Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • 14.630 Ternak Korban PMK, Wabah Tersebar di 11 Provinsi

    14.630 Ternak Korban PMK, Wabah Tersebar di 11 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat sebanyak 14.630 ekor ternak terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK sepanjang Desember 2024-9 Januari 2025. 

    Direktur Kesehatan Hewan Kementan Imron Suandy, merujuk laporan iSIKHNAS, total kasus yang tercatat pada periode tersebut terjadi di 11 provinsi yang ada di Indonesia.

    “Sejak Desember 2024 – 9 Januari 2025, terjadi kasus PMK di 11 provinsi dengan total terinfeksi 14.630 ekor,” kata Imron kepada Bisnis, Selasa (14/1/2025).

    Seiring dengan adanya wabah tersebut, Imron menyebut bahwa Kementan dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sejak akhir Desember 2024 telah membentuk Satuan Tugas Kesiapsiagaan, Pengendalian dan Penanggulangan PMK.

    Satgas tersebut melibatkan asosiasi profesi dan akademisi. Adapun tugas Satgas dibagi dalam enam divisi yaitu divisi pengaduan data dan pelaporan; divisi pengendalian dan penanggulangan; divisi konsultasi; divisi edukasi dan sosialisasi; divisi sumber daya; dan divisi kerjasama yang merefleksikan tugas masing-masing.

    Selain membentuk Satgas PMK, Imron menuturkan bahwa pihaknya telah mengupayakan penyediaan vaksin untuk pengebalan ternak sehat sebanyak 4 juta dosis yang dialokasikan terutama untuk wilayah-wilayah kasus, tinggi populasi ternak sapi, dan lalu lintas ternak tinggi.

    “Pada saat ini, telah ditargetkan 25 Provinsi untuk mendapatkan vaksin pusat, dengan alokasi utama di Pulau Jawa, Lampung, Bali, dan NTB,” tuturnya.

    Pemerintah juga mengirimkan tim gabungan Ditjen PKH, UPT Pusat Ditjen PKH, Dinas Provinsi, dan Dinas Kab/Kota wilayah tertarget yang secara serentak melakukan giat vaksinasi hewan sehat, pengobatan ternak sakit, penyemprotan disinfeksi, dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

    Adapun, materi KIE PMK telah didistribusikan ke semua pihak untuk mempercepat penanganan PMK, termasuk petunjuk teknis penanganan PMK dan flyer vaksinasi PMK.

    “Giat respons terhadap PMK di lapangan terus dilakukan setiap hari sampai saat ini,” pungkasnya. 

  • Akselerasi dan Pendampingan Dinilai Penting bagi Petani Milenial

    Akselerasi dan Pendampingan Dinilai Penting bagi Petani Milenial

    loading…

    BPPSDMP Kementerian Pertanian menggelar rapat koordinasi membahas mengenai pentingnya pendampingan bagi petani Milenial. Foto/istimewa

    JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong petani muda agar bisa menembus pasar ekspor global. Langkah ini diambil untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar internasional, memperluas pangsa pasar produk lokal ke berbagai negara, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

    “Petani muda sudah berorientasi ekspor dan penting untuk membuka pasar internasional bagi produk unggulan Indonesia. Kita memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Selasa (14/1/2025).

    Untuk itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait.

    Pertemuan yang digelar pada Jumat, 10 Januari 2025, itu bertujuan untuk membahas kesiapan ekspor produk pertanian oleh petani Milenial, serta membangun jaringan akselerasi ekspor komoditas pertanian ke negara-negara tujuan ekspor.

    Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti, menegaskan pentingnya akselerasi dan pendampingan bagi petani Milenial agar bisa menembus pasar ekspor. “Kita harus mendorong petani Milenial untuk bisa mengekspor produk apa saja dan ke mana saja. Dengan dukungan semua pihak, kami berharap ekspor bisa meningkat, bahkan mencapai tiga hingga empat kali dalam sebulan,” ujarnya.

    Menurutnya, perlu ada kluster produk yang sama di kalangan petani Milenial untuk dapat mencapai target ekspor yang optimal. Kluster ini akan saling bersinergi, berbagi pengetahuan, dan menciptakan peluang baru bagi petani.

    Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mendukung keberlanjutan sektor pertanian melalui kapasitas produksi yang terus berkembang. Sektor pertanian menjadi komoditas yang terbukti tahan terhadap krisis seperti pandemi Covid-19, dan diharapkan dapat menjadi sektor andalan perekonomian Indonesia. Namun, perlu adanya pendampingan dalam peningkatan kualitas produk, pengemasan, serta pemenuhan standar legalitas.

    Kepala Pusat Pendidikan Pertanian (Kapusdiktan) Kementan, Muhammad Amin mengatakan, perlu memperhatikan proses pembenahan legalitas dan pencarian pasar agar produk petani Milenial bisa memenuhi persyaratan ekspor internasional.

  • Karawang siapkan lahan 1 hektare dukung penanaman jagung serentak

    Karawang siapkan lahan 1 hektare dukung penanaman jagung serentak

    Karawang (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyiapkan lahan seluas sekitar 1 hektare untuk mendukung program penanaman jagung serentak di Indonesia.

    Bupati Karawang Aep Syaepuloh usai rakor bersama Kementerian Pertanian dan Polri secara daring, di Karawang, Senin mengatakan bahwa pemkab telah menyiapkan lahan seluas 1 hektare untuk ditanami jagung di Kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru.

    Lahan tersebut disiapkan untuk mendukung sekaligus menyukseskan program penanaman jagung 1 juta hektare serentak di Indonesia bersama Polri. Selain itu juga sekaligus untuk menguatkan swasembada pangan nasional.

    “Pemkab dan Polres Karawang, serta Bulog siap bekerja sama untuk keselarasan program nasional dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, dan target produksi jagung meningkat di tahun ini,” katanya.

    Penanaman Jagung 1 juta hektar ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan produktivitas jagung nasional sebesar 25 persen dari produksi jagung di tahun sebelumnya.

    Program tanam jagung serentak akan digulirkan Kementerian Pertanian ini memanfaatkan lahan perkebunan dan lahan kering di berbagai wilayah di Indonesia, dengan target total tanam mencapai 1,7 juta hektare.

    Dari lahan tersebut diharapkan dapat menghasilkan tambahan produksi jagung sebanyak 4 juta ton, atau meningkat 25 persen dari kondisi saat ini.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam rakor secara daring itu menyebutkan bahwa program menanam jagung serentak bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mendorong kemandirian petani.

    Amran optimistis dengan sinergi yang kuat antara Kementan, Polri dan seluruh pemangku kepentingan, swasembada jagung dapat tercapai, sekaligus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi nasional.

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementan Khawatir Efek Domino Panen Raya Bikin Harga Bawang Merah Naik

    Kementan Khawatir Efek Domino Panen Raya Bikin Harga Bawang Merah Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan harga bawang merah berpotensi naik bulan depan terdampak oleh efek domino dari panen raya. 

    Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Andi Muhammad Idil Fitri mengatakan bahwa perkiraan sebaran panen bawang merah bisa mencapai 115.324 ton pada Januari 2025.

    Menurutnya, panen raya ini perlu diantisipasi para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengamankan pasokan pangan bawang merah, terutama untuk kebutuhan puasa dan lebaran 2025.

    Apalagi, Andi mengungkap bahwa produksi bawang merah pada Januari 2025 sudah mulai meningkat. Dia menyampaikan bahwa telah terjadi panen raya di hampir seluruh sentra bawang merah, terutama di Brebes Raya dan kawasan sentra bawang merah dataran tinggi.

    “Ini [bawang merah] perlu juga diwaspadai efek dominonya jika nanti harga anjlok di Januari, petani akan mengurangi penanaman. Ini akan berdampak pada kelangkaan stok dan lonjakan harga di bulan berikut,” ungkap Andi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Untuk itu, Andi berharap para pemangku kepentingan melakukan mitigasi dan antisipasi terhadap stok bawang merah ke depan.

    Kementan memandang, ada beberapa langkah untuk mengamankan pasokan untuk puasa dan lebaran. Pertama, melalui upaya penyerapan dan penyimpanan, sekaligus cadangan stok untuk memperkuat stok saat puasa dan lebaran.

    Menurutnya, penyerapan dan penyimpanan panen raya bawang merah pada Januari 2025 bisa dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang penyimpanan dingin (cold storage) di sentra bawang merah.

    Ilustrasi Bawang MerahPerbesar

    “Kami juga berharap skema penyerapan dan penyimpanan bawang merah oleh BUMN Pangan, karena tadi kami lihat di Bulog juga masih 0 terkait dengan upaya CPP. Kami berharap juga ini pada saat harga ataupun panen banyak, kita sama-sama berkolaborasi untuk menyerap bawang merah,” tuturnya.

    Langkah kedua untuk mengamankan pasokan untuk kebutuhan puasa atau lebaran adalah dengan mendorong percepatan tanam pada Januari 2025 di sentra produksi.

    Selanjutnya, ujar dia, memastikan seluruh prasarana dan saran irigasi aman/tidak rusak, sehingga tidak terulang kembali bencana hidrometeorologi banjir pada awal 2023 silam. Serta, melakukan penumbuhan sentra-sentra baru untuk mewujudkan kemandirian pangan daerah.

    Di sisi lain, Andi menyatakan bahwa Kementan telah mengimbau optimalisasi pemanfaatan gudang pasca panen bawang merah ke seluruh dinas kabupaten Bandung, kabupaten Grobogan, kabupaten Kendal, kabupaten Pati, dan kabupaten Solok untuk memanfaatkan pasca panen.

    Selain itu, juga ada skema penyerapan dan penyimpanan bawang merah oleh BUMN Pangan. “Ini secara teknis operasional, BUMN Pangan dapat bekerja sama dengan Champion Bawang Merah, apakah skema yang memungkinkan PSO dan/atau komersial itu bisa didiskusikan,” jelasnya.

    Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) berharap harga bawang merah ke depan bisa terkendali menjelang momentum puasa.

    Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan bahwa sejatinya bawang merah bisa disimpan di gudang penyimpanan dingin (cold storage). Meski begitu, Maino mengaku baru ada sekitar 5–6 unit cold storage untuk menyimpan bawang merah.

    Menurutnya, jumlah ruang penyimpanan dingin yang terbatas ini tidak sebanding dengan produksi bawang merah yang melimpah pada masa panen raya. Namun, dia menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga ikut andil menyediakan gudang penyimpangan.

    “Pemerintah daerah juga ikut andil partisipasi, mungkin menyediakan gudang-gudang, tidak harus cold storage, gudang yang biasa juga bisa,” ujar Maino saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Hanya saja, sambung dia, jika bawang merah disimpan di gudang biasa maka komoditas ini akan susut lebih tinggi dibanding dengan cold storage. “Harapannya memang harus perbanyak penyimpanan. Karena bawang itu pasti bisa disimpan,” tandasnya.

  • Harga Cabai Naik di Tengah Klaim Surplus Kementan Januari 2025

    Harga Cabai Naik di Tengah Klaim Surplus Kementan Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap bahwa cabai mengalami surplus pada Januari 2025. Namun, harganya terus mengalami kenaikan di lapangan. 

    Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Andi Muhammad Idil Fitri mengatakan bahwa rata-rata harga cabai rawit dalam dua minggu melonjak signifikan, baik untuk harga konsumen maupun di tingkat petani.

    Jika dibandingkan harga minggu kedua Januari 2025 terhadap minggu pertama Januari 2025, rata-rata harga mingguan cabai rawit merah di tingkat produsen dan konsumen masih naik di atas harga acuan penjualan (HAP) konsumen dan HAP produsen.

    Untuk diketahui, HAP konsumen di rentang Rp40.000–Rp57.000 per kilogram. Sementara itu, HAP produsen di rentang Rp25.000–Rp31.500 per kilogram.

    Kendati demikian, Andi mengeklaim bahwa sistem peringatan dini (early warning system) mencatat ketersediaan cabai rawit masih menunjukkan surplus. Sementara itu, produksi cabai rawit di Januari 2025 adalah 111.041 ton, sedangkan kebutuhan bulanan adalah 87.692 ton.

    “Itu [cabai rawit] di neraca bulanan dan neraca kumulatif kita masih surplus. Untuk neraca produksi, neraca cabai rawit kita di Januari ada neraca bulanan di 23.349 ton,” kata Andi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Untuk cabai merah keriting, jika dibandingkan harga minggu kedua Januari 2025 terhadap minggu pertama Januari 2025. Harga rata-rata tingkat petani turun 1,72%, namun harganya masih di atas HAP produsen. Sementara itu, harga rata-rata tingkat konsumen turun 1,5%, namun masih dalam rentang HAP konsumen.

    Adapun, HAP konsumen cabai merah keriting adalah Rp37.000–Rp55.000 per kilogram. Sedangkan HAP produsen di rentang Rp22.000–Rp29.600 per kilogram.

    Beranjak ke cabai besar, Kementan menyebut bahwa ketersediaan cabai besar nasional juga masih surplus. Di mana, produksi cabai besar pada Januari 2025 adalah 120.376 ton. Di sisi lain, kebutuhan bulanan cabai besar hanya 83.950 ton.

    “Cabai besar nasional kita masih surplus, baik neraca bulanan maupun neraca kumulatif. Untuk Januari masih ada 36.426 ton, tentunya tersebar di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

    Biang Kerok

    Lebih lanjut, Kementan juga mengungkap biang kerok peningkatan harga cabai dalam dua minggu terakhir terjadi akibat cuaca yang ekstrem, di mana bencana banjir di dataran rendah. Alhasil, potensi kehilangan produksi cabai akibat banjir mencapai 70-87%.

    Andi menambahkan, curah hujan yang tinggi juga menyebabkan di hampir semua wilayah daerah sentra pertanaman cabai tergenang. Selain itu, juga ada    bencana yang mengakibatkan kerusakan areal cabai, serta angin kencang yang mengakibatkan kerusakan areal tanam cabai.

    Selain itu, adanya anomali cuaca berakibat terjadinya peningkatan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Serangan terjadi merata di seluruh daerah sentra. “Kita tahu bahwa komoditas cabai ini sangat-sangat rentan terhadap serangan OPT,” jelasnya.

    Mahalnya harga cabai juga imbas dari rendahnya harga jual cabai merah beberapa waktu. Kondisi ini menyebabkan para petani tidak merawat tanamkan yang sudah kondisi siap panen.

    “Petani juga banyak mengganti komoditas yang diusahakan, terutama petani baru yang tidak terbiasa menanam cabai rawit,” pungkasnya.

  • Kementan Siapkan Vaksin 4 Juta Dosis Atasi Wabah PMK

    Kementan Siapkan Vaksin 4 Juta Dosis Atasi Wabah PMK

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan 4 juta dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di 2025. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda mengatakan vaksin akan didistribusikan secara bertahap ke 25 provinsi dengan kasus PMK.

    Agung mengatakan sebanyak 124.225 dosis vaksin telah didistribusikan ke tujuh provinsi dan unit perbibitan, termasuk Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali dan Bangka Belitung.

    “Jawa Barat (20.000 dosis), Sumatera Barat (20.000 dosis), Sumatera Selatan (10.000 dosis), Sulawesi Barat (10.000 dosis), Jawa Tengah (40.000 dosis), Bali (17.000 dosis), Bangka Belitung (4.000 dosis), dan unit perbibitan ternak (3.225 dosis) ,” ujar Agung dalam keterangannya, Senin (13/1/2025).

    Kementan menargetkan 400.000 dosis didistribusikan pada Januari, 1,2 juta dosis pada Februari, dan 400.000 dosis lagi pada Maret. Sedangkan alokasi 2 juta dosis lagi direncanakan untuk vaksinasi periode kedua pada Juli hingga September 2025.

    Agung mengatakan vaksin PMK itu diproduksi Balai Besar Veteriner Farma (Pusvetma). Pusvetma, sebagai laboratorium rujukan PMK nasional, telah menjadi produsen utama vaksin milik pemerintah.

    Sebelumnya, pada Desember 2024, vaksin hibah sebanyak 51.200 dosis telah disalurkan ke delapan provinsi. Selain itu, sebanyak 65.000 dosis vaksinasi mandiri dilakukan di berbagai wilayah.

    Kepala Pusvetma, Edy Budi Susila, menambahkan, pendistribusian vaksin ini diharapkan dapat segera diaplikasikan untuk menekan angka kasus PMK di Indonesia.

    “Pusvetma siap memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menjamin kualitas vaksin telah sesuai dengan standar nasional sehingga dijamin aman dan memiliki efikasi (khasiat) sebagaimana yang dipersyaratkan,” kata Edy.

    Dalam catatan detikcom, kasus PMK telah menyerang ternak sapi di berbagai daerah. Terbaru, 189 ekor sapi yang tersebar di beberapa desa di wilayah Bojonegoro masuk sebagai suspect penyakit mulut dan kuku (PMK). Sementara itu, 17 sapi milik warga Desa Papringan Kecamatan Temayang mati dalam sepekan ini.

    Di tempat berbeda, data dari Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Kuningan hingga saat ini tercatat sudah 28 sapi yang terpapar penyakit mematikan tersebut. Kepala Disnakan Kabupaten Kuningan Wawan Setiawan mengatakan, data sapi yang terpapar PMK tersebut berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Maleber dan Subang.

    (ada/fdl)

  • Kasus Sapi Terpapar PMK di Kendal Naik, Vaksin Habis Regional 13 Januari 2025

    Kasus Sapi Terpapar PMK di Kendal Naik, Vaksin Habis Regional 13 Januari 2025

    Kasus Sapi Terpapar PMK di Kendal Naik, Vaksin Habis
    Tim Redaksi
    KENDAL, KOMPAS.com 
    – Data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
    Kendal
    Jawa Tengah, sepanjang tahun 2024, ada 137 ekor sapi yang terkena Penyakit Mulut dan Kuku (
    PMK
    ).
    Dari Jumlah tersebut, 9 ekor diantaranya mati dan 15 lainnya harus dipotong paksa.
    Sedang pada tahun 2025 ini, hingga 12 Januari, ada 43 ekor sapi/kerbau yang terserang PMK. Dari 43 ekor sapi/kerbau itu, 6 ekor terpaksa dipotong dan 6 lainnya sembuh.
    Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Pandu Rapriat Rogojati mengatakan, 137 hewan ternak sapi yang terkena PMK tersebar di beberapa tempat, di antaranya di Kecamatan Pegandon, Gemuh, Kangkung, Ngampel, Pageruyung dan Sukorejo.
    Upaya yang dilakukan untuk menekan penyebaran PMK, menurut pengakuan Pandu, pihaknya melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, rutin melaksanakan pemantauan dan melakukan pemeriksaan kepada hewan-hewan ternak, khususnya sapi.
    “Guna mencegah supaya hewan ternak tidak terjangkit PMK, kami rutin mendatangi peternakan dan pasar hewan yang ada di Kendal,” kata Pandu melalui telepon, Senin (13/01/2025).
    Pandu, mengaku untuk mencegah penularan virus PMK, juga perlu diberikan vaksin bagi semua hewan sapi.
    Namun sejak Desember 2024 , vaksin di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal sudah habis. Pihaknya masih mengusahakan untuk meminta ke Provinsi maupun Kementan.
    “Kami mengajukan 1.000 vaksin ke provinsi , dan rencananya akhir Januari nanti akan datang,” ucapnya.
    Pandu menjelaskan, harga vaksin PMK cukup mahal dan pemerintah daerah tidak menganggarkan pengadaan vaksin tersebut.
    “Untuk pemberian vaksin PMK untuk hewan sapi milik peternak maupun pedagang itu gratis tidak dipungut biaya, namun harus nunggu pasokan dari pusat,” terangnya.
    Pandu mengimbau kepada para peternak maupun penjual sapi di Kendal, untuk sementara tidak mendatangkan sapi dari luar daerah Kendal.
     
    Pasalnya, tidak ada jaminan kesehatan hewan tersebut. Jika ada yang mendatangkan sapi dari luar Kendal, maka harus dilakukan isolasi terlebih dahulu. Isolasi dilakukan untuk pengamatan kepada sapi, apakah ada gejala PMK atau tidak.
    Oleh sebab itu, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, terkait jalur transportasi perdagangan.
    “Sedang untuk pasar ternak yang ada di Kendal, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan,” tegas Pandu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diskusi Mentan dan Kapolri untuk Wujudkan Swasembada Jagung

    Diskusi Mentan dan Kapolri untuk Wujudkan Swasembada Jagung

    JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendiskusikan program tanam jagung bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

    Pertemuan ini bertujuan agar Indonesia bisa mewujudkan swasembada komoditas pangan tersebut.

    “Diskusi (bersama Kapolri untuk swasembada) jagung. Sangat positif,” kata Mentan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, seperti dikutip ANTARA.

    Dia mengaku, meski pertemuan dirinya dengan Kapolri tidak direncanakan, namun kedua tokoh ini memang sedang mempersiapkan rencana program tanam jagung serentak yang melibatkan anggota Polri.

    “Pertemuan ini berlangsung dalam suasana santai, namun tetap fokus pada upaya mempercepat pencapaian swasembada jagung nasional,” ucapnya.

    Dia menuturkan bahwa program tanam jagung serentak dirancang untuk memanfaatkan lahan perkebunan dan lahan kering di berbagai wilayah Indonesia, dengan target total tanam mencapai 1,7 juta hektare.

    Dari lahan tersebut, lanjut Amran, diharapkan dapat menghasilkan tambahan produksi sebesar 4 juta ton, atau meningkat 25 persen dari kondisi saat ini.

    Mentan menyebutkan beberapa provinsi di Indonesia yang dinilai strategis untuk pengembangan komoditas jagung seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung dan Jawa Tengah menjadi prioritas pelaksanaan.

    Selain fokus pada produksi, program ini juga akan memperhatikan dukungan infrastruktur seperti ketersediaan benih unggul, irigasi dan sarana produksi lainnya.

    Menurut dia, Polri, sebagai mitra strategis, berperan penting dalam memastikan distribusi sarana produksi dan pelaksanaan program berjalan dengan lancar, terutama di wilayah-wilayah sentra produksi.

    “Program ini merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mendorong kemandirian petani,” tuturnya.

    Amran optimistis dengan sinergi yang kuat antara Kementan, Polri dan seluruh pemangku kepentingan, swasembada jagung dapat tercapai, sekaligus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi nasional.

  • Wabah PMK Merebak, Keran Impor Daging Sapi Jelang Puasa Bakal Dibuka?

    Wabah PMK Merebak, Keran Impor Daging Sapi Jelang Puasa Bakal Dibuka?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ribuan ternak yang terjangkit wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berpotensi membuka keran impor daging sapi besar-besaran untuk memenuhi permintaan daging menjelang puasa. Alhasil, harga daging sapi diperkirakan melambung pada momentum puasa.

    Kementerian Pertanian mencatat bahwa secara nasional, pada 28 Desember 2024–8 Januari 2025, terdapat 13.287 ekor ternak sakit dilaporkan akibat PMK. 

    Wabah ini terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Timur, dengan data menunjukan total 496 kasus terjadi dalam satu bulan terakhir.

    Pengamat Peternakan dari Universitas Padjajaran Rochadi Tawaf mengaku khawatir akan adanya penurunan populasi ternak akibat wabah penyakit ini. Sebab, pada tahun lalu, dia menyebut penurunan populasi dan produksi hampir mencapai 30% imbas wabah PMK.

    Di sisi lain, permintaan daging sapi akan meningkat di dalam negeri, apalagi menjelang puasa.

    Dengan wabah PMK ini, kata Rochadi, permintaan daging sapi akan terus meningkat sedangkan populasi menurun. Imbasnya, pemenuhan daging sapi akan bergantung pada keran impor alias food trap (keterperangkapan pangan).

    “Kalau daging, diganti sama daging impor, impor [daging sapi] yang membesar nanti. Jadi ketergantungan kita terhadap impor [daging sapi] makin membesar,” kata Rochadi saat dihubungi Bisnis, Minggu (12/1/2025).

    Rochadi menyampaikan bahwa saat ini persentase impor daging sudah hampir mendekati 50%. Padahal, sebelumnya kebutuhan daging dalam negeri mampu diproduksi sebanyak 70%, sisanya berasal dari impor.

    Ilustrasi sapiPerbesar

    “Ketergantungan impornya membesar, harga pasti mahal, karena sapinya nggak ada, orang mintanya banyak,” ujarnya.

    Menyitir Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (12/1/2025) pukul 17.46 WIB, harga daging sapi murni di pedagang eceran mencapai Rp135.100 per kilogram secara rata-rata nasional. Harganya merangkak 0,16% atau Rp210.

    Data tersebut menunjukkan harga daging sapi murni tertinggi terjadi di Papua Pegunungan tembus Rp170.000 per kilogram. Sedangkan harga terendah dipatok Rp116.800 per kilogram di Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Sebelumnya, Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Imron Suandy mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan program vaksinasi untuk mengendalikan kasus PMK. 

    Imron menyampaikan bahwa pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha peternakan, asosiasi, dan stakeholder lainnya untuk mengendalikan wabah PMK.

    Imron menjelaskan bahwa tingkat kematian PMK sangat kecil, yakni kurang dari 2%.

    “PMK bukan penyakit menular dan berbahaya bagi manusia, ternak yang terinfeksi aman untuk dikonsumsi, yang harus diperhatikan penanganannya tidak mencemari lingkungan dan berpotensi menjadi sumber penular bagi ternak hidup di sekitarnya,” jelas Imron kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (12/1/2025).

    Selain vaksinasi, pengendalian PMK dilakukan dengan strategi pembentukan Satgas agar pekerjaan lebih terkoordinasi dari pusat hingga daerah, investigasi dan respons cepat terhadap laporan dugaan kasus PMK. Serta, vaksinasi pada hewan sehat di sekitar wilayah kasus.

    Pengendalian PMK juga dilakukan dengan pengobatan pada ternak sakit, peningkatan daya tahan tubuh ternak dengan pemberian vitamin, pembersihan dan desinfeksi kandang, peternakan, pasar hewan, dan edukasi kepada peternak dan masyarakat.

    Selain itu, Kementan juga menyediakan layanan hotline pelaporan masyarakat dalam pengaturan lalu lintas ternak. “Kewaspadaan kejadian PMK juga sudah dilakukan oleh wilayah yang masih bebas dari PMK,” pungkasnya.

  • Kementan Pastikan Wabah PMK Tak Ganggu Program Makan Bergizi Gratis

    Kementan Pastikan Wabah PMK Tak Ganggu Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terjadi di Jawa Timur tidak mengganggu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Imron Suandy mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan program vaksinasi untuk mengendalikan kasus PMK.

    Imron menyampaikan pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha peternakan, asosiasi, dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lain untuk mengendalikan wabah PMK.

    “Diharapkan kasus segera terkendali terjadi penurunan kasus [PMK], sehingga tidak mengganggu program MBG,” kata Imron kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (12/1/2025).

    Secara nasional, pada 28 Desember 2024–8 Januari 2025, terdapat 13.287 ekor ternak sakit dilaporkan akibat PMK. Data ini sebagaimana mengacu pelaporan harian Satuan Tugas (Satgas) Kesiapsiagaan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku serta Penyakit Hewan Menular Strategis Lainnya.

    Kementan juga mengakui bahwa kasus wabah PMK terbanyak memang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Data menunjukkan total 496 kasus terjadi dalam satu bulan terakhir. Kendati demikian, Imron menjelaskan bahwa tingkat kematian PMK sangat kecil, yakni kurang dari 2%.

    “PMK bukan penyakit menular dan berbahaya bagi manusia, ternak yang terinfeksi aman untuk dikonsumsi, yang harus diperhatikan penanganannya tidak mencemari lingkungan dan berpotensi menjadi sumber penular bagi ternak hidup di sekitarnya,” terangnya.

    Selain vaksinasi, Imron menyampaikan bahwa pengendalian PMK dilakukan dengan strategi pembentukan Satgas agar pekerjaan lebih terkoordinasi dari pusat hingga daerah, investigasi dan respons cepat terhadap laporan dugaan kasus PMK. Serta, vaksinasi pada hewan sehat di sekitar wilayah kasus.

    Di samping itu, pengendalian PMK juga dilakukan dengan pengobatan pada ternak sakit, peningkatan daya tahan tubuh ternak dengan pemberian vitamin, pembersihan dan disinfeksi kandang, peternakan, pasar hewan, dan edukasi kepada peternak dan masyarakat.

    Selain itu, Kementan melalui Ditjen PKH juga menyediakan layanan hotline pelaporan masyarakat dan pengaturan lalu lintas ternak. Di samping itu, Imron menuturkan bahwa kewaspadaan kejadian PMK juga sudah dilakukan oleh wilayah yang masih bebas dari wabah ini.

    Dalam catatan Bisnis, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa di hari pertama penyelenggaraan program MBG, tepatnya pada Senin (6/1/2025), sebanyak 600.000 penerima manfaat telah menerima program ini.

    Dadan menjelaskan bahwa penerima MBG bukan hanya untuk siswa di sekolah, melainkan juga untuk santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

    Secara bertahap, Dadan menyampaikan bahwa penerima manfaat MBG akan terus bertambah, yakni sampai 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk minimal 3 juta penerima manfaat sampai April 2025. “[Target sampai akhir 2025] 15-17 juta penerima manfaat,” kata Dadan kepada Bisnis.