Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementan

  • Harga Daging Sapi Bulan puasa-Lebaran Rp 120.000/Kg

    Harga Daging Sapi Bulan puasa-Lebaran Rp 120.000/Kg

    Jakarta –

    Pemerintah menetapkan harga jual daging sapi segar di kisaran Rp 120 ribu per kilogram, khususnya untuk periode Ramadan 2025. Sementara itu, untuk harga daging kerbau dianjurkan pemerintah yaitu harus di bawah Rp 80 ribu per kilogramnya.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengatakan bahwa harga daging sapi dan daging kerbau di tingkat peternak harus sesuai dengan harga yang ditetapkan Bapanas.

    “Harga di tingkat petani dan tingkat peternak itu harus bagus. Jadi kalau harga daging hari ini turun karena PMK (penyakit mulut dan kuku) kemarin, kita harus naikkan. Angkanya memang harus Rp 120 ribu ke atas untuk daging sapi yang segar. Tetapi untuk daging kerbau, kita putuskan memang harganya harus di bawah Rp 80 ribu, seperti harga acuan yang sudah ditetapkan oleh Badan Pangan,” bebernya saat konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Sebagai informasi, menurut data yang dihimpun dari situs resmi Bapanas per Selasa, 17 Februari 2025, harga sapi hidup untuk tingkat produsen yaitu seharga Rp 51.946 per kilogramnya.

    Menurut catatan detikcom, pemerintah juga telah menerbitkan izin impor daging sapi dan kerbau sebanyak 117 ribu ton melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag), untuk kebutuhan pasokan Lebaran 2025.

    Rencana impor daging yang telah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 280 ribu ton. Di dalam impor ini, terdapat importasi daging sapi sebanyak 100 ribu ton, dan daging kerbau 100 ribu ton kepada BUMN Pangan. Selain itu importasi daging lembu untuk pelaku usaha umum sebanyak 80.000 ton.

    Diinformasikan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan untuk mengimpor 200 ribu ton daging. Hal ini disampaikan Zulhas saat Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tentang Penetapan Perubahan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025 yang dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait beberapa waktu lalu.

    Zulhas menerangkan rapat tersebut sebagai langkah dalam menjaga keseimbangan ketersediaan dan harga komoditas pangan strategis menjelang momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

    “Penugasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan kasus PMK yang dipicu dengan musim hujan,” kata Zulhas dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

    Zulhas mengatakan, penugasan kepada BUMN ini diharapkan dapat membatasi potensi penyebaran PMK. Dengan begitu, pemerintah dapat memantau pelaksanaan importasi yang dilakukan BUMN dengan lebih ketat.

    (eds/eds)

  • RI Mau Impor 200.000 Gula, Bapanas Janji Serap Produksi Petani Lokal

    RI Mau Impor 200.000 Gula, Bapanas Janji Serap Produksi Petani Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan, BUMN Pangan tetap menyerap produksi gula petani lokal untuk memenuhi cadangan pangan pemerintah (CPP), meski ada penugasan impor 200.000 ton raw sugar atau gula kristal merah (GKM).

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, penyerapan produksi gula dalam negeri akan dilakukan salah satunya pada April dan Mei 2025, atau pada saat musim giling tebu berlangsung.

    “Panennya itu nanti di April sama di Mei. Jadi tetap diserap,” kata Arief kepada awak media di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (17/2/2025).

    Lebih lanjut Arief menuturkan, harga gula saat ini dalam tren meningkat. Berdasarkan pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga gula konsumsi bertambah, dari sebelumnya 162 kabupaten/kota menjadi 166 kabupaten/kota.

    Berkaca dari hal tersebut, Arief menyebut bahwa stok cadangan pemerintah perlu dikeluarkan untuk menekan kenaikan harga. Dalam hal ini, pemerintah akan menyiapkan stok baru, tidak hanya dari penyerapan dalam negeri, tetapi juga pengadaan 200.000 ton raw sugar yang nantinya akan diolah menjadi gula konsumsi.

    “Jadi raw sugar yang dimaksud adalah raw sugar untuk konsumsi. Bukan rafinasi,” tegasnya. 

    Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana impor gula 200.000 ton dalam bentuk raw sugar untuk meningkatkan stok CPP. Impor gula tersebut rencananya akan didatangkan pada tahun ini secara bertahap.

    Kendati begitu, rencana ini mendapat penolakan dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (Aptri). Ketua Umum Aptri Soemitro Samadikun menyampaikan, stok gula nasional saat ini masih cukup sampai dengan musim panen giling tebu pada Maret-Juni 2025.  

    “Tidak tepat [impor 200.000 ton raw sugar] karena dari hitungannya, stok kita masih cukup sampai dengan masuk masa panen giling tebu,” kata Soemitro kepada Bisnis, Jumat (14/2/2025).

    Dia menuturkan, stok di pabrik gula hingga akhir Desember 2024, sebanyak 985.000 ton. Kemudian, per 31 Januari 2025, stok gula tercatat sebanyak 842.000 ton. Itu artinya dalam 1 bulan, sebanyak 143.000 ton gula yang keluar dari gudang pabrik gula.

    Selain itu, seiring beredarnya kabar bahwa pemerintah akan melakukan importasi gula, para pedagang lantas melepas stok yang dimilikinya ke pasar. 

    “Ini bukti bahwa kebutuhan setiap bulan itu tidak selalu 250.000 ton diambil dari gudangnya pabrik,” ujarnya.

    Di sisi lain, alasan pemerintah melakukan importasi gula sebagai buffer stock menimbulkan pertanyaan di kalangan petani. Menurutnya, alih-alih membeli gula dari luar negeri dengan harga mahal, pemerintah dapat membeli hasil panen petani lokal sebagai cadangan pemerintah. 

    Selain itu, rencana tersebut membuat kepercayaan petani tebu terhadap pemerintah menjadi luntur, mengingat tahun lalu pemerintah sudah mencanangkan setop impor termasuk gula. 

    Dia khawatir sikap pemerintah yang dinilai tidak konsisten akan membuat semangat para petani tebu untuk menanam hilang, yang berujung pada menurunnya produksi gula. 

    “Kalau memang untuk buffer stock ngapain nggak beli gula petani yang satu setengah bulan lagi udah mulai giling? Beli aja gulanya petani atau gula dalam negeri dibeli sendiri,” pungkasnya. 

  • Daftar Terbaru Kementerian-Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Daftar Terbaru Kementerian-Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan rekonstruksi anggaran sebagai bagian dari upaya efisiensi keuangan negara. Sejumlah kementerian dan lembaga yang awalnya tidak termasuk dalam daftar pemangkasan kini turut mengalami pengurangan anggaran.  

    Pada awalnya, beberapa kementerian dan lembaga masih terbebas dari pemangkasan. Namun, pada 7 Februari 2025, Presiden Prabowo meminta dilakukan penyesuaian ulang terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Proses ini kemudian dibahas lebih lanjut antara kementerian/lembaga dan DPR pada 12-13 Februari 2025.

    Hasilnya, sejumlah instansi yang sebelumnya tidak terdampak akhirnya mengalami pengurangan anggaran. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut daftar kementerian dan lembaga yang terdampak beserta jumlah pemangkasan anggaran yang dilakukan:

    Daftar Kementerian dan Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Komisi I

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengalami pemangkasan sebesar Rp 2,03 triliun dari total pagu Rp 9,8 triliun, yang dapat berdampak pada diplomasi luar negeri dan program kerja sama internasional.Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkena pemotongan terbesar di antara kementerian dalam Komisi I, yaitu Rp 26,7 triliun dari Rp 166,2 triliun, yang kemungkinan memengaruhi belanja alutsista dan operasional pertahanan.Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus beradaptasi dengan pemangkasan Rp 3,84 triliun dari Rp 7,72 triliun, yang berpotensi mengurangi anggaran untuk transformasi digital nasional.Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalami pemangkasan Rp 538,6 miliar dari Rp 1,32 triliun, yang mungkin berdampak pada penguatan keamanan siber nasional.Badan Keamanan Laut (Bakamla) kehilangan Rp 334 miliar dari Rp 1,08 triliun, yang dapat memengaruhi patroli keamanan laut.Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengalami pengurangan Rp 58,1 miliar dari Rp 187 miliar.Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengalami pemangkasan Rp 15,84 miliar dari Rp 54,66 miliar.

    Komisi II

    Kementerian PAN-RB mengalami pengurangan Rp 184,9 miliar dari Rp 392,98 miliar.Kementerian ATR/BPN terkena pemangkasan Rp 2,01 triliun dari Rp 6,45 triliun, yang dapat berdampak pada percepatan program reforma agraria.Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalami pengurangan Rp 2,17 triliun dari Rp 4,79 triliun.Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menghadapi pemangkasan Rp 1,15 triliun dari Rp 6,3 triliun.Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami pemotongan Rp 843,2 miliar dari Rp 3,06 triliun.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkena pemangkasan Rp 955 miliar dari Rp 2,41 triliun.Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengalami pengurangan Rp 195,1 miliar dari Rp 798,34 miliar.Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengalami pemotongan Rp 91,4 miliar dari Rp 328,48 miliar.

    Komisi III

    Komisi Yudisial (KY) mengalami pemangkasan Rp 74,7 miliar dari Rp 184,52 miliar.Mahkamah Agung (MA) terkena pemotongan Rp 2,28 triliun dari Rp 12,68 triliun.Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami pengurangan Rp 226,1 miliar dari Rp 611,47 miliar.Kejaksaan Agung (Kejagung) harus beradaptasi dengan pemotongan Rp 5,43 triliun dari Rp 24,27 triliun.Polri mengalami pengurangan anggaran Rp 20,58 triliun dari Rp 126,62 triliun.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehilangan Rp 201 miliar dari Rp 1,23 triliun.Badan Narkotika Nasional (BNN) mengalami pemangkasan Rp 998,6 miliar dari Rp 2,45 triliun.

    Komisi IV

    Kementerian Pertanian (Kementan) terkena pemotongan Rp 10,28 triliun dari Rp 29,3 triliun, yang dapat berdampak pada ketahanan pangan nasional.Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami pengurangan Rp 2,12 triliun dari Rp 6,22 triliun.Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkena pemangkasan Rp 1,22 triliun dari Rp 5,16 triliun.

    Komisi V

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemotongan terbesar dalam daftar ini, yaitu Rp 60,46 triliun dari Rp 110,95 triliun.Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kehilangan Rp 13,73 triliun dari Rp 31,45 triliun.BMKG menghadapi pemangkasan Rp 1,78 triliun dari Rp 2,83 triliun.

    Komisi VI hingga XIII

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalami pemangkasan Rp 8,9 triliun dari Rp 53,1 triliun.Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkena pemotongan Rp 19,6 triliun dari Rp 105,7 triliun, yang berpotensi memengaruhi program kesehatan nasional.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalami pengurangan Rp 7,27 triliun dari Rp 33,5 triliun.Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menghadapi pemotongan Rp 14,3 triliun dari Rp 56,6 triliun.Kementerian Sosial (Kemensos) mengalami pemangkasan Rp 970 miliar dari Rp 79,6 triliun.Kementerian Agama (Kemenag) terkena pemangkasan Rp 12,32 triliun dari Rp 78,55 triliun.

    Efisiensi anggaran ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah, namun di sisi lain, beberapa program strategis di masing-masing kementerian dan lembaga berpotensi terdampak. Dengan adanya pemangkasan ini, diharapkan efisiensi penggunaan anggaran tetap dapat menjaga kualitas layanan dan program yang telah direncanakan oleh pemerintah.

  • Pemerintah pastikan ketersediaan bahan pangan aman selama Ramadhan

    Pemerintah pastikan ketersediaan bahan pangan aman selama Ramadhan

    ANTARA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama sejumlah kementerian dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo menggelar rapat koordinasi persiapan ketersediaan bahan pangan di Kementan, Senin (17/2). Rapat koordinasi ini membahas persiapan ketersediaan bahan pangan pokok menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah.
    (Azhfar Muhammad Robbani/Rizky Bagus Dhermawan/I Gusti Agung Ayu N)

  • Mentan: Operasi pasar pangan besar-besaran disiapkan jelang Ramadhan

    Mentan: Operasi pasar pangan besar-besaran disiapkan jelang Ramadhan

    Kita akan melakukan operasi pasar besar-besaran, khususnya daging, gula pasir, minyak goreng, dan seterusnya.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan operasi pasar besar-besar untuk menjaga stabilitas harga pangan menghadapi bulan suci Ramadhan hingga Lebaran 2025.

    Mentan dalam jumpa pers seusai melakukan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) lintas kementerian/lembaga di bidang pangan, di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pemerintah segera melakukan operasi pasar berbagai komoditas pangan.

    “Kita akan melakukan operasi pasar besar-besaran, khususnya daging, gula pasir, minyak goreng, dan seterusnya,” kata Mentan.

    Mentan mengaku bahwa pihaknya segera melakukan operasi pasar murah dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Hal itu penting karena masih ditemukan adanya kenaikan harga pangan di pasaran.

    “Karena kami memantau ada pergerakan harga naik. Minyak goreng, gula pasir, ini ada pergerakan harga naik,” ujarnya.

    Meski begitu, Mentan tidak menyebutkan secara detail kenaikan harga yang terjadi pada sejumlah komoditas pangan.

    Selain itu, Mentan juga mengaku bahwa rencana pelaksanaan operasi pasar tersebut belum dapat diputuskan, karena pihaknya masih akan melaksanakan rapat lanjutan yang diagendakan pada Rabu (19/2).

    Pada rapat tersebut nantinya akan diputuskan jadwal pelaksanaan operasi pasar besar-besaran nantinya.

    Ia menambahkan, pemerintah berharap di bulan suci Ramadhan, masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa dapat tersenyum karena harga pangan stabil, bahkan lebih rendah dari tahun lalu.

    “Karena nanti kita masih rapat, keputusan terakhir itu pada tanggal 19 Februari 2025, insya Allah kita putuskan nanti di tanggal di tanggal 19 Februari 2025,” ujar Mentan.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kanan) menyalami tamu undangan Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementan Jakarta, Senin (17/2/2025). ANTARA/Harianto

    Diketahui, Mentan melakukan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

    Rapat tersebut juga diikuti oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Badan Pusat Statistik, hingga BUMN di bidang pangan seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN), ID Food, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Berdikari dan pihak terkait lainnya.

    Mentan mengaku bahwa rapat tersebut diselenggarakan untuk bersinergi dengan lintas sektor agar harga pangan saat Ramadhan relatif dapat terkendali.

    “Hari ini kita rapat untuk persiapan harga bahan pokok di bulan suci Ramadhan. Kita harapkan harganya stabil, bila perlu harganya lebih rendah dari pada tahun sebelumnya,” kata Mentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Harga Minyakita-Gula Melonjak, Mentan Minta Pengusaha Patuhi HET

    Harga Minyakita-Gula Melonjak, Mentan Minta Pengusaha Patuhi HET

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta semua pihak untuk menjual MinyaKita dan gula sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Imbauan tersebut disampaikan Amran, menyusul tingginya harga komoditas Minyakita dan gula di sejumlah daerah. 

    “Kepada rakyat, sahabatku, semua pengusaha, tolong patuhi HET yang ditentukan oleh pemerintah. Karena kami memantau ada pergerakan harga naik, minyak goreng, gula pasir, ini ada pergerakan harga naik,” kata Amran usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (17/2/2025).

    Seiring dengan adanya imbauan itu, Amran juga telah meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan turun tangan guna memastikan harga komoditas pangan di tingkat konsumen sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menambahkan, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga minyak goreng dan gula mengalami peningkatan.

    Pekan lalu, kata dia, sebanyak 162 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga minyak goreng. Jumlah tersebut bertambah menjadi 166 kabupaten/kota pekan ini.

    Kemudian kenaikan harga gula pasir yang sebelumnya terjadi di 131 kabupaten/kota, kini merangkak naik menjadi 148 kabupaten/kota. 

    “Kami meginstrusikan kepada seluruh Kepala Daerah untuk melakukan langkah-langkah, menelusuri apakah [kenaikannya disebabkan oleh] produksinya, distribusinya, dan melakukan operasi pasar,” ujarnya. 

    Menyitir laman Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Senin (17/2/2025), rata-rata harga Minyakita secara nasional berada di level Rp17.617 per liter. Nominal itu melampaui HET yang ditetapkan oleh pemerintah.

    Sebagai informasi, pemerintah menetapkan HET untuk Minyakita sebesar Rp15.700 per liter. Sementara itu harga gula konsumsi di tingkat konsumen secara rata-rata berada di level Rp18.310 per kg. 

    Adapun harga acuan penjualan (HAP) Indonesia non Timur ditetapkan sebesar Rp17.500 per kg, sedangkan Indonesia Timur dan 3TP sebesar Rp18.500 per kg.

  • Ketahanan Pangan Indonesia Stabil Dibanding Filipina yang Kondisi Darurat

    Ketahanan Pangan Indonesia Stabil Dibanding Filipina yang Kondisi Darurat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional saat ini dalam kondisi yang stabil. Hal ini berbeda dengan Filipina, yang baru saja mengumumkan situasi darurat akibat permasalahan pangan.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono mengatakan, produksi pangan Indonesia terus mengalami perkembangan positif. Kondisi ini bertolak belakang dengan sejumlah negara yang menghadapi krisis pangan.

    “Filipina baru-baru ini resmi menetapkan status darurat ketahanan pangan karena lonjakan harga beras yang sulit dikendalikan,” ujar Arief dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Ia menjelaskan, langkah tersebut diambil pemerintah Filipina untuk menekan kenaikan harga yang semakin membebani masyarakat di tengah tantangan ekonomi dan ketergantungan pada impor.

    Menanggapi situasi tersebut, Arief mengimbau semua pihak di Indonesia agar tetap waspada.

    “Kami turut prihatin dengan kondisi di Filipina, meskipun hal ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Sejak lama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah memperingatkan adanya potensi krisis pangan global. Oleh karena itu, berbagai program strategis telah kami siapkan untuk mengantisipasinya,” katanya.

    Menurut Kementan, ketahanan pangan di Indonesia tetap kuat, seiring dengan perkiraan meningkatnya produksi padi dalam negeri.

    “Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada awal 2025 diprediksi mengalami peningkatan signifikan,” tambah Arief.

    BPS mencatat bahwa potensi produksi beras Indonesia pada periode Januari-Maret 2025 diperkirakan mencapai 8,67 juta ton. Jumlah ini mengalami lonjakan sebesar 52,32 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, yang hanya sebesar 5,69 juta ton.

    Peningkatan produksi ini sejalan dengan perkiraan luas panen padi yang mencapai 2,83 juta hektare, naik sekitar 970,33 ribu hektare atau 52,08 persen dibandingkan luas panen Januari-Maret 2024 yang hanya 1,86 juta hektare.

    “Melihat peningkatan ini, pasokan beras dalam negeri mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelas Arief.

    Ia juga menambahkan, bahwa peningkatan produksi beras turut berdampak pada stabilitas harga. Berdasarkan data BPS, harga rata-rata beras di penggilingan pada Januari 2025 berada di angka Rp 12.796 per kg, turun 4,30 persen dibandingkan Januari 2024.

    “Biasanya harga beras cenderung naik di awal tahun, namun kali ini lebih stabil berkat peningkatan produksi,” tuturnya.

    Untuk memastikan ketahanan pangan tetap terjaga, Kementan meminta Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan gabah petani.

    “Dengan meningkatnya produksi padi di hulu, Bulog memiliki peran penting dalam menyerap gabah petani. Kami yakin Bulog dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga stok beras nasional tetap aman,” ungkap Arief.

    Sebagai bagian dari upaya penyerapan gabah, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 16,6 triliun bagi Bulog. Dana tersebut ditargetkan untuk menyerap setara 3 juta ton beras hingga April 2025.

    Selain itu, Kementan juga memfasilitasi kesepakatan antara Bulog dan industri penggilingan padi guna menyerap sekitar 2,1 juta ton beras dari petani.

    “Jika seluruh pihak berkomitmen, kami optimistis stok beras nasional tahun ini akan tetap terjaga,” pungkasnya dalam merespons darurat ketahanan pangan di Filipina.

  • Filipina Darurat Pangan, RI Siapkan Program Strategis

    Filipina Darurat Pangan, RI Siapkan Program Strategis

    Bisnis.com, JAKARTA — Filipina baru-baru ini mengumumkan keadaan darurat ketahanan pangan imbas lonjakan harga beras yang tak terkendali.

    Perlu diketahui, Departemen Pertanian Filipina (DA) mengumumkan keadaan darurat keamanan pangan beras pada 3 Februari 2025.

    Pemerintah Filipina mengambil langkah untuk mengendalikan kenaikan harga yang semakin membebani masyarakat di tengah tekanan ekonomi dan ketergantungan pada impor.

    Dikutip dari Reuters, Minggu (16/2/2025), Filipina mengumumkan keadaan darurat keamanan pangan untuk menurunkan harga beras, yang menurutnya tetap tinggi meskipun harga global lebih rendah dan pengurangan tarif beras tahun lalu.

    Lantas, bagaimana dengan Indonesia?

    Merespons keadaan darurat ketahanan pangan di Filipina, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian (Kementan) Moch. Arief Cahyono mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada.

    Arief menyebut bahwa pemerintah melalui Kementan telah menyiapkan berbagai program strategis untuk mengantisipasi potensi krisis pangan.

    “Kami prihatin dengan situasi di Filipina, tetapi tidak terkejut. Pak Menteri Pertanian [Mentan] Andi Amran Sulaiman sudah jauh-jauh hari mengingatkan potensi krisis pangan global. Karena itu, kami telah menyiapkan berbagai program strategis untuk mengantisipasinya,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (16/2/2025). 

    Arief menyampaikan bahwa Kementan meminta Perum Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah petani untuk menjamin ketahanan pangan nasional terus terjaga. 

    Dia menyatakan bahwa produksi padi meningkat di hulu. Di sisi lain, lanjutnya, Bulog memiliki peran kunci untuk menyerap gabah petani.

    “Kami yakin Bulog bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga stok beras nasional tahun ini tetap aman,” ujarnya.

    Sebagai upaya mendukung penyerapan gabah, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran Rp16,6 triliun untuk Perum Bulog, dengan target menyerap 3 juta ton setara beras hingga April 2025 mendatang.

    Selain dukungan anggaran, Kementan juga telah memfasilitasi kesepakatan antara Bulog dan industri penggilingan padi untuk menyerap 2,1 juta ton setara beras dari petani.

    “Jika seluruh pihak berkomitmen kuat, kami optimistis stok beras tahun ini aman,” tuturnya.

    Dalam catatan Bisnis, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa produksi beras di Indonesia berpotensi mencapai 8,67 juta ton pada Januari—Maret 2025. 

    Angkanya diperkirakan melonjak hingga 52,32% dibandingkan Januari—Maret 2024 yang hanya mencapai 5,69 juta ton. Ini artinya, potensi produksi beras di Indonesia mencapai 2,98 juta ton.

    “Potensi produksi beras sepanjang Januari—Maret tahun ini diperkirakan akan mencapai 8,67 juta ton, atau mengalami peningkatan sebesar 2,98 juta ton atau 52,32% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,” ujar Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS, Senin (3/2/2025).

    Namun, Amalia menekankan bahwa produksi beras sepanjang Januari—Maret 2025 ini merupakan angka potensi dengan menggunakan angka potensi luas panen Januari—Maret 2025 dan rata-rata produktivitas subround I 2022–2024.

    Potensi peningkatan produksi beras ini sejalan dengan potensi luas panen padi sepanjang Januari—Maret 2025 yang diperkirakan akan mencapai 2,83 juta hektare.

    Amalia menyebut, luas panen padi sepanjang periode itu diperkirakan mengalami peningkatan 0,97 juta hektare atau 52,08% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Januari—Maret ini adalah angka potensi luas panen padi dan angka realisasi nantinya bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan angka pontensi, tergantung pada realisasi dari kondisi pertanaman padi pada Januari—Maret tahun ini,” jelasnya.

    Sementara itu, potensi produksi padi sepanjang Januari—Maret 2025 diperkirakan akan mencapai 15,06 juta ton gabah kering giling (GKG). Angkanya berpotensi naik 5,18 juta ton GKG atau naik 52,4% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya 9,88 juta ton GKG.

    Secara umum, sepanjang Januari—Maret 2025 potensi panen padi sebagian besar terjadi di Pulau Jawa dan sebagian di provinsi Sumatera seperti Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk level kabupaten/kota, potensi panen padi yang cukup besar terjadi di Banyu Asin dan Grobogan.

  • Pemkab OKU Timur targetkan produksi padi 1 juta ton GKP

    Pemkab OKU Timur targetkan produksi padi 1 juta ton GKP

    Kami optimistis mencapai target, apalagi pertanian di OKU Timur khususnya sawah sudah dilengkapi irigasi teknis yang baik

    OKU Timur, Sumsel (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, menargetkan produksi padi mencapai 1 juta ton gabah kering panen (GKP) selama tahun 2025.

    Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah di Martapura, Minggu, mengatakan bahwa untuk mengejar target tersebut, saat ini pihaknya sedang menggarap 3.000 hektare (ha) area persawahan dalam Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) pertanian dari pemerintah pusat.

    “Pada 2024 kami mendapat bantuan Program OPLAH 5.000 ha dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, tahun ini OKU Timur kembali dibantu seluas 3.000 ha,” katanya.

    Dia mengatakan program dari pemerintah pusat ini merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi kekurangan lahan pertanian dan menjamin ketahanan pangan nasional.

    Menurut Bupati, OPLAH ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi pertanian, di mana biasanya panen hanya satu kali, kini dapat dioptimalkan menjadi 2-3 kali per tahun.

    Selain perluasan lahan persawahan, Bupati pun mengajak masyarakat di Kabupaten OKU Timur untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai media bercocok tanam.

    Dia mengatakan berdasarkan data produksi padi di OKU Timur terus mengalami peningkatan setiap tahun di mana pada 2021 dari luas tanam mencapai 100.852 ha menghasilkan 574.966 ton gabah kering giling (GKG).

    Kemudian, pada tahun 2022 luas tanam meningkat menjadi 113.763 ha dengan luas panen 108.075 ha menghasilkan produksi padi mencapai 701.510 ton GKG.

    “Pada tahun 2023, luas tanam mencapai 112.315 ha dengan luas panen 108.700 ha di mana produksi padi meningkat menjadi 716.876 ton GKG,” katanya.

    Kepala Dinas Pertanian OKU Timur, Junadi menambahkan pada 2025 ini pihaknya telah mengajukan cetak sawah baru seluas 11.000 ha yang mayoritas berada dì wilayah jalur Komering dan Belitang II.

    “Namun, kami masih menunggu tim konsultan Kementan melakukan verifikasi langsung ke lokasi,” jelasnya.

    Ia optimistis jika usulan tersebut disetujui dapat mencapai target 1 juta ton GKP produksi padi pada tahun ini.

    “Kami optimistis mencapai target, apalagi pertanian di OKU Timur khususnya sawah sudah dilengkapi dengan irigasi teknis yang baik,” ujar dia.

    Pewarta: Edo Purmana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengusaha Vietnam Mau Investasi Sapi, Bakal Bebas Bea Impor

    Pengusaha Vietnam Mau Investasi Sapi, Bakal Bebas Bea Impor

    Jakarta, FORTUNE – Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman menerima kunjungan Chairman TH Group Vietnam, Madam Thai Huong, Kamis sore (13/2) di Jakarta. Kunjungan ini dalam rangka menjajaki peluang investasi di sektor industri susu di Indonesia.

    Hal ini menjadi langkah awal bagi kerja sama strategis antara TH Group Vietnam dan pihak Indonesia ke depannya.

    Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk mendukung investasi dari luar negeri di sektor susu, khususnya dengan mitra terpercaya seperti TH Group Vietnam. Amran pun menegaskan bahwa pemerintah siap memberikan berbagai insentif kebijakan, mulai dari pembebasan bea Impor untuk ternak dan peralatan industri susu, hingga skema pendanaan dengan bunga kompetitif serta asuransi usaha peternakan.

    “Keberhasilan investasi industri susu tidak hanya bergantung pada lahan, tetapi juga infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk membangun akses jalan yang lebih baik, memastikan pasokan listrik yang stabil, serta menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi pekerja di sektor ini,” kata Amran dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/2).

    Siapkan tiga lokasi

    Sebagai bentuk fasilitasi, Kementan RI sudah menyiapkan tiga lokasi strategis yang bisa digunakan untuk investasi peternakan susu skala besar. Di antaranya Wajo-Sidrap (Sulawesi Selatan), Barito Utara-Barito Selatan (Kalimantan Tengah), dan Poso (Sulawesi Tengah).

    Selain penyediaan lahan, pemerintah pun memastikan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, listrik, air bersih, serta layanan kesehatan dan pendidikan bagi pekerja di kawasan peternakan. Pemerintah kini terus mendorong masuknya investasi luar negeri untuk peternakan sapi.

    Upaya ini dilakukan sebagai salah satu langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan. Pada 2025, Kementan RI menargetkan untuk dapat mendatangkan 200 ribu ekor sapi perah dan 200 ribu ekor sapi pendaging.

    Dengan pertemuan ini, diharapkan kerja sama investasi antara Indonesia dan TH Group Vietnam bisa secepatnya diwujudkan, sehingga mampu meningkatkan produksi susu dalam negeri dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Program Makan Bergizi Gratis kurang produksi susu 8,5 juta ton

    Sementara itu, dalam sambutannya, Amran menyebut Indonesia memiliki kebutuhan susu dan daging sapi yang cukup besar. Saat ini, produksi susu segar dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 20 persen dari kebutuhan nasional, dengan defisit mencapai 4,9 juta ton.

    Angka tersebut makin meningkat dengan adanya program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah, yang menambah kebutuhan sebesar 3,6 juta ton susu segar.

    “Indonesia harus bisa meningkatkan kapasitas produksi susu dan daging sapi, yaitu sekitar 4,9 juta ton untuk susu segar dan 0,83 juta ton untuk daging sapi,” ujar Amran.

    “Dengan tambahan kebutuhan dari program makan bergizi gratis, kekurangan produksi menjadi 8,5 juta ton untuk susu segar dan 0,88 juta ton untuk daging sapi,” kata dia.