Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Filipina Umumkan Darurat Pangan, Stok Beras Indonesia Aman?

    Filipina Umumkan Darurat Pangan, Stok Beras Indonesia Aman?

    Jakarta –

    Filipina resmi mengumumkan keadaan darurat ketahanan pangan imbas melonjaknya harga beras. Status darurat ketahanan pangan diambil untuk mengendalikan harga di tengah tekanan ekonomi dan ketergantungan pada impor.

    Menanggapi kondisi di negara tetangga tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch. Arief Cahyono, mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada.

    “Kami prihatin dengan situasi di Filipina, tetapi tidak terkejut. Pak Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sudah jauh-jauh hari mengingatkan potensi krisis pangan global. Karena itu, kami telah menyiapkan berbagai program strategis untuk mengantisipasinya,” kata Arief dalam keterangannya, dikutip Minggu (16/2/2025).

    Untuk menjamin ketahanan pangan nasional terus terjaga, Arief mengatakan, pihaknya telah meminta Perum Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah petani.

    “Produksi padi meningkat di hulu, dan Bulog punya peran kunci untuk menyerap gabah petani. Kami yakin Bulog bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga stok beras nasional tahun ini tetap aman,” tutur Arief.

    Sebagai upaya mendukung penyerapan gabah, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran Rp16,6 triliun untuk Bulog, dengan target menyerap 3 juta ton setara beras hingga April 2025.

    Selain dukungan anggaran, Kementan juga telah memfasilitasi kesepakatan antara Bulog dan industri penggilingan padi untuk menyerap 2,1 juta ton setara beras dari petani.

    “Jika seluruh pihak berkomitmen kuat, kami optimistis stok beras tahun ini aman,” jelasnya.

    Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras Indonesia pada periode Januari-Maret 2025 mencapai 8,67 juta ton, mengalami lonjakan tajam sebesar 52,32 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 yang hanya tercatat 5,69 juta ton.

    Potensi peningkatan produksi beras ini sejalan dengan meluasnya potensi luas panen padi yang diperkirakan mencapai 2,83 juta hektare. Angka ini menunjukkan kenaikan sekitar 970,33 ribu hektare atau 52,08 persen dibandingkan dengan luas panen pada Januari-Maret 2024 yang hanya sebesar 1,86 juta hektare.

    “Dengan peningkatan produksi ini, pasokan dalam negeri lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

    Arief menyebut peningkatan produksi beras juga tercermin dari harga yang tetap stabil. Berdasarkan data BPS, rata-rata harga beras di penggilingan pada Januari 2025 mencapai Rp 12.796 per kg, turun 4,30% dibandingkan Januari 2024.

    “Biasanya, harga beras di awal tahun cenderung tinggi, tetapi tahun ini relatif stabil berkat peningkatan produksi,” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • Ada Peningkatan Produksi, Kementan: Harga Beras Relatif Stabil pada Awal Tahun

    Ada Peningkatan Produksi, Kementan: Harga Beras Relatif Stabil pada Awal Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan ketahanan pangan nasional saat ini sangat terjaga, termasuk beras. Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperkirakan produksi beras awal tahun 2025 meningkat. 

    BPS mencatat potensi produksi beras Indonesia pada periode Januari–Maret 2025 mencapai 8,67 juta ton, atau naik sebesar 52,32% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya tercatat 5,69 juta ton.

    Adapun, potensi peningkatan produksi beras ini sejalan dengan potensi luas panen padi yang diperkirakan naik 52,08% dari 1,86 juta hektare pada Januari—Maret 2024 menjadi 2,83 juta hektare pada periode yang sama di tahun ini.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch. Arief Cahyono menyebut dengan peningkatan produksi ini, maka pasokan dalam negeri lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    Selain itu, peningkatan produksi beras juga tercermin dari harga yang tetap stabil. Menurut data BPS, rata-rata harga beras di penggilingan pada Januari 2025 mencapai Rp12.796 per kilogram, atau turun 4,30% dibandingkan Januari 2024.

    “Biasanya, harga beras di awal tahun cenderung tinggi, tetapi tahun ini relatif stabil berkat peningkatan produksi,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (16/2/2025). 

    Menurutnya, produksi pangan Indonesia tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Dia menyebut kondisi berbanding terbalik dibanding banyak negara yang saat ini justru mengalami krisis pangan. 

    “Pak Menteri Pertanian [Mentan] Andi Amran Sulaiman sudah jauh-jauh hari mengingatkan potensi krisis pangan global. Karena itu, kami telah menyiapkan berbagai program strategis untuk mengantisipasinya,” terangnya.

    Lebih lanjut, Arief menyampaikan bahwa Kementan meminta Perum Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah petani untuk menjamin ketahanan pangan nasional. Dia menjelaskan, Bulog memiliki peran kunci untuk menyerap gabah petani.

    “Kami yakin Bulog bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga stok beras nasional tahun ini tetap aman,” tandasnya.

  • Praperadilan Kandas, Hasto Siap Kenakan Rompi Oranye KPK?

    Praperadilan Kandas, Hasto Siap Kenakan Rompi Oranye KPK?

    Bisnis.com, JAKARTA — Permohonan praperadilan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akhirnya kandas di tangan pengadilan setelah  HakimPengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Kamis (13/2/2025). 

    Hakim Tunggal Djuyamto dalam pertimbangannya memaparkan alasan pihaknya tidak menerima permohonan praperadilan Hasto. Menurutnya, dua surat perintah penyidikan (sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digugat kubu Hasto di PN Jakarta Selatan merupakan dua tindak pidana berbeda. 

    Sebagaimana diketahui, KPK menerbitkan dua sprindik yang menetapkan Hasto sebagai tersangka pada pengembangan kasus suap Harun Masiku, serta dugaan perintangan penyidikan. 

    “Bahwa penetapan tersangka Pemohon dengan dua surat perintah penyidikan jelas terkait dengan dua tindak pidana berbeda. Dugaan tindak pidana perintangan penyidikan dan dugaan tindak pidana menberikan janji atau hadiah atau suap kepada penyelenggara negara,” ujar Djuyamto di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025). 

    Oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa Hasto harusnya tidak menggabungkan dua gugatan tindak pidana ke dalam satu permohonan praperadilan. 

    “Hakim berpendapat permohonan Pemohon seharusnya diajukan dalam dua praperadilan, bukan satu permohonan,” tutur Djuyamto. 

    Adapun, Hakim menyatakan permohonan praperadilan Hasto tidak jelas dan kabur, serta tidak dapat diterima.

    “Mengadili: Mengabulkan eksepsi dari temohon. Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Djuyamto dalam amar putusannya. 

    Kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku kecewa atas putusan Hakim bahwa praperadilan yang diajukan tidak dapat diterima. 

    Untuk diketahui, Hakim Tunggal PN Jaksel menyatakan praperadilan yang diajukan Hasto atas status tersangkanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat diterima. Dengan demikian, Hasto tetap sah berstatus tersangka. 

    “Kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan praperadilan yang dibacakan dan saudara-saudara sudah mendengarkan seksama,” ujar kuasa hukum Hasto, Todung Mulya Lubis usai sidang pembacaan putusan di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025). 

    Todung menyampaikan pihaknya tidak menerima legal reasoning Hakim Tunggal PN Jaksel dalam memutuskan praperadilan Hasto tidak dapat diterima. Padahal, terangnya, pihak Hasto mengajukan praperadilan untuk menguji adanya abuse of power oleh KPK. 

    “Kita datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelangaran yang dilakukan oleh KPK karena sangat telanjang di depan mata kita, pelanggaran itu dilakukan,” ujarnya. 

    Selain itu, kubu Hasto kukuh menilai bahwa bukti KPK untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya tidak berdasar.

    Hal itu karena putusan pengadilan untuk terdakwa anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan kader PDIP Saeful Bahri sudah inkracht dan ketiganya telah selesai menjalani hukuman pidana. 

    “Putusan itu sudah inkrah lima tahun yang lalu dan Hasto Kristiyanto sama sekali tidak terlibat, sama sekali tidak, disebut sebagai pihak yang memberikan atau memfasilitasi suap,” terangnya. 

    Sementara itu, Maqdir Ismail, yang juga tergabung dalam tim kuasa hukum Hasto turut mempertanyakan pertimbangan Hakim Tunggal. Salah satunya soal praperadilan yang harusnya diajukan terpisah untuk pengembangan kasus suap dan dugaan perintangan penyidikan. 

    “Apakah di dalam proses praperadilan itu ada larangan yang secara hukum bisa melarang orang menguji dua penetapan tersangka dalam satu permohonan,” kata Maqdir. 

    Meski demikian, advokat senior itu tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan kembali praperadilan dalam bentuk dua permohonan terpisah. 

    “Saya kira apa yang hendak kami lakukan tentu dalam Minggu depan kami akan sampaikan kepada kawan-kawan. Kami akan terbuka apa yang dapat kami lakukan. Apakah akan kami ulangi lagi dengan mengajukan dua permohonan, tentu nanti kita akan sampaikan,” terang Maqdir.

    Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (13/2/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.Perbesar

    Penyidikan Jalan Terus 

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto buka suara soal praperadilan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim. 

    Untuk diketahui, sidang pembacaan putusan praperadilan itu digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sore ini, Kamis (13/2/2025). 

    “Putusan Hakim sudah proporsional dan tepat sebagaimana pertimbangan dari dalil dan argumentasi yang disampaikan tim hukum dari KPK,” ujar Setyo kepada wartawan, Kamis (13/2/2025). 

    Meski demikian, Setyo enggan mengungkap apa langkah KPK berikutnya setelah status tersangka Hasto dinyatakan tetap sah. Dia menyebut penyidik bakal menindaklanjuti putusan Hakim. 

    “Untuk hal terkait tindak lanjut penyidikan nanti urusan Penyidik,” ujar mantan Irjen Kementerian Pertanian (Kementan) itu. 

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)Perbesar

    Sebelumnya, sidang praperadilan Hasto digelar perdana pada 5 Februari 2025. KPK menetapkan Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada pengembangan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. Hasto juga dijerat sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. 

    Pada awal-awal kasus tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, serta kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku. Hanya Harun yang belum dibawa ke proses hukum karena masih buron. 

    Pada kasus suap, komisi antirasuah menduga Hasto dan Donny bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan penyuapan terhadap anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. 

    Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. Dia diduga dengan sengaja mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung dan tidak langsung proses penyidikan. Di antaranya, yakni menyuruh Harun Masiku pada 2020 untuk menenggelamkan ponselnya ketika adanya operasi tangkap tangan (OTT). 

    “Bahwa pada 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sutan Syahrir untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam Hape ke dalam air dan melarikan diri,” papar Setyo.

    Kasus tersebut sudah mulai diusut KPK sejak 2020. Pada saat itu, lembaga antirasuah menetapkan empat orang tersangka yaitu anggota KPU Wahyu Setiawan, anggota Bawaslu Agustina Tio Fridelina, Saeful Bahri dan Harun Masiku. Hanya Harun yang sampai saat ini belum dibawa ke proses hukum.

  • Bupati sebut Bantul alami surplus produksi beras 55 ribu ton pada 2024

    Bupati sebut Bantul alami surplus produksi beras 55 ribu ton pada 2024

    Panen padi di wilayah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (Foto ANTARA/Hery Sidik)

    Bupati sebut Bantul alami surplus produksi beras 55 ribu ton pada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 15:41 WIB

    Elshinta.com – Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa Kabupaten Bantul mengalami surplus produksi beras hingga 55 ribu ton pada tahun 2024.

    “Di Kabupaten Bantul pada tahun 2024 terjadi surplus produksi beras sejumlah 55 ribu ton, jadi walaupun luasan lahan pertanian sawah kita dibanding dengan 20-30 tahun lalu lebih sempit, tetapi jumlah produksi jauh lebih besar,” kata Bupati Halim di Bantul, Kamis.

    Menurut dia, surplus produksi beras di Bantul ini karena produktivitas panen padi per hektare yang meningkat cukup signifikan hingga mencapai sembilan ton per hektare, salah satunya di bulak padi wilayah Kelurahan Canden Jetis, produktivitas panen mencapai 9,3 ton per hektare.

    “Kalau 20-30 tahun lalu rata rata produksi tiga sampai empat ton, sekarang mencapai lebih dari sembilan ton, lahan semakin sempit tapi produksi semakin besar, akhirnya tetap saja surplus yang cukup besar, 55 ribu ton beras, bukan gabah,” katanya.

    Dia mengatakan, salah satu faktor peningkatan produktivitas panen di Bantul adalah penggunaan alat mesin pertanian, benih unggul dan teknologi tepat guna baik yang difasilitasi pemerintah daerah maupun pusat melalui Kementerian Pertanian.

    Bupati mengatakan, bahkan pada tahun 2025, para kelompok tani di Bantul juga akan mendapatkan bantuan alat alat mesin pertanian dari Kementan dalam rangka percepatan perluasan tanam. Hal itu terungkap saat kunjungan Menteri Pertanian dan jajaran ke Bantul beberapa waktu lalu.

    “Beberapa waktu lalu Pak Menteri Pertanian dan jajaran Kementan datang ke Bantul untuk memotivasi kita memastikan bahwa sektor pertanian Bantul harus berjalan dengan baik lancar, agar swasembada pangan tercapai dan para petani lebih sejahtera,” katanya.

    Dia mengatakan, saat ini pemerintah kabupaten melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memetakan para kelompok tani untuk menerima bantuan sarana pertanian itu, dalam rangka mempertahankan dan peningkatan produksi pertanian pangan.

    “Jadi, bantuan alat mesin pertanian termasuk perbaikan irigasi itu akan meningkat secara drastis di Bantul, dan ini akan segera kita realisasikan. Tidak lama lagi Dinas Ketahanan Pangan mengundang kelompok tani untuk menerima bantuan alat alat dan mesin pertanian,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Anggaran Kementan Dipangkas Prabowo 64,9%, Tersisa Rp19,9 Triliun

    Anggaran Kementan Dipangkas Prabowo 64,9%, Tersisa Rp19,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2025 mengalami pemangkasan sebesar 64,9% dari total pagu awal Rp29,3 triliun. Dengan demikian, anggaran efektif yang dapat dimanfaatkan Kementan hanya Rp19,9 triliun.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, Kementan dibebani efisiensi sebesar Rp10,28 triliun.

    “Kementerian Pertanian dibebani efisiensi sebesar Rp10,28 triliun sehingga anggaran efektif yang bisa dimanfaatkan Kementan hanya Rp19,09 triliun,” ungkap Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis malam (13/2/2025).

    Amran mengatakan, Kementan telah mengalokasikan pagu awal Rp29,3 triliun untuk program-program prioritas sebagai upaya mencapai swasembada pangan sesingkat-singkatnya.

    Namun, adanya efisiensi anggaran diakuinya dapat berdampak terhadap penyesuaian volume dan anggaran kegiatan, sehingga dikhawatirkan berdampak negatif terhadap pencapaian swasembada pangan.

    “Sebagai contoh oplah 2025 500.000 menjadi 300.000, cetak sawah 250.000 jadi 100.000. Hal ini tentu mengganggu upaya pencapaian swasembada pangan,” ujarnya.

    Menindaklanjuti kebijakan ini, Amran mengusulkan efisiensi pada masing-masing eselon. Secara terperinci, Amran memaparkan bahwa anggaran Sekretaris Jenderal yang semula Rp1,39 triliun diusulkan untuk dipangkas sebesar Rp159 miliar.

    Kemudian, Inspektorat Jenderal dipangkas sebesar Rp49 miliar, Ditjen Tanaman Pangan Rp889 miliar, Ditjen Hortikultura Rp19 miliar, dan Ditjen Perkebunan Rp31 miliar.

    Lalu, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan diusulkan dipangkas sebesar Rp98 miliar, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp8,74 triliun, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Rp119 miliar, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Rp166 miliar. Dengan demikian, total anggaran yang diefisiensi sebesar Rp10,2 triliun.

    “Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya komisi IV berkenan utk menyetujui usulan efisien,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025. Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025.

    Sebagai tindak lanjut dari Inpres tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kemudian menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025.

    Bendahara Negara memerintahkan kementerian/lembaga (K/L) untuk melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan dalam lampiran surat itu.

    Selanjutnya, setiap usulan revisi anggaran tersebut diserahkan ke DPR untuk disetujui kemudian diserahkan kembali ke Kemenkeu paling lambat 14 Februari 2025.

  • Dapat Info Masih Ada Penggiling Beli Gabah di Bawah Rp 6.500, Menko Zulhas Beri Peringatan – Halaman all

    Dapat Info Masih Ada Penggiling Beli Gabah di Bawah Rp 6.500, Menko Zulhas Beri Peringatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli hasan (Zulhas) memberikan peringatan keras kepada penggiling atau tengkulak yang berani membeli gabah petani di bawah Rp6.500/kg. 

    Zulhas mendengar informasi saat ini masih ada daerah seperti di Sulawesi Selatan (Sumsel) yang membeli gabah di bawah Rp 6.500.

    Padahal, mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025, telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah petani ditetapkan sebesar Rp 6.500/kg.

    “Saya dengar di Sumsel (harga beli gabah di bawah Rp 6.500) masih dibawah itu,” ujar Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Dia pun memastikan pihaknya tidak segan untuk melakukan Tindakan tegas kalau masih ada yang berani membeli gabah petani di bawah Rp 6.500/kg.

    “Saya minta jangan main-main. Kalau tidak nanti bisa dipanggil oleh polisi karena itu sudah instruksi presiden, harga Rp 6.500 itu tidak boleh ditawar-tawar,” ujar Ketum PAN tersebut.  

    Apalagi saat ini, para petani di berbagai daerah di Indonesia sedang mengalami fase panen raya. Nominal tersebut juga bertujuan agar harga gabah tidak anjlok di musim panen.

    “Saudara-saudara ini sudah memasuki musim panen raya, puncaknya itu nanti Maret dan April. Kita bicara mengenai perlu kesiapan Bulog  untuk menyerap gabah dengan harga yang sudah disepakati,yaitu Rp 6.500,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan harga pembelian gabah kering di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg). Mantan Menteri Pertahanan RI itu meminta semua pengusaha untuk mengikuti aturan baru tersebut.

    Prabowo menjelaskan penetapan harga gabahkering tersebut bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada para petani. Dengan begitu, para petani bisa terus melakukan produksi demi tercapai swasembada pangan.

    “Pemerintah republik Indonesia sudah menetapkan harga gabah, harga gabah kering panen yang dibeli dari petani adalah Rp 6.500. Saya siap keluarkan PP. Saya tidak main-main ini. Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tapi tidak bisa untung seenaknya,” ucap Prabowo di Kementan RI, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Prabowo mengingatkan tidak boleh ada pihak yang mau menang sendiri dalam permasalahan harga pangan. Dia menyebut, produsen, petani, pengusaha hingga konsumen harus saling untung.

    Karena itu, ia pun mengancam pengusaha yang tidak mau nurut dengan aturan baru tersebut untuk menutup usaha penggilingan padinya. Nantinya, negara akan mengambil alih usaha tersebut.

    “Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga. Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja, tidak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival. Saya tidak main-main,” jelasnya.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan bahwasanya para menteri kabinet merah putih pun sedang merumuskan langkah-langkah yang akan diambil terkait kebijakan tersebut.

    Menurutnya, kebijakan tersebut harus dilakukan demi swasembada pangan di Indonesia. Dia pun mengingatkan swasembada pangan merupakan masalah penting bangsa.

    “Saya tekankan lagi bahwa masalah swasembada pangan, masalah pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Saya ulangi, masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, masa survival kita sebagai bangsa,” jelasnya.

    “Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman. Saya minta semua pihak untuk dengan hati yang tulus, dengan cinta tanah air, dengan cinta merah putih, dengan patriotisme yang tinggi, setia kepada tujuan ini,” tandasnya.

  • Respons Ketua KPK Usai Hakim Tak Terima Praperadilan Hasto

    Respons Ketua KPK Usai Hakim Tak Terima Praperadilan Hasto

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto buka suara soal praperadilan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim. 

    Untuk diketahui, sidang pembacaan putusan praperadilan itu digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sore ini, Kamis (13/2/2025). 

    “Putusan Hakim sudah proporsional dan tepat sebagaimana pertimbangan dari dalil dan argumentasi yang disampaikan tim hukum dari KPK,” ujar Setyo kepada wartawan, Kamis (13/2/2025). 

    Meski demikian, Setyo enggan mengungkap apa langkah KPK berikutnya setelah status tersangka Hasto dinyatakan tetap sah. Dia menyebut penyidik bakal menindaklanjuti putusan Hakim. 

    “Untuk hal terkait tindak lanjut penyidikan nanti urusan Penyidik,” ujar mantan Irjen Kementerian Pertanian (Kementan) itu. 

    Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menyatakan permohonan praperadilan Hasto tidak jelas dan kabur, serta tidak dapat diterima. 

    “Mengadili: Mengabulkan eksepsi dari temohon. Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim Tunggal Djuyamto dalam amar putusannya.

    Djuyamto memaparkan sejumlah pertimbangan mengapa permohonan praperadilan Hasto tidak dapat diterima. 

    Dia menyebut dua surat perintah penyidikan (sprindik) KPK yang digugat kubu Hasto di PN Jakarta Selatan merupakan dua tindak pidana berbeda. 

    Sebagaimana diketahui, KPK menerbitkan dua sprindik yang menetapkan Hasto sebagai tersangka pada pengembangan kasus suap Harun Masiku, serta dugaan perintangan penyidikan. 

    Oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa Hasto harusnya tidak menggabungkan dua gugatan tindak pidana ke dalam satu permohonan praperadilan. 

    “Hakim berpendapat permohonan Pemohon seharusnya diajukan dalam dua praperadilan, bukan satu permohonan,” tutur Djuyamto. 

    Sebelumnya, sidang praperadilan Hasto digelar perdana pada 5 Februari 2025. KPK menetapkan Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada pengembangan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. 

    Hasto juga dijerat sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. 

    Pada awal-awal kasus tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, serta kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku. Hanya Harun yang belum dibawa ke proses hukum karena masih buron. 

  • KPK Finalisasi Penghitungan Kerugian Negara Akibat Korupsi Pengadaan X-Ray di Badan Karantina Pertanian

    KPK Finalisasi Penghitungan Kerugian Negara Akibat Korupsi Pengadaan X-Ray di Badan Karantina Pertanian

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan finalisasi penghitungan kerugian negara terkait dugaan korupsi pengadaan X-Ray di Badan Karantina Pertanian. Langkah ini dilakukan dengan memeriksa dua saksi bersama auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Selasa, 11 Februari.

    “Saksi dihadirkan penyidik untuk diklarifikasi oleh auditor dalam rangka finalisasi penghitungan kerugian negara,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan dalam keterangannya, Rabu, 12 Februari.

    Saksi yang dipanggil dan diklarifikasi pihak auditor adalah Arief Sofyan dan Eplin Sianturi. Mereka merupakan panitia pengadaan atau kelompok kerja (pokja).

    “Pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK,” tegas Tessa.

    Diberitakan sebelumnya, KPK sedang mengusut dugaan korupsi pengadaan x-ray statis, mobile x-ray, dan x-ray trailer atau kontainer di Badan karantina Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan). Total ada enam orang yang sudah dicegah ke luar negeri, yakni WH, IP, MB, SUD, CS dan RF.

    Salah satu dari keenam orang itu adalah eks Sekretaris Badan Karantina Kementan Wisnu Haryana. Pencegahan ini diminta ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1064 Tahun 2024 dan berlaku selama enam bulan.

    KPK menyebut kerugian negara akibat pengadaan ini disinyalir mencapai Rp82 miliar. Tapi, jumlah pastinya bisa berubah karena auditor masih menghitung pastinya.

  • KPK Pastikan Pengejaran Buronan Tetap Jalan di Tengah Efisiensi Anggaran

    KPK Pastikan Pengejaran Buronan Tetap Jalan di Tengah Efisiensi Anggaran

    JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memastikan pengejaran buronan tak terpengaruh efisiensi anggaran. Aktivitas yang sudah direncanakan dipastikan bakal terus dilaksanakan.

    “Tidak ada, tidak terpengaruh (pengejaran buronan yang dilakukan KPK, red),” kata Setyo yang hadir secara daring dalam acara peluncuran indeks persepsi korupsi (IPK) 2024 oleh Transparency International (TI), Selasa, 11 Februari.

    “Artinya itu juga menunjukkan sebuah komitmen pemerintah pada KPK untuk tidak melakukan pemotongan di sektor operasional. Jadi kami tetap bisa melakukan aktivitas sesuai rencana yang sudah dibuat untuk 2025,” sambung dia.

    Meski begitu, Setyo mengamini efisiensi yang diinstruksikan pemerintah Presiden Prabowo Subianto sedikit banyak memengaruhi lembaganya. Salah satunya yang berkaitan dengan perjalanan dinas.

    “Yang operasional kami tidak (kurangi anggarannya, red) tapi untuk perjalanan dinas, ya, ada beberapa yang dikurangi,” ungkap mantan Irjen Kementerian Pertanian (Kementan) tersebut.

    Setyo tidak menyebut nominal pengurangan anggaran tersebut. “Berapa pun dipotong, itu pasti cukup besar. Karena sedikit banyak mempengaruhi operasional lembaga karena operasional berhubungan dengan perjalanan dinas. Enggak ada biaya perjalanan dinas, enggak akan bisa kita melaksanakan operasional,” jelas dia.

    KPK disebut Setyo bakal tetap berupaya mengikuti instruksi efisiensi. “Ini kami siasati,” ujarnya.

    Salah satu siasat yang dilakukan, sambung Setyo, dengan memanfaatkan fasilitas kantor semaksimal mungkin untuk pelatihan maupun aktifitas lainnya. Selain itu, KPK juga menyesuaikan jumlah pegawai dalam pelaksanaan tugas.

    Adapun saat ini, KPK masih mencari buronannya. Mereka adalah Harun Masiku yang buron sejak 17 Januari 2020; Kirana Kotama atau Thay Ming masuk daftar pencarian orang sejak 15 Juni 2017; serta Emylia Said dan Herwansyah yang buron sejak 30 Mei 2022.

    Sementara Paulus Tannos alias Thian Po Thjin sudah ditangkap oleh CPIB Singapura berdasarkan permintaan Divhubinter Polri. Proses pemulangan lewat perjanjian ekstradisi masih terus berlangsung dalam jangka waktu 45 hari setelah upaya paksa dilakukan.

  • Pemprov Jatim Distribusikan 870 Ribu Dosis Vaksin PMK ke 38 Kab/Kota

    Pemprov Jatim Distribusikan 870 Ribu Dosis Vaksin PMK ke 38 Kab/Kota

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim mendistribusikan bantuan sebanyak 870 ribu dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke 38 kabupaten/kota se-Jatim di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jatim pada Selasa (11/2/2025).

    Pendistribusian vaksin PMK ini dilakukan sebagai wujud tindak lanjut atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/31/013/2025 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan pada Januari lalu.

    Bantuan Vaksin PMK ini didistribusikan secara simbolis oleh Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono kepada lima daerah yaitu, Kabupaten Pamekasan 14.500 dosis, Kabupaten Kediri 28.750 Dosis, Kabupaten Bojonegoro 25.250 dosis, Kota Probolinggo 1.600 dosis, dan Kabupaten Pasuruan 18 ribu dosis.

    “Alhamdulillah kami mendapat dukungan vaksin sebanyak 1,7 juta dosis dari Kementan RI melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hari ini kami mendistribusikan 520 ribu dosis dan tambahan tahap kedua dari Kementan 350 ribu yang akan dibagikan ke 38 Kab/Kota bagi yang jumlah rentan ternaknya banyak,” ungkap Pj. Gubernur Adhy kepada wartawan.

    Ia mengatakan, hingga saat ini Jatim telah mengantongi total 2,2 Juta dosis. Sementara, kebutuhan vaksin PMK di Jatim setiap tahunnya mencapai 6,6 juta dosis. Sehingga masih diperlukan 4,4 juta dosis vaksin guna menekan laju penyebaran Wabah PMK di Jawa Timur.

    Untuk itu, Pj. Gubernur Adhy Karyono juga menghimbau seluruh Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur agar bisa mengalokasikan APBD-nya sebagai upaya penanggulangan wabah PMK di wilayahnya masing-masing.

    “Kami sudah dapat laporan bahwa beberapa Kab/Kota sudah mengalokasikan berdasarkan surat darurat kami,” ucap Adhy.

    Tidak hanya itu, Adhy juga mengajak masyarakat utamanya peternak untuk bisa melakukan vaksinasi mandiri bagi hewan ternaknya.

    Ia mengatakan, pemerintah pusat melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Jawa Timur telah menyediakan vaksin dengan harga terjangkau. Harapannya, peternak yang berbasis perusahaan dan koperasi bisa ikut melakukan vaksinasi secara mandiri.

    “Jadi target kita adalah maayarakat yang memiliki ternak secara mandiri harus kita bantu. Sementara, dari Pusvetma Kementan itu menjual vaksin sangat murah. Daripada melihat nilai jual sapi atau kambing yang mahal lebih bagus alokasikan sedikit untuk menyelesaikan PMK,” tutur Adhy.

    Upaya bersama ini disebut Adhy Karyono juga sebagai bentuk dukungan Pemprov Jatim sebagai Lumbung Ternak dan Lumbung Pangan Nasional. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Jatim menjadi provinsi dengan populasi sapi potong dan perah terbanyak yang mencapai 3,3 juta ekor. Angka tersebut berkontribusi 62 persen untuk sapi perah dan 28% untuk sapi potong dari total populasi nasional.

    Oleh sebab itu, penanganan wabah PMK di Jatim disebut akan sangat berdampak secara nasional. Pasalnya, arus perpindahan ternak lebih banyak dari Jawa Timur dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

    “Kami memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dan disarankan oleh Kementan RI kita lakukan. Kalau ternak di Jatim itu selesai vaksinasinya maka berdampak ke provinsi lain,” ujar Adhy.

    “Walau dengan Inpres No.1 ini anggaran kita berkurang, tapi kami tetap upayakan bahwa ini adalah prioritas utama. Salah satu prioritas utama untuk mengendalikan populasi hewan ternak kita,” pungkas Adhy.

    Senada, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI Dr. Drh. Agung Suganda mengatakan bahwa bantuan vaksin PMK ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk pengendalian wabah PMK di Indonesia.

    Ia mengatakan, dari alokasi vaksin nasional sebanyak 4 juta dosis, 1,7 juta diberikan kepada Jawa Timur. Harapannya agar Jawa Timur bisa segera mengendalikan kasus PMK agar Jatim tetap menjadi lumbung ternak nasional.

    “Tadi kami juga mengapresiasi Pemprov Jatim yang telah mengeuarkan darurat bencana non alam sehingga bisa mengakses anggarannya untuk pengadaan vaksin,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa upaya penanganan wabah PMK merupakan upaya gotong royong dari seluruh pihak. Ditambah dengan strategi pelaksanaan vaksinasi serentak diharapkan bisa mengendalikan laju penyebaran virus PMK.

    Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Dra M Musyafak dalam sambutannya mengaku siap dan mendukung seluruh upaya pemerintah pusat dan daerah guna menekan laju wabah PMK di Jawa Timur. Ia mengatakan, wabah PMK merupakan persoalan bersama yang akan berdampak pada persoalan-persoalan lain di masyarakat.

    “Oleh karena itu kami bersama Pemprov Jatim akan terus menerus memperhatikan apa yang dibutuhkan dalam upaya penanganan PMK, walaupun dalam keadaan APBD yang banyak mendapat pengurangan,” tegasnya.

    Sebagai informasi, tidak hanya vaksin PMK, turut didistribusikan pula obat-obatan untuk penanganan PMK dan Penyakit ikutannya, yaitu 10 ribu botol Analgesik, 11 ribu botol Antihistamin, 11 ribu botol Vitamin ATP dan 8.500 botol Vitamin ADE. [tok/beq]