Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Kota Blitar Dapat Jatah 300 Dosis Vaksin PMK dari Kementan, Bakal Dibagikan ke Tiga Kecamatan

    Kota Blitar Dapat Jatah 300 Dosis Vaksin PMK dari Kementan, Bakal Dibagikan ke Tiga Kecamatan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi

    TRIBUNJATIM.COM, BLITAR – Kota Blitar mendapat jatah 300 dosis vaksin penyakit mulut dan kaku (PMK) dari Kementerian Pertanian (Kementan). 

    Sebanyak 300 dosis vaksin PMK itu akan dibagi di tiga kecamatan di Kota Blitar.

    “Kemarin, kami mendapat 300 dosis vaksin PMK dari pusat. Vaksin itu akan kami bagi di tiga kecamatan masing-masing 100 dosis,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Blitar, Dewi Masitoh, Kamis (16/1/2025). 

    Dewi mengatakan, 300 dosis vaksin PMK itu masih sangat kurang jika dibandingkan kebutuhan vaksinasi PMK di Kota Blitar. 

    Populasi sapi di Kota Blitar saat ini sekitar 3.700 ekor dan populasi kambing sekitar 5.000 ekor. 

    Vaksin PMK ini, kata Dewi, akan diberikan kepada sapi yang memang belum pernah mendapat vaksinasi. 

    Tahap awal vaksinasi PMK sebanyak tiga kalo dengan jarak vaksin pertama ke vaksin ke dua satu bulan, lalu vaksin kedua ke vaksin ketiga jaraknya tiga bulan. 

    “Selanjutnya vaksin booster jaraknya enam bulan. Satu ekor sapi dalam setahun minimal dua kali vaksin booster,” ujarnya. 

    Menurutnya, selain dari pemerintah pusat, daerah juga akan mendapatkan kuota vaksin PMK dari Pemprov Jatim. 

    Informasi, vaksin PMK dari Pemprov Jatim turun pada akhir Januari 2025.

    “Kota Blitar dapat berapa dosis, kami belum tahu. Informasinya akhir Januari ini turun vaksin PMK dari provinsi,” katanya. 

    Dikatakannya, perkembangan kasus PMK di Kota Blitar saat ini ada 34 kasus dan 5 ekor sapi di antaranya mati. 

    DKPP terus mengimbau para peternak waspada dengan penyebaran kasus PMK dengan menjaga kebersihan kandang dan kesehatan sapi.

    “Karena belum ada status wabah dari pemerintah pusat, untuk sementara Pasar Hewan Dimoro tetap buka. Tapi, kami memperketat skrining lalu lintas sapi di Pasar Hewan Dimoro,” ujarnya

  • Titiek Soeharto Kecewa dengan Bulog: Segera Laksanakan Fungsinya, Serap Gabah Petani – Halaman all

    Titiek Soeharto Kecewa dengan Bulog: Segera Laksanakan Fungsinya, Serap Gabah Petani – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bulog diminta menjalankan fungsinya dalam menyarap gabah di berbagai daerah sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.

    Tidak berjalannya fungsi Bulog, membuat Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto kecewa dengan Bulog yang tidak mampu menyerap gabah hasil panen petani dengan ketentuan harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6500 per kilo gram (kg).

    Titiek heran mengapa harga gabah di Bantul anjlok hingga Rp5500 perkilogram. 

    Padahal HPP yang berlaku saat ini adalah sebesar Rp6500 perkilogram. 

    Jangan sampai, kata Titiek, penurunan ini berdampak besar pada kerugian petani di seluruh Indonesia.

    “Sangat disayangkan pada saat panen harga gabahnya turun dan ini tentunya akan merugikan petani karena harga yang ditetapkan Rp6500, tapi di sini Rp5500,” ujar Titiek Soeharto saat meninjau jalanya panen raya bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Bantul, Rabu (15/1/2025).

    Pembelian gabah oleh Bulog mau tidak mau harus dilakukan mengingat selama ini Kementeian Pertanian (Kementan) sudah memberikan berbagai fasilitas dan bantuan mulai dari pupuk yang naik 100 persen, benih gratis hingga alat mesin pertanian (Alsintan).

    “Kami dari DPR mengimbau agar Bulog segera melaksanakan fungsinya menyerap berapapun panen yang dihasilkan petani supaya kerja keras petani, dan bantuan-bantuan yang diberikan Pemerintah tidak sia-sia,” katanya.

    Sementara itu, Titiek mengapresiasi kerja keras para petani dan juga respon cepat pemrintah dalam memberi bantuan sarana dan prasarana produksi sehingga rata-rata hasil panen saat ini mencapai kurang lebih 7,7 ton per hektare.

    “Hari ini kita menyaksikan bahwa para kelompok tani sudah ada yang mendapat combain harvester, kemudian pupuk dan hari ini kami menyaksikan hasil panen yang cukup besar yaitu 7,7 ton perhektare,” katanya.

    Di lokasi yang sama, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyampaikan terimaksih atas perhatian besar Komisi IV DPR RI terhadap pembangunan sektor pertanian terutama dalam memaksakan arahan Preisden Prabowo mengenai bantuan pupuk yang sudah merata ke seluruh Indonesia.

    “Sehingga tidak ada lagi keluhan petani yang kami temukan. Yang kedua perhatian Bapak Presiden pada normalisasi irigasi sangat luar biasa dan kita bangun dengan anggaran kurang lebih Rp12 triliun dan dikerjakan oleh kementerian PU dan seterusnya,” jelasnya.

  • Tanpa Pangan, Negara Bisa Bubar

    Tanpa Pangan, Negara Bisa Bubar

    Subang, FORTUNE – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengingatkan cita-cita besar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto guna mewujudkan Swasembada Pangan di Tanah Air. Amran pun mengatakan bahwa tanpa pangan, suatu negara bisa bubar.

    “Tidak ada pangan tidak ada kehidupan. Tanpa pangan, negara bisa bubar,” ujar Amran dalam keterangannya, Selasa (14/1).

    Oleh karena itu, imbuh dia, sangat penting baginya agar semua bisa menjaga pangan. Hal itu dikatakan Amran di hadapan kepala desa dari berbagai wilayah Indonesia pada hari ini, Selasa (14/1) saat menghadiri Kick Off Peringatan Hari Desa yang digelar di Lapangan Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat (Jabar).

    Dia juga menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional.

    “Perintah Bapak Presiden Prabowo, harus swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan ini bisa kita rebut manakala kita semua saling bergandengan tangan,” kata Amran.

    Kemudian dia menyemangati para pemuda di desa untuk terus bekerja dan berkarya.

    “Jangan malu dari desa. Semua menteri di sini dari desa. Aku dari pelosok timur di kaki gunung. Boleh kita lahir di desa tapi rezeki global,” ungkap Amran.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengapresiasi kerja sama yang telah dibangun bersama sejumlah kementerian atau lembaga, termasuk Kementan RI. Lalu, dia mengatakan bahwa pemerintah ingin membangun ketahanan pangan dari desa serta menciptakan desa-desa yang dapat mengekspor ke luar negeri.

    “Tanpa kolaborasi tidak mungkin terlaksana dengan baik,” tutur Yandri.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas turut menyampaikan kabar gembira bagi petani soal kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan jagung.

    Dia meminta jajaran pimpinan daerah termasuk kepala desa dan pendamping desa untuk mengawal kebijakan strategis tersebut agar dapat terimplementasi di lapangan.

    “Saya minta kepala desa mengawal ini agar program kita swasembada pangan secepat-cepatnya bisa tercapai,” kata Zulhas.

    Untuk diketahui, Hari Desa perdana diperingati pada 15 Januari 2025, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Hari Desa dengan tagline ‘Bangun Desa, Bangun Indonesia’

  • Kemarin, pagar laut di Bekasi hingga impor sapi untuk program MBG

    Kemarin, pagar laut di Bekasi hingga impor sapi untuk program MBG

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Selasa (14/1), mulai dari penyelidikan pagar laut di Bekasi, Jawa Barat, hingga impor sapi perah untuk program makan bergizi gratis (MBG).

    Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

    1. KKP selidiki soal pagar laut di Bekasi

    Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan segera melakukan peninjauan ke lapangan guna mengecek informasi soal adanya pagar laut di perairan Bekasi, Jawa Barat, seperti halnya yang terjadi di Tangerang, Banten.

    “Pasti (peninjauan ke lapangan),” kata Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    2. OJK: SLIK bukan satu-satunya faktor penentu dalam proses kredit rumah

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa pemanfaatan atau penggunaan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan perumahan kepada masyarakat.

    “Penggunaan SLIK dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan perumahan merupakan salah satu informasi yang digunakan dalam analisis kelayakan calon debitur dan bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pemberian kredit dan pembiayaan itu,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa.

    3. Kemenperin: Relaksasi opsen bantu jaga pertumbuhan industri otomotif

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan dengan menerapkan relaksasi berupa penundaan implementasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), akan secara langsung membantu pertumbuhan industri otomotif di Indonesia.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta di Jakarta, Selasa, menyatakan, hingga saat ini pihaknya sudah mencatat ada 25 provinsi yang menerapkan relaksasi tersebut.

    4. Tumbuh 4,9 persen, Bea Cukai catat penerimaan Rp300,2 triliun di 2024

    Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) mencatat penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp300,2 triliun selama 2024, tumbuh 4,9 persen dan memenuhi 93,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Tahun 2024 menjadi momen penting bagi Bea Cukai dalam melaksanakan peran strategisnya sebagai revenue collector. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan domestik, Bea Cukai terus menunjukkan komitmennya untuk mengoptimalkan penerimaan negara demi mendukung pembangunan nasional,” ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    5. Kementan impor 200 ribu sapi perah untuk program MBG hingga akhir 2025

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebutkan sekitar 200 ribu ekor sapi perah impor akan tiba hingga akhir 2025 untuk mendukung pemenuhan susu dalam menu program makan bergizi gratis (MBG).

    “Ini kan PP-nya baru beres kita bisa masukkan dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang teregister. Kita tambah di negara lain. Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu (sapi) sampai akhir tahun,” kata Sudaryono saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementan impor 200 ribu sapi perah untuk program MBG hingga akhir 2025

    Kementan impor 200 ribu sapi perah untuk program MBG hingga akhir 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kementan impor 200 ribu sapi perah untuk program MBG hingga akhir 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 19:57 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebutkan sekitar 200 ribu ekor sapi perah impor akan tiba hingga akhir 2025 untuk mendukung pemenuhan susu dalam menu program makan bergizi gratis (MBG).

    Sudaryono menjelaskan regulasi berbentuk peraturan pemerintah (PP) yang mengatur soal pemasukan sapi perah impor sudah dirampungkan, sehingga pengadaan tidak hanya berasal dari Australia.

    “Ini kan PP-nya baru beres kita bisa masukkan dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang teregister. Kita tambah di negara lain. Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu (sapi) sampai akhir tahun,” kata Sudaryono saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Sudaryono menjelaskan pihaknya juga tengah melakukan percepatan penyediaan lahan peternak untuk menampung sapi perah tersebut.

    Di sisi lain, ia menegaskan bahwa pengadaan sapi perah impor ini merupakan bentuk investasi agar Indonesia memiliki pabrik susu segar.

    “Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi. Boleh dong bikin pabrik, di Indonesia ini bikin pabrik susu dengan sapinya didatangkan,” kata dia.

    Ia menambahkan 160 perusahaan asal dalam dan luar negeri sudah menyatakan komitmennya untuk pengadaan sapi perah impor ini.

    Sementara itu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan sebanyak 50 ekor sapi perah bunting jenis Frisian Holstein asal Australia telah tiba di Indonesia.

    Dirjen PKH Kementan Agung Suganda menyampaikan kehadiran sapi perah bunting itu diharapkan dapat mendukung program MBG dan minum susu yang digalakkan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Agung menegaskan bahwa kedatangan sapi perah bunting itu merupakan bagian dari rencana blueprint Kementerian Pertanian untuk mendorong peran investor dalam meningkatkan populasi sapi perah di Indonesia.

    Rencana itu sejalan dengan target pemerintah untuk menambah 1 juta ekor sapi perah dalam lima tahun ke depan.

    Kedatangan sapi perah bunting ini merupakan wujud komitmen nyata sektor swasta untuk berperan dalam percepatan investasi di Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Kementrans upayakan penguatan SDM transmigrasi lewat balai pelatihan

    Kementrans upayakan penguatan SDM transmigrasi lewat balai pelatihan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berkomitmen untuk memprioritaskan penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang transmigrasi melalui balai pelatihan dan pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah, salah satunya Yogyakarta.

    Saat mengunjungi Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (BBPPM) Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta di Sleman, Yogyakarta, Selasa, Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pentingnya peran balai pelatihan dalam mendukung terciptanya SDM yang andal.

    “Transmigrasi membangun ekosistem ekonomi baru yang terintegrasi dengan mengirimkan SDM unggul. Peran Balai adalah menyiapkan SDM unggul yang ada,” kata M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.

    Ia pun mengapresiasi berbagai fasilitas unggulan yang dimiliki BBPPM Yogyakarta, termasuk pengolah air hujan, fasilitas mes, dan demplot sebagai sarana pendukung pelatihan.

    “Fasilitas seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa peserta pelatihan mendapatkan pengalaman terbaik,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Transmigrasi yang diterima di Jakarta.

    Selama kunjungan, Iftitah juga berdialog dengan para pegawai BBPPM Yogyakarta untuk memberikan arahan strategis serta mendengarkan masukan terkait pengembangan berbagai program pelatihan di masa mendatang.

    Ia berharap upaya penguatan SDM transmigrasi melalui balai pelatihan dapat menciptakan masyarakat yang mandiri serta mampu berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi.

    “Saya berharap balai ini dapat terus meningkatkan perannya dalam mencetak SDM yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu menghadapi tantangan di kawasan transmigrasi,” imbuhnya.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kementrans menyatakan siap membantu Kementerian Pertanian (Kementan) mengakselerasi swasembada pangan sesuai yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto dengan menyiapkan 100 ribu transmigran sektor pangan dalam kurun waktu 5 tahun.

    Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman usai bertemu dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (16/12/2024), mengatakan bahwa pihaknya akan membantu Kementan untuk pemenuhan tenaga kerja di lumbung pangan (food estate) yang tengah dikerjakan.

    “Karena nanti ada lahan-lahan pertanian yang tersedia untuk mencapai swasembada pangan, Kementerian Transmigrasi akan menyediakan tenaga kerjanya, berikut dengan perumahannya,” katanya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Jatim pastikan sapi layak dijual saat wabah PMK

    Gubernur Jatim pastikan sapi layak dijual saat wabah PMK

    Kota Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memastikan hewan ternak sapi di pasar hewan layak dijual di tengah meningkatnya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di provinsi setempat.

    “Kelayakan setiap hewan ternak yang dipasarkan penting dilakukan untuk memastikan bahwa ekonomi Jawa Timur harus tetap stabil di tengah maraknya wabah PMK,” katanya saat meninjau proses jual beli hewan ternak sapi di pasar hewan Kelurahan Jrebeg Kidul, Kota Probolinggo, Selasa.

    Pj Gubernur Adhy yang didampingi Kepala Dinas Peternakan Jatim Indyah Aryani dan Kepala Dinas Kesehatan Jatim Erwin Astha Triyono langsung meninjau alur keluar masuk kendaraan yang membawa hewan ternak sapi dan terlihat petugas yang menggunakan alat pelindung diri (APD) langsung menyemprotkan disinfektan pada setiap kendaraan yang akan masuk ke pasar tersebut.

    “Itu salah satu pasar hewan yang saya monitor langsung untuk melihat bagaimana kondisinya terkait meningkatnya wabah PMK, sehingga tadi kami sepakati dengan para penjual adalah ekonomi harus tetap stabil, sehingga tidak menutup pasar hewan itu,” tuturnya.

    Ia mengingatkan seluruh pihak, baik pengelola pasar hewan maupun penjual untuk bersama-sama menjaga sterilisasi ternak dari PMK, sehingga mengimbau agar peternak yang mempunyai sapi dengan gejala PMK tidak dibawa ke pasar hewan karena berpotensi besar menularkan kepada hewan ternak yang lain.

    “Sapi yang sakit diobati dulu, kasih vitamin, dan setelah sehat baru dibawa ke pasar hewan. Jadi itu memang salah satu langkah untuk mengantisipasi menjangkitnya PMK di tempat-tempat seperti pasar hewan,” katanya.

    Adhy menjelaskan terkait vaksin PMK akan terus disalurkan kepada peternak. Ketersediaan vaksin PMK pada Januari 2025 sebanyak 12.500 dosis dari bantuan Kementerian Pertanian dan melihat kebutuhan yang banyak, maka Pemprov Jatim akan mengalokasikan 320.000 dosis vaksin PMK pada akhir Januari 2025.

    “Yang sudah diberikan ke masyarakat 25.000 dosis vaksin. Bulan depan kami juga akan ada tambahan 1,4 juta dosis vaksin dari Kementan. Kekurangannya kami akan membeli lagi dan untuk peternakan yang sudah besar, semua sepakat akan dilakukan pengobatan secara mandiri,” ujarnya.

    Ia mengatakan sejumlah langkah preventif juga perlu diambil dengan salah satunya adalah pengendalian lalu lintas hewan ternak antardaerah.

    “Pintu-pintu yang harus dijaga adalah lalu lintas antarprovinsi, sehingga yang boleh masuk hanya hewan ternak yang sudah divaksin. Jadi ini mohon kesadaran kepada pemilik sapi untuk tetap waspada, ikuti kebijakan pemerintah dan jangan khawatir, kami sudah siapkan vitamin, obat, maupun vaksinnya,” katanya.

    Berdasarkan update data melalui iSIKHNAS atau system pelaporan real time berbasis android per 13 Januari 2025 pukul 16.00 WIB total ternak yang terserang PMK di Jatim sejak 1 Desember 2024 hingga 13 Januari 2025 sebanyak 12.934 ekor sapi atau setara 0,4 persen dari total populasi sapi potong dan sapi perah di Jatim sebanyak 3,3 juta ekor.

    Dari total 12.934 ekor sapi yang terserang PMK, sebanyak 8.500 ekor (65 persen) dalam proses pengobatan, sebanyak 3.473 ekor (26 persen) sudah sembuh atau recovery, sebanyak 689 ekor (5,4 persen) mati, dan 272 ekor (2,1 persen) potong paksa.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementan prediksi produksi GKP kuartal I 2025 capai 18 juta ton

    Kementan prediksi produksi GKP kuartal I 2025 capai 18 juta ton

    kalau kita asumsikan rata-rata 5 ton per hektare akan ada kurang lebih 18 juta ton gabah kering panen

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) memprediksi produksi gabah kering panen pada periode Januari hingga Maret 2024 secara total mencapai 18 juta ton.

    “Kita sebentar lagi akan memasuki masa panen raya. Januari, Februari, Maret itu kurang lebih hampir 3,5 juta hektare. Artinya kalau kita asumsikan rata-rata 5 ton per hektare akan ada kurang lebih 18 juta ton gabah kering panen,” ujar Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kementan Mulyono dalam Rapat Sosialisasi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras tingkat Konsumen 2025 yang digelar secara hybrid di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan dengan jumlah panen tersebut maka produksi gabah setara beras pada kuartal pertama 2025 ini diperkirakan mencapai sekitar 9 juta ton.

    Ia juga mengajak berbagai pemangku kepentingan termasuk Perum Bulog untuk bersama-sama memanfaatkan momentum ini untuk menyerap dengan maksimal hasil panen raya.

    Hal lain yang tak kalah penting yakni, dengan penyerapan yang maksimal maka sekaligus dapat mendongkrak optimisme para petani untuk melanjutkan penanaman pada periode musim tanam selanjutnya.

    Lebih lanjut, Mulyono juga berharap kebijakan standar gabah syarat serap oleh Perum Bulog sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025 sudah dapat segera dilaksanakan.

    Lewat aturan anyar tersebut, Perum Bulog bisa menyerap gabah dan mengisi stok beras gudang dengan kualitas kadar air hingga 30 persen dan kadar hampa sebesar 15 persen.

    Lebih jauh, Kementan pada tahun ini menargetkan melakukan perluasan dua juta hektare, jika hal ini terealisasi maka produksi beras nasional akan melimpah.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementan Jamin Kebutuhan Daging Terpenuhi Meski PMK Merebak di 11 Provinsi

    Kementan Jamin Kebutuhan Daging Terpenuhi Meski PMK Merebak di 11 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan langkah-langkah antisipatif agar stok daging tetap mencukupi seiring merebaknya wabah kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak ruminansia.

    Direktur Kesehatan Hewan Kementan Imron Suandy menyampaikan, langkah antisipatif yang dilakukan yakni dengan memastikan pasokan daging mencukupi, baik dari produksi lokal maupun cadangan yang ada.

    “Pemerintah telah melakukan langkah antisipatif dengan memastikan pasokan daging mencukupi, baik dari produksi lokal maupun cadangan yang ada,” kata Imron kepada Bisnis, Selasa (14/1/2025).

    Selain itu, pihaknya juga terus memantau kondisi lapangan secara intens guna memastikan distribusi daging berjalan dengan lancar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi naiknya harga daging.

    Berdasarkan pantauan laporan iSIKHNAS, setidaknya kasus PMK telah terjadi di 11 provinsi dengan total ternak terinfeksi 14.630 ekor sejak Desember 2024 – 9 Januari 2025.

    Seiring dengan adanya kasus tersebut, Kementan sejak Desember 2024 telah membentuk Satuan Tugas Kesiapsiagaan, Pengendalian dan Penanggulangan PMK.

    Satgas tersebut melibatkan asosiasi profesi dan akademisi. Adapun tugas Satgas dibagi dalam enam divisi yaitu divisi pengaduan data dan pelaporan; divisi pengendalian dan penanggulangan; divisi konsultasi; divisi edukasi dan sosialisasi; divisi sumber daya; dan divisi kerjasama yang merefleksikan tugas masing-masing.

    Selain membentuk Satgas PMK, Imron menuturkan bahwa pihaknya telah mengupayakan penyediaan vaksin untuk pengebalan ternak sehat sebanyak 4 juta dosis yang dialokasikan terutama untuk wilayah-wilayah kasus, tinggi populasi ternak sapi, dan lalu lintas ternak tinggi.

    “Pada saat ini, telah ditargetkan 25 Provinsi untuk mendapatkan vaksin pusat, dengan alokasi utama di Pulau Jawa, Lampung, Bali, dan NTB,” tuturnya.

    Pemerintah juga mengirimkan tim gabungan Ditjen PKH, UPT Pusat Ditjen PKH, Dinas Provinsi, dan Dinas Kab/Kota wilayah tertarget yang secara serentak melakukan giat vaksinasi hewan sehat, pengobatan ternak sakit, penyemprotan disinfeksi, dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

  • Kementan dan Polri akselerasi produksi jagung seluas 1,7 juta ha

    Kementan dan Polri akselerasi produksi jagung seluas 1,7 juta ha

    Kepolisian telah berperan besar mengawal program swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengakselerasi pencapaian produksi jagung nasional dengan target pertanaman mencapai 1,7 juta hektare.

    “Kami ingin bahwa langkah-langkah yang kita ambil bersama Polri dengan potensi luar biasa 1,7 juta hektare yang bisa ditanami (jagung) dapat menguntungkan petani, pengusaha, masyarakat, dan negara,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penanaman Jagung bersama Polri, sebagaimana keterangan diterima yang di Jakarta, Selasa.

    Menurut Mentan, melalui program tanam jagung serentak tahun 2025, lahan perkebunan dan lahan kering di berbagai wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pertanaman jagung.

    “Kami ingat betul di Sumatera Utara dan Sumatera Barat ada uji coba penanaman jagung di lahan sawit dan itu berhasil. Di Jeneponto, pegunungan ditanami jagung. Kita ingin ulangi keberhasilan ini,” ujar Mentan.

    Pada rapat koordinasi yang membahas strategi konsolidasi dan penguatan kerja sama tersebut, ditargetkan dapat menghasilkan tambahan produksi jagung hingga 4 juta ton atau meningkat 25 persen dari kondisi saat ini.

    “Mimpi kita adalah menaikkan produksi. Produksi tahun 2023-2024 berkisar 15 juta ton dan kita naikkan menjadi 16 juta ton. Tetapi manakala target yang kita canangkan bersama tercapai itu bisa mencapai 2-3 juta ton dibanding tahun 2024,” papar Amran.

    Untuk itu, Mentan mengapresiasi dukungan dan kolaborasi dari jajaran kepolisian.

    Menurut dia, kepolisian telah berperan besar mengawal program swasembada pangan termasuk mengawal kasus penyelewengan pupuk ataupun alat dan mesin pertanian.

    “Kami ucapkan terima kasih kepada kepolisian. Ini langkah luar biasa di mana bantuan dan dukungan kepolisian dalam mengawal swasembada pangan khususnya jagung,” tutur Mentan.

    Ia juga menyampaikan bahwa percepatan tanam jagung dapat terwujud manakala ada jaminan keuntungan yang didapat oleh petani.

    Untuk itu, pemerintah telah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) jagung yang sebelumnya Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kg.

    Oleh karena itu, Mentan menekankan bahwa Perum Bulog harus mengambil langkah krusial untuk menyerap hasil panen jagung.

    “Sangat mudah mengajak bercocok tanam jagung, namun yang penting ada jaminan bahwa jagung itu menguntungkan. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, pemerintah wajib menyerap produksi,” ucap Mentan.

    “Saya meminta kepada Bulog jangan sampai kita berhasil tanam, tapi tidak diserap dengan baik seperti arahan Bapak Presiden,” tambah Mentan.

    Sementara itu, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa Polri berkomitmen untuk mendukung swasembada jagung demi mewujudkan kemandirian pangan.

    “Polri berperan sebagai penggerak kelompok tani, menjembatani antara kebutuhan petani dengan Kementan dan mengawasi distribusi bantuan dari negara agar sampai ke petani,” kata Dedi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025