Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Bulog Akan Serap 3 Juta Ton Gabah Petani, Standar Derajat Sosoh Beras Disesuaikan Jadi 95 Persen – Halaman all

    Bulog Akan Serap 3 Juta Ton Gabah Petani, Standar Derajat Sosoh Beras Disesuaikan Jadi 95 Persen – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Untuk mendorong penyerapan beras petani, pemerintah menyesuaikan derajat sosoh dari 100 persen menjadi 95 persen. Sementara itu, Bulog sepakat akan menyerap 3 juta beras produksi petani.

    “Kita semua sepakat mengamankan 3 juta ton gabah setara beras. Atas permintaan Menteri Pertanian Amran dan Perpadi, derajat sosoh 100 persen kami turunkan menjadi 95 persen sehingga diharapkan bisa membantu penyerapan Bulog,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi sekaligus Ketua Dewan Pengawas Bulog, Kamis (30/1/2025).

    Arief menyampaikan keputusan ini usai rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama serap gabah petani antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Bulog dan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) di kantor Kementan, Jakarta Selatan.

    Selama ini terdapat beberapa standar penyerapan beras oleh Bulog, termasuk derajat sosoh dengan acuan 100 persen. Namun, hal ini menjadi tantangan bagi petani agar berasnya dapat diserap Bulog.

    Untuk mengakomodasi aspirasi petani dan meningkatkan penyerapan, menyesuaikan derajat sosoh menjadi salah satu solusinya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, penyesuaian derajat sosoh menjadi 95 persen tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas beras. “Itu nggak berpengaruh sama kualitas. Itu masih bagus,” ungkapnya.

    Ketua Perpadi, Sutarto Alimoeso juga sependapat. Dia menjelaskan, derajat sosoh berkaitan dengan daya simpan beras.

    “Ada keputusan yang menarik kaitannya dengan derajat sosoh. Kalau secara teknis perberasan, makin tinggi derajat sosohnya sebenarnya kandungan vitaminnya makin berkurang. Cuman untuk disimpan lama biasanya derajat sosoh memang harus lebih baik,” jelasnya.

    Sutarto menekankan bahwa beras dengan derajat sosoh 95 persen mempunyai kualitas yang baik dan daya simpan yang masih bagus.

    Dengan penyesuaian derajat sosoh tersebut, petani dan pengusaha penggilingan optimistis dapat mengejar target penyerapan 3 juta ton.

    “Jadi 95 persen saya kira sudah sangat baik. Jadi nanti yang (beras) kecil-kecil pun bisa mampu langsung untuk setor ke Bulog sehingga insya Allah menuju 3 juta itu kita bisa lakukan,” ucapnya.

    Sebelumnya, pemerintah menegaskan komitmennya mencapai swasembada pangan dengan menargetkan penyerapan 3 juta ton gabah setara beras hingga April 2025.

    Mentan Amran meminta Perum Bulog segera menyerap gabah petani sesuai HPP guna menjaga stabilitas pangan nasional dan kesejahteraan petani.
     
    “Hari ini kita sepakat menyerap beras hingga April 2025 sebanyak 3 juta ton setara beras. Surplus produksi kita hingga Maret mencapai 2,9 juta ton, dan pada April meningkat menjadi 4 juta ton. Kami berharap 3 juta ton ini bisa terserap sepenuhnya,” ujar Mentan Amran.

    Dia menegaskan, swasembada hanya dapat dicapai jika seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian maupun lembaga di sektor pangan, bergerak cepat dan bersama untuk mencapai target.

    “Hari ini kita harus bergerak bersama, mulai dari Perpadi, Bulog, Kepolisian, dan TNI. Insyaallah, ini bisa ditunaikan dalam waktu secepat-cepatnya,” kata Mentan.

    Stok Beras Hari Ini 1,9 Juta Ton 

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menegaskan, stok beras di Bulog berkisar 1,9 juta hingga 2 juta ton.

    Pemerintah memerintahkan Bulog agar menyerap 3 juta ton, sehingga dalam waktu 3-4 bulan ke depan, total stok di Bulog akan mencapai 5 juta ton.

    Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, menyatakan pihaknya siap menjalankan tugas menyerap gabah petani sesuai target.

    “Tahun ini Bulog diberi amanah besar mewujudkan kemandirian pangan nasional dengan menyerap gabah,” kata Wahyu.

    Penyerapan gabah dan beras dalam negeri akan mengacu pada kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang mengatur mekanisme penyerapan gabah.

    “Insyaallah, kami siap mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras pada musim panen pertama ini,” kata Wahyu.

    Bulog juga telah bekerja sama dengan BUMN lain, Kementerian Perdagangan, dan Perpadi, apabila masih diperlukan tambahan gudang penyimpanan. 

    Kapasitas penyimpanan beras Bulog saat ini mencapai 1,5 juta ton. “Kami siap mencari solusi tambahan jika dibutuhkan. “ ujarnya.

    Pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp16 triliun dari APBN untuk mendukung penyerapan gabah petani.

     

     

     

  • Mentan Amran Optimistis Harga Gabah Bakal Terus Naik

    Mentan Amran Optimistis Harga Gabah Bakal Terus Naik

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 70 persen harga gabah di tingkat provinsi masih di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP) Rp 6.500 per kilogram (kg). Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimistis harga akan segera naik setiap bulannya.

    “Tetapi kalau kita lihat per provinsi itu ada 70 persen yang harga gabahnya di bawah HPP yang ditetapkan pemerintah Rp 6.500 per kg. Insyaallah, kami yakin mulai besok akan bergerak naik kembali harganya,” ucap Mentan Andi Amran kepada awak media di Kantor Kementan, Kamis (30/1/2025).

    Menteri Andi Amran menyebutkan, kenaikan diperkirakan terjadi mulai seiring penyerapan beras oleh Bulog. Langkah ini diharapkan meningkatkan pendapatan petani.

    Ia memastikan, pemerintah terus memantau pergerakan harga gabah di setiap daerah. Penyerapan yang masif diyakini mampu menjaga stabilitas harga.

    Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Amran Sulaiman mengatakan, proyeksi padi kenaikan 50 persen berdasarkan data proyeksi BPS Januari hingga Maret 2025. Kenaikan ini dibandingkan periode yang sama pada 2024.

    “Produksi Januari, Februari, Maret 2025 sesuai data BPS, juga sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden, itu naik dibanding tahun lalu. Itu 50 persen di Januari, 49 persen di Februari, dibanding tahun lalu, pada bulan yang sama, dan 51 persen di Maret. Tiga bulan berturut-turut, semoga di April juga baik,” katanya lagi.

    Diketahui pemerintah akan memulai menyerap beras petani dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Bulog menargetkan penyerapan di 2025 sebanyak tiga juta ton dari dalam negeri.

  • Mentan Paparkan Pencapaian Pertanian 1 Tahun, Produksi Beras Indonesia Melimpah Saat Iklim Ekstrem

    Mentan Paparkan Pencapaian Pertanian 1 Tahun, Produksi Beras Indonesia Melimpah Saat Iklim Ekstrem

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memaparkan kinerja Kementerian Pertanian dalam waktu satu tahun dimulai dari akhir masa periode Presiden Joko Widodo hingga 100 hari kepempimpinan Presiden Prabowo Subianto, termasuk melimpahnya produksi beras Indonesia. 

    Mentan Amran mengungkapkan, saat ini Indonesia berhasil memproduksi beras secara melimpah di tengah musim krisis lantaran iklim ekstrem pada Desember-Januari. 

    Amran menuturkan, saat menjelang masa jabatan Presiden Jokowi berakhir, Indonesia terancam akan mengalami krisis pangan. Tantangan terbesar menjelang akhir hingga awal tahun yakni dampak iklim El Nino berupa kekeringan dan La Nina yang berupa tingginya curah hujan. 

    “Bahkan tanda-tanda bahwa Indonesia posisi sangat berbahaya, karena pada Januari-Februari itu sudah dijatah beli beras, yakni 15 kilogram per orang di supermarket, dan itu tidak boleh lebih dari itu. Setiap beli, Januari-Februari,” ujar Amran dalam pidatonya pada acara Beritasatu Economy Outlook, Kamis (30/1/2025). 

    Mentan Amran menuturkan, saat itu pun harga jual beras per kilogram (kg), mencapai harga tertinggi sejak masa kemerdekaan Indonesia yakni rata-rata Rp 15.000-Rp 16.000 per kg. 

    Guna menanggulangi ancaman krisis pangan di awal 2025, Amran mengatakan Kementan langsung mengambil langkah cepat. Kebijakan pompanisasi lahan dan pemutakhiran teknologi pertanian, dikebut agar meningkatkan produksi pangan. 

    “Kami juga lakukan refocusing anggaran. Refocusing anggaran adalah, anggaran perjalanan dinas, seminar, perbaikan gedung, rehat, rapat, kita cabut. Total anggaran yang dicabut Rp 1,7 triliun,” katanya tentang produksi beras Indonesia. 

    Melalui efisiensi anggaran, Mentan Amran mengungkapkan produksi pangan berupa beras dan jagung, berhasil ditingkatkan pada musim-musim yang diprakirakan akan krisis karena El Nino dan La Nina. Peningkatan tersebut mencapai selisih 3 juta ton beras terutama dalam rentang waktu antara Agustus sampai Desember secara tahunan dibandingkan 2023 sebelumnya. 

    “Dan ini data Badan Pusat Statistik (BPS) ya. Jadi tidak bisa lagi ditanya. Tadi kami perlihatkan ini datanya, 3 juta ton atau 49% kenaikan produksi dibanding tahun lalu,” ujarnya. 

    Lebih lanjut, Amran juga mengungkapkan harga jual beras yang dibandingkan pada Januari-Februari 2024, dengan awal 2025 cukup jauh. 

    “Dan kita bisa lihat Januari-Februari tahun lalu, harga pangan kurang lebih Rp 15.000-Rp 16.000 arta-rata seluruh Indonesia. Hari ini terjadi di saat kondisi kritis biasanya pada Desember-Januari itu harga naik, hari ini harganya di bawah, kemudian sekarang Rp 12.000 per kilogram,” tandas Amran saat membahas produksi beras Indonesia. 

  • Data Harga Pangan Hanya dari BPS, Hindari Polemik

    Data Harga Pangan Hanya dari BPS, Hindari Polemik

    Jakarta, FORTUNE – Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan pihaknya agar tak mengeluarkan data terkait pertanian dari Kementan RI dan hanya menggunakan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    Perintah tersebut disampaikan Amran setelah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Kementan RI dan BPS di Kantor Kementan RI, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

    Menurut Amran, langkah ini penting mengingat pembangunan pertanian terus dikebut untuk mewujudkan swasembada pangan sesuai visi dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kami sudah perintahkan ke jajaran Kementan untuk tidak boleh mengeluarkan data. Yang boleh mengeluarkan data hanya BPS,” kata Amran dalam keterangannya, Kamis (30/1).

    Agar tak jadi polemik

    Kemudian dia mengeklaim bahwa sejauh ini data yang digunakan bersama telah sesuai dengan hasil hitungan di lapangan dan juga angka tetap yang dirilis oleh BPS.

    “Alhamdulliah kita sudah sepakat satu data sehingga tidak menciptakan polemik di publik. Kalau kita punya data sendiri bisa jadi polemik. Kami terima kasih kepada BPS yang telah bekerja menyediakan data secara akurat,” ujar Amran.

    Dia pun mengeklaim, berdasarkan hitungan sementara produksi di bulan Januari, Februari, dan Maret 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Lalu, Amran menginginkan agar peningkatan itu menjadi pemantik untuk Indonesia mewujudkan swasembada dan juga lumbung pangan dunia.

    “Produksi Januari, Februari, dan Maret 2025 sesuai data BPS, juga sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden naik dibanding tahun lalu. Kenaikan Januari misalnya 50 persen, Februari 49 persen, dan Maret 51 persen,” tutur dia.

    Sebelumnya, BPS telah mengapresiasi penggunaan data statistik yang dilakukan oleh Kementan RI dalam merumuskan kebijakan dan juga mengambil keputusan, terutama dalam mempercepat swasembada sesuai visi Prabowo pada satu tahun ke depan.

    “BPS mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kementan dalam memanfaatkan hasil survei KSA (Kerangka Sampel Area), ubinan, dan juga data lainya menjadi sebuah kebijakan pertanian,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti ketika menggelar penandatanganan MoU antara Kementan RI dan BPS di Kantor Kementan RI, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

  • Mentan Rapat Bareng Bapanas, Sepakat Serap 3 Juta Ton Beras hingga April 2025

    Mentan Rapat Bareng Bapanas, Sepakat Serap 3 Juta Ton Beras hingga April 2025

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggelar rapat bersama Badan Pangan Nasional serta Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi). Rapat tersebut membahas serapan beras Indonesia hingga April 2025.

    Amran mengatakan Kementeriannya dengan Bapanas dan Perpadi sepakat ingin mencapai target serapan beras 3 juta ton sampai April 2025. Target tersebut ditetapkan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sebelum berangkat ke India.

    “Alhamdulillah hari ini ada kabar baik kita sudah sepakat menyerap beras sampai April 2025 itu 3 juta ton sebagaimana arahan Bapak Presiden sebelum bertolak ke India dan kita tindak lanjut hari ini,” ujar Amran saat ditemui wartawan di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Amran menjelaskan saat ini surplus produksi beras hingga bulan Maret mencapai 2,9 ton dan April 4 juta ton. Berdasarkan surplus tersebut Amran berharap target serapan beras 3 juta ton pada bulan April dapat terpenuhi.

    “Kita harap bisa diserap 3 juta ton sampai April. Itu kita sudah sepakati semua semua pihak mulai Perpadi, Bulog, Kementerian Pertanian, ada dari kepolisian yang mengawal, ada TNI juga ikut mengawal. Insyaallah ini bisa kita tunaikan dalam waktu secepat-cepatnya,” tambahnya.

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan Bulog telah menyiapkan gudang-gudang penyimpanan beras. Arief mengatakan saat ini ketersediaan gudang untuk menyimpan beras yakni 1,5 juta ton.

    “Jadi space sekarang memang tersedia 1,5 juta (ton) lah ya. Kemarin kami baru tanda tangan MoU dengan ID Food, di sana ada gudang juga yang sedang tidak dimanfaatkan, itu juga bagian dari untuk memenuhi serapan kita,” ujar Arief.

    “Apabila (gudang tidak cukup) anggota Perpadi sudah menyiapkan setara berasnya dan gudang kita sudah penuh, bisa tetap disimpan di tempat-tempat anggota Perpadi dengan sistem gudang filial atau kita yang membayar sewanya. Kata Bulog siap lah ya,” tambahnya.

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Amran Tiba-Tiba Larang Kementan Keluarkan Data, Ternyata Ini Alasannya

    Amran Tiba-Tiba Larang Kementan Keluarkan Data, Ternyata Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan, data pertanian kini hanya dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Amran mengaku melarang jajarannya mengeluarkan data sendiri demi menjaga akurasi dan menghindari polemik.

    Hal itu disampaikan usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

    “Kita sepakat satu pintu, yaitu data dari BPS, sehingga tidak menimbulkan polemik di publik,” ujar Mentan usai pertemuan dengan BPS di Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Mentan menyatakan, jika setiap pihak merilis data pertanian sendiri, maka subjektivitas dan kepentingan tertentu bisa memengaruhi hasilnya.

    Sementara itu, Plt BPS Amalia Adininggar mengaku kerja sama itu dilakukan untuk memperkuat kolaborasi antara BPS dan Kementan.

    Nantinya data statistik yang dikeluarkan oleh BPS dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka mendukung perumusan kebijakan.

    “Bapak Menteri Pertanian menegaskan bahwa BPS akan menjadi satu-satunya sumber data. Ini merupakan kepercayaan yang besar bagi BPS,” pungkansya.

    (dce)

  • Kementan Teken MoU dengan BPS, Andi Amran Perintahkan Semua Jajaran Tak Keluarkan Data Pertanian

    Kementan Teken MoU dengan BPS, Andi Amran Perintahkan Semua Jajaran Tak Keluarkan Data Pertanian

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa data pertanian kini hanya dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal itu disampaikan setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pelaksana tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.

    Dalam kesepakatan tersebut, Amran mengaku telah melarang jajarannya mengeluarkan data sendiri demi menjaga akurasi dan menghindari polemik. Semua data pertanian kini berasal dari BPS sebagai satu-satunya sumber resmi.

    “Kami telah perintahkan ke seluruh jajaran Kementan tidak boleh mengeluarkan data. Yang boleh mengeluarkan data adalah BPS,” ucap Amran di kantor Kementan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Mentan menyatakan bahwa jika setiap pihak merilis data pertanian sendiri, maka subjektivitas dan kepentingan tertentu bisa memengaruhi hasilnya. Dengan kebijakan satu pintu, pemerintah ingin memastikan transparansi dan kepercayaan publik terhadap data pertanian.

    Ia berharap kerja sama ini dapat memperkuat kebijakan pertanian berbasis data yang akurat. Dengan demikian, program ketahanan pangan nasional bisa berjalan lebih efektif.

    Pada kesempatan yang sama Pl  Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar mengaku penandatanganan MoU dilakukan untuk memperkuat kolaborasi antara BPS dan Kementan. Nantinya data statistik yang dikeluarkan oleh BPS dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka mendukung perumusan kebijakan.

    “Dan yang ingin saya sampaikan dan menjadi garis bawah ataupun yang saya garis bawahi pada hari ini adalah Bapak Menteri Pertanian Andi Amran menegaskan bahwa BPS akan menjadi satu-satunya sumber data,” jelasnya.

    Dia mengakui, hal ini merupakan kepercayaan yang besar untuk BPS untuk meningkatkan kualitas hasil data statistik pertanian dengan terus mengembangkan metodologinya dengan teknologi terbaru.

    “Kami akan juga terus menghasilkan cakupan dari sampelnya juga bisa betul-betul mewakili apa yang memang terpotret di lapangan,” pungkasnya dalam menanggapi publikasi data pertanian.

  • Pemprov Jatim Siapkan Rp25 Miliar untuk 320.000 Dosis Vaksin PMK

    Pemprov Jatim Siapkan Rp25 Miliar untuk 320.000 Dosis Vaksin PMK

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk pengadaan 320.000 dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Langkah ini diambil sebagai upaya penanganan wabah PMK yang telah menyerang ribuan hewan ternak sapi di wilayah tersebut.

    Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menjelaskan bahwa vaksin yang dibeli ini akan menjadi tambahan dari pasokan 1,7 juta dosis vaksin yang telah diberikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

    “Ya, (anggaran Rp25 miliar) itu semuanya untuk beli vaksin. Sebanyak 320.000 vaksin disamping 1,7 juta yang diberikan oleh Kementerian Pertanian,” kata Adhy, Selasa (28/1/2025).

    Menurut data terbaru dari iSIKHNAS, sistem pelaporan real-time berbasis android, per tanggal 13 Januari 2025, sebanyak 12.934 ekor sapi di Jawa Timur telah terinfeksi PMK. Angka ini setara dengan 0,4 persen dari total populasi sapi potong dan sapi perah di Jawa Timur yang mencapai 3,3 juta ekor.

    Dari jumlah tersebut, 8.500 ekor (65 persen) masih dalam proses pengobatan, 3.473 ekor (26 persen) telah sembuh, sementara 689 ekor (5,4 persen) mati akibat infeksi. Selain itu, 272 ekor (2,1 persen) harus dipotong untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.

    Adhy menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah preventif, termasuk memperketat pengawasan lalu lintas ternak antarprovinsi. Hewan ternak yang boleh masuk ke Jawa Timur hanya yang telah divaksin. Selain itu, peternak juga diimbau untuk rutin memberikan vitamin kepada ternak mereka guna menjaga daya tahan tubuh hewan.

    “Pintu-pintu yang harus kita jaga adalah lalu lintas antarprovinsi. Yang boleh masuk hanya yang sudah divaksin. Jadi, ini mohon kesadaran kepada pemilik sapi untuk tetap waspada, ikuti kebijakan pemerintah. Dan, jangan khawatir, kami sudah siapkan vitamin, obat, maupun vaksinnya,” ucap Adhy pada 15 Januari 2025 lalu.

    Langkah ini diharapkan dapat menekan angka penyebaran PMK dan meminimalisir dampaknya terhadap sektor peternakan dan ekonomi di Jawa Timur. [ram/suf]

  • Petani Singkong di Lampung Beri Kabar Buruk, RI Dalam Bahaya Besar!

    Petani Singkong di Lampung Beri Kabar Buruk, RI Dalam Bahaya Besar!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Produksi singkong di Lampung terus menurun. Ada sejumlah masalah pelik yang harus segera direspons oleh pemerintah.

    Ketua Umum Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) Arifin Lambaga mengungkapkan Lampung merupakan sentra produksi singkong utama di Indonesia. Pada tahun 2022, Lampung menghasilkan 6,7 juta ton umbi singkong segar atau sekitar 40% dari total produksi singkong nasional.

    Sekitar 90% dari produksi singkong di Lampung diserap industri tapioka yang menghasilkan devisa sekitar Rp 10 triliun, belum termasuk hasil samping seperti onggok dan lain-lain.

    “Jadi, sangat disayangkan jika potensi ini tidak terkelola dengan baik yang akhirnya merugikan semua pihak,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/1/2025).

    Dia mengatakan produksi singkong di Lampung terus menurun dalam 10 tahun terakhir. Produksi tertinggi sebesar 9 juta ton pernah dicapai pada 2010 setelah itu terus menurun hingga 2022 kurang dari 7 juta ton. Bahkan, pada 2019 di bawah 5 juta ton, dengan produktivitas yang relatif rendah yaitu 22 ton/hektare.

    Dia menjelaskan ktivitas on-farm menghasilkan bahan baku industri pengolahan dalam bentuk umbi segar belum optimal sehingga produktivitas rendah (

    “Ini menjadikan hasil panen singkong petani tidak terserap seluruhnya oleh industri atau jika terserap dibeli dengan harga yang relatif murah,” bebernya.

    Harga singkong yang disepakati melalui mediasi Pemerintah Provinsi Lampung pada 23 Desember 2024 sebesar Rp 1.400/kg dengan refaksi maksimal 15% ternyata memberatkan bagi industri tapioka karena harga pasar global yang terus menurun. Sejumlah pabrik tapioka besar memilih menghentikan kegiatan produksi sehingga tidak lagi membeli singkong dari petani.

    Inilah yang akhirnya mendorong demonstrasi besar dari petani. Selain itu, telah terjadi ketidaksalingpercayaan (trust) antara pembeli (industri) dan produsen (petani) dalam penetapan rendemen dan besarnya potongan (refaksi). Penetapan kadar aci (rendemen) singkong dan besarnya refaksi ditetapkan sepihak oleh pembeli, umumnya rendemen yang diterima petani sekitar 20% dan refaksi antara 15 sampai 30%.

    Foto: Dok. Kementan
    Ilustrasi Tanaman. (Dok. Kementan)

    “Besarnya refaksi ini ditentukan dari kadar aci dan kotoran singkong termasuk bonggol, tanah dan batu. Oleh karena itu sangat beralasan jika petani menuntut transparansi dalam penetapan rendemen dan besaran refaksi tersebut,” ucapnya.

    Untuk itu, dia pun meminta pemerintah tanggap terhadap kondisi ini. Berikut rekomendasi yang diberikan Arifin untuk jangka pendek dan panjang.

    Jangka pendek:

    Perlu kebijakan menyelamatkan singkong hasil panen petani yang tidak terserap pabrik. Hal ini perlu untuk menghindari kerugian lebih besar pada petani yang menggantungkan hidupnya pada singkong.
    Memberikan dukungan dan akses kepada petani untuk mendapatkan bantuan/subisidi pembiayaan dan sarana produksi seperti bibit dan pupuk.
    Pemerintah daerah terus melakukan pendekatan dan fasilitasi agar kedua pihak (petani dan pelaku industri tapioka) dapat terus berkomunikasi mencapai kesepakatan harga yang diterima bersama. Disinilah perlu keterbukaan (transparansi) semua pihak terkait
    komponen biaya produksi di tingkat usaha tani dan pabrik tapioka.
    MSI secara khusus mengusulkan harga singkong di tingkat petani minimal Rp 1.200/kg dengan refaksi maksimal 15%. Usulan ini sudah dikaji tim MSI dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan tetap fleksibel untuk direvisi.
    Perlu segera ada koordinasi pemerintah pusat, terutama Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan instansi terkait lainnya. Koordinasi sangat penting karena solusi singkong secara komprehensif melibatkan banyak aspek yang terkait. Salah satunya, perlu transparansi kebutuhan tapioka dalam negeri sehingga ada skala prioritas untuk menyerap produksi lokal sebelum diputuskan impor.

    Jangka Panjang:

    Mewajibkan pelaku industri tapioka untuk bermitra dengan petani singkong lokal. Dengan kemitraan ini, maka pabrik terlibat dalam pembinaan petani meningkatkan produktivitas usaha dan umbi yang dihasilkan sesuai spesifikasi pabrik dengan harga yang sudah disepakati bersama. Selain itu, transaksi pembelian umbi dapat langsung dilakukan antara petani dan pabrik.
    Menyusun peta jalan (road map) pengembangan industri berbasis singkong di Lampung dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) seperti pemerintah, perbankan, pengusaha, trader, petani, peneliti, akademisi, organisasi/perkumpulan (seperti MSI) dan LSM.
    Menjadikan singkong sebagai pangan strategis nasional sehingga mempercepat kebijakan dan memudahkan pengembangannya seperti tanaman pangan lainnya. Kemudian, mendorong investasi hilirisasi berbagai produk berbahan baku singkong, disamping memperkuat industri tapioka yang sudah ada sekarang.

    (wur/wur)

  • Video: Meski 2024 Masih Impor, Kementan Yakin Capai Swasembada Pangan

    Video: Meski 2024 Masih Impor, Kementan Yakin Capai Swasembada Pangan

    Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Pertanian RI optimistis Indonesia bisa mencapai target swasembada pangan pada 2025. Hal ini tercermin dari capaian produksi pangan RI.

    Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Yudi Sastro menyebutkan pada 2024, produksi beras RI hanya minus 500 ribu ton dan impor jagung hanya untuk jagung pangan bukan jagung pangan. Dimana upaya meningkatkan produksi guna menutupi kekurangan produksi beras dan jagung bisa penuhi oleh panen 2025 dengan target panen beras di Januari 2025 sebesar 1,2 juta ton dan jagung bisa mencapai 2 juta ton.

    Menilik kondisi tanam hingga iklim saat ini, Kementan juga meyakini langkah penghentian impor beras hingga jagung di tahun 2025 tidak akan mengganggu stok dan harga pangan karena bisa dicukupi oleh produksi dalam negeri.

    Seperti apa Kementan memastikan keamanan pasokan pangan menuju target swasembada pangan? Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Yudi Sastro dalam Squawk Box,CNBCIndonesia (Kamis, 23/01/2025)