,” ujarnya.

    Sementara itu, salah satu pedagang sembako di Pasar Legi, Ibu Srikati, mengaku harga beras saat ini tergolong stabil dan penjualan berjalan normal.

    “Harga stabil, beras juga gitu, Rp12 ribu sampai Rp13 ribu. Tidak ada kenaikan, malah sekarang pembeli makin ramai karena harga turun,” katanya sambil melayani pembeli.

     

     

  • Mentan Amran Copot Pejabat Eselon II dan III, SK Langsung Diserahkan di Tempat, Pelanggarannya Serius

    Mentan Amran Copot Pejabat Eselon II dan III, SK Langsung Diserahkan di Tempat, Pelanggarannya Serius

    “Saya temukan satu hektare yang dikelola, sementara 299 hektare disewakan. Mulai hari ini, lahan itu harus dikerjakan kembali. Kami beri waktu tiga bulan untuk membuktikan hasil,” tegasnya.

    “Model baru sekarang, tidak perlu rapat lama-lama di kantor. SK dicopot atau diganti langsung di lapangan. Kalau saya temukan lagi kasus seperti ini, akan saya copot lagi.” tegasnya.

    Meski menegakkan disiplin dengan keras, Mentan Amran juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementan dan seluruh pihak yang telah bekerja keras membawa sektor pertanian Indonesia mencapai hasil luar biasa dalam satu tahun terakhir.

    “Kita bersyukur, rencana swasembada yang seharusnya empat tahun bisa tercapai hanya dalam satu tahun. PDB pertanian mencatat kontribusi tertinggi, kesejahteraan petani meningkat tajam, dan stok beras kita di Bulog tertinggi sepanjang sejarah kemerdekaan. Bahkan FAO memberikan pengakuan dan penghargaan kepada Indonesia,” ujar Mentan Amran.

    Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tidak boleh membuat lengah.

    “Ada yang salah, kita perbaiki. Tapi jangan biarkan pelanggaran sekecil apa pun menggerogoti amanah rakyat. Ini kepercayaan besar dari rakyat kepada kita,” tegasnya.

    Mentan Amran juga menutup arahannya dengan menegaskan bahwa capaian besar di sektor pertanian merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa.

    “Swasembada ini bukan karena saya, tapi karena kita semua, termasuk teman-teman media, TNI, Polri, kejaksaan, gubernur, bupati, camat, kepala desa, PPL, semuanya. Ini hasil kerja kolektif atas gagasan besar Bapak Presiden,” pungkasnya. (Pram/fajar)

  • Mentan Amran Copot Pejabat Kementan Saat Sidak, Gara-Gara Sewakan Lahan Negara

    Mentan Amran Copot Pejabat Kementan Saat Sidak, Gara-Gara Sewakan Lahan Negara

    Ia menegaskan, capaian itu tercermin dari kontribusi tertinggi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB), peningkatan kesejahteraan petani, serta stok beras Bulog yang mencapai rekor tertinggi dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

    Amran menekankan, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat lengah, seraya mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan amanah rakyat dengan terus memperbaiki kekurangan serta mencegah pelanggaran sekecil apa pun.

    “Bahkan FAO memberikan pengakuan dan penghargaan kepada Indonesia. (Sehingga) ada yang salah, kita perbaiki. Tapi jangan biarkan pelanggaran sekecil apa pun menggerogoti amanah rakyat. Ini kepercayaan besar dari rakyat kepada kita,” tegasnya.

    Mentan juga menegaskan bahwa capaian besar di sektor pertanian merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa.

    “Swasembada ini bukan karena saya, tapi karena kita semua, termasuk teman-teman media, TNI, Polri, kejaksaan, gubernur, bupati, camat, kepala desa, PPL, semuanya. Ini hasil kerja kolektif atas gagasan besar Bapak Presiden,” kata Amran.

     

  • Mentan copot pejabat jajaran di sela sidak akibat sewakan lahan negara

    Mentan copot pejabat jajaran di sela sidak akibat sewakan lahan negara

    Saya temukan satu hektare yang dikelola, sementara 299 hektare disewakan. Mulai hari ini, lahan itu harus dikerjakan kembali. Kami beri waktu tiga bulan untuk membuktikan hasil,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot pejabat jajarannya yang terbukti menyewakan lahan negara kepada pihak luar saat melakukan inspeksi mendadak di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

    “Kita ini punya teknologi, punya alat, punya sumber daya manusia, lahannya ada, tapi malah disewakan kepada orang. Ini tidak benar. Hari ini juga kami copot direkturnya dan eselon tiganya. SK-nya langsung saya serahkan di lapangan,” kata Mentan di sela melakukan sidak lahan percobaan BRMP Tanaman Padi Sukamandi, Subang, sebagaimana keterangan di Jakarta, Rabu.

    Mentan Amran kembali menunjukkan ketegasannya dalam menegakkan disiplin aparatur di lingkungan Kementerian Pertanian.

    Saat melakukan inspeksi mendadak di lahan percobaan BRMP Tanaman Padi Sukamandi, Amran langsung mencopot pejabat eselon II dan III karena terbukti menyewakan lahan negara kepada pihak luar.

    “Di lahan kita 300 hektare, tapi disewakan pada orang. Ini tidak benar,” tegas Mentan Amran di hadapan jajaran pegawai BRMP tersebut.

    Menurut Amran, tindakan pencopotan tersebut dilakukan sebagai bentuk ketegasan bahwa lahan percobaan milik negara harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan pengembangan, dan produksi benih unggul bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.

    “Kami minta seluruh BRMP se-Indonesia menanam bibit dan benih terbaik. Harus lebih baik dari pada lingkungannya. Gunakan teknologi terbaik. Jadilah contoh,” ujar Mentan Amran.

    Mentan menghendaki hasilnya nanti dibagikan secara gratis pada masyarakat. “Ini yang kami mau, karena BRMP ini ada di seluruh Indonesia. Harus jadi yang terdepan.” katanya.

    Mentan menegaskan pula sejak awal dirinya memimpin kembali Kementerian Pertanian, ia ingin membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil nyata di lapangan. Karena itu, ia tidak segan memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak amanah.

    “Saya temukan satu hektare yang dikelola, sementara 299 hektare disewakan. Mulai hari ini, lahan itu harus dikerjakan kembali. Kami beri waktu tiga bulan untuk membuktikan hasil,” tegasnya.

    “Model baru sekarang, tidak perlu rapat lama-lama di kantor. SK dicopot atau diganti langsung di lapangan. Kalau saya temukan lagi kasus seperti ini, akan saya copot lagi,” tambah Amran.

    Meski menegakkan disiplin dengan keras, Mentan juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementan dan seluruh pihak yang telah bekerja keras membawa sektor pertanian Indonesia mencapai hasil luar biasa dalam satu tahun terakhir.

    Amran menyampaikan rasa syukur atas capaian swasembada pangan yang berhasil diraih hanya dalam waktu satu tahun, jauh lebih cepat dari target empat tahun sebelumnya.

    Ia menegaskan, capaian itu tercermin dari kontribusi tertinggi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB), peningkatan kesejahteraan petani, serta stok beras Bulog yang mencapai rekor tertinggi dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

    Amran menekankan, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat lengah, seraya mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan amanah rakyat dengan terus memperbaiki kekurangan serta mencegah pelanggaran sekecil apa pun.

    “Bahkan FAO memberikan pengakuan dan penghargaan kepada Indonesia. (Sehingga) ada yang salah, kita perbaiki. Tapi jangan biarkan pelanggaran sekecil apa pun menggerogoti amanah rakyat. Ini kepercayaan besar dari rakyat kepada kita,” tegasnya.

    Mentan juga menegaskan bahwa capaian besar di sektor pertanian merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa.

    “Swasembada ini bukan karena saya, tapi karena kita semua, termasuk teman-teman media, TNI, Polri, kejaksaan, gubernur, bupati, camat, kepala desa, PPL, semuanya. Ini hasil kerja kolektif atas gagasan besar Bapak Presiden,” kata Amran.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara dukung pembangunan peternakan ayam demi pasok MBG

    Danantara dukung pembangunan peternakan ayam demi pasok MBG

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendukung pembangunan peternakan ayam nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pasokan protein hewani bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan, skema pembangunan peternakan tersebut tengah dikaji secara menyeluruh dan akan diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dari kementerian terkait.

    “Ini kan terutama sekali untuk ketahanan pangan dan apalagi dengan MBG kita membutuhkan banyak protein,” kata Dony ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Perum Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, langkah itu merupakan bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat melalui peningkatan produksi ayam yang berkelanjutan dan efisien.

    “Karena itu pemerintah juga berupaya untuk bagaimana kita swasembada dengan protein-protein ini,” ujarnya.

    Dony menegaskan, Danantara akan melaksanakan penugasan pembangunan peternakan ayam ini dengan prinsip tata kelola korporasi yang baik agar hasilnya optimal dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    “Danantara tentu saja sebagai korporasi akan mengkaji dengan baik dan akan melaksanakan ini sesuai dengan kaidah korporasi yang baik,” tegasnya.

    Meski begitu, dia menuturkan rencana pembangunan peternakan ayam tersebut masih dalam tahap kajian menyeluruh, namun Danantara memastikan pelaksanaannya akan segera dimulai setelah seluruh aspek infrastruktur dan regulasi ditetapkan bersama pemerintah.

    “(Dimulai kapan pembangunannya?), ini sedang dikaji, mungkin segera mungkin. (Infrastrukturnya apa saja?) ini sedang kita kaji,” katanya.

    Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pembangunan peternakan ayam terintegrasi senilai Rp20 triliun pada 2026 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

    “Akan dibangun peternakan ayam pedaging, dan petelur (yang) terintegrasi. Itu ada anggaran khusus Rp20 triliun, kita akan buat di seluruh Indonesia,” katanya setelah Rapat Finalisasi Program Hilirisasi Perkebunan dan Industri bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (7/11).

    Ia mengatakan langkah besar itu menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk mendukung program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto demi memperbaiki gizi anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    Rencana pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur dilakukan secara menyeluruh di wilayah Indonesia yang masih mengalami kekurangan pasokan daging ayam dan telur.

    Pemerintah memastikan seluruh proses perencanaan dan studi kelayakan (pra-feasibility study/FS) diselesaikan dalam waktu singkat agar proyek ini segera dapat dimulai pada Januari 2026.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.