Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Kunci Swasembada Beras 2025 Ada di Tangan Bulog – Page 3

    Kunci Swasembada Beras 2025 Ada di Tangan Bulog – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertanian telah memberikan arahan kepada Perum Bulog untuk membeli gabah setara dengan 3 juta ton beras.

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Wakil Menteri Pertanian, yang dikenal dengan sapaan Mas Dar, mengimbau Bulog agar aktif menyerap gabah dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogram, terutama di tengah musim panen yang sudah dimulai di beberapa wilayah.

    Mas Dar menyampaikan bahwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3 triliun, kebijakan Harga Pembelian Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

    “Dengan anggaran ini, kita tidak hanya menjamin pendapatan petani, tetapi juga melindungi anggaran pertanian yang mencapai Rp149 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk subsidi pupuk, benih, irigasi, dan peralatan mesin pertanian,” ujar Wamentan Sudaryono setelah menghadiri Rapat Kerja Nasional bersama Bulog di Jakarta, Minggu (25/1/2025).

    Sederet Upaya Kementan

    Wamentan Sudaryono menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan produksi pangan, termasuk melalui Program Penambahan Areal Tanam (PAT) yang memperluas lahan tanam.

    Pada tahun 2024, Kementan berencana mengolah 1,7 juta hektare lahan yang memungkinkan panen dua kali setahun.

    Sementara pada 2025, targetnya adalah menambah 2,5 juta hektare lahan tanam baru, dengan 500 ribu hektare di antaranya dikelola oleh TNI.

    “Kita harus bekerja sama karena produksi terus meningkat. Penting bagi kita untuk segera mempercepat langkah-langkah yang mendukung target ini,” kata Wamentan.

     

  • Mentan Ingin NTT Jadi Lumbung Pangan Nasional, Pasok Beras

    Mentan Ingin NTT Jadi Lumbung Pangan Nasional, Pasok Beras

    Jakarta, FORTUNE – Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman berambisi untuk membuat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai Lumbung Pangan di timur Indonesia dengan waktu maksimal tiga tahun. Dia menilai NTT dapat menjadi salah satu tulang punggung ketahanan nasional, karena memiliki potensi lahan yang mencapai 300 ribu hektare.

    “Potensinya luar biasa. Jika 200 ribu hektare saja kita tanami dua kali setahun, produksi bisa mencapai 2 juta ton beras. Padahal kebutuhan NTT hanya 1,3 juta ton. Artinya, kita surplus 700 ribu ton,” kata Amran dalam keterangannya, Jumat (24/1).

    Kemudian dia menjelaskan, jika NTT mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, ketergantungan pada provinsi lain seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur bisa berkurang. Menurut Amran, hal ini bakal menekan biaya logistik yang selama ini menjadi penyebab harga beras tinggi dan inflasi di wilayah tersebut.

    “Kalau swasembada, inflasi terkendali, harga pangan rendah, dan masyarakat lebih sejahtera. Selama ini, biaya angkut dari luar daerah ditanggung rakyat, makanya harga mahal,” ujar dia.

    Untuk merealisasikan target tersebut, lanjut Amran, Kementan berkomitmen memberikan berbagai bentuk bantuan, mulai dari irigasi, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pendampingan intensif.

    “Kami targetkan jangan lewat tiga tahun. Kami bantu semua yang dibutuhkan, termasuk biaya optimalisasi lahan,” kata dia.

    Selain menekan inflasi, Amran berharap program swasembada ini dapat menjadi solusi efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan di NTT yang saat ini mencapai 20 persen.

    “Sektor pertanian adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan di NTT. Jika ini berhasil, rakyat akan lebih sejahtera,” tutur dia.

    Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur NTT Andriko Noto Susanto menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pertanian di wilayahnya. Dia menjelaskan bahwa dari 300 ribu hektare potensi lahan sawah, sebanyak 177 ribu hektare telah digarap dengan indeks pertanaman (IP) 1–1,5.

    Andriko juga menyebut bahwa masih terdapat 123 ribu hektare lahan basah yang siap dioptimalkan.

    “Kami sangat berterima kasih atas bantuan pemerintah, mulai dari alsintan, pompa, benih, pupuk, hingga pembangunan bendungan dan embung. Dengan dukungan ini, kami yakin NTT bisa berkontribusi pada swasembada pangan nasional,” kata dia.

  • Polda lakukan penanaman jagung seluas 22,5 hektar di Papua

    Polda lakukan penanaman jagung seluas 22,5 hektar di Papua

    Jayapura (ANTARA) – Kepolisian Daerah (Polda) Papua bakal melakukan penanaman jagung seluas 22,5 hektar sebagai salah satu upaya mendukung ketahanan pangan di Tanah Papua.

    Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Papua, Kombes Pol. Jeremias Rontini di Jayapura, Jumat, mengatakan penanaman akan dilakukan pada beberapa daerah kerja Polda Papua.

    “Seperti Kabupaten Jayapura 100 hektar, lalu Keerom 30 hektar, dan sisanya Merauke 276 hektar,” katanya.

    Menurut Jeremias, oleh sebab itu pihaknya mengajak instansi terkait lainnya agar bekerja sama untuk mendukung distribusi dan penjualan hasil panen, dan terkait penjualan hasil panen.

    “Karena hingga saat ini harga berada di kisaran Rp3.000-Rp3.500 per kg, sedangkan harga ketetapan pemerintah adalah Rp5.000–Rp5.500 per kg oleh sebab itu hal ini perlu menjadi tugas bersama ,” ujarnya.

    Dia menjelaskan pada Inspektorat Pengawasan Umum menjadi pelaksana program oleh sebab itu pihaknya melanjutkan apa yang telah diarahkan.

    “Penanaman jagung serentak satu juta hektar merupakan kerjasama Polri, Kementan RI, GAPKI, Perhutani, hutani, Swasta, dan Swadaya petani oleh sebab itu mari bersama mensukseskan asta cita dari program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” katanya lagi.

    Dia menambahkan sebelumnya telah dilakukan penanaman jagung di Kabupaten Jayapura, khususnya Lembah Grime pada Selasa (21/1) yang mana daerah tersebut memiliki potensi pertanian luar biasa.

    “Kegiatan penanaman dimulai sejak awal Januari, dan hingga kini, lahan seluas dua hektar telah siap digunakan, sementara total lahan yang akan digunakan adalah tiga hektar sedangkan lainnya akan disiapkan,” ujarnya.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi IV DPR Cecar Menhut Soal Pemanfaatan 20 Juta Hektare Hutan Cadangan yang Tuai Polemik – Halaman all

    Komisi IV DPR Cecar Menhut Soal Pemanfaatan 20 Juta Hektare Hutan Cadangan yang Tuai Polemik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Alien Mus mempertanyakan peruntukan 20 juta hektare dalam program hutan cadangan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mendukung swasembada pangan, energi dan air.

    Komisi IV DPR sudah menanyakan Kementerian Pertanian (Kementan) dan mendapat keterangan bahwa kebutuhan lahan untuk ketersediaan pangan nasional cukup satu juta hektare.

    Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan Wamenhut Sulaiman Umar di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    “Pak, kami juga masih bertanya, 20 juta hektare itu pembebasannya itu benar – benar untuk apa? Kami juga menanyakan Kementerian Pertanian bahwa yang dibutuhkan untuk ketersediaan pangan nasional kita itu satu juta hektare, kalau saya nggak salah,” kata Alien.

    Selain itu anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman juga mempertanyakan dari mana Kemenhut mendapat angka 20,6 juta hektare. Apakah angka itu didapat hanya berdasarkan identifikasi semata atau hasil dari kajian. 

    Sebab menurutnya hutan jadi kawasan yang krusial, sehingga penerapan kebijakannya tidak boleh serampangan tanpa didahului kajian mendalam. Mengingat dampak kebijakan ini berkaitan erat dengan masalah sosial, ekonomi dan hukum.

    “Karena kalau identifikasi menurut saya tidak memenuhi unsur, karena ini tidak boleh serampangan masalah hutan ini. Karena dampaknya di kemudian hari, ini akan menjadi masalah buat masyarakat. Banjir, nah ini harus dipertimbangkan karena ini berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, faktor hukum dan lain-lain,” ucap Arif.

    Sebelumnya Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Kemenhut telah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang bisa dimanfaatkan sebagai hutan cadangan untuk program swasembada pangan, energi dan air.

    Hal ini disampaikan Raja Antoni saat melantik 11 pejabat pimpinan tinggi madya di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, Senin (6/1/2025). 

    “Kita sudah mengidentifikasi sekitar 20 juta hektar hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air,” kata Raja Antoni.

    Sementara itu lanjutnya, ada potensi 1,1 juta hektare lahan yang bisa menghasilkan 3,5 juta ton beras per tahun. Jumlah itu setara dengan total impor beras Indonesia pada tahun 2023.

    Kemenhut juga berencana menanam pohon aren sebagai sumber bioetanol. Berdasarkan hitung – hitungan, 1 hektare yang ditanami pohon aren dapat menghasilkan 24 ribu kiloliter bioetanol. 

    Sedangkan luasannya 1,5 juta hektare lahan ditanami aren, maka produksi bietanol sebagai bahan bakar alternatif dapat menggantikan impor BBM Indonesia yang mencapai 26 juta kiloliter.

    “Jika kita menanam 1,5 juta hektar aren, kita bisa menghasilkan 24 juta kiloliter bioetanol, yang dapat menggantikan impor BBM sebesar 26 juta kiloliter,” tegasnya. 

  • Kolaborasi Tanam Jagung Serentak di Pemalang, Dukung Swasembada Pangan

    Kolaborasi Tanam Jagung Serentak di Pemalang, Dukung Swasembada Pangan

    Liputan6.com, Jakarta – Polres Pemalang bersama Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah melaksanakan penanaman jagung secara serentak di wilayah Kabupaten Pemalang. Total lahan yang ditanam seluas 2 Hektar, dengan jumlah bibit sebanyak 40 kilogram, Selasa (21/1/2025).

    Dalam pelaksanaannya, Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunaryo bersama Forkopimda Kabupaten Pemalang turut hadir menanam bibit jagung di kawasan Technopark Randudongkal, Pemalang.

    “Kegiatan ini digelar Polri bersama Kementan secara serentak di Indonesia, dalam rangka mendukung program asta cita Presiden Republik Indonesia, untuk mencapai swasembada pangan nasional,” katanya.

    Eko mengatakan, program penanaman jagung juga dilaksanakan oleh jajaran Polsek dan stakeholder terkait, dengan memanfaatkan lahan perkebunan dan lahan produktif di wilayah masing-masing.

    “Kami berharap, program ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi para petani di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang,” ujarnya.

    Menurut dia, Polres Pemalang dan jajaran Polsek akan terus berkolaborasi dengan instansi terkait hingga masyarakat petani, untuk memastikan keberhasilan program penanaman jagung di wilayah Kabupaten Pemalang.

    “Dengan demikian, diharapkan potensi lahan produktif di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang dapat dimaksimalkan, demi mendukung pencapaian swasembada pangan nasional,” kata Kapolres Pemalang.

     

    Produk TKI Gagal, Nyandu dan Edarkan Narkoba Terancam 20 Tahun Penjara dan Denda Rp10 Miliar

  • Lindungi Sapi, Wamentan Dorong Pemda Anggarkan Vaksin PMK

    Lindungi Sapi, Wamentan Dorong Pemda Anggarkan Vaksin PMK

    Jakarta, FORTUNE – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI Sudaryono mendorong pemda menyiapkan Anggaran khusus vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk melindungi hewan ternak seperti sapi. Vaksinasi PMK ini bertujuan guna menanggulangi penyebaran PMK di Tanah Air.

    Sudaryono menuturkan, keterlibatan pemda untuk ikut serta dalam pemenuhan dosis vaksinasi PMK ini dalam rangka mendukung kebutuhan di seluruh Indonesia.

    “Kita punya dosis 4 juta dan itu tidak akan cukup memenuhi kebutuhan vaksin sapi nasional. Oleh karena itu, kami imbau pemerintah daerah harus menyiapkan anggran khusus untuk vaksin,” kata Sudaryono, Selasa (21/1).

    Menurut dia, pemberian vaksinasi pada sapi ternak sangat penting dilakukan untuk mencegah penyebaran PMK yang dapat berkembang dengan cepat. Selain itu, Sudaryono pun menekankan bahwa vaksinasi PMK harus dilakukan secara masif dan merata di seluruh Tanah Air.

    Lanjut dia, hal itu penting dilakukan agar tak mengganggu target swasembada daging nasional.

    “Sekarang ada beberapa kasus PMK di beberapa daerah. Ini harus kita antisipasi, baik melalui isolasi maupun pemberian vasksin secara rutin. Kami juga terus lakukan monitoring (pemantauan) dengan menyediakan 4 juta dosis,” ujar Sudaryono.

    Kemudian dia mendorong sektor swasta dan pengusaha untuk membeli vaksin secara mandiri dan melakukan vaksinasi di tingkat peternak. Sudaryono mengeklaim, harga vaksin yang terjangkau sekitar Rp17 ribu–Rp25 ribu per dosis memungkinkan perusahaan untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi.

    “Harga vaksin itu murah Pak, satu dosis Rp17.000–Rp25.000, hanya seharga satu bungkus rokok. Jadi kami mendorong perusahaan untuk melaksanakan vaksin mandiri,” kata dia.

    Sudaryono berharap, PMK dapat dikendalikan dengan lebih efektif dan populasi sapi di Indonesia dapat terlindungi dari penyebaran penyakit tersebut.

    Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Selasa (21/1) masih ada 323 ekor hewan ternak yang terkena kasus PMK dan 3 mati akibat PMK per kemarin, Senin (20/1). Kasus ini telah dilaporkan dari 6 provinsi; 22 kabupaten atau kota; 48 kecamatan; 82 desa.

  • Putus Penularan Penyakit Mulut dan Kuku dari Wonogiri, Bantul Tutup Pasar Ternak

    Putus Penularan Penyakit Mulut dan Kuku dari Wonogiri, Bantul Tutup Pasar Ternak

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda di saat acara Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan keputusan penutupan pasar hewan merupakan kewenangan kepala daerah. “Ini sesuai surat edaran Menteri Pertanian pada 3 Januari 2025. Dimana kepala daerah diminta meningkatkan pengawasan lalu lintas ternaknya untuk mengantisipasi penyebaran yang lebih luas dan dibarengi dengan melakukan desinfektan untuk memutus rantai virus,” katanya.

    Menghadapi penyebaran wabah PMK yang mulai meningkat cepat pada minggu ketiga Desember 2024, Kementan telah menyiapkan sebanyak empat juta vaksin yang nanti dibagikan ke semua provinsi sesuai dengan pengajuan kebutuhan. Distribusi vaksin dilakukan secara bertahap, di mana pada Januari ini ditargetkan 400 ribu dosis vaksin terdistribusikan. Kemudian pada Februari 1,2 juta vaksin PMK dan pada Maret sebanyak 400 ribu dosis terdistribusikan. “Sedangkan alokasi dua juta dosis lagi direncanakan untuk vaksinasi periode kedua pada Juli hingga September 2025,” papar Agung.

    Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, Syam Arjayanti mengatakan telah mengajukan permohonan vaksin sebanyak 100 ribu ke Kementan. “Pendistribusian vaksin akan diprioritaskan untuk empat kabupaten, Gunungkidul, Bantul, Sleman dan Kulon Progo. Kota Yogyakarta tidak menjadi prioritas karena masih nol kasus PMK,” tutupnya.

  • Harga Vaksin PMK Terjangkau, Peternak Diminta Tak Tunggu Pemerintah Nasional 18 Januari 2025

    Harga Vaksin PMK Terjangkau, Peternak Diminta Tak Tunggu Pemerintah Nasional 18 Januari 2025

    Harga Vaksin PMK Terjangkau, Peternak Diminta Tak Tunggu Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Wakil Menteri Pertanian
    (Wamentan) Sudaryono meminta para peternak segera memberikan vaksin untuk ternaknya sebelum terkena wabah Penyakit Mulut dan Kuku (
    PMK
    ).
    Ia tidak ingin para peternak menunggu distribusi vaksinasi dari pemerintah. Sebab, harga
    vaksin PMK
    terbilang murah dengan rentang Rp 17.000 hingga Rp 25.000 per dosis.
    “Saya mengimbau kepada siapapun, baik itu pengusaha perorangan, ya, peternak, enggak perlu menunggu divaksin negara. Vaksin itu harganya Rp 17.000 – Rp 25.000,” kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).
    Ia menuturkan, harga vaksin itu jauh lebih terjangkau daripada mengambil risiko sapi seharga Rp 30 juta terkena wabah.
    “Daripada sapi yang nilainya Rp 30 juta lebih terkena PMK, lebih baik pengadaan vaksin mandiri juga kita sangat mendorong, karena harganya bisa diakses dan tersedia,” ucap Sudaryono.
    “Jadi enggak perlu nunggu sampai sapinya sakit atau vaksin dari negara datang,” imbuh dia.
    Lebih lanjut, Sudaryono mengungkapkan,
    Kementerian Pertanian
    menargetkan distribusi 2 juta dosis vaksin untuk mencegah PMK hingga Maret 2025. Sebanyak 400.000 dosis ditargetkan didistribusikan pada Januari 2025.
    “Kita siaga, ya, Kementan siaga, vaksinasi sudah kita jalankan. Insya Allah sampai dengan April, Mei, sampai dengan tengah tahun, kita sudah bisa paling tidak 2 juta dosis kita bisa berikan untuk vaksin. Mau enggak mau harus vaksin,” tandasnya.
    Sebelumnya diberitakan, wabah PMK terdeteksi di sejumlah wilayah. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, kemudian mengeluarkan surat peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap PMK.
    Surat bernomor B-03/PK.320/M/01/2025 tertanggal 3 Januari 2025 itu menginstruksikan pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan.
    Langkah antisipasi meliputi pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan, penutupan pasar hewan selama 14 hari jika ditemukan kasus PMK, dan pelibatan peternak serta sektor swasta dalam pengendalian penyakit.
    Menurut data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS), dari 9 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025 tercatat 4.000 kasus PMK di Indonesia.
    Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menekan penyebaran penyakit sekaligus menjaga stabilitas sektor peternakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementan Tambah 2.500 Dosis Vaksin PMK untuk Polewali Mandar

    Kementan Tambah 2.500 Dosis Vaksin PMK untuk Polewali Mandar

    Polewali Mandar, Beritasatu.com – Tingginya antusiasme peternak di Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, dalam melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) terhadap ternaknya membuat stok vaksin di Dinas Pertanian dan Pangan setempat habis. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Pertanian (Kementan) akan menambah 2.500 dosis vaksin PMK pada Februari 2025.

    Sebelumnya, Polman hanya menerima 500 dosis vaksin pada awal Januari 2025. Namun, jumlah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan peternak yang khawatir ternaknya tertular PMK.

    “Kami akan menerima tambahan 2.000 dosis vaksin dari Kementerian Pertanian pada Februari. Tambahan ini sangat dibutuhkan karena tingginya permintaan vaksinasi dari peternak,” ujar Kepala UPTD Puskeswan Polman Isnaniah Bagenda, Jumat (17/1/2025).

    Sejak akhir Desember 2024, enam ekor sapi di Kecamatan Tinambung dinyatakan positif PMK berdasarkan hasil laboratorium dari Balai Veteriner Maros. Untuk mencegah penyebaran lebih luas, Dinas Pertanian dan Pangan Polman telah melakukan langkah-langkah.

    Pertama, vaksinasi serentak yang dilaksanakan di 16 kecamatan dengan prioritas utama di Kecamatan Tinambung. Kedua, pengobatan massal dan disinfeksi. Dilakukan pada wilayah yang terdampak.

    Ketiga, edukasi masyarakat, yaitu memberikan informasi tentang cara mencegah penularan PMK.

    “Sejak kasus pertama ditemukan, kami telah melokalisasi wilayah terdampak dan melakukan pengobatan massal. Disinfeksi dan edukasi masyarakat juga terus dilakukan agar PMK tidak menyebar ke kecamatan lain,” tambah Isnaniah.

    Peternak di Polman mengaku resah sejak PMK mulai mewabah. Kekhawatiran akan penularan membuat mereka berbondong-bondong meminta vaksinasi untuk ternaknya.

    “Peternak sangat antusias untuk melakukan vaksinasi karena mereka takut sapinya tertular PMK. Namun, stok vaksin yang terbatas menjadi kendala utama,” ungkap Isnaniah.

    Dengan tambahan 2.500 dosis vaksin dari Kementan, diharapkan seluruh ternak di Polman dapat divaksinasi untuk mencegah penyebaran PMK lebih lanjut. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan hewan ternak dan mendukung keberlanjutan peternakan di Indonesia.

  • Menkop imbau koperasi peternak vaksinasi hewan ternak

    Menkop imbau koperasi peternak vaksinasi hewan ternak

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkop imbau koperasi peternak vaksinasi hewan ternak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 18:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengimbau koperasi peternak di Indonesia merawat hewan ternak dengan melakukan vaksinasi untuk mencegah penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    “Ini memang vaksin ya, harus vaksin menurut saya,” ujar Budi Arie saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    Terlebih, kata dia lagi, Indonesia sudah mampu memproduksi vaksin PMK yang diharapkan mampu menekan jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK.

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian telah menyalurkan 124.225 dosis vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) tahap awal, guna menangani penyebaran penyakit hewan ternak tersebut.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan, pada 2025 Kementan menyiapkan 4 juta dosis vaksin PMK yang akan didistribusikan secara bertahap kepada 25 provinsi dengan kasus PMK.

    “Dari 4 juta dosis vaksin yang disiapkan pada 2025, sebanyak 124.225 dosis vaksin telah didistribusikan ke tujuh provinsi dan unit pembibitan,” kata Agung.

    Dia merinci tujuh provinsi penerima vaksin tahap pertama tersebut meliputi Jawa Barat dengan 20.000 dosis; Sumatera Barat (20.000 dosis), Sumatera Selatan (10.000 dosis), Sulawesi Barat (10.000 dosis), Jawa Tengah (40.000 dosis), Bali (17.000 dosis), Bangka Belitung (4.000 dosis), dan unit pembibitan ternak (3.225 dosis).

    Ia menuturkan bahwa distribusi vaksin dilakukan secara bertahap sesuai permintaan dinas provinsi.

    Kementan menargetkan 400.000 dosis didistribusikan pada Januari, 1,2 juta dosis pada Februari, dan 400.000 dosis lagi pada Maret.

    Sumber : Antara