Kementrian Lembaga: Kementan

  • Prabowo Siap Terbitkan Aturan HPP Gabah Rp6.500 per Kg

    Prabowo Siap Terbitkan Aturan HPP Gabah Rp6.500 per Kg

    Jakarta, FORTUNE – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menyatakan siap mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) soal Harga Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500 per kilogram (kg). Hal tersebut disampaikannya ketika mengunjungi Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Jakarta Selatan pada hari ini, Senin (3/2).

    “Saya siap keluarkan Peraturan Pemerintah. Saya tidak main-main,” kata Prabowo dalam keterangannya, Senin (3/2).

    Dia pun menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan. Adapun Pemerintah RI telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kg.

    Pengusaha tak boleh seenaknya

    “Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tapi tidak boleh seenaknya. Semua pihak harus menang, mulai dari produsen, petani, pengusaha, hingga konsumen,” ujar Prabowo.

    Dalam arahannya, dia juga mengingatkan agar penggilingan padi di daerah tak merugikan petani. Lalu Prabowo menegaskan bahwa dirinya siap mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran.

    “Penggilingan padi kalau main-main, saya akan tindak. Kita semua punya tanggung jawab. Saya ingin pengusaha mendapatkan keuntungan yang wajar, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan petani,” tegas dia.

    Kemudian Prabowo optimistis bahwa Indonesia bakal menjadi negara yang sukses dalam mewujudkan swasembada pangan. Dia menyebut target yang diberikan selama empat tahun bisa dicapai lebih cepat dengan kerja sama semua pihak.

    “Indonesia akan jadi negara sukses, saya sangat yakin itu. Sekarang sudah terbukti bahwa target yang saya berikan empat tahun, tapi dalam waktu dekat kita akan swasembada,” kata Prabowo.

    Swasembada pangan jadi prioritas

    Menurut dia, jika negara ini mau maju, maka harus mengamankan soal pangan terlebih dahulu. Prabowo pun meminta kepada semua pihak agar dapat bekerja dengan hati yang tulus, memiliki rasa cinta terhadap Tanah Air, berpatriotisme tinggi, dan setia pada tujuan swasembada pangan.

    “Masalah pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Ini masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, dan survival kita sebagai bangsa,” tutur dia.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman  berterima kasih atas dukungan penuh Prabowo terhadap sektor pertanian. Dia mengeklaim bahwa berbagai masalah yang sebelumnya menghambat produktivitas petani kini sudah diatasi berkat kebijakan Prabowo yang responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

    “Inilah puncak kejayaan petani. Terima kasih kepada Bapak Presiden karena seluruh permintaan petani sudah Bapak penuhi, mulai dari pupuk, penyuluh pertanian lapangan (PPL), irigasi, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya yang dulu menjadi kendala, ” kata Amran.

  • Prabowo Siap Terbitkan PP untuk Tetapkan HPP Gabah Rp6.500

    Prabowo Siap Terbitkan PP untuk Tetapkan HPP Gabah Rp6.500

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen Rp6.500 per kilogram untuk mendukung kebijakan swasembada pangan.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan. Salah satunya, kata Prabowo, pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat melakukan sidak atau inspeksi mendadak dalam pertemuan strategis dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta, Senin (3/2/2025).

    “Saya siap keluarkan Peraturan Pemerintah (PP). Saya tidak main-main. Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tapi tidak boleh seenaknya. Semua pihak harus menang, mulai dari produsen, petani, pengusaha, hingga konsumen,” ujarnya saat melakukan inspeksi tersebut.

    Tak hanya itu, Prabowo juga mengingatkan Mentan Andi Amran Sulaiman bahwa masalah pangan adalah isu krusial yang berkaitan langsung dengan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa.

    Dalam arahannya, Presiden Ke-8 RI itu juga mengingatkan agar penggilingan padi di daerah tidak merugikan petani. Dia menegaskan siap mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran.

    “Penggilingan padi kalau main-main, saya akan tindak. Kita semua punya tanggung jawab. Saya ingin pengusaha mendapatkan keuntungan yang wajar, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan petani,” tegasnya.

    Prabowo pun optimistis Indonesia akan menjadi negara yang sukses dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Dia menegaskan bahwa target yang diberikan selama empat tahun dapat dicapai lebih cepat dengan kerja sama semua pihak.

    “Indonesia akan jadi negara sukses, saya sangat yakin itu. Sekarang sudah terbukti bahwa target yang saya berikan empat tahun, tapi dalam waktu dekat kita akan swasembada,” pungkas Prabowo.

  • Kesal Prabowo Memuncak! Pengusaha Diminta Jangan Korbankan Petani

    Kesal Prabowo Memuncak! Pengusaha Diminta Jangan Korbankan Petani

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan khusus kepada para pengusaha penggilingan padi, bahwa untuk tidak selalu mengorbankan nasib petani demi keuntungan. Dengan cara membeli gabah petani dengan harga yang sudah ditentukan.

    Hal ini diungkapkan Prabowo saat sidak ke Kementerian Pertanian, Senin (3/2/2025). Merespons paparan yang diberikan oleh Ketua Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras) Sutarto Ali Muso.

    Saat itu Sutarto mengungkapkan bahwa pengusaha penggilingan padi sudah menyerap gabah dari petani dengan ketentuan harga yang diputuskan pemerintah, yakni Rp 6.500 per kilogram. Namun ia mengakui ada beberapa kasus penggilingan padi yang membeli di bawah itu.

    “Tapi memang ada kasus-kasus yang masih di bawah Rp 6.500 (per kilogram), karena mungkin kaitannya dengan kadar air, kaitannya dengan rendemen dan sebagainya,” kata Sutarto.

    Kemudian, Prabowo langsung merespons keterangan yang diberikan Perpadi. Ia meminta kepada Kepala Dinas Pertanian di kabupaten, Kepolisian, hingga Komando Distrik Militer untuk terus melakukan pengawasan terhadap penggilingan padi.

    “Jangan selalu korbankan petani. Selalu dengan alasan kadar air lah, rendemen lah, kualitas lah, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan,” katanya.

    “Kali ini pemerintah akan bertindak. Saya mengimbau semua pihak, terutma dari teman-teman penggilingan padi,” sambungnya.

    Prabowo mengungkapkan sudah banyak penggilingan padi yang sudah menyesuaikan para harga yang baru. Namun tak menutup mata bahwa ada pihak-pihak yang mencoba “Bermain” dengan aturan pemerintah. Sehingga ia berjanji akan menindak tegas.

    “Berapa besar pun penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak. Kita semua punya tanggung jawab, para pengusaha pun punya tanggung jawab,” katanya.

    Foto: Presiden Prabowo sidak ke Kementerian Pertanian. (Dok. Kementan)
    Presiden Prabowo sidak ke Kementerian Pertanian. (Dok. Kementan)

    Lebih lanjut, mantan menteri pertahanan ini menginginkan pengusaha mendapatkan untung dengan baik, dan punya tanggung jawab kepada masyarakat. Menurutnya HPP GKP yang ditentukan oleh pemerintah sudah bisa memenuhi dua unsur itu.

    “Kita sudah hitung dengan Rp 6.500 (penggilingan padi) juga sudah bisa untung. Terima kasih pak Sutarto,” katanya.

    Prabowo tak segan mengungkapkan, pemerintah siap mengoperasikan penggilingan padi jika para pengusaha penggilingan padi masih merasa keberatan. Ia juga mengundang para delegasi penggilingan padi untuk melakukan dialog bersama.

    “Kalau perlu pemerintah yang akan mengoperasikan penggilingan padi. Pemerintah Indonesia sekarang punya kekuatan. Saya bisa buka ribuan penggilingan padi. Daripada nanti yang mengoperasikan BUMN atau Bulog, lebih baik kita kerja sama. Semua pihak hidup dengan baik. menang-menang-menang. Petani harus menang, pengusaha harus menang. Konsumen juga menang,” tuturnya.

    (emy/mij)

  • Mentan Amran: Harga Singkong Diputuskan Rp1.350 per Kg, Kalau Melanggar Berhadapan dengan Saya – Halaman all

    Mentan Amran: Harga Singkong Diputuskan Rp1.350 per Kg, Kalau Melanggar Berhadapan dengan Saya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menetapkan harga pembelian singkong untuk industri tepung nasional sebesar Rp 1.350 per kilogram.

    Penetapan ini guna mengakhiri konflik antara petani singkong dan pelaku industri tepung tapioka nasional.

    Sebelumnya, ribuan petani singkong berunjuk rasa di tiga pabrik tapioka yang ada di Tulangbawang, Lampung.

    Demo dilakukan sebagai bentuk kekecewaan petani karena perusahaan menyerap singkong petani dengan harga rendah.

    Ada yang membeli singkong di harga Rp 1.100 per kg dengan rafaksi 15-18 persen.

    Pabrik tapioka lainnya menetapkan harga Rp 1.300-Rp 1.400 per kg, tetapi rafaksinya di angka 35-38 persen.

    Penetapan ini berlaku secara nasional per Jumat (31/1/2025) ini setelah Amran mengadakan pertemuan antara pelaku industri serta petani singkong dari Lampung.

    “Saya putuskan harga per hari ini Rp1.350 per kilogram. Kalau melanggar, berhadapan dengan saya,” kata Amran saat menerima audiensi petani singkong dan industri tepung tapioka, dikutip dari siaran pers.

    Kemudian, Amran juga memperketat kebijakan impor.

    Semua impor singkong harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan).

    Impor tidak diperbolehkan sebelum seluruh hasil panen petani singkong dalam negeri terserap sepenuhnya.

    Selain itu, singkong kini masuk ke dalam komoditas Lartas (Larangan dan Pembatasan).

    Dengan masuknya singkong ke dalam daftar Lartas, maka pengawasan terhadap perdagangan singkong akan lebih ketat untuk melindungi petani dalam negeri.

    Amran mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk menahan kebijakan impor singkong per Jumat ini.

    “Impor hanya boleh dilakukan jika bahan baku dalam negeri tidak mencukup,” ujarnya.

    Keputusan ini diambil setelah ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar melindungi kepentingan petani.

    Amran menegaskan keputusan ini harus dijalankan oleh semua pihak, baik petani maupun industri.

    Jika ada industri yang melanggar kesepakatan ini, maka akan dikenakan sanksi tegas.

    “Kalau ada industri yang melarang harga ini, kami akan beri sanksi. Jangan main-main. Saya bapaknya petani dan industri singkong. Jangan ada yang melanggar komitmen. Industri harus untung, petani harus tersenyum,” pungkas Amran.

  • Tetapkan Harga Singkong Rp1.350 per Kg, Menteri Pertanian: Kalau Ada yang Impor Tanpa Izin, akan Berhadapan dengan Saya

    Tetapkan Harga Singkong Rp1.350 per Kg, Menteri Pertanian: Kalau Ada yang Impor Tanpa Izin, akan Berhadapan dengan Saya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Keputusan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam menetapkan harga singkong sebesar Rp1.350 per kilogram disambut gembira oleh para petani singkong Lampung. Keputusan ini dianggap sebagai solusi atas konflik harga yang selama ini terjadi antara petani dan industri tepung.

    Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung, Dasrul Aswin, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Mentan Amran atas kebijakan tersebut. Bahkan, ia menyebut Mentan Amran sebagai “Bapak Petani Singkong Indonesia” karena keberpihakannya terhadap petani.

    “Terima kasih kepada Bapak Menteri (Andi Amran Sulaiman) yang menjadi bapak petani atas persoalan harga yang selama ini memberatkan kami,” ujar Dasrul saat menghadiri audiensi bersama pelaku industri di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jumat (31/1/2025).

    Dasrul menegaskan bahwa petani akan mengikuti keputusan tersebut dan berharap pelaku industri tepung juga mematuhinya.

    “Jangan sampai keputusan sudah dibuat, tetapi pelaku industri tidak mematuhinya. Ini jelas merugikan petani karena harga yang selama ini ada sangat kecil,” katanya.

    Pada audiensi yang digelar di kantor Kementan tersebut, Mentan Amran berhasil mempertemukan petani singkong dan pelaku industri tepung dalam sebuah pertemuan yang menghasilkan kesepakatan harga Rp1.350 per kilogram.

    Harga tersebut mulai berlaku secara nasional per hari ini. Selain itu, Mentan Amran menegaskan bahwa industri wajib menyerap singkong dalam negeri dan tidak boleh melakukan impor tanpa persetujuan pemerintah.

  • Harga Minimum Singkong untuk Industri Tepung Ditetapkan Rp1.350/Kg

    Harga Minimum Singkong untuk Industri Tepung Ditetapkan Rp1.350/Kg

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menetapkan harga minimum pembelian singkong untuk industri tepung nasional sebesar Rp1.350 per kilogram. Keputusan ini berlaku secara nasional mulai hari ini, Jumat (31/1).

    Hal ini ditetapkan setelah ribuan petani singkong berunjuk rasa di tiga pabrik tapioka yang ada di Tulangbawang, Lampung. Demo dilakukan sebagai bentuk kekecewaan petani karena perusahaan menyerap singkong petani dengan harga rendah. Ada yang membeli singkong di harga Rp1.100 per kg dengan rafaksi 15-18 persen. Pabrik tapioka lainnya menetapkan harga Rp1.300-Rp1.400 per kg, tetapi rafaksinya di angka 35-38 persen.

    “Saya putuskan harga per hari ini, Rp1.350 per kilogram. Kalau melanggar, berhadapan dengan saya,” ujar Mentan Amran saat menerima audiensi petani singkong dan industri tepung tapioca di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, dan dihadiri oleh pelaku industri serta petani singkong dari Lampung.

    Dia memastikan kebijakan impor singkong juga akan diperketat. Semua impor singkong harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan). Impor juga tidak diperbolehkan sebelum seluruh hasil panen petani singkong dalam negeri terserap sepenuhnya.

    Selain itu, singkong kini masuk ke dalam komoditas Lartas (Larangan dan Pembatasan). Dengan masuknya singkong ke dalam daftar Lartas, maka pengawasan terhadap perdagangan singkong akan lebih ketat untuk melindungi petani dalam negeri.

    “Kami telah berkoordinasi dengan Pak Menteri Perdagangan (Budi Santoso) untuk menahan kebijakan impor per hari ini. Impor hanya boleh dilakukan jika bahan baku dalam negeri tidak mencukupi,” tegasnya.

    keputusan ini harus dijalankan oleh semua pihak, baik petani maupun industri. Jika ada industri yang melanggar kesepakatan ini, maka akan dikenakan sanksi tegas.

    “Kalau ada industri yang melarang harga ini, kami akan beri sanksi. Jangan main-main! Saya bapaknya petani dan industri singkong. Jangan ada yang melanggar komitmen. Industri harus untung, petani harus tersenyum,” ujarnya.

    Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia, Dasrul Aswin ikut buka suara dari kebijakan yang baru ditetapkan setelah adanya demo besar ini.

    “Kami berterima kasih atas keputusan ini. Kami siap patuh terhadap keputusan Pak Menteri. Pemimpin seperti inilah yang kami butuhkan,” kata Dasrul.

    (hsy/hsy)

  • Pengamat Nilai Program MBG Beri Dampak Positif bagi UMKM dan BUMDes

    Pengamat Nilai Program MBG Beri Dampak Positif bagi UMKM dan BUMDes

    loading…

    Pemerhati Pangan dan Pertanian Nasional, Eko Margana menilai Program MBG yang digulirkan pemerintah akan memberikan dampak positif. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Pemerhati Pangan dan Pertanian Nasional, Eko Margana menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga bagi perekonomian nasional.

    Program yang sebelumnya memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun kini akan diperbesar menjadi Rp171 triliun, dengan harapan dapat menciptakan multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia.

    “Peningkatan anggaran tersebut tentu akan mendorong semakin banyak UMKM maupun BUMDes yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG, terutama yang berkaitan dengan penyediaan bahan baku makanan, proses memasak, hingga pengantaran makanan ke sekolah-sekolah,” katanya di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Dengan anggaran yang sangat besar, Eko yakin program MBG ini akan berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang luas, tidak hanya dalam aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM dan BUMDes.

    Eko mengatakan, melalui program tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus memberdayakan UMKM di seluruh penjuru Tanah Air, menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

    “Program MBG ini bertujuan untuk menjamin anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup, agar mereka dapat belajar dengan optimal. Selain itu, program ini juga akan mencakup ibu hamil dan anak-anak di tingkat PAUD hingga sekolah, dengan target sekitar 90 juta penerima manfaat,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia juga mendorong agar Kementerian Pertanian (Kementan) terus menggenjot produksi pangan yang menjadi menu utama program MBG. Apalagi, saat ini, Presiden Prabowo Subianto sangat konsen terhadap pembangunan pertanian nasional.

    “Saya kira ini merupakan momentum yang baik, di mana Presiden Prabowo begitu fokus pada sektor pertanian. Sehingga, Kementan perlu meningkatkan lagi produksi dan produktivitasnya,” ucap dia.

  • Impor Singkong Dilarang Tanpa Izin Kementan

    Impor Singkong Dilarang Tanpa Izin Kementan

    Jakarta

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan memasukkan komoditas singkong serta turunannya dalam daftar larangan dan pembatasan (lartas) produk impor. Upaya ini dilakukan setelah ia memanggil para petani singkong Lampung beserta industri pengolahan singkong seperti pembuat tepung tapioka.

    Amran mengatakan, dengan adanya lartas singkong, industri hanya diperbolehkan untuk melakukan impor setelah mendapat rekomendasi dari Kementan. Rekomendasi ini baru bisa didapatkan jika industri sudah menyerap hasil tani singkong lokal terlebih dahulu.

    “Itu lartas dibuat nanti terserah pemerintah yang penting ada lartas, larangan terbatas. Artinya, singkong tidak boleh masuk ke Indonesia sebelum melalui pintu Kementerian Pertanian,” kata Amran di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

    Menurutnya rencana pembatasan impor singkong sudah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan alias Zulhas dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso. Keduanya juga sudah setuju dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) sebelumnya.

    “Kami lapor tadi Pak Menko, kami telpon Menteri Perdagangan (komoditas singkong) dimasukkan dalam lartas. Yang boleh impor Singkong dan seterusnya, tapioka dan seterusnya, itu harus persetujuan rekomendasi dari Kementerian Pertanian,” ujar Amran.

    “Tidak boleh masuk kalau tidak ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan itu sudah diputuskan dalam rakortas. Tidak boleh impor sebelum semua hasil pertanian Singkong kita itu terserap seperti susu,” tegasnya lagi.

    Selain itu pembelian singkong lokal ini juga harus dilakukan dengan harga minimal yang sudah disepakati Kementan dengan petani-industri, yakni Rp 1.350 per kilogram (kg). Jika tidak maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan rekomendasi yang dibutuhkan untuk melakukan impor.

    Bahkan ia mengancam tetap tidak akan mengeluarkan rekomendasi impor singkong kepada industri yang membeli hasil tani lokal dengan harga di bawah kesepakatan bersama meskipun jumlah ketersediaan dalam negeri kurang.

    “Sanksinya, pertama kita ngecek. Yang kedua impor industrinya tidak akan keluar, kalaupun kurang dalam negeri,” tegas Amran.

    Ia mengatakan seluruh informasi terkait rencana pengetatan impor serta harga minimal singkong di tingkat petani tersebut akan disampaikan secara langsung kepada industri hari ini. Dengan begitu seluruh keputusan dalam rapat Kementan bersama petani-industri singkong ini segera diberlakukan.

    “Kami akan mengirim surat hari ini, dari Dirjen, menulis surat ke industri dengan hal-hal yang kami sampaikan tadi dan itu kita sudah sepakat,” ucapnya.

    Siak juga Video: Respons Zulhas soal Demo Petani Singkong di Lampung Buntut Harga Anjlok

    (ara/ara)

  • Mentan Tetapkan Harga Singkong Paling Rendah Rp 1.350/Kg

    Mentan Tetapkan Harga Singkong Paling Rendah Rp 1.350/Kg

    Jakarta

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menetapkan harga singkong terendah di tingkat petani Rp 1.350 per kilogram (kg). Besaran ini ditetapkan setelah ia memanggil para petani singkong Lampung beserta industri pembuat tepung tapioka.

    Berdasarkan pantauan detikcom di Kantor Kementan, Jumat (31/1/2025), para petani singkong Lampung beserta industri tepung tapioka sudah berada di salah satu ruang rapat sejak pukul 09.30 WIB. Amran terlihat tiba di ruang rapat sekitar pukul 10.10 WIB.

    Setelah sedikit bercengkrama dengan sejumlah perwakilan petani singkong dan industri yang hadir, rapat dimulai sekitar pukul 10.20 WIB. Rapat ini digelar secara tertutup.

    Rapat bersama petani dan industri ini selesai sekitar pukul 11.00 WIB. Setelah rapat, Amran mengumumkan besaran harga minimal singkong di tingkat petani sebesar Rp 1.350 per kg yang berlaku mulai hari ini.

    “Petani singkong Indonesia yang hadir pada hari ini ada lebih 100 bersepakat harga sudah ditetapkan, tidak boleh diganggu-gugat. Kami mengeluarkan kesepakatan dan keputusan. Harga singkong Rp 1.350 per kilogram. Itu harga minimal,” kata Amran kepada media seusai rapat.

    “Langsung berlaku per hari ini. Suratnya ditandatangani sebentar oleh Dirjen Tanaman Pangan,” tegasnya lagi.

    Amran mengatakan untuk kebijakan teknis terkait lainnya seperti standar kualitas singkong yang harus dipenuhi petani ke industri dan sebagainya akan dibahas kembali setelah ia bersama Satgas Pangan memeriksa langsung situasi di lapangan.

    “Nanti teknis turun ke bawah. Satgas Pangan turun ke bawah besok, hari libur pun kita kerja,” ucapnya.

    “Besok tim turun juga dari Satgas Pangan, Mabes Polri turun, kami ke sana, nanti kami sampaikan. Turun ke lapangan, melihat secara detail,” sambung Amran.

    Sedangkan untuk industri nakal yang masih membeli singkong tingkat petani di bawah harga yang sudah ditetapkan, Amran akan memberikan larangan impor.

    Sebab saat ini pihaknya tengah mengajukan aturan larangan dan pembatasan (lartas) komoditas singkong ke Kemenko Pangan dan Kementerian Perdagangan. Sehingga ke depan industri yang ingin melakukan impor wajib mendapatkan rekomendasi dari Kementan.

    “Sanksinya, pertama kita ngecek. Yang kedua impor industrinya tidak akan keluar, kalaupun kurang dalam negeri,” tegas Amran.

    (ara/ara)

  • Wamentan Ungkap Gaji Petani Milenial Menggiurkan, Segini Besarnya

    Wamentan Ungkap Gaji Petani Milenial Menggiurkan, Segini Besarnya

    Jakarta

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengklaim gaji petani milenial dikisaran Rp 15-20 juta per bulan. Hal ini diketahui dari program Kementerian Pertanian (Kementan), Brigade Pangan yang melibatkan petani milenial.

    Sudaryono mengakui jumlah petani semakin menyusut lantaran tidak ada generasi penerusnya. Untuk itu, pihaknya mengadakan program Brigade Pangan yang melibatkan generasi muda.

    Pria yang akrab disapa Mas Dar ini menyebut program tersebut melibatkan pemuda-pemuda lokal setempat. Kemudian, pihaknya yang akan menyediakan sarana produksi pertanian.

    “Kita ada optimalisasi lahan rawa dan juga cetak sawah, kan enggak ada orangnya di situ. Maka kita membentuk satu brigade dari pemuda lokal situ. Kalau bisa, kita beri sarana produksi pertanian, kita beri alat, supaya dia bisa mengolah tanah itu,” kata Sudaryono saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

    Sudaryono menerangkan setiap kelompok atau brigade berisi 15 orang dan menggarap 200 hektar lahan. Saat ini setidaknya hampir seribu brigade yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Kapuas, Merauke, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, hingga Jambi.

    “Dari olahan itu, 15 orang mengelola 200 hektare, maka pendapatannya setelah dihitung, hasil panen dan seterusnya, dikurangi beban biaya dan seterusnya, itu 15 orang itu masing-masing sebulannya rata-rata dapat Rp 15 sampai Rp 20 juta, itu maksudnya dari petani milenial yang rame-rame di sosmed,” imbuh Sudaryono.

    Pada kesempatan yang sama, Sudaryono menerangkan alasan jumlah petani di Indonesia kian menyusut. Salah satunya, beragamnya pekerjaan di Indonesia. Dia menerangkan situasi ini berbeda dengan situasi pada tahun 1960 atau 1970an, di mana petani masih menjadi salah satu pekerjaan utama.

    “Kalau kita bandingkan tahun 60-70, ya dulu lapangan pekerjaan kan tidak sebanyak, diversifikasi lapangan pekerjaan kan tidak sebanyak sekarang. Artinya orang zaman dulu ya tahunya pertanian. Makin ke sini, tanah pertaniannya juga kan enggak pernah nambah. Ini memang menjadi tantangan bagi kita,” tambah Sudaryono.

    (acd/acd)