Kementrian Lembaga: Kementan

  • Tambahan Anggaran Rp16,6 Triliun Bulog Bisa Cair Pekan Depan

    Tambahan Anggaran Rp16,6 Triliun Bulog Bisa Cair Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut, anggaran tambahan Perum Bulog sebesar Rp16,6 triliun untuk menyerap 3 juta ton setara beras di 2025, kemungkinan cair pekan depan.

    Hal tersebut diungkapkan Amran usai mengadakan pertemuan dengan Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi Perum Bulog di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Minggu pagi (9/2/2025).

    “Bapak Presiden [Prabowo Subianto] menyiapkan anggaran langsung tambahan Rp16,6 triliun. Ini Insyaallah dicairkan dalam waktu singkat, bisa saja minggu depan, tapi sudah menjadi keputusan,” kata Amran dalam konferensi pers, Minggu (9/2/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Perum Bulog mendapat anggaran tambahan sebesar Rp16,6 triliun. Anggaran itu dimanfaatkan untuk mengejar target penyerapan 3 juta ton setara beras di tahun ini.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, pemerintah telah menyepakati tambahan anggaran senilai Rp16,6 triliun untuk Perum Bulog, dari sebelumnya Rp23 triliun. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk menyerap 3 juta ton setara beras pada saat panen raya. 

    “Ada Rp23 triliun sudah ready, sudah disepakati Rp16,6 triliun lagi dari Menkeu [Menteri Keuangan]. Jadi sudah ada Rp39 triliun bisa untuk beli beras 3 juta ton hingga April saat panen raya,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (31/1/2025). 

    Dengan adanya tambahan anggaran tersebut, Mantan Menteri Perdagangan itu memastikan bahwa tidak ada alasan bagi Perum Bulog untuk tidak membeli beras dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    Sebelumnya, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg). 

    Bapanas juga menetapkan HPP beras di gudang Perum Bulog Rp12.000 per kg dengan standar kualitas yaitu derajat sosoh minimal 100% yang kemudian disesuaikan menjadi 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 25%.

    Penyesuaian itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.14/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.2/2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. 

    Zulhas mengharapkan, penugasan tersebut mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur, hingga perangkat desa.

    “Jita bantu bersama Bulog untuk serap gabah dengan harga yang sudah ditentukan,” ujarnya. 

    Selain Perum Bulog, pemerintah juga mewajibkan perusahaan swasta untuk membeli GKP sebesar Rp6.500 per kg. Apabila ada pihak yang melanggar ketentuan tersebut, pihaknya tidak segan untuk membawa masalah ini ke penegak hukum. 

    “Kalau yang melanggar harga yang ditetapkan pemerintah akan ada langkah lebih lanjut oleh penegak hukum,” pungkasnya.

  • Copot Wahyu Suparyono, Erick Thohir Tunjuk Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya Jadi Dirut Bulog  – Halaman all

    Copot Wahyu Suparyono, Erick Thohir Tunjuk Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya Jadi Dirut Bulog  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pergantian direksi Perum Bulog.

    Posisi direktur utama (dirut) yang sebelumnya dijabat Wahyu Suparyono, kini ditempati oleh Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025.

    Novi Helmy Prasetya sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI.

    Dalam keputusan tersebut tak hanya mengakhiri masa jabatan Wahyu, tetap juga Iryanto Hutagaol sebagai Direktur Keuangan Perum Bulog.

    Direktur Keuangan Bulog kini dijabat oleh Hendra Susanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

    Selain Direksi, Jajaran Dewan Pengawas Perum Bulog juga mengalami perombakan sesuai SK Nomor: SK-29/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025 yang mengakhiri Wicipto Setiadi sebagai Dewan Pengawas.

    Posisinya kini diisi oleh Verdianto Iskandar Bitticaca yang merupakan seorang Purnawirawan Polri. Ia terakhir mengemban amanat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.

    Beberapa hari yang lalu, Kementerian BUMN juga mengubah posisi Kepala Dewan Pengawas dan Direktur Pengadaan Perum Bulog.

    Dalam perubahan itu, Sudaryono diangkat menjadi Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog. Ia menggantikan Arief Prasetyo Adi.

    Lalu, Prihasto Setyanto diangkat menjadi Direktur Pengadaan Perum Bulog menggantikan Awaludin Iqbal.

    Sudaryono saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Ia juga politikus dari Partai Gerindra.

    Sementara itu, Prihasto Setyanto sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan Pertanian.

    Ia pernah menjadi Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan). 

  • Merajut Mimpi Swasembada Pangan hingga Tutup Keran Impor    
        Merajut Mimpi Swasembada Pangan hingga Tutup Keran Impor

    Merajut Mimpi Swasembada Pangan hingga Tutup Keran Impor Merajut Mimpi Swasembada Pangan hingga Tutup Keran Impor

    Jakarta

    Swasembada pangan menjadi target ambisius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tugas untuk mencapai target itu berada di bawah koordinator Zulkifli Hasan yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu telah memetakan bagaimana langkah Indonesia untuk mencapai cita-cita swasembada pangan. Target itu harus tercapai untuk memastikan ketersediaan pangan nasional tanpa ketergantungan pada impor.

    Kepada detikcom, Zulhas blak-blakan cara kepemimpinan dan koordinasi yang dilakukan untuk mengejar target swasembada pangan. Berikut petikan wawancara lengkapnya.

    Dari 100 hari ini, pekerjaan Pak Menko yang paling berat. Urusan makan gratis ini bukan perkara mudah, tapi sudah berjalan. Itu bisa diceritakan lebih dahulu barangkali?

    Ya, memang ujungnya itu Pak Prabowo itu kan sangat cinta kepada rakyat, sebenarnya seorang patriot. Oleh karena itu saya 15 tahun, baru menang pun ya setia. Karena kami setia dengan perjuangan.

    Kalau Indonesia mau maju, kan tergantung manusianya. Manusianya harus sehat, harus pintar, cerdas, kuat badannya. Ya tentu kaitannya sama pangan, makan bergizi yang cukup. Karena anak-anak Indonesia rata-rata itu IQ di bawah 80.

    Saya pernah jadi ketua karate, tarung, kita belum keluar jurus, kaki kita ditendang, kalah langsung. Karena kalah dengan kekuatan gizinya. Nah itu kesana kan secara mutlak pangan, gizi itu pangan. Makanya tidak ada negara yang maju tanpa berdaulat di bidang pangan.

    Nah itu jadi sangat penting. Kita ini 28 tahun ribut terus soal demokrasi, macam-macam ya, sehingga ini agak terabaikan. Dibangun, tetapi tidak diprioritaskan, baru Pak Prabowo menjadi top prioritas utama.

    Kalau bicara soal swasembada itu bagian dari upaya untuk meneguhkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Tapi kemudian reformasi, kita membenahi demokrasi, terus bicara soal partai politik. 29 tahun habis waktu kita.

    Berarti sekarang kembali ke hal dasar?

    Harus, karena mau bagaimana. Bayangkan, kita kan walaupun baru 15 juta yang dapat manfaat, makan bergizi gratis itu, tetapi sudah berjalan. Mudah-mudahan nanti kalau Pak Presiden, APBN kita longgar, tambah lagi Rp 140 triliun di bulan Agustus atau September. Maka akan bermanfaat kepada 82 juta orang. Artinya seluruh rakyat Indonesia akan mendapat manfaat itu. Nah kalau itu nanti diukur, kelihatan hasilnya, fisiknya, kesehatannya, kecerdasan dan sebagainya.

    Sekali lagi, untuk itu kan program pokoknya ini, harus, bayangkan, kalau 82 juta, beras saja harus tambah 4,5 juta ton. Beras saja, belum telur, belum ikan, belum lagi ayam, sayur sayuran dan lain lain. Nah oleh karena itu program kedaulatan pangan, atau swasembada pangan memang nggak boleh ditawar-tawar.

    Kan semua program nggak pasti berjalan dengan mulus 100%, berjalan sempurna di awal-awal. Ada yang bilang kurang enak lah, kurang ini, itu pasti jadi catatan. Faktanya ini tetap berjalan programnya dan yang menerima manfaat sudah ada.

    Saya kan barusan dari Banyuwangi, bagus. Memang anak-anak kita itu, kadang-kadang sayur kan nggak suka. Tapi ini kan ada ahli gizinya, ada ahli nutrisi, dan sebagainya itu kan.

    Jadi bukan sekedar memberikan makan gratis?

    Enggak, nanti kan diukur, berapa tahun (umur anak) diukur. Nah makanya harus memenuhi standar itu, harus ada sayur sebagai serat, harus ada protein, karbohidrat cukup. Makanya harus ada ikan, atau ayam, atau telur, ada nasinya, sayurnya, ada buahnya. Belum tentu anak-anak suka, tapi ini harus.

    Ini akan sustain nggak, Pak Menko? Artinya apakah ini takutnya ini cuma sesaat aja beban negara berat, kemudian ditangguhkan dulu? Ini menjadi prioritas, anggaran dipotong-potong untuk ini?

    Itu duluan, bahkan sebelum beliau dilantik sudah “ini dulu nih”, yang dibahas beliau, sudah siap.

    Bicara swasembada pangan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi kalau misalnya program ini berjalan terus. Pak Menko katakan tadi ada tambahan 4,5 juta ton?

    Iya, kalau sudah penerima sudah 82 juta anak kita, oh beras saja 4,8 juta (ton).

    Sementara di saat yang sama Pak Menko akan mencanangkan tidak akan impor beras, mungkin nggak untuk tercapai?

    Iya, jadi gini. Kita tahun lalu, baru sebulan lewat kan. Kita putuskan waktu itu, Pak Menko, rapat kita akan impor beras 4 juta (ton), masuk 3,6 juta (ton). Tetapi tahun ini kami sudah putuskan kami rapat koordinasi, kita putuskan kita tidak impor beras lagi tahun ini.

    Karena perintah Bapak Presiden kita ini harus percaya diri, kita bekerja keras, kita ikhtiar dulu. Jangan belum-belum, ah mana mungkin swasembada pangan, mana bisa mana, jangan begitu ya. Kita insyaallah bisa. Dan selalu di mana ada kemauan, ada kesungguhan, ada ikhtiar, di situ ada jalan.

    Dan kami melihat ya kita bisa tahun ini tidak impor beras. Ada dua, itu yang kami lakukan. Pertama, swasembada itu kita tentu membangun baru, ada di Merauke itu 1 juta (hektare) lebih, ada di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur, yang kita sebut food estate itu. Itu mungkin totalnya 2-3 juta (hektare) yang akan dibangun. Itu penting, penting sekali. Karena kita ini negara besar, penduduk kita bertambah terus. Masa maka kita tergantung sama luar negeri.

    Saya kemarin Menteri Perdagangan, pelan pelan aja ini ngomongnya, setahun bolak balik India mau beli beras nggak dikasih, bayangin kita punya uang buat beli, harganya mahal US$ 6.200 per ton. Jadi memang kita harus bisa mandiri. Karena ini menyangkut negara besar, jumlah uang yang besar.

    Jadi tadi pertambahan bangun (lahan pertanian) baru tapi ini nggak bisa cepat. Nggak mungkin kita tahun besok langsung, nggak bisa. Kalau bangun baru kan perlu waktu. Perlu ada resetnya, perlu ada penelitiannya, perlu bangun jalan, perlu bangun irigasi, penyesuaian lahan sawahnya, buka lahan publik. Waktunya mungkin 5 tahun sampai 7 tahun.

    Nah, setelah kami pelajari, ada yang cepat. Itu yang kita sebut optimalisasi atau intensifikasi. Misalnya saya lihat berapa sih luas baku sawah kita? 8,4 juta (hektare). Itu sudah dikurangi alih fungsi lahan 7,4 juta (hektare).

    Luas tanah, panen berapa yang dipanen. yang dipanen 10 juta (hektare), kalau sekali panen 7,4 juta (hektare) berarti sisanya 2,5 juta (ha) yang dua kali. Berarti masih banyak lahan-lahan sawah kita yang cuma sekali panen.

    Artinya ini sebenarnya sawah-sawah kita nggak seragam?

    Artinya ada masalah. Ada yang tanam sekali, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, kecil sekali. Berarti yang sekali itu bisa dioptimalisasi (menjadi panen) dua kali. Kita pelajari. Oh, saya telepon Pak Menteri PU, ‘Pak Menteri PU, coba cek, ada ga sawah-sawah yang belum ada irigasi?’, ‘Baik Pak.’ Kami suruh Sekjen Kementan ‘Perlu berapa lama?’, ‘Seminggu, Pak.’ Ketemu angka 2,6.

    Ini semua karena kita tuh membelakangi pertanian barangkali ya selama 29 tahun?

    Nggak membelakangi juga, tapi tidak program utama. Misalnya, kita stabil kan demokrasi kita mungkin baru Pak Jokowi ya, itu agak stabil, membangun kan ga ada gangguan banyak gitu ya. Tapi fokusnya kan infrastruktur, banyak hasilnya. Nah sekarang fokusnya itu pertanian.

    Kembali lagi ke cita-cita awal kita. Ya ini beresin dulu, hal dasar. Pak Menko juga sebutkan bahwa petani kita sudah tua-tua, varitas yang ditanam itu itu aja.

    Sekarang orang pakai GMO (Genetically Modified Organism), mau jagung, mau padi, mau ayam, gitu. Kita, varitas kita mungkin 20 tahun yang lalu masih kita pakai, termasuk perkebunan rakyat, termasuk perkebunan tebu itu ya, termasuk kopi, termasuk kelapa itu masih dulu-dulu.

    Jadi kita 28 tahun terus terang saya akui tertinggal. Pertanian itu dibangun oleh Pak Harto. Irigasi yang sekunder, tersier itu, premier Pak Harto. Tetapi kalau bendungan itu Pak Jokowi, tapi sampai (irigasi) primer, tersier, sekunder belum. Jadi kalau kita lihat irigasi, wah Pak Harto. Bangun pabrik pupuk, zaman Pak Harto.

    Bulog karena dibeli hasil pertanian, gudang-gudang 1.800, Pak Harto. Jadi memang kita 28 tahun ini tertinggal, makanya Thailand, Vietnam jauh maju.

    Padahal kita pemakan nasi paling banyak di dunia.

    Tapi bukan nggak bisa, kita bisa.

    Bagaimana kemudian menyeimbangkannya Pak Menko? Karena kita mau juga, kita kan sekarang cuma 18% katanya PDB kita dari industrialisasi, dari manufakturing. Jadi kan harus diakselerasi juga. Itu otomatis kan butuh lahan juga. Bagaimana kemudian menyeimbangkan antara lahan pertanian?

    Jadi kita Jawa nggak mungkin bertambah, Sumatera tidak mungkin bertambah, Sulawesi Selatan nggak mungkin bertambah, itu yang kita optimalisasi. Karena jangka panjang, Jawa itu harusnya menjadi pusat pendidikan, pusat keuangan, pusat industri yang industri kreatif, perdagangan dan lain-lain.

    Nah sementara untuk pertanian memang kita harus siapkan tempat-tempat yang baru. Itulah yang food estate itu. Misalnya Merauke, Kalimantan Timur. Walaupun kita ini kan baru bangun ibu kota baru aja udah ribut. Memang Jawa ya harusnya bisa cuma 80 juta kan pulau Jawa ini, sekarang kapal ini kan 160 juta, ya kapal namanya pulau Jawa ini, 160 juta lebih, kan sudah over. Maka kita harus memperluas. Kayak Barat dulu nemukan Australia, maju. Nah kita punya Papua.

    Tapi tanahnya itu memang layak untuk jadi sawah? Karena kan orang bilang wah ini tanahnya beda nih.

    Apa saja bisa tumbuh, selama ada teknologi.

    Pak Menko, ini juga salah satu statement yang agak promising sebenarnya. Optimistis tapi ya mungkin menimbulkan sinisme juga soal kita harus diversifikasi harga, jadi satu harga. Jadi kalau dulu ada BBM itu satu harga. Nah sekarang ini gabah satu harga, dicanangkan Rp 6.500/kg nggak boleh kurang?

    Begini, kita filosofinya itu harus mendidik rakyat kita itu produktif. Produktif itu, pemerintah, negara harus hadir, kita harus berpihak. Karena terus terang, petani kita itu petani paling rajin di dunia.

    Tapi kalau tidak berpihak, mau tanam, pupuk datangnya waktu panen. Harga bagus waktu tanam, begitu panen harganya murah. Ya lama-lama juga nggak ada yang mau. Sekarang anak muda ditanya jadi petani, nggak ada yang mau. Petani-petani kita sudah aging, dulu 60% petani itu tenaga kerjanya, sekarang tinggal 20-25%. Jadi anak anak muda nggak mau lagi.

    Nah itu tuh ada yang keliru. Kita pelajari itu apa? Nggak boleh dong inflasi, tapi yang korban petani kan, nggak boleh. Negara hadir dalam bentuk subsidi. Kan Thailand juga begitu, Vietnam juga begitu.

    Karena itu kita harus membeli hasil produksi petani-petani kita dengan harga yang layak, yang untung. Jangan mereka terjebak dengan tengkulak terus. Oleh karena itu kami rapat atas dipimpin Pak Presiden, atas usulan saya, Bapanas, gabah harus dibeli Rp 6.500/kg.

    Oleh karena itu yang paling depan Bulog. Ada masalah lagi kemarin, lama ini persiapannya, ada ini segala macam, ada uang. Sekarang Bulog, uang nggak ada masalah lagi. Uangnya cukup, sudah ada Rp 23 triliun tambah Rp 16 triliun. Jadi cukup untuk (menyerap) setara beras 3 juta.

    Nah, tinggal sekarang gudang. Dengan Bulog kami sudah rembuk berkali-kali rapat ini. Ini kan di balik, di dapurnya, lama ini urusannya. Kita sudah ada tersedia gudang bisa nampung 2 juta ton dan kami masih cari (gudang untuk menyimpan) 1 juta ton lagi, 2 juta ton sudah ada. Karena kita akan panen raya bulan Februari, Maret, April.

    Uang ada, gudang ada, apa lagi? Tinggal beli. Kami juga tahu, Bulog punya SDM terbatas di level kabupaten, sedangkan sawah ini kan desa-desa kan. Oleh karena itu tidak mungkin ini kerja sendiri, ini mesti melibatkan kepala daerah, kepala desa, Camat, Bupati, dan TNI, Polri. Kita satu tim. Karena kalau satu, tetapi tidak melakukan tugasnya, gol bunuh diri, nggak bisa.

    Jadi itu ada jaminan tetap ya? Silakan lapor atau memberitahu kepada pemerintah kalau misalnya dibeli tidak di angka itu?

    Saya di kantor saya sekarang saya buka crisis center. Begitu mau tanam, pupuk nggak ada, lapor. Kita akan perintah pupuk Indonesia kabupaten itu untuk kasih. Satu kali, dua kali dua puluh empat jam, dua hari nggak ada, kita minta diganti yang di kabupaten itu. Begitu juga kalau harga gabah tidak Rp 6.500/kg, itu lapor. Ada masalah pupuk, masalah harga, silahkan menghubungi nomor itu, semacam crisis center.

    Sudah ada jalan keluarnya, sudah ada duitnya ada, dalam pelaksanaannya karena ini kerja besar ya, dalam waktu singkat. Karena panen raya itu hanya Februari, Maret, April, 3 bulan, Bulog harus dapat setara beras, 2-3 juta.

    Pak Menko, ngomong soal Bulog ini kan, apa namanya, organ pemerintah. Terus sekarang jadi BUMN, sekarang akan ada perubahan struktur untuk mensukseskan ini?

    Hanya penyesuaian pengurusnya, tapi tugasnya sama saja. Karena walaupun dia juga bayar bunga, bunganya juga rendah, bunga pun disubsidi juga oleh pemerintah. Jadi itu tidak menjadi… uang cukup, untungnya ada, walaupun nggak besar. Jadi bunganya akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi nggak ada alasan, duit cukup untuk membeli sebanyak 3 juta ton. Kalau Bulog mampu menyerap 2-3 juta, maka harga otomatis akan terkerek. Tapi kalau Bulog nggak beli, nggak ada persaingan.

    Kalau kita dengar asta cita dan rencana pemerintah ini kan sebenarnya memberikan insentif banyak kepada rakyat kecil. Ini mungkin angin segar buat rakyat kecil karena selama ini rakyat kecil kan di saat-saat tertentu aja diperhatikan dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya insentif ini sampai kapan? Sehingga masyarakat kemudian bisa mandiri misalnya?

    Ini harus continue karena begini, kita harus mendidik masyarakat kita produktif. Nggak boleh terus terusan mengandalkan sumbangan, bantuan sosial, nggak bisa dong. Mereka harus produktif, mereka harus bekerja keras, hasilnya bagus, dia harus kreatif, melahirkan berbagai kreatifitas.

    Seperti di Thailand, mereka kan begitu. Tapi kalau yang pasif, cuman nunggu aja gitu, lama lama mimpi jadi orang kaya ikut judol (judi online), kita kan nggak mau begitu. Nah tentunya harus continue. Kalau harganya nggak dijamin, jatuh, jadi nggak tanam lagi. Sekarang kita lebih produksinya. Besok, dia rugi, ya nggak tanam lagi dia.

    Jadi itu bagian dari mendidik publik ya? Karena banyak sekali, sekarang kalau tinggal satu rumah, anak sekolah dapat bantuan, keluarga miskin dapat bantuan, lansia dapat bantuan. Ini satu rumah akhirnya nungguin bantuan semua?

    Banyak pelajarannya kita ambil ya. Kadang-kadang tetangga, ibu-ibu dua, akrab dekat, gitu ya, begitu ada yang bagikan minyak goreng, bisa berkelahi. Saya pengalaman beberapa tempat, bagi buku tulis aja, itu anak-anak SMA bisa berantem sama temannya. Nah ini kan harus kita, harus kita didik, anak-anak kita produktif, masyarakat kita masyarakatnya produktif, pemerintah harus hadir, dan ini Pak Prabowo paham betulnya.

    Dan Pak Prabowo, dia cinta, mengerti, memang syaratnya jadi pemimpin nih, jadi bupati, jadi kades, jadi camat, itu harus cinta. Cinta itulah baru akan ada keberpihakan dan inisiatif-inisiatif.

    Misalnya kemarin kita itu ya, kenapa agak sulit, karena banyak sekali yang terlibat. Pupuk aja aturnya menggurita, makanya pupuk hadir saat panen. Ini kita pangkas, beberapa kali rapat, selesai. Sekarang dipangkas, misalnya pupuk hanya SK Mentan, langsung ke Gapoktan.

    Dan sebenarnya kan kita juga tahu, baik sembunyi-sembunyi maupun terbuka, segala sesuatu yang datang dari luar negeri itu kan mendatangkan rente untuk sebagian orang.

    Ya gini, bukan hanya itu, kita ini nggak sadar lama-lama kita akan tergantung. Kita ini makan beras, nasi goreng. Tapi kita sekarang pagi udah makan roti. Nah itu kita kan nggak bisa menanam gandum, apa nggak kita tergantung? Tahu berapa kita impor gandum? 13 juta ton satu tahun.

    Apalagi? kita suka bawang merah, tetapi dicekoki terus bawang putih, sekarang separuh-separuh. Buah kita kan banyak, buah kita segala macam dulu, ada jeruk, ada mangga, banyak lah itu ya, buah naga, rambutan, manggis. Tetapi sekarang yang kita makan (di Indonesia) tidak tumbuh. Lama-lama kita tergantung (dengan impor).

    Penelitian kita kan ada di BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), dia anggarannya. Orang sudah pakai GMO, kita masih yang dulu. Jadi memang banyak PR yang mesti kita kerjakan. Tapi kalau kita mulai, kita sungguh-sungguh, Presiden langsung memimpin kita, kalau bupati, gubernur, sampe Camat, Kades ikut, kita bisa

    Dan satu yang saya ucapkan syukur adalah salah satu yang akan untuk tidak diimpor. Tapi juga ada cita-cita untuk tidak mengimpor garam, tidak mengimpor garam. Negara kita ini adalah negara dengan garis pantai terpanjang. Impor garam nggak masuk akal.

    Tahu nggak berapa impornya? 3 juta ton, dulu terakhir 4 juta ton.

    Itu gimana ceritanya, laut kita kan luas?

    Kita kan kalau susah, dikit-dikit, beli, dikit-dikit, beli, susah dikit, beli.

    Ini katanya akan ada panen raya garam?

    Iya, jadi, saya karena perintah presiden kita kerja keras, maka kami sudah larang (impor). Satu, beras nggak boleh impor tahun ini semua, jagung nggak impor tahun ini, gula untuk konsumsi ya, kita tidak impor tahun ini. Kemudian garam untuk konsumsi dan mamin (makanan dan minuman) kita tidak impor tahun ini.

    Izin kita awasi ya?

    Iya, itu tentu dong. Jadi, tadi kalau dibilang saya yang hebat, nggak. Ini timnya yang hebat. Kalau Menko itu kan kerjanya koordinasi-koordinasi aja, amal salehnya yang banyak. Tapi yang kerja itu ada Mentan, Bapanas, ada Gubernur, dari Menteri KP, menteri yang lain, semua terlibat.

    Dan itu semua bisa tercapai, (setop impor) beras, gula, garam, jagung?

    Kalau jagung ini akan ada problem. Tapi problem-nya enak, ini problem memang kita ini kurang masalah, lebih masalah. Jadi jagung ini kebutuhan kira-kira 11 juta (ton). Tapi produksi tahun ini mungkin bisa sampai 18 juta (ton).

    Sekarang kan berbarengan ya panennya nih, ini beras panen Februari, Maret April, jagung panen Februari, Maret April, bayangkan itu. Bagaimaa nampungnya itu? Itu PR yang besar. Karena kalau tidak, waktunya 3 bulan kan, Februari, Maret, April. Jagung dan padi sama, barengan ini, panen raya.

    Saya udah mulai ditelepon nih, (harga) jagung sudah mulai Rp 3.500 (per kg), perintah kita harus (beli) Rp 5.500 (per kg). Harga untuk pemerintah harus Rp 5.500 (per kg). Tapi dalam lapangan ini kita lagi kerja keras sekarang, agar dua masalah ini bisa kita handle.

    Ya, mudah-mudahan semua ikhtiar bisa terlaksana dengan baik, karena ya ini jadi semangat kita. Karena selama ini kan masalah pangan itu, kita bayangkan saja Pak Menko, kita ini pernah kelangkaan tempe karena kedelai itu nggak ada gitu kan. Ya itu kan artinya mungkin setelah ini bisa masuk ke kedelai, kita bisa mandiri.

    Sekarang tugas pokok kita, gula, beras, jagung. Kemudian gula memang masih kurang. Tapi kita berani dulu kalau dulu kurangnya jutaan, mungkin kurangnya besok dikit, ratusan lah. Garam kita kalau untuk pangan cukup, yang memang kita belum bisa garam ini industri. Ini tetap masih ada impornya. Misalnya untuk rumah sakit rupanya kan kalau infus, itu ada garamnya. Atau untuk industri yang tekstil itu rupanya pakai garam juga gitu.

    Pak Menteri, setelah itu barangkali kita masuk ke protein ya?

    Saya, kalau ini beres, kalau sampai bulan April Bulog bisa di gudangnya masuk beras 2 juta sampai 2,5 juta, maka mungkin Juni kita sudah dengan fokus protein. Karena kita ini di Pulau Jawa aja kan budidaya besar sekali, budidaya tangkap, belum lagi budidaya udang.

    Ini ikan sama ayam?

    Ikan, ayam, susu, daging.

    Isu kita kan daging selalu impor kan?

    Daging juga impor terus kan. Ini yang kita… Saya akan masuk ke sana nanti setelah ini kan PR beratnya sampai di April yang panen raya itu gabah dan jagungnya. Kalau ini bisa lewat, maka nanti Juni geser mulai protein.

    Saya masih ingat waktu Pak Menko masih di Menteri Perdagangan, waktu kita ngobrol-ngobrol santai itu Pak Menko seperti lah, saya nggak mau jadi Menteri Perdagangan lagi kerjanya capek. Ini kerjanya lebih capek.

    Tapi bahagia. Saya itu, saya dulu jadi Menteri Kehutanan saya nggak pernah minta, diminta Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Saya jadi Ketua MPR, nggak minta itu bukan hak saya, tetapi Pak SBY minta agar saya maju, akhirnya terpilih. Kemarin Pak Jokowi minta saya jadi Menteri Perdagangan. Tapi yang ini, Pak Prabowo bilang saya mau dijadikan Menko, ‘Pak kalau ini saya boleh minta nggak’, ‘Apa pak Zul?’, ‘Kalau boleh saya bidangnya pangan.’ Saya masuk politik sebetulnya pesanan orang tua saya.

    Jadi ada semacam cita-cita yang terpendam?

    Jadi ayah saya juga pesan, kami kalau di kampung kami kan kalau laki-laki salat di Masjid, kalau di Masjid itu perempuan di rumah. Jadi setiap pulang Masjid, di kampung saya itu Ayah bilang, ‘Lihat saudara-saudara kamu pergi gelap, badannya gelap, pulang gelap, rezekinya gelap.’ Jadi ayah saya bilang, ‘Kamu biar keluarga kita susah, kamu sekolah, tapi nanti kalau sudah berhasil, ingat nih, kamu bantu saudara-saudara kamu.’

    Ini saya masih terdengar suara ayah saya. Walaupun itu sudah 50 tahun yang lalu, waktu saya masih usia 6 tahun, 7 tahun. Tapi saya masih terngiang-ngiang. Dan itulah sebetulnya mimpi saya waktu saya masuk politik tahun 1996.

    Barangkali ini juga fase ya, sekarang ini Pak Menko ini sudah di posisi tertinggi partai politik. Ya ini kan tinggal di atasnya Menko kan tinggal Wapres sama Presiden. Artinya semua sudah selesai lah, urusan hidup pribadi sudah selesai. Ini sekarang bagian dari berbagi kepada masyarakat. Tapi kan kita tetap sering melihat penjabat bolak-balik, naik turun, naik turun. Nggak terlaksana juga apa janji-janjinya. Kalau ini memang sungguh-sungguh mau?

    Saya yakin, saya haqulyakin ini bisa lebih cepat dari yang kita rencanakan hasilnya, asal kita bisa mengelola produksi yang meningkat cepat. Itu aja, kalau kita bisa mengelola dan kata kunci kedua, ini kita satu tim. Ini contoh saja, kemarin saya ke Pekalongan, Pekalongan itu di 1 meter di bawah permukaan laut, begitu tanggul jebol, banjir kan. Apa yang lakukan Camat? Ini Camat luar biasa. Camat mengumpulkan warganya, dia kumpulkan karung, dia pergi ke pantai, diisi karung itu sama pasir, di tanggul, akhirnya banjirnya reda.

    Dia kerja dulu gitu, kerja dulu. Nah baru mereka berencana akan menghubungi pemerintah, kan perlu waktu. Tapi masalahnya selesai, jadi camat ini tidak perlu diam action.

    Nah kalau, nanti makanya kan kita ini sebetulnya dimandori. Maka saya keliling rapat di kantor gubernur, kita berdiskusi apa yang masalah, kita selesaikan. Nah saya berharap nanti bupati-bupati yang akan dilantik, juga rutin bupati rapat rutin, mingguan dengan kadesnya, dengan camatnya, ‘Eh kami panen di sana. Tapi Bulog kan jauh di kabupaten.’ Kades kan bisa ditanggulangi dulu, kan ada dana desa, ada dana ketahanan pangan, Rp 200 juta cukup, kalau kurang bisa pinjem BRI Rp 100 juta kan bisa, tangani dulu.

    Baru dia lapor (nanti) ke Bulog. Jadi kalau kadesnya sikapnya sama, camat-nya sikapnya sama, bupatinya sama, pemerintahan sama, kita sama, bisa. Bisa cepat.

    Benar-benar itu bisa terlaksana baik semua sehingga, ya sebenarnya ini masalah dasar. Masalah dasar yang kemudian jadi masalah kenapa kemudian negara sekaya Indonesia itu masih ada yang stunting gitu kan, memprihatinkan. Artinya kita tanam apa aja bisa tumbuh?

    Ini yang sederhana nya 62-63 tahun lalu kita kan lahir, ya keadaan Indonesia kayak apa. Kok kita bisa sehat kan? Berarti kan kita diurus benar gitu. Nah sekarang kan jauh lebih maju mestinya, kok ini kurang, ini kurang, ini kurang. Berarti kan kita yang nggak mau.

    Walaupun sebenarnya cerita Pak Menko ini, jabatan Menko ini cuma gagah gagahan saja, karena beberapa hari nggak punya kantor katanya?

    Iya kan. Itu karena maksudnya gini, kadang-kadang mau ketemu saya nggak bisa. Nggak ada, semua ada jalan. Saya baru punya kantor 3 hari, saya melantik eselon saya di depan lift, belum ada kantor. Tapi saya bilang sama eselon I, ini tidak menentukan kinerja kita. Kinerja kita ditentukan oleh kita yang kerja, kerja kita.

    Anggaran saya tahun lalu Rp 90 juta, tahun ini Rp 40 juta, itu dipotong separuh, ya nggak apa-apa. Rapat di sini, rapat di sini, rapat di sini, rapat di sini. Intinya saya percaya selalu ada ada jalan. Tentu dana penting ya, tapi dana banyak, kalau kita yang nggak siap juga nggak bisa juga.

  • Pemerintah Tugaskan BUMN Pangan Impor 200.000 Ton Daging Sapi & Kerbau

    Pemerintah Tugaskan BUMN Pangan Impor 200.000 Ton Daging Sapi & Kerbau

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) Rabu (5/2/2025) menyepakati penugasan importasi komoditas daging sapi sebanyak 100.000 ton dan kerbau 100.000 ton kepada BUMN Pangan. Penugasan ini dilakukan untuk memenuhi stok daging dalam negeri di 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengharapkan, keputusan penetapan perubahan neraca komoditas pada rakortas ini dapat menjamin ketersediaan stok daging dalam negeri.

    “Hal ini sejalan dengan arahan dari Bapak Presiden [Prabowo Subianto] yang meminta agar harga daging kerbau di pasar dapat turun sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat secara luas,” kata Zulhas dalam keterangan resminya, Kamis (6/2/2025).

    Selain menugaskan BUMN Pangan, pemerintah juga menyepakati alokasi importasi daging lembu untuk pelaku usaha umum sebanyak 80.000 ton.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, penugasan ini mempertimbangkan peningkatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) akibat musim hujan.

    Dia mengharapkan, keputusan ini dapat mencegah potensi penyebaran PMK, lantaran pemerintah dapat memantau pelaksanaan importasi yang dilakukan BUMN Pangan dengan lebih ketat.

    Pada Rabu (5/2/2025), Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar rakortas tentang penetapan perubahan neraca komoditas pangan tahun 2025. 

    Rapat dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pangan Nasional (Bapanas), ID Food, hingga Lembaga National Single Window.

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah resmi memasukan daging kerbau dalam neraca komoditas 2025. Sebelumnya, komoditas ini tidak masuk dalam data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi itu. 

    Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai menghadiri rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (5/2/2025).

    “Sebelum ini kan tidak ada daging kerbau [dalam neraca komoditas]. Tadi itu ada penugasan daging kerbau,” kata Arief, Rabu (5/2/2025).

    Kendati begitu, Arief belum bisa mengungkap berapa banyak daging kerbau yang bakal diimpor selama 2025. Pasalnya, pihaknya masih menunggu risalah.

    Namun, dalam waktu dekat, pemerintah akan mendatangkan 100.000 ton daging kerbau untuk memenuhi kebutuhan daging untuk persiapan Lebaran.

  • Erick Thohir Tunjuk Wamentan Sudaryono Jadi Kepala Dewas Bulog

    Erick Thohir Tunjuk Wamentan Sudaryono Jadi Kepala Dewas Bulog

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono sebagai Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog.

    Hal tersebut disampaikan Perum Bulog melalui platform Instagram resminya @perum.bulog pada Kamis (6/2/2025). Dalam unggahannya, Perum Bulog menyampaikan selamat bertugas kepada Sudaryono sebagai Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog.

    “Kami juga menyampaikan selamat bertugas kepada Bapak Sudaryono sebagai Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog,” tulis akun tersebut, dikutip Kamis (6/2/2025).

    Posisi Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog sebelumnya dijabat oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sejak 1 Desember 2023. Dengan demikian, Arief per hari ini tak lagi menjabat sebagai Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog.

    Selain merombak posisi Kepala Dewan Pengawas, Erik juga mengangkat Prihasto Setyanto sebagai Direktur Pengadaan Perum Bulog.

    Prihasto sendiri berasal dari lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan), yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Pertanian. Dia juga sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Hortikultura.

    Adapun, posisi Direktur Pengadaan sebelumnya dijabat oleh Awaludin Iqbal sejak 24 Januari 2025. 

    “Semoga amanah baru ini membawa Bulog semakin kokoh dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” demikian bunyi unggahan tersebut.

    Pada Januari 2025, Erick juga sempat melakukan perombakan di tubuh BUMN Pangan itu. Tepatnya pada 24 Januari 2025, Erick mengangkat Mokhamad Suyamto sebagai Direktur Operasional dan Pelayanan Publik, Awaludin Iqbal sebagai Direktur Pengadaan, dan Sudarsono Hardjosoekarto sebagai Direktur SDM dan Umum. 

  • Trump akan Tutup USAID, Ini 2 Dampaknya bagi Indonesia

    Trump akan Tutup USAID, Ini 2 Dampaknya bagi Indonesia

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memerintahkan pembekuan aliran bantuan luar negeri setelah beberapa jam usai resmi dilantik sebagai kepala negara. Salah satunya US Agency for International Development (USAID) atau Badan Pembangunan Internasional AS yang bakal ditutup.

    Menurut memo internal yang dikirimkan ke para pejabat dan kedutaan besar AS di luar negeri, Departemen Luar Negeri AS menyetop hampir semua bantuan luar negeri dan menghentikan bantuan baru, dilansir BBC, Rabu (5/2).

    Pemberitahuan bocor ini menyusul perintah eksekutif Trump yang dikeluarkan pada Senin (20/1) untuk menghentikan bantuan pembangunan luar negeri selama 90 hari. Lalu, sambil menunggu peninjauan efisiensi dan konsistensi dengan kebijakan luar negerinya.

    Menurut angka pemerintah, AS adalah donor bantuan internasional terbesar di dunia yang telah menghabiskan 68 miliar dolar AS pada 2023. Pemberitahuan Departemen Luar Negeri AS tampaknya memengaruhi segala hal, mulai dari bantuan pembangunan hingga bantuan militer.

    Pendanaan USAID di Asia Tenggara

    Di Asia Tenggara, pendanaan USAID telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam dan dukungan bagi aktivis pro-demokrasi. Namun, program penyelamatan jiwa di wilayah tersebut sudah dikurangi, melansir The Guardian, Rabu (5/2).

    Pada 2023, USAID sudah mengucurkan dana 153 juta dolar AS untuk proyek-proyek Indonesia di berbagai bidang. Termasuk pemerintahan demokratis, antikorupsi, iklim dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

    Selama beberapa tahun terakhir, USAID mendukung peluncuran alat untuk mengidentifikasi tuberkulosis dan obat-obatan yang dapat menyelamatkan jiwa bagi puluhan ribu ibu baru. Lalu, kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk melatih masyarakat saat bencana.

    Lantas, apa dampak penutupan USAID bagi Indonesia? Berikut informasinya di bawah ini.

    1. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir

    ilustrasi program bantuan ibu hamil dan bayi baru lahir dari USAID (usaid.gov)

    Dampak ke Indonesia jika USAID resmi ditutup adalah soal kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Pada 2021, lewat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, pemerintah bekerja sama dengan USAID untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.

    Program tersebut diadakan melalui Program Momentum Negara dan Kepemimpinan Global (MOMENTUM), mengutip laman resmi Kemenkes RI, Rabu (5/2).

    Program MOMENTUM dilaksanakan dalam rentang 2021-2025. Dalam kurun waktu lima tahun, kegiatan ini akan menyasar enam provinsi di antaranya Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

    Program USAID MOMENTUM sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Program Momentum Country Global Leadership (MCGL) dan Program Momentum Private Healthcare Delivery (MPHD).

    MCGL berfokus pada peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah dengan mitra utamanya Ditjen Kesehatan Masyarakat. Sementara MPHD berfokus di faskes sektor swasta, dengan mitra utamanya Direktorat Mutu dan Akreditasi serta Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI.

    2. Keadaan darurat kesehatan

    Program USAID ke anak-anak di Indonesia (instagram.com/usaidindonesia)

    Kedua, dampak penutupan USAID ke Indonesia adalah keadaan darurat kesehatan. Melansir IFRC, Rabu (5/1), Palang Merah Indonesia (PMI) memelopori community based surveillance (CBS) atau pengawasan berbasis komunitas dengan dukungan International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) pada 2019.

    Inisiatif ini dimulai di delapan desa dan saat ini telah diterapkan di beberapa kabupaten di Indonesia dengan dukungan dari Palang Merah Australia dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

    Sejak 2019 hingga sekarang, CBS aktif merespons berbagai keadaan darurat kesehatan. Misalnya, berkoordinasi dengan berbagai mitra pemerintah seperti Kemenkes dan Kementan.

    Selama ini, CBS berperan untuk menghubungkan masyarakat dengan faskes, memperluas jangkauan sistem pengawasan nasional untuk pelaporan yang lebih cepat, respons dan tindakan yang lebih cepat, serta potensi kasus dan kematian yang lebih sedikit.

  • Jawaban Mentan soal Anggaran Dipangkas: Doakan Sehat Selalu

    Jawaban Mentan soal Anggaran Dipangkas: Doakan Sehat Selalu

    Jakarta

    Pemerintah memangkas anggaran besar-besaran dalam APBN d2025. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.

    Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi salah satu kementerian dan/atau lembaga (KL) yang terkena pemangkasan tersebut. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tak berbicara banyak terkait dampak langkah pemangkasan tersebut terhadap program kerjanya.

    “Saya, oh sekarang produksi bagus kan? Naik kan produksi Januari, Februari, 50%, kata BPS, bukan kata saya,” ujar Amran, ditemui usai Raker bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Kementan sendiri juga sebelumnya berencana meminta tambahan anggaran untuk menggeber pembangunan cetak sawah hingga pompanisasi. Langkah ini sebagai salah satu strategi untuk mencapai swasembada pangan.

    Namun saat ditanya menyangkut kelanjutannya kepada Amran, ia juga enggan berkomentar banyak. Amran juga enggan bicara tentang besaran maupun persentase dari anggaran Kementan yang kena pangkas.

    “Doakan sehat selalu,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Prabowo meminta agar masing-masing anggaran belanja di kementerian dan lembaga (K/L) ditinjau kembali sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

    Arahan itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Aturan itu langsung berlaku saat dikeluarkan pada 22 Januari 2025.

    (shc/hns)

  • Jawaban Mentan soal Anggaran Dipangkas: Doakan Sehat Selalu

    5 Perusahaan Nakal Jual Pupuk Palsu, Rugikan Petani hingga Rp 3,2 T

    Jakarta

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan temuan lima perusahaan nakal yang menjual pupuk palsu. Penyaluran pupuk palsu ini merugikan petani hingga Rp 3,2 triliun.

    Hal ini disampaikan Amran usai Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Menurut Amran, jual beli pupuk palsu ini merupakan bagian dari aktivitas mafia.

    “Kemudian Mafia, nah ini yang menarik. Mafia, ada pupuk palsu dari lima perusahaan. Kami sudah serahkan kepada Kepolisian. Lima perusahaan. Merugikan petani Rp 3,2 triliun,” kata Amran di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Amran menambahkan, pihaknya juga menemukan kecurangan kualitas pupuk, dengan menurunkan kualitas hingga 30%. Total ada 22 perusahaan nakal yang melakukan tindak kecurangan tersebut.

    11 Pejabat Kementan Dinonaktifkan

    Atas temuan tersebut, pihaknya telah menyerahkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum (APH). Amran mengatakan, saat ini telah ditetapkan beberapa tersangka, termasuk di antaranya oknum internal Kementerian Pertanian.

    “Sudah beberapa tersangka, termasuk dari Kementerian Pertanian, yang memproses pupuk ini kami nonaktifkan 11 orang. Kemudian sudah ada tersangka dari Kementerian (lain),” ujarnya.

    Lebih lanjut Amran menjelaskan, modus yang dilakukan kelima perusahaan penyalur pupuk palsu ialah menjalin kerja sama dari pihak luar dengan oknum Kementerian Pertanian.

    “Caranya mereka adalah, ada kerjasama antar pihak luar dengan orang Kementerian Pertanian. Itu meminta uang nilainya Rp 10 miliar. Bukan (temuan) yang dulu, ini baru lagi,” terang Amran.

    Meski demikian, Amran enggan merinci perusahaan-perusahaan apa saja yang terlibat dan kapan waktu penemuan tersebut. Namun yang pasti, aktivitas pupuk palsu ini mayoritas dilakukan di Pulau Jawa.

    “Seluruh Indonesia, tapi yang banyak di Pulau Jawa,” kata dia.

    Sebagai informasi, pada November lalu Amran juga sempat melaporkan temuan 4 perusahaan nakal yang menyalurkan pupuk palsu. Total ada sebanyak 11 pejabat Kementan yang diberhentikan atas kasus tersebut.

    “Kami sudah minta suratnya dikeluarkan, nonaktif 11 orang. Itu Direktur Eselon 2, Eselon 3, yang memproses pengadaan pupuk, kami nonaktifkan,” kata Amran dalam konferensi pers, Selasa (26/11/2024).

    Amran mengatakan empat perusahaan pupuk swasta yang menyalurkan pupuk palsu telah masuk daftar hitam atau blacklist. Sebanyak empat perusahaan yang melanggar ini akan diproses hukum. Adapun potensi kerugian petani akibat penggunaan pupuk palsu dari keempat perusahaan tersebut mencapai Rp 600 miliar.

    Amran juga menindak 23 perusahaan pupuk yang menjual pupuk di bawah standar. Menurutnya potensi kerugian petani dari pupuk di bawah standar mencapai Rp 3,2 triliun.

    “Petani mengeluarkan biaya untuk pembibitan, pupuk, pengolahan tanah, dan selanjutnya itu kurang lebih per hektar Rp 19 juta per hektar.Artinya apa, pupuk yang palsu itu merugikan total petani kita kurang lebih Rp 600 miliar. Yang kurang kualitasnya, kurang dari standar itu merugikan petani kita, potensi kerugian Rp 3,2 triliun,” pungkasnya.

    (shc/ara)

  • Pengusaha Harus Untung Tapi Tidak Boleh Seenaknya!

    Pengusaha Harus Untung Tapi Tidak Boleh Seenaknya!

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani dengan menetapkan HPP gabah kering panen Rp6.500 per kilogram. Foto/Setpres

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan.

    Prabowo menegaskan, pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan teleconference bersama petani, penyuluh pertanian, kepala dinas provinsi, PERPADI serta jajaran terkait lainnya di Ruang SAS, Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    “Petani kita adalah produsen, produsen pangan. Hidup mereka harus baik, kesejahteraan mereka harus meningkat. Karena itu pemerintah republik Indonesia sudah menetapkan harga gabah, harga gabah kering panen yang dibeli dari petani adalah Rp6.500. Saya siap keluarkan Peraturan Pemerintah (PP). Saya tidak main-main. Ini adalah masalah kebangsaan,” kata Prabowo dalam arahannya.

    Prabowo menegaskan bahwa pengusaha harus untung, tapi tidak boleh seenaknya. Menurutnya semua pihak harus untung mulai dari petani hingga ke konsumen.

    “Pengusaha harus untung, tapi tidak boleh seenaknya. Semua pihak harus menang, mulai dari produsen, petani, pengusaha, hingga konsumen,” tegasnya.

    Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras, sehingga Indonesia semakin dekat dengan target swasembada beras dan menuju swasembada pangan.

  • 7 Letjen TNI Jebolan Akmil 1989, Empat di Antaranya dari Kopassus

    7 Letjen TNI Jebolan Akmil 1989, Empat di Antaranya dari Kopassus

    loading…

    Sesmenko Polhukam Letjen TNI Mochammad Hasan dari Kopassus yang merupakan jebolan Akmil 1989. Foto/Ist

    JAKARTA – Sejumlah perwira tinggi berpangkat Letnan Jenderal (Letjen) TNI diketahui sebagai jebolan Akademi Militer (Akmil) 1989. Nama-namanya bisa ditelusuri dari Letjen TNI Suharyanto (Kepala BNPB) hingga Letjen TNI Irham Waroihan (Irjen Kementan RI).

    Letnan Jenderal (Letjen) adalah pangkat perwira tinggi TNI tingkat ketiga. Posisinya satu tingkat di bawah Jenderal TNI (bintang 4) dan setingkat di atas Mayor Jenderal (bintang 2).

    Saat ini, ada sederet nama Letjen TNI yang aktif bertugas. Sebagian di antaranya diketahui berasal dari jebolan Akmil 1989. Empat di antaranya dari satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Siapa saja mereka?

    Letjen TNI Jebolan Akmil 1989

    1. Letjen TNI Suharyanto

    Letjen TNI Suharyanto merupakan salah seorang Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat. Saat ini, dia menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Sekelumit tentang Suharyanto. Dia adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) 1989 yang lahir di Cimahi, Jawa Barat pada 8 September 1967.

    Jabatan Kepala BNPB didapat Suharyanto pada November 2021 saat menggantikan Letjen Ganip Warsito. Sebelum itu, berbagai posisi penting lain juga pernah didudukinya, seperti Kasdam Jaya (2018-2019), Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Kemensetneg RI (2019-2020) hingga Pangdam V/Brawijaya (2020-2021).

    2. Letjen TNI Mochammad Hasan

    Letjen TNI Mochammad Hasan menjabat sebagai Sesmenko Polhukam. Posisi ini didapat pada Oktober 2024 usai menggantikan Letjen Teguh Pudjo Rumekso.

    Hasan adalah lulusan Akmil 1989 dari kecabangan Infanteri (Kopassus). Sebelumnya, dia pernah menempati beberapa posisi penting lain, seperti Aster Kasad (2022-2023) dan Pangdam I/Bukit Barisan (2023-2024).

    3. Letjen TNI Yudi Abrimantyo

    Berikutnya ada Letjen TNI Yudi Abrimantyo. Dia ditunjuk menjadi Kabais TNI sejak Maret 2024 usai menggantikan Letjen Rudianto.

    Yudi merupakan jebolan Akmil 1989 dari kecabangan Infanteri (Kopassus). Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Bandep Ur Sosbud Deputi Bidang Pengembangan Setjen Wantannas (2018-2020) Ses Ditjen Strahan Kemhan (2020-2021 hingga Kabainstrahan Kemhan (2021-2024).

    4. Letjen TNI Teguh Muji Angkasa

    Letjen TNI Teguh Muji Angkasa lahir pada 11 Juni 1967 di Madiun, Jawa Timur. Saat ini, dia menjabat sebagai Dosen Tetap Unhan.